Sejarah Studi Perencanaan Komunikasi By : Elok PerwirawatiStudi perencanaan komunikasi awalnya muncul pd tahun 1970-an dari konflik kepentingan antara negara-negara yg sdng berkembang dengan negara-negara maju yg memuncak.Ketika itu negara berkembang yg dimotori oleh perdana menteri Indira Gandhi mengeluhkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan arus informasi yg mengalir di dunia.Ketidakseimbangan ini terjadi salah satunya krna negara maju lebih memiliki kekuatan teknologi komunikasi yang canggih dibandingkan dengan negara berkembang.Ketidakseimbangan informasi ini didukung pula oleh hasil riset Dr.gebner ( Annenberg school of communication) terhadap isi enam puluh surat kabar yang terbit di sembilan negara, yakni tiga negara kapitalis ( AS, Inggris dan Jerman barat), tiga negara sosialis ( Rusia, hongaria, cekoslovakia), dan tiga negara sdng berkembang ( India, filipina dan ghana).Dari hasil analisis ke -60 surat kabar tersebut menunjukan bahwa surat-surat kabar yg terbit di negara kapitalis dan sosialis terlalu sedikit mengekspos berita tentang negara yg sdng berkembang, jika pun ada surat kabar tersebut cenderung memberitakan hal-hal yg negatif.

Para pekerja media di negara-negara maju cenderung melihat negara-negara yg sedng berkembang dari sisi negatif semata dan tidak memberi solusi untuk memotivasi dan mengajak mereka keluar dari kemisikinan dan keburukan itu. Mereka justru membuat stereotip bahwa mereka (ngra sdng brkembang) diidentikan dengan kemiskinan, buta huruf, kriminal, teroris, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan para kepala negaranya banyak yg berprilaku aneh, unik dan antik.Keluhan Indira Gandhi ini mendapat dukungan luas dari negara-negara yg sdng berkembang, yg merasa negaranya menjadi sasaran penjajahan terutama dibidang informasi, ekonomi dan ideologi. Dukungan ini kemudian dimanfaatkan oleh negara sdng berkmbng untuk menyerang negara maju melalui UNESCO (united nation education scientific cultural organization).

Menurut John C Merriel (mahaguru komunikasi) :Perbedaan cara penyampaian informasi ini bersumber pada perbedaan konsep kebebasan arus informasi yg digunakan oleh masing-masing negara. Dimana :Negara-negara maju (barat) menilai informasi boleh bebas masuk ke negara lain. Dengan demikian juga bebas memberitakan apa saja. Sementara negara yg sdng berkembang (timur) menganggap kebebasan arus informasi menuntut adanya keseimbangan termasuk isi informasinya juga harus memberitakan hal yang positif sesuai dgn tahap perkembangan negara tersebut.

Mengapa harus melalui UNESCO?Satu hal yg perlu dicatat bahwa sampai tahun 1969 belum banyak orang yg membicarakan tentang perencanaan komunikasi, kecuali para ahli dan konsultan yg bekerja di UNESCO.Dalam pertemuan pertama yg dilakukan di Montreal kanada tahun 1969, di agendakan tiga pembahasan utama, yakni:Masalah komunikasi yg erat hubungannya dengan kebebabasan arus informasi dan bahaya imperealisme budaya yg bs meracuni tatanan sosial negara yg sdng brkmbng.Karena memang dalam dekade 1970 an hingga 1980-an, produksi bahan komunikasi ( film, program tv, musik dan alat rekaman lainnya seperti buku, majalah, dan media lainnya) dari negara maju terutama AS dan eropa barat melimpah masuk ke negara yg sedang berkembang,Hal inilah yg dikhawatirkan akan merusak tatanan dan budaya komunikasi di negara tersebut.

Kemajuan teknologi komunikasi yang begitu cepat terutama dengan kehadiran teknologi satelit dikhawatirkan dapat merusak dan melanggar kedaulatan banyak negara.Dalam sidang umum PBB ke-16 tahun 1970, para pemimpin dunia khususnya negara berkembang meminta perlunya perhatian dunia untuk mengatasi ketidakseimbangn informasi melalui pertukaran berita internasional yg sehat sehingga menghormati kedaulatan masing-masing negara.

3.Pemanfaatan infrastruktur komunikasi untuk mendukung program pembangunan dalam meningkatkan standar hidup umat manusia.Resolusi dari sidang umum PBB tersebut adalah membentuk tim yang menyusun Tatanan Informasi Dunia Baru (New world Information order) yang akan ditangani langsung oleh UNESCO, sebagai badan resmi PBB yg mengurus urusan-urusan informasi, pendidikan dan kebudayaan.Pertemuan pertama yg dilakukan di Montreal, belum bisa meredakan masalah-masalah komunikasi yg muncul dan hal ini menggelisahkan sejumlah pakar dan para pemimpin negara berkembang.Hingga akhirnya dilakukan pertemuan lanjutan guna membicarakan pentingnya perencanaan komunikasi. Untuk itu secara berturut-turut dilakukan pertemuan di :PARIS (1972), membahas isu kunci yang erat hubungannya dengan kebijaksanaan dan perencanaan komunikasi serta pentingnya dilakukan riset dalam memformulasi sistem komunikasi masing2 negara.

PARIS (1974), membahas tentang aspek2 perencanaan dan manajemen terhadap proyek2 komunikasi yg akan dilaksanakan dan yg sedang berjalan di berbagai negara.KUALA LUMPUR (1974), membahas tentang pedoman2 dasar perencanaan komunikasi dan peranan tenaga perencana komunikasi, serta membahas tentang kemungkinan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang komunikasi untuk tingkat nasional, regional, dan internasional.

Selain 3 pertemuan diatas, dengan dukungan dana yg tersedia, UNESCO memutuskan melaksanakan tiga pertemua lanjutan yang kali ini melibatkan pemerintah antaranegara untuk membicarakan pengalaman masing2 negara dalam memformulasikan dan menyusun kebijakan dan perencanaan komunikasi, yakni :COSTA RICA (1976) untuk negara Amerika latin & Karibia.KUALA LUMPUR (1979) untuk negara Asia Pasifik.KAMERUN (1980) untuk negara Afrika.Selain pertemuan yang dilakukan oleh UNESCO, beberapa organisasi komunikasi regional juga aktif melakukan pertemuan dan mbahas masalah komunikasi diantaranya: AMIC ( The Asian Media Information and Communication centre), yg berkedudukan di singapura jg aktif melakukan seminar tentang perencanaan komunikasi. Seminar sejenis juga dilakukan di Dacca, bangladesh yg dihadiri 7 negara di kawasan Asia Selatan, Sementara di Indonesia seminar dilakukan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ( ISKI) di solo tahun 1984 yg dihadiri oleh pakar dan praktisi komunikasi dari jepang, thailand, filipina, australia dan singapura.dllDari pertemuan2 diatas, dpt disimpulkan bahwa dalam dekade 1970-1980 an perhatian para ahli untuk membicarakan tentang kebijakan dan perencanaan komunikasi sangat besar dan berlanjut hingga saat ini.Dan pada akhirnya, diputuskanlah agar setiap negara anggota UNESCO menyusun dan memantapkan kembali kebijaksanaan dalam hal perencanaan komunikasi untuk menangani pengelolaan infrastruktur, sumber daya, dan program2 komunikasi di negara masing-masing.

TERIMA KASIH