Upload
vuongcong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
4
SEKAPURSIRIH
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 ini
dengan tepat waktu.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong merupakan
laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja
yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong di tahun
2014. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus
pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.
Dalam kurun waktu tahun 2014, telah tergores tinta emas di Pengadilan Negeri Cibinong
dengan diterimanya Penghargaan (Reward) Adhi Dandapala dari Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum atas prestasi sebagai juara pertama penilaian kinerja kategori
Pengadilan Negeri Klas 1B seluruh Indonesia dan telah pula diterima penghargaan-
penghargaan lain yakni :
Juara I Tertib Administrasi dan Kebersihan se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
Juara Harapan I Pelaksanaan Website dan Implementasi IT dan CTS se-Pengadilan
Negeri Jawa Barat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
Juara Harapan I Realisasi DIPA 03 (BADILUM) se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja serta
inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain :
Pertama, untuk mewujudkan keterbukaan informasi public, seluruh komponen yang
terlibat pengisian Aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3 telah bekerja keras untuk
melakukan pengisian Aplikasi CTS dan direktori putusan.
Kedua, untuk meningkatkan pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Cibinong telah
melaksanakan sistem One Door Service, yakni sistem pelayanan persidangan satu pintu,
dimana para pihak terkait yaitu Jaksa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat dan Saksi
cukup melapor ke petugas Front Desk (Petugas Informasi), sehingga jadwal persidangan
menjadi lebih jelas dan tepat waktu.
5
Ketiga, sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi
Pilot Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah menata sarana dan prasarana
antara lain : Ruang Mediasi, Ruang Kaukus dan Meja Informasi Mediasi yang berada di
Kepaniteraan Muda Perdata serta menunjuk Staff yang bertugas khusus mengelola
administrasi mediasi. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk
meningkatkan angka keberhasilan mediasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya
keberhasilan mediasi ditahun 2014 dengan capaian keberhasilan 13,58%, dimana dari 81
perkara yang dilakukan mediasi, 11 diantaranya berhasil damai, baik didalam maupun
diluar pengadilan.
Keempat, untuk mewujudkan pengadilan ramah anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah
pula menata sarana prasarana pendukung terkait Implementasi Sistem Peradilan Pidana
Anak sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, antara lain Ruang Sidang Ramah
Anak, Ruang Tunggu Ramah Anak, Ruang Diversi dan Ruang Teleconference, dimana di
Ruang Teleconference ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan korban anak
secara terpisah dengan Ruang Sidang melalui perangkat audio visual.
Kelima, dalam rangka memenuhi amanah PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pengadilan Negeri Cibinong
telah menyelenggarakan Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service
dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum berupa Pencatatan Perkawainan
Non Muslim dan Pengesahan Anak, Perubahan akte kelahiran bagi masyarakat tidak
mampu (Acces To Justice for the Poor) secara Prodeo.
Berbagai keberhasilan dari kegiatan dan program kerja serta penghargaan yang di dapat
ini tidak saja sangat membanggakan, namun juga harus menjadi cambuk agar Pengadilan
Negeri Cibinong dapat mempertahankan kinerja dan penghargaan dengan terus
meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Masih
banyak program prioritas dan target di Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang
belum kita wujudkan. Kita harus berupaya lebih keras dan ikhlas serta bekerja tuntas agar
visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung segera terwujud.
Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada
keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.
Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan. Kami menyadari,dalam pelaksanaan tugas-
tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami
menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya layanan publik yang prima
di Pengadilan Negeri Cibinong.
6
Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, saya mengucapkan terima kasih dan
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar
Pengadilan Negeri Cibinong atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan
yang berkeadilan kepada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan.
Kepada seluruh anggota tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibnong tahun
2014, saya ucapkan terima kasih. Dokumen tahunan ini mempunyai makna yang sangat
penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kita semua di tahun-tahun yang akan
datang.
Wabilahitaufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb
CIBINONG, 05 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
HJ. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH
NIP. 19610402 198203 2 003
7
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Pengadilan Negeri Cibinong sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan umum
yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar
kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan
kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah
mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI,
termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.
Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah telah mengamanatkan bidang-
bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan
Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh
Indonesia, yaitu :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,
cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya
peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
8
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan
bidang-bidang perubahan yang menjadi skala prioritas, Pengadilan Negeri Cibinong telah
mengambil langkah kebijakan dan terobosan, yaitu :
1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.
2. Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan
persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni
di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan layanan kejelasan
waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.
3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi
yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Cibinong “www.pn-
cibinong.go.id” serta menggalakkan dan memantau pengisian CTS serta
pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.
4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan
dengan mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta
memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung
kantor Pengadilan Negeri Cibinong.
5. Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan hak-hak
identitas hukum terutama pencatatan perkawinan dan perceraian yang belum
dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim
yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Bogor.
6. Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk mensukseskan kepercayaan
yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas ditunjuknya Pengadilan Negeri
Cibinong sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui
Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
B. Visi Dan Misi
1. Visi
Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :
”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI,
yakni sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
9
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
C. Rencana Strategis (RENSTRA)
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu
Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur
yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi
nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5 Tahun kedepan.
Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap I yakni
periode 2010-2014 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu dilakukan review untuk
dilakukan penyempurnaan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong
adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang
diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan
baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam
mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung.
Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai.
Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada
terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum yang diberikan.
Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan
proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dengan telah ditetapkannya Tujuan Strategis, maka ditentukanlah Sasaran
Strategis yang akan dicapai. Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara
terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun
kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
10
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah
Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri
dari 40 Kecamatan, 417 desa dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304Ha.
Gambar 1
Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong
Sebagai Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong
telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan serta didalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang
No 8 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan undang-undang tersebut, suatu
Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan.
Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah
seorang Panitera/Sekretaris yang menangani administrasi perkara dan administrasi umum
disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong
dapat dilihat dalam bagan berikut :
11
Gambar 2
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong
12
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk
dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka
perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan
organisasi yang telah ditentukan.
Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi
Pengadilan Negeri Cibinong.
1. Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri)
Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis
Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta
tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional
serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun
Honorer secara berkala.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan
seksama.
Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh
Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
2. Hakim
Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain
yang menjadi tanggung jawabnya.
Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang
ditugaskan kepadanya
3. Panitera / Sekretaris
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas-
tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh
pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri
Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti bertugas membantu
hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di
kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang
berlaku.
Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,
barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
13
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil
Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh
pelaksana dibagian kesekretariatan di Pengadilan Negeri Cibinong,
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan
penggunaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan,
Pengelolaan, Perawatan, Pemanfaatan, Penghapusan dan administrasi Barang
Milik Negara lainnya.
4. Wakil Panitera
Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang teknis yuridis dengan
dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda
Hukum.
5. Wakil Sekretaris
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/
kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas kepala Sub Bagian Umum, Sub
Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.
6. Panitera Muda Pidana
Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana,
administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana,
menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan
hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan
Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitera Muda Perdata
Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata,
melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata,
menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf,
mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan
kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Panitera Muda Hukum
Membantu Wakil Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum,
mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara
menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara
serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil
Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan
Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan Tata Usaha pengelolaan
keuangan, penyusunan rencana/program keuangan, realisasi dan pelaporan
anggaran, mengawasi dan membina staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil
14
kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM.
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian
organisasi dan tata laksana kantor serta penilaian kinerja organisasi, mengawasi
staff, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai
dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
11. Kepala Sub Bagian Umum
Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha perlengkapan,
rumah tangga,persuratan dan kearsipan, barang milik negara, pemeliharaan
sarana dan prasarana, mengelola perpustakaan serta pengamanan asset termasuk
pengamanan hakim, mengawasi staf umum, mengevaluasi dan melaporkan hasil
kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Panitera Pengganti
Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim,
mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik
putusan/penetapan.
13. Jurusita / Jurusita Pengganti
Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi
dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta
melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bendahara Pengeluaran
Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas
perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan
keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua
Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari
aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional
Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan
oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan
disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang telah
15
dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong ini dilakukan review dan perbaikan disetiap tahunnya. Secara garis besar,
SOP Pengadilan Negeri Cibinong terangkum dalam Bagan Alur Kegiatan berikut ini :
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
PENGGUGAT/KUASA HUKUM
Mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Perdata
(1 Hari)
PANMUD PERDATA - Memeriksa kelengkapan berkas
- Menerima pembayaran Biaya Perkara
melalui Bank
- Meregister dan member nomor perkara
- Memasukkan data umum dalam CTS
(1 Hari)
KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim
- Memasukkan penetapan tersebut
kedalam CTS
(1 hari)
PANITERA/WAPAN - Menunjuk PP
- Memasukkan kedalam CTS
(1 hari)
JURUSITA Memanggil para Pihak - Di wilayah PN (7 hari) - Di wilayah PT (14 hari) - Diluar PT (30 hari) - Luar Negeri (3 bulan) - Tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya, melalui panggilan umum, 30 hari dipanggil 2kali
PERSIDANGAN - Pembacaan gugatan
- Jawaban/eksepsi
- Replik
- Duplik
- Putusan sela
- Sidang acara (Pembuktian)
- Simpulan
- Putusan
PP membuat BAP tiap persidangan dan memasukkan tiap perkembangan persidangan kedalam CTS.
Pemeriksaan perkara perdata selesai dalam waktu maksimal 5 bulan
MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang
bersangkutan dalam waktu 14 hari
- Putusan dimasukkan kedalam Direktori
Putusan dan CTS
PANMUD PERDATA - Penunjukan Jurusita
- Petugas pendaftaran memberikan berkas
kepada Ketua Majelis
(1 Hari)
KETUA MAJELIS - Mempelajari berkas
- Penetapan hari sidang pertama
- Memasukkan dalam CTS
(1 Hari)
MEDIASI Upaya perdamaian 40 hari kerja (+15 hari kerja)
MEDIASI BERHASIL - Putusan Perdamaian
- Dimasukkan CTS
(7 hari)
MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang bersangkutan
- Putusan dimasukkan kedalam Direktori
Putusan
- Dimasukkan kedalam CTS
(7 hari)
MEDIASI GAGAL - Perkara dilanjutkan
(7 hari)
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
JAKSA
Jaksa melimpahkan berkas melalui Panmud
Pidana
PANMUD PERDATA
- Menerima dan meneliti kelengkapan berkas
perkara
- Memberikan Nomor perkara dan mencatat
perkara kedalam Buku Register
- Memasukan data umum dalam CTS
KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim
- Memasukkan penetapan tersebut kedalam
CTS
(1 hari)
PANITERA/WAPAN - Menunjuk PP
- Memasukkan kedalam CTS
(1 hari)
PANMUD PIDANA/MEJA I Memberikan berkas perkara kepada Ketua
Majelis Hakim yang ditunjuk
PERSIDANGAN
- Meneliti berkas perkara dan membagikan
kepada HA
- Menetapkan hari siding pertama
- Memasukkan penetapan hari siding pertama
dalam CTS
- Menetapkan status penahanan Terdakwa
Proses registrasi sampai penetapan hari
sidang pertama
(1 hari)
TERDAKWA Hadir pada jadwal yang telah ditentukan
pada sidang pertama
(7 hari)
PERSIDANGAN - Pembacaan dakwaan
- Penunjukkan PH
- Keberatan/ eksepsi
- Tanggapan Keberatan
- Putusan Sela
- Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta
barang bukti (Pembuktian)
- Tuntutan
- Pembelaan
- Putusan
Setiap tahap persidangan dimasukan dalam
CTS oleh PP.
Proses sidang diputus maksimal 10 hari
sebelum habis masa penahanan
MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang bersangkutan
- Putusan dimasukkan kedalam Direktori
Putusan
- PP memasukkan data minutasi kedalam
CTS
(7 hari)
1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AANMANING
Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi
Penyerahan berkas aanmaing/ peneguran oleh Bag. Eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga)
Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM
Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga
Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri ybs
Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran
Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan
2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SITA EKSEKUSI
Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi
KPN / Pansek meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga
Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi
Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi
paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi
3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN
Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek
KPN / Pansek meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga
Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi
Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga
Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi
Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan
4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EKSEKUSI LELANG
Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek
KPN / Pansek meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga
Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang
Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani
5
BANDING PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Penuntut Umum / PH atau Terdakwa
Pernyataan Banding disampaikan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir
Laporan banding ke Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima
Tenggang waktu inzage : 7 hari
Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan Banding diajukan
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 hari
Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya
Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap
6
BANDING PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Pembanding atau Kuasanya
Pernyataan Banding disampaikan 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para Pihak yang tidak hadir
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima
Tenggang waktu inzage : 14 hari
Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah permohonan Banding diajukan
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 30 hari
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap
Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya
Pembanding dapat menyerahkan Memori Banding dalam waktu 14 hari
Memori Banding diberitahukan kepada Termohon Banding dalam waktu 2 hari setelah Memori diterima
Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dalam waktu 14 hari setelah Memori diterima
Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi
7
C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai
Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu parameter yang jelas dan mudah
dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta dapat dinilai
pula oleh atasan pejabat penilainya.
Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut
yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja
dan target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan
penilainya dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai
Negeri Sipil dalam 1 tahun penilaian.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1 Januari
2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Para Hakim
dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat dan menilai
sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat. Walaupun SKP merupakan hal baru,
namun demikian, seluruh Hakim dan PNS termasuk pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong
telah melaksanakannya dengan cukup baik.
Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan
Negeri Cibinong :
1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALIT
AS/
MUTU
WAKTU
1. Menerima dan mendisposisi surat-surat
masuk -
surat 100 12 Bln -
2. Menerima dan mendiposisi berkas perkara -
berkas 100 12 Bln -
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian -
kegiatan 100 12 Bln -
4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan
Tinggi dan MA -
kegiatan 100 12 Bln -
5. Menugaskan hakim pengawas bidang -
dokumen 100 12 Bln -
6. Memimpin pelaksanaan eksekusi -
kegiatan 100 12 Bln -
7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan
perkara -
kegiatan 100 12 Bln -
8. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara -
berkas 100 12 Bln -
8
2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALIT
AS/
MUTU
WAKTU
1. Menerima dan menandatangani surat-
surat -
surat 100 12 Bln -
2. Menerima dan menetapkan berkas perkara -
berkas 100 12 Bln -
3. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara -
Perkara 100 12 Bln -
4. Melaksanakan pembinaan kepegawaian -
Kegiatan 100 12 Bln -
5. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan
Tinggi dan MA -
Kegiatan 100 12 Bln -
6. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para
Hakim Pengawas Bidang -
Laporan 100 12 Bln -
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
didelegasikan oleh Ketua -
Kegiatan 100 12 Bln -
3. SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALIT
AS/
MUTU
WAKTU
1. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara Perdata Gugatan -
Berkas 100 12 Bln -
2. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara Perdata Permohonan -
Berkas 100 12 Bln -
3. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara Pidana Biasa/Khusus -
Berkas 100 12 Bln -
4. Menerima, memeriksa dan memutus
perkara Lalu Lintas/Ringan/Singkat -
Berkas 100 12 Bln -
5. Minutasi perkara Perdata Gugatan -
Berkas 100 12 Bln -
6. Minutasi perkara Perdata Permohonan -
Berkas 100 12 Bln -
7. Minutasi perkara Pidana Biasa/Khusus -
Berkas 100 12 Bln -
8. Melakukan mediasi -
Laporan 100 12 Bln
9. Melaksanakan pengawasan bidang -
Laporan 100 12 Bln
9
4. SKP Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALITA
S/ MUTU WAKTU
1. Menerima dan mendisposisi surat
surat 100 12 Bln -
2.
Menerima dan menandatangan Surat
Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat
Keterangan Insidentil
surat 100 12 Bln -
3.
Meneliti dan menandatangani laporan
bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan
tahunan
Dokumen 100 12 Bln -
4. Melaksanakan anggaran
Kegiatan 100 12 Bln -
5. Menunjuk panitera pengganti untuk
mendampinigi majelis hakim
berkas 100 12 Bln -
6. Menandatangani salinan putusan dan
penetapan
berkas 100 12 Bln -
7. Menandatangani akte banding, kasasi, PK
dan grasi
berkas 100 12 Bln -
8. Melaksanakan eksekusi
Kegiatan 100 12 Bln
9. Menetapkan pemberian tugas kepada
wapan, wasek, panmud dan kasubbag
Kegiatan 100 12 Bln
10. Melaksanakan Pengelolaan keuangan
perkara dan uang pihak ketiga
Kegiatan 100 12 Bln
11. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan
Tinggi dan MA
Kegiatan 100 12 Bln
5. SKP Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1.
Melakukan kegiatan pembinaan,
pengawasan, dan mengkoordinir
pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda
-
Laporan 100 12 Bln -
2.
Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh
Panitera Muda sesuai dengan disposisi
pimpinan
-
Surat 100 12 Bln -
3. Mendisposisi surat-surat masuk yang
bersifat teknis sesuai dengan sifat surat -
Surat 100 12 Bln -
4. Memeriksa register perkara perdata dan
pidana -
Buku 100 12 Bln -
5.
Memeriksa dan mengoreksi laporan
perkara bulanan, triwulan, semester dan
tahunan
-
Kegiatan 100 12 Bln -
6. Meneliti berkas perkara dari Panitera -
Berkas 100 12 Bln -
10
Muda untuk kelengkapan berkas perkara
banding, kasasi, dan peninjauan kembali
yang akan dikirim
7. Penyelesaian berkas perkara -
Berkas 100 12 Bln -
8.
Mengkoordinir tugas-tugas kejurusitaan
dalam rangka sita jaminan, sita eksekusi,
dan eksekusi
-
Laporan 100 12 Bln
6. SKP Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALIT
AS/
MUTU
WAKTU
1 Mengkoordinir penyusunan Renstra, Lakip
serta Laporan Tahunan -
Dokumen 100 12 Bln -
2 Mengkoordinir penyusunan Laporan
Tahunan -
Laporan 100 12 Bln -
3
Bersama-sama dengan Pejabat dan staff
kesekretariatan merumuskan, dan
membuat SKP
-
Dokumen 100 12 Bln -
4 Membuat Konsep Rencana Umum
Pengadaan untuk di tandatangani oleh KPA -
Dokumen 100 12 Bln -
5 Membuat Surat Perintah Bayar serta
menandatangani SPP -
Dokumen 100 12 Bln
6 Membuat Spesifikasi teknis serta HPS
Barang/Jasa -
Dokumen 100 12 Bln
7
Membuat dan melakukan perjanjian
kerjasama dengan pihak ke 3 (SPK
/Kontrak)
-
Dokumen 100 12 Bln
8
membuat Surat Perintah Jalan (SPD)
berdasarkan Surat Tugas dan
menandatanganinya
-
Dokumen 100 12 Bln
9 Mengoreksi dan memaraf surat-surat Dinas
dibagian kesekretariatan -
Surat 100 12 Bln
10 Melaksanakan konsultasi dan pembinaan
ke PT dan Mahkamah Agung -
Kegiatan 100 12 Bln
11 Menyusun RKAKL 2015 beserta data
dukungnya -
Kegiatan 100 12 Bln
12 Pengusulan kenaikan pangkat
Kegiatan 100 12 Bln
13
Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
Kegiatan 100 12 Blm
11
7. SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1.
Penyelesaian administrasi perkara perdata
secara tertib dan mempersiapkan
kelengkapan berkas perkara perdata
-
Berkas 100 12 Bln -
2.
Membuat laporan keadaan perkara
perdata yang sudah diminutasi/belum
diminutasi, banding, kasasi, dan
peninjauan kembali
-
Laporan 100 12 Bln -
3.
Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat
masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas
Kepaniteraan Perdata
-
Surat 100 12 Bln -
4. Penyelesaian berkas perkara perdata
Gugatan/Bantahan -
Berkas 100 12 Bln -
5. Penyelesaian berkas perkara perdata
Permohonan -
Berkas 100 12 Bln -
6. Penyelesaian berkas perkara pidana -
Berkas 100 12 Bln -
7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) -
Kegiatan 100 12 Bln -
8. SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1.
Penyelesaian administrasi perkara pidana
secara tertib dan mempersiapkan
kelengkapan berkas perkara pidana
-
Berkas 100 12 Bln -
2.
Membuat laporan keadaan perkara pidana
yang sudah diminutasi/belum diminutasi,
banding, kasasi, dan peninjauan kembali
-
Laporan 100 12 Bln -
3.
Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat
masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas
Kepaniteraan Pidana
- Surat 100 12 Bln -
4. Penyelesaian administrasi perkara tindak
pidana lalu lintas (tilang) secara tertib - Berkas 100 12 Bln -
5. Penyelesaian berkas perkara perdata - Berkas 100 12 Bln -
6. Penyelesaian berkas perkara pidana - Berkas 100 12 Bln -
7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) - Kegiatan 100 12 Bln -
9. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Membuat dan mengevaluasi laporan
bulanan, enam bulanan, dan tahunan -
Laporan 100 12 Bln -
12
perkara perdata dan pidana
2.
Menerima, mencatat, menyusun, dan
menyimpan berkas perkara perdata dan
pidana secara tertib
-
Berkas 100 12 Bln -
3. Melaksanakan penyajian statistik perkara
perdata dan pidana -
Statistik 100 12 Bln -
4.
Melaksanakan administrasi pendaftaran
notaris, penasihat hukum, badan hukum,
dan balai harta peninggalan
-
Laporan 100 12 Bln -
5.
Melaksanakan penataan kembali arsip
perkara perdata dan pidana yang sudah in
aktif
-
Kegiatan 100 12 Bln -
6.
Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat
masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas
Kepaniteraan Hukum
-
Surat 100 12 Bln -
7. Penyelesaian berkas perkara perdata
Gugatan/Bantahan -
Berkas 100 12 Bln -
8. Penyelesaian berkas perkara perdata
Permohonan -
Berkas 100 12 Bln
9. Penyelesaian berkas perkara pidana -
Berkas 100 12 Bln
10. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) -
Kegiatan 100 12 Bln
10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Meneliti surat-surat masuk -
Surat 100 12 Bln -
2. Menyusun konsep surat dan
mengoreksinya -
Surat 100 12 Bln -
3. Membuat dan menyusun laporan
kepegawaian -
Laporan 100 12 Bln -
4. Menyiapkan bahan-bahan rapat -
Kegiatan 100 12 Bln -
5. Mengelola aplikasi kepegawaian -
Kegiatan 100 12 Bln -
11. SKP Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALIT
AS/
MUTU
WAKTU
1
Mengkoordinir pembayaran Gaji Hakim
dan Pegawai serta Pembayaran
Remunerasi Pegawai
-
Dokumen 100 12 Bln -
2 Membuat dan Menandatangani SPM serta
melakukan Inject PIN PPSPM untuk SPM -
Surat 100 12 Bln -
13
yang akan diajukan Ke KPPN
3
Melakukan Pengecekan SPP beserta
Dokumen pendukungnya serta
menandatangani SPP
-
Surat 100 12 Bln -
4 Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi
Internal dan dengan KPPN -
Dokumen 100 12 Bln -
5 Mengkoordinir Laporan pengelolaan PNBP -
Laporan 100 12 Bln -
6 Mengkoordinir Laporan Pengelolaan Pajak -
Laporan 100 12 Bln -
7 Mengkoordinir pembuatan Laporan
Keuangan Semesteran dan Tahunan -
Laporan 100 12 Bln -
8
Mengkoordinir Pengelolaan Arsip Surat
Masuk, Arsip Spm/SP2D, Arsip Pajak, Arsip
PNBP dan Arsip Potongan
-
Berkas 100 12 Bln
12. SKP Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Mengelola Administrasi Surat Masuk dan
Surat Keluar -
Surat 100 12 Bln -
2. Mengelola Tata Kearsipan Surat Masuk
dan Surat Keluar -
Arsip 100 12 Bln -
3.
