SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008 · 2008. 4. 23. · SERTIFIKAT PENDIDIK PENILAIAN PORTOFOLIO Lulus UJIAN PELAKSANAAN DIKLAT Tidak Lulus Lulus KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO

1

Direktorat Profesi Pendidik

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIKDITJEN PMPTK

BUKU 1PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

2


Jalur Sertifikasi Guru

A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio– proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru

dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007).

B. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan– proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru

dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007).

3


Pedoman Sertifikasi Guru DalamJabatan Tahun 2008

Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta.Buku 2: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

melalui Penilaian Portofolio.Buku 3: Panduan Penyusunan Portopolio.Buku 4: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

melalui Penilaian Portofolio untuk Guru.Buku 5: Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan

Latihan Profesi Guru (PLPG).Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi

Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.Buku 7: Rambu-rambu Peyusunan Kurikulum Sertifikasi

Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

4


Alur Sertifikasi Guru melaluiPenilaian Portofolio

SERTIFIKAT PENDIDIK

PENILAIAN PORTOFOLIO

Lulus

UJIANPELAKSANAAN DIKLAT

Tidak Lulus

Lulus

KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO

Lulus

GURU DALAM JABATAN S1/D4

DIKLAT PROFESI GURU

PEMBINAAAN OLEH DINAS PENDIDIKAN

KAB/KOTA

Tidak Lulus

Tidak Lulus

UJIANULANG

(2X)

5


Alur Sertifikasi Guru melalui JalurPendidikan

GURU DALAM JABATAN S1/D4

PKA PELAKSANAANPENDIDIKAN

UJIKOMPETENSI

REMIDI

L

TL

L

SELEKSI ADM

SELEKSI AKADEMIK

DINAS KKAB/KOTA

LPTK & DIKTI TL

PEMBINAAN

PROGRAMPENDIDIKAN

SERTIFIKAT PENDIDIK

3 x TL tlTL

6


PRINSIP SERTIFIKASI

1. Dilaksanakan secara objektif, transfaran, danakuntabel

2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikannasional melalui peningkatan kompetensi dankeseahteraan guru

3. Dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis5. Jumlah peserta sertifikasi ditetapkan oleh

pemerintah

7


Penetapan PesertaSertifikasi Guru

Melalui Penilaian Portofolio

8


SASARAN

200.000 guru

Untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

9


Persyaratan Peserta1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau

diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. 2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen

Pendidikan Nasional. 3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

5. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama;

6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

10


Kuota Propinsia. Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK)

b. Penetapan kuota provinsi didasarkan atas data guru yang terdapat pada SIMPTK Ditjen PMPTK.

c. Perhitungan kuota provinsi menggunakan data jumlah guru keseluruhan pada masing-masing provinsi, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan (kualifikasi akademik) guru.

Penetapan Kuota

11


Rumus perhitungan kuotaKUOTA PROPINSI:

KP = jumlah kuota provinsiGP = jumlah guru seprovinsiGN = jumlah guru nasionalTN = jumlah target sertifikasi nasional per tahun.

GPKP = ----------x TN

GN

KUOTA KAB/KOTA:

KK = jumlah kuota kab/kotaGK = jumlah guru S1/D4kab/kotaGP = jumlah guru S1/D4provinsiKP = jumlah kuota provinsi

GKKK = ----------x KP

GP

GSpKSp = ----------x KK

GK

KUOTA SATUAN PENDIDIKAN:

KSp = jumlah kuota satuan pendidikanGSp = jumlah guru S1/D4satuan pendidikanGP = jumlah guruS1/D4 kabupaten/kotaKK = jumlah kuota kabupaten/kota

12


Penetapan Kuota

Contoh Perhitungan Kuota Provinsi

13


2006 2007 2008 Total

1 DKI Jakarta 662 7,889 8,486 17,037 2 Jawa Barat 2,044 18,964 21,534 42,542 3 Jawa Tengah 3,293 26,180 29,960 59,433 4 DI. Yogyakarta 407 4,093 4,530 9,030 5 Jawa Timur 5,904 25,791 31,399 63,094 6 Nanggroe Aceh D. 498 4,007 4,605 9,110 7 Sumatera Utara 788 11,317 12,405 24,510 8 Sumatera Barat 270 5,971 5,357 11,598 9 R i a u 315 4,454 4,920 9,689

10 J a m b i 273 2,946 3,322 6,541 11 Sumatera Selatan 220 3,697 4,072 7,989 12 Lampung 483 7,361 8,075 15,919 13 Kalimantan Barat 164 3,861 4,210 8,235 14 Kalimantan Tengah 157 2,148 2,400 4,705 15 Kalimantan Selatan 254 3,616 4,012 7,882 16 Kalimantan Timur 165 2,665 2,912 5,742 17 Sulawesi Utara 172 2,530 2,779 5,481 18 Sulawesi Tengah 204 3,062 3,357 6,623 19 Sulawesi Selatan 867 8,100 9,095 18,062 20 Sulawesi Tenggara 138 2,360 2,570 5,068 21 Maluku 63 1,821 1,980 3,864 22 B a l i 532 3,488 4,062 8,082 23 NTB 458 4,707 4,264 9,429 24 NTT 150 3,939 4,279 8,368 25 Papua 140 2,054 1,233 3,427 26 Bengkulu 165 1,488 1,695 3,348 27 Maluku Utara 65 707 802 1,574 28 Banten 837 6,198 7,200 14,235 29 Bangka Belitung 56 1,155 1,255 2,466 30 Gorontalo 65 2,098 1,200 3,363 31 Kepulauan Riau 44 336 390 770 32 Irian Jaya Barat 60 412 486 958 33 Sulawesi Barat 87 1,035 1,154 2,276

20,000 180,450 200,000 400,450

KUOTA SERTIFIKASI GURU (2006 - 2008)

KuotaNo Propinsi

14


Penetapan Kuota

Kuota Kabupaten/Kota.a. Dihitung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan

dinas pendidikan provinsi bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

b. Penghitungan didasarkan atas jumlah guru S1/D4c. Meliputi kuota PNS dan bukan PNS, serta kuota per

jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB

d. Proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah– PNS minimal 75% dan maksimal 85%– bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%– apabila kuota guru bukan PNS tidak terpenuhi, maka dinas

pendidikan kabupaten/kota mengusulkan pemindahan kuota bukan PNS ke kuota PNS ke Ditjen PMPTK melalui dinas pendidikan provinsi disertai kelengkapan data pendukung.

15


Penetapan Kuota

Kuota Kabupaten/Kota (lanjutan)

e. Ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP

f. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dikirim ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik.

16


Penetapan KuotaContoh Perhitungan Kuota Kab/Kota

17


Penetapan Kuota

Kuota Satuan Pendidikan• Dihitung oleh kabupaten/kota

18


Penetapan KuotaContoh Perhitungan Kuota Satuan Pendidikan

19


Format Penetapan Kuota

PROVINSI : ________________________

JUMLAH SMK SMA SMP SLB SD TK JML SMK SMA SMP SLB SD TK TANDATANGAN TOTAL

BUKAN PNSPNSKAB / KOTANO

_________, _______ 2008

Kepala LPMP ________Kepala Dinas PendidikanPropinsi ____________

____________________NIP _________________

____________________NIP _________________

KUOTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

20


Penetapan Peserta Beberapa hal yang perlu diperhatikana. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan

SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Penetapan peserta untuk SLB oleh Dinas Pendidikan

Provinsi.c. Guru yang diranking hanya guru yang memenuhi

persyaratan yaitu memiliki ijasah S1/D4 dan NUPTK.d. Guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dan

peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, dan guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan pada tahun 2007, dicalonkan menjadi peserta tahun 2008.

21


Penetapan Peserta

e. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2006 dan 2007 tidak termasuk dalam daftar calon peserta.

f. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya.

g. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu meranking guru calon peserta berdasarkan urutan kriteria penetapan peserta.

h. Menggunakan data individu guru pada masing-masing wilayah yang telah diverifikasi.

i. Tidak memberikan kuota ke sekolah-sekolahj. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka

melalui pertemuan dengan kepala sekolah, media masa, papan pengumuman di LPMP/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau media lain.

22


Urutan Prioritas Penetapan Peserta

• Menggunakan sistem ranking, bukan seleksi atau tes.

• Urutan prioritas penetapan peserta: a. masa kerja sebagai guru, b. usia, c. pangkat/golongan (bagi PNS), d. beban mengajar, e. tugas tambahan, dan f. prestasi kerja.

23


Tahapan Penetapan Peserta• Penetapan calon peserta

– TK, SD, SMP, SMA, SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

– SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi• Tahapan

– Mendata guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru.

– Mengelompokkan data guru yang memenuhi persyaratan menurut status guru (PNS/bukan PNS) serta jenis dan jenjang pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).

– Menyusun daftar urut guru

24


Tahapan Penetapan Peserta (lanjutan)

– Menetapkan guru• Prioritas: guru berprestasi peringkat 1 tingkat

provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional

• Sisa kuota per jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta,

– Ketentuan lain bahwa guru yang ditetapkansebagai peserta sertifikasi harus:• sesuai dengan kriteria dan urutan prioritas,• masih aktif mengajar, • Pada tahun 2008 tidak akan dialihtugaskan pada

jabatan lain baik fungsional maupun struktural.

25


Contoh Daftar Urut

26


Penetapan Pilihan Bidang Studi

• Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru,

• Guru yang profesional seharusnya disertifikasi dalam bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

• Banyak guru ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya(mismatch).

27


Penetapan Pilihan Bidang Studi

• Guru yang mismatch harus menetapkan pilihan bidang studi sebelum mengikuti sertifikasi. – sesuai ijazah S1/D-IV yang dimiliki, atau – sesuai dengan bidang studi yang diampu selama ini.

• Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:– Latar belakang pendidikan yang dimiliki.– Kompetensi bidang studi yang paling dikuasai. – Kelengkapan dokumen portofolio yang dimiliki. – Konsisten terhadap pilihannya

28


Penetapan PesertaSertifikasi Guru

Melalui Jalur Pendidikan

29


Sasaran

1.500 guru Untuk satuan pendidikan

SD dan SMP

30


Persyaratan Peserta1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau

diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.

2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.

3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar.

31


Persyaratan Peserta, lanjutan

7. Guru SD: guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani.– Guru kelas diutamakan memiliki latar belakang pendidikan

S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, – Guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar

belakang S1 keolahragaan.8. Guru SMP diutamakan yang mengajar sesuai dengan

latar belakang pendidikannya bidang studi: – PKn, – Bahasa Indonesia, – Bahasa Inggris, – Matematika, – IPA, – IPS, – Kesenian, – Pendidikan Jasmani, dan – Bimbingan Konseling.

32


9. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga;

10. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar;

11. Disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu;

Persyaratan Peserta, lanjutan

33


Penetapan Peserta

• Proses berjenjang:– seleksi administrasi oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, dan – seleksi akademik oleh LPTK difasilitasi oleh Direktorat

Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

• Beberapa hal yang perlu diperhatikan– Kelengkapan dokumen peserta,– Calon peserta tidak terdaftar sebagai peserta

sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio.

34


Penetapan Peserta

• Tahapan Seleksi Peserta:– Seleksi administrasi oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota– Seleksi akademik oleh LPTK

35


Penetapan Peserta

Kriteria seleksi administrasi:a. Prestasi akademik:

• adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional:• lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan

karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan),

• pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan

• pembimbingan siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).

36


(Kriteria seleksi administrasi)b. Karya pengembangan profesi

• adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi meliputi hal-hal sebagai berikut.• Buku yang dipublikasikan (tingkat kabupaten/kota,

provinsi, atau nasional); • Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin

yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; • Reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN; • Modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal

mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; • Media/alat pembelajaran dalam bidangnya; • Laporan penelitian tindakan kelas, PTK • individu/kelompok); dan • Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).

Penetapan Peserta

37


a. Dokumen Pendaftaran:

1.Biodata peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan

2.Format isian calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan

3.Foto kopi ijazah S1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi.

4.Surat keterangan sebagai guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dari kepala sekolah.

Seleksi Administrasi(oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota)

38


5. Surat keterangan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari kepala sekolah dan/atau yayasan.

6. Surat keterangan yang menyatakan memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun, dilengkapi SK pengangkatan sebagai guru.

7. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah.

8. Surat persetujuan/izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Seleksi Administrasi(oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) lanjutan

39



9. Bukti prestasi yang dapat berupa:a. Fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan tentang

prestasi guru yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.b. Buku, modul, artikel, laporan penelitian yang relevan

dengan pendidikan atau media/alat pembelajaran. c. Surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan mengenai

prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga yang dilegalisasi atasan.

d. Surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang tentang pembimbingan teman sejawat atau siswa yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.

40



b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan skoring penilaian administrasi menggunakan Format pada Lampiran 7

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan:– daftar ranking pendaftar setiap bidang studi dalam

bentuk cetakan (hardcopy) dan file (softcopy) menggunakan format pada Lampiran 8

– dokumen peserta ranking pertama dan kedua pada tiap-tiap bidang studi, (untuk guru SD tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes) ke Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti di …..

41


Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti Komplek Depdiknas Gedung D Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002

Telp/Fax 021-57946052 Email: subditppk@ditnaga_dikti.org

[email protected]

42


Biaya Sertifikasi

• Biaya diserahkan ke peserta– Biaya hidup 12.000.000/tahun– Buku 2.400.000/tahun– Transportasi (pergi-pulang)

• Biaya dikelola LPTK– PPL– Asuransi Kesehatan– Penyelenggaraan

43


Contoh Format Isian

44


45


46


47


Skor Penilaian Dokumen

48


49


50


Seleksi Akademik oleh LPTK

• Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti membagi penyebaran calon peserta ke LPTK sesuai dengan daerah asal calon peserta.

• Dikti menetapkan kuota untuk setiap LPTK. • LPTK dengan difasilitasi Direktorat Ketenagaan

Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik dan menetapkan peserta sesuai kuota.

51


Mekanisme Kerja Penetapan Peserta, Pemberian Nomor Peserta, dan Pengiriman Format A1 Sertifikasi Guru melalui Penilaian

Portofolio

52


Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi• Nomor peserta sertifikasi adalah nomor identitas yang

dimiliki peserta sertifikasi guru jalur penilaian portofolio. • Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama

pelaksanaan sertifikasi sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik.

• Nomor peserta ini spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak boleh salah dan harus diingat.

• Langkah-Langkah Pemberian Nomor Peserta– LPMP menyusun nomor peserta berdasarkan jumlah kuota

kabupaten/kota (sesuai format dan contoh sebagaimana – LPMP memberikan sejumlah nomor peserta tersebut kepada

masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. – Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan nomor peserta

tersebut kepada guru yang telah ditetapkan.

53


Rumusan Kode Nomor Peserta

54


• Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan nomor urut peserta (khususnya digit 10 s.d 14):– Nomor urut peserta untuk masing-masing kabupaten/kota

dimulai dari angka 1 dan berakhir dengan angka sesuai jumlah kuota kabupaten/kota.

• Contoh: Kabupaten Y memiliki kuota 279, maka monor urut pesertanya adalah 00001 s.d. 00279.

• Cara mengurutkan nomor peserta dimulai dari jenjang: – TK PNS - TK bukan PNS – SD PNS - SD bukan PNS – SMP PNS - SMP bukan PNS – SMA PNS - SMA bukan PNS– SMK PNS - SMK bukan PNS– SLB PNS - SLB bukan PNS

55


56


57


Pengendalian Program• Ruang Lingkup Pengendalian

– Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota– Jadwal persiapan dan pelaksanaan program– Penetapan kuota kabupaten/kota– Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta

sertifikasi– Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan

kabupaten/kota– Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP– Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta

sertifikasi guru– Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)– Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP– Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan

bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

58


Pelanggaran dan Sanksi• Sumber informasi

– surat resmi– telepon– surat elektronik (e-mail)– laporan langsung

• SOP– Informasi pelanggaran– Klarifikasi informasi– Pemberian sanksi

• Kartu laporan pelanggaran

59


60


61


62


63


64


Tulislah nama terang dan tanda tangan Anda dengan balpoin. Tanda tangan jangan sampai keluar dari kotak yang tersedia.

Isilah nama sekolah dan kabupaten/kota tempat Anda bertugas dengan tulisan biasa, bukan huruf cetak. Kemudian salinlah dengan balpoin pada tempat yang tersedia pernyataan:Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan dalam formulir ini adalah benar.

65


Unit Pelayanan Masyarakat (UPM)

• UPM berfungsi sebagai berikut.– Pusat informasi umum tentang pelaksanaan

sertifikasi guru. – Mediator antara masyarakat dan guru dengan

penyelenggara sertifikasi guru.– Pusat pelayanan masyarakat (internal dan

eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

66


67


Alamat LayananDirektorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTKUp. Subdit Program Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002Telp. 021-57974121, 021-57974122E-mail : [email protected]

Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002Telp 021-57946053 Fax 021-57946052 Email: [email protected][email protected]

68


Website

www.sertifikasiguru.orgwww.sergur.ditnaga-dikti.org

69


TERIMA KASIH

Documents

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008 · 2008. 4. 23. · SERTIFIKAT PENDIDIK PENILAIAN PORTOFOLIO Lulus UJIAN PELAKSANAAN DIKLAT Tidak Lulus Lulus KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO