MANTAN Presiden BJ Habibie berharap pembahasan Ran-cangan Undang-Undang Keis-timewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY) tidak melupakan jasa rakyat Yog-yakarta.

Dalam RUU itu, rakyat Yog-ya karta menginginkan pe ne-tapan Sri Sultan Hamengku Bu wono dan Paku Alam seba-gai gubernur utama dan wakil gubernur utama.

“Rakyat Yogyakarta memi-liki jasa dalam perjuangan ke-merdekaan Indonesia. Mereka

menjadi ujung tombak itu, pi-lih an nya saat itu hanya merde-ka atau mati,” kata Habibie di sela-sela kunjungan di Taman Pintar Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, pilihan merde-ka atau mati dari rakyat Yog-ya karta saat perjuangan ke-merdekaan Indonesia tersebut merupakan pilihan yang sulit. Namun, masyarakat Yogyakar-ta secara ikhlas melakukannya demi Negara Kesatuan Repub-lik Indonesia (NKRI). “Saya harapkan pembahasan RUU hanya berpegang pada itu, jasa

rakyat Yogyakarta, tidak perlu melihat yang lain,” katanya.

Karena sejarah tersebut, lan-jut Habibie, Yogyakarta pun dianugerahi status sebagai wilayah yang istimewa.

Sebelumnya, budayawan sekaligus Guru Besar Uni-versitas Negeri Yogyakarta (UNY) Syafi i Maarif berharap penyusunan RUU KDIY se-harusnya diserahkan kepada masyarakat. “Serahkan saja ke masyarakat Yogyakarta, dan seharusnya keistimewaan DIY ini tidak perlu diutak-atik lagi,” kata Syafi i di sela-sela Milad Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Sabtu (5/2). Syafii juga mengutarakan

kekecewaan kepada Mendagri Gamawan Fauzi yang ngotot menginginkan mekanisme pemilihan untuk jabatan Gu-bernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. “Saya agak kecewa dengan dia,” ungkap Syafi i.

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri dan Men-kum dan HAM di Jakarta, pekan lalu, belum memutuskan mekanisme pengisian posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. (FU/Ant/P-4)

DINAMIKA

3POLKAMSENIN, 7 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA

Pemerintah tidak PerluJadi Anggota Kompolnas UNSUR pemerintah sebaiknya tidak dilibatkan dalam Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tujuannya, menjaga indepen-densi dan meminimalisasi intervensi pemerintah.

“Jika menteri-menteri itu tetap berada di Kompolnas, dikha-watirkan komisi ini bisa mengebiri profesionalisme Polri bahkan menjadi alat mengkriminalisasi pejabat Polri yang tidak taat de-ngan kemauan penguasa,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, kemarin.

Saat ini, ada tiga menteri yang menjadi anggota Kompolnas, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai ketua, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil ketua, dan Menteri Hukum dan HAM selaku anggota.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar men-jelaskan rencana revitalisasi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Dengan demikian, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan bisa terlibat dalam memeriksa aparat yang melanggar aturan. (Ant/P-1)

Aktivis Siap Ladeni Gugatan Terkait Koin untuk PresidenSEJUMLAH aktivis mengaku siap meladeni ancaman dikrimi-nalisasi terkait aksi pengumpulan koin untuk Presiden. Menurut aktivis, aksi koin itu adalah kemarahan dalam bentuk yang sangat lunak.

“Masih untung rakyat tidak memilih jalan kekerasan untuk melampiaskan kemarahannya,” ujar aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti di Jakarta, kemarin.

Presiden, tuturnya, sebaiknya memahami ada apa di balik ke-marahan rakyat lewat pengumpulan koin. “Itu sensitivitas yang salah. Misalnya waktu disamakan dengan kerbau, langsung dicari dan ditangkapi orang-orang itu. Jangan punya sensitivitas seperti itulah,” kata dia.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Mas-sardi menambahkan, awalnya publik mengira Presiden sekadar memotivasi personel TNI saat menyampaikan gaji tidak naik selama tujuh tahun. (*/P-1)

Demokrat dan Golkar Adu Kuat

DUA partai politik terbesar di parle-men, yaitu Fraksi Partai Demokrat

(F-PD) dan Fraksi Partai Gol-kar (F-PG), adu kuat soal hak angket perpajakan.

Juru bicara Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul bersiku-kuh, penegakan kasus mafia pajak harus diselesaikan di ranah hukum. Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang absen dalam usulan hak angket perpajakan itu.

“Kita melihat bahwa terkait dengan masalah pajak, kita harus menyerahkannya ke ranah hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK),” kata Ruhut, saat dihubungi Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Ruhut berkaca pada pem-bentukan Panitia Khusus (Pan-sus) Bank Century pada 2010, telah menjadi pelajaran bagi partainya. “Pansus Bank Cen-tury tidak selesai. Mereka cuma berbicara opini, bahkan KPK sendiri pun mengatakan tidak ada pidana korupsi di dalam-nya,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya tidak takut dengan penilaian fraksi-fraksi lain yang berpan-dangan bahwa Partai Demokrat terlibat dengan aksi mafia pajak. “Kita baru dua periode berkuasa. Yang gelapin pajak itu adalah pihak-pihak yang sudah lama berkuasa. Kita melihat bahwa jika ingin men-

jadikan hukum sebagai pang-lima, ranah hukumlah yang dikedepankan,” katanya lagi.

Sebaliknya, Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso menilai, hak angket perpajakan yang berujung pada pemben-tukan pansus, justru menjadi kunci untuk mengungkap ma-fi a pajak. “Sebenarnya Golkar tidak begitu khawatir, silakan saja angket. Kalau mau buka semua lini termasuk mafia pajak dibongkar lewat angket,” ucapnya, pekan lalu.

Sebanyak 114 anggota DPR dari delapan fraksi resmi meng-ajukan kembali usulan hak angket perpajakan. Ke-8 fraksi itu berasal dari Partai Golkar 75 orang, PKS (10), PDIP (15), Partai Gerindra (2), Partai Ha-nura (8), PAN (1), PKB (1), dan PPP (2). Dukungan juga diberikan oleh tiga pemimpin dewan yaitu Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung,

Priyo Budi Santoso (F-Golkar), dan Anis Matta (F-PKS).

Priyo mengingatkan kepada pihak yang tidak setuju ter-hadap usulan hak angket mafi a pajak, agar tidak perlu kha-watir dan disalahartikan. Pasal-nya tujuan usul an hak angket itu justru untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Jika kasus pajak terungkap, kebocoran dari sektor pajak bisa ditutup sehingga bisa me ningkatkan penerimaan negara,” kata Priyo.

Pesimisme dilontarkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ia mengatakan perjalanan hak angket perpajakan masih pan-jang. “Masih panjang pro-sesnya,” papar Marzuki di Jakarta, kemarin.

Usulan hak angket perpa-jakan akan dibacakan pada Rapat Paripurna DPR, yang

diagendakan pekan ini, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Musyawarah DPR.

Harus otonomAgar Pansus Perpajakan

tidak bernasib sama seperti Century, anggota Komisi III DPR RI dari F-PDIP Eva Sun-dari menambahkan, keputusan politik DPR nantinya harus otonom. Kerja pansus dilaku-kan per tiga bulan. Jika dalam waktu tiga bulan nanti belum ada output, bisa dilanjutkan ke tiga bulan berikutnya.

“Keputusan politik DPR harusnya otonom, bukan di-serahkan lagi ke pemerintah. Karena itulah, jika kelak ada pansus lagi, keputusannya selesai sampai di situ. Karena lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif semuanya setara,” kata Eva. (Ide/P-4)

edna@mediaindonesia.com

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan me-rombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam waktu dekat.

“Saya dapat kabar ada tanda reshuffl e itu dari teman-teman Demokrat. Kabarnya dalam waktu dekat,” kata Ketua De-wan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, kemarin.

Dalam setahun Kabinet In-donesia Bersatu (KIB) II, kata Priyo, ada beberapa menteri yang tidak menunjukkan per-formanya dan masyarakat banyak tidak mengetahui apa program yang telah dicapai menteri tersebut.

“Kalau mau jujur, ada sekian menteri yang tidak menunjuk-kan kinerja yang baik dalam setahun ini,” kata dia.

Wakil Sekjen DPP PPP Roma-hurmuziy juga mempertanya-kan niat Presiden Yudhoyono untuk merombak kabinet.

“Ketegasan Presiden akan bisa menjawab spekulasi ber-kelanjutan, apakah reshuffle hanya wacana pihak-pihak tertentu, atau memang be-nar keinginan Presiden yang diekspresikan melalui pihak tersebut,” ujar dia.

Menurut dia , Pres iden sebaik nya tidak melakukan re-

shuffl e kabinet. “Pengalaman re-shuffl e 2005 dan 2006 juga tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintah. Bahkan reshuffle kabinet berpotensi menambah kekecewaan baru jika menteri pengganti tidak lebih kapabel,” tuturnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, Presiden Yudhoyono tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meng-umumkan reshuffle kabinet. Sebab, meski konsep sudah se-lesai, Presiden pasti menunggu waktu yang tepat,” kata dia.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga belum bisa memastikan perombakan kabinet.

Dia juga mengaku tidak tahu apakah Presiden Yudhoyono sudah bertemu pimpinan par-tai politik untuk membahas reshuffl e jajaran menteri.

“Saya tidak tahu apakah beliau pernah bertemu dengan pimpinan parpol. Kalau mau membicarakan reshufl le, jangan tanya kepada saya. Itu urusan Presiden,” imbuhnya.

Sementara itu, politikus se-nior PDIP Taufi q Kiemas me-nilai wajar munculnya desakan dari PDIP agar Presiden Yu-dhoyono mengganti menteri-menteri tidak bekerja dengan baik. (Nav/Ide/Wta/*/P-1)

Hak angket perpajakan menjadi ajang uji nyali partai politik.

EDNA AM TARIGAN

Presiden Segera Rombak Kabinet

MI/SUSANTO

BJ HabibieMantan Presiden

RUU DIY Harus Mengingat Jasa Rakyat

D

PJaUKede

wmngW

yakeH

jelDeda

ATSEnaaklu

mM

msadaitu

samse

PRYuroBede

resDwwGJa

doPryafobaprm

mkase

hukaun

bikehatenadite

se

bp