Upload
ramaa24
View
196
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 1/52
Modul I
1. Tugas & Fungsi DJBC
2. Sejarah UU Kepabeanan3. Aspek-aspek UU Kepabeanan4. Hal-hal baru yang diatur UU Kepabeanan5. Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Sub Pokok Bahasan :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 2/52
Tugas & Fungsi Customs :
1.Revenue Collector 2.Trade Facilitator
3.Community Protector
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 3/52
Tugas Pokok dan Fungsi DJBC :
Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas pokok departemenKeuangan di bidang kepabeanan dan cukai,
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan olehmenteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintahyang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masukAtau keluar Daerah Pabean dan
pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutannegara
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 4/52
Tugas Pokok dan Fungsi DJBC :
Fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepabeanandan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasidan pengamanan teknis operasional kebijaksanaanpemerintah yang berkaitan dengan pengawasan ataslalu lintas barang yang masuk atau keluar daerahpabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkanoleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 5/52
Tugas Pokok dan Fungsi DJBC :
Fungsi :
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasidan pengamanan teknis operasional di bidang
pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutanlainnya yang pemungutannya dibebankan kepadaDirektorat Jenderal berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidangpemberian pelayanan, perijinan, kemudahan,ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanandan cukai berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 6/52
Tugas Pokok dan Fungsi DJBC :
Fungsi :
5. Pencegahan pelanggaran, penindakanserta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 7/52
SEJARAH UU KEPABEAN
Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945
Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif
Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad
Tahun 1882 Nomor 240, dan
Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad
Tahun 1910 Nomor 628
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 8/52
SEJARAH UU KEPABEAN
Produk UU yang lahir berlandaskan Pancasila danUUD 1945
UU No. 10 Tahun 1995 tentang KepabeananBerlaku 1 Maret 1997
UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UUNo 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 9/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
1. Keadilan
2. Pemberian insentif
3. Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk
4. Kelayakan administrasi5. Kepentingan penerimaan negara
6. Penerapan pengawasan dan sanksi
7. Wawasan Nusantara
8. Praktek kepabeanan internasional
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 10/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
1. Keadilan
Keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya
dibebankan kepada masyarakat yang
melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap
mereka diperlakukan sama dalam
hal dan kondisi yang sama;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 11/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
2. Pemberian insentif
Pemberian insentif yang akan memberikan
manfaat pertumbuhan perekonomian
nasional yang antara lain berupa fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan
Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku
dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuanimpor barang sebelum pelunasan Bea Masuk
dilakukan;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 12/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
3. Netralitas dalam pemungutan
Bea Masuk
Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk,
sehingga distorsi yang mengganggu
perekonomian nasional dapat dihindari;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 13/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
4. Kelayakan administrasi
Kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan
administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan
lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah
dipahami oleh anggota masyarakat sehingga
tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya
administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 14/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
5. Kepentingan penerimaan negara
Kepentingan penerimaan negara, dalam arti
ketentuan dalam Undang-undang ini
telah memperhatikan segi-segi stabilitas,
potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan,
sehingga dapat menjamin peningkatan
penerimaan negara, dan dapat mengantisipasikebutuhan peningkatan pembiayaan
pembangunan nasional;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 15/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
6. Penerapan pengawasan dan sanksi
Penerapan pengawasan dan sanksi dalam
upaya agar ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini ditaati;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 16/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
7. Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan dalam
Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean
yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai
kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan
pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah,
zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif,Landas Kontinen, dan selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional;
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 17/52
Aspek-aspek UU Kepabeanan
8. Praktek kepabeanan internasional
Praktek kepabeanan internasional
sebagaimana diatur dalam persetujuan
perdagangan internasional.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 18/52
HAL-HAL BARU DIDALAM UNDANG-UNDANG NO. 10TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.
Bea Masuk Antidumping,
Bea Masuk Imbalan,
Pengendalian impor atau ekspor barang hasil
pelanggaran HAKI, Pembukuan,
Sanksi administrasi,
Penyidikan, dan
Lembaga banding.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 19/52
Dalam meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dandokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka
diatur pula antara lain:
1. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;2. Penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik
(hubungan antar komputer);3. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya
dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuanperusahaan;
4. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atasBea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiriBea Masuk yang terutang (self assessment), dengan tatapmemperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan
yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barangpornografi, narkotika, uang palsu, dan senjata api.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 20/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat
2. Menyesuaikan dengan perjanjian dan konvensiInternasional .
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 21/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
a. Memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan industrib. Mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk menangkal
penyelundupanc. Memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan untukmenimbulkan efek jera.
d. Memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasipengangkutan atas Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
e. Kesetaraan pengenaan sanksi bagi Pegawai DJBC yang turut sertadalam pelanggaran kepabeanan.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 22/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
a. Memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan industri
Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menuntut
pemerintah dalam hal ini DJBC untuk dapat memberikan insentifperdagangan dan industri yang lebih luas berupa pelayanan yanglebih cepat, lebih baik dan lebih murah, contohnya jalur prioritas,perluasan fasilitas penangguhan bea masuk, safe guard tariff,sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor baik dalamnegeri maupun luar negeri.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 23/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
b. Mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk menangkalpenyelundupan
Rumusan ketentuan tindak pidana penyelundupan dalam UU No. 10Tahun 1995 kurang tegas, sehingga susah menjerat pelanggarkepabeanan dengan pidana penyelundupan karena jika pelaku telahmemenuhi salah satu kewajiban pabean saja walaupun tidaksepenuhnya, tidak lagi dianggap sebagai penyelundupan . Haltersebut dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.Oleh karena itu dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidanapenyelundupan.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 24/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
c. Memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan untukmenimbulkan efek jera.
Mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran kepabeananyang terjadi karena masih ringannya sanksi yang diatur didalam UU No.10 Tahun 1995, maka untuk menimbulkan efek jera bagi pelakupelanggaran kepabeanan, perlu ditetapkan pemberatan sanksiberupa denda, serta memberlakukan sanksi pidana minimal danmaksimal.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 25/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
d. Memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasipengangkutan atas Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
Salah satu tugas pokok DJBC yang diamanatkan dalam undang-undang No. 10Tahun 1995 adalah pengawasan atas lalu lintas barang impor dan ekspor.Dalam perkembangannya muncul keinginan masyarakat tentang perlunyapengawasan atas lalu lintas barang tertentu dalam Daerah Pabean dengantujuan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam melalui praktekpenyelundupan barang tertentu dengan modus operandi antar pulau , antaralain :
- barang-barang strategis berupa kebutuhan pokok, seperti : gula, beras, tepungterigu dan sebagainya ;
- barang-barang yang dilarang atau dibatasi , seperti : kayu gelondongan, floradan fauna, barang purbakala dan lain-lain ;
- barang-barang yang dikenai pungutan ekspor ;- barang-barang yang disubsidi oleh Pemerintah seperti bahan bakar
minyak dan pupuk.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 26/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
1. Adanya tuntutan dan masukan darimasyarakat agar :
e. Kesetaraan pengenaan sanksi bagi Pegawai DJBC yang turut sertadalam pelanggaran kepabeanan.
UU No. 10 tahun 1995 tidak mengatur secara eksplisit mengenaisanksi untuk pegawai yang dengan sengaja dan melawan hukummelakukan kegiatan yang merugikan Negara. Demi terciptanya azaskesetaraan hukum maka dipandang perlu untuk mengatur secarakhusus untuk pegawai bea dan cukai.
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 27/52
LATAR BELAKANG DIUBAHNYA UU KEPABEANAN
DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT : .
2. Menyesuaikan dengan perjanjian dan konvensiInternasional .
a. World Trade Organization ( Safeguard Tariff, Hirarkhi Penetapan Nilai Pabean);
b. Revised Kyoto Convention ( Bea Keluar, Penangkutan Barang Tertentu,
Pemeriksaan Pabean, Free Trade Zone , Kawasan Berikat ) ;c. Arusha Declaration ‘Declaration of the Customs Cooperation Council
Concerning Good Governance And Integrity In Customs’ (Kode Etik
Pegawai );d. Nairoby Convention ‘ International Convention On Mutual Adminstratif
Assistance For Preventioan, Investigation anad Repretion ofCustoms Offences’ ( Larangan dan Pembatasan, Pemberantasan
penyelundupan).
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 28/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Meliputi :
• Pengertian :Kepabeanan, Daerah Pabean, Kawasan Pabean ,Kantor Pabean, Pos Pengawasan Pabean, Kewajiban Pabean,Pemberitahuan Pabean, TPS, TPB, TPP, Impor, Ekspor, Bea Masuk
Bea keluar, barang tertentu, audit kepabeanan, dan tarif• Pemeriksaan Impor /ekspor selektif• Pemberitahuan Pabean formulir/data elektronik
• Pelaksanaan penegakan UU Pabean DJBC
Pasal 1-6
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 29/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah segala sesuatu yang berhubungandengan pengawasan atas lalu lintas barangyang masuk atau keluar Daerah Pabean danPemungutan Bea Masuk.
Kepabeanan :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 30/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif danLandas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-undang ini.
Daerah Pabean :
DAERAH PABEAN INDONESIA
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 31/52
zee
DAERAH PABEAN INDONESIA
Daerah Pabean adalah wilayah RI meliputi darat, perairan dan ruangudara diatasnya termasuk tempat-tempat tertentu di ZEE dan LK
dimana berlaku UU Kepabeanan
Terutang BM
brg impor
ekspor
dianggap telahdiekspor
batas laut
wilayah
zee
zee
zee
zee
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 32/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah kawasan dengan batas-batas tertentu
di pelabuhan laut, bandar udara, atautempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintasbarang yang sepenuhnya berada di bawahpengawasan Ditjen Bea dan Cukai.
Kawasan Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 33/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah kantor dalam lingkungan Ditjen
Bea dan Cukai tempat dipenuhinyaKewajiban Pabean sesuai denganketentuan Undang-undang ini.
Kantor Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 34/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah tempat yang digunakan oleh
Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukanpengawasan terhadap lalu-lintasimpor dan ekspor.
Pos Pengawasan Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 35/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah semua kegiatan di bidang
Kepabeanan yang wajib dilakukan untukmemenuhi ketentuan dalamUndang-undang ini.
Kewajiban Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 36/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang
dalam rangka melaksanakan KewajibanPabean dalam bentuk dan syarat yangditetapkan dalam Undang-undang ini.
Pemberitahuan Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 37/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah kegiatan memasukkan barang
ke dalam Daerah Pabean.
Impor :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 38/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
kegiatan mengeluarkan barang dari
Daerah Pabean.
Ekspor :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 39/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-undang ini yang dikenakanterhadap barang yang diimpor.
Bea Masuk :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 40/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah pungutan Negara berdasarkan
undang-undang ini yang dikenakanterhadap barang ekspor.
Bea Keluar :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 41/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah bangunan dan atau lapangan
atau tempat lain yang disamakan denganitu di Kawasan Pabean untuk menimbunBarang sementara menunggu pemuatanatau pengeluarannya.
Tempat Penimbunan Sementara :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 42/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah bangunan, tempat atau kawasan
Yang memenuhi persyaratan tertentu yangdigunakan untuk menimbun barang dengantujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan Bea Masuk.
Tempat Penimbunan Berikat :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 43/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah bangunan dan/atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu yangdisediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabeanyang berada dibawah pengelolaanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
menyimpan barang yang dinyatakan tidakdikuasai, barang yang dikuasai negara,dan barang yang menjadi milik negaraberdasarkan Undang-undang ini.
Tempat Penimbunan Pabean :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 44/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah barang yang ditetapkan oleh instansi
Teknis terkait sebagai barang yangPengangkutannya di dalam daerah pabeandiawasai
Barang Tertentu :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 45/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan,
buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasarpembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatanusaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitanDengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atausediaan barang dalm rangka pelaksanaan ketentuanperaturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.
Audit Kepabeanan:
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 46/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengertian :
adalah klasifikasi barang dan pembebanan
bea masuk atau keluar.
Tarif :
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 47/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Anggapan tentang impor dan eksporSecara yuridis pengertian Impor terjadi sejak saat barangimpor memasuki Daerah Pabean . Sejak saat itu barangtersebut diperlakukan sebagai barang impor dan
terutang Bea Masuk, artinya kewajiban membayar
Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untukdikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspordan diperlakukan sebagai barang ekspor. Secara nyata
Ekspor terjadi pada saat barang melintasi Daerah Pabean.
Pasal 2 UU Kepabeanan
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 48/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Tujuan Pengenaan Bea Keluar :
i. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri ;ii. melindungi kelestarian sumber daya alam;
iii. mengatisipasi kenaikan harga yang cukup drastisdari komoditi ekspor tertentu di pasaraninternasional; atau
iv. menjaga stabilitas harga komoditi tertentudi dalam negeri.
Pasal 2A
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 49/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pemeriksaan Pabean :Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan penilaianyang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean yangdiajukan.
Bentuk pemeriksaan pabean adalah penelitian terhadapdokumen dan pemeriksaan atas fisik barang .
Pemeriksaan pabean terhadap barang dilakukan secaraselektif dalam arti pemeriksaan fisik barang dan penelitiandokumen hanya dilakukan dengan mempertimbangkan resikoyang melekat pada barang dan importir yang bersangkutan.
Pasal 3-4 UU Kepabeanan
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 50/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pengawasan pengangkutan barang tertentudalam Daerah Pabean. :
bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor denganmodus antarpulau barang-barang strategis sepertihasil hutan,hasil tambang ataubarang yang mendapat subsidi, misalnya , pupuk , bahan bakarminyak dan lain-lain.
Pasal 4A UU Kepabeanan
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 51/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Pemberitahuan & Kewajiban Pabean
Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atautempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean denganmenggunakan Pemberitahuan Pabean.
Pemenuhan Kewajiban Pabean hanya dapat dilakukan di KantorPabean.Penegasan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di KantorPabean merupakan alat bukti yang sah kalau kedapatan barangdibongkar atau dimuat di suatu tempat yang tidak ditunjuk
sebagai Kantor Pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap ketentuanUndang-undang ini.
Pasal 5 – 5A UU Kepabeanan
5/10/2018 Session 4 Pengantar Kepabeanan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/session-4-pengantar-kepabeanan 52/52
Ketentuan Umum UU Kepabeanan
Registrasi Kepabeanan
Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabeanwajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea danCukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)dalam rangka akses kepabeanan.
Pengecualian : pemenuhan kewajiban pabean tertentumisalnya barang penumpang, barang diplomatik, atau
abarang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan.
Pasal 6A UU Kepabeanan