Upload
lenguyet
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal. C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami dasar-dasar kebijakan kriminal.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan dasar-dasar kebijakan kriminal.
E. Materi Pembelajaran : Istilah kebijakan, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan kriminal, keterkaitan antara kebijakan publik
(public policy) dengan studi tentang kejahatan (study of crime), serta keterkaitan antara kebijakan publik (public policy), kebijakan kriminal dan sistem politik.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang dasar-dasar kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang dasar-dasar kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menitt)
Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-2.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-2.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
2
4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total
Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: P enagakan Hukum dalam
Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP.
195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kebijakan hukum pidana.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan kebijakan hukum pidana.
E. Materi Pembelajaran : Pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, masalah pembaharuan hukum pidana, pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana, serta upaya nonpenal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kebijakan hukum pidana.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kebijakan hukum pidana.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-3.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-3.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan. I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan
Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992. 2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan
S istem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP.
195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
4
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan (formulasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan
(formulasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
E. Materi Pembelajaran : Ide, prinsip, arah, tujuan, ruang lingkup, tahapan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta kelembagaan dalam pembentukan (formulasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pembentukan (formulasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pembentukan (formulasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-4.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-4.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, I
mplementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003. 8. Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus,
Caps Publishing, Yogyakarta, 2012.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
5
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP.
195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pemberlakuan kebijakan (implementasi) publik hingga kebijakan kriminal.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pemberlakuan
(implementasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
E. Materi Pembelajaran : Tahapan, pertimbangan, prinsip, tujuan dan akibat/kekuatan hukum serta faktor-faktor pendukung dan
penghambat serta kelembagaan dalam pemberlakuan (implementasi) kebijakan publik hingga kebijakan
kriminal.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pemberlakuan kebijakan (implementasi) publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pemberlakuan kebijakan (implementasi) publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-5.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-5.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
6
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum dalam
Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003. 8. Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus,
Caps Publishing, Yogyakarta, 2012.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses penggantian (evaluasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses penggantian (evaluasi)
kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
E. Materi Pembelajaran : Ide, pertimbangan, prinsip, arah, tujuan, ruang lingkup, tahapan, faktor-faktor pendukung dan penghambat
serta kelembagaan dalam penggantian (evaluasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan Dosen Kegiatan Media
7
Kegiatan Mahasiswa Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses penggantian (evaluasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses penggantian (evaluasi) kebijakan publik hingga kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-6.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-6.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam R angka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003. 8. Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus,
Caps Publishing, Yogyakarta, 2012.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal
8
sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami feminisme dalam kebijakan kriminal.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan feminisme dalam kebijakan
kriminal. E. Materi Pembelajaran : Latar belakang pemikiran dan perkembangan feminisme, relevansi dan urgensi feminisme terhadap kebijakan
kriminal, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan kriminal bermuatan feminisme.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang feminisme dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang feminisme dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-7.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-7.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminisme
terhadap KUHP, Eresco, Bandung, 2008.
9
8. Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami multikulturalisme dalam kebijakan kriminal. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan multikulturalisme dalam kebijakan kriminal. E. Materi Pembelajaran : Latar belakang pemikiran dan perkembangan multikulturalisme, relevansi dan urgensi multikulturalisme
Terhadap kebijakan kriminal, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan kriminal bermuatan
multikulturalisme.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang multikulturalisme dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang multikulturalisme dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
10
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-8.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-8.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Robert W. Hefner, (ed.), Politik Multikulturalisme, Menggugat
Realitas Kebangsaan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami aspek hak asasi manusia dalam kebijakan kriminal.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan aspek hak asasi manusia dalam kebijakan kriminal.
11
E. Materi Pembelajaran : Latar belakang pemikiran dan perkembangan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, relevansi dan
urgensi aspek hak asasi manusia terhadap kebijakan kriminal, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan
kriminal bermuatan hak-hak asasi anusia.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang aspek hak asasi manusia dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang aspek hak asasi manusia dalam kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.
Penutup(10 Menit)
Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk pertemuan ke-10 dan persiapan Ujian Tengah Semester untuk pertemuan ke-9
Mencatat pokok-pokok materi untuk pertemuan ke-10 dan point-point persiapan Ujian Tengah Semester pada pertemuan ke-9
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak
Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni,
Bandung, 2003. 8. Muladi, (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan
Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
12
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Tengah Semester secara benar.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.
E. Materi Pembelajaran : Ujian Tengah Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen
akademik.
F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Tengah Semester secara keilmuan hukum.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran:
No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelaja
ran
1.
Pendahuluan(5 Menit)
Membuat dan membagikan materi Ujian Tengah Semester, menjelaskan yang dianggap perlu.
Menerima dan mengecek kelengkapan materi Ujian Tengah Semester.
Materi ujian
(exam material)
2.Penyajian(85 Menit)
Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Tengah Semester oleh mahasiswa
Menyelesaikan Ujian Tengah Semester
Materi ujian
(exam material)
3.Penutup
(10 Menit)Menerima hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dari mahasiswa
Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester kepada dosen
Materi ujian
(exam material)
H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dan menetapkan Nilai Ujian Tengah Semester.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan
pertemuan ke-8.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
13
\
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami viktimologi dalam kaitan dengan kebijakan kriminal. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan viktimologi dalam kaitan dengan
kebijakan kriminal.
E. Materi Pembelajaran : Pengertian viktimologi dan perkembangannya, ruang lingkup viktimologi, korban dan kejahatan, kegunaan viktimologi, viktimologi dan kriminologi, relevansi dan urgensi viktimilogi terhadap kebijakan kriminal.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang viktimologi dalam kaitan dengan kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang viktimologi dalam kaitan dengan kebijakan kriminal.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3. Penutup (10 Menit)
Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa
Mencatat pokok-pokok materi
LCD (Hand-Out, Hard
14
membaca materi pertemuan ke-11.
pertemuan ke-11. Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-10.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kebijakan kriminal terkait perlindungan korban kejahatan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan kebijakan kriminal terkait perlindungan korban kejahatan.
E. Materi Pembelajaran : Pengaturan korban kejahatan dalam hukum nasional, model pengaturan korban kejahatan, prinsip-prinsip
15
dasar perlindungan korban kejahatan, bentuk-bentuk perlindungan korban k ejahatan, penyebab korban
kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai, serta penerapan perlindungan korban kejahatan di Indonesia. F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait perlindungan korban kejahatan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait perlindungan korban kejahatan.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-12.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008. 7. Dikdik M. Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata Kuliah
16
Nama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kebijakan kriminal terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan kebijakan kriminal terkait
tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
E. Materi Pembelajaran : Ide, pertimbangan, prinsip dan tujuan kebijakan kriminal terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan kriminal terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-13.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011.
17
5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2010. 6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib,
Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang, 2008. 7. Taufik Makarao, Suharsil dan Zakky A.S., Tindak Pidana
Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. 8. O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba dan
Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan peradilan, Alumni, Bandung, 2007.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi. E. Materi Pembelajaran : Ide, pertimbangan, prinsip dan tujuan kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi, serta formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana
dalam hukum administrasi,
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1. Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
18
memberikan pendapat.
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-14.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-13.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
19
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami perbandingan kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara- negara lain. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan persamaan dan perbedaan kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara-negara lain, dalam rangka mengembangkan kebijakan kriminal di Indonesia.
E. Materi Pembelajaran : Persamaan kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara-negara lain, perbedaan
kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara-negara lain, serta pengembangan kebijakan kriminal di Indonesia mengacu hasil perbandingan dengan kebijakan kriminal di negara-
negara lain. F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi tentang perbandingan kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara-negara lain.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian
(85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang perbandingan kebijakan kriminal di Indonesia dengan kebijakan kriminal di negara-negara lain.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.Penutup
(10 Menit)
Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-15.
Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-15.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan
lisan di akhir pertemuan.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
20
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kebijakan kriminal terkait upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan kebijakan kriminal terkait upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
E. Materi Pembelajaran : Pengertian dan perkembangan kejahatan transnasional, relevansi dan urgensi kebijakan kriminal terhadap
Upaya penanggulangan kejahatan transnasional, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan kriminal
terkait kejahatan transnasional.
F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran
1.
Pendahuluan
(5 Menit
Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
2.
Penyajian (85 Menit)
Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kebijakan kriminal terkait upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
3.
Penutup(10 Menit)
Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16
Mencatat point-point persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16
LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).
H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran
pertemuan ke-14 sampai dengan pertemuan ke-15.
I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
21
2. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. 3. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002. 4. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2011. 5. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penagakan Hukum
dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
6. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanassde, dan Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang,
2008.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Kebijakan KriminalKode/SKS : HPA 61506/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social defence policy), serta menjadi profesional hukum yang mampu merumuskan (formulasi), mengaplikasikan (implementasi) dan/atau mengevaluasi kebijakan kriminal yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal.
C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Akhir Semester secara benar.
D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.
E. Materi Pembelajaran : Ujian Akhir Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen
akademik.
F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Akhir Semester secara keilmuan hukum dan kenyataan hukum.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran :
No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa
Media Pembelajaran
1.Pendahuluan
Membuat dan membagikan materi Ujian Akhir Semester,
Menerima dan mengecek
Materi ujian (exam
22
(5 Menit) menjelaskan yang dianggap perlu.
kelengkapan materi Ujian Akhir Semester.
material)
2. Penyajian(85 Menit)
Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Akhir Semester oleh mahasiswa
Menyelesaikan Ujian Akhir Semester
Materi ujian (exam
material)
3.
Penutup(10 Menit)
Menerima hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dari mahasiswa
Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester kepada dosen
Materi ujian(exam
material)
H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dan menetapkan Nilai Ujian Akhir Semester. menetapkan
Nilai Akhir mata kuliah Kebijakan Kriminal I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk
materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-15.
Palembang, Agustus 2017Koordinator Dosen Pengampu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001