SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2016...LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

TAHUN 2016

Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia Lantai 5

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat - 10110 Tlp. 021-34830741 & Fax. 021-34830757

[email protected]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan ridhoNYA, penyusunan

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016 ini dapat

diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran Sekretariat

Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja ini merupakan media untuk

menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan

dalam bentuk Penetapan Kinerja.

Dengan demikian Laporan Kinerja ini memiliki beberapa fungsi, yaitu : sebagai alat penilaian

capaian kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada

masyarakat; sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur organisasi

di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan analisis dan evaluasi Laporan Kinerja, diharapkan semoga laporan ini bermanfaat

dan digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan

staf pelaksana di lingkungan Komisi Informasi Pusat, seperti : optimalisasi peran kelembagaan

dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja.

Jakarta, Pebruari 2016

Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Selamatta Sembiring

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini menyajikan berbagai keberhasilan atau

capaian strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat selama tahun 2016 dan beberapa hal yang

perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja

kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada

target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenkominfo 2015-

2019, RKP, dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja (performance result) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan

kinerja (performance agreement) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat

dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen

melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaran yang diinginkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai

- Acuan KepMenKominfo Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

- Dukungan Pegawai:

Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan dan Laki-laki, Pendidikan, PNS dan Non

PNS.

BAB II RENCANA KINERJA DAN TARGET KINERJA

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

b. Kinerja Lainnya

- PSI

- ASE

- Kelembagaan

c. Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 – 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat

b. Capaian Kinerja Substansi

- PSI

- ASE

- Kelembagaan

c. Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun

Sebelumnya.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi.

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat merupakan

lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan

sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Komisi Informasi Pusat terbentuk pada tahun 2009, melalui Keputusan Presiden Nomor

48/P tentang Pengangkatan Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013, dan Periode

2013 – 2017 kedua ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P. Anggota KI

Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kepatuhan

dan kelayakan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat dilaksanakan

oleh Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dalam

hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kelembagaan Sekretariat KI Pusat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor 11/PERM/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Permen Kominfo No.11 Tahun 2011).

Berdasarkan UU KIP juncto Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, Sekretariat KI Pusat

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional (tata kelola)

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif

bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika.

Pelaksanaan program dan kegiatan KI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) dan berkewajiban untuk menerapkan prinsip good governance dalam

mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good

governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum,

partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas yang dipandang sebagai bentuk kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja dengan

menggunakan kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai

(attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan

dikumpulkan (trackable).

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Komisi

Informasi Pusat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Komisi Informasi

Pusat dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun

2016, dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

LAKIP yang tersusun ini sebagai bentuk akuntabilitas dan laporan capaian atas kinerja

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun

2015-2019 yang disebutkan bahwa sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat dan Terlaksananya Ketentuan UU No.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat.

Sejalan dengan itu, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Sekretariat KIP selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja (performance

results) di Tahun 2016 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance

agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian kinerja KIP selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

target kinerja digunakan sebagai ukuran yang memberikan hasil guna perbaikan dan

peningkatan kinerja.

Terdapat beberapa permasalahan utama (strategic issues) dalam mengawal pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di Indonesia. Yaitu, belum terbentuknya Komisi

Informasi di 34 provinsi. Permasalahan ini dinilai sebagai ukuran belum meratanya

transparansi, sehingga pembentukan Komisi Informasi Provinsi dimasukkan sebagai

rencana strategis yang harus dicapai di tahun 2016. Selain itu, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik juga harus dilakukan dengan

melihat pembentukan PPID di seluruh Badan Publik.

Dalam Laporan Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari

indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Kinerja ini dapat menjadi

parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Komisi Informasi Pusat di

masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah untuk melakukan

penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang

komunikasi dan informatika selama tahun 2016. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan

kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan

kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat, terdiri dari Sekretaris Komisi

Informasi Pusat dan terdiri dari 3 bagian yaitu (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian

Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan (3) Bagian Umum. Berdasarkan

Pasal 2 dan Pasal 3 Permen Kominfo No.11 Tahun 2011.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi

Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah melaksanakan dukungan teknis dan

administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya.

Sekretaris KIP

Bagian Perencanaan

Subbagian Program

Subbaguan Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Subbagian Administrasi Pengaduan

Subbagian Administrasi Penyelesaian

Sengketa

Bagian Umum

Subbagian Keuangan

Subbagian Tata Usaha dan

Perlengkapan

Kelompok Jabatan Fungsional

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa

fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program

b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian

sengketa informasi publik

c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan

kerumahtanggaan, dan

d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat didukung Sumber

Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai

Negeri Sipil (Non PNS) sebanyak 75 Pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 50 orang

dan perempuan sebanyak 25 orang.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Jenis

Kelamin Per 31 Desember 2016

50%

25%

Laki-laki

Perempuan

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan

Pendidikan Per 31 Desember 2016

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan

PNS dan Non PNS Per 31 Desember 2016

1

3

24

1

14

12

1

0 5 10 15 20 25 30

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

S3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PNS NON PNS

30%

70%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN TARGET KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Pejanjian Kinerja merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan

oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada

atasannya yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja

ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan disusun

setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.

Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai

oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 yang

ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran

strategis, adapun sasaran strategis indikator kinerja Komisi Informasi Pusat, sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Tersedianya

Dukungan Teknis dan

Manajemen dalam

Rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas

Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan

Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

100 %

Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 2 dokumen

Jumlah laporan Monev dan Kinerja yang diselesaikan tepat

waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan

6 dokumen

Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang tepat waktu dan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

3 dokumen

Komisi Informasi (KI)

Pusat

Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat

diselesaiakan tepat waktu dan sesuai SIMAK BMN

4 dokumen

Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Pelayanan

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

100 %

Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga

yang tepat sasaran dan tepat waktu

100 %

Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Hasil Audit

Internal dan Eksternal

100 %

B. Kinerja Lainnya

1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus

permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat

ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan

permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak.

Selama Tahun 2016, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk

sebanyak 2684 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 870 kasus

atau 32,41%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 60% maka capaian target

kinerja sebesar 54,02%.

Khusus untuk Tahun 2016, dari 64 permohonan sengketa, yang dapat diselesaikan

sebanyak 54 kasus permohonan atau 84,37%.

2. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Komisi Informasi Pusat memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan

advokasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik.

Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses Informasi

Publik dekaligus Badan Publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Dengan adanya tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, maka

masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses Informasi Publik. Bersamaan dengan itu,

dilakukan juga advokasi kepada masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan

Badan Publik tentang masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam kaitannya

dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah-langkah sosialisasi, edukasi, dan advokasi tersebut berguna untuk mempengaruhi

dan mendorong masyarakat dan Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik.

Selama Tahun 2016, kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi, edukasi dan advokasi

berjumlah 9 Laporan. Dari 9 laporan tersebut yang dapat dicapai sebanyak 7 laporan.

sedangkan 2 laporan yg tidak terealisasi dikarenakan adanya self blocking.

3. Bidang Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, badan

publik diwajibkan untuk : (1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

atau PPID; (2) Memiliki SOP Layanan Informasi Publik; (3) Menyediakan, memberikan

dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

pemohon informasi publik.

Dengan demikian badan Publik dianggap sudah melaksanakan ketentuan UU No. 14 tahun

2008 apabila sudah memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat

belum memiliki instrument atau mekanisme untuk mengetahui apakah suatu badan publik

sudah atau belum melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Oleh karena itu data yang

digunakan adalah data tentang jumlah PPID.

Peran atau kontribusi Komisi Informasi Pusat terkait PPID adalah memberikan bimbingan

teknis dan penyuluhan kepada badan publik/PPID serta memberikan edukasi dan advokasi

kepada anggota/kelompok masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi agar

menyadari haknya atas akses informasi publik. Selain itu putusan Komisi Informasi dalam

penyelesaian sengketa informasi dapat juga menjadi faktor pendorong bagi badan publik

untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas PPID serta melakukan penataan dan

pembenahan SOP Standar Layanan Informasi Publik.

Selama Tahun 2016 jumlah PPID yang sudah terbentuk dari 584 jumlah badan publik yang

dapat diintervensi adalah sebanyak 402 PPID atau 73,36%. Bila dikonversi dengan target

kinerja sebesar 65% maka capaian target kinerja menjadi 112,86%. Namun capaian ini

masih dapat diperdebatkan.

Parameter lain yang dapat dijadikan acuan adalah kegiatan Monev Badan Publik Dalam

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016. Dalam kegiatan ini, Komisi

Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Asessment Quesionare) sebanyak 393 kepada 393

Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 198 atau 50,28%. Bila dikonversi

dengan target sebesar 65%, maka capaian kinerja menjadi 77,51%.

4. Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Sampai dengan Tahun 2016 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk 29 provinsi

atau 85,29%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian target

kinerja adalah sebesar 85,29%. Namun dengan catatan bahwa di Papua Barat dan Sulawesi

Tenggara sudah tahap menunggu proses Fit and Proper Test. DPRD sedangkan di

Kalimantan Utara dalam tahap proses Pansel, adapun di Maluku Utara dan Nusa Tenggara

Timur sama sekali belum melakukan proses seleksi.

C. Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah ditetapkan tujuan

lima tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019 serta menggambarkan arah strategi organisasi,

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sesuai dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 – 2019, tujuan

atau sasaran strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 – 2019 adalah Tersedianya

Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat,

seperti dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Sasaran Indikator Target

Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019

Tersedianya

Dukungan

Teknis dan

Manajemen

dalam Rangka

Kelancaran

Pelaksanaan

Tugas Komisi

Informasi Pusat

Persentase

(%) Layanan

Administrasi

dan

Dukungan

Teknis

Pelaksanaan

Tugas dan

Fungsi

Komisi

Informasi

100%

100% 100% 100% 100%

Terlaksananya

Ketentuan

Undang-Undang

No. 14 Tahun

2008 tentang

Keterbukaan

Informasi Publik

(KIP)

Presentase

(%)

Penyelesaian

Sengketa

Informasi

Publik

55% 60% 65% 65% 65%

Persentase

(%) Badan

Publik yang

melaksanaka

n Ketentuan

Keterbukaan

60% 65% 70% 75% 80%

Informasi

Publik

Persentase

(%) Fasilitasi

Pembentukan

Komisi

Informasi

Provinsi

80% 100% - - -

Berdasarkan tujuan atau sasaran strategis tersebut, Komisi Informasi Pusat dapat secara

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s/d 5 tahun kedepan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu

perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Komisi Informasi Pusat untuk

mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi.

Adapun Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 berdasarkan Renstra 2013 – 2017

adalah sebagai berikut :

Tahun Misi Indikator Capaian

2016 Memperkuat kelembagaan menuju komisi

informasi yang mandiri dan kredibel

Semua program sudah mengacu

pada substansi dari visi dan misi

Ditandatanganinya MoU dengan

lembaga lain terkait UU KIP

minimal dengan 2 lembaga.

Adanya publikasi yang rutin dan

berkualitas antara lain dua buku,

tiga jurnal, dan enam newsletter.

Meningkatnya persentase Badan

Publik yang mentaati peraturan

terkait keterbukaan informasi.

Memiliki tiga orang panitera

pengganti yang memiliki kualifikasi

terkait tugasnya.

Terinternalisasinya value/corporate

culture khas KI.

Memperkuat penanganan sengketa dan

penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas

informasi

PSI terselesaikan 90% dari total

register.

Terbetuknya kepaniteraan PSI yang

berdiri sendiri tidak dirangkap oleh

sekretariat.

Tersusun KI Prudensi.

Permutakhiran pendokumentasian

arsip PSI.

Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan negara

Tersusun dan terdiseminasinya dua

telaah dan pendapat hukum terhadap

berbagai kebijakan negara.

Berpartisipasi dalam proses

penyusunan tiga kebijakan negara

(undang-undang).

Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak

masyarakat terhadap informasi publik

Adanya laporan tahunan dari Badan

Publik Negara terkait keterbukaan

informasi publik.

Mengupayakan 80% Badan Publik

negara sudah menunjuk PPID dan

memiliki standar layanan.

Terbentuknya jaringan masyarakat

peduli keterbukaan informasi di 30

provinsi.

Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk

memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Terlibat dalam satu kegiatan terkait

keterbukaan informasi yang bersifat

internasional .

Menginisiasi kegiatan terkait

keterbukaan informasi tingkat

internasional

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

Target Target Kinerja Capaian Kinerja

1 Tersedianya

Dukungan

Teknis dan

Manajemen

dalam Rangka

Kelancaran

Pelaksanaan

Tugas Komisi

Informasi Pusat

Jumlah Dokume

Perencanaan

Program dan

Anggaran

2 Dok B03:

1. Tersusunnya Draft

Renja 2017

2. Tersusunnya Pagu

Anggaran Indikatif

2017

B01:

B02:

B03:

B04: Draft Renja Tahun 2017

B05: ADIK Tahun 2017, RAB

Pagu Anggaran Tahun 2017

B06: Renja Tahun 2017, Pagu

Alokasi Anggaran Tahun 2017,

TOR KIP Tahun 2017

B07:

B08:

B09: Tersusunnya Dokumen

Anggaran (RKA-K/L) Tahun

2017

B10:

B11:

B12: Tersusunnya DIPA Tahun

2017

B06:

1. Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan Program

(Renja) Tahun 2017

2. Tersusunnya ADIK

Tahun 2017

3. Tersusunnya Pagu

Alokasi Anggaran

Tahun 2017

B09:

