SIMULASITENTANG CARA PENGISIAN SKP

DOSEN TETAP YAYASAN

KOPERTIS WILAYAH I SUMATERA UTARA29.d 30 JANUARI 2018

1

Pendahuluan2

Pengertian beban kerja adalah kemampuan tubuh pekerja dalam menerima pekerjaan. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis. Beban kerja fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, merawat, mendorong. Sedangkan beban kerja psikologis dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya (Manuaba, 2000).

Pendahuluan3

Menurut Permendagri No. 12/2008, pengertian beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu (Utomo, 2008).

Pendahuluan4

Pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.

).

Pendahuluan5

Lebih lanjut dikemukakan pula, bahwa pengukuran beban kerja merupakan salah satu teknik manajemen untuk mendapatkan informasi jabatan, melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. Informasi jabatan tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai alas untuk menyempurnakan aparatur baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia (Menpan, 1997, dalamUtomo, 2008).

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL6

A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 :

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensilulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secaraberencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangankurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, danpembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan danpelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badanstandardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL7

B. PP Nomor 19 Tahun 2005, dan perubahan terakhir Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1

(1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistempendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjangyang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikantinggi.

(3) Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

(4) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelahmempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

(5) Dst. 34…

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL8

C. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang pendidikanTinggi, pasal 1 ayat ….

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dannegara.

(2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengahyang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsaIndonesia

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL9

C. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang pendidikanTinggi, pasal 1 ayat ….

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dannegara.

(2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengahyang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsaIndonesia

UU Nomor 14 Tahun 200510

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

PP Nomor 46 Tahun 201111

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL pasal 1 :

1. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

PP Nomor 46 Tahun 201112

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

2. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada satuan organisasi kerja sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja

PP Nomor 46 Tahun 201113

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS

PP Nomor 46 Tahun 201114

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

4. Target adalah jumlah beban yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan

PP Nomor 46 Tahun 201115

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

5. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 46 Tahun 201116

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

6. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

PP Nomor 46 Tahun 201117

SASARAN KERJA PEGAWAIpasal 5 :

1. Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.

PP Nomor 46 Tahun 201118

SASARAN KERJA PEGAWAI :

2. SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

PP Nomor 46 Tahun 201119

SANKSI, pasal 6:

PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS

Penghitungan Beban Kerja20

Penghitungan Beban Kerja21

TERIMA KASIH

22