Setelah mengikuti pelatihan pesertakerabat.bpsdm.pu.go.id/content/uploads/files/2019/... · izin mendirikan bangunan. Pasal 8 ayat (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat memahami pekerjaan dan validasi izin pembangunan bangunan gedung.

TUJUAN KHUSUS PELATIHAN : Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat

menjelaskan :

- Izin Mendirikan Bangunan

- Izin Memasuki Lahan/Serah Terima Lahan

- Pekerjaan Penyedia Jasa (Izin dan Sertifikat)

- Izin lainnya (sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam PERDA Bangunan Gedung Setempat

- Undang undang No. 28 tahun 2002 , tentang bangunan gedung.

- Undang undang No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, tentang Undang undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

- Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011, tentang Pembangunan Banagunan Gedung Negara.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI No. 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangun Gedung.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 881).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010, tentang

Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 02/MEN/1989

tentang Pengawsan Instalasi Petir.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 03/MEN/1989

tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja LIFT

untuk orang dan barang.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 75/MEN/2002,

tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2020/PUIL 2000.

PERATURAN DALAM PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

UUBG.28/2002

PPBG.36/2005

KET.UMUM

FUNGSI

PERSYARATAN

PENYELENGGARAAN

PERAN MASYARAKAT

PEMBINAAN

SANKSI ADMINISTRASI

KET.PERALIHAN

KET.PENUTUP

Model PERDA-BG

2011 Psl 5

Permen PU 45/2007

PENJELASAN

Permen PU:

No.29/2006 TeknikRevisi N0. 441/1998

N0.30/2006 Akssesibel Rev N0. 468/1998

No.5/2007 Rusuna Tinggi

N0.6/2007 RTBL

No.19/2007 Ped RBG Tahan Gempa

No.24/2008 Perawatan BG

No.25/2008 RISPK

N0.26/2008 PTSPK-BG,Rev,10/2000

No.20/2009/MPKdP, Rev 11/2000

No.18/2010/ Revitalisasi

Permen PU:

N0. 25/2007 Penerbitan/Perpanjangan SLF

No.26/2007 Pembentukan TABG

N0. 16/2010 Pemeriksaan Berkala BG

N0. 17/2010 Pendataan Bangunan Gedung

UU.72/1957 dan UU. 41/1992

PP.40/1994 DAN PP 31/2005

PERPRES. 11/2008

PERMEN PU.22/2008 Raprepres Kepemilikan

Pasal 6 ayat (2)

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam

izin mendirikan bangunan.

Pasal 8 ayat (1)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif

yang meliputi :

a. Status hak atas tanah, dan/atau izn pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah.

b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan

c. Izin mendirikan bangunan gedung

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35 ayat (4)

Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana

teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam

bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi

khusus

PASAL-PASAL DALAM UU 28/2002

PASAL-PASAL DALAM PP 36 / 2005

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) fungsi dan klasifikasi

Pasal 7 ayat (1) s.d. ayat (4) perubahan fungsi

Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) IMB, KetRencKota

Pasal 15 kelengkapan PIMB

Pasal 30 ayat (4) pertimbangan teknis TABG

Pasal 64 pemeriksaan, penilaian, persetujuan, pengesahan.

Pasal 65 biaya IMB

Pasal 68 pelaksanaan konstruksi

Pasal 72 ayat (1) pemanfaatan sesuai IMB

Pasal 91 ayat (2), ayat (6) pembongkaran

Pasal 112 ayat (1) pengawasan dengan IMB dan SLF

Pasal 1 butir 6 IMB

Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) sanksi administratif dan sanksi denda

Pasal 114 dan 115 sanksi administratif

DAFTAR ISI

KETENTUAN UMUM

TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

PERSYARATAN IMB

RETRIBUSI IMB

DOKUMEN IMB

LAIN - LAIN

II

III

IV

V

VI

I

KETENTUAN PENUTUP VII

UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PENYEDIA JASA

KETERANGAN : M - Masyarakat

KT - Kajian Teknis

KI - Kajian Identifikasi

RTB - Rencana Teknis Pembongkaran

TABG - Tim Ahli Bangunan Gedung

SLF - Sertifikat Laik Fungsi

SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi

Alur proses utama

Alur proses penunjang

Opsional

PERENCANAAN

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

RTRW

KAB/KOTA,

RDTRKP

AMDAL PELAKSANAAN

PENDATAAN / PENDAFTARAN

IMB SLF

PEMANFAATAN

PELESTARIAN

SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

PEMBONGKARAN

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PADA UMUMNYA

PELAKSANAAN

TABG

M

TABG

M M

TABG TABG

M M

TABG TABG

M



PENDATAAN / PENDAFTARAN

KETERANGAN :

