Simulasi Laporan Operasional Pemerintah RI Berdasarkan LKPP 2008

Laporan Operasional RI

Uraian dan Simulasi

Berdasarkan LKPP Tahun 2008

1

LAPORAN OPERASIONAL

Penyajian akuntansi sektor publik dengan accrual accounting di

nilai sebagai sebuah kebutuhan dewasa ini. UU Nomor 17/2003 pun

mengamanatkan setidak-tidaknya tahun 2008, LKPP telah menyajikan

akuntansi akrual. Nyata-nya amanat ini belum terpenuhi. Tantangannya

memang berat. Berkaca dari pengalaman Australia, perlu berbagai

syarat yang harus dipenuhi, mulai: kapasitas SDM , diklat yang

konstruktif, IT yang tangguh, manajemen data yang kuat, dan

manajamen kinerja yang memadai.

Terlepas dari pemenuhan syarat-syarat tersebut, persoalan yang

tak kalah menarik adalah: bagaimana melakukan konversi cash toward

accrual yang berlaku sekarang ke accrual? sehingga nanti dapat

memperoleh Laporan Operasi (IPSAS menyebutnya sebagai Statement

of Financial Performance)? IPSAS merekomendasikan laporan

pemerintah terdiri dari: Statement of Financial Position, Statement of

Financial Performance, Statement of Changes In Net Assets/Equity,

Cash Flow Statement, dan Accounting Policies and Notes to The

Financial Statements.

Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis

akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel

dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi

berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan

biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan

mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah

dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah

dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat

menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat

waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam

| Laporan Operasional (LO)

2

rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi

yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual

merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam

rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. namun dalam

peralihan dari prinsip kas ke akrual tentu bukan merupakan sesuatu hal

yang mudah dilaksanakan dengan sederhana. Pemerintah dalam hal ini

perlu melakukan kajian yang mendalam terutama dalam kajian teoritis

dalam prakteknya di kemudian hari. Oleh karena itu dalam bagian

berikut ini, akan diuraikan secara singkat mengenai beberapa

permasalahan praktis yang terkait dengan kajian penerapan akrual di

Indonesia.

Komponen laporan keuangan yang harus disusun dalam

akuntansi pemerintah Indonesia berbasis akrual?

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya, dengan :

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;


3

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi

yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan

keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan

sesuai dengan anggaran; dan

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan

oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset;

kewajiban; ekuitas dana; pendapatan-LRA; belanja; transfer;

pembiayaan; pendapatan-LO; beban; dan arus kas. Informasi dalam

laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan di atas,

namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi

tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-

sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang


4

lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama

satu periode.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari penyampaian

informasi yang relevan dan andal tersebut, komponen-komponen yang

terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan

pelaksanaan anggaran (budgetary/statutory reports) dan laporan

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBN/APBD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos:

1) Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

5) Lain-lain.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal

tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan keuangan mencakup laporan operasional yang

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;


5

2) Beban dari kegiatan operasional ;

3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

4) Pos luar biasa, bila ada; serta Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode

akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-

pos:

1) Ekuitas awal

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang

disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari

persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan

dengan susunan sebagai berikut:

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan

ekonomi makro;


6

3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target;

4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya;

5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang

disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan;

7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan.

Untuk Laporan Realisasi Anggaran jelas harus dibuat oleh

pemerintah, karena laporan ini bersifat statutory, undang-undang

mengharuskan.LRA sendiri di banyak tempat banyak dipakai oleh

parlemen sebagai alat komunikasi dengan eksekutif, jadi yang besar

kemungkinan masih di akomodir dalam UU kita nanti. Jadi intinya, LRA

adalah wajib.

Oleh karena LRA harus dibuat, dan LO diinginkan untuk menjadi

output dalam proses akuntansi, sistem akuntansi yang dibuat harus

bisa mengakomodir terbentuk kedua. Dalam pemikiran ini, maka sistem

cash basis di lakukan untuk mengasilkan LRA sedangkan accrual

accounting dilakukan untuk menghasilkan LO dkk. Jadi, dalam hal ini,

proses paralelisasi dilakukan, cash basis untuk menghasilkan LRA

(beberapa praktisi berpendapat di serta juga dengan laporan


7

perubahan SAL, disebut Laporan Anggaran) dan accrual accounting

untuk menghasilkan LO dkk.

Menurut penulis, cara paralelisasi ini yang paling mudah

dilakukan. (ataukah ada cara lain yang lebih mudah??). Dalam

paralelisasi dua proses ini, setiap transaksi terjadi, maka dilakukan

analisis atas transaksi tersebut. Bila mempengaruhi LRA maka

dilakukan jurnal cash basis, bila mempengaruhi LO maka dijurnal

dengan jurnal accrual basis. Jadi 1 transaksi bisa saja:

1. dijurnal di cash basis

2. dijurnal di accrual basis

3. dijurnal di kedua jurnal: cash dan accrual basis.

Persoalan akan timbul bila kita memikirkan kenyataan bahwa

dalam konteks SAI di kementerian/lembaga teknis, tidak ada akun Kas,

yang ada hanya Kas di Bendahara. Setiap penerimaan yang didapatkan

oleh kementerian/lembaga langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum

Negara (Rek. KUN). Sedangkan, setiap pengeluaran yang dilakukan oleh

kementerian/lembaga secara “prinsip” dilakukan secara LS sehingga

dana “mengalir” dari rekening negara ke rekening supplier atau pihak

yang berhak. Dalam SAI di cara cash toward accrual diperkenalkan aku

Hutang kepada KUN dan Piutang dari KUN untuk mencatat penerimaan

dan pengeluaran, hasilnya adalah LRA. Bila ditambahkan jurnal korolari

menjadi “Neraca”.

Proses jurnal dengan akun Hutang kepada KUN dan Piutang dari

KUN dapat dipertahankan, untuk menghasilkan LRA, tanpa jurnal

korolari tentunya. Karena Neraca dkk nantinya akan dihasilkan dari

jurnal-jurnal accrual.

Secara gampangnya, dalam jurnal akrual kita mencatat “Kas atau

Piutang” pada “Pendapatan-LO”. Karena kita tidak mendapatkan Kas

sama sekali (langsung disetor ke kas negara), maka harus dipikirkan


8

suatu perlakukan unik seperti “Hutang Kepada KUN” dan “Piutang Dari

KUN” dalam pencatatan cash basis.

Cara yang terpikirkan, kemungkinan adalah menganggap semua

dana baik belanja LS dan UP/GU serta pendapatan melalui Bendahara.

Walaupun secara administrasi tidak melalui Bendahara, akan tetapi

Bendahara dapat menggunakan SP2D dan nomor bukti setor PNBP

sebagai dasar pencatatan.

Setelah asumsi “semua aliran dana dari dan ke KUN melalui dan

di catat oleh Bendahara”, maka transaksi-transaksi yang terkait dengan

KUN bisa kita akomodir dalam jurnal-jurnal LO (jurnal accrual). Jurnal

perantara/transito bisa kita gunakan dalam hal ini.

Sebagai Contoh Sederhana:

Dibayar secara LS ke PT Amburadul Rp 100.000.000 atas jasa

kebersihan bulan ini.

Jurnal Anggaran

Dr Belanja Barang Rp 100juta

Kr Piutang dari KUN Rp 100juta

Jurnal Accrual

Dr Beban Belanja Barang Rp 100juta

Kr Akun Transito Rp 100juta

Pada saat Bendahara “menerima” uang dari KUN (KPPN-red)

maka Akun Transito di Kr. “Penerimaan” di Bendahara ini maksudnya

adalah menerima SP2D LS ataupun SPsD UP/GU. Sebaliknya saat

Bendahara “mengeluarkan” atau “menyetorkan” uang ke KUN maka

Akun Transito di Dr. Pengeluaran (atau penyetoran) ke KUN ini

maksudnya adalah melakukan penyetoran pendapatan negara ke KUN.

Namun perlu diingat bahwa jurnal-jurnal accrual yang lain di LO

mengikuti kaidah jurnal akuntansi akrual yang kita kenal. Sehingga


9

pengakuan asset tidak perlu menggunakan jurnal kolorari. Asset

diakuisaat diperoleh. Terminologi beban digunakan, bukan belanja!

Pada akhir periode akuntansi, Akun-akun transito akan ditutup

padaSILPA suatu akun yang menggambarkan perubahan ekuitas pada

transaksi-transaksi transito. Akun ini (apapun namanya) yang hasil

penutupan pada LO akan sama dengan SiLPA yang dihasilkan dari

perhitungan LRA. Akun ini (apapun namanya) harus menjadi salah satu

pertimbangan dalam menghitung Laporan Perubahan Equitas

(Statement of Changes In Net Assets/Equity) bersama dengan

Surplus/Defisit dari LO.

Laporan Operasional

Salah satu laporan yang harus dibuat oleh pemerintah apabila

nantinya menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah

pembuatan Laporan Operasional.

Kerangka konseptual par 42 :

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi

walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan; dan beban diakui pada saat kewajiban

yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan

pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan

Operasional.

Jadi laporan Operasional terdiri dari Pendapatan dan Beban, untuk

pengakuannya adalah seperti akuntansi komersiil (basis akrual).

Pendapatan diakui ketika telah ada hak dan beban diakui pada saat


10

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih

(timbul hutang).

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

2. Beban dari kegiatan operasional;

3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

4. Pos luar biasa, bila ada;

5. Surplus/defisit-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan

operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi

ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan

deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila

diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang

perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi

komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu

klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi

ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis

kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai),

dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas

pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan

entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada

berbagai fungsi.


11

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi

fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang

dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang

lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut

klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-

fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan

tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut

klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban

menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi,

beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi

tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan,

serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi

beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda

dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan

masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai

kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas

pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat

menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non

lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam

kelompok tersendiri. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk

perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit

atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional

menyediakan informasi :

(a)mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh

pemerintah untuk menjalankan pelayanan;


12

(b)mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi

dan efektivitas penggunaan sumber daya;

(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan

daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif;

(d)kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi,

efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

(e)mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan

peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari

siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga

antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

penyusunannya.

Pengakuan dan pengukuran

1. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Pendapatan diperoleh;

b. Pendapatan direalisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.


13

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah

diterima oleh pemerintah pada kas umum negara/daerah tanpa terlebih

dahulu adanya penagihan.

2. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi

aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;

b. terjadinya konsumsi aset;

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas

umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan

rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan

terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak

lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset

nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan

manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai

aset. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum.


14

Transaksi Pendapatan-Lo Dan Beban Berbentuk Barang/Jasa harus

dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar

barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi

semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan

atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi

yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi

pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah

dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Penjelasan ringkas mengenai item-item dalam Laporan

Operasional disajikan sebagai berikut ini :

1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan secara umum

Berdasarkan basis akrual, piutang dan pendapatan diakui pada

saat timbulnya hak. Pengertian timbulnya hak tersebut perlu

dijelaskan bahwa timbulnya harus ditandai dengan suatu

dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut

diperkirakan dapat direalisasikan. Dalam pengertian ini tidak

termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum

dieksploitasi (national resources), misalnya kandungan minyak,

kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.

Khusus terhadap perpajakan, perlu dilakukan pengaturan

tersendiri karena adanya berbagai jenis pajak dan mekanisme

penetapan dan pemungutannya. Dalam mekanisme yang

menganut prinsip “self assessment”, besarnya kewajiban pajak

ditentukan oleh wajib pajak sendiri diikuti dengan pembayaran

angsuran pajak. Oleh karena itu, pembayaran angsuran pajak

sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Penentuan besarnya

pajak oleh wajib pajak sendiri diyakini lebih mencerminkan titik

pengakuan yang lebih obyektif. Dengan demikian, meskipun

masih ada perhitungan akhir tahun fiskal dengan media surat

pemberitahuan tahunan (SPT), tidak akan mengurangi


15

pendapatan yang telah diterima secara signifikan. Memang

dimungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran oleh wajib pajak

yang mengakibatkan dilakukan koreksi pendapatan dengan

restitusi. Akan tetapi jika terjadi lebih bayar pajak, maka besaran

restitusi pajak akan ditentukan oleh kantor pajak dengan suatu

penetapan setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

Atas jenis pajak yang menganut prinsip penetapan oleh kantor

pajak terlebih dahulu, penerapan basis akrual akan mudah

dilakukan. Saat penetapan besarnya pajak oleh fiskus dapat

digunakan sebagai adanya hak pemerintah atas pendapatan

pajak. Pada saat penetapan, pendapatan langsung diakui

meskipun belum diterima pembayaran secara tunai. Jenis pajak

seperti ini lazim dijumpai dalam pajak daerah misalnya Pajak

Hotel, Pajak Bahan Galian C, Pajak Reklame, dan lain-lain.

Sehingga rumus pendapatan pajak LO = pembayaran pajak yang

sudah dilakukan (diterima pemerintah) + dikeluarkannya SKP

(piutang pajak pada Neraca)

2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Dalam draft SAP akrual disebutkan bahwa Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada

aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengertian timbulnya hak

tersebut perlu dijelaskan bahwa timbulnya harus ditandai dengan

suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak

tersebut diperkirakan dapat direalisasikan.

3. Pendapatan Hibah

Pengakuannya sama dengan pengakuan pendapatan secara

umum.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya


16

kewajiban. Dalam IPSAS No. 1 disebutkan “EXPENSES ARE

DECREASES IN ECONOMIC BENEFITS OR SERVICE POTENTIAL DURING

THE REPORTING PERIOD IN THE FORM OF OUTFLOWS OR

CONSUMPTION OF ASSETS OR INCURRENCES OF LIABILITIES THAT

RESULT IN DECREASES IN NET ASSETS/EQUITY, OTHER THAN THOSE

RELATING TO DISTRIBUTIONS TO OWNER”

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas

umum negara/daerah.

Untuk beban penyusutan, Pemerintah sendiri belum menerapkan

penyusutan terhadap asetnya. Sehingga kami tidak mengetahui

jumlah beban penyusutan yang akan dicantumkan dalam LO.

5. Kegiatan Non-operasional

Aset dan Pendapatan

Transaksi Perlakuan metode

Cash

Perlakuan metode

Accrual

Aset dibeli tetapi

belum dibayarTidak dicatat

Dicatat sebagai aset

dan menimbulkan

kewajiban.

Aset digunakan Tidak dicatatDicatat penurunan

terhadap aset.


17

Aset dibayar

Dicatat penambahan

aset dan penurunan

kas

Dicatat penurunan

kewajiban dan

penurunan kas.

Pemberian jasa

kepihak lainTidak dicatat

Dicatat pendapatan

dan piutang

Tagihan dikirim Tidak dicatat Tidak dicatat.

Pembayaran

diterima

Dicatat menambah

kas dan mengakui

pendapatan

Dicatat penurunan

piutang dan

penambahan kas.

6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal

tahun anggaran,

tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan

kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional.

Bagaimanapun, masih terdapat beberapa isu terkait dengan

penyusunan Laporan Operasional. Beberapa masalah tersebut adalah

sebagai berikut :


18

1. Apakah penandingan pendapatan dan beban dalam LO mempunyai

arti penting dalam mengukur kemampuan ekonomi suatu entitas

pemerintahan?

Terdapat usulan bahwa penandingan pendapatan dan beban

(matching cost against revenue) dalam LO tidak mempunyai arti

penting karena beban yang dikeluarkan pemerintah tidak

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Pihak yang pro

berargumen bahwa pendapatan dan beban dihasilkan dari proses

yang terpisah. Hampir tidak ada hubungan beban yang dikeluarkan

dengan pendapatan yang diterima. Sedangkan pihak yang kontra

menekankan seharusnya penandingan menunjukkan makna

tertentu. Jika makna itu tidak dapat dipertunjukkan, tidak ada

gunanya dilakukan penandingan.

2. Kapan saat pengakuan pendapatan?

KSAP mengusulkan bahwa saat pengakuan pendapatan adalah pada

saat timbulnya hak. Pihak yang pro menurut prinsip akuntansi yang

diterima umum, pengakuan pendapatan untuk basis akrual adalah

pada saat timbulnya hak. Pihak yang kontra berargumen bahwa

dalam operasional pemerintah, terkadang sulit menentukan saat

timbulnya hak. Contoh: piutang/pendapatan pajak berdasarkan

mekanisme self assesment.

SIMULASI LAPORAN OPERASIONAL BERDASARKAN LKPP 2008

Pada bagian berikutnya dari tulisan ini (Lampiran), akan disajikan hasil

penyusunan Laporan Operasional versi penulis berdasarkan LKPP 2008

audited.


Documents

Simulasi Laporan Operasional Pemerintah RI Berdasarkan LKPP 2008