i

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT SITUS NIKAH SIRRI

SECARA ONLINE

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)

Oleh :

Nurfeby Yanti

NIM : 11140450000008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018 M/1439H

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 18 Januari 2018

Materai 6000

Nurfeby Yanti

v

ABSTRAK

NURFEBY YANTI 1114045000008, SANKSI PIDANA TERHADAP

PEMBUAT SITUS NIKAH SIRRI SECARA ONLINE Jurusan Hukum Pidana

Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 M/ 1439 H, 69 Halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimanakah sanksi

pidana bagi pembuat situs nikah sirri secara online serta bagaimana hukum Islam

memandang tentang perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian

kepustakaan (Library Research). Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini

adalah Deskriptif Analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer

dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah undang undang no.1 tahun 1974

dan undang undang Transaksi Elektronik dan sebagai data sekunder pada penilitian

ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini kemudian dari data-data yang diperoleh dirangkai dengan metode

deduktif.

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa nikah sirri online merupakan

perbuatan yang melawan hukum pidana seperti yang tertuang dalam undang-undang

nomor 1 tahun 1974 dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik pasal 45

ayat 1 memberikan sanksi berupa diancam pidana 6 tahun dan denda satu milyar.

Dalam hukum Islam karena nikah sirrionline karena wali nikah dan saksinya

asal-asalan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam syareat Islam maka nikah sirri

online tersebut tidak sah dan batal.

Senada dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada penegak hukum

seperti polisi, jaksa dan hakim bisa lebih melihat fenomenaini merupakan pelanggaran

teradap undang-undang sehingga perlu penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Nikah sirri online, sanksi pidana

Pembimbing : Dr. Burhanudin, S.H, M.H.

vi

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat

menyelesaikan studi pada tingkat Universitas. Shalawat beriring Salam penulis

curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita

dari zaman jahiliyyah hingga zaman keilmuan seperti sekarang ini. Tak lupa pula

kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengamalkan sunnahnya

hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT SITUS

NIKAH SIRRI SECARA ONLINE “merupakan karya tulis penutup di tingkatan

Strata 1 dari semua pembelajaran yang sudah penulis dapatkan di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selama 3,5 tahun ini. Semoga dengan lahirnya

karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis umumnya

bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Penghargaan dan Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan untuk

Ayahanda Sukanta dan Ibunda Saripah yang telah mencurahkan segalanya baik itu

yang bersifat dukungan moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu

memberikan Keberkahan, Kesehatan dan Kemulian di dunia maupun di akhirat atas

segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan Skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari akan

pentingnya keberadaan orang-orang di sekitar penulis baik itu yang memberi

dukungan secara keilmuan, pemikiran maupun materi serta dukungan lain baik secara

moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dukungan mereka sangatlah berarti karena dukungan mereka segala halangan dan

vii

hambatan yang ada dapat teratasi dengan mudah dan terarah. Untuk itu penulis

mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam kepada yang terhormat :

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. M. Nurul Irfan M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana

Islam dan Nur Rohim Yunus, LL.M, Selaku Sekertasris Prodi yang telah

membantu segala hal yang bekenaan dengan perkuliahan hingga

motivasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Dr. Burhanudin, S.H, M.H. Selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah

membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya bagi penulis

sehingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan

ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyambung ilmu baik

dalam dunia pekerjaan maupun akademik ditingkat lebih tinggi.

5. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas yang telah

memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan ini berupa buku

dan literature lainnya seingga penulis memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Untuk orang tua tercinta Dedy Ediwan Muis serta ibu tercinta yang selalu

memberikan motivasi pada saya Ibu Maesaroh, teteh, dan keponakan

penulis Maya Lestari, Muhammad Rizqi Ramadhan, Nurasyifa Lestari,

sepupu Desty Faoziah, Novia Amelia, Dede Mariah yang memberi bantuan

moril maupun materiil pada saya.

7. Untuk para sahabat penulis Syahra Husniyyah, Sita Sarah Aisyiyah, Dita

Pratiwi Utami, Reza Fajri Hidayat, Aliyya Maghfuroh, Rizky Suryana

Hidayat, Ahmad Murhadi, Hayyatun Thoyyibah, Salma al farisi, Annisa

Nur Aida, Ajelita Suherman, Amelia Khairani, Aya Chairunnisa, Melinda

yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kapanpun

dan dimanapun.

viii

8. Untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) 036 KISS terima kasih atas

pengalamannya, canda, tawa, suka dan dukanya semoga kita bisa bertemu

dilain waktu dan tetap support satu sama lain menjadi orang sukses dan

berguna.

9. Ucapan terkahir penulis tujukan kepada semua pihak terutama teman

seperjuangan konsentrasi Hukum Pidana Islam angkatan 2014 yang tidak

dapat saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih

penulis atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karena proses tidak akan mendustakan hasil, semuanya bergantung kepada

kekuasaan Allah SWT yang maha segalanya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat

bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amalan baik yang akan dicatat oleh

malaikat sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin.

Jakarta, 18 Januari 2018

Penulis

Nurfeby Yanti

ix

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Batasan Masalah ..................................................................................... 6

C. Rumusan Masalah ................................................................................... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 7

E. Studi Review Terdahulu ......................................................................... 7

F. Metode Penelitian ................................................................................... 10

G. Sistematika Penulisan ............................................................................. 12

BAB II PANDANGAN UMUM PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif .................................... 13

B. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam....................................... 21

C. Tujuan Pernikahan .................................................................................. 24

D. Dasar Hukum Pernikahan ....................................................................... 26

E. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam ........................... 30

BAB III NIKAH SIRRI ONLINE MENURUT HUKUM

PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Nikah Sirri ............................................................................ 36

x

B. Pernikahan Sirri Ditinjau Dalam Undang-Undang ................................ 39

C. Hukum nikah Sirri Online ...................................................................... 43

D. Pelaksanaan Nikah Sirri Yang Ditawarkan Melalui MediaOnline ........ 48

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE

A. Faktor-Faktor Melakukan Nikah Sirri.................................................... 51

B. Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri Online Serta

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri

Online .................................................................................................... 56

1. Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri Online ........ 56

2. Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Penyedia Jasa

NikahSirri Online ........................................................................ 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 63

B. Saran ...................................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur hukum tentang perkawinan dengan sedemikian rupa

Perkawinan dalam Islam mempunyai aturan tersendiri yakni ada rukun dan

syarat yang harus dipenuhi, agar perkawinan tersebut sah menurut

ketentuanhukum Islam. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi

sah atautidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan

adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang

merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.1 Jumhur ulama sepakat

bahwa rukun perkawinan yaitu: adanya calon suami dan istri yang akan

melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,

adanya dua orang saksi, dan shigat akad nikah.2 Dalam masalah syarat

pernikahan menurut Hanafi bahwa pernikahan memilki syarat dalam shigati,

kedua belah pihak yang melakukan akad dan para saksi. Menurut Syafi’i

mensyaratkan pernikahan beberapa syarat dalam shigat, dua mempelai dan

para saksi.3

Perundang-undangan di Indonesia aturan mengenai sahnya perkawinan

disebutkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.4 Hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan

atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi bagi orang Islam,

1Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107 2Slamet abiding dan aminudin, fiqih munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

63 3Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani,

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. IX: 91 4Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2

sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam.5Mengenai

rukun perkawinan, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan juga

rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

saksi, ijab qabul.6 Syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab tersendiri yakni bab dua

yang menyebutkan syarat-syarat perkawinan.7 Selain itu dijelaskan secara

detail aturan perkawinan menurut undang-undang yang menyatakan “Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.8 Kalimat dalam undang-undang perkawinan mengenai keharusan

mencatat perkawinan mungkin kurang tegas.

Kompilasi hukum Islam aturan pencatatan perkawinan kalimatnya lebih

dipertegas lagi yakni menyebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”9

Dengan kata lain, KHI mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan

maka tidak sah menurut perundang-undangan di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memahami definisi nikah

sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak sah menurut

hukum perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa nikah sirri adalah

pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA namun secara rukun dan syarat

pernikahan terpenuhi. Pernikahan sirri memang merupakan salah satu

masalah pernikahan. Disatu sisi jika secara agama syarat dan rukun terpenuhi

maka pernikahan itu bagaimanapun tetap sah. Disisi lain jika pernikahan itu

tidak dicatatkan maka akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan di

kemudian hari. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

5Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, h. 214. 6Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

7Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

9Pasal 6 ayat (2)

3

kelahiran kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.10

Pernikahan sirri memang banyak menimbulkan masalah. Selain masalah

tidak diakui secara undang-undang, masalah yang tidak kalah pentingnya yaitu

nikah sirri masih banyak diminati. Dikhawatirkan jika pelaku nikah sirri

memiliki motif tersendiri dalam melakukan pernikahan sirrinya.Nikah sirri

tidak ada pemeriksaan wali, saksi, status calon mempelai terlebih dahulu

seperti halnya yang dilakukan terhadap pernikahan yang dicatatkan.Hal

tersebut mempermudah bagi pelaku nikah sirri karena tanpa adanya

pemeriksaan yang ketat.

Maraknya pernikahan sirri yang terjadi serta peminatnya yang cukup

banyak memunculkan peluang bagi orang-orang untuk menawarkan jasa nikah

sirri. Perkembangan teknologi dimanfaatkan penyedia jasa nikah sirri tersebut

untuk menawarkan jasanya melalui media online.

Seringkali kita temui masyarakat melakukan penyalahgunaan teknologi

internet. Penyalahgunaan teknologi memberikan informasi dan dampak yang

negatif bagi penggunaanya. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan, yang

terjadi pada sebuah pernikahan salah satunya fenomena yang terjadi pada saat

ini adalah pernikahan sirri secara online. Dari sudut pandang hukum yang

berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Junto pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan

di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus

dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif

peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Kemudahan informasi dibidang internet, memudahkan oknum tertentu

yang memiliki kemampuan untuk memasukan situs dalam internet yang

sekarang kontroversi ditengah kalangan masyarakat. Situs nikah sirri online

10

Sayuti thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 157

4

sendiri ialah situs yang menawarkan kepada klien baik pria maupun wanita

yang ingin mencari pasangan dengan cara mudah dan penuh kepastian.

Situs ini sebagai ajang mencari jodoh, dimana wanita yang menjadi

objeknya dengan diiming-imingi bayaran yang mahal membuat banyak wanita

dibawah umur tergiur untuk mendaftar jadi mitra di situs nikahsirri online

tersebut. Situs tersebut menyediakan jasa wali nikah, saksi nikah, lelang

perawan dan menyediakan jodoh.

Bagi mereka yang ingin menjadi mitranya harus menjamin bahwa

mereka masih perawan dan mereka akan dilelang bagi siapa saja yang mau

menikahi mereka dengan syarat membeli koin mahar. Untuk memastikan

mitra dan kliennya benar-benar perawan dan perjaka, untuk perempuan

dimintai untuk melakukan tes keperawanan.