PENYEDIA JASA

M - Masyarakat

KT - Kajian Teknis






Alur proses utama


Opsional

PERENCANAAN

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

RTRW

KAB/KOTA

, RDTRKP

AMDAL

UPL/UKL

IMB SLF

PEMANFAATAN

PELESTARIAN

SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

PEMBONGKARAN

BAGAN PRINSIP LAYANAN - IMB

Wajib memberikan keterangan rencana kabupaten/kota

(KRK) kepada setiap orang yang akan mengajukan

permohonan IMB

PEMDA

Diberikan oleh PEMDA, kecuali BG fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui

proses permohonan IMB

Dalam KRK dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang

berlaku untuk lokasi yang bersangkutan

Keterangan rencana kabupaten/kota digunakan sebagai dasar penyusunan

rencana teknis bangunan gedung.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB

PRINSIP PENERBITAN IMB

KETERJANGKAUAN

PELAYANAN PRIMA

TRANSPARANSI

SEBAGAI PRASYARAT

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

KEAGAMAAN

HUNIAN

USAHA

SOSIAL DAN BUDAYA

KHUSUS

G A N D A / C A M P U R A N

PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PROSES IMB

BG PADA UMUMNYA BG TERTENTU

UNTUK

KEPENTINGAN

UMUM

FUNGSI

KHUSUS

HUNIAN RUMAH TINGGAL

TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH

DERET SEDERHANA

HUNIAN RUMAH TINGGALTIDAK

SEDERHANA & BG LAINNYA

PADA UMUMNYA

(2 lantai atau lebih)


TUNGGAL & RUMAH DERET

(s.d. 2 lantai)

Pengelompokan berdasarkan tingkat kompleksitas proses penerbitan IMB

PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Status hak atas tanah

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Status kepemilikan bangunan gedung

Dokumen/surat-surat terkait

PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

(Lanjutan)

Data Umum Bangunan Gedung

Fungsi/klasifikasi, luas lantai, ketinggian/jumlah lantai

PERSYARATAN TEKNIS

Rencana Teknis Bangunan Gedung

Gambar-gambar site plant/situasi, denah, tampak,

potongan detail.

Spesifikasi Teknis

Rekomendasi (opsional)

PENGENAAN IMB

OBJEK KEGIATAN

Rehabilitasi/renovasi termasuk :

perbaikan/ perawatan,

perubahan, perluasan/

pengurangan

Pelestarian/pemugaran

Pembangunan baru

RETRIBUSI IMB

Prasarana bangunan gedung

Bangunan gedung

KEGIATAN PEMDA UNTUK PEMBERIAN

PELAYANAN PENGENDALIAN

PENYELENGGARAAN BANGUNAN

GEDUNG

PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI

Hunian x

Keagamaan x

Usaha x

Sosial dan Budaya x

Khusus x

Ganda / Campuran x

KLASIFIKASI

Kompleksitas ox

Permanensi ox

Risiko Kebakaran ox

Zonasi Gempa ox

Lokasi ox

Ketinggian BG ox

Kepemilikan ox

WAKTU PENGUNAAN

Sementara x

Tetap x

RETRIBUSI IMB (Lanjutan)

CATATAN : o bobot

x indeks

Indeks terintegrasi adalah perkalian indeks - indeks

KONSTRUKSI PEMBATAS/PENGAMAN/PENAHAN x

KONSTRUKSI PENANDA MASUK x

KONSTRUKSI PERKERASAN x

KONSTRUKSI PENGHUBUNG x

KONSTRUKSI KOLAM/RESERVOIR BAWAH TANAH x

KONSTRUKSI MENARA x

KONSTRUKSI MONUMEN x

KONSTRUKSI INSTALASI GARDU x

KONSTRUKSI REKLAME x

PENETAPAN INDEKS UNTUK PRASARANA BG

RETRIBUSI IMB (Lanjutan)

CATATAN : x indeks

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

TABEL SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN PENGHITUNGAN BESARNYA

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL - TABEL

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Referensi

PENGATURAN TENTANG RETRIBUSI

ayat (1) Obyek retribusi

• Jasa umum

• Jasa usaha

• Perizinan tertentu

ayat (3) Jenis retribusi J-um,

J-us, P-t, ditetapkan

dengan PP

ayat (1) huruf c

Fungsi perizinan untuk

• Pembinaan.

• Pengaturan.

• Pengendalian.

• Pengawasan.

Pada dasarnya tidak harus

dipungut retribusi.

ayat (3) • P-t tetap memerlukan

koordinasi dengan instansi

teknis terkait

• IMB memerlukan koordinasi

dengan Dep. PU dan Kantor

Menteri Lingkungan Hidup

UU 18/1997 tentang PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18 Penjelasan

Sdh Ada UU PD&RD: No. 28 Tahun 2009

Referensi Pengaturan tentang Retribusi (Lanjutan)

Cara penghitungan

retribusi, dihitung

berdasarkan :

huruf a ● Tingkat penggunaan

jasa

huruf b ● Tarif retribusi

Besarnya retribusi :

huruf a Penggunaan jasa yang tidak

mudah diukur :

● Ditaksir berdasarkan rumus

● Misalnya : IMB

Tingkat penggunaan jasa

dapat ditaksir dengan rumus

yang didasarkan atas :

luas tanah, luas lantai

bangunan, jumlah tingkat

bangunan, rencana penggu-

naan bangunan.

Pasal 20 Penjelasan

x Tingkat penggu

naan jasa (Tarif retribusi)



huruf b Tarif retribusi :

● Nilai rupiah atau presentase

tertentu yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya retribusi.

● Tarif dapat ditetapkan seragam

atau pembedaan golongan tarif

sesuai prinsip dan sasaran.

● Besarnya tarif dapat dinyatakan

dengan rupiah per-unit tingkat

penggunaan jasa.

Pasal 20 Penjelasan




Pasal 21 Penjelasan

Prinsip dan sasaran dalam

penetapan tarif.

huruf c Untuk retribusi P-t ● Tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan

perizinan ybs.

(UU No.34/2000 Rev. UU 18/1997

Pasal 21 huruf c .

Untuk retribusi P-t berdasarkan

pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pemberian

izin ybs.



huruf c Tarif retribusi P-t dapat menutup

sebagian atau sama dengan

perkiraan biaya yang diperlukan

untuk menyediakan jasa ybs.

misalnya : IMB

● Biaya pengecekan

● Pengukuran lokasi

● Pemetaan

● Pengawasan

Kewenangan daerah untuk

meninjau kembali tarif secara

berkala dan jangka waktunya

untuk mengantisipasi perkem-

bangan perekonomian daerah

dan objek retribusi ybs.

Pasal 23 Penjelasan

Tarif retribusi ditinjau kembali

secara berkala.




ayat (1) ● Pada dasarnya pemberian

izin adalah untuk melindungi

kepentingan dan ketertiban

umum dan tidak harus di-

pungut retribusi.

● Pemda tidak selalu dapat

mencukupi dengan sumber-

sumber penerimaan daerah

yang sifatnya umum.

Terhadap P-t dapat dipungut

retribusi untuk menutup

seluruh atau sebagian biaya

pemberian perizinan ybs.

ayat (2) huruf b

Termasuk dalam pemberian

IMB adalah kegiatan

● Peninjauan desain

● Pemantauan pelaksanaan

PP 20/1997 tentang RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4 Penjelasan

ayat (1) Objek retribusi P-t adalah

kegiatan tertentu pemda

dalam rangka pemberian

izin untuk :

● Pembinaan

● Pengaturan

● Pengendalian

● Pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan

ruang..................

ayat (2) huruf b

Retribusi IMB


Biaya penyelenggaraan izin ybs.

meliputi :

● Penerbitan dokumen izin

● Pengawasan dan pengen-

dalian di lapangan

● Penatausahaan

PP 20/1997 tentang RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8 Penjelasan

Prinsip dan sasaran penetapan

tarif retribusi P-t

● Untuk menutup sebagian

atau sama dengan biaya

penyelenggaraan pemberian

izin ybs.


DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

D O K U M E N

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA.................................................. Alamat : ................................................................................................................. LOGO PEMDA

Lampiran 22

Nomor IMB :Tanggal :Atas nama/Pemilik :Fungsi bangunan gedung :Jenis bangunan gedung :Nama bangunan gedung :Lokasi bangunan gedug :

Lampiran c

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota..............................

