Sejarah Perkembangan Bank Negara Indonesia

Jauh sebelum Bank BNI didirikan, pada tahun 1827 oleh pemerintahan Belanda didirikan De Javasche Bank. Bank ini sebenarnya milik swasta, namun oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu ternyata diberi hak-hak istimewa yaitu untuk mencetak dan mengedarkan uang. Selama kependudukan pemerintahan militer Jepang hampir semua bank ditutup, kecuali Yokohama Specie Bank dan Algemene Volkcredit Bank yang namanya kemudian diganti menjadi Shomin Ginko. Khusus mengenai uang kertas yang beredar pada saat itu dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang.

Setelah negara RI diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 perlu disusul pembentukan aparatur yang mengaturnya. Salah satu yang perlu dibentuk yaitu sebuah bank milik sendiri, pendirian ini sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 dan aturan Peralihan pasal 4 UUD 1945 RI.

Persiapan pembentukan bank milik sendiri dimulai sejak September 1945 yang diprakarsai oleh R.M. Margono Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Atas dukungan dari wakil presiden Dr. Moh. Hatta, R.M. Margono Djojohadikusumo diberikan surat kuasa untuk mendirikan suatu bank yang berfungsi sebagai bank sikulasi. Surat kuasa tersebut ditandatangani oleh presiden Soekarno pada tanggal 16 September 1945.

Atas dasar surat kuasa yang diberikan kepada R.M. Margono Djojohadikusumo pada tanggal 05 Juli 1946 didirikanlah Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946, dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000,-. Sedangkan Undang-Undang No. 17 tahun 1946 tentang pengeluaran uang RI dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 tentang nilai tukar uang RI. Susunan kepengurusan Bank BNI pertama kali yaitu: 1. R.M. Margono Djojohadikusumo : Presiden Direktur

2. TRB. Sabaroedin : Direktur I

3. Mr. Soekasno : Direktur II

4. Mr. A. Karim : Direktur III

Masa Perjuangan (1946-1949)

Kantor cabang pertama kali didirikan yaitu di kota garut, Jawa Barat dengan pemimpin cabang pertama kali Bapak Mashudi (Mantan Ketua Kwarnas Pramuka). Daerah operasinya yaitu daerah Priangan sampai Banten. Peranan Bank Indonesia cabang Garut sangat membantu perjuangan bangsa Indonesia karena Bank BNI sebagai pengumpul danan untuk melawan Belanda. Pada tanggal 15 September 1948 didirikan kantor cabang kedua di Kota Kutaraja (Banda Aceh saat ini) di daerah Aceh. Peranan kantor Cabang Kutaraja tidak kalah penting dibandingkan dengan cabang Garut, karena pada saat Agresi I tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi II tangga 19 Desember 1948, dengan didudukinya pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, semua aktivitas negara dan operasi Bank BNI di seluruh daerah Indonesia ditutup, kecuali kantor cabang Kutaraja tetap masih melakukan kegiatan operasionalnya. Sehubungan dengan itu cabang Kutaraja ditugaskan untuk mencetak dan mengedarkan uang ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah Atjeh) kepada seluruh rakyat Indonesia di kawasan Sumatera.

Masa Konferensi Meja Bundar

Keadaan politis dan ekonomi yang kacau karena agresi militer Belanda mengakibatkan hampir semua kantor Bank BNI ditutup dan kekayaannya dirampas, sehingga Bank BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral yang wajar.

Pada saat menjelang Konferensi Meja Bundar sebagai kelanjutan dari Statement Roem Royen, diadakan Konferensi antar Indonesia. Kenferensi ini berlangsung antara delegasi RI dengan delegasi negara-negara bagian yang dibentuk dan diakui oleh pemerintahan Belanda. Pada konferensi ini dipersoalkan tentang Bank Sentral yang akan dibentuk dan status Bank BNI nantinya.

Antar delegasi RI dan delegasi negara-negara lain yang dibentuk Belanda timbul pertentangan mengenai soal Bank Sentral. RI menghendaki agar Bank BNI nantinya menjadi Bank Sentral, sedangkan delegasi Belanda menginginkan De Javache Bank berfungsi pula sebagai Bank Sentral.

Pada akhirnya konferensi ini tidak menghasilkan keputusan yang tegas mengenai kedudukan Bank BNI maupun Bank Sentral. Selanjutnya dalam KMB di Den Haag, kedudukan dan status Bank BNI sebagai Bank Sentral tidak pernah dibicarakan karena konferensi tersebut menetapkan De Javache Bank sebagai Bank Sentral di Indonesia.

Berkenaan dengan keputusan KMB tersebut dengan sendirinya Bank BNI berubah fungsi menjadi Bank Umum yang melakukan kegiatannya di bidang pembangunan ekonomi dan perdagangan.

Masa RIS (27 Desember 1949-16 Agustus1950) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KMB menetapkan De Javache Bank sebagai Bank Sentral dan dengan demikian Bank BNI berfungsi sebagai Bank Umum.

Namun setelah berdirinya RIS, timbul kembali pertentangan antara RIS dan RI mengenai tujuan dan kedudukan Bank BNI.

RI yang berkedudukan di Yogyakarta berpendirian bahwa Bank BNI semata-mata dimiliki oleh RI, sedangkan di lain pihak RIS berpendapat agar sebaiknya Bank BNI menjadi kepunyaan RIS dan lapangan usahanya meliputi seluruh Indonesia. Persengketaan inilah yang mengakibatkan kedudukan Bank BNI menjadi terkatung-katung.

Selain itu keadaan intern Bank BNI sendiri setelah pemulihan kedaulatan menjadi lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan pada waktu Agresi segala kekayaan Bank BNI dirampas oleh Belanda tanpa adanya ganti rugi.

Untuk memulihkan keadaan tersebut Bank BNI pada masa RIS memperoleh bantuan permodalan sebesar Rp. 17,5 juta. Bantuan ini berasal dari pemerintahan RI sebesar Rp. 7,5 juta dan selebihnya sebesar Rp. 10 juta berasal dari pemerintahan RIS. Bantuan yang sedikit ini hanya cukup untuk mengisi kas Bank BNI di beberapa cabang di Jawa dan Sumatera saja, sehingga tidak memungkinkan Bank BNI untuk melakukan aktivitasnya secara wajar.

Kepada pemerintah, Bank BNI menuntut ganti rugi yang dideritanya akibat Agresi Militer Belanda I dan II. Tuntutan ini ternyata tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah. Dan pada bulan Maret 1950 terjadi pengguntingan uang oleh pemerintah, namun pengaruh negarif dari kebijakan pemerintah pada Bank BNI hampir tidak ada karena praktis usaha Bank BNI pada waktu itu belum berjalan.

Masa Demokrasi Liberal dan Ekonomi Liberal (1950-1958)

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS menjadi negara kesatuan RI. Perubahan di bidang politik ini ternyata tidak secara langsung membawa perubahan penting bagi kehidupan maupun perkembangan Bank BNI. Hal ini terjadi karena bantuan modal dan

bantuan lain yang diharapkan untuk perkembangan Bank BNI tidak diperoleh dari pemerintah. Dalam usaha mengembangkan diri Bank BNI mengusahakan sendiri permodalannya serta ikut aktif dalam mendirikan perusahaan nasional yang baru. Untuk itu dalam tahun 1950-1951 Bank BNI mendirikan: 1. N.V. Maskapai Asuransi Indonesia

2. Perusahaan Dagang Ekspor/Impor N.V Putra

3. Industri Asembling Mobil N.V. Indonesia Service Company

4. Perusahaan dagang N.V. Central Trading Company yang kemudian berubah menjadi PT. Panca Niaga

5. Perusahaan Pelayaran Samudra N.V. Jakarta Lioyd

6. Bank Industri negara (BIN) yang menjadi Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO

Semua usaha Bank BNI ini dapat dikatakan bersifat pioneer atau pelopor dalam bidang perbankan dan berjasa dalam mengembangkan ekonomi nasional. Sejak tahun 1950 Bank BNI ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Devisa. Sebagai realisasi penunjukan tersebut maka ekspor-impor Bank BNI semula hanya dipusatkan di cabang Jakarta, semakin melebar dengan dibukanya cabang Pekan Baru sebagai cabang devisa pertama di luar pulau Jawa.

Dalam tahun 1952, Bank BNI ikut aktif dalam mengembangkan bursa efek yang baru dibuka pada tanggal 3 Juni 1952. Sehubungan dengan itu maka peranan bank BNI sebagai salah satu lembaga keuangan milik pemerintah semakin besar pula.

Masa Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin (1959-1965)

Organisasi Bank BNI dalam periode tahun 1960-1965 makin membengkak, karena disamping diadakan pembukaan cabang-cabang baru, juga diikuti oleh pertambahan jumlah karyawan. Sebagai contoh, jumlah cabang dalam negeri pada tahun 1960 hanya 29 kantor, pada akhir tahun 1965 berubah menjadi 274 kantor. Demikian pula jumlah karyawan yang pada tahun 1960 hanya berjumlah 1805 orang, pada akhir tahun 1965 menungkat menjadi 5897 orang.

Kemudian pada awal tahun 1960 dibuka kantor perwakilan Bank BNI di Tokyo dan pada bulan Maret 1963 dibuka cabang baru di Hongkong.

Dalam usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak mungkin dan sekaligus untuk lebih membankmindedkan masyarakat Indonesia Bank BNI telah menggunakan Bank Terapung (kantor bank di atas kapal motor) dan Bank keliling (kantor cabang di dalam mobil bis).

Pada tahun 1965, berdasarkan Penetapan Presiden No. 8, No. 13, dan No. 17/1965 jo.to Surat Keputusan Menteri Bank Sentral No. Kep/665/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 diadakan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (Bank BNI). Adapun yang diintegrasikan adalah: 1. Bank Indonesia menjadi Bank BNI Unit I

2. Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan menjadi Bank BNI Unit II

3. Bank Negara Indonesia menjadi Bank BNI Unit III

4. Bank Umum Negara menjadi Bank BNI Unit IV

5. Bank Tabungan Negara menjadi Bank BNI Unit V

Namun Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia tetap menggunakan nama sebelumnya.

Masa 1968-1992

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi dan moneter, maka konsepei pengintegrasian bank pemerintah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank BNI sebagai ciptaan Orde Lama dibubarkan. Berkenaan dengan kebijaksanaan tersebut maka cf. UU No. 17/1968 nama Bank BNI Unit III kembali kepada nama aslinya yaitu Bank BNI dengan ditambah angka 1946 dibelakangnya. Penambahan angka 1946 mempunyai maksud yaitu: 1. Untuk membedakannya dengan Bank BNI sebagai Bank Tunggal ciptaan Orde Lama.

2. Untuk menunjukkan berdirinya Bank BNI yang asli yaitu tahun 1946.

Tugas baru yang diberikan oleh UU No.17/1968 pada Bank BNI 1946 adalah melakukan usaha Bank Umum dengan mengutamakan sektor industri. Perubahan ekstern yang terjadi sejak tahun 1988-1992 yang merupakan hal yang tidak dapat diperkirakan dan dikendalikan terjadi secara terus menerus, antara lain: 1. Paket-paket kebijaksanaan deregulasi perbankan.

2. Kemajuan teknologi dan informasi.

3. UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

4. Perubahan struktur ekonomi pasar dan lain-lain.

Lebih-lebih setelah bentuk badan hukum Bank BNI 1946 disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) cf. PP No.19/1992 tanggal 29 April 1992. perubahan tersebut menuntut perubahan yang mendasar terhadap strategi perusahaan.

Masa 1992-1997 Berdasarkan peraturan pemerintahan RI No. 19 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 Bank BNI 1946 yang didirikan dengan UU No. 17 tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan (Persero).

Tujuan dari perubahan bentuk hukum ini antara lain: 1. Memberikan kesempatan bagi Bank BNI untuk beroperasi dan bersaing di pasar (sebagai bank yang komersil dan profeisonal), dengan tetap tidak melupakan misinya sebagai agen pembangunan.

2. Mengurangi proteksi-proteksi yang selama ini diterima Bank BNI karena statusnya sebagai bank milik negara, sehingga dapat lebih mandiri dalam menjalankan operasinya.

Masa Depan Bank BNI (1997-Sekarang)

Pada masa krisis Bank BNI terkena dampak, sehingga mengalami kerugian pada tahun 1999 akibat selisih kurs yang terjadi. Dalam rangka mengatasi kondisi ini, Bank BNI mengambil kebijakan yang ditawarkan kepada pegawai untuk mengambil program pensiun dini.

Setelah program tersebut terealisir, Bank BNI melakukan reorganisasi dengan merampingkan organisasinya. Untuk mengurangi timbulnya biaya tetap, Bank BNI mulai menerapkan status pegawai outsourcing.

Sebagai dampak positif kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Bank BNI pada saat krisis, maka pada tahun 2000 Bank BNI mulai menampakkan perolehan keuntungan sebesar ±Rp. 229,2 M. sehingga pada bulan Juli 2001 Bank BNI dapat memberikan 2x Corporate Reward bagi setiap pegawainya.

Sejarah Perkembangan Budaya Korporat Bank BNI

Sejak kelahirannya tanggal 5 Juli 1946 sampai dengan masa demokrasi Terpimpin, Bank BNI telah mengalami pasang surut usahanya. Selain itu peran dan tugas yang diembannya pun sering berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah dalam periode tertentu.

Selama perjuangan kemerdekaan, Bank BNI hanya satu kali menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral yaitu mencetak dan mengedarkan “Oeang Republik Indonesia” (ORI). Walaupun demikian, Bank BNI cabang Kutaraja dan cabang Bukit Tinggi pernah pula berperan sebagai Bank Sentral.

Dalam tahun 1965 berdasarkan Penetapan Presiden diadakan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank BNI. Dalam tahun 1988, Bank BNI melaksanakan Budaya Korporat yang berpedoman pada ‘Lima Pilar Budaya Korporat’ dan adanya perubahan logo, lambang ‘bahtera layar’ dan ‘BNI 1946’ baik warna, bentuk, maupun kata-katanya menjadi ‘Bank BNI’ di tengah-tengahnya ada gambar perahu. Adapun rumusan Budaya Korporat Bank BNI di tahun 1994 terdiri atas: 1. Status dan misi perusahaan,

2. Cara menjalankan usaha (hubungan kemitraan dengan nasabah dan mitra usaha),

3. Pengakuan dan tanggung jawab Bank BNI terhadap karyawannya.

Rumusan tersebut saling berhubungan, saling mengisi, dan saling melengkapi yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Swadharma Bakti Negara dari Bank BNI.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama penggilan yang lebih mudah diingat- ‘ Bank BNI’ ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Kemampuan Bank BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen Bank BNI terhadap perbaikan kwalitas kinerja secara terus- menerus.

Adapun logo dari Bank BNI berdasarkan perubahan di tiap periode dapat dilihat di bawah ini: 1. Mulai Bank BNI berdiri pada tahun 1946, tahun1965, hingga tahun 1988 Bank BNI memiliki logo gambar gedung Bank BNI dengan semboyan “Terpercaya, Kokoh, dan Bersahabat”

2. Pada tahun 1988-2004 dengan logo “bahtera layar” dan “Bank BNI” di tengah-tengahnya. Bahtera layar ini berwarna merah dan biru berbentuk perahu layar. Warna merah menunjukkan rasa lebih berani dalam menghadapi persaingan di masa depan. Sedangkan warna biru menunjukkan rasa kenyamanan dan kepercayaan diri perusahaan. Penggunaan logo ini brtujuan agar lebih mudah untuk diingat dan logo ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan di tahun 1988

3. Pada tahun 2000 hingga sekarang Bank BNI memiliki logo berupa angka 46 dan BNI yang dipadu dengan warna turqoise dan jingga untuk menggambarkan masa depan yang lebih baik setelah mengarungi masa-masa sulit. Penggunaan logo ini bertujuan untuk meneguhkan kebaggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan, Bank BNI telah melakukan serangkaian langkah konsolidasi atau pembenahan diri di bidang: 1. Strategi Perusahaan

2. Organisasi

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

4. Teknologi dan Manajemen Informasi

5. Proses-Proses Kunci Usaha Bank

6. Budaya Korporat

Dalam hal pengembangan Budaya Korporat, Bank BNI telah memiliki budaya korporat yang mengandung sekumpulan asumsi, nilai, dan norma yang sebagian masih dapat mendukung strategi Bank BNI.

Asumsi-asumsi, nilai-nilai, norma-norma yang terdapat di dalam budaya korporat tersebut masih perlu dikembangkan lagi agar dapat membentuk kepribadian setiap karyawan yang mau dan mampu mengoperasionalkan strategi Bank BNI secara profesional dan penuh integritas. Berkenaan dengan hal itu, Bank BNI perlu memiliki budaya korporat yang dapat: 1. Menuntun dan membentuk sikap dan prilaku para karyawan Bank BNI agar mau dan mampu melaksanakan 12 jurus strategi perusahaan demi tercapainya misi Bank BNI.

2. membangkitkan komitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan pribadi.

3. memberikan identitas bagi para karyawan Bank BNI.

4. Menopang kesatuan organisasi dengan memberikan standar-standar yang memadai mengenai apa yang seharusnya dikatakan dan dikerjakan oleh para karyawan Bank BNI.

5. Memberikan identitas yang khusus bagi Bank BNI bila dibandingkan dengan bank-bank lain.

Struktur Organisasi Bank BNI

Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bank BNI maka disusun suatu struktur organisasi yang tujuannya akan memberikan gambaran secara komprehensif akan tugas dan wewenang dari masing-masing karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut sehingga dapat mencapai tingklat maksimalisasi dari tujuan mereka dalam bekerja. Adapaun struktur organisasi yang diterapkan oleh Bank BNI adalah bentuk struktur garis di mana masing-masing mereka melaksanakan tugas yang terkontrol dalam satu perintah yaitu Pemimpin Wilayah.

Pembagian Tugas

Dalam pembagian tugas yang diuraikan di bawah ini adalah berdasarkan kepad ketentuan yang berlaku pada Bank BNI yaitu adanya tugas dan wewenang yang mereka lakukan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan atau didelegasikan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengelolaan Pemasaran Bisnis

1.Memasarkan produk Bank BNI pada sektor prospektif secara optimal.

2. Membina hubungan, mencari peluang atau wallet sizing dan menganalisis tingkat resiko hubungan debitor atau calon debitor.

b. Pengelolaan Kredit Bermasalah 1. Melakukan analisa terhadap kredit golongan lancar yang akan diresturukturisasi atas permintaan pengelola analisa kredit.

2. Bekerjasama dengan pengelola analisa kredit dalam memecahkan permasalahan kredit wilayah.

c. Pengelolaan Kredit Macet

1. Mengelola penyelesaian kredit hapus buku dan proses penyelamatan kredit-kredit macet. 2. Melakukan penilaian aspek hukum dalam hubungan antara pihak bank dengan debitur untuk mengetahui apakah secara hukum kepentingan bank sudah terpenuhi. d. Bagian Administrasi Kredit

1. Memastikan bahwa pelaksanaan dokumentasi kredit untuk nasabah MM telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Membantu RM dalam mengelola dan menyelesaikan masalah operasional dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul berkaitan dengan KLBI, Kredit Program dan Jasa Propesi. e. Pengelolaan Analisa Kredit

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran adat yang diserahkan dari unit pemasaran.

Universitas Sumatera Utara

2. Menganalisa berbagai aspek penilaian kredit untuk menilai kelayakan usaha dan keuangan debitur, menghitung kebutuhan fasilitas kredit yang diatur oleh debitur atau calon debitur. f. Staff Pengembangan Ritel

1. Membantu pengembangan bisnis cabang dalam melakukan aktivitas bisnis ritel. 2. Mengelola koordinasi penanganan masalah operasional dan menyusun inisiatif strategis sehubungan dengan pengembangan bisnis ritel Bank BNI. g. Pola Sentra Pemrosesan Bisnis

1. Mengelola seluruh kegiatan yang dilakukan oleh SBC dan CLC dalam upaya meningkatkan usaha atau bisnis Bank BNI. 2. Melakukan sub koordinasi dengan KB dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam implementasi SBC dan CLC. h. Pengelola Supervisi Cabang

1. Menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh WPC dalam upaya meningkatkan usaha atau bisnis cabang. 2. Membantu WPC dalam memantau hasil kagiatan bisnis cabang. i. Kontrol Item

1. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di unit-unit Kantor Wilayah sudah sesuai kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Memantau tidak lanjut atas temuan hasil dari Kantor Wilayah.

j. Bagian umum

Mengelola masalah kepegawaian, logistik, administrasi umum Kantor Wilayah. k. Pengelolaan Jasa Keuangan

1. Memberikan jasa konsultasi dan jasa pelayanan dalam upaya peningkatan fee based become.

2. Mengkoordinasi dan mengelola hubungan jasa pelayanan yang terkait dengan instansi pemerintah, swasta serta mencari cara mengupayakan rencana yang optimal. l. Pengelolaan Logistik

1. Mengelola urusan logistik untuk kepentingan cabang. 2. Memproses usul pembelian/pengadaan gedung, tanah, dan bangunan cabang-cabang. m. Pengelolaan SDM

1. Mengelola dan mengkoordinasi program pelatihan dan pengembangan karyawan di wilayah dan cabang. 2. Mengkoordinasi dan mamantau pelaksanaan budaya kerja pengendalian mutu terpadu dan gugus kendali di wilayah dan cabang.

n. Pengelolaan Hukum Melakukan penyelidikan kasus-kasus kecurangan, penipuan atau penyimpangan lainnya yang menyangkut karyawan.

Strutur Organisasi Cabang Begitu pula halnya dengan kantor cabang bank BNI yang mempunyai fungsi sebagai “perpanjangan tangan” dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Perkembangan dan kemajuan Bank BNI ditentukan oleh kemauan tekad dari cabang-cabang Bank BNI dalam menjual produk dan memberikan pelayanan kepada para nasabah Bank BNI. Cabang ini memberikan pengaruh baik dan buruk bagi Bank BNI Wilayah.

Cabang mempunyai fungsi sebagai ujung tombek Bank BNI dalam memasarkan produk-produk yang ada, di samping mencari laba dari hasil operasinya. Adapun fungsi umum dari kantor cabang yaitu: 1. Melaksanakan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang tercapainya misi Bank BNI dengan menggali bisnis di daerah kerjanya.

2. Sebagai unit operasional dan ujung tombak Bank BNI dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah baik yang beskala Retail Midle maupun Wholesale.

3. Dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan sehingga secara umum dapat meningkatkan citra masayarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Bank BNI.

4. Memberikan kontribusi laba yang maksimal dalam menunjang pencapaian laba Bank BNI secara keseluruhan.

Bank BNI Cabang membawahi beberapa cabang pembantu seperti misalnya Bank BNI Cabang USU memimpin Bank BNI Capem Padang Bulan, dan Bank BNI Capem Sunggal. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terkontrol dalam satu perintah yang telah terstruktur, di masing-masing cabang dipimpin oleh Pemimpin Cabang. Begitu pula untuk bentuk struktur organisasi Cabang Bank BNI adalah struktur garis. Sedangkan untuk Bank BNI Cabang Pembantu biasanya memiliki struktur yang lebih kecil dari Bank BNI Wilayah dan Bank BNI Cabang. Pelayanan terhadap nasabah lebih kecil dan jumlah karyawan juga lebih sedikit. Dan struktur yang digunakan adalah sama yaitu struktur garis.