Untuk laki-laki dimintai untuk melakukan sumpah. Untuk mitra atau

klien yang beragama non muslim, jika ingin mengikuti lelang perawan nanti

nya harus pindah agama terlebih dahulu. Aris menambahkan sebutan mitra

yang disematkan bagi perawan atau perjaka yang berminat dalam kontes

lelang dan fotonya dipampang disitus tersebut. Sementara klien adalah pihak

yang berminat menggunakan jasa situsnya untuk mendapatkan perawan atau

perjaka disitusnya tersebut.11

Pertama kali membuka situs tersebut ada tampilan seorang perempuan

cantik dan tulisan "nikah sirri, merubah zinah menjadi ibadah". Bahkan sang

calon yang menghendaki menikah sirri bisa melihat dan mencari pasangannya

untuk dinikahi. Syaratnya bagi klien atau calon yang hendak menjadi member

situs nikahsirri.com minimal harus mempunyai satu koin mahar, nilai persatu

koin adalah Rp. 100.000. kalau hanya sebatas "melihat" daftar/database calon

mempelai di submenu login, maka client tidak ditarik biaya. Alias gratis," tulis

disitus tersebut.12

11

https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/09/25/5-fakta

-aris-wahyudi-pemilik-situs-nikahsirricom-tawarkan-lelang-perawan-hasilnya-ratusan-juta

diakses pada tanggal 5 November 2017 jam 12.02 WIB 12

http://m.tribunnews.com/nasional/2017/09/22/heboh-situs-nikahsirricom-tawarkan-

perenpuan-secara-online-untuk-dinikahi-siri diakses pada tanggal 2 November 2017 jam 09.25

WIB.

5

Permasalahan wali, penyedia jasa tersebut tidak mengharuskan wali dan

penyedia jasapun memiliki layanan wali nikah.Saksi yang diminta pun juga

asal menjadi saksi tanpa mempertimbangkan apakah saksitersebut memang

memenuhi syarat-syarat dan saksi itu sebelumnya tidak mengenal calon

pengantin yang akan menikah sirri. Dari kesekian banyak syarat-syarat dan

rukun-rukun untuk sahnya perkawinan, menurut hukum Islam wali nikah

adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut imam syafi’i

tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi

calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah

tersebut.

Praktik nikah sirri secara online berpotensi menjadi praktik prostitusi

terselubung dikarenakan nikah yang tidak dicatatkan dalam catatan negara,

berpotensi merugikan pasangan terutama seorang perempuan. Hal ini

berbanding terbalik dari tujuan perkawinan itu sendiri, tujuan utama

perkawinan ialah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia

di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat

perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk mendapat keturunan

guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta

menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada

diantara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan

kebersamaan.13

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai

keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan

akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

13

Sayyid Mujtaba Musavi Lari, Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral

Generasi Muda (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 15.

6

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".14

Berdasarkan problematika diatas, saya memandang adanya penyedia jasa

nikah sirri yang ditawarkan melalui media online merupakan suatu

permasalahan yang bisa mencederai aturan hukum di Indonesia dan suatu

pelecehan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, saya tertarik untuk

mengkaji lebih dalam mengenai nikah sirri yang ditawarkan melalui media

online. Penyedia jasa nikah sirri justru membuka peluang besar bagi orang

yang berniat menikah sirri. Padahal pemerintah berusaha untuk menekan

angka nikah sirri. Salah satunya dengan dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun

2014 yang menggratiskan biaya pernikahan jika dilakukan di KUA. Oleh

karena itu, berdasarkan yang saya paparkan diatas, maka saya tertarik

membuat skripsi dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP

PEMBUAT SITUS NIKAH SIRRI SECARA ONLINE”

B. Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini berkisar pada masalah pelaku yang

menyediakan jasa nikah sirri secara online di Indonesia dalam kajian hukum

positif dan hukum pdana Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian iniyang

dijadikanpokok masalah ialah bagaimanakah kajian hukum pidana Islam dan

dan hukum positif terhadap pelaku yang menyediakan jasa nikah sirri online?

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penelitian ini

dibatasi pada a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik.

14

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perpektif Perikatan Nikah (Jakarta:

Prestasi Pustaka, 2007), h. 40.

7

C. Rumusan Masalah

Persoalan mengenai nikah sirri ini amat luas, maka dalam penelitian ini

penulis merumuskan dan membatasi kepada beberapa permasalahan:

1. Apa yang menjadi faktor masyarakat melakukan nikah sirri?

2. Bagaimana kajian hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap

penyediaan jasa nikah sirri secara online di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dilakukan masyarakat untuk

melakukan nikah sirri.

2. Untuk mengetahui kajian hukum positif dan hukum pidana Islam

terhadap penyediaan jasa nikah sirri secara online di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi telaah ilmiah tentang

penyediaan jasa nikah siri secara online di Indonesia dalam kajian

hukum pidana Islam dan hukum positif dikalangan akademisi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian ilmiah untuk

kalangan akademisi hukum dalam mengimplementasikan teori-

teori hukum Islam kepada hukum konvensional dalam konteks

pemidanaan terhadap fenomena nikah siri online.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan

dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap permasalahan

yang berkaitan akan hal ini.

E. Studi Review Terdahulu

Sejumlah tinjauan tentang topik nikah sirri online telah dilakukan, baik

yang dikaji secara spesifik isu tersebut maupun yang menyinggung nya

secara umum.

Berikut pemaparan tinjauan umum atas penelitian tersebut.

No. Nama Judul Temuan

1. M. Mashud

Ali

Praktik

Perkawinan Siri

Skripsi ini

meneliti tentang

8

dan Akibat

Hukum Terhadap

Kedudukan Istri,

Anak, serta Harta

Kekayaannya

(Analisis

Perbandingan

Fikih dan Hukum

Positif pada tahun

2014

pandangan fikih

terhadap

perkawinan siri

serta akibat dari

perkawinan siri

terhadap

kedudukan istri,

anak dan harta

kekayaannya.

2. Achmad

Nurseha

Tinjauan Hukum

Islam Terhadap

Praktik Nikah

Dibawah Tangan

(Studi Kasus di

Kecamatan

Ngawen

Kabupaten

Blora). Pada

tahun 2015.

Skripsi ini

meneliti tentang

praktik nikah

dibawah tangan di

kecamatan

Ngawen, berisi

tentang faktor-

faktor yang

menyebabkan

pernikahan

dibawah tangan di

Kecamatan

Ngawen.

3. Fatah Zukhrufi Tinjauan Hukum

Islam Terhadap

Akad Nikah Via

Net Meeting

Teleconference

(Studi Atas

Pemikiran Hukum

Skripsi ini

meneliti tentang

pemikiran K.H.

M.A. Sahal

Mahfudh

mengenai hukum

akad nikah

9

Islam K.H. M.A.

Sahal Mahfudh).

Pada tahun 2012

melalui alat

telekomunikasi

net meeting

teleconference

serta membahas

tinjauan hukum

Islam terhadap

pemikiran K.H.

M.A. Sahal

Mahfudh tentang

hukum akad nikah

melalui media

teleconference.

4. Moh. Rizal

Tuna

Studi Analisis

Hukum Akad

Nikah Melalui

Telepon Dalam

Perspektif Hukum

Islam. Pada tahun

2015

Skripsi ini

meneliti tentang

hukum akad nikah

melalui telepon

dalam perspektif

hukum Islam dan

untuk mengetahui

faktor-faktor yang

melatar belakangi

akad nikah

melalui telepon.

Ke empat skripsi diatas, meskipun bertema serupa akan tetapi berbeda

secara prinsip dan pembahasan dengan skripsi yang akan penulis bahas.

Skripsi ini membahas tentang perkawinan sirri online dari segi hukum pidana

islam dan positif.

10

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif berupa kajian pustaka (library research) yaitu kajian yang

memakai bahan pustaka atau menggunakan bahan kepustakaan menjadi

sumber data. Diantaranya adalah: buku-buku, kitab-kitab, hasil penelitian-

penelitian, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek kajian

penelitian.15 Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan sebagai

pisau analisis yaitu pendekatan teoritis hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum penelitian termasuk dalam

kategori jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, telah

menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum pustaka. 16 Maka dalam penelitian ini

penulis mencoba menjelaskan serta mengidentifikasi tentang sanksi pidana

tentang pembuat situs nikah siri secara online (kajian hukum positif dan

hukum Islam).

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau library

research, yaitu penelitian yang mengacu pada sumber-sumber tertulis atau

mengacu pada literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk

meneliti, penulis menggunakan studi pustaka sebagi upaya untuk

menemukan korelasi atau relevansi teori hukum Islam dalam mengkaji isu

hukum terkait penelitian ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

15

G. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulan

(Jakarta: Grasindo, 2010), h. 46 16

Lihat Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2011), cet. 13, h. 12-14

11

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Transaksi Elektronik.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder pada penelitian ini menggunakan beberapa buku,

kitab, jurnal, majalah, surat kabar, artikel yang berkaitan dengan judul

penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian

ini.

Berkaitan dengan hal teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini, penulis akan menggunakan teknik studi dokumenter, yaitu dengan

mendokumentasikan sumber-sumber data, baik primer atau sekunder yang

terkait dengan objek penelitian.17

Bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini berupa kajian, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya

yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknik studi dokumenter dalam penelitian ini berupa

mengkaji bahan-bahan pustaka baik bahan pustaka primer maupun

sekunder yang terkait dengan penerapan hukum pidana di Indonesia.

Setelah itu penulis mencari gagasan-gagasan dari berbagai sumber tersebut

terkait objek penelitian dan kemudian akan dituangkan dan disusun kedalam

bentuk tulisan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data selesai kemudian penulis akan

menganalisanya dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan

menggambarkan, menganalisa serta memberikan interpretasi terhadap data

objek kajian penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan

metode content analysis, yakni, digunakan unutk menganalisa secara

ilmiah terkait inti pesan data dan bahan hukum, penulis menggunakan

pendekatan teoritis yakni pendekatan hukum Islam.

17

Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), ed.

IV, h. 68-69

12

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, secara umum

terbagi menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama yang berjudul Pendahuluan. Bab ini mencakup Latar

Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan pustaka dan Sistematika

Penulisan.

Bab Kedua yang berjudul Pandangan Umum Pernikahan. Bab ini

mencakup Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun

Pernikahan Menurut Hukum Islam serta Syarat dan Rukun Pernikahan

Menurut Undang-undang.

Bab ketiga yang berjudul Nikah Sirri Online Menurut Hukum

Perkawinan Di Indonesia. Bab ini mencakup Pengertian Nikah Sirri,

Pernikahan Sirri Ditinjau Dalam Undang-Undang, Hukum Nikah Sirri

Online, Pelaksanaan Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui media online.

Bab empat yang berjudul Analisa Pernikahan Sirri Secara Online. Bab

ini mencakup Analisis dari faktor-faktor masyarakat melakukan nikah sirri

dan analisis kajian hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap

penyediaan jasa nikah sirri secara online di Indonesia.

Bab kelima merupakan Bab Penutup yang mencakup kesimpulan dari

penelitian ini dan dalam bab ini juga akan berisi saran-saran terkait penelitian

ini.

13

BAB II

PANDANGAN UMUM PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif

Menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.18

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang

sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas

dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.19

Dalam Kamus Bahasa

Indonesia asal kata dari perkawinan adalah "kawin" yang menurut arti

bahasanya adalah membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan bersetubuh.20

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHP) juga menjelaskan perkawinan adalah pertalian yang sah antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat

berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam.

Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi

undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan

sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan

melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang

tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi

Hukum Islam secara jelas mengatur maslaah rukun perkawinan.21

Rukun dan

18

Pasal1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 19

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-

Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,……., h. 2 20

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-

3 edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456. 21

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial,…., h.

14.

14

syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan

sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu

yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang

berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam

hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan

syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.22

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

perkawinan mempunyai babnya tersendiri. Diatur didalamnya terrmasuk

syarat-syarat pernikahan:

1. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:23

a. Bukan mahram dari calon istri

b. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri

c. Orangnya tertentu/ jelas orangnya.

d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

a. Tidak ada halangan hukum:

1) Tidak bersuami

2) Bukan mahram

3) Tidak sedang dalam iddah

b. Merdeka atas kemauan sendiri.24

22

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. 2, h. 59. 23

Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277. 24

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia,……… h. 40.

15

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai

berikut:25

a. Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai

umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19

tahun dan calon istri sekurang-kurang nya 16 tahun. Bagi calon

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat

izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada

penolakan yang tegas.

c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah

menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai

dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak

disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan

itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang

menderita tunawicara atau tunarunggu persetujuan dapat

dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana

diatur dalam Bab VI.

25

Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

16

Adapun dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, persyaratan sebagai calon mempelai, yaitu:26

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah

seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini

cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu

menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka

tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1)

sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan

lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ketentuan-

ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang atau kedua orang

tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga

26

Pasal 8 s/d 8 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

17

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah

maupun keatas.

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan

antara seorang dengan saudara neneknya.

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri.

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenaan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih

dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku, dilarang kawin.27

2. Syarat wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang

yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap

dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas

nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu

kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak

sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau

atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah,

akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang

27

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia,……… h. 40-42.

18

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan

yang dilakukan oleh walinya.28

Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali ini

menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh

madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali diatur dalam

pasal 19, 20,21,22 dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:29

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan.

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali

nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang

lain sesuai erat tidaknya susunan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah,

kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka .

Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

ayah, saudara ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara

laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya

dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok

sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi

wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

28

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan,….., h. 69. 29

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan,….., h. 80-81

19

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni

sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Selanjutnya dalam Pasal 22 yaitu apabila wali nikah yang paling

berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau

oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu atauu

sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah

yang lain menurut derajat berikutnya.

Dalam Pasal 23 Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib

atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka

wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

pengadilan agama tentang wali itu.30

Adapun sederhananya syarat wali menurut Kompilasi Hukum

Islam yaitu:31

a. Laki-laki.

b. Baligh

c. Berakal.

d. Tidak dipaksa.

e. Adil

f. Tidak sedang ihram haji.

3. Syarat saksi

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan

yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut

jumhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam

30

Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. 31

Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

20

perkawinan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal-

pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:32

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad

nikah.

(2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang

laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan

tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad

nikah dilangsungkan.33

Syarat saksi yaitu sebagai berikut:34

a. Laki-laki

b. Baligh

c. Berakal

d. Dapat mendengar dan melihat

e. Tidak dipaksa

f. Tidak sedang melaksanakan ihram

g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam:35

a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad

nikah. setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah

seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.

c. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad

nikah akan dilangsungkan.

32

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan,….., h.84. 33

Pasal 24 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. 34

Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia,….., h. 278. 35

Pasal 24 s/d pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

21

4. Syarat ijab Kabul

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab

kabul) diatur dalam Pasal 27, 28, 29 adalah sebagai berikut:36

Ijab dan Kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus

jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan

sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali

nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak

mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dpat diwakilkan kepada

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa

yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah

itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita

atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah

tidak boleh dilangsungkan.

B. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang

bermakna al-wathi dan al-dammu wa al-jam'u, atau ibarat 'an al-wath' wa al-

'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.37

Perkawinan sering

diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah. Secara Bahasa kata nikah berarti

bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد).38

Menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya

menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.39

Menurut Imam

Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan

seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.40

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum

36

Pasal 27 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. 37

Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-

Fikr, 1989) h. 29. 38

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media,

2006, h. 36. 39

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1,

1996), h. 2. 40

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,………, h. 2.

22

semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah

dengannya.41

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan

lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang

dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin nikah adalah akad yang memberikan

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara

pria dan wanita mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi

pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi diatas

dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan, akad nikah

yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan

bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang

semula dilarang.42

Terdapat beberapa definisi pakar Indonesia tentang

pernikahan yaitu menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian

yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

lelaki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.43

Hazairin menyatakan

bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya

tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.44

Dalam

agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara

perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan suami istri

atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah,

sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisaa' [4] 1:

41

Abdurahman al-Jaziri, Al-Fiqh'ala Mazahibil Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr,

1409H/1989M, Jilid ke-IV, h. 1.

42

Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 246-

247. 43

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-

Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.

2. 44

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), h.

61.

23

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

silahturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi

kamu."

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat

kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya adalah ibadah45

kata mitsaaqan ghalidhan ini ditarik dari

firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah an-Nisaa' ayat 21 yang artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan

pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaaqan ghalidhan)".

Berdasarkan definisi diatas berarti yang dimaksud dengan pernikahan

adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali

dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh

dua orang saksi.46

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang

menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong

menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.47

Istilah

"nikah" atau "perkawinan" kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya

hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab,

sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah "perkawinan".48

45

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 46

Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 47

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 188. 48

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,……, h. 188.

24

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh

keturuan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

damai dan teratur. Adapula yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia,

juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan

keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan,

agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,

ketentraman keluarga serta masyarakat. 49

Filosof Islam Iman Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan

kepada lima hal, seperti berikut:50

1. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama

dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

4. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan

yang halal dan mempebesar rasa tanggung jawab.