Mengelola Administrasi perpustakaan,
termasuk Pencatatan buku baru dalam
buku induk dan buku peminjaman,
Katalogisasi Buku perpustakaan serta
Perawatan buku secara berkala
-
Kegiatan 100 12 Bln -
4.
Mengelola Administrasi Barang Milik
Negara Seperti Penetapan Status BMN,
usul Pemanfaatan BMN, Inventarisasi
BMN, Penghapusan serta Pembuatan DBR
-
Kegiatan 100 12 Bln -
5
Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi
Internal antara Simak BMN dan Sakpa
serta Rekonsiliasi dengan KPKNL
Laporan 100 12 Bln
6
Mengkoordinir pembuatan Laporan
Barang Milik Negara dan Laporan Tahunan
Bagian Umum
Laporan 3 12 Bln
7
Mengkoordinir pelaksanaan Penginputan
data dalam Aplikasi Simak BMN dan
Aplikasi Persediaan, serta memasukkan file
nya kedalam aplikasi KOMDANAS
Kegiatan 100 12 Bln
8 Melaksanakan Kegiatan pelaksanaan
belanja anggaran DIPA khususnya Kegiatan 100 12 Bln
14
pelaksanaan Belanja Barang dalam rangka
pemenuhan operasional dan pemeliharaan
13. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Penyelesaian berkas perkara perdata
Gugatan/Bantahan -
Berkas 100 12 Bln -
2. Penyelesaian berkas perkara perdata
Permohonan -
Berkas 100 12 Bln -
3. Penyelesaian berkas perkara pidana -
Berkas 100 12 Bln -
4. Penyelesaian berkas perkara tindak pidana
lalu lintas -
Berkas 100 12 Bln -
14. SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Melaksanakan proses sita jaminan - Berkas 100 12 Bln -
2. Melaksanakan proses
aanmaning/peneguran - Berkas 100 12 Bln -
3. Melaksanakan proses sita eksekusi - Berkas 100 12 Bln -
4. Melakukan pemberitahuan proses
eksekusi kepada para pihak - Berkas 100 12 Bln -
5. Melaksanakan proses eksekusi
riil/pengosongan - Berkas 100 12 Bln -
6. Melaksanakan eksekusi lelang - Berkas 100 12 Bln
15. SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS
/ MUTU WAKTU
1. Melaksanakan pemanggilan para pihak -
Relaas 100 12 Bln -
2.
Melaksanakan pemberitahuan isi
putusan/penetapan PN/PT/MA kepada
para pihak
-
Relaas 100 12 Bln -
3.
Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan
Banding, Memori Banding, Kontra Memori
Banding, Pencabutan Banding, dan Inzage
kepada para pihak
-
Relaas 100 12 Bln -
15
4.
Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan
Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori
Kasasi, Pencabutan Kasasi, dan Inzage
kepada para pihak
-
Relaas 100 12 Bln -
5.
Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan
PK, Memori PK, Kontra Memori PK,
Pencabutan PK, dan Inzage kepada para
pihak
-
Relaas 100 12 Bln -
16
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga
sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari
perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk
dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai
batasan dalam membuat perencanaan pembinaan.
Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis
Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan
unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan
yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.
Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan
yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat
pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun
diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan
terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan
langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.
Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.
Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan
kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok
dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut
“bekerja secara system”.
Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan
pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja
serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama
oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri
Cibinong telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh
Hakim dan Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu kedua setiap
bulannya.
Gambar 3
Rapat Rutin Bulanan / Rapat Minutasi
17
2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera
Pengganti, rapat khusus hakim dll.
3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing
bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.
4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan
pegawai yang layak untuk itu
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan Role Model Pengadilan Negeri Cibinong
setiap 1 tahunnya yang dapat dijadikan panutan peran oleh pegawai lainnya.
Gambar 4 Role Model Tahun 2014
6. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap
diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah
Agung (MA), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun
Instansi lainnya.
7. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari
Jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Gambar 5
18
Apel Pagi dan Apel Sore
8. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta
kegiatan lainnya.
Gambar 6 Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014
19
9. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan
Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong.
Gambar 7 Senam Pagi setiap Jumat Pagi
10. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari
besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Qurban,
Buka Bersama, Halal Bihalal dll.
Gambar 8 Kegiatan Kerohanian
Buka Puasa dan Taraweh Bersama
Santunan Anak Yatim Halal Bihalal
20
Pemotongan Hewan Qurban
Tadarus Al Quran Pengajian Rutin Kamis
A. Sumber Daya Manausia
1. Rekruitmen
Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manuasianya,
harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri
Cibinong tidak mendapatkan tambahan SDM baru hasil rekruitmen Mahkamah Agung RI.
Namun demikian, terdapat 5 orang Honorer Kategori II yang mengikuti seleksi dan 2
diantaranya lulus untuk diangkat sebagai CPNS.
Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong
telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah Agung RI melalui
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 1 Daftar Usulan Permintaan SDM
Pengadilan Negeri Cibinong
No Jenis Jabatan Jumlah Yang Diminta Keterangan
1 Hakim 2 Orang Pengganti 2 Hakim Yang
pindah
2 Staff Pengelola IT 2 Orang Tenaga Fungsional IT
3 Operator Komputer 6 Orang 1 orang operator di tiap
bagian
4 Staf Keuangan /Akuntasi 2 Orang Sebagai kasir perdata dan
Bendaharawan
5 Staf Administrasi 4 Orang Sebagai pelaksana
TOTAL 16 Orang
21
Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum mendapatkan
penambahan SDM yang sangat dibutuhkan.
2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.
Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Per 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial
Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014
No. Jabatan Jumlah Keterangan
1 Hakim 17 Orang Termasuk Ketua dan
Wakil
2. Panitera Pengganti 34 Orang
Termasuk Panitera,
Wakil Panitera dan
Panitera Muda
3. Jurusita 5 Orang Definitif
4 Jurusita Pengganti 11 Orang
Diperbantukan juga
sebagai staff di
masing-masing
bagian
Total 67 Orang
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan
1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 67 Orang, yang
terdiri dari 17 Hakim, 34 Panitera pengganti dan 5 Orang Jurusita.
2. 17 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua tersebut sebenarnya sudah mencukupi
kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menangani perkara yang diterima,
namun demikian terdapat 2 Orang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang masuk
kedalam hasil TPM mendapat promosi menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Negeri
lain, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong membutuhkan 2 Orang Hakim
penggantinya.
3. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk Jurusita
Pengganti jumlahnya masih kurang.
3. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial.
Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong
terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff jelas dapat
dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini :
22
Tabel. 3
Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial
Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014
No. Jabatan Jumlah Keterangan
1 Pejabat Struktural kesekretariatan 4 Orang
2. Staff Administrasi 7 Orang Termasuk 1 Orang
petugas IT
Total 11 Orang
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :
1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 11 Orang, yang
terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 7 Orang Staff
Administrasi termasuk didalamnya 1 orang petugas IT.
2. Seluruh Jabatan Struktural telah terisi setelah Suryo Wiji Utomo, SH dilantik pada
tanggal 05 Februari 2014.
3. 7 orang Staff Administrasi dirasakan sangat kurang memenuhi kebutahan
Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Tidaklah heran, banyak bagian yang tidak memiliki staff administrasi
seperti di Kepaniteraan Hukum, sub bagian umum dan Sub Bagian Kepegawaian.
Sementara dibeberapa bagian hanya memiliki 1 orang Staff administrasi seperti
dibagian kepaniteraan Pidana dan kepaniteraan Hukum. Sementara Kepaniteraan
Perdata dan Sub Bagian Keuangan memiliki 2 orang staff administrasi. Hal inilah
yang menyebabkan banyaknya Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang
mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan
administrasi yang diberikan kepada honorer.
Grafik 1 Data Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
23
24
5. Promosi dan Mutasi
Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2014
adalah sebagai berikut :
1. Pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong
a) Bapak Sujatmiko,SH.,MH mendapatkan promosi menjadi Ketua Pengadilan
Negeri Klas IA Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dilantik
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2014.
b) Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan Promosi menjadi Ketua
Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dan dilantik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada Tanggal 25 Agustus 2014
c) Bapak Joni, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan
promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24
Juni 2014 dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19
September 2014.
2. Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong
Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 8 (delapan)
orang Hakim pindahan, yaitu :
Tabel 4
Daftar Hakim yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No. Nama Hakim Asal Pengadilan
1. Zaufi Amri, S.H., Pengadilan Negeri Limboto
2. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bitung
3. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Jombang
4. Yuliana, S.H., Pengadilan Negeri Bangkinang
5. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., Pengadilan Negeri Subang
6. Nusi, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bogor
7. Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bogor
8. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Purwakarta
3. Hakim yang promosi dan pindah tugas
4 (empat) orang Hakim yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan
Negeri Cibinong, yaitu :
Tabel 5
Daftar Hakim yang Pindah Tugas dari Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No. Nama Hakim Pengadilan yang dituju
25
1. Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Serang
2. Hj. Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
3. Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
4. Pegawai yang mendapat promosi dengan penempatan di Pengadilan Negeri
Cibinong
Berikut ini daftar Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan promosi di tahun
2014 dengan penempatan di Pengadilan Negeri Cibinong :
Tabel 6
Daftar PNS yang mendapat Promosi dan Mutasi Tahun 2014
No. Nama Pegawai /
Panitera Pengganti
Jabatan Awal Jabatan Baru TMT
1. Iyus Yusuf, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum
pada PN Cibinong
Panitera Muda Perdata
pada PN Cibinong 05 -02- 2014
2. Jumali, S.H., Panmud Perdata pada
PN Cibinong
Panitera Muda Hukum
pada PN Cibinong 05 -02- 2014
3. Suryo Wiji Utomo, S.H., Plh Kasubbag Umum
PN. Cibinong Kepala Sub Bagian Umum 05 -02- 2014
4. Sri Gusliawatni, S.H., Staff pada Pengadilan
Negeri Cibinong
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong 05 -02- 2014
5. Rooy Saragih, S.H., Staff pada Pengadilan
Negeri Cibinong
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong 05 -02- 2014
6. Abdul Shomad, S.H.,
M.H.,
Staff pada Pengadilan
Tinggi Jakarta
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
21 Maret
2014
7. Ari Palti Siregar, S.T.,
S.H., M.H.,
Staff pada Pengadilan
Tinggi Jakarta
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
21 Maret
2014
8. Tri Indroyono, S.E., S.H., Staff pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong 01 Juli 2014
9. Christoffer Oliverty,
S.H.,
Staff pada Pengadilan
Negeri Cibinong
Jurusita Pengganti pada
PN Cibinong 01 Juli 2014
10. Benyamin Samuel
Tuankotta
Staff pada Pengadilan
Negeri Cibinong
Jurusita Pengganti pada
PN Cibinong 01 Juli 2014
11. Supriyati, S.H., Staff Pada Pengadilan
Negeri Jakarta Timur
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
12 Agustus
2014
12. Ni Kadek Yulianti, S.H., Staff pada Pengadilan
Tinggi Jakarta
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
12 Agustus
2014
13. Aris Kustiawan, S.H.,
M.H.,
Kasubbag Kepegawaian pada PT Jakarta
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
03 Oktober
2014
14. Ahadi Budiarto, S.H., Staff pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
03 Oktober
2014
15. Dwi Ira Marwanti, S.H.,
M.H.,
Staff pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Panitera Pengganti pada
PN Cibinong
03 Oktober
2014
16. Budi Utoyo, S.H., Staff pada Pengadilan Panitera Pengganti pada 03 Oktober
26
Negeri Jakarta Utara PN Cibinong 2014
5. Pegawai yang promosi dan pindah tugas
5 (lima) orang Pegawai yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan
Negeri Cibinong di tahun 2014, yaitu :
Tabel 7
Daftar Pegawai yang Pindah Tugas Tahun 2014
No. Nama Pegawai / Panitera Pengganti Pengadilan yang dituju
1. HN. Eka Putera, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
2. Agus Sadikin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
3. Muhamad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
4. Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
5. Dra. Helen Dotor M. Sirait, Staff Pengadilan Negeri Karawang
6. Data Pegawai yang Naik Pangkat ditahun 2014
Pada tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) orang Hakim dan pegawai yang
naik pangkat dengan tepat waktu, yaitu :
Tabel 8
Daftar Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2014
No. Nama Hakim / Pegawai Pangkat TMT
1. Muhamad Hoesna, S.H., M.H., IV/a 01 April 2014
2. Agus Sadikin, S.H., III/d 01 April 2014
3. Agus Widodo, S.H., M.H., III/d 01 April 2014
4. Syafrinaini, S.H., III/c 01 April 2014
5. Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., III/c 01 April 2014
6. Eli Suheli, S.H., III/d 01 April 2014
7. Cut Dahlia, S.H., III/d 01 April 2014
8. Andriyani, A.Md., III/b 01 April 2014
9. Dimas Lingga Wicaksana, S.H., III/a 01 April 2014
10. Suci Handayani, A.Md., II/d 01 April 2014
11. Margiyanti II/c 01 April 2014
12. Benyamin Samuel Tuankotta II/c 01 April 2014
13. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H., III/d 01 Oktober 2014
27
14. Sarni, S.H., III/b 01 April 2014
7. Pensiun
Terdapat 2 orang pegawai Pada Pengadilan Negeri Cibinong yang pensiun ditahun
2014 ini, yakni :
a) Sunarto, pensiun TMT : 01 Juni 2014;
b) Saortua Saragi, S.H., pensiun TMT : 01 September 2014;
8. Piagam Penghargaan
Selain itu, telah diusulkan dan telah keluar Penghargaan Tanda Jasa Satyalancana
Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya Dwi Windu yang
penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2014. Adapun Pegawai yang menerima
penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :
Syafrinaini, S.H.
Andriyani, A.Md.
b. 20 Tahun dari Presiden RI, yaitu :
Sudianto, S.H., M.H.
Anny Marthauli Silalahi, S.H.
Sukirno, S.IP., S.H.
Syamsul Bahri, S.H.
Jotolembah Mulyaman
c. 30 Tahun dari Presiden RI, yaitu :
Fransisca Tri Dwi Martanti, S.H.
Wilson Sinaga, S.H.
Amat Kardi
Nurul Setyawati
Temu Wantoro
4. Pendidikan dan Pelatihan
Berikut ini data Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel 9
Daftar Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Hakim dan Pegawai Tahun 2014
No. Nama Jenis Pelatihan Waktu Tempat
A. Hakim
1. Sujatmiko, Sh.,MH
Bimbingan Teknis Hakim Tahun 2014
12 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014
Hotel Ibis Jakarta
2. Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH
Diklat TOT (Training of Trainers) Peningkatan Metode
09 Feb 2014 s/d
Kampus Balitbang Diklat Kumdil
28
Mengajar TA 2014 14 Feb 2014 MARI
Pelatihan untuk Pelatih ( Training of Trainers)
12 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014
Red Top Hotel Jakarta
3. Joni, SH.,MH Diklat Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Pengadilan (KIP) TA. 2014
28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
4. Zaufi Amri, SH Diklat Teknis Fungsional Komputer Forensik bagi Hakim Peradilan Umum
01 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
5. Ardhi Wijayanto, SH.,M.Hum
Diklat Hakim Hukum Lingkungan
12 Juni 2014 s/d 27 Juni 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
6. Yuliana, SH Bintek Hakim / Panitera Pengganti
22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014
Hotel Mercure Jakarta
7. ST. Iko Sudjatmiko, SH
Diklat Teknis Fungsional Hakim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
07 Sept 2014 s/d 12 Sept 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
8. Didit Pambudi Widodo, SH
Diklat Teknis Fungsional calon Wakil Ketua Pengadilan
31 Agust 2014 s/d 06 Sept 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
9. M. Eri Justiansya, SH
Diklat Etika pengambilan keputusan dalam persidangan mengenai pengamanan pengadilan bagi hakim tingkat pertama
14 Okt 2014 s/d 15 Okt 2014
Hotel Grand Melia Jakarta
Diklat perlindangan Saksi dan Korban bagi hakim tingkat pertama
02 Des 2014 s/d 03 Des 2014
Hotel Borobudur Jakarta
B Pegawai
1. Isarael Situmeang, SH.,mH
Bintek Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata untuk para Panitera/ Sekretaris dan Wakil Panitera Pengadilan Tingkat pertama
23 April 2014 s/d 25 April 2014
Hotel Padjajaran Resort Bogor
2. Endri Novian, SE
Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Angkatan 1
02 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
3. Ujang Rossidi Bintek Aplikasi SILABI 08 Juni 2014 Aula KPPN Bogor
4. Suryo Wiji Utomo, SH
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa
21 April 2014 s/d 25 April 2014
Hotel Gumilang Regency Bandung
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa
28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
Diklat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
26 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
5. Tansidi, SH Diklat Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti
13 April 2014 s/d
Kampus Balitbang Diklat Kumdil
29
dilingkungan Peradilan Umum 18 April 2014 MARI
6. Dimas Lingga Wicaksana, SH
Diklat Bendahara Angkatan III 02 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
7. Abdul Shomad, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
8. Ari Palti Siregar, ST, SH.,MH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
9. Sri Gusliawatni, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
10 Rooy Saragih, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
11. Aris Kustiawan, SH.,MH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
12. Supriyati, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
13. Tri Indroyono, SE, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
14. Syafrinaini, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
15. Nurul Prihadi, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
16 Ahadi Budiarto, SH
Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
17. Budi Utoyo, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti
06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014
Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI
18. Sarni, SH Bintek Hakim / Panitera Pengganti
22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014
Hotel Mercure Jakarta
Disamping itu, Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menugaskan Ketua
Pengadilan Negeri Cibinong Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH untuk mengikuti “
Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children in Contact With The
Justice System ” pada tanggal 3 – 7 November 2014 di Bangkok -Thailand yang
diselenggarakan oleh United Nations Childrens Fund. Selain itu Ketua Mahkamah Agung
RI telah menugaskan pula Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bapak Dr. Ronald
Lumbuun, SH, MH untuk mengikuti program training ASC (Advanced Security
Cooperation) yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Centre For Security Studies yang
30
dilaksanakan dari tanggal 25 September 2014 – 29 Oktober 2014 di Hawai, Amerika
Serikat. Berikut kegiatan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengikuti
Lokakarya dan Pelatihan diluar Negeri.
Gambar 9 KPN Cibinong dalam Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children
in Contact With The Justice System di Bangkok - Thailand
Gambar 10 Hakim PN Cibinong {Dr. Ronald Lumbuun, SH, MH} dalam kegiatan training ASC
(Advanced Security Cooperation) Hawai – Amerika Serikat
31
B. Keadaan Perkara
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai
sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Cibinong.
Selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan
29.787 perkara pidana dari 29.936 perkara pidana (99,9%) Sedangkan untuk Perkara
Perdata, telah berhasil menyelesaikan 421 Perkara dari 563 perkara perdata(74,7%).
Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah
berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang
diterimanya. Dari 38 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil
menyelesaikannya secara tepat waktu (100%).
Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah
berhasil menyelesaikan 11 perkara melalui mediasi dengan hasil damai, dari 80 Perkara
yang dilakukan mediasi, dengan rincian 5 perkara damai dengan penetapan hakim, 6
perkara damai diluar Pengadilan. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara
melalui upaya mediasi mencapai 15,4%.
32
Untuk lebih jelas, berikut grafik / tebel keadaan perkara Pidana dan Perdata di
Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014
a. Perkara Pidana
Tabel. 10
Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No Jenis Perkara Sisa
2013
Diterima
2014
Putus
2014
Minutasi
2014
Belum
Minutasi Sisa 2014
< 14 hr > 14 hr
A. Perkara Pidana
- Biasa/Khusus
(diluar perkara
anak)
123 744 735 718 1 16
132
- Perkara Anak 0 38 38 38 0 0 0
- Singkat 0 0 0 0 0 0 0
- Cepat 0 7 7 7 0 0 0
- Lalulintas 0 29.024 29.024 29.024 0 0 0
Total 123 29.813 29.804 29.787 1 16 132
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 29.974 perkara,
yang terdiri dari 123 perkara sisa tahun 2013 dan 29.851 perkara baru tahun 2014.
2. Dari 29.974 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak
29.825 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2014
mencapai 99,5%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas,
Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 801 Perkara dari 950
yang ditangani atau mencapai 84,3%. Belum dapatnya semua perkara diputus,
karena perkara tersebut diterima pada bulan November dan Desember 2014.
3. Untuk program tunggakan minutasi nihil, dari 29.842 Perkara Pidana yang telah
diputus, 29.825 diantaranya telah berhasil minutasi (99,9%). Dari tabel 6 dapat
terlihat, terdapat 17 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 1
perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian perkara.
Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya
pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun. Sebagai informasi,
Pengadilan Negeri Cibinong sebenarnya telah berhasil mewujudkan program
tunggakkan minutasi nihil per 02 Desember 2014, dimana semua perkara yang
diputus sebelum tanggal 19 Desember 2014 sudah selesai diminutasi.
33
4. Sisa Perkara Pidana tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 132
Perkara.
Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan dalam bentuk
grafik, sebagai berikut :
123
744 735 718
1 16 1320
100
200
300
400
500
600
700
800
SISA TAHUN 2013
DITERIMA TAHUN 2014
PUTUS TAHUN 2014
MINUTASI TAHUN 2014
BELUM MINUTASI <
14 Hr
BELUM MINUTASI >
14 Hr
SISA TAHUN 2014
Grafik 2Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus (Di Luar Perkara Pidana Anak) Tahun 2014
0
38 38 38
0 0 00
5
10
15
20
25
30
35
40
SISA TAHUN 2013
DITERIMA TAHUN 2014
PUTUS TAHUN 2014
MINUTASI TAHUN 2014
BELUM MINUTASI <
14 Hr
BELUM MINUTASI >
14 Hr
SISA TAHUN 2014
Grafik 3Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2014
0
7 7 7
0 0 0012345678
SISA TAHUN 2013
DITERIMA TAHUN 2014
PUTUS TAHUN 2014
MINUTASI TAHUN 2014
BELUM MINUTASI <
14 Hr
BELUM MINUTASI >
14 Hr
SISA TAHUN 2014
Grafik 4Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2014
34
0
29,024 29,024 29,024
0 0 00
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
SISA TAHUN 2013
DITERIMA TAHUN 2014
PUTUS TAHUN 2014
MINUTASI TAHUN 2014
BELUM MINUTASI <
14 Hr
BELUM MINUTASI >
14 Hr
SISA TAHUN 2014
Grafik 5Penyelesaian Perkara Pidana Singkat dan Lalu Lintas Tahun 2014
32
15
0
10
20
30
40
PIDANA TINDAKAN PIDANA DAN TINDAKAN
Grafik 6Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak Sebagai Pelaku) Tahun
2014
62
32
0
5
10
15
20
25
30
35
BANDING KASASI INCRACHT
Grafik 7Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Anak
(Anak Sebagai Pelaku) Tahun 2014
35
Tabel.11 Perkara Pidana dengan Saksi Anak
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Jumlah Saksi
Anak
1. Pencabulan 3 7
Jumlah 3 7
Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : Perkara pencabulan merupakan
satu-satunya perkara yang didalamnya terdapat saksi anak, yakni 7 Saksi Anak dalam 3
Perkara Pencabulan.
Tabel. 12
Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2014
No Nomor dan
Tanggal Surat Nama Anak Pasal
Tanggal
Kesepakatan
Tanggal dan
Nomor penetapan
PN
Tanggal
pelaksanaan isi
Diversi
1 B/137/X/2014/Reskrim
06 November 2014
Ika
Maulana
Pasal 363
KUHP
10-11-
2014
10 – 11- 2014
01/Pid.Sus-
Anak/2014
10-11-2014
Tabel. 13
Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No Jenis Perkara Sisa
2013
Diterima
2014
Dicabut
2014
Putus
2014
Minutasi
2014
Belum
Minutasi
Sisa 2014
(masih
berjalan) < 14 hr > 14 hr
1. Perkara Perdata 104 234 22 203 194 4 5 113
1
24
2 41 13
37
2 1 1 1
Kecelakaan Lalu Lintas
Pencabulan Penganiayaan Pengeroyokan Pencurian dengan
kekerasan
Pengelapan
Grafik 8Jumlah Korban Anak berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014
JUMLAH KORBAN JUMLAH PERKARA
36
Gugatan
2. Perkara Perdata
Permohonan 4 221 26 181 179 1 1 18
Total 108 455 48 384 373 5 6 131
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Total Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 563 perkara
yang terdiri dari 108 perkara sisa tahun 2013 dan 455 perkara baru tahun 2014.
2. Dari 604 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 421
Perkara (48 perkara dicabut + 373 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat
penyelesaian perkara perdata tahun 2014 mencapai 74,7%.
3. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 384 Perkara Perdata yang
telah diputus, 373 diantaranya telah berhasil minutasi (97%), yang berarti
terdapat 11 perkara yg belum minutasi (5 Perkara masih masa tenggang 14 hari, 6
perkara lebih dari masa tenggang 14 hari).
4. Sisa Perkara Perdata tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 131
Perkara.
Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2014.
Tabel. 14
104
234
22
203194
4 5
113
4
221
26
181 179
1 118
SISA TAHUN 2013
DITERIMA TAHUN 2014
DICABUT TAHUN 2014
PUTUS TAHUN 2014
MINUTASI TAHUN 2014
BELUM MINUTASI <
14 Hr
BELUM MINUTASI >
14 Hr
SISA TAHUN 2014
Grafik 9Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2014
Perkara Perdata Gugatan Perkara Perdata Permohonan
37
Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No Dilakukan Mediasi
2014
Mediasi Berhasil Masih
Berjalan
Tidak
Berhasil Dengan
Penetapan Diluar PN
1 81 6 5 12 57
Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 81 perkara yang dilakukan
mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 11 Perkara ( 13,58%) dengan rincian 6
Perkara berhasil dibuatkan penetapan kesepakatan damai oleh Hakim Mediator, 5
Perkara lainnya mediasi berhasil dengan dilakukan di luar Pengadilan.
Tabel. 15 Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No Jenis Perkara Jumlah Putusan PN 2014
Menerima
Mengajukan Upaya Hukum thd Putusan PN
Cibinong
Banding yang
Dicabut
Banding
Dikirim
Ke PT
Belum
Dikirim
Ke PT Banding Kasasi
1 Perkara Pidana (Pidana biasa, Khusus termasuk perkara anak)
800 771 26 3 5 19 2
2 Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)
174 140 34 0 2 18 14
Total 974 914 60 3 7 37 16
Dari tebel tersebut diatas dapat disimpulkan :
1. Tingkat Aksepbilitas putusan hakim untuk perkara pidana lebih tinggi dibandingkan
putusan perkara perdata. Dimana, dari 800 putusan pidana ditahun 2014, 771
perkara tidak mengajukan upaya hukum, 26 perkara mengajukan banding dan 3
Perkara mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong.
Selanjutnya, dari 26 permohonan banding yang diterima tersebut, 5 permohonan
banding dicabut, sehingga total perkara pidana yang tidak mengajukan banding
sebanyak 776 Perkara (97%). Sedangkan untuk perkara perdata, dari 140 Putusan
Perkara Gugatan yang dihasilkan, 126 perkara tidak mengajukan upaya hukum
banding, yang berarti terdapat 34 perkara yang mengajukan banding. Selanjutnya,
dari 34 perkara yang mengajukan banding tersebut, 2 perkara diantaranya
mencabut permohonan bandingnya. Dengan demikian jumlah putusan yang
diterima menjadi 128 perkara (91,4%) Tingginya angka Aksepbilitas putusan hakim
ini menunjukkan kualitas putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong semakin baik
38
dan dirasakan semakin memenuhi rasa keadilan oleh berbagai pihak. Hal ini tidak
terlepas dari upaya Mahkamah Agung RI untuk terus meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan para Hakimnya dengan terus mengadakan Pendidikan dan
pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.
2. Dari 21 Permohonan banding ditahun 2014, 19 diantaranya sudah dikirim dan 2
permohonan yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yakni :
No. Nomor perkara / nama terdakwa Alasan belum dikirim
1.
Nomor 23/Akta.Pid/2014/PN Cbi.Jo.
Nomor 256/Pid.B/2014/PN Cbi.
Atas nama terdakwa R.YAYAT
RUSTIATI Binti R.BASUNI
Pemberitahuan banding, inzage dan
penyerahan memori banding dengan
panggilan delegasi ke PN Jakarta
Barat dan belum kembali
2.
Nomor 26/Akta.Pid/2014/PN Cbi.
Jo. Nomor 538/Pid.Sus 2014/PN
Cbi. Atas nama terdakwa JEJEN
SUDARJAN Bin H. MANSUR
Masih dalam proses pemberitahuan,
menyatakan banding per tanggal 11
desember 2014 (berkas belum
minutasi)
3. Dari 32 Permohonan banding Perdata yang diterima, 18 perkara sudah dikirim ke
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan 14 Perkara belum kirim. Keterlambata
pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat karena Relaas Pemberitahuan
Putusan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan melalui panggilan
delegasi ke Pengadilan Negeri lain.
39
Tabel. 16 Tabel Perkara Kasasi
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No Jenis Perkara
Kasasi 2013 yang
belum dikirim
Permohonan Kasasi yang
Diterima 2014
Gugur /Dicabut
Sudah Dikirim Ke MA
Belum Dikirim Ke MA
Keterangan (Perkara Kasasi yang belum
dikirim)
1 Perkara
Pidana
0 16 1 14 1 Nomor 16/AktaPid/ 2014/PN
Cbi.
Jo. Nomor
566/PID.B/2014/PN.Cbi
Alasan :
Masih dalam proses
pemberitahuan, menyatakan
kasasi per tanggal 29 desember
2014 (berkas belum minutasi)
2 Perkara
Perdata
25 25 0 40 10 Alasan :
Dalam Proses
Total 25 41 1 34 11
Dari tabel 12 diatas, dapat disimpulkan :
1. Dari 16 Permohonan Kasasi Pidana yang diterima, telah dikirim ke Mahkamah
Agung sebanyak 14 berkas, 1 permohonan Kasasi gugur dan 1 berkas belum
dikirim.
2. Dari 50 berkas perkara perdata yang mengajukan Kasasi, 40 berkas telah
dikirimkan ke Mahkamah Agung dan 10 berkas belum dikirimkan karena
menunggu kelengkapan bundel berkas perkaranya.
Tabel. 17 Tabel Perkara Peninjauan Kembali
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No Jenis
Perkara
Permohonan
PK yang
Diterima
2014
Gugur
/Dicabut
Sudah
Dikirim
Ke MA
Belum
Dikirim
Ke MA
Keterangan
(Perkara PK yang belum dikirim)
40
1 Perkara
Pidana
6 0 4 2 1. No.03/Akta.Pid/PK/2014/PN.Cbn
Jo. No. : 111 PK/Pid/2006.
Jo. No. 293 / PID/2003/PT.Bdg.
(berkas belum minutasi)
2. No : 6/Akta.Pid/PK/2014/PN Cbi.
Jo. No: 494 K/Pid.Sus/2012.
Jo. No : 366/Pid/2011/PT.Bdg
Jo. No : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn
( masih dalam proses persidangan/
belum minutasi)
2 Perkara
Perdata
0 0 0 0 Tidak ada permohonan PK yang
diterima
Total 41 1 34 11
Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima kepaniteraan Pidana
Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :
Belum putus s/d Des 2013 : 8 perkara
Masuk tahun 2014 : 0 perkara
Dikirim ke MA tahun 2014 : 0 perkara
Putus tahun 2014 : 2 perkara
Sisa tahun 2014 : 6 perkara
Untuk Perkara Eksekusi yang diterima oleh kepaniteraan Perdata Pengadilan
Negeri Cibinong sebagai berikut :
- Sisa tahun 2013 : 11 Perkara
- Dimohonkan Eksekusi tahun 2014 : 24 Perkara
- Dapat diselesaikan : 9 Perkara
- Sisa tahun 2014 : 26 Perkara
Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama
tahun 2014 dapat dilaporkan sebagai berikut :
1. Perkara Perdata Gugatan Mengenai :
Tanah : 30 Perkara
Barang bukan tanah/perumahan : 2 Perkara
Perceraian : 92 Perkara
Harta Perkawinan : 1 Perkara
Asuransi : 1 Perkara
Penyalahgunaan hak : 1 Perkara
Wanprestasi : 36 Perkara
Perbuatan Melawan Hukum : 65 Perkara
Ganti rugi : 4 Perkara
Pengangkatan anak : 1 Perkara
Lain-lain : 1 Perkara
41
2. Perkara Perdata Permohonan Mengenai :
Ganti nama : 31 Perkara
Pengangkatan anak : 6 Perkara
Wali Pengampu : 2 Perkara
Perbaikan akta kelahiran : 68 Perkara
Akte Kematian : 1 Perkara
Akte Perkawinan : 10 Perkara
Perwalian dan Ijin Jual : 72 Perkara
Perwalian : 6 Perkara
Lain-lain : 25 Perkara
Tabel. 18
Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring)
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No. Jenis Perkara Jumlah Pidana
Ket. Denda Subsidair
1.
2.
3.
Pelanggaran Lalu Lintas
Tindak Pidana Ringan :
Leges
29.024
7
-
Rp. 461.198.000
Rp. 3.300.000
Rp. -
- Hari
- Hari
-
Jumlah 29.031 Rp. 464.498.000 - Hari
Tabel. 19 Tabel Keuangan Perkara Perdata
Per 31 Desember 2014
NO URAIAN JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
1 Sisa Awal Rp 583.108.500 -
2 Penerimaan Bulan Ini Rp 101.401.000 -
3 Biaya Administrasi (PNBP) - Rp 1.990.000
4 Biaya Panggilan - Rp 23.915.000
5 Biaya Penerjemah - -
6 Biaya Sita - -
7 Biaya Pemeriksaan Setempat - Rp 1.000.000
8 Biaya Sumpah - -
9 Biaya Pemberitahuan - Rp 11.150.000
10 Pengiriman Biaya Perkara - Rp 2.400.000
11 Materai - Rp 204.000
12 Lain-lain (biaya proses) - Rp 2.950.000
42
13 Hak-hak Kepaniteraan - Rp 170.000
14 Pengembalian Sisa Panjar kedua
pihak berperkara - Rp 13.710.000
S A L D O - Rp 627.020.500
J U M L A H Rp 684.509.500 Rp 684.509.500
Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan menyelesaikan
perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan memberikan surat keterangan
dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan permohonan yang diterimanya. Salah satu Jenis
permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah
Permohonan Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil, Permohonan
Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa Pidana dan
Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Cibinong
Tabel. 20
Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum
Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014
No. Jenis Permohonan
yang diterima Jumlah Permohonan yang
diterima
1. Legalisasi Badan Hukum
- Legalisasi CV Baru 1.011 Berkas
- Legalisasi PD 6 Berkas
- Legalisasi LSM 14 Berkas
- Pembubaran CV 10 Berkas
- Perubahan CV 170 Berkas
Total 1.211 Berkas
2. Surat Ijin Kuasa Insidentil 15 Surat
3. Surat Keterangan tidak pernah
dipidana dan tidak berperkara
675 Surat
4. Surat Kuasa Pidana 527 Surat
5. Surat Kuasa Perdata 133 Surat
43
Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Hukum
adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah minutasi dan telah
diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun
2014, jumlah arsip berkas perkara yang diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut :
Tabel. 21 Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima
Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2014
No. Jenis Berkas Perkara Jumlah Permohonan yang
diterima
1. Berkas Perkara Pidana 469 Berkas
2. Berkas Perkara Perdata Gugatan 196 Berkas
3. Berkas Perkara Permohonan 205 Berkas
Jumlah Arsip Baru yang diterima 1.211 Berkas
Dari data tabel 17 diatas, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas perkara di
Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 1.211 berkas perkara
setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat ini sudah tidak dapat
menampung lagi berkas yang diterima, sehingga diperlukan penambahan ruangan dan rak
baru baik untuk arsip berkas perkara pidana maupun perdata.
Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong harus menindaklanjuti semua Pengaduan
atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Berikut data Pengaduan yang diterima
Pengadilan Negeri Cibinong selam tahun 2014
Tabel 22
Data Pengaduan yang Diterima selama Tahun 2014
No Tanggal Pengaduan
Pelapor Ditujukan Kepada
Perihal Tindak Lanjut
1. 24 Februari 2014
Penggugat dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn
Ketua MARI (ditembuskan kepada KPN Cibinong)
Proses acara persidangan
Dicatat dibuku Register
2. 24 Maret 2014
Penggugat dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn
KPN Cibinong Agar Proses beracara bisa dipercepat cukup 2x persidangan
Klarifikasi dan memberikan penjelasan tentang tahapan/ Proses beracara.
3. 14 April Penggugat KPN Cibinong Proses beracara Klarifikasi dan
44
2014 dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn
yang terlalu lama memberikan opsi damai (Mediasi), dan mediasi tercapai.
4. 9 Juni 2014 Penggugat dalam Perkara No.91/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn
KPN Cibinong keberatan dengan biaya SKUM dan Biaya Banding
Membentuk Tim penanganan pengaduan untuk mempelajari pengaduan serta memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pelapor
5. 17 Agustus 2014
masyarakat Desa Cipinang
Bupati Bogor (ditembuskan kepada KPN Cibinog)
Laporan adanya galian tanah lempung secara ilegal
Dicatat pada buku register pengaduan
C. Pengelola Sarana dan Prasarana
1. Sarana Prasarana Gedung
Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Komplek Pemda
Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 05 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 diatas tanah
seluas. 7.315 M2. Gedung terdiri dari 2 lantai dengan luas keseluruhan mencapai 3.477
M2.
Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah :
a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi
anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang kaukus, 1 ruang
tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor kas BRI,
1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum.
b. Ruang kerja, terdiri dari :
- Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil
Sekretaris, Jurusita, Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian serta
Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum
- 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim.
- 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa
Berikut Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong berikut sarana
prasarana / Fasilitas yang ada
Gambar. 11 Gedung Pengadilan Negeri Cibinong
45
Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong
Tampak Samping Halaman Dalam
Gambar 12 Ruang Kerja Pimpinan
46
Ruang Kerja Ketua
Tampak Samping Ruang Kerja Panitera/Sekretaris
47
Gambar 13 Ruang Sidang
R. Sidang Utama “Kusumah Atmadja” R. Sidang II “Prof. Asikin”
R. Sidang III “Mudjono” R. Sidang Ramah Anak
48
Gambar 14
Sarana Prasarana Persidangan Pidana Anak
R. Sidang Ramah Anak
R. Teleconference Korban / Saksi Anak R. Tunggu Ramah Anak
Ruang Diversi
Gambar 15 Ruang Mediasi Perdata dan R. Kaukus
49
R. Mediasi Perdata R. Kaukus
Gambar 16
Ruang Arsip Perkara
Arsip Perkara Pidana Arsip Perkara Perdata
Gambar 17 R. Perpustakaan dan Posbakum
Gambar 18
Mesjid Al Jimahelah, Poliklinik dan Kantor Kas Bank BRI PN Cibinong
50
51
Saat ini, kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong perlu dilakukan rehab
gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya :
- Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada
sudah banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak
dan hitam. Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor
Pengadilan Negeri Cibinong belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri.
- Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan
oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang
dibandingkan sisi kirinya.
- Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang
Sidang Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan
karena tidak adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik
tidak mendukung wibawa persidangan. Sedangkan untuk fasilitas
persidangan ramah anak, kondisi ruangan yang ada masih kecil serta
meubelair yang ada kurang mendukung rasa aman dan nyaman anak.
- Ruang kerja hakim dan Pejabat Struktural kurang memadai. Dimana ruang
hakim hakim yang ada terlalu kecil serta tidak ada ruang ganti pakaian dan
kamar kecil.
- Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata.
2. Tanah Gedung Kantor dan Tanah Rumah Dinas
Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 4 tanah yang telah masuk kedalam aplikasi
SIMAK BMN dan telah terdaftar sebagai asset Pengadilan Negeri Cibinong.
Tabel. 23 Data Tanah Pengadilan Negeri Cibinong
Tahun 2014
No Keterangan
Tanah
Luas Nilai Perolehan
/ Taksiran (Rp)
Alamat Bukti Kepemilikan
1 Tanah Gedung
Kantor
5.315 m2 531.500.000 Jl. Tegar Beriman No.05,
Kel. Pakansari, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor
Sertifikat Hak Pakai No. 42
An. Pemerintah RI Cq.
Mahkamah Agung RI
tanggal 11/09/2009
2 Tanah Rumah
Dinas
995 M2 308.450.000 JL. Kesadaran
Rt.02/Rw.05, Kel.
Pakansari, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor
Sertifikat Hak Pakai No. 2
(a.n Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
tanggal 25/10/1997)
3 Tanah Rumah
Dinas
2.393 m2 1.914.400.000,- JL. Sirojul Munir/Kp.
Cikempong
Rt.002/Rw.09, Kel.
Pakansari, Kec.
Sertifikat Hak Pakai No.
6298 (a.n Pemerintah
Republik Indonesia c.q.
Mahkamah Agung
Republik Indonesia,
52
Tabel. 24
Data Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong
No Type Rumah
Dinas
Luas
Tanah
Luas
Bangunan Alamat
Keterangan
Penghuni
1 Rumah dinas
Golongan I Type
C permanen
200 M2 70 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,
Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor
Erent Janes Ulaen.,SH,
Jabatan Hakim
2 Rumah dinas
Golongan I Type
C permanen
200 M2 70 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,
Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor
Tantowi Rais, Staf
Kepaniteraan Hukum
3 Rumah dinas
Golongan I Type
C permanen
200 M2 70 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,
Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor
Endri Novian, SE
Jabatan Wakil
Sekretaris
4 Rumah dinas
Golongan I Type
C permanen
200 M2 50 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,
Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor
Dameria Silalahi, SH.,
Jabatan Kasubag
Kepegawaian
5 Rumah dinas
Golongan I Type
C permanen
195 M2 50 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,
Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor
Jumiati, SH, Staf
Kepaniteraan Perdata
Tabel. 25 Data Kendaraan Roda 4
Pengadilan Negeri Cibinong
No Merk/Type Kendaraan Tahun
Pembuatan Nomer Polisi Nilai Perolehan Keterangan
1 Mobil Toyota Kijang
Innova Tahun 2008
2008 F 1342 F Rp.160.868.328,-
2 Mobil Toyota Kijang KF
83 LSX Tahun 2003
2003 F 1158 F Rp.118.726.000,-
3 Mobil Toyota Kijang KF
83 LGX Tahun 2004
2004 F 3 F Rp.110.210.000,-
4 Mobil Sedan Proton
Tahun 2010
2010 B 1411 PQA Rp.152.274.000,- Transfer Masuk
Dari MA-RI
5 Mobil Toyota Avanza
Tahun 2011
2011 F 1533 F Rp.168.500.00,-
Tabel. 26
Cibinong, Kab. Bogor tanggal 09/6/2014)
4 Tanah Kantor
PN. Cibinong
Hibah dari
Pemkab. Bogor
2.000 m2 2.843.910.000,- Jl. Tegar Beriman No.05,
Kel. Pakansari, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor
Sertifikat Hak Pakai No. 48
An. Pemerintah RI Cq.
Mahkamah Agung RI
tanggal 27/09/2013
53
Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong
No Merk/Type
Kendaraan
Tahun
Pembuatan
Nomer
Polisi Nilai Perolehan Keterangan
1 Honda Supra X PGM
125 CW
2011 F 3088 G Rp. 14.465.000,- Digunakan oleh
Riyanto, SH., staf di
Bagian Kepegawaian
2 Honda Supra X 125
CW
2008 F 4698 F Rp. 17.500.000,- Digunakan oleh
Dimas Lingga W., SH,
SH., staf di Bagian
Keuangan
3 Honda Supra X 125
CW
2008 F 4697 F Rp. 17.500.000,- Digunakan oleh
Suryo Wiji Utomo.,
SH, Kasubag Umum
4 Honda Supra X 125 /D 2007 F 4474 F Rp. 17.500.000,- Digunakan oleh
Temu Wantoro Staf
Kepaniteraan
Perdata
5 Honda Supra 125 2005 F 4287 F Rp. 14.645.000,- Digunakan oleh
Jumali,SH Panmud
Hukum
6 Honda Mega Pro GLP
III
2006 F 4695 F Rp. 16.550.000,- Digunakan oleh
Sudianto,SH.,MH
Panmud Pidana
7 Honda Mega Pro GLP
III
2006 F 4696 F Rp. 16.550.000,- Digunakan oleh
Ujang Rossidi
Tabel. 27 Data Transfer Masuk BMN Tahun 2014
No. Nama Barang Jumlah Nilai
(Rp)
1. Sedan Proton 1 Unit 152.274.000,-
2. Meja kerja kayu 17 Unit 12.843.900,-
3. Meja computer 1 Unit 858.000,-
4. Meja rapat 1 Unit 557.889,-
5. Kursi istirahat 1 Unit 2.567.000,-
6. Sice 1 Unit 5.517.564,-
7. Lemari besi 7 Unit 5.348.000,-
8. Printer 1 Unit 745.000,-
9. P.C Unit 4 Unit 20.890.000,-
54
a. Semua Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Cibinong telah diusulkan
Penetapan Status Penggunanya, dan telah keluar surat penetapan status
penggunaan terhadap Meubelair dan Peralatan kantor Pengadilan Negeri
Cibinong. Untuk BMN berupa Tanah, Gedung Bangunan serta Kendaraan dinas
surat keputusan penetapan status pengguna belum keluar.
b. Telah diusulkan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa ruangan
untuk kantor kas BRI senilai Rp. 14.000.000,- /tahun dan telah disetorkan ke
Kas Negara.
c. Telah diusulkan penghapusan untuk BMN yang telah rusak/usang sejumlah
140 Unit dengan nilai limit sebesar Rp. 2.312.500,- ijin penghapusannya belum
keluar.
D. Pengelolaan Keuangan
Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP.
DIPA.005.01.2.613519/2014 dengan Pagu sebesar Rp. 8.016.458.000,- dan DIPA 03
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA :
SP.DIPA.005.03.2.613520/2014 dengan PAGU sebesar RP. 168.000.000,-
Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri
Cibinong Tahun Anggaran 2014.
Tabel. 28
PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrai
Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014
No Uraian MAK PAGU (Rp.)
Realisasi
Sisa Anggaran
Nilai (Rp)
% Nilai (Rp)
%
1. Belanja Pegawai
(MAK 51)
7.081.508.000,- 7.077.222.105 99,96 4.285.895,- 0,04
2. Belanja Barang
(MAK 52)
934.950.000,- 934.848.802,- 99,99 101.198,- 0,01
3 Belanja Modal
(MAK 53)
0 0 0 0 0
Total 8.016.458.000 8.012.070.907 99,96
4.387.093 0,04
Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa :
1. Total Pagu Anggaran yang diterima sebesar Rp. 8.016.458.000,-
2. Pagu Anggaran tersebut hanya terdiri dari 2 jenis belanja, yakni belanja pegawai
sebesar Rp. 7.081.508.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 934.950.000,- tanpa
terdapat anggaran untuk belanja modal.
55
3. Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan anggaran dengan persentase
yang sangat tinggi yakni sebesar 99,97% atau sebesar Rp. 8.012.070.907,- dan yang
tidak berhasil diserap sebesar Rp. 4.387.093,- atau sebesar 0,03%.
Tabel. 29
PAGU dan Realisasi DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014
No Uraian MAK PAGU (Rp.)
Realisasi
Sisa Anggaran
Nilai (Rp)
% Nilai (Rp)
%
1. Belanja Bahan (ATK/Fotocopy/Penggandaan)
9.000.000 9.000.000 100 % 0 0 %
2. Belanja Bahan (ATK/Fc./Penggandaan.Konsumsi Pengamanan Terdakwa / pengamanan Sidang
156.500.000 156.500.000 100 % 0 0 %
3. Belanja Perjalanan Biasa (Pemberitahuan/ Pengiriman Berkas/ Transport
1.500.000 1.500.000 100 % 0 0 %
4. Belanja Barang Non Operas.Lainnya (Berkas Kasasi/PK/Grasi)
1.000.000 600.000 60 % 400.000 40 %
Total 8.016.458.000 8.012.070.907 99,76 4.387.093 0,24 %
Untuk merealisasikan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Cibinong tersebut,
perlu dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, yang selanjutnya KPPN Bogor akan menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga anggaran dapat dicairkan. Selama tahun
2014 ini, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeluarkan 97 berkas SPM dan KPPN Bogor
telah menerbitkan 97 berkas SP2D.
Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil mengelola Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) TA 2014 dengan baik. PNBP yang dikelola berasal dari pemungutan hak-hak
kepaniteraan yang dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum serta PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara yang
dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI.
Penyetoran PNBP telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan telah
dibukukan dan dilaporkan secara berjenjang ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan
Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah pelaporan SAKPA 01 dan Ke Biro
56
Keuangan Mahkamah Agung RI. Berikut Tabel penerimaaan PNBP Pengadilan Negeri
Cibinong TA. 2014
Tabel. 30 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan
Disetor melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014
NO BULAN MAP 423411 MAP 423413
MAP
423415 MAP 423419 TOTAL
1 JANUARI 680.000 204.000 1.710.000 1.631.500 4.225.500
2 FEBRUARI 380.000 114.000 1.130.000 2.039.900 3.663.900
3 MARET 180.000 54.000 1.100.000 1.032.600 2.366.600
4 APRIL 420.000 126.000 1.380.000 1.459.700 3.385.700
5 MEI 550.000 165.000 1.700.000 1.504.700 3.919.700
6 JUNI 680.000 204.000 1.390.000 1.751.000 4.025.000
7 JULI 410.000 123.000 960.000 1.060.000 2.553.000
8 AGUSTUS 210.000 63.000 780.000 617.300 1.670.300
9 SEPTEMBER 620.000 186.000 1.590.000 1.403.000 3.799.000
10 OKTOBER 770.000 231.000 1.720.000 2.336.200 5.057.200
11 NOVEMBER 780.000 234.000 1.670.000 2.396.600 5.080.600
12 DESEMBER 570.000 171.000 1.530.000 1.846.800 4.117.800
Total 43.864.300
Total : Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah
Keterangan :
MAP 423411 : Pendapatan Legalisasi Tandatangan
MAP 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan
MAP 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara
MAP 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya
Tabel. 31 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan
Disetor melalui DIPA 01 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014
NO BULAN MAP 423141 MAP 423221 TOTAL
1 JANUARI 0 0 0
2 PEBRUARI 0 0 0
3 MARET 0 0 0
4 APRIL 0 0 0
5 MEI 13.000.000 0 13.000.000
6 JUNI 0 0 0
57
7 JULI 0 0 0
8 AGUSTUS 0 0 0
9 SEPTEMBER 14.000.000 0 14.000.000
10 OKTOBER 0 8.986 8.986
11 NOPEMBER 0 0 0
12 DESEMBER 0 105.776.494 105.776.494
4.298 4.298
JUMLAH
1 TAHUN 27.000.000 105.789.778 132.789.778
MAP 423141 : PENDAPATAN SEWA TANAH,GEDUNG DAN BANGUNAN
MAP 423221 : PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN(JASA GIRO)
Sisa uang persediaan per 24 Desember yang terdapat dalam Kas Bendahara
Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 35.068,- dan untuk Dipa 03
Rp. 400.000,- dan telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 24 Desember 2014 dengan
Nomor NTPN : 1114031007080712 (01) 0904091315010506 (03) sehingga Kas di
bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2014 sebesar nol “0” Rupiah.
Dalam Tahun Anggaran 2014, telah terjadi 4 kali Revisi DIPA, yakni :
1. Revisi Dipa 1 tanggal 22 mei 2014 Perjalanan dinas paket meeting luar kota ke
Perjalanan Dinas Biasa.
2. Revisi Dipa 2 tanggal 20 Agustus 2014 Pemotongan Pagu Uang Lembur sebesar
Rp. 27.629.000,-
3. Revisi Dipa ke 3 tanggal 30 Oktober 2014 Perubahan atau pergeseran rincian
anggaran dalam hal pagu tetap
4. Revisi Dipa Ke 4 Tambahan Anggaran Belanja Daya Listrik Sebesar Rp.
40.000.000,-
Bendahara Pengeluaran PN Cibinong telah melaksanakan pembukuan
perbendaharaannya dengan menggunakan aplikasi Silabi dan secara tepat waktu dari
bulan juni 2014 dan telah membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban
bendahara ke KPPN Bogor disetiap bulannya.
E. Dukungan Teknologi Informasi
1. Sumber Daya Manusia IT
Saat ini di Pengadilan Negeri Cibinong belum memiliki Pegawai Negeri Sipil sebagai
Fungsional IT dan sementara waktu Maintenance IT dilakukan oleh Tenaga Honorer dan
beberapa Pegawai Negeri Sipil yang sedikit mengerti tentang IT
2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)
Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong
untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
58
1. Jaringan
a. Modem ADSL : ADSL 2+ Router
b. Jumlah HUB/SWITCH : 4 Buah
c. Jumlah Wireless Router : 8 Buah (1 Rusak)
2. Server Aplikasi CTS/SIPP
a. Type Model : HP Proliant ML330 G6
b. Processor : Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz
c. Memory : 2 Gb
d. Harddisk : 250 Gb
e. Sistem Operasi : Windows Server 2008
3. Webhosting
a. Nama Webhosting : Jayahost
b. Bandwitch : Unlimited
c. Disk Space : Unlimited
59
3. Tentang Website www.pn-cibinong.go.id
a. Tampilan(Design) Website
Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan Negeri
Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang menarik menjadi
bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari penggunaan animasi
pada header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat
dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-berita dan konten yang
terkandung didalam website Pengadilan Negeri Cibinong dimana isi dari konten-
konten tersebut akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya.
Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki oleh
Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang menarik dan
animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri Cibinong tersebut memiliki
dampak negatif dimana masyarakat harus memiliki akses internet yang lebih cepat
dari sebelumnya. Selain itu, proses pengambilan data (loading) dari animasi
tersebut berjalan cukup berat ketika pertama kali diakses.
b. Fitur Website
Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website Pengadilan
Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-fitur yang disajikan,
dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri Cibinong untuk
saat ini, yaitu :
o Fitur Translate, Fitur ini bertujuan agar Warga Negara Asing yang ingin
mencari informasi Peradilan pada website Pengadilan Negeri Cibinong
dapat menterjemahkan (translate) sesuai dengan bahasa yang mereka
gunakan.
o Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk
memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri
Cibinong dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian Google
Maps.
o Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara
langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi masyarakat yang
mengalami kesulitan dalam mencari informasi.
o Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas
Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan
Negeri Cibinong.
o Fitur Jajak Pendapat (Pooling), Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan
masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan
di Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan pelayanan yang
diinginkan masyarakat.
60
o Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik
statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong.
o Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah
masyarakat yang mengunjungi dan melihat website Pengadilan Negeri
Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya.
o Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di beberapa
instansi dan media terkait.
o Gallery Foto, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa
dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong.
o Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat dalam
melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan Negeri
Cibinong.
o Fitur Live Traffic, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Lokasi Masyarakat
yang mengakses website Pengadilan Negeri Cibinong.
4. Direktori Putusan
Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung
RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan masyarakat dapat melihatnya
dengan mudah.
Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk dapat
menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan.
Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2014 ini telah berhasil menginputkan
putusan kedalam direktori putusan sejumlah 506 naskah putusan.
5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) secara
definisi dari USAID merupakan “ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis WEB yang
diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dalam Administrasi dan Penelusuran
(Tracking) terhadap Data Perkara”.
Pengguna dari SIPP/CTS di Pengadilan Tingkat Pertama terbagi menjadi 4 bagian,
yaitu : Operator, Pengguna Utama, Supervisi dan Administrator. Dimana
penjabaran mengenai tanggung jawab dan petugas dari masing-masing bagian
tersebut terdapat pada lampiran Penerapan Otorisasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara/Case Tracking System.
Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan Negeri
Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih baik, indikator
61
ini dapat dilihat dari prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara
pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang
diinputkan kedalam SIPP/CTS diatas 95%.
Dalam penerapan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga
masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat
tersebut diantaranya sebagai berikut :
o Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama (Panitera
Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk menginputkan data
kedalam SIPP/CTS terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan,
pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi, dan
tanggal minutasi
o Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum
mendukung akses dari penginputan SIPP/CTS.
o Kecepatan akses jaringan yang tidak dapat dibagi secara merata
F. Kebijakan Internal Tahun 2014
Tahun 2014 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat kebijakan internal
dengan menerbitkan Surat Keputusan dan Nota Dinas antara lain :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/
3008/KP.11.01/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk
adalah sebagai berikut :
Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case
Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan
Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 1 Tahun 2014
Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/
06/KPN. Cbi/HK.02/XII/2014tanggal 18 Desember 2014 tentang Penujukkan Tim
Pemeriksa Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Nota Dinas Nomor : 01/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang
Tertib Absensi dan Disiplin Kerja
4. Nota Dinas Nomor : 02/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang
Pembagian Waktu Sidang, Jadwal Hari Sidang dan Pemakaian Ruang Sidang.
62
G. Inovasi tahun 2014
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam
cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan
kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif antara lain :
1. Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di
“Front Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para
pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih
jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat
Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Front Desk,
yang selanjutnya oleh petugas Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya
akan dipanggil untuk bersidang.
Gambar.GGa
Gambar 19 Suasana Pelayanan Front Desk
63
2. Menata sarana prasarana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Cibinong
telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana untuk persidangan perkara anak
dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak tersebut pada tanggal 04 Agustus 2014. Sarana Prasara tersebut diantaranya
: Ruang Sidang Ramah Anak, Ruang Teleconference Korban Anak, Ruang Tunggu
Ramah Anak dan Ruang Diversi.
bar.Gambar 20
Sarana dan Prasarana serta Simulasi SPPA
Suasana Persidangan Anak Diversi
R. Kaukus Teleconference
3. Melakukan Rapat Koordinasi untuk persamaan persepsi antar aparat penegak
hukum se-Kabupaten Bogor terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
64
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli
2014 dan 23 Desember 2014 yang menghasilkan 25 kesepakatan bersama yang
ditandatangani oleh unsur pimpinan Penegak Hukum se-Kabupaten Bogor.
Gambar 21
Rapat Koordinasi APH Kab Bogor dalam Menyongsong Implementasi UU. SPPA Tanggal 16 Juli 2014
Gambar 22
Rakor APH Kab. Bogor dalam Implementasi UU SPPA Tanggal 23 Desember 2014
65
4. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling
Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak
Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo). Sidang Keliling Terpadu
One Day Service ini dilaksanakan di Kecamatan Cibinong pada tanggal 29
Desember 2014.
Gambar 23
Sidang Keliling Terpadu One Day Service 29 Desember 2014
66
Penyuluhan Hukum Pentingnya Identitas Hukum
Suasana Persidangan One Day Service
Penyerahan Penetapan Hakim Foto Bersama
5. Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara
pelanggaran lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti
persidangan serta untuk menghapus praktek percaloan.
Gambar 24
Sistem Nomor Antrian Sidang Pelanggaran Lintas
67
6. Melaksanakan Mediasi pada tahap Aanmaning/Tegoran Eksekusi, sehingga
penyelesaian sengketa tidak berlanjut sampai kepada tahap eksekusi pengosongan
yang berarti keadilan lebih dirasakan oleh keduabelah pihak dengan waktu yang
lebih cepat serta biaya ringan. Selama tahun 2014, Mediasi yang berhasil pada
tahap Aanmaning sebanyak 4 Perkara/
7. Menerima Studi Banding dan Kunjungan Kerja berkaitan dengan implementasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Gambar 25
Studi Banding Pengadilan Negeri lain Ke PN Cibinong
68
Pengadilan Negeri Bandung 01 September 2014
Pengadilan Negeri Banjarmasin 15 Desember 2014
Pengadilan Negeri Kendari 01 September 2014
Pengadilan Negeri Depok 03 November 2014
Pengadilan Negeri Bau Bau 25 Agustus 2014
Pengadilan Negeri Sleman 01 September 201
Gambar 26 Kunjungan Kerja / Study Banding dari Luar Mahkamah Agung ke PN Cibinong
Diklat BPSDM Kemenkumham RI 2014
Ketua Konsorsium Catatan Sipil dan Kependudukan 11 Juni 2014
69
Komisioner Komisi Yudisial RI 08 September 2014
Diklat Kementrian Keuangan RI 11 September 2014
Balai Pemasyarakatan Serang 16 Oktober 2014
Diklat Pengembangan SDM Kemenkumham 03 November 2014
Anggota Komisi III DPR RI 11 Desember 2014
Tim Review Independence AIPJ 2014
70
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
A. Pengawasan Internal
Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri
Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan
Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan
menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih
efektif dan terarah. Selama Tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah
menerbitkan 2 SK Hakim Pengawas Bidang karena adanya hakim yang mendapat
promosi dan mutasi serta adanya penambahan hakim baru.
Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:
Tabel 32 Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 SK KPN Nomor : W11.U20/2688.a/KP.01.10/IX/2014
NO HAKIM PENGAWAS BIDANG N A M A JABATAN
1 2 3 4
1. Koordinator dan Penanggung
Jawab Seluruh Bidang JONI, S.H., M.H.
Wakil Ketua PN
Cibinong
2. Kepaniteraan Perdata ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. Hakim
3. Kepaniteraan Perdata (Mediasi) ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. Hakim
4. Kepaniteraan Pidana ZAUFI AMRI, S.H. Hakim
5. Peradilan Pidana Anak R. AGUNG ARIBOWO, S.H. Hakim
6. Wasmat (Hakim Pengawas dan
Pengamat) DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H. Hakim
7. Kepaniteraan Hukum NUSI, S.H., M.H. Hakim
8. Kepaniteraan Hukum (Arsip) MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H. Hakim
9. Pelaporan, Pengaduan, dan
Pelayanan Publik EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H. Hakim
10. Sub Bagian Kepegawaian YULIANA, S.H. Hakim
11. Sub Bagian Keuangan ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. Hakim
12. Sub Bagian Umum LILIK SUGIHARTONO, S.H. Hakim
13. Bapor NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. Hakim
14. Humas / Website dan CTS Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim
15. Humas / Website dan CTS ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. Hakim
16. Kebersihan, Keindahan, dan
Kerapihan (K3) AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, S.H. Hakim
71
2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim
pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik
yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang
berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan
pegawai Pengadilan Negeri Cibinong
Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan CTS dan Direktori
putusan
3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti
serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang
dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya
serta mencari solusi pemecahannya.
4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah
sesuai SOP, seperti pengisian kolom-kolom di buku Register, pengecekan pengisian
data-data pada aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3.0. Apabila ditemukan
kekurangan/kekeliruan, dilakukan upaya perbaikan pada saat itu juga.
5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi
Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para
Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap
bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.
6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran,
serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.
7. Menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong.
Selama tahun 2014 Tim dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan 2 kali
pembinaan dan pengawasan rutin yakni pada tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 02
Desember 2014. Pembinaan dan Pengawasan dipimpin langsung oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera serta
beberapa orang Panitera Pengganti dan Staff. Pembinaan dan Pengawasan ini
dilakukan secara menyeluruh disemua bidang baik administrasi teknis yudisial
maupun administrasi umum.
Pada tanggal 07 Juli 2014 Pengadilan Negeri Cibinong mendapat kunjungan kerja
dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan sekaligus untuk mengadakan penilaian kinerja sehubungan dengan
diselenggarakannya lomba penilaian kinerja untuk Peradilan Umum se-Indonesia.
72
Gambar 27
Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 24 Juni 2014
Gambar 28
Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 02 Desember 2014
73
Gambar 29
Penilaian Kinerja oleh Dirjen Badilum 07 Juli 2014
B. Evaluasi
Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian,
masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping
tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya
jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong,
2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai
tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan
74
untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan
tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti.
3. Koneksi internet dan jaringan LAN sering mengalami gangguan
ketidakstabilan koneksi, sehingga pengisian CTS dan Upload Direktori
Putusan sering terganggu.
4. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk
menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan
ruang arsip baru yang lebih representatif.
5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan
Printer untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang.
Sehubungan dengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.
75
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
1. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,
Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi dan menjadi unggulan
yaitu:
- Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu
pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja
Pengaduan.
- Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu
dalam hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa
perbaikan akte kelahiran.
- Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.
- Pelaksanaan Sidang perkara pidana anak dengan menggunakan Ruang
Teleconference untuk pemeriksaan Terdakwa, Korban dan Saksi Anak.
- Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari :
Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case
Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan;
Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 1 Tahun 2014 ;
Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;
Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model;
2. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong
telah berhasil menyelesaikan 29.825 perkara pidana dari 29.974 perkara (99,9%), dan
Perkara Perdata sebanyak 421 dari 563 perkara (74,7%).
3. Dalam hal Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah menyiapkan sarana
prasarana terkait. Disamping itu, telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan
Aparat Penegak Hukum se Kabupaten Bogor untuk penyamaan persepsi mengenai
penerapan undang-undang tersebut sebanyak 2 kali. Hasil dari kedua rakor tersebut,
telah ditandatangani 25 point kesepakatan oleh masing-masing pimpinan Aparat
Penegak Hukum se Kabupaten Bogor.
4. Sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi Pilot
Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah berupaya untuk
meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dari 97 Perkara yang dilakukan
Mediasi, 18 perkara diantaranya telah berhasil damai.
5. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan serta
rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung seluruh berkas
yang ada. Ditahun 2014, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah
76
menerima 1.211 berkas baru yang membuat ruang arsip Pengadilan Negeri Cibinong
semakin penuh.
6. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,
Pengadilan Negeri Cibinong menghadapi beberapa kendala, diantaranya :
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama untuk SDM Teknis Non Yudisial,
dimana Pengadilan Negeri Cibinong hanya memiliki 11 Orang Jurusita Pengganti
dan 7 Orang Staff Administrasi. Kurangnya SDM ini terutama juga untuk SDM IT.
b. Bangunan Kantor yang belum sesuai dengan Prototype, Ruang sidang yang
kurang dan belum memenuhi standar, Kekurangan Ruang Kerja dan Ruang Arsip.
c. Kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong terutama untuk atap /
gentengnya sudah banyak mengalami kerusakan karena sudah usang. Selain itu,
diperlukan adanya beberapa penambahan ruang kerja dan ruang sidang. Ruang
sidang yang adapun kurang representatif serta beberapa ruang sidang tidak ada
jalur evakuasi hakimnya.
d. Kurangnya sarana prasarana penunjang Alat Pengolah Data dan peralatan
inventaris kantor lainnya, seperti Komputer, Laptop, Microtik, Monitor LCD untuk
media informasi.
e. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA.
f. Tidak adanya rumah dinas Pimpinan dan Hakim yang representatif. 5 unit rumah
dinas yang ada kondisinya tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan
anggaran DIPA 01 sebesar 99,96% yakni sebesar Rp. 8.012.070.907 dari Pagu sebesar Rp.
8.016.458.000,- Sedangkan untuk DIPA 03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar
99,76% yakni sebesar Rp. 167.600.000,- dari Rp. 168.000.000,- yang tersedia.
B. REKOMENDASI
1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 16 Orang dengan
rincian 2 Orang Hakim, 2 Orang Pengelola IT, 6 Orang Operator komputer IT, 2
orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 4 Orang
staff administrasi.
2. Perlu dilakukan Renovasi total / pembangunan gedung kantor baru karena gedung
kantor yang ada saat ini kurang representatif, sudah cukup tua dan belum sesuai
dengan Prototype yang ditentukan Mahkamah Agung RI. Pembangunan kembali
Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sangat dimungkinkan karena saat ini
Pengadilan Negeri Cibinong memiliki tanah gedung kantor yang cukup luas yakni
mencapai 7.315 M2 setelah diterimanya hibah tanah seluas 2.000 M2 dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Perlu diberikan anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling Terpadu “One Day
Service” sebagai cara meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak
mampu (Acces To Justice For The Poor).
4. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti Mikrotik,
Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, LCD Monitor, Komputer dan Laptop.
5. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.
77