BENTUK RANCANGAN KONTRAKI. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIANKontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi........................ [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja KonstruksiLumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dantahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yangberwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/NotaKesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ....., tanggal:.....,perihal: .....”], antara:NamaNIPJabatanBerkedudukan di

::::

………….. [nama PPK]………….. [NIP PPK]PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. SatuanKerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan:NamaJabatanBerkedudukan diAkta Notaris NomorTanggalNotaris

::::::

………….. [nama wakil Penyedia]………….. [sesuai akta notaris]………….. [alamat Penyedia]………….. [sesuai akta notaris]………….. [tanggal penerbitan akta]………….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnyadisebut “Penyedia”.Dan dengan memperhatikan:1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansisebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan;

65

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui SuratPenunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan PekerjaanJasa Konsultansi Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimanaditerangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan JasaKonsultansi Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel,

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan JasaKonsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatanganiKontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganPenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untukmembuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.............[diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:1.2.3.

................

................dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebutsesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalamDaftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalamhuruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….

(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya](3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............

atas nama Penyedia : ...............;[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untukmasing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a.b.c.d.

adendum surat perjanjian (apabila ada);surat perjanjian;Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);surat penawaran;

66

e.

f.g.h.i.

j.

syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan

Personelsyarat-syarat umum Kontrak;Kerangka Acuan Kerja;Daftar Keluaran dan Harga;Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen FeasibilityStudy/Pra Feasibility Study, dll); dandokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara RapatPersiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumenyang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Pasal 5MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatanhukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapatdiperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama............. [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asliini untuk PPK maka rekatkan meterai

Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaPPK ............. [diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asliini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]NIP. ……………………

67

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIANKontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi........................ [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja KonstruksiLumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dantahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yangberwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber danaAPBN)/NotaKesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ....., tanggal:.....,perihal: .....”], antara:NamaNIPJabatanBerkedudukan di

::::

………….. [nama PPK]………….. [NIP PPK]PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan SuratKeputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang ……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnyadisebut “PPK”, dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1.2.3.

......................[nama Penyedia 1]

......................[nama Penyedia 1]dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atassemua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:NamaJabatanBerkedudukan di

: ………….. [nama wakil KSO]: ………….. [sesuai surat perjanjian KSO]: ………….. [alamat wakil KSO]

untuk bertindak atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] berdasarkan suratPerjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... selanjutnyadisebut “Penyedia”.Dan dengan memperhatikan:1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansisebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan;

68

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui SuratPenunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan PekerjaanJasa Konsultansi Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimanaditerangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan JasaKonsultansi Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel,

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan PekerjaanKonstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatanganiKontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganPenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untukmembuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi .............[diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:1.2.3.

................

................dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebutsesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalamDaftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalamhuruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….

(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya](3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............

atas nama Penyedia : ...............;[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untukmasing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a. adendum surat perjanjian (apabila ada);b.c.d.e.

surat perjanjian;Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);surat penawaran;syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang

terdiri dari:

69

a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal PenugasanPersonel

f.g.h.i.

j.

syarat-syarat umum Kontrak;Kerangka Acuan Kerja;Daftar Keluaran dan Harga;Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen FeasibilityStudy/Pra Feasibility Study, dll); dandokumen lainnya seperti: Rencana Mutu Kontrak, Berita Acara RapatPersiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumenyang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Pasal 5MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatanhukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapatdiperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama............. [diisi nama KSO]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asliini untuk PPK maka rekatkan meterai

Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaPPK ............. [diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asliini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]NIP. ……………………

70

BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

KETENTUAN UMUM1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat

Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harusmempunyai arti atau tafsiran seperti yangdimaksudkan sebagai berikut:1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yangselanjutnya disingkat APIP adalah aparatyang melakukan pengawasan melalui audit,reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraantugas dan fungsi Pemerintah.Bagian pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan utama yangpelaksanaannya diserahkan kepada Penyedialain (Subpenyedia) dan disetujui terlebihdahulu oleh PPK.Direksi Teknis adalah tim pendukung yang

ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugasuntuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.Harga Kontrak adalah total harga

pelaksanaan pekerjaan yang tercantumdalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnyadisingkat HPS adalah perkiraan hargabarang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwalyang menunjukkan kebutuhan waktu yangdiperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusunsecara logis, realistis dan dapat dilaksanakandan dirincikan sampai ke satuan hari kerja.Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnyadisebut KAK adalah yang disusun oleh PPKuntuk menjelaskan tujuan, lingkup jasakonsultansi, produk/output sertainput/keahlian yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan berdasarkan KontrakiniKeadaan Kahar adalah suatu keadaan yang

terjadi di luar kehendak para pihak dalamkontrak dan tidak dapat diperkirakansebelumnya, sehingga kewajiban yangditentukan dalam Kontrak menjadi tidakdapat dipenuhi.Kerja Sama Operasi yang selanjutnya

disingkat KSO adalah kerja sama usaha antarPenyedia yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjiantertulis;Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebutKontrak adalah keseluruhan dokumen yangmengatur hubungan hukum antara PPKdengan Penyedia dalam pelaksanaan jasakonsultansi konstruksi atau pekerjaankonstruksi.

71

1.11

1.12

Kontrak Lumsum adalah Kontrak JasaKonsultansi dengan Ruang lingkup, waktupelaksanaan pekerjaan, danproduk/keluaran dapat didefinisikan denganjelas dengan pembayaran senilai harga yangdicantumkan dalam Kontrak tanpamemperhatikan rincian biaya.Kuasa Pengguna Anggaran padapelaksanaan APBN yang selanjutnyadisingkat KPA adalah pejabat yangmemperoleh kuasa dari PA untukmelaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran padaKementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan.

1.13 Kuasa Pengguna Anggaran padapelaksanaan APBD yang selanjutnyadisingkat KPA adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagiankewenangan pengguna anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsiPerangkat Daerah.

1.14

1.15

1.16

Masa Kontrak adalah jangka waktuberlakunya Kontrak ini terhitung sejaktanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang

selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yangbertugas memeriksa administrasi hasilpekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisingkat PPK adalah pejabat yang diberikewenangan oleh PA/KPA untuk mengambilkeputusan dan/atau melakukan tindakanyang dapat mengakibatkan pengeluarananggaran belanja negara/anggaran belanjadaerah.

1.17 Pelaku Usaha adalah setiap orangperorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum maupun bukanbadan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatandalam wilayah hukum negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakankegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.

1.18 Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisingkat PA adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaranKementerian Negara/Lembaga/PerangkatDaerah.

1.19 Penyedia adalah Pelakumenyediakan barang/jasaKontrak.

Usaha yangberdasarkan

1.20 Personel Inti adalah orang yang akanditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yangdiajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

72

1.21

1.22

Personel Pendukung adalah orang yang akanditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yangdiajukan untuk melaksanakan pekerjaan,namun tidak dievaluasi dalam prosespemilihan.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang

diberikan kepada Pesertapemilihan/Penyedia berupa laranganmengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruhKementerian/Lembaga/Perangkat Daerahdalam jangka waktu tertentu.

1.23 Subpenyedia adalah Penyedia yangmengadakan perjanjian kerja tertulis denganPenyedia penanggung jawab kontrak, untukmelaksanakan sebagian pekerjaan(subkontrak).

1.24

1.25

1.26

1.27

Surat Jaminan yang selanjutnya disebutJaminan adalah jaminan tertulis yangdikeluarkan oleh Bank Umum/ PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi/lembagakeuangan khusus yang menjalankan usahadi bidang pembiayaan, penjaminan, danasuransi untuk mendorong eksporIndonesia/konsorsium Perusahaan AsuransiUmum/konsorsium LembagaPenjaminan/konsorsium PerusahaanPenjaminan sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan.Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnyadisingkat SPMK adalah surat yangditerbitkan oleh PPK kepada Penyedia untukmemulai melaksanakan pekerjaan.Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan olehPPK untuk memulai melaksanakanpekerjaan.Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalahtanggal penyelesaian pekerjaan JasaKonsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakandalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaanyang diterbitkan oleh PPK.

2. Penerapan

3. Pemisahan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaanPekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidakdapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuandalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggiberdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalamKontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlakumenjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapatdilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetapberlaku secara penuh.

4. Bahasa dan Hukum 4.1 BahasaIndonesia

Kontrak harus dalam Bahasa

4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihakasing harus dibuat dalam bahasa Indonesiadan bahasa Inggris. Dalam hal terjadiperselisihan dengan pihak asing digunakan

73

Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasaIndonesia.

4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia.

5. Korespondensi

6. Wakil Sah Para Pihak

7. Larangan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme(KKN), PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Semua korespondensi dapat berbentuk surat,e-mail dan/atau faksimili dengan alamattujuan para pihak yang tercantum dalamSSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, ataupersetujuan berdasarkan Kontrak ini harusdibuat secara tertulis dalam BahasaIndonesia, dan dianggap telah diberitahukanjika telah disampaikan secara langsungkepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK,atau jika disampaikan melalui surat tercatatdan/atau faksimili ditujukan ke alamat yangtercantum dalam SSKK.Setiap tindakan yang disyaratkan ataudiperbolehkan untuk dilakukan, dan setiapdokumen yang disyaratkan ataudiperbolehkan untuk dibuat berdasarkanKontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanyadapat dilakukan atau dibuat oleh pejabatyang disebutkan dalam SSKK.Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diaturdalam Surat Keputusan dari Para Pihak danharus disampaikan kepada masing-masingpihak.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, para pihak dilarang untuk :a. menawarkan, menerima atau

menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah atau imbalan berupaapa saja atau melakukan tindakanlainnya untuk mempengaruhi siapapunyang diketahui atau patut dapat didugaberkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidaksehat; dan/atau

c.membuat dan/atau menyampaikansecara tidak benar dokumen dan/atauketerangan lain yang disyaratkan untukpenyusunan dan pelaksanaan Kontrakini.

Penyedia menjamin bahwa yangbersangkutan (termasuk semua anggota KSOapabila berbentuk KSO) dan Subpenyedianya(jika ada) tidak pernah dan tidak akanmelakukan tindakan yang dilarang di atas.Penyedia yang menurut penilaian PPKterbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksiadministratif oleh PPK sebagai berikut:a.

pemutusan Kontrak;b.

sisa uang muka harus dilunasi olehPenyedia; dan

c.pengenaan sanksi daftar hitam.[catatan: pengenaan sanksi daftar hitamditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.PA/KPA menyampaikan dokumenpenetapan sanksi daftar hitam kepada:

74

1) Penyedia yang dikenakan sanksidaftar hitam; dan

2) Unit kerja yang melaksanakanfungsi layanan pengadaan secaraelektronik, untuk ditayangkandalam Daftar Hitam Nasional]

7.4

7.5

Pengenaan sanksi administratif di atasdilaporkan oleh PPK kepada PA/KPAPPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan

dikenakan sanksi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

8. Pembukuan

9. Perpajakan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatankeuangan yang akurat dan sistematis sehubungandengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkanstandar akuntansi yang berlaku.Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan Personel Inti,

yang bersangkutan berkewajiban untuk membayarsemua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangdibebankan oleh peraturan perpajakan ataspelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaranperpajakan ini dianggap telah termasuk dalamHarga Kontrak.

10. Pengalihan SeluruhKontrak

10.1

10.2

Pengalihan seluruh Kontrak hanyadiperbolehkan dalam hal pergantian namaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan(merger) maupun akibat lainnya.Jika ketentuan di atas dilanggar makaKontrak diputuskan sepihak oleh PPK danPenyedia dikenakan sanksi sebagaimanadiatur dalam pasal 31.2.

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

13. KSO

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadappelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihakyang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadipengabaian yang terus-menerus selama MasaKontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadappelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanyadapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulisdan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yangmelakukan pengabaian.Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel danSubpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yangdilakukan oleh mereka.KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yangdisebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atasnama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajibanterhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. PengawasanPelaksanaan Pekerjaan

14.1

14.2

PPK mengangkat Direksi Teknis untukmelakukan pengawasan pelaksanaanpekerjaan sesuai Kontrak ini.Dalam melaksanakan kewajibannya, DireksiTeknis selalu bertindak profesional. Jikatercantum dalam SSKK, Direksi Teknis dapatbertindak sebagai Wakil Sah PPK.

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK15. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan

Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai denganTanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan

75

kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontraksudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan16. Penyerahan/Pemberian

Akses Lokasi Kerja(apabila diperlukan)

16.1 Sebelum penyerahan/pemberian akseslokasi kerja dilakukan peninjauan lapanganbersama.

16.2 PPK berkewajiban untukmenyerahkan/memberi akses lokasi kerjasesuai dengan kebutuhan Penyedia dandisepakati oleh para pihak dalam rapatpersiapan penandatanganan Kontrak, untukmelaksanakan pekerjaan tanpa adahambatan kepada Penyedia sebelum SPMKditerbitkan.

16.3 Hasil peninjauan dan penyerahandituangkan dalam berita acara penyerahanlokasi kerja.

16.4

16.5

Jika dalam peninjauan lapangan bersamaditemukan hal-hal yang dapatmengakibatkan perubahan isi Kontrak makaperubahan tersebut harus dituangkan dalamadendum Kontrak.Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasikerja sesuai kebutuhan Penyedia (sesuaipasal 16.2) untuk melaksanakan pekerjaandan terbukti merupakan suatu hambatan,maka kondisi ini ditetapkan sebagaiPeristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah MulaiKerja (SPMK)

18. Program Mutu

17.1

17.2

18.1

18.2

PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak tanggalpenandatanganan Kontrak atau 14 (empatbelas) hari kerja sejak penyerahan lokasipekerjaan (apabila ada).Dalam SPMK dicantumkan Tanggal MulaiKerja.Penyedia berkewajiban untukmempresentasikan dan menyerahkanProgram Mutu sebagai penjaminan mutupelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapanpelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dandisetujui oleh PPK.Program Mutu disusun paling sedikit berisi:a. informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;b. organisasi kerja Penyedia;c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;d. jadwal penugasan Personel Inti dan

Personel Pendukung;e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;f. prosedur instruksi kerja; dang. pelaksana kerja.

18.3 Penyedia wajib menerapkan danmengendalikan pelaksanaan Program Mutusecara konsisten untuk mencapai mutu yangdipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaanini.

18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengankondisi pekerjaan

18.5 Penyedia berkewajiban untukmemutakhirkan Program Mutu jika terjadi

76

AdendumKompensasi.

Kontrak dan/atau Peristiwa

18.6 Pemutakhiran Program Mutu harusmenunjukkan perkembangan kemajuansetiap pekerjaan dan dampaknya terhadappenjadwalan sisa pekerjaan, termasukperubahan terhadap urutan pekerjaan.Pemutakhiran Program Mutu harusmendapatkan persetujuan PPK.

18.7 Persetujuan PPK terhadap Program Mututidak mengubah kewajiban kontraktualPenyedia.

19. Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak

19.1

19.2

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejakditerbitkannya SPMK dan sebelumpelaksanaan pekerjaan, PPK, Direksi Teknis,bersama dengan Penyedia dan pihak lainyang ditunjuk oleh PPK, harus sudahmenyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrakBeberapa hal yang dibahas dan disepakatidalam rapat persiapan pelaksanaan kontrakmeliputi:a.

Program Mutu;b.

organisasi kerja dan jadwal penugasan;c. kesesuaian personel

dandengan persyaratan Kontrak;

peralatan

d. tata carapekerjaan;

pengaturanpelaksanaan

e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,f. jadwal

personel;mobilisasi peralatan dan

g.

h.

rencana pelaksanaan pemeriksaan danpembayaran .hal-hal lain yang dianggap perlu.

19.3

19.4

19.5

19.6

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrakdituangkan dalam Berita Acara RapatPersiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabilamengakibatkan perubahan isi Kontrak, makaharus dituangkan dalam adendum KontrakPada tahapan Rapat Persiapan PelaksanaanKontrak, PA/KPA telah membentuk PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak.Personel dan/atau Peralatan yang sesuai

dengan persyaratan Kontrak dapat segeradimobilisasi.Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama

personel, dan/atau Peralatan mengikutiketentuan pasal 50

20. Mobilisasi 20.1

20.2

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulaidilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atausesuai kebutuhan dan rencana kerja.Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu :a.

mendatangkan Personel Inti;b.

mendatangkan Personel Pendukung;c.

mendatangkan peralatan-peralatanterkait yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan; dan/atau

77

d. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,rumah, dan sebagainya.

B.2 Pengendalian Waktu

20.3

20.4

Mobilisasi peralatan dan personel dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan.Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepadaPPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

21. Waktu PenyelesaianPekerjaan

22. Peringatan Dini

B.3 Penyelesaian Kontrak23. Serah Terima Pekerjaan

21.1

21.2

21.3

21.4

22.1

22.2

23.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,Penyedia berkewajiban untuk memulaipelaksanaan pekerjaan pada Tanggal MulaiKerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuaidengan Program Mutu, serta menyelesaikanpekerjaan paling lambat selama MasaKontrak yang dinyatakan dalam SSKK.Apabila Penyedia berpendapat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai WaktuPenyelesaian Pekerjaan karena di luarpengendaliannya yang dapat dibuktikandemikian, dan Penyedia telah melaporkankejadian tersebut kepada PPK, dengandisertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK,maka PPK dapat memberlakukan peristiwakompensasi dan melakukan penjadwalankembali pelaksanaan tugas Penyedia denganmembuat adendum Kontrak.Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Waktu

Penyelesaian Pekerjaan bukan akibatKeadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasiatau karena kesalahan atau kelalaianPenyedia maka Penyedia dikenakan denda.Apabila diberlakukan serah terima sebagianpekerjaan (secara parsial), waktupenyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkanbagian pekerjaan tersebut sesuai denganSSKK.Penyedia berkewajiban untukmemperingatkan sedini mungkin DireksiTeknis atas peristiwa atau kondisi tertentuyang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,menaikkan Harga Kontrak atau menundapenyelesaian pekerjaan. Direksi Teknis dapatmemerintahkan Penyedia untukmenyampaikan secara tertulis perkiraandampak peristiwa atau kondisi tersebut diatas terhadap Harga Kontrak dan TanggalPenyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraanini harus sesegera mungkin disampaikanoleh Penyedia.Penyedia berkewajiban untuk bekerja samadengan Direksi Teknis untuk mencegah ataumengurangi dampak peristiwa atau kondisitersebut.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus), sesuai dengan ketentuan yangtertuang dalam Kontrak, Penyediamengajukan permintaan secara tertuliskepada PPK untuk serah terima pekerjaan.

78

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Pemeriksaan dilakukan oleh Direksi Teknisterhadap kesesuaian hasil pekerjaanterhadap Kerangka Acuan Kerja yangtercantum dalam Kontrak. Apabilamemerlukan keahlian teknis khusus dapatdibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untukmembantu tugas Direksi Teknis.Hasil pemeriksaan dari Direksi Teknisdisampaikan kepada PPK, apabila dalampemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalamKontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPKmemerintahkan Penyedia untukmemperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan.Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Kontrak danBerita Acara Pemeriksaan telah diterbitkanoleh Direksi Teknis, Penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untukserah terima pekerjaan.Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaantelah sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak maka PPK danPenyedia menandatangani Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan.Setelah penandatanganan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan, PPK menyerahkan hasilpekerjaan kepada PA/KPA.PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan

pemeriksaan administratif terhadap hasilpekerjaan yang diserahterimakan.PPHP melakukan pemeriksaan administratifproses pengadaan barang/jasa sejakperencanaan pengadaan sampai denganserah terima hasil pekerjaan, meliputidokumen program/penganggaran, suratpenetapan PPK, dokumen perencanaanpengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapanpengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,dokumen Kontrak dan perubahannya sertapengendaliannya, dan dokumen serahterima hasil pekerjaan.Apabila hasil pemeriksaan administrasiditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPKuntuk memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan dokumen administratif.

23.10 Hasil pemeriksaan administratif dituangkandalam Berita Acara.

23.11 Serah terima pekerjaan dapat dilakukanperbagian pekerjaan (secara parsial) yangketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

23.12 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukanserah terima pekerjaan sebagian atau secaraparsial yaitu:a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung

satu sama lain;b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak

terkait satu sama lain dalam pencapaiankinerja pekerjaan;

79

23.13 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaansecara parsial, maka cara pembayaran,ketentuan denda dan kewajiban tersebut diatas disesuaikan

B.4 Adendum24. Perubahan Kontrak 24.1 Kontrak hanya

Adendum Kontrak.dapat diubah melalui

24.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakanapabila disetujui oleh para pihak, yangdiakibatkan beberapa hal berikut meliputi:a.b.

perubahan pekerjaan;perubahan harga Kontrak;

c. perubahanPekerjaan;

Jadwal Pelaksanaan

d. perubahan Kontrak yang disebabkanmasalah administrasi.

24.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPKmeminta pertimbangan dari Direksi Teknisdan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25. Perubahan Pekerjaan25.1

25.2

25.3

25.4

Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi pekerjaan pada saat pelaksanaandengan Kerangka Acuan Kerja yangditentukan dalam dokumen Kontrak, PPKbersama Penyedia dapat melakukanperubahan pekerjaan, yang meliputi:a. menambah, mengurangi dan/atau

mengganti Personel Inti yang tercantumdalam KAK/Kontrak;

b. mengurangi atau menambah jenispekerjaan yang tercantum dalamKAK/Kontrak;

c. perubahan Jadwal PelaksanaanPekerjaan

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisilapangan seperti yang dimaksud pada pasal25.1 namun ada perintah perubahan dariPPK, PPK bersama Penyedia dapatmenyepakati perubahan pekerjaan yangmeliputi:a. mengurangi atau menambah jenis

pekerjaan yang tercantum dalamKAK/Kontrak;

b. perubahan Jadwal PelaksanaanPekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat olehPPK secara tertulis kepada Penyediakemudian dilanjutkan dengan negosiasiteknis dan harga dengan tetap mengacupada ketentuan yang tercantum dalamKontrak awal.Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalamBerita Acara sebagai dasar penyusunanadendum Kontrak.

25.5 Dalam hal perubahan pekerjaanmengakibatkan perubahan personel makaperubahan tersebut harus mengikutiketentuan dalam pasal 50.

25.6 Dalam hal perubahan pekerjaansebagaimana dimaksud pada pasal 25.1 dan25.2 mengakibatkan penambahan hargaKontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan

80

dengan ketentuan penambahan hargaKontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluhperseratus) dari harga yang tercantumdalam Kontrak awal dan tersedianyaanggaran.

26. Perubahan Harga

27. Perubahan JadwalPelaksanaan Pekerjaan

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkanoleh:a. perubahan pekerjaan;b. peristiwa kompensasi.Setiap perubahan harga yang ditimbulkanoleh perubahan pekerjaan harus terlebihdahulu melalui pemeriksaan Direksi Teknisdan dilengkapi dengan data-datapendukung yang lengkap.Perubahan harga diakibatkanpenambahan/pengurangan pada PersonelInti hanya diberlakukan apabila perubahanpada personel tersebut diakibatkan olehperubahan pekerjaan yang tercantum dalamKontrak dan setelah disepakati para Pihak.Ketentuan ganti rugi akibat peristiwakompensasi mengacu pada pasal PeristiwaKompensasi.Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaandapat diakibatkan oleh:a. perubahan pekerjaan;b. perpanjangan Masa Kontrak;c. peristiwa kompensasiPerpanjangan Masa Kontrak dapat diberikanoleh PPK atas pertimbangan yang layak danwajar untuk hal-hal sebagai berikut:a.

perubahan pekerjaan;b.

peristiwa kompensasi; dan/atauc.

keadaan kahar.Masa Kontrak dapat diperpanjang paling

kurang sama dengan waktu terhentinyaKontrak akibat keadaan kahar atau waktuyang diperlukan untuk menyelesaikanpekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal27.1 huruf a dan b.PPK dapat menyetujui perpanjangan MasaKontrak setelah melakukan penelitianterhadap usulan tertulis yang diajukan olehPenyedia sesuai pertimbangan yang wajarsetelah Penyedia meminta perpanjangan.Jika Penyedia lalai untuk memberikanperingatan dini atas keterlambatan atautidak dapat bekerja sama untuk mencegahketerlambatan sesegera mungkin, makaketerlambatan seperti ini tidak dapatdijadikan alasan untuk memperpanjangMasa Kontrak.PPK berdasarkan pertimbangan DireksiTeknis dan Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak harus telah menetapkan adatidaknya perpanjangan dan untuk berapalama.Persetujuan perubahan Jadwal PelaksanaanPekerjaan dan/atau perpanjangan MasaKontrak dituangkan dalam AdendumKontrak.

81

27.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampauiMasa Kontrak maka Penyedia berhak untukmeminta perpanjangan Masa Kontrakberdasarkan data penunjang. PPKberdasarkan pertimbangan Direksi Teknismemperpanjang Masa Kontrak secaratertulis. Perpanjangan Masa Kontrak harusdilakukan melalui Adendum Kontrak.

B.5 Keadaan Kahar28. Keadaan Kahar 28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:bencana alam, bencana non alam, bencanasosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuacaekstrem, dan gangguan industri lainnya.Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatan atau kelalaian para pihak.Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PPK atauPenyedia memberitahukan tentangterjadinya Keadaan Kahar kepada salah satupihak secara tertulis dalam waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejakmenyadari atau seharusnya menyadari ataskejadian atau terjadinya Keadaan Kahar,dengan menyertakan bukti serta hasilidentifikasi kewajiban dan kinerjapelaksanaan yang terhambat dan/atau akanterhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :a. pernyataan yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kaharyang telah diverifikasi kebenarannya.

PPK meminta Direksi Teknis untukmelakukan penelitian terhadappenyampaian pemberitahuan KeadaanKahar dan bukti sebagaimana dimaksuddalam pasal 28.4.Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satuPihak untuk memenuhi kewajibannya yangditentukan dalam Kontrak bukanmerupakan cidera janji atau wanprestasiapabila telah dilakukan sesuai pada pasal28.3. Kewajiban yang dimaksud adalahhanya kewajiban dan kinerja pelaksanaanterhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yangterdampak dan/atau akan terdampak akibatdari Keadaan KaharDalam hal terjadi Keadaan Kahar,pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahardapat bersifata. sementara hingga

berakhir; atauKeadaan Kahar

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahartidak memungkinkandilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

82

28.8

28.9

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahardilakukan secara tertulis oleh PPK dengandisertai alasan penghentian pekerjaan.Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,para pihak dapat melakukan perubahanKontrak. Masa Kontrak dapat diperpanjangsekurang-kurangnya sama dengan jangkawaktu terhentinya Kontrak akibat KeadaanKahar. Perpanjangan waktu untukpenyelesaian Kontrak dapat melewati TahunAnggaran.

28.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPKmemerintahkan secara tertulis kepadaPenyedia untuk sedapat mungkinmeneruskan pekerjaan, maka Penyediaberhak untuk menerima pembayaransebagaimana ditentukan dalam Kontrak danmendapat penggantian biaya yang wajarsesuai dengan kondisi yang telahdikeluarkan untuk bekerja dalam KeadaanKahar. Penggantian biaya ini harus diaturdalam suatu adendum Kontrak.

28.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan,para pihak menyelesaikan hak dankewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhakuntuk menerima pembayaran sesuai denganprestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yangtelah dicapai setelah dilakukan pemeriksaanbersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak29. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal28.

30. Pemutusan Kontrak

31. Pemutusan Kontrak oleh

PPK

30.1

30.2

30.3

31.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan olehPPK atau Penyedia.Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalendersetelah PPK/Penyedia menyampaikanpemberitahuan rencana Pemutusan Kontraksecara tertulis kepada Penyedia/PPK.Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrakoleh salah satu pihak maka PPK membayarkepada Penyedia sesuai dengan pencapaianprestasi pekerjaan yang telah diterima olehPPK dikurangi denda yang harus dibayarPenyedia (apabila ada), serta Penyediamenyerahkan semua hasil pelaksanaankepada PPK dan selanjutnya menjadi hakmilik PPK.Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPKdapat melakukan pemutusan Kontrakapabila:a.

Penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalamproses pengadaan yang diputuskan olehInstansi yang berwenang;

b.Pengaduan tentang penyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran persaingan sehat dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadinyatakan benar oleh Instansi yangberwenang;

83

c.d.

e.

f.

g.

Penyedia berada dalam keadaan pailit;Penyedia terbukti dikenakan SanksiDaftar Hitam sebelumpenandatanganan Kontrak;Penyedia gagal memperbaiki kinerjasetelah mendapat Surat Peringatanberturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;Penyedia lalai/cidera janji dalammelaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalamjangka waktu yang telah ditetapkan;berdasarkan penelitian PPK, Penyediatidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan50 (lima puluh) hari kalender sejakTanggal Penyerahan Pekerjaan semulauntuk menyelesaikan pekerjaan;

h. setelah diberikan kesempatanmenyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalendersejak Tanggal Penyerahan Pekerjaansemula, Penyedia tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;

i.

j.

Penyedia menghentikan pekerjaanselama 28 (dua puluh delapan) harikalender dan penghentian ini tidaktercantum dalam Jadwal PelaksanaanPekerjaan serta tanpa persetujuanDireksi Teknis; atauPenyedia mengalihkan seluruh kontrakbukan dikarenakan pergantian namaPenyedia.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukanpada Masa Kontrak karena kesalahanPenyedia, maka:a.

b.

Sisa uang muka harus dilunasi olehPenyedia atau Jaminan Uang Mukadicairkan (apabila diberikan);Penyedia membayar denda (apabilaada); dan

c. PenyediaHitam

dikenakanSanksi Daftar

31.3

31.4

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksudpada pasal 31.2 di atas, dicairkan dandisetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak

secara sepihak oleh PPK karena kesalahanPenyedia, maka Pokja Pemilihan dapatmenunjuk pemenang cadangan berikutnyapada paket pekerjaan yang sama atauPenyedia yang mampu dan memenuhisyarat.

32. Pemutusan Kontrak oleh

Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapatmelakukan pemutusan Kontrak apabila:a. Setelah mendapatkan persetujuan PPK, Direksi

Teknis memerintahkan Penyedia untukmenunda pelaksanaan pekerjaan ataukelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebuttidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)hari kalender;

84

b. PPK tidak menerbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihanangsuran sesuai dengan yang disepakatisebagaimana tercantum dalam SSKK.

33. Berakhirnya Kontrak

34. KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai danhak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalamKontrak sudah terpenuhi.34.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan

pekerjaan sesuai jadwal akibat kesalahanPenyedia, maka PPK harus memberikanperingatansecara tertulis dan dapatdilakukan pengenaan denda keterlambatan.

34.2 Apabila PPK mengakibatkan/akanmengakibatkan keterlambata

npekerjaan

sesuai jadwal, maka Penyedia wajibmengingatkan PPK ketika Penyediamenyadariatau seharusny

amenyadari

timbulnya keterlambatan tersebut.34.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaianPPK, maka diberlakukan peristiwaKompensasi.

35. Pemberian Kesempatan

35.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal

menyelesaikan

pekerjaan sampai Masa

Kontrak berakhir, namun PPK menilaibahwa Penyedia mampu menyelesaikanpekerjaan, PPK dapat memberikankesempatankepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan.

35.2 Pemberian kesempatan kepada Penyediauntuk menyelesaikan pekerjaan dimuatdalam adendum Kontrak yang didalamnyamengatur:a. waktu pemberian kesempatan

penyelesaian pekerjaan;b. pengenaan sanksi denda keterlambatan

kepada Penyedia; danc. sumber dana untuk membiayai

penyelesaian sisa pekerjaan yang akandilanjutkan ke Tahun AnggaranBerikutnyadari DIPA/DPA TahunAnggaranpemberian

Berikutnya,kesempatan

apabilamelampaui

Tahun Anggaran.35.3

35.4

Pemberian kesempatan kepada Penyediamenyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender, sejak TanggalPenyerahan Pekerjaan semula terlewati.Pemberian kesempatan kepada Penyediauntuk menyelesaika

npekerjaan dapat

melampaui Tahun Anggaran.36. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil

Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasikerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian

85

atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkansepenuhnya oleh PPK tanpa kewajibanperawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembalisemua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanyadapat dilakukan setelah mempertimbangkankepentingan PPK.

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA37. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban

Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalammelaksanakan Kontrak, meliputi :a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuanyang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk saranadan prasarana dari PPK untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

c. melaporkan pelaksanaanperiodik kepada PPK;

pekerjaansecara

d. melaksanakan, menyelesaikan danmenyerahkan pekerjaan sesuai dengan JadwalPelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam Kontrak;

e.

f.

g.

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansecara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja,bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau darilapangan, dan segala pekerjaan yangdiperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaiandan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan PPK;mengambil langkah-langkah yang memadaidalam rangka memberi perlindungan kepadasetiap orang yang berada di tempat kerjamaupun masyarakat dan lingkungan sekitaryang berhubungan dengan pelaksanaanpekerjaan;

h. melaksanakan semua perintah Direksi Teknisyang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknisdalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibatlingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

38. Penggunaan Dokumen-

Dokumen Kontrak danInformasi

39. Hak KekayaanIntelektual

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen Kontrak ataudokumen lainnya yang berhubungan denganKontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnyaKAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lainyang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izintertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutanatau klaim dari pihak ketiga yang disebabkanpenggunaan atau atas pelanggaran Hak KekayaanIntelektual oleh Penyedia.

40. Penanggungan Risiko 40.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPK beserta instansinya terhadap semua

86

bentuk tuntutan, tanggung jawab,kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,gugatan atau tuntutan hukum, prosespemeriksaan

hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansinya(kecuali kerugian yang mendasari tuntutantersebut disebabkan kesalahan atau kelalaianberat PPK) sehubungan dengan klaim yangtimbul dari hal-hal berikut terhitung sejakTanggal Mulai Kerja sampai dengan TanggalPenyerahan Pekerjaan :a. kehilangan atau kerusakan peralatan

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia(jika ada), dan personel;

b. cidera tubuh,personel; dan

sakit atau kematian

c. kehilangan atau kerusakan harta benda,dan cidera tubuh, sakit atau kematianpihak ketiga;

53.1

53.2

53.3

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaidengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan,semua risiko kehilangan atau kerusakanhasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapanmerupakan risiko Penyedia, kecualikerugian atau kerusakan tersebutdiakibatkan oleh kesalahan atau kelalaianPPK.Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehPenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan dalam pasal ini.Kehilangan atau kerusakan terhadap hasilpekerjaan atau bahan yang menyatu denganhasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerjasampai dengan Tanggal PenyerahanPekerjaan harus diganti atau diperbaiki olehPenyedia atas tanggungannya sendiri jikakehilangan atau kerusakan tersebut terjadiakibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

41. Perlindungan TenagaKerja

41.1

41.2

41.3

41.4

Penyedia dan Subpenyedia berkewajibanatas biaya sendiri untuk mengikutsertakanpersonelnya pada program BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.Penyedia berkewajiban untuk mematuhi danmemerintahkan personelnya untukmematuhi peraturan keselamatan kerja.Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,Penyedia beserta personelnya dianggap telahmembaca dan memahami peraturankeselamatan kerja tersebut.Penyedia berkewajiban untuk menyediakankepada setiap personelnya (termasukpersonelnya Subpenyedia, jika ada)perlengkapan keselamatan kerja yang sesuaidan memadai.Tanpa mengurangi kewajiban Penyediauntuk melaporkan kecelakaan berdasarkanhukum yang berlaku, Penyedia wajibmelaporkan kepada PPK mengenai setiapkecelakaan yang timbul sehubungan dengan

87

pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

42. PemeliharaanLingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungilingkungan baik di dalam maupun di luar tempatkerja dan membatasi gangguan lingkunganterhadap pihak ketiga dan harta bendanyasehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai pengelolaan lingkunganhidup.

43. Asuransi 43.1

43.2

43.3

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejakSPMK sampai dengan Tanggal PenyerahanPekerjaan untuk semua barang yangmempunyai risiko tinggi terjadinyakecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atassegala risiko terhadap kecelakaan,kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yangtidak dapat diduga.Penyedia wajib menyediakan asuransi bagipihak ketiga sebagai akibat kecelakaan dilokasi kerja.Besarnya asuransi sudah diperhitungkan

dalam penawaran dan termasuk dalamharga kontrak.

44. Tindakan Penyedia yang

MensyaratkanPersetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebihdahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukantindakan-tindakan berikut:

a.

b.

c.

d.

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalamLampiran SSKK (apabila ada);menunjuk Personel Inti yang namanya tidaktercantum dalam Lampiran SSKK;mengubah atau memutakhirkan ProgramMutu;tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

45. Laporan Hasil Pekerjaan

45.1

45.2

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selamapelaksanaan kontrak untuk menetapkanpekerjaan atau kegiatan yang telahdilaksanakan guna pembayaran hasilpekerjaan.Untuk kepentingan pengendalian danpengawasan pelaksanaan pekerjaan, dibuatlaporan realisasi mengenai seluruh aktivitaspekerjaan.

45.3 Laporan dan dokumen dibuatdiserahkan sesuai ketentuan dalam KAK

dan

45.4 Laporan hasil pekerjaan dibuat olehPenyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dandisetujui oleh PPK/ pihak PPK

46. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,laporan, dan dokumen-dokumen lain serta pirantilunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkanKontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan ataupenghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajibanuntuk menyerahkan semua dokumen dan pirantilunak tersebut beserta daftar rinciannya kepadaPPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buahsalinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan

88

dokumen dan piranti lunak tersebut di atas dikemudian hari diatur dalam SSKK.

47. Penyedia Lain

48. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama danmenggunakan lokasi kerja bersama-sama denganPenyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnyayang berkepentingan atas lokasi kerja. Jikadipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwalkerja Penyedia Lain di lokasi kerja.Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksifinansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasiatau cidera janji terhadap kewajiban-kewajibanPenyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakanDenda dengan memotong angsuran pembayaranprestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Dendatidak mengurangi tanggung jawab kontraktualPenyedia.

49. Jaminan 49.1

49.2

49.3

Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaanKontrak ini dapat berupa bank garansi atausurety bond. Jaminan bersifat tidakbersyarat, mudah dicairkan, dan harusdicairkan oleh penerbit jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahsurat perintah pencairan dari PPK atau pihakyang diberi kuasa oleh PPK diterima.Penerbit jaminan selain Bank Umum harustelah ditetapkan/mendapat rekomendasidari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai

berikut:a. paket pekerjaan sampai

Rp1.000.000.000,00 (saturupiah) dapat diterbitkan oleh:

denganmiliar

1) Bank Umum;2) Perusahaan Asuransi;3) Perusahaan Penjaminan;4) lembaga keuangan khusus yang

menjalankan usaha di bidangpembiayaan, penjaminan, danasuransi untuk mendorong eksporIndonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dibidang lembaga pembiayaan eksporIndonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan AsuransiUmum/Konsorsium LembagaPenjaminan/KonsorsiumPerusahaan Penjaminan yangmempunyai program asuransikerugian (suretyship).

b. paket pekerjaan sampaiRp1.000.000.000,00 (saturupiah) dapat diterbitkan oleh:

denganmiliar

1) Bank Umum; atau2) Konsorsium Perusahaan Asuransi

Umum/Konsorsium LembagaPenjaminan/KonsorsiumPerusahaan Penjaminan yangmempunyai program asuransikerugian (suretyship).

49.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKdalam rangka pengambilan uang muka

89

paling kurang sama dengan besarnya uangmuka.

49.5

49.6

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangisecara proporsional sesuai dengan sisa uangmuka yang diterima.Masa berlakunya Jaminan Uang Mukapaling kurang sejak tanggal persetujuanpemberian uang muka sampai denganTanggal Penyerahan Pekerjaan.

PERSONEL PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA50. Persyaratan Personel 50.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus

sesuai dengan kualifikasi dan pengalamanyang ditawarkan dalam DokumenPenawaran dan dibuktikan dalam RapatPersiapan Penandatanganan Kontrak sertadituliskan dalam Lampiran SSKK

50.2

50.3

Penggantian Personel Inti tidak bolehdilakukan kecuali atas persetujuan tertulisPPK.Penggantian Personel Inti dilakukan oleh

Penyedia dengan mengajukan permohonanterlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalamankerja Personel Inti yang diusulkan besertaalasan perubahan. Personel Inti penggantiyang diusulkan wajib memiliki kualifikasiyang setara atau lebih baik dari Personel Intiyang digantikan, tanpa biaya tambahanapapun

50.4 PPK dapat menilai danpenggantian Personel Intikualifikasi yang dibutuhkan.

menyetujuimenurut

50.5 Jika PPK menilai bahwa Personel Inti:a. tidak mampu atau tidak

melakukan pekerjaan dengan baik;

dapat

b. berkelakuan tidak baik; atauc. mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tugasnya

50.6

50.7

maka Penyedia berkewajiban untukmenyediakan pengganti dan dengan biayasendiri menjamin Personel Inti tersebutmeninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.Apabila ada penambahan Personel Inti akibatperubahan pekerjaan maka penambahantersebut harus mendapat persetujuanterlebih dahulu dari PPK dan dituangkandalam Lampiran SSKK.Penambahan Personel Inti dilakukan oleh

Penyedia dengan mengajukan permohonanterlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalamankerja Personel Inti yang diusulkan besertaalasan penambahan.

51. Personel Inti 51.1

51.2

Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, jadwalpenugasan dan kualifikasi dilampirkandalam Lampiran SSKK.Personel Inti berkewajiban untuk menjagakerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan

90

oleh PPK, Personel Inti dapat sewaktu-waktudisyaratkan untuk menjaga kerahasiaanpekerjaan di bawah sumpah.

52. Kerjasama AntaraPenyedia danSubpenyedia

52.1 Penyedia hanya boleh melakukansubkontrak sebagian pekerjaan utamakepada Penyedia Spesialis.

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

52.8

Penyedia tetap bertanggung jawab atasbagian pekerjaan yang disubkontrakkantersebut.Subpenyedia dilarang mengalihkan atau

mensubkontrakkan pekerjaan.Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakanPenyedia Usaha Kecil, maka pekerjaantersebut harus dilaksanakan sendiri olehPenyedia yang ditunjuk dan dilarangdialihkan atau disubkontrakkan kepadapihak lain.Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukankerjasama dengan Subpenyedia hanya bolehmelaksanakan sesuai dengan daftar bagianpekerjaan yang disubkontrakkan (apabilaada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang

Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidakboleh diubah kecuali atas persetujuantertulis dari PPK dan dituangkan dalamadendum Kontrak.Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia danSubpenyedia diawasi oleh PengawasPekerjaan dan Penyedia melaporkan secaraperiodik kepada PPK.Apabila Penyedia melanggar ketentuansebagaimana diatur pada pasal 52.4 atau52.5 maka akan dikenakan denda senilaipekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

HAK DAN KEWAJIBAN PPK53. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh PPK dalammelaksanakan Kontrak, meliputi :a.

b.

c.

d.

e.

f.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yangdilaksanakan oleh Penyedia;menerima laporan-laporan secara periodikmengenai pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh Penyedia;menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwalpenyerahan pekerjaan dan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam Kontrak.membayar pekerjaan sesuai dengan harga yangtercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkankepada Penyedia;memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana yang dibutuhkan oleh Penyediauntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak; danmenilai kinerja Penyedia.

54. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yangtercantum dalam SSKK untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan ini.

91

55. Peristiwa Kompensasi

55.1 Peristiwa Kompensasikepada Penyedia yaitu:

dapat diberikan

a. PPK mengubah Jadwal PelaksanaanPekerjaan yang dapat mempengaruhipelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepadaPenyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,spesifikasi dan/atau instruksi sesuaijadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasisesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPK memerintahkan penundaanpelaksanaan pekerjaan;

f. PPK memerintahkan untuk mengatasikondisi tertentu yang tidak dapat didugasebelumnya yang disebabkan/tidakdisebabkan oleh PPK;

g. ketentuan lain dalam SSKK.55.2

55.3

55.4

55.5

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan dan/atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan makaPPK berkewajiban untuk membayar gantirugi dan/atau memberikan perpanjanganMasa Kontrak.Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasihanya dapat dibayarkan jika berdasarkandata penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh Penyediakepada PPK, dapat dibuktikan kerugiannyata.Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjangdan perhitungan kompensasi yang diajukanoleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikanperlunya tambahan waktu akibat PeristiwaKompensasi.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi

dan/atau perpanjangan Masa Kontrak jikaPenyedia gagal atau lalai untuk memberikanperingatan dini dalam mengantisipasi ataumengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA56. Harga Kontrak 56.1 PPK membayar kepada

pelaksanaan pekerjaansebesar Harga Kontrak.

Penyedia atasdalam Kontrak

56.2

56.3

Harga Kontrak telah memperhitungkanmeliputi:a. beban pajak,b. keuntungan dan biaya overhead (biaya

umum); danc. biaya pelaksanaan pekerjaan.Untuk Kontrak Lumsum, pembayarandilakukan berdasarkan TahapanPembayaran dan Kerangka Acuan Kerja yangtercantum di dalam Kontrak

57. Pembayaran 57.1 Uang Mukaa. Uang Muka dapat diberikan kepada

Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKKuntuk:1) Mobilisasi; dan/atau

92

57.2

2) pekerjaan teknis yang diperlukanuntuk persiapan pelaksanaanpekerjaan

b. untuk usaha kecil, uang muka dapatdiberikan paling tinggi 30% (tiga puluhperseratus) dari harga Kontrak;

c. untuk usaha non kecil, uang muka dapatdiberikan paling tinggi 20% (dua puluhperseratus) dari harga Kontrak;

d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang mukadapat diberikan paling tinggi 15% (limabelas perseratus) dari harga Kontrak;

e. Besaran uang muka ditentukan dalamSSKK dan dibayar setelah Penyediamenyerahkan Jaminan Uang Muka palingsedikit sebesar uang muka yang diterima;

f. Dalam hal diberikan uang muka, makaPenyedia harus mengajukan permohonanpengambilan uang muka secara tertuliskepada PPK disertai dengan rencanapenggunaan uang muka untukmelaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

g. PPK harus mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) kepada PejabatPenandatanganan Surat PerintahMembayar (PPSPM) untuk permohonantersebut pada huruf f, paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah Jaminan UangMuka diterima;

h. Pengembalian uang muka diperhitungkanberangsur-angsur secara proporsionalpada setiap pembayaran prestasipekerjaan dan paling lambat harus lunaspada saat pekerjaan mencapai prestasi100 % (seratus perseratus).

Prestasi pekerjaanPembayaran prestasi hasil pekerjaandilakukan berdasarkan TahapanPembayaran, keluaran/output pada KAK dandilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:a.

b.

Penyedia telah mengajukan tagihandisertai laporan kemajuan hasilpekerjaan;tagihan yang disampaikan Penyediadilampiri dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan sesuai denganKAK yang telah mendapatkanpersetujuan Direksi Teknis;

c. pembayaranrincian biaya;

tidak memperhatikan

d.

e.

f.

pembayaran dilakukan dengan sistemtermin sesuai dengan ketentuan yangditetapkan dalam SSKK.pembayaran harus memperhitungkanangsuran uang muka, denda (apabilaada),dan pajak;untuk Kontrak yang mempunyaisubkontrak, permintaan pembayaranharus dilengkapi bukti pembayarankepada seluruh Subpenyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan. Pembayarankepada Subpenyedia dilakukan sesuaiprestasi pekerjaan yang selesaidilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa

93

harus menunggu pembayaran terlebihdahulu dari PPK.

g.

h.

pembayaran terakhir hanya dilakukansetelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus) dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan ditandatangani olehPPK dan Penyedia;PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) harikerja setelah pengajuan permintaanpembayaran dari Penyedia diterimaharus sudah mengajukan SuratPermintaan Pembayaran kepada PejabatPenandatanganan Surat PerintahMembayar (PPSPM);

57.3 Denda dan Ganti Rugia.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

denda merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada Penyedia, antara lain:denda keterlambatan dalampenyelesaian pelaksanaan pekerjaandan denda terkait pelanggaranketentuan subkontrak;Ganti rugi merupakan sanksi finansialyang dikenakan kepada PPK maupunPenyedia karena terjadinya ciderajanji/wanprestasi. Besarnya sanksi gantirugi adalah sebesar nilai kerugian yangditimbulkan.Besarnya denda keterlambatan yangdikenakan kepada Penyedia atasketerlambatan penyelesaian pekerjaanadalah:1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari

harga bagian Kontrak yangtercantum dalam kontrak; atau

2) 1‰ (satu perseribu) dari hargaKontrak (sebelum PPN) untuk setiaphari keterlambatan.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.besarnya ganti rugi sebagai akibatperistiwa kompensasi yang dibayar olehPPK atas keterlambatan pembayaranadalah sebesar bunga dari nilai tagihanyang terlambat dibayar, berdasarkantingkat suku bunga yang berlaku padasaat itu menurut ketetapan BankIndonesia;pembayaran denda dan/atau ganti rugidiperhitungkan dalam pembayaranprestasi pekerjaan;ganti rugi kepada Penyedia dapatmengubah Harga Kontrak setelahdituangkan dalam adendum kontrak;pembayaran ganti rugi dilakukan olehPPK, apabila Penyedia telah mengajukantagihan disertai perhitungan dan data-data.

58. Perhitungan Akhir 58.1

58.2

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaanterakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai100% (seratus perseratus) dan berita acaraserah terima pekerjaan telah ditandatanganioleh kedua belah Pihak.Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,Penyedia berkewajiban untuk menyerahkankepada Direksi Teknis perhitungan nilai

94

tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKberdasarkan hasil penelitian tagihan olehDireksi Teknis, berkewajiban untukmenerbitkan SPP untuk pembayaran tagihanangsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dandokumen penunjang dinyatakan lengkapdan diterima oleh Direksi Teknis.

59. PenangguhanPembayaran

59.1

59.2

59.3

PPK dapat menangguhkan pembayaransetiap angsuran prestasi pekerjaan Penyediajika Penyedia gagal atau lalai memenuhikewajiban kontraktualnya, termasukpenyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuaidengan waktu yang telah ditetapkan.PPK secara tertulis memberitahukan kepadaPenyedia tentang penangguhan hakpembayaran, disertai alasan-alasan yangjelas mengenai penangguhan tersebut.Penyedia diberi kesempatan untukmemperbaiki dalam jangka waktu tertentu.Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian Penyedia.

59.4 Jika dipandang perlu oleh PPK,penangguhan pembayaran akibatketerlambatan penyerahan pekerjaan dapatdilakukan bersamaan dengan pengenaandenda kepada Penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

60. Penyelesaian 60.1Perselisihan/Sengketa

60.2

Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secaradamai semua perselisihan yang timbul dariatau berhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelahpelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsipdasar musyawarah untuk mencapaikemufakatan.Dalam hal musyawarah para pihaksebagaimana dimaksud pada pasal 60.1tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,maka penyelesaian perselisihan atausengketa antara para pihak dalam Kontrakdapat dilakukan melalui alternatifpenyelesaian sengketa, dewan sengketa(menggantikan mediasi/konsiliasi),dan/atau arbitrase.

60.3 Penyelesaian perselisihan/sengketadipilih ditetapkan dalam SSKK.

yang

61. Itikad Baik 61.1

61.2

Para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hakyang terdapat dalam Kontrak.Para pihak setuju untuk melaksanakanperjanjian dengan jujur tanpa menonjolkankepentingan masing-masing pihak. Apabilaselama Kontrak, salah satu pihak merasadirugikan, maka diupayakan tindakan yangterbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

95

Pasal Ketentuan Data5.1 & 5.2

Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja PPK : PPK ............... [diisi namasatuan kerja PPK]Nama : ............... [diisi nama PPK]Alamat : ............... [diisi alamat PPK]Website : ............... [diisi website PPK] E-mail : ............... [diisi eamail PPK]Faksimili : ............... [diisi nomor faksimili

PPK]Penyedia : ........................ [diisi nama badanusaha/nama KSO]Nama : ............... [diisi nama yang ttd

surat perjanjian]Alamat : ............... [diisi alamat Penyedia]6 Wakil Sah

Para PihakWakil Sah Para Pihak sebagai berikut:Untuk PPK:Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk

menjadi Wakil Sah PPK]Berdasarkan Surat KeputusanPPK .…. nomor .…. tanggal …….[diisi nomor dan tanggal SKpengangkatan Wakil Sah PPK]

Untuk Penyedia:Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk

menjadi Wakil Sah Penyedia]Berdasarkan Surat Keputusan ….7.3 Pencairan

JaminanJaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

21.1 &21.4

WaktuPenyelesaianPekerjaan

Waktu Penyelesaian Kontrak selama 60 (enampuluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal mulaikerja yang tercantum dalam SPMK.[Apabila diberlakukan serah terima pekerjaan secaraparsial ketentuan Waktu Penyelesaian Pekerjaandiganti menjadi]1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian pekerjaan

….. [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisijumlah hari kalender dalam angka dan huruf]hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerjayang tercantum dalam SPMK

2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

96

23.11 Serah TerimaSebagianPekerjaan

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terimapekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagiansebagai berikut:1. ............2. ............3. Dst

[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan

serah32.b PembayaranTagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuranadalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejaktagihan dan kelengkapan dokumen

37 Hak danKewajibanPenyedia

Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat darilingkup pekerjaan adalah :1……….2………..3………..[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK dan44.d Tindakan

Penyedia yangMensyaratkan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukanpersetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yangsudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]

46 KepemilikanDokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dariPekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini denganpembatasan sebagai berikut: .................... [diisi54 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : ....................[diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepadaPenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan

55.1.g PeristiwaKompensasi

Termasuk peristiwa kompensasi yang dapatdiberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisiapabila ada peristiwa kompensasi lain,

57.1.a Besaran UangMuka

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20%(dua puluh prosen) dari harga kontrak.

57.2.d PembayaranPrestasiPekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengancara sekaligus , dengan ketentuaantahapan pembayaran sebagai berikut:No Tahapan Besaran % Keterangan

pembayaran pembayaran(milestone) dari Harga

Kontrak1 ………… ………… [diisi …………

[diisi dengan dengansatu atau ketentuangabungan persentase yangkeluaran/ dibayarkansubkeluaran maksimal

97

yang akan senilaidibayarkan] pekerjaan yang

sudahdiselesaikan]

2 ………… …………3 dst

Dokumen penunjang yang disyaratkan

untukmengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:1. Sesuai peraturan yang berlaku2. ……….57.3.c Denda

akibatKeterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuksetiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satuperseribu) dari Harga Kontrak (sebelum 60.3 Penyelesaia

nPerselisihan/Sengketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka para pihak sepakat menyelesaikanperselisihan/sengketa melalui:Arbitrase menunjuk Layanan Penyelesaian Sengketa( LPS ) yang diselenggarakan oleh LKPP

98

No. Jabatan/Posisi

Penugasan Personel (dalam bentuk diagram OrangBulanBulan Ke-

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII nNasional12n

SubtotalAsing (apabila ada)12n

SubtotalTotal

No NamaPeralatanUtama

MerkdanTipe

Kapasitas

Jumlah Kondisi StatusKepemilikan

Keterangan

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..3 Dst

No Bagian Pekerjaan yang

Disubkontrakkan

NamaSubpenyedia

AlamatSubpenyedia

KualifikasiSubpenyedia

Keterangan

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..3 Dst

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila dipersyaratkan)

REKAP PENUGASAN TENAGA AHLI

Full time inputPart time input

99

No.

Kegiatan Bulan ke- KeteranganI II III IV V dst.1 2 3 4 5 6 7 8 9

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Catatan:1) Kegiatan : Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,

laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dankegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya

2) Bulan ke: Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.

100

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No.

1

2

2

3

4

Keluaran

DED 1

DED 2

Dokumen Tender

UKL-UPL

Spesifikasi Teknis

Satuan

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

Sub-total

PPN 10%

Total

Total Harga(Rp)

…

…

…

…

…

…

…

…

Terbilang:

101

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAINCONTOH

LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)[kop surat satuan kerja/KPA]

Nomor :Lampiran :

, 20

Kepada Yth.diPerihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan

Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _tanggal perihal dengan nilai penawaransetelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh PokjaUKPBJ sebesar Rp ( ) termasukPPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja UKPBJ

.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan, dan meminta Saudara untuk menandatangani

Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannyaSPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkanevaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kegiatan/Satuan KerjaPejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]Materai Rp. 6000,00[nama lengkap ][jabatan]NIP.

102

LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJACONTOH

[kop surat satuan kerja/KPA]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)Nomor:

Paket Pekerjaan:Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama Pejabat Pembuat Komitmen]Jabatan : [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]Alamat : [alamat kegiatan/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;berdasarkan Surat Perjanjianbersama ini memerintahkan:

_ nomor tanggal __,

Nama penyedia: [nama penyedia]Alamat : [alamat penyedia]yang dalam hal ini diwakili oleh:selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: ;2. Tanggal mulai kerja: ;3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender/bulan/tahun

[pilih salah satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal5. Hasil Pekerjaan:6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir,

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapatdihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

,

Untuk dan atas namaPejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]Materai Rp. 6000,00[nama lengkap][jabatan]NIP:

Menerima dan menyetujui:Untuk dan atas nama

20

[nama penyedia]

[tanda tangan]Materai Rp. 6000,00[nama lengkap wakil sah badan usaha][jabatan]Keterangan:Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat PembuatKomitmen.

103

LAMPIRAN 3 : JAMINAN UANG MUKA[Kop Bank Penerbit Jaminan]

CONTOH

GARANSI BANKsebagai

JAMINAN UANG MUKANo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini .................................................................. dalamjabatan selaku .......................................................................................... dalam hal inibertindak untuk dan atas nama ............................ [nama bank] berkedudukan di.................................................................................. [alamat]untuk selanjutnya disebut : PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ..........................................................[Pejabat Pembuat Komitmen]Alamat : ........................................................................................selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINANsejumlah uang Rp ......................................................................................(terbilang ..........................................................................................) sebagai jaminanUang Mukaapabila:Nama : .......................................................... [penyedia Jasa Konsultansi]Alamat : ...........................................................................................................selanjutnya disebut : YANG DIJAMINternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal bataswaktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepadaPenerima Jaminan berupa:Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali UangMuka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimanaditentukan dalam Dokumen Kontrak.Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....) hari

kalender, dari tanggal …………. s.d. …………. untuk pekerjaan.........................

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis denganmelampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo GaransiBank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamindalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelahmenerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar SuratPernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksiakibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untukmelunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminankepada pihak lain.

104

Pemimpin

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di KantorPengadilan Negeri …………..

Dikeluarkan di : ........................Pada tanggal......................

:

Untuk keyakinan, PenerimaJaminan disarankan untukmencocokkan Jaminan ini keBank ................ [bank]

[Bank]........................

105

CONTOH

[Kop Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaanasuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan]

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : ……………………… Nilai : Rp …………………….1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ........................................ [nama],

........................................ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebutTERJAMIN, dan ........................................ [nama penerbit jaminan],........................................ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagaiPENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada...................................... [nama PPK], ........................................ [alamat] sebagaiPemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlahRp .................................................................. (terbilang ................................. )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamanaTERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan.................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat PenunjukanPemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ...................tanggal .................................

3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (............dalam huruf.................) harikalender dan efektif mulai dari tanggal ................... sampai dengan tanggal........................................

4. Jaminan ini berlaku apabila :TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembalikepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurutDokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminantersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerimatuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarKeputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMINcidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwaPENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta bendaTERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudahdiajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendersesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

(..........................................)Nama Jelas

PENJAMIN

(..........................................)Nama Jelas

Untuk keyakinan, pemegangJaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan inike ………[Penerbit Jaminan]

106