Nomor .......................... Tanggal................................

PERSYARATAN BERLAKUNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya IMB, pemilik bangunan gedung tidak memulai kegiatan pelaksanaan konstruksi di lokasi pembangunan.

b. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan.

c. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

d. IMB dicabut jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berhentinya kegiatan pelaksanaan konstrusksi, pemilik bangunan gedung tidak melanjutkan penyelesaian konstruksi hingga tuntas dan mendapat Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

2. Catatan Perkembangan IMB.

1. Dibekukan pada tanggal :

2. Dicabut pada tanggal :

3. Dipecahkan pada tanggal :

4. Lain-lain :

DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……………….

atau

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1............................................................ 2............................................................ 3............................................................

DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL : A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….……………. KEPALA DINAS …………………………………. NIP…………………………….

CATATAN : Lampiran c. ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : ....... tanggal................tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Lampiran b

Keputusan

Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/Kabupaten/Kota..............................

Nomor .......................... Tanggal................................

GAMBAR SITUASI

PETA SITUASI SKALA 1: 1000 RT/RK/RW : PERMOHONAN DARI : KELURAHAN/DESA : LOKASI : KECAMATAN : LUAS TANAH : KABUPATEN/KOTA : NOMOR/STATUS HAK ATAS

TANAH :

NOMOR BERKAS : LOKASI YANG DIRENCANAKAN PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ........................................

CATATAN : Lampiran b. ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : ...... tanggal ................ tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

LOGO PEMDA

Lampiran 17.3

(Contoh)

Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota..............................

Nomor .......................... Tanggal................................

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : SOSIAL DAN BUDAYA

Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT

Nama bangunan gedung : RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI

Atas nama/Pemilik : YAYASAN HIRASHIPAS

Indeks

1000 BANGUNAN GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN

1110 Pembangunan Baru 1,00

1200 Fungsi

1240 Sosial dan Budaya / Rumah Sakit 1,00

1300 Klasifikasi

1310 Kompleksitas 0,25

1313 Khusus 1,00

1320 Permanensi 0,20

1323 Permanen 1,00

1330 Risiko Kebakaran 0,15

1332 Sedang 0,70

1340 Zonasi Gempa 0,15

1343 Zona III 0,70

1350 Lokasi (Kepadatan bangunan gedung) 0,10

1352 Sedang 0,70

1360 Ketinggian Bangunan Gedung 0,10

1362 Sedang 0,70

1370 Kepemilikan 0,05

1373 Badan Usaha 1,00

1380 Waktu Penggunaan

1383 Tetap 1,00

CATATAN : Lampiran a. ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : ......tanggal.................tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Lampiran 17.2

LOGOPEMDA

D O K U M E N

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN /

Alamat :

Nomor IMB :Tanggal :Atas nama/Pemilik :Fungsi bangunan gedung :Jenis bangunan gedung :Nama bangunan gedung :Lokasi bangunan gedug :

IZIN MEMASUKI LAHAN /SERAH TERIMA LAHAN

Untuk memasuki lahan atau serah terima lahan terdiri atas :

1. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang

dibeli atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) atau berasal dari Perolehan lainnya yang sah.

2. Dokumen Administrasi yaitu Dokumen yang diterbitkan

oleh yang berwenang dan berkaitaan dengan

keberadaan BMN seperti : sertifikat tanah, akta jual beli,

akta notaris, keputusan panitia pengadaan tanah, berita

acara ganti rugi, berita acara pelepasan hak tanah,

daftar/kwitansi pembayaran ganti rugi, perjanjian jual

beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa

menyewa, perjanjin pinjm meminjam, Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), Kartu Inventaris Barang (KIB),

dokumen lainnya yang terkait.

PEKERJAAN PENYEDIA JASA (IZIN DAN

SERTIFIKAT)

Pola Hubungan Kerja

Pembangunan Bangunan Gedung

PEMERINTAH PENYEDIA JASA

PEMILIK/

PENGGUNA JASA

KONTRAK

IMB

SLF

TABG

IJIN USAHA

SERTIFIKAT

KODE ETIK

STANDAR

TEKNIS

PERATURAN

DAERAH

PROGRAM

KEBUTUHAN

Asosiasi

Profesi

LPJK/L…

UUBG UUJK

PPBG

IZIN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

BANGUNAN GEDUNG


Pasal 37 ayat (1)

Pasal 37 ayat (2)

Pasal 37 ayat (3)

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan

gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik

fungsi.

Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah

memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-

undang ini.

Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung

harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a

Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat

diperbaiki.

PASAL-PASAL DALAM PP 36/2005

Pasal 72 ayat (2), Pemanfaatan bangunan gedung dengan memiliki SLF

dan ayat (3)

Pasal 76 ayat (4) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan

gedung tertentu

Pasal 78 ayat (2) Laporan perawatan

Pasal 79 Pemeriksaan secara berkala

Pasal 80 ayat (2) Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung

Pasal 81 Perpanjangan SLF

Pasal 71 ayat (1), Sertifikat Laik Fungsi

ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4)

Pasal 70 ayat (2), Pemeriksaan kelaikan fungsi

ayat (3), dan ayat (4)

Pasal 1 butir 23 SLF

Pasal 112 ayat (1) Pengawasan dengan IMB & SLF

Pasal 113 ayat (1), Sanksi administratif dan sanksi denda

dan ayat (2)

Pasal 116 Sanksi administratif

DAFTAR ISI

I. KETENTUAN UMUM

II. TATA CARA PENERBITAN DAN PERPAN- JANGAN SERTIFIKAT LAIK

FUNGSI BA- NGUNAN GEDUNG

Umum

Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan GedunG

Pelaksana Pengurusan Permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Dokumen Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

III. PEMBINAAN

Peran Pemerintah

Peran Pemerintah Daerah

Peran Masyarakat

IV.KETENTUAN LAIN

Label Tanda Bangunan Gedung Laik Fungsi

Pemberlakuan

V.KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PADA UMUMNYA


PELESTARIAN

RTRW

KAB/KOTA,

RDTRKP

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

AMDAL

PENYEDIA JASA



KT - Kajian Teknis






Alur proses utama


Opsional

PERENCANAAN PELAKSANAAN

IMB SLF

PEMBONGKARAN PEMANFAATAN

SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

PENDATAAN /

PENDAFTARAN

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU


PELESTARIAN

RTRW

KAB/KOTA,

RDTRKP

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

AMDAL

PENYEDIA JASA



KT - Kajian Teknis






Alur proses utama


Opsional


IMB SLF


SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

TABG

M M M M M M

TABG TABG TABG TABG TABG

PENDATAAN /

PENDAFTARAN

PRINSIP PEMBERIAN SLF BG

PELAYANAN PRIMA

TANPA PUNGUTAN BIAYA

G A N D A / C A M P U R A N

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

KEAGAMAAN

HUNIAN

USAHA

SOSIAL DAN BUDAYA

KHUSUS

PENGGOLONGAN BG UNTUK PROSES SLF

BG PADA UMUMNYA

HUNIAN

RUMAH TINGGAL TUNGGAL

SEDERHANA & RUMAH

DERET SEDERHANA

UNTUK

KEPEN-

TINGAN

UMUM

FUNGSI

KHUSUS


TIDAK SEDERHANA

(2 lantai atau lebih) & BG LAINNYA

PADA UMUMNYA

HUNIAN

RUMAH TINGGAL TUNGGAL

& RUMAH DERET

(s.d. 2 lantai)

BG TERTENTU

Pengelompokan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses penerbitan/

perpanjangan SLF

PEMBERIAN SLF

PENERBITAN SLF SLF

PERPANJANGAN SLF SLFn

PELAYANAN ADMINISTRASI SLF

BAGAN SIKLUS PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI

BANGUNAN GEDUNG

PEMERIKSAAN

KELAIKAN

FUNGSI

SP PEMERIKSAAN

KELAIKAN

FUNGSI

SLF

PEMERIKSAAN

BERKALA PEMERIKSAAN

KELAIKAN

FUNGSI

SP PEMERIKSAAN

BERKALA

SP PEMERIKSAAN

KELAIKAN

FUNGSI

SLFn

BAGAN TATA CARA PEMERIKSAAN BERKALA

BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

Rekomendasi

Daftar Simak

PEMERIKSAAN

PENGUJIAN

OLEH

TIM INTERNAL

Daftar Simak

PEMERIKSAAN

DOKUMEN

ADMINISTRATIF

Daftar Simak

PEMERIKSAAN/

PENGUJIAN

PERSYARATAN

TEKNIS

Laporan Analisis

ANALISIS/

EVALUASI

Lap/Catatan

PEMELIHARAAN

Lap/Catatan

PERAWATAN

DOKUMEN

RENCANA TEKNIS

PERAWATAN

MANUAL

PEMELIHARAAN

BG

DIMANFAAT

KAN

Lap/SP/Rekom

PENYUSUNAN

LAPORAN

KETERANGAN :

SP Surat Pernyataan

Kegiatan internal oleh instansi yang bertanggung jawab

di bidang fungsi khusus.

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG


Pasal 36 ayat (1)

Pasal 36 ayat (2)

Pasal 36 ayat (3)

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh

Pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan

kompleksitas bangunan gedung.

Penjelasan Pasal 36 ayat (3)

…… bersifat independen, objektif, dan tidak terdapat konflik kepentingan.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

…… hasil pengkajian teknis bangunan gedung yang dilaksanakan secara

profesional, independen dan objektif.

PASAL-PASAL DALAM PP 36/2005

Pasal 64 ayat (4) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk

kepentingan umum wajib mendapat pertimbangan teknis TABG.

Pasal 65 ayat (2) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dikenakan biaya IMB.

Pasal 66 ayat (1) Penetapan TABG.

Pasal 64 ayat (5) Penilaian dokumen rencana teknis yang menimbulkan dampak

penting wajib mendapat pertimbangan teknis TABG.

Pasal 64 ayat (6) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus

dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan pemda

dan mendapat pertimbangan teknis TABG.

Pasal 64 ayat (7) Persetujuan & pengesahan dokumen rencana teknis.

dan ayat (8)

Pasal 66 ayat (2) Masa kerja TABG.

Pasal 66 ayat (3) Keanggotaan TABG.

Pasal 66 ayat (4) Unsur-unsur keanggotaan TABG.

Pasal 67 ayat (1) Pertimbangan teknis TABG tertulis hasil pengkajian objektif.

s.d. ayat (2)

Pasal 76 ayat (4) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu

kompleksitas teknis tinggi mendapat pertimbangan TABG.

DAFTAR ISI

III TATA CARA PEMBENTUKAN TABG

II TUGAS & FUNGSI TABG

I KETENTUAN UMUM

IV TATA TERTIB MELAKSANAKAN TUGAS

V PEMBIAYAAN

VI KETENTUAN PENUTUP

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA


PELESTARIAN

RTRW

KAB/KOTA,

RDTRKP

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

AMDAL

PENYEDIA JASA



KT - Kajian Teknis






Alur proses utama


Opsional


IMB SLF


SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

PENDATAAN /

PENDAFTARAN

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU


PELESTARIAN

RTRW

KAB/KOTA,

RDTRKP

PERSETJ/

REKOM.

INSTANSI

LAIN

AMDAL

PENYEDIA JASA



KT - Kajian Teknis






Alur proses utama


Opsional


IMB SLF


SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

TABG

M M M M M M

TABG TABG TABG TABG TABG

PENDATAAN /

PENDAFTARAN

BAGAN LINGKUP KERJA TABG

PEME-

RINTAH

-PEMKAB/

KOT

-PEMPROV

DKI JKT

PENGA-

DILAN

TABG

MASYA-

RAKAT

PENYEMPURNAAN

PERATURAN,

PEDOMAN, STANDAR

TEKNIS

PENERBITAN

IMB BG FUNGSI

KHUSUS

PENERBITAN

IMB

PENYUSUNAN

RTBL

PENETAPAN

PUTUSAN

PENGADILAN

PELAKSANAAN

PEMILIK/

PENGGUNA

BG

PEMBONGKARAN

PERENCANAAN

BG FUNGSI

KHUSUS

BG KEPENT.

UMUM

PEMANFAATAN

PELESTARIAN

PENYELENGGARAAN

KETERANGAN : Garis peran masyarakat

Garis masukan (pendapat/pertimbangan) dari masyarakat melalui TABG

Garis masukan dan keluaran tugas pokok dan fungsi TABG

DAMPAK PENTING

TUGAS DAN FUNGSI TABG

TUGAS RUTIN TAHUNAN FUNGSI

TUGAS INSIDENTIL FUNGSI

BAGAN TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA

PEMOHON

PENCATATAN

Kelengkapan

dokumen

administrasi &

dokumen

rencana teknis

PEMDA

AMDAL

PERSTJ. INST.

PIMB Data pemohon

Data tanah

Data rencana bangunan

gedung

Data penyedia jasa

konstruksi

Rencana teknis.

Rencana kota.

PENELITIAN

Pemenuhan

persyaratan

Teknis

PEMERIKSAAN

LENGKAP/

SESUAI ?

Tidak Ya

PENILAIAN/

EVALUASI

Pemenuhan

persyaratan

teknis

PERSETUJUAN

Pemenuhan

persyaratan

teknis

PENGESAHAN

Kelayakan

dokumen

yg disetujui

PENERBITAN

IMB

PEMBAYARAN

Retribusi IMB

BAGAN TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

BANGUNAN GEDUNG TERTENTU

PENCATATAN

Kelengkapan

dokumen

administratif &

dokumen

rencana teknis

PEMOHON

PEMDA

PIMB

-Kepemilikan

-Data pemilik

-Rencana

teknis

-Rencana kota

AMDAL

PERSTJ. INST.

PENELITIAN

Pemenuhan

persyaratan

teknis

PENILAIAN/

EVALUASI

Pemenuhan

persyaratan

teknis

PERSETUJUAN

Pemenuhan

persyaratan

teknis

PENGESAHAN

Kelayakan

dokumen

yg disetujui

PENERBITAN

IMB

PEMBAYARAN

Retribusi IMB

PEMERIKSAAN

Lengkap/

Sesuai ?

PEMBERIAN

PERTIMBANGA

N TEKNIS

Saran untuk

dasar penilaian

Sesuai ? Tidak Ya

Bangunan gedung fungsi

khusus

KOORDINASI PEMERINTAH &

PEMDA

Tida

k

Ya

DENGAR

PENDAPAT PUBLIK

PENGKAJIAN

Untuk menyim

-pulkan

kesesuai an

pemenuhan

persyaratan

teknis

Bangunan gedung

untuk kepentingan

umum

TABG

TERBUKA/TRANSPARAN, DAN EFISIEN SERTA

EKONOMIS BAGI MASYARAKAT

SETARA DENGAN PEJABAT PUBLIK, PERLU KODE ETIK (JANJI) BERSAMA

Prinsip-prinsip

PENUGASAN BERLAKU NASIONAL

TATA CARA PEMBENTUKAN TABG

PENGADAAN/REKRUTMEN CATABG DIADAKAN SETIAP 3 (TIGA) TAHUN

(untuk mengisi Daftar CATABG jika terjadi kekurangan ahli)

TATA CARA PEMBENTUKAN TABG

Proses Pembentukan

PENETAPAN KRITERIA

SURAT BUPATI/WALIKOTA/GUB DKI

PENILAIAN OLEH PANITIA

PENETAPAN NAMA-NAMA

JANGKA WAKTU MASA KERJA

JANGKA WAKTU TERTENTU

1 tahun

Perpanjangan 1 tahun

Perpanjangan maksimal 2x

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN MASALAH

Perkiraan waktu penyelesaian masalah

Maksimum 3 (tiga) tahun

PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI (DKI JAKARTA)

DATABASE

ATABG - T

DATABASE ANGGOTA TABG

PROVINSI

Provinsi : Status tanggal :

Kabupaten/Kota : Penanggung jawab :

NO

PENUGASAN

SEBAGAI TABG

PEMBERHENTIAN

DARI TABG

Tempat lahir Perguruan Tinggi Nama Tanggal Tanggal Tanggal

Tanggal lahir Asosiasi Profesi Perguruan Tinggi Alasan

Alamat rumah Masyarakat Ahli Nama

Masyarakat Adat Lembaga, dsb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG TERSELEKSI

STATUS DITETAPKAN

SEBAGAI

TABG

IJAZAH

TERAKHIR

UNSUR NAMA DAN

GELAR

AKADEMIS

DATA UMUM BIDANG

KEAHLIAN

&

PENGALAMAN

KERJA

DATABASE ANGGOTA TABG

T E R I M A

K A S I H !!

Documents

Setelah mengikuti pelatihan pesertakerabat.bpsdm.pu.go.id/content/uploads/files/2019/... · izin mendirikan bangunan. Pasal 8 ayat (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan