Embed Size (px)
DESCRIPTION
Siaran Pers PWYP Indonesia bersama dengan LePMIL Kendari pada tanggal 23 Juni 2013 tentang "Penerimaan Sektor Pertambangan Sulawesi Tenggara Harus Transparan dan Dapat Diakses Oleh Masyarakat..!"
Citation preview
PERS RELEASE Untuk diberitakan pada 23 Juni 2013, dan setelahnya.
PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SULTRA
HARUS TRANSPARAN DAN DAPAT DIAKSES MASYARAKAT..! Indonesia telah menjadi salah satu negara pelaksana EITI (Extractive Industries Trasparency Initiative)-sebuah standar global untuk mentransparansikan pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Komitmen Indonesia tersebut telah tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor. 26 Tahun 2010 tentang ”Transparansi penerimaan negara dan daerah yang diterima dari sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan”. Perpres ini mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak di sektor Migas, pertambangan umum, maupun batubara untuk menyampaikan laporan kepada EITI-Indonesia. Jenis laporan yang harus disampaikan oleh perusahaan adalah informasi jumlah penerimaan negara yang dibayarkan kepada pemerintah, baik berupa pajak maupun nonpajak. Sebagaimana ketentuan standar EITI, laporan dari perusahaan tersebut kemudian akan direkonsiliasi dengan laporan pemerintah oleh rekonsiliator (lembaga audit) independen. Laporan pertama EITI Indonesia telah dipublikasi bulan April tahun ini. Dari seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, baru 3 perusahaan yang telah diwajibkan menyampaikan laporan kepada EITI pada tahap pertama lalu, yakni PT. INCO/Vale Indonesia, PT. Billy Indonesia dan PT. Aneka Tambang. Sedangkan untuk laporan putaran kedua yang sedang berjalan saat ini, akan ditambah 3 perusahaan lagi, yakni PT. Harisma Barakah, PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PD. Aneka. Hasil rekonsiliasi laporan EITI pertama, yang disampaikan oleh pihak perusahaan dan pemerintah untuk Tahun Anggaran (TA) 2009 digambarkan pada tabel 1. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan laporan penerimaan negara (terdiri atas: royalti, iuran tetap/land rent, pajak penghasilan badan, pajak bumi dan bangunan serta dividen) yang tidak dapat direkonsiliasi, antara lain : 1. PT. ANTAM melaporkan penerimaan negara sebesar Total Rp. 614.658.841.000 di
Tahun 2009, Sedangkan Pemerintah melaporkan sebesar Rp. 590.187.684.000, dimana terdapat perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi sebesar Total Rp. 24.471.157.000 (sekitar 24,5 Milyar Rupiah);
2. PT. BILLY INDONESIA melaporkan penerimaan negara sebesar Total Rp 4.914.25.000, Sedangkan Pemerintah melaporkan sebesar Rp. 3.141.945.000, dimana terdapat perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi sebesar Total Rp. 1.772.180.000 (sekitar 1,78 Milyar Rupiah);
3. PT. INCO/VALE INDONESIA melaporkan pembayaran sebesar 62.708.090 USD dan Rp. 39.671.904, sedangkan Pemerintah melaporkan sebesar 60.526.960 USD, dimana terdapat perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi sebesar 2.181.000 USD dan Rp. 39.671.904.
2
Tabel 1. Laporan Hasil Rekonsiliasi EITI TA 2009 untuk Perusahaan Tambang di Sulawesi Tenggara
Sumber:Laporan Rekonsiliator EITI Indonesia TA 2009, Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Ikhwan Sofyan
Menurut informasi yang dipaparkan rekonsiliator EITI (KAP Gideon Ikhwan Sofyan), perbedaan data tersebut-khususnya atas Pph dan PBB-belum termasuk perbedaan yang timbul akibat belum diberikannya informasi dari Dirjen Pajak (DJP). Perbedaan tersebut antara lain disebabkan karena untuk beberapa perusahaan, DJP tidak menerima lembar otorisasi pengungkapan pajak yang lengkap, sehingga informasi pajak tidak dapat diungkapkan oleh DJP-sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Sarmin Ginca, anggota Dewan Pengarah Publish What You Pay (PWYP) Indonesia-Koalisi masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, mengatakan:”Perbedaan data laporan antara Perusahaan dan Pemerintah mencerminkan adanya masalah besar dalam pencatatan penerimaan negara”.
Sementara itu, LEPMIL Kendari, yang merupakan salah satu satu anggota PWYP Indonesia melakukan perhitungan total jumlah pendapatan sektor tambang yang diterima oleh Pemda Sulawesi Tenggara dalam 4 tahun terakhir yang berasal dari pos Dana Perimbangan Pusat-Daerah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan, diperoleh gambaran sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:
Aliran Pendapatan
Nilai Laporan yang telah Disesuaikan Perbedaan yang
Tidak Dapat Direkonsiliasi Entitas Pertambangan Pemerintah
ESDM, DJP, DJA USD'000 0 USD'000 IDR'000 USD'000 IDR'000
PT. ANEKA TAMBANG Royalti 0 120,358,871 -‐ 0 120,905,498 -‐ 0 (546,627) Iuran Tetap 0 3,018,977 -‐ 0 150,000 -‐ 0 2,868,977 Pajak Penghasilan Badan 0 111,937,800 -‐ 0 111,937,800 -‐ 0 -‐ 0 Pajak Bumi dan Bangunan 0 23,050,893 -‐ 0 902,086 -‐ 0 22,148,807 Dividen 0 356,292,300 -‐ 0 356,292,300 -‐ 0 -‐ 0 Total 0 614,658,841 -‐ 0 590,187,684 -‐ 0 24,471,157 PT. BILLY INDONESIA Royalti 0 4,762,020 -‐ 0 3,057,202 -‐ 0 1,704,818 Iuran Tetap 0 47,519 -‐ 0 53,630 -‐ 0 (6,111) Pajak Penghasilan Badan 0 31,113 -‐ 0 31,113 -‐ 0 -‐ 0 Pajak Bumi dan Bangunan 0 73,473 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 73,473 Dividen 0 0 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 Total 0 4,914,125 -‐ 0 3,141,945 -‐ 0 1,772,180 PT. INCO (VALE INDONESIA) Royalti 5,268.68 0 5,268.68 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 Iuran Tetap 327.79 0 327.79 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 Pajak Penghasilan Badan 57,111.62 0 54,930.49 -‐ 0 2,181 -‐ 0 Pajak Bumi dan Bangunan 0.00 39,671,904 0.00 -‐ 0 -‐ 0 39,671,904 Dividen 0.00 0 0.00 -‐ 0 -‐ 0 -‐ 0 Total 62,708.09 39,671,904 60,526.96 -‐ 0 2,181 39,671,904
3
DAERAH DBH SDA PERTAMBANGAN (Rupiah)
2009 2010 2011 2012
BUTON 1,434,521,213 3,150,631,900 3,061,855,249 8,156,757,606 KONAWE 1,145,301,739 3,169,061,100 3,890,495,140 8,078,560,266 KOLAKA 6,918,293,347 11,417,933,100 15,025,342,354 32,847,067,531 MUNA 698,275,539 1,453,707,400 2,544,433,153 5,647,075,479
KENDARI 698,275,539 1,453,707,400 2,547,811,266 5,645,731,479 BAUBAU 698,275,539 1,453,707,400 2,610,943,434 5,702,170,467
KONAWE SELATAN 839,515,259 1,641,798,500 5,726,368,788 12,209,490,737 BOMBANA 1,329,839,240 4,764,639,700 6,336,401,914 13,720,078,433 WAKATOBI 698,275,539 1,453,707,400 2,543,095,383 5,645,731,479
KOLAKA UTARA 877,832,244 1,838,516,800 4,873,261,344 12,540,550,553 KONAWE UTARA 752,913,619 1,478,005,000 7,440,808,621 14,456,736,518 BUTON UTARA 725,087,699 1,535,775,000 2,560,327,843 5,731,692,628
PEM PROV SULTRA 4,119,095,997 8,702,797,700 14,785,643,566 32,595,074,795 TOTAL 20,935,502,513 43,513,988,400 73,946,788,055 162,976,717,971
Yasril, Direktur LEPMIL Kendari mengatakan ”Dari tahun ke tahun penerimaan daerah dari sektor pertambangan di Sultra terus meningkat, seharusnya hal tersebut diikuti oleh keterbukaan dan akses publik terhadap informasi penerimaan sektor tambang. Agar publik tahu bahwa ada penerimaan daerah sekian dari sektor pertambangan, sehingga masyarakat dapat mengontrol penggunaan penerimaan tersebut untuk pembangunan daerah”. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menambahkan ”Transparansi informasi dan data-data penerimaan sektor tambang merupakan prasyarat awal bagi akuntabilitas tata kelola sektor pertambangan. Jika kita menginginkan pertambangan ini bermanfaat bagi masyarakat, maka sudah saatnya semua pihak-termasuk Pemerintah Daerah membuka data-data pertambangan”. ”Bukan hanya data penerimaan, melainkan juga data-data kontrak seperti mengenai area luasan dan batas-batas wilayah konsesi, kepemilikan, hingga dampak lingkungan dan program CSR dari kegiatan operasi pertambangan” Imbuhnya.
4
Kendari, 22 juni, 2013
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
_________________________________________________ PWYP-‐Indonesia adalah sebuah koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif. Beranggotakan 38 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri atas: Transparansi International Indonesia-‐TII, Pusat Telaah dan Informasi Regional-‐PATTIRO, Institute for Essential Services Reform-‐IESR, Indonesia Corruption Watch-‐ICW, Indonesia Parliamentary Center-‐IPC, Indonesia Center for Environmental Law-‐ICEL, Artikel 33 Indonesia, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-‐FITRA, Masyarakat Transparansi Aceh-‐MATA, Gerakan Antikorupsi Aceh-‐GERAK, GERAK Aceh Besar, AKAR Bengkulu, Fitra Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi-‐LPAD Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau-‐FKPMR, WALHI Riau, Yayasan Puspa Indonesia-‐PUSPA Palembang, Pusat Studi Kebijakan Sumatra Selatan-‐PASKASS, Pattiro Serang Banten, Institute for Ecological Study-‐INFEST Garut, Institute for Development and Economic Analysis-‐IDEA D.I Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana-‐LPAW Blora, Bojonegoro Institute, Fitra Jawa Timur, Public Crisis Center-‐PCC Tuban, Gresik Institute, Gerakan Rakyat Peduli Sampang-‐GPRS, Pokja-‐30 Samarinda, Yayasan PADI Indonesia-‐Balikpapan, POSITIF Kalimantan, Gemawan Kalbar, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman-‐Lepmil Sultra, Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan-‐YPSHK Sultra, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa-‐Yasmib Sulselbar, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi-‐SOMASI NTB, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum-‐LSBH NTB, Forum Kerja Sama LSM-‐FOKER LSM Papua, PERDU Manokwari.
PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA
Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, Indonesia Telp/Fax ; +6221-7512503 | E-mail : [email protected] Website : www.pwyp-indonesia.org | Fanpage : Publish What You Pay Indonesia