1. Tersusunnya RAB

Pagu Anggaran Tahun

2017

2. Tersusunnya TOR

KIP Tahun 2017

3. Tersusunnya

Dokumen Anggaran

(RKA-K/L) Tahun

2017

B12:

1. Tersusunnya DIPA

tahun 2017

Jumlah Laporan

Monev dan

Kinerja yang

diselesaikan tepat

waktu dan sesuai

peraturan

perundang-

undangan

6 Dok

B03:

1. Tersusunnya LAKIP

Sekretariat KI Pusat

Tahun 2015

2. Tersusunnya Laporan

Triwulan I Monev dan

Kinerja Tahun 2016

3. Tersusunnya Laporan

Tahunan Komisi

Informasi Pusat Tahun

2015

B01: LAKIP Sekretariat KI

Pusat Tahun 2015

B02: Laporan Tahunan Komisi

Informasi Pusat Tahun 2015

B03:

B04: Laporan Triwulan I

Monev dan Kinerja Tahun

2016

B05:

B06:

B07: Laporan Semester I


2016

B08:

B09:

B10: Laporan Triwulan III


2016

B11:

B12: Laporan Tahunan Monev

dan Kinerja Tahun 2016

B06:

Tersusunnya Laporan

Semester I Monev dan

Kinerja Tahun 2016

B09:

Tersusunnya Laporan

Triwulan III Monev dan

Kinerja Tahun 2016

B12:

Tersusunnya Laporan

Tahunan Monev dan

Kinerja Tahun 2016

Jumlah Laporan

Keuangan yang

tepat waktu dan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

3 Dok B03:

Tersusunnya Laporan

Keuangan Tahun 2015

(Unaudited) dengan

tepat waktu dan sesuai

dengan SAP

B01:

B02: Laporan Keuangan

Tahun 2015 (Unaudited)

B03:

B04:

B05:

B06: Laporan Keuangan

Tahun 2015 (Audited)

B07:

B08:

B09: laporan Keuangan

Semester I Tahun 2016

B10:

B11:

B12:

B06:

Tersusunnya Laporan

Keuangan Tahun 2015

(audited) dengan tepat

waktu dan sesuai

dengan SAP

B09:

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semester I

Tahun 2016 tepat waktu

sesuai dengan standar

SAP

B12:

-

Jumlah Laporan

Barang Milik

Negara ( BMN)

yang dapat

diselesaikan

tepat waktu dan

4 Dok B03:

1. Laporan Semester II

BMN Tahun 2015

dengan tepat waktu

sesuai dengan

Sistem Informasi

B01:

B02:

B03:

B04: Laporan Semester II

BMN Tahun 2015, Laporan

sesuai SIMAK

BMN

Manajemen

Akuntansi Barang

Milik Negara

(SIMAK BMN)

2. Laporan Tahunan

BMN Tahun 2015

(Unaudited) dengan

tepat waktu sesuai

dengan Sistem

Informasi

Manajemen

Akuntansi Barang

Milik Negara

(SIMAK BMN)

Tahunan BMN 2015

(Audited)

B05: Laporan Tahunan

BMN Tahun 2015

(Unaudited)

B06:

B07:

B08: Laporan Semester I

BMN Tahun Anggaran 2016

B09:

B10:

B11:

B12:

B06:

1. Laporan Tahunan

BMN Tahun 2015

(Unaudited) dengan

tepat waktu sesuai

dengan Sistem

Informasi

Manajemen

Akuntansi Barang

Milik Negara

(SIMAK BMN)

2. Laporan

Pengawasan dan

Pengendalian

(WASDAL) BMN

Tahun 2015

B09:

Laporan Semester I

BMN Tahun Anggaran

2016 dengan tepat

waktu dan sesuai

dengan SIMAK BMN

B12:

-

Persentase (%)

layanan

ketatausahaan

dan rumah

tangga yang

tepat sasaran dan

tepat waktu

100% B03:

Tersusunnya laporan

layanan persuratan,

kepegawaian,

perlengkapan rapat dan

perpustakaan yang tepat

waktu dan tepat sasaran

selama Januari- Maret

2016

B01:

B02

B03:

B04: Laporan layanan

persuratan, kepegawaian,


perkantoran dan

perpustakaan Januari-Maret

2016

B05:

B06:




perkantoran dan

perpustakaan April – Juni

2016




perkantoran dan

B06:

Tersusunnya laporan

layanan persuratan,

kepegawaian,




selama April - Juni

2016

B09:

Tersusunnya laporan

layanan persuratan,

kepegawaian,




selama Juli - September

2016

perpustakaan Juli-Agustus

2016




perkantoran dan

perpustakaan Juli-September

2016




perkantoran dan

perpustakaan Oktober 2016




perkantoran dan

perpustakaan November

2016




perkantoran dan

perpustakaan Oktober-

Desember 2016

B12:

Tersusunnya laporan

layanan persuratan,

kepegawaian,




selama Oktober –

Desember 2016

Persentase (%)

dukungan

administrasi

pelayanan

pengaduan dan

penyelesaian

sengketa

informasi

100% B03:

Tersusunnya laporan

dukungan administrasi,

kepaniteraan, dan

perlengkapan

persidangan

penyelesaian sengketa

informasi publik pada

bulan Januari – Maret

2016

B01:

B02:

B03:

B04: laporan dukungan

administrasi, kepaniteraan,

dan perlengkapan

persidangan penyelesaian


bulan Januari – Maret 2016

B05:

B06:



dan perlengkapan



bulan April-Juni 2016



dan perlengkapan



bulan Juli-Agustus 2016



dan perlengkapan



bulan Juli-September 2016

B06:

Tersusunnya laporan


kepaniteraan, dan

perlengkapan

persidangan



bulan April - Juni 2016

B09:

Tersusunnya laporan


kepaniteraan, dan

perlengkapan

persidangan



bulan Juli - September

2016

B12:

Tersusunnya laporan


kepaniteraan, dan

perlengkapan

persidangan



bulan Oktober -

Desember 2016



dan perlengkapan



bulan Oktober 2016



dan perlengkapan



bulan November 2016



dan perlengkapan



bulan November 2016

Persentase (%)

penyelesaian

rekomendasi

hasil audit

internal dan

eksternal

100% B03:

Tersusunnya laporan

penyelesaian

rekomendasi hasil audit

internal dan eksternal

tahun anggaran 2015

B01:

B02:

B03: laporan penyelesaian

rekomendasi hasil audit

internal dan eksternal tahun

anggaran 2015

B04:

B05

B06:

B07:

B06:

-

B09:

-

2. Capaian Kinerja Lainnya

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Pengarusutamaan Transparansi dalam Kebijakan Publik

a) FGD di Bidang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu komponen kebijakan persaingan yang memiliki pengaruh langsung

terhadap keputusan berinvestasi di suatu negara yaitu komponen keterbukaan

sektor industri. Tingkat persaingan di sebuah negara tercermin dari kebijakan

pemerintah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pemain baru di dunia

usaha. Apabila rezim persaingan usaha sebuah negara menyulitkan perusahaan

baru untuk tumbuh dan berkembang, maka tingkat investasi yang mengalir ke

negara tersebut akan rendah dan tingkat persaingan usaha yang tercipta juga akan

rendah. Pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan mampu

menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Salah satu jenis informasi publik yang dapat dikecualikan oleh Badan Publik

berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah informasi yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

UU KIP dalam penjelasannya tidak memberikan uraian lebih lanjut perihal apa

dan bagaimana informasi “dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak

B12:- B08:

B09:

B10:

B11:

B12:

atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat” tersebut selain hanya

tulisan frasa “cukup jelas”. Dalam praktik frasa “cukup jelas” tersebut menjadi

tidak jelas.

Pengecualian informasi sebagaimana disebut Pasal 17 huruf b UU KIP

nampaknya terkait pula dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli yang

pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol

dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu jenis rahasia perusahaan

adalah rahasia dagang yag diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000

tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).

FGD yang dilaksanakan menggali dan mendapatkan masukan dan pandangan

mengenai perlindungan hukum terhadap Pengelolaan Informasi Publik dalam

Perlindungan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia dan merumuskan jenis-

jenis iInformasi Publik dalam Perlindungan Persaingan Usaha tidak sehat dan

pengecualian informasinya.

b) FGD di Bidang Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif,

transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip-

prinsip tersebut sebagai bagian utama dari peraturan tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel dan

mensejahterahkan bangsa serta untuk menghindari dan mencegah terjadinya hal-

hal yang bertentangan dengan etika pengadaan, diantaranya pertentangan

kepentingan para pihak, pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan

pribadi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Meskipun telah ada UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik namun terhadap informasi-informasi yang khusus seperti

pengadaan barang dan jasa tidak ditemukan. UU KIP dan Perki SLIP hanya

memuat jenis-jenis informasi berdasarkan kelompok pengklasifikasiannya yang

masih sangat umum dan tidak berdasarkan pembidangan yang bersifat khusus.

Akibatnya manakala terjadi sengketa informasi yang berkaitan dengan

pengadaan barang dan jasa, Komisi Informasi harus mampu menafsirkan

informasi yang diminta oleh Pemohon informasi masuk dalam klasifikasi yang

mana. Sebab pemohon informasi sendiri pun seringkali mengalami kebingungan

perihal informasi yang diminta.

FGD yang dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan pandangan mengenai

model dan bentuk-bentuk kebijakan transparan dan keterbukaan informasi

dalam dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta untuk mendapatkan

masukan bagi pengklasifikasian dan identifikasi jenis-jenis informasi publik

dalam pengadaan barang dan jasa.

c) FGD di Bidang Pertanahan

Berkenaan dengan pengecualian informasi, UU KIP memberikan syarat yang

ketat bagi badan publik jika mengecualikan informasi publik. Menurut UU KIP

setiap pengecualian informasi harus berdasarkan pengujian konsekuensi.

Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau

sebaliknya. Ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan

kepentingan umum menjadi acuan analisis dalam melakukan pengujian

konsekuensi.

Adapun jenis informasi publik bidang pertanahan yang kerap kali menjadi obyek

sengketa informasi publik antara lain yaitu informasi publik tentang (1)

Terbitnya Surat Hak Milik (SHM), (2) Hak Guna Usaha (HGU), (3) Akta Jual

Beli (AJB), (4) Status Kepemilikan Tanah, (5) Daftar Tanah Terlantar, (6) Surat

Erfacht Verponding Afdelling, (7) Pembebasan Tanah, (8) Peta Tofografi.

Sebagian dari sengketa ini timbul karena badan publik (Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kanwil Pertanahan dan Kantor

Pertanahan) menyatakan mengecualikan informasi yang dimohonkan oleh

pemohon informasi, sehingga informasi publik yang dimohonkan tidak dapat

diberikan.

Focus Group Discussion tentang informasi publik terkait dokumen pertanahan

dimaksudkan agar Komisi Informasi Pusat dan pada umumnya masyarakat dapat

mengetahui secara jelas kategori informasi yang ada dalam dokumen

pertanahan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih

besar, sehingga seluruh informasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat

terdokumentasikan dalam sebuah buku ilmiah yang khusus membahas informasi

publik pada bidang pertanahan.

2. Penyusunan Kompilasi Putusan KI Pusat Bidang Pertanahan dan SDA

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghimpun dan mengkompilasi putusan KI Pusat

di bidang pertanahan, berupa dokumen yang berisi kaidah-kaidah norma putusan

Komisi informasi atas sengketa informasi di bidang pertanahan serta menghasilkan

suatu pedoman atau acuan bagi anggkota Komisi Informasi dalam memutus suatu

perkata yang pokok materinya pertanahan sehingga mengurangi disparitas putusan.

Melalui kegiatan ini dapat dirumuskan adanya keluaran himpunan putusan Komisi

Informasi Pusat tentang sengketa infomasi publik di bidang pertanahan.

3. Pengembangan SDM Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi

Daerah

a) Bimtek PSI dan Legal Drafter

Output yang dihasilkan adalah (1) tercapainya 36 orang peserta Komisioner yang

memahami penyelesaian sengketa informasi, (2) terbentuknya persepsi administrasi

penyelesaian sengketa dan kesamaan persepsi.

b) Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian

Sengketa

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya bagi pelaksanaan proses penyelesaian

sengketa informasi secara baik dan benar sekaligus upaya percepatan penyelesaian

sengketa informasi. Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan (1) memahami tentang

Penataan Administrasi dan Case Management Penyelesaian Sengketa Informasi, (2)

memiliki kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan berkas sengketa

secara baik dan benar.

4. Semiloka Komisi Informasi Pusat dengan Badan Peradilan

Kegiatan yang dilaksanakan di Medan yang bekerjasama dengan Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, dan di Manado yang bekerjasama dengan Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan semiloka yang dilaksankan menghasilkan rumusan

dan formulasi baru pelaksanaan penetapan eksekusi atas putusan Komisi Informasi.

5. Penanganan Sengketa Pasca Putusan Informasi

Kegiatan penanganan sengketa pasca putusan berjalan selama 1 (satu) tahun kalender.

Sepanjang Tahun 2016 Komisi Informasi menangani sengketa pasca putusan yaitu

sebanyak 8 register yang terbagi menjadi keberatan yang diajukan di Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Bidang Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan implementasi masyarakat dan

Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi

dengan target dari berbagai unsur masyarakat.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selama tahun 2016 sebagai

berikut:

1. Forum Diskusi Dalam Rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2016

Forum diskusi yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi Badan Publik

untuk mengimplementasikan UU KIP secara optimal, menguatkan komitmen bersama

akan pelaksanaan UU KIP agar pemerintah (Badan Publik) konsisten dalam

melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Kegiatan

dilaksanakan di Jakarta dengan menghadirkan Narasumber Menteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Bupati Soppeng Supriansa, Ketua Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur Ketty Tri Setyorini, Sekretaris Jenderal Seknas Fitra

Yenny Sucipto dan Deputi Komunikasi Publik KSP Eko Sulistyo serta dihadiri 150

orang peserta.

2. Diseminasi Hasil Telaahan terhadap berbagai Kebijakan Negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dalan bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema

“Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa” tanggal 21

Desember 2016 di Jakarta. Narasumber terdiri dari Henny S Widyaningsih

(Komisioner KI Pusat), Bito Wikantosa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Hak Masyarakat Desa Atas Informasi Publik, Oktofianus J. R

(Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Pemerintah Desa dan BPD Untuk

Layanan Informasi Publik).

3. Fasilitasi Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya akan hak

kebebasan memperoleh informasi di kalangan media dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan ini dilakukan di tiga lokasi yakni Bandar Lampung, Palangkaraya dan Bangka

Belitung dengan jumlah total keseluruhan peserta 104 orang.

4. Workshop Potensi Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang memanfaatkan berbagai

momentum, yaitu sebagai berikut:

Pameran dalam rangka Partisipasi Hari Hak untuk Tahu

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan Komisi informasi Pusat dalam memperingati Hari

Hak untuk Tahu sedunia dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan

oleh Ditjen IKP Kemenkominfo. Bentuk partisipasi Komisi Informasi Pusat dengan

mendirikan Booth Klinik Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan

pada tanggal 28 September 2016 di Universitas Indonesia, Depok. Peserta yang

mengunjungi Klinik Keterbukaan Informasi dalam pameran ini sebanyak 100 orang,

meliputi Kementerian/Lembaga Negara, Mahasiswa dan Masyarakat Umum. Selain itu

dilaksanakan Forum Diskusi oleh Komisi Informasi Pusat di kantor Dewan Pers dan

sebelumnya menyebarluaskan cindera mata kepada masyarakat di Commuter Line

jurusan Jabodetabek selama 2 hari berturut-turut.

Pameran dalam rangka Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Komisi Informasi

Pusat berpartisipasi megikuti acara Klinik Keterbukaan Informasi Publik dan sosialisasi

Keterbukaan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat. Untuk menarik perhatian

pengunjung diadakan juga doorprize dengan mengemas pertanyaan-pertanyaan tentang

Komisi Informasi. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya sekitar 200 orang yang

mengetahui dan memahami UU KIP.

5. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

a.Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalangan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan klinik keterbukaan informasi sebanyak 3 kali

di 3 lokasi yakni Medan, Malang dan Depok. Melalui kegiatan ini dihasilkan jejaring

mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi

publik yang ada disekitarnya serta meningkatnya pemahaman terhadap fungsi dan

peran mahasiswa dalam implementasi UU KIP serta dihadiri oleh 240 orang.

b.Sosialisasi layanan Informasi Badan Publik di sektor pendidikan dan keuangan. Untuk

sektor Pendidikan kegiatan dilaksanakan di Mataram, Lombok dengan tema

“Lokakarya Standardisasi Standar Layanan Informasi Publik di Sektor Pendidikan”.

Narasumber kegiatan ini adalah Sekjen Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi dan Komisioner KI Pusat. Peserta yang hadir pada kegiatan ini

terdiri dari PPID Kemenristek, PPID Kemendikbud, PPID Kemenag, PPID

Perguruan Tinggi Badan Hukum, PPID Perguruan Tinggi Negeri, Komisi Nasional

Pendidikan Indonesia, PGRI, BAN-PT serta NGO Lokal NTB. Melalui kegiatan ini

dihasilkan satu persepsi yang sama tentang standardisasi layanan informasi pada

sektor pendidikan. Kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Badan Publik

pada Sektor Keuangan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Batam.

Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad

(Komisioner KI Pusat), dan N.E Fatmawati (PPID Kementerian Keuangan). Peserta

berjumlah 58 orang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat, BUMN,

SKPD Pemprov Kepri, KI Prov Kepri, dan Pemkot Batam

6. Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Infromasi Publik

Kegiatan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik

sudah dilakukan dari bulan Februari – Desember 2016. Kegiatan ini melibatkan

Komisioner, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, serta pejabat dari Pusat Informasi Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Media yang dipantau adalah media cetak

dan media online. Media Cetak; Kompas, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media

Indonesia, Seputar Indonesia, Majalah Tempo, Republika, Rakyat Merdeka, Suara

Pembaruan, dan Sindo. Sedangkan untuk media online; detik, kompas.com,

beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com,

dll.

Hasil dalam kegiatan ini adalah berupa klipingan rekapitulasi berita dan analisis

tentang suatu berita atau isu yang sedang ramai dibicarakan untuk dijadikan bahan

kebijakan atau pers release.

7. Sosialisasi Melalui Media Massa

a. Dialog Interaktif di TV :

Dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik di Wisma

Antara Jakarta 16 Mei 2016

Dalam rangka media gathering 8 September 2016 di TVRI Bangka Belitung

Dalam rangka pemeringkatan Badan Publik pada 14 Desember 2016 di TV

Berita Satu dan 19 Desember di TV News.

b. Dialog Interaktif di Radio

Dialog Interaktif dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Diskusi UU KIP dan

Media Gathering di Bangka Belitung yang diselenggarakan sebanyak 5 (lima)

kali yaitu :

Tanggal 8 September 2016 di RRI Sungailiat

Tangal 12 Mei 2016 di Radio Jakarta FM

Tanggal 17 Mei 2016

Tanggal 13 Desember 2016

Tanggal 20 Desember 2016 di DFM

c. PSA Keterbukaan Informasi Publik

PSA Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali

yaitu:

Tanggal 26 April 2016 di Jakarta

Tanggal 20 Mei 2016 di TV One, Metro TV, I News

Tanggal 31 Mei 2016 di KA TV 13, Radio KBR 68H

C.Bidang Kelembagaan

Pembentukan PPID berada di luar jangkauan kendali Komisi Informasi Pusat dan

sepenuhnya sangat tergantung kepada kemauan dan kemampuan Badan Publik. Namun

peran yang sudah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tidak dapat diabaikan begitu

saja, yaitu dalam memberikan Penyuluhan dan Bimtek serta pembelajaran edukasi

melalui putusan-putusan sengketa informasi yang mewajibkan Badan Publik memberikan

informasi yang diminta masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi.

Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah Badan Publik yang sudah membentuk PPID

sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik mencapai 402 PPID (73,36%) dari 584

Badan Publik yang dapat diintervensi, dengan rincian sebagai berikut :

No

Lembaga

Jumlah

Telah Membentuk

PPID

%

1. Kementerian 34 34 100,00%

2. Lembaga Negara/ Lembaga

setingkat Menteri/LNS/LPP

126 47 37,30%

3. Provinsi 34 32 94,12%

4. Kabupaten 416 283 68,03%

5. Kota 98 85 86,73%

Jumlah 708 481 67.94%

Sumber : Dit.Komunikasi Publik, Ditjen IKP, 9 Februari 2017

Sumber : Kementerian dalam Negeri, April 2017

Berdasarkan parameter tersebut, yang bisa dijadikan pembuktian kepatuhan Badan Publik

terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kegiatan

Monev Badan Publik Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016. Dalam

kegiatan ini, Komisi Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Asessment Quesionnaire)

sebanyak 393 kepada 393 Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 198 atau 50,38%

sesuai tabel dibawah ini :

No Kategori Badan Publik Jumlah Mengisi Persentase

1 Kementerian 34 24 70,59

2 Pemerintah Provinsi 34 20 58,82

3 Lembaga Negara/LPNK 43 33 76,74

4 Lembaga Non Struktural 79 28 40,34

5 BUMN 119 48 40,34

6 Perguruan Tinggi Negeri 72 35 48,61

7 Partai Politik Nasional 12 10 83,33

Jumlah 393 198 50,38%

Dari 198 Badan Publik yang mengembalikan SAQ menunjukkan partisipasi Badan Publik

yang bersedia untuk dinilai kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada dalam UU No 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Komisi Informasi Pusat mencapai 74,07% atau

mengalami penurunan sebesar 4,37% dibanding tahun 2015 yang mencapai 79,07%.

Adapun rincian Realisasi Anggaran per output adalah sebagai berikut:

No. Uraian Anggaran (%)

1 Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 79,02

2 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 62,06

3 Layanan Perkantoran 84,90

4 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 99,12

5 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 77,53

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 menyajikan berbagai

capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai

keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya

komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang

memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016.

B. Saran/Langkah Tindak Lanjut

1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja.

2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran

Sekretariat KIP maupun jajaran instansi pemerintah lainnya.

3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan

aktivitas PPID dalam layanan informasi public.

4. Menurunkaan target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 yang sebelumnya terlalu

tinggi

Documents

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2016...LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia