4
SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMYJakarta, 11 Desember 2012 A. Latar Belakang Broadband secara umum memungkinkan peningkatan kinerja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang secara mendasar mengubah bagaimana dan di mana aktivias ekonomi dapat diorganisasikan. Dengan cara demikian, dampak signifikan pada ekonomi dapat diharapkan, misalnya karena broadband memungkinkan perubahan keorganisasian dan memudahkan koordinasi untuk meningkatkan perolehan produktivtias dari investasi keseluruhan pada TIK, meskipun sulit untuk secara jelas menunjukkan dampak ekonomi broadband dari dampat TIK secara umum. Peran penting broadband dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat mendorong banyak negara menjadikan pembangunan broadband sebagai upaya penting untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, Australia dalam pembangunan broadband telah membentuk Department of broadband, Communication and Digital Economy. Sementara, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama (2012) telah menandatangani executive order mengenai percepatan pembangunan jaringan broadband. Di Indonesia, broadband tampaknya juga berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi. Hasil kajian Deloitte (2011) menunjukkan bahwa Internet sebagai salah satu elemen TIK telah memberikan kontribusi langsung sebesar 1,6 persen bagi PDB. Selain itu, data BPS (2012) menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan kontribusi langsung subsektor komunikasi (termasuk TIK) terhadap PDB, yakni dari 1.3 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 3.2 persen pada tahun 2012. Sebagai langkah awal menuju pembangunan ekonomi broadband di Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam MP3EI, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan regulasi mempunyai peran penting dalam memberikan arah pembangunan broadband agar menghasilkan efek yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mensinergikan upaya pembangunan ekonomi broadband yang tidak hanya terfokus pada aspek infrastruktur, teknologi dan regulasi, tetapi juga pada pemanfaatannya pada sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini para pemangku kepentingan perlu segera memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dan berperan serta dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi broadband. Untuk tujuan membantu penyusunan National Broadband Plan (NBP) dan pelaksanaan tugas Working Group on Mobile broadband serta melengkapi hasil kajian- kajian sebelumnya, seperti Round Table Discussion Broadband Economy Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010), maka upaya pengkajian dan

SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”

Citation preview

Page 1: SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”

SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY” Jakarta, 11 Desember 2012

A. Latar Belakang

Broadband secara umum memungkinkan peningkatan kinerja teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) yang secara mendasar mengubah bagaimana dan di mana aktivias ekonomi dapat

diorganisasikan. Dengan cara demikian, dampak signifikan pada ekonomi dapat diharapkan,

misalnya karena broadband memungkinkan perubahan keorganisasian dan memudahkan koordinasi

untuk meningkatkan perolehan produktivtias dari investasi keseluruhan pada TIK, meskipun sulit

untuk secara jelas menunjukkan dampak ekonomi broadband dari dampat TIK secara umum.

Peran penting broadband dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat mendorong

banyak negara menjadikan pembangunan broadband sebagai upaya penting untuk dilaksanakan.

Sebagai contoh, Australia dalam pembangunan broadband telah membentuk Department of

broadband, Communication and Digital Economy. Sementara, Presiden Amerika Serikat Barrack

Obama (2012) telah menandatangani executive order mengenai percepatan pembangunan jaringan

broadband.

Di Indonesia, broadband tampaknya juga berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi.

Hasil kajian Deloitte (2011) menunjukkan bahwa Internet sebagai salah satu elemen TIK telah

memberikan kontribusi langsung sebesar 1,6 persen bagi PDB. Selain itu, data BPS (2012)

menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan kontribusi langsung subsektor komunikasi

(termasuk TIK) terhadap PDB, yakni dari 1.3 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 3.2 persen pada

tahun 2012.

Sebagai langkah awal menuju pembangunan ekonomi broadband di Indonesia sebagaimana

telah digariskan dalam MP3EI, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan regulasi mempunyai peran

penting dalam memberikan arah pembangunan broadband agar menghasilkan efek yang positif bagi

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mensinergikan upaya

pembangunan ekonomi broadband yang tidak hanya terfokus pada aspek infrastruktur, teknologi

dan regulasi, tetapi juga pada pemanfaatannya pada sektor-sektor lainnya seperti pariwisata,

ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks ini para pemangku kepentingan perlu segera memiliki pemahaman dan

persepsi yang sama dan berperan serta dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan

pembangunan ekonomi broadband. Untuk tujuan membantu penyusunan National Broadband Plan

(NBP) dan pelaksanaan tugas Working Group on Mobile broadband serta melengkapi hasil kajian-

kajian sebelumnya, seperti Round Table Discussion Broadband Economy Indonesia yang dilaksanakan

oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010), maka upaya pengkajian dan

Page 2: SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”

penyampaian sumbang-saran melalui penyelenggaraan seminar nasional ini dianggap perlu untuk

dilaksanakan.

B. Tujuan

Seminar Nasional “Broadband Economy” diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mengkaji dampak sosial ekonomi broadband dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia.

2. Memberikan pemahaman, knowledge, dan menyamakan persepsi mengenai pembangunan

ekonomi broadband termasuk pembangunan infrastruktur, teknologi dan regulasi, serta

implikasinya terhadap pembangunan sektor-sektor terkait.

3. Mendapatkan sumbang-saran dalam penyusunan dan implementasi kebijakan dan program

pembangunan ekonomi broadband.

C. Waktu dan Tempat

Seminar Nasional dilaksanakan pada hari Selasa 11 Desember 2012 di Hotel Borobudur,

Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta.

D. Peserta

Seminar nasional ini akan diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari para pemangku

kepentingan pembangunan sosial ekonomi broadband baik instansi pemerintah, industri, akademisi,

lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat maupun unsur-unsur terkait lainnya.

Page 3: SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”

SUSUNAN ACARA Seminar Nasional “BroadBand Economy”

Jakarta, 11 Desember 2012 Hotel Borobudur, Ruang Sumba, Lt 3

Waktu

Acara Pelaksana Keterangan

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 09.15 PEMBUKAAN

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

Laporan Ketua penyelenggara

Dirigen

Kepala Badan Litbang SDM

Pembawa Acara

09.15 – 10.15

Keynote Speech “Jaringan Pita Lebar,

Katalisator Perekonomian Indonesia“

Keynote Speakers 1. Bapak Tifatul Sembiring,

Menteri Komunikasi dan Informatika

2. Bapak M. Hatta Rajasa,

Menko Bidang Perekonomian

3. Ibu Armida S. Alisjahbana,

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Pembawa acara

10.15 - 10.30 Coffee break

10.30 – 12.30 Diskusi Panel I “Broadband Sebagai Driving

Factor Pembangunan Ekonomi“

1. Ibu Marie Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Bapak Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM

3. Bapak H.Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat

Moderator: Bapak Setyanto P. Santosa, Ketua Umum MASTEL

Pembawa Acara

12.30 – 13.30 lunch break

13.30 – 15.30 Diskusi Panel II Tingkat Stakeholder

“Broadband Strategy: Teknologi, Regulasi, dan

Pendanaan“

1. Bapak Muhammad Budi Setiawan, Direktur Jenderal SDPPI (Kemkominfo)

2. Bapak Arief Yahya, Direktur Utama Telkom

3. Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama Indosat

4. Bapak Firmanzah, Anggota Komite Ekonomi Nasional Moderator : Bapak Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo.

Pembawa Acara

15.30 – 16.00 PENUTUPAN Pembacaan “Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Seminar”

Kepala Badan Litbang SDM

12

Page 4: SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY”