8

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Download PDF Report

Upload
others
View
5
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 2: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 3: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 4: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 5: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 6: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 7: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 8: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20171004074558...Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20171004074558...Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG …eodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/keuangan/SAB_Permenkeu-147... · beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG …eodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/keuangan/SAB_Permenkeu-147... · beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Documents

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/19f84fe260098b... · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/19f84fe260098b... · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Documents

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2018/12/PERGUB_NO._7_TAHUN_2017... · 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2018/12/PERGUB_NO._7_TAHUN_2017... · 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Documents

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …dishanpan.jatengprov.go.id/files/77451866PERMENTAN_LDPM_2016.pdf · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ... beberapa kali diubah terakhir

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …dishanpan.jatengprov.go.id/files/77451866PERMENTAN_LDPM_2016.pdf · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ... beberapa kali diubah terakhir

Documents

dpmptsp.temanggungkab.go.iddpmptsp.temanggungkab.go.id/cppid/files/33/siup.pdfPerdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

dpmptsp.temanggungkab.go.iddpmptsp.temanggungkab.go.id/cppid/files/33/siup.pdfPerdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Documents

GUBERNUR JAWA TIMUR - arsipjdih.jatimprov.go.idarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7782/Pergub_No._8_Tahun_2018_ttg... · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

GUBERNUR JAWA TIMUR - arsipjdih.jatimprov.go.idarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7782/Pergub_No._8_Tahun_2018_ttg... · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

Documents

BERITA DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__141... · 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

BERITA DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__141... · 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Documents

members.wto.org Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006, Peraturan

members.wto.org Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006, Peraturan

Documents

BATANlayanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/93175678607Perka_Etik_Final.pdfBATAN - 2 - Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

BATANlayanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/93175678607Perka_Etik_Final.pdfBATAN - 2 - Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Documents

hukum.bmkg.go.idhukum.bmkg.go.id/vifiles/BMKG_PEMKAB LAMPUNG BARAT... · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

hukum.bmkg.go.idhukum.bmkg.go.id/vifiles/BMKG_PEMKAB LAMPUNG BARAT... · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Documents

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN ... PEDOMAN PENILAIAN...Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN ... PEDOMAN PENILAIAN...Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Documents

i.A · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

i.A · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Documents

bbvetwates.ppid.pertanian.go.idbbvetwates.ppid.pertanian.go.id/doc/36/SK SPI 2020.pdf · Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir

bbvetwates.ppid.pertanian.go.idbbvetwates.ppid.pertanian.go.id/doc/36/SK SPI 2020.pdf · Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir

Documents

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M

Documents

jdih.belitungtimurkab.go.idjdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen... · 2020. 8. 7. · Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

jdih.belitungtimurkab.go.idjdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen... · 2020. 8. 7. · Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Documents

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … · 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … · 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

Documents

BUPATI PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN … fileKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

BUPATI PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN … fileKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Documents

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAjatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/yuqx...Kepegawaian Negara sebagaimana tiga kali diubah telah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAjatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/yuqx...Kepegawaian Negara sebagaimana tiga kali diubah telah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Documents

1 KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG PERATURAN … · Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

1 KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG PERATURAN … · Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Documents

BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN … · tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN … · tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

Documents

bcbogor.beacukai.go.id · fasilitas fiskal, skema persyaratan fasilitas kepabeanan, ... Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

bcbogor.beacukai.go.id · fasilitas fiskal, skema persyaratan fasilitas kepabeanan, ... Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Documents

SALINAN - pendidikan.kulonprogokab.go.id · Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

SALINAN - pendidikan.kulonprogokab.go.id · Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Documents

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA … · Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... Banyumas

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA … · Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... Banyumas

Documents

SALINAN - bpsdm.kemendagri.go.idbpsdm.kemendagri.go.id/download/get/6cd6d197b74f788d5dff962765c328c5... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ... adalah bagian wilayah

SALINAN - bpsdm.kemendagri.go.idbpsdm.kemendagri.go.id/download/get/6cd6d197b74f788d5dff962765c328c5... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ... adalah bagian wilayah

Documents

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN … · beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN … · beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Documents

sdppi.kominfo.go.id...Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun

sdppi.kominfo.go.id...Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun

Documents

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH ...jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/18pdbintan006.pdf · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH ...jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/18pdbintan006.pdf · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Documents

ppid.bengkaliskab.go.id€¦ · Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

ppid.bengkaliskab.go.id€¦ · Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Documents