Prinsip tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang

dijelaskan dalam penjelasan umum adalah tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu

saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

material.51

49

Masdar Helmy, Islam dan Keluarga Berencana, {Semarang: CV Thoha Saputra,

1969), Cet. 2, h. 12 50

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. 1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999),

Cet 2, H. 27. 51

Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?, (Bandung:

Kepustakaan Eja Insani, 2005), h. 33.

25

Tujuan dari pernikahan yang lainnya yaitu:52

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan

penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga

dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW umat Islam.

Firman Allah SWT:

Artinya:

"Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan

menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan

memberimu rezeki yang baik". (Q.S. An-Nahl: 72)

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah

mengerjakannya.

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suam dan isteri menimbulkan

rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa

kasih sayang antara sesame anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih

sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau

umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

Firman Allah SWT:

Artinya:

"Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa Ia

menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung

kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebenaran

dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rumm: 21)

52

Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1974), h. 20.

26

4. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-

orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat

setiap malam dan tidak kawin-kawin.

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas

ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: "dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa

dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik

materiil maupun spritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah

kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal,

karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal,

yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan

kekal itu haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 53

D. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan

perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual

dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh

kebijakan dan saling menyantuni.54

Nikah hukumnya dianjurkan, karena nikah

termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW55

. Sabda Nabi SAW:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! Barang siapa diantara

kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya

kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan

lebih memelihara farji, barang siapa yang belum kuat kawin

53

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang

Perkawinan No.1/1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 20. 54

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,……, h. 188. 55

Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, (Jogjakarta: Maktab al-Jihad,

2007), h. 2.

27

(sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu

dapat melemahkan syahwat." (HR. Bukhari dan Muslim).56

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan.

Karena dengan adanya sebuah pernikahan akan memelihara keturunan dan

melestarikan hidup manusia. Firman Allah SWT:

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul

sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan

keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

sesuatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap

masa ada Kitab (yang tertentu)."(QS. Ar-Ra'ad:38)

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut

sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah. Pendapat

ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW: "…tetapi aku shalat, tidur,

puasa, berbuka dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunahku, barang siapa

yang tidak menyukai sunnah-Ku, maka dia bukan umat-Ku." (Muttafaq'alaih).

Bahkan ada diantara pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hukum asal

melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri.57

Menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan

perkawinan adalah ibadah atau boleh. Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka

adalah:58

1. QS. An-Nisaa' [4] ayat 3:

56

Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subu al-Salam, Juz III, (Bandung:

Dahlan, t. th,), h. 109. 57

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 50. 58

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,……., h. 49.

28

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengaawininya),

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga,

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

2. QS. An-Nisaa' [4] 24:

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri

yang telah kamu nikmati (campuri) didiantara mereka, berikanlah

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesutau yang

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berdasarkan perubahan illatnya, maka hukum nikah dapat beralih

menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Berikut penjelasannya:59

a. Hukumnya beralih menjadi Sunnah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan

jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar

biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk

melakukan perkawinan. Hukum nikah sunnah untuk orang yang

bisa menahan biologis dan tidak khawatir tejerumus kedalam zina

jika ia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggung jawab

59

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,……., h. 49.

29

keluarga.60

Kalau dia kawin dia mendapatkan pahala dan kalau dia

tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak

mendapat pahala.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan

telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan

jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau

dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka

menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia

akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan mendapat

pahala, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah

mampu kawin, beristeri itu wajib hukumnya. Karena dengan

beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan

nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: "bagi orang yang telah mampu

kawin, sedangkan dia khawatir dirinya terjerumus kedalam dosa

sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang

rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka

tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan

dalam kasus seperti ini.61

c. Hukumnya beralih menjadi makruh

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya

telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi

belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan

membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka

makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak

berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Adapun kalau dia tidak

kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka

60

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 383-384. 61

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy-Sifa, t.th), h. 359-360.

30

dia akan mendapat pahala. Atau bagi orang mempunyai niat ingin

berbuat dzhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu

memberi nafkah, memberi kepuasan seks.62

d. Hukumnya beralih menjadi haram

Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang

wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya,

maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan

tersebut.63

Atau bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat

mendzahlimi istrinya.64

e. Hukumnya beralih menjadi mubah

Yaitu bagi orang yang tidak mempunyai syahwat atau

keinginan untuk menikah dan tidak punya niat untuk mendzhalimi

istrinya atau meninggalkan kewajiban sebagai suami setalah

menikah.65

E. Rukun dan Syarat pernikahan menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal

penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki

dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu

bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat ialah suatu

yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu

syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.66

Adapun syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang

merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.67

62

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid, As-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil Kuliah,

(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), h. 33. 63

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 36-37. 64

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.th), Cet 40, h.

382. 65

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid, As-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil

Kuliah,……,h. 33. 66

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,

(Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 30. 67

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2012), h. 107.

31

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku

antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang

menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang

dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang

lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat

perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. Syuruth al-in'iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu

akad perkawinan. Karena kelangsungkan perkawinan tergantung pada

akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia

berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal,

maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak

yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk

bertindak hukum.

2. Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan

dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi agar menimbulkan

akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap

perkawinan.

3. Syuruth al-nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu

perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya

perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi

menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungka

akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu

perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan

berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya

syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu

dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi

32

perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan

istrinya.68

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-

masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian

syarat-syarat dari rukun tersebut.69

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam.

b. Laki-laki.

c. Jelas orangnya.

d. Dapat memberikan persetujuan.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon istri, syarat-syaratnya:

a. Beragama, meskipun Yahudi ataupun Nasrani.

b. Perempuan.

c. Jelas orangnya.

d. Dapat dimintai persetujuannya.

Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: "Perempuan janda lebih

berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan

yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya."

(HR. Muslim)

Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: "Tidak ada urusan bagi

wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan

yang masih kecil harus dimintai izinnya." (HR. Abu Dawud dan

Nasa'i)

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki.

b. Dewasa.

c. Mempunyai hak perwalian.

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

6868

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,……, h. 60. 69

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h.71.

33

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. wali ditetapkan

sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.70

Hal ini sesuai dengan dengan beberapa Hadis Rasulullah SAW berikut:

1) Dari Abu Burdah bin Musa r.a., bahwa Rasulullah SAW

bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali". (HR. Ahmad

dan al-Khamsah)

2) Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan

perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya

sendiri."

Ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali, yaitu QS. Al-

Baqarah [2] ayat 232:

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka

kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di

antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan

kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan

hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,

sedang kamu tidak mengetahui."

4. Saksi nikah, dalam Al-Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi

nikah, tetapi didalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka

dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ,

disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini sangat penting untuk

kemashlahatan kedua belah pihak dan kepastian hukumbagi

70

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006,

h. 43.

34

masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak begitu saja

mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian tersebut.71

Syarat-syarat

saksi:

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Hadir dalam ijab qabul.

c. Dapat mengerti maksud akad.

d. Islam.

e. Dewasa.

5. Ijab qabul, sighat akad nikah terdiri dari "ijab" dan "qabul". Ijab

yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan

oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan

dengan dengan calon suaminya. Qabul yaitu pernyataan atau

jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon

istrinya.72

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh

akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang kuat yang disebut

dalam Al-Quran dengan ungkapan mitsaaqan gholidhan yang mana

perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang

ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad

perkawinan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. Ulama sepakat

menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan73

. Syarat-

syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahanan dari kedua

kata tersebut.

d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

71

Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia,………, h. 66 72

Muhammad Muqhniyah, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab

ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1978), h. 7. 73

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan,….., h. 62.

35

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram

haji atau umrah.

g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita

dan dua orang saksi.74

74

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia

(Jakarta: Kencana, 2004), h. 62-63.

36

BAB III

NIKAH SIRRI ONLINE MENURUT HUKUM PERKAWINAN

DI INDONESIA

A. Pengertian Nikah Sirri Online

Nikah sirri secara bahasa berarti menikah secara sembunyi-bunyi atau

secara rahasia. Kata sirri dalam bahasa Arab berasal dari kata sirrun yang

berarti rahasia.75

Melalui akar kata ini, nikah sirri berarti sebagai nikah yang

dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara

terang-terangan (jahri).76

Menurut terminologi fiqh Maliki nikah sirri adalah

nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar merahasiakan ini untuk

istrinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.77

Imam Malik telah mencatat, bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan

Umar Ibnu Khattab r.a.,:

"Bahwasanya Umar dihadapkan kepada seorang laki-laki yang menikah

tanpa ada saksi, kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu

Umar berkata: Inilah nikah sirri, aku tidak membolehkannya, sekiranya

aku datang pasti aku rajam" (H.R. Malik bin Anas).

Pengertian nikah sirri dalam persepsi Umar tersebut adalah apabila syarat

jumlah saksi belum terpenuhi, maka nikah semacam ini menurut Umar dapat

dipandang sebagai nikah sirri.78

Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan

bahwasanya nikah sirri itu berkaitan dengan kedudukan saksi dan syarat-syarat

saksi itu sendiri. Mengenai saksi diantara para Imam Madzhab (Abu Hanifah,

Syafi'I dan Malik) telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat dalam

pernikahan, bahkan Syafi'I berpendapat bahwa saksi sebagai rukun nikah.79

75

Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:

Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984), h. 667. 76

Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, cet 1, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.

22. 77

Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr,

1989), vol. VII, h. 71. 78

Mahful M. dan Herry Muhammad, Fenomena Nikah Sirri , (Jakarta: IKAPI, 1996),

Cet 1, h. 31. 79

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6, (Bandung: PT. Al-Ma'arif , 1990), Penerjemah

Mohammad Thalib, Cet. Ke-7, h. 185.

37

Maka dari itu dua orang saksi yang adil dan wali yang cakap, sesuai dengan

kriteria didalam hukum Islam.

Pengertian yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana yang ditulis

oleh Syaikh Mahmud Syaltut, bentuk nikah sirri, diantaranya:

a. Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa

pencatatan. Para ahli fikih bersepakat melarang nikah sirri semacam ini.

b. Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan

untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat

mengenai sahnya nikah sirri seperti ini, sebagian ulama Hanafiyyah dan

Syafi'iyah berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya

pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah sebab adanya

saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi (menjadi nikah

'alaniyah). Sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik dan ulama yang

sependapat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk

merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan

disyariatkannya, yaitu publikasi (I'lan) oleh karena itu maka pernikahan

tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah sirri

semacam ini ialah makruh.80

Apabila melihat rumusan dari para ahli di atas tentang nikah sirri,

tampaklah ada yang menganggap nikah sirri itu nikah yang tidak memenuhi

rukun dan syarat nikah, ada juga yang menganggap nikah sirri itu nikah tidak

tercatat atau di bawah tangan, meskipun memenuhi rukun dan syarat nikah.

Dengan demikian ada yang berpendapat, nikah sirri sama dengan nikah tidak

tercatat atau di bawah tangan.

Nikah sirri hanya diartikan sebagai nikah yang tidak memenuhi rukun dan

syarat nikah, maka hal tersebut merupakan pengertian nikah sirri dalam arti

sempit. Demikian pula, jika nikah sirri hanya diartikan sebagai nikah yang

memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak dicatat, maka yang demikian

juga merupakan pengertian nikah sirri dalam arti sempit. Nikah sirri dalam arti

80

Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar

al-Sadr, 1322 H), Juz III, h. 192-194.

38

luas mencangkup dua bentuk pernikahan : 1) nikah yang tidak memenuhi

rukun dan syarat nikah, atau juga 2) nikah yang sudah memenuhi rukun dan

syarat nikah namun belum/tidak dicatatkan di KUA (kantor urusan agama)

Kecamatan bagi yang beragama Islam. Dengan demikian nikah sirri lebih luas

pengertiannya dari pengertian nikah tidak tercatat.81

Terkait dengan kedudukan nikah sirri menurut hukum Islam, baik

dilakukan secara online maupun tidak, perkawinan di bawah tangan atau sirri

adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam fatwa Nomor 01 Tahun

2010 Tentang Nikah Siri, bahwa nikah sirri dalam pandangan syari'at ada dua

bentuk yaitu nikah sirri yang lengkap syarat dan rukun nikah secara

sempurna.82

Istilah online sendiri tidak ditemukan dalam kamus Besar Bahasa

Indonesia. Istilah online atau internet berasal dari Bahasa Inggris internet.

Secara etimologis internet berasal dari kata inter yang berarti dalam dan net

berarti jala, jarring-jaring, rajut rambut, jaringan dan keuntungan. Istilah

internet secara etimologi adalah kependekan dari International Network yang

mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara International.

Sedangkan secara terminologi, internet ialah suatu jaringan yang

menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang tersebar diseluruh dunia.

Jaringan tersebut terdiri atas jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan

besar.

Dengan demikian nikah sirri online ialah nikah sirri yang dilakukan oleh

sepasang suami istri yang dilakukan melalui media internet tanpa adanya wali

dan dirahasiakan agar tidak diketahui oleh keluarga perempuan.83

Oleh karena

itu, nikah sirri online menyediakan jasa wali nikah bagi perempuan, saksi dan

81

Kurnia Muhajarah, "Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di

Indonesia", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h. 249 82

M. Nazar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Terhadap

Tata Cara Pelaksanaannya)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry, 2016), H. 21. 83

M. Nazar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Terhadap

Tata Cara Pelaksanaannya)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry, 2016),H. 12.

39

penghulu bagi mereka yang ingin menyewa jasanya. Yang mana semua itu

tidak memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam.

B. Pernikahan Sirri Ditinjau Dalam Undang-Undang

Bagi orang yang beragama Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah

nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam dan keabsahan sebuah

perkawinan seperti yang disebutkan didalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun

1974 dan dicatat menurut ayat (2) pasal yang sama, yang menetapkan sebagai

berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata

lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara.84

Pasal 2 UU No.1/1974

tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan

suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan

suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan

adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka

yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk

sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan

dengan syarat dan rukun nikah.85

A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa suatu perbuatan seperti nikah, baru

dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut

ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang

mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum

Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dengan tata cara demikianlah

yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat

pengakuan dan perlindungan hukum86

. Menurut M. Quraish Shihab

84

Abd. Shomad, Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-1, h. 294. 85

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 13. 86

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial,……, h.

22.

40

mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan

melalui undang-undang, disisi lain nikah yang tidak dicatatkan selama ada dua

orang saksi tetap dinilai sah oleh agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah,

namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-

pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah (ulul

umri). Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulul umri

selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan

tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan

semangat Al-Quran.87

Dikalangan umum ada beberapa persepsi yang memaknai pernikahan

sirri, yaitu:88

1. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh

seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali

atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut para ulama

mereka sepakat bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang

tidak sah dan bahkan disamakan dengan perizinan sebagaimana

hadist nabi yang berbunyi "bahwa suatu pernikahan yang tidak

menghadirkan empat pihak itu adalah suami, wali dan dua orang

saksi yang adil."

2. Perkawinan sirri yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang

laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas

pencacatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh

pencatatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

UUP, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya

87

Indira Acintya Hapsari dan Rofiatul Mahmudah, "Nikah Siri dan Kontrak Dalam

Perspektif Hukum Positif Indonesia." (Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2014), H.

5-6. 88

Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, "Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku Di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum,

Vol. 1, 1, (2014): h, 40.

41

telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, hanya saja

perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Namun dalam pandangan para intelektual, pengertian dari nikah sirri

tidak menemui kata sepakat. Mahmud Shaltut mengatakan ahli fiqh

bersepakat, bahwa di antara nikah sirri adalah yang dilakukan oleh dua pihak

tanpa dihadiri saksi, tanpa diumumkan dan tanpa dicatat pada Pegawai

Pencatat Nikah (PPN).89

Sedangkan M. Zuhdi Mudlor mendefinisikan nikah

sirri dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas

resmi PPN.90

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dibawah tangan adalah suatu

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik

rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada

Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang

Perkawinan.91

Sedangkan M. Yahya Harahap mengartikan perkawinan

dibawah tangan (nikah sirri) adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mana

perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan

menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak daftarkan atau

dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.92

Ditegaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Perintah Pasal 2

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan

terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara

89

Mahmud Shaltut, Al-Fatawa, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), h. 268. 90

M. Zuhdi Mudlor, Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk

Menurut Hukum Islam, UUD No.1 1974 Tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1979 Tentang

Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1985), h. 22. 91

Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 131. 92

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, cet 1, (Medan: CV Zhir Prading

Co.Medan, 1975), h. 38.

42

Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.93

Aturan yang

lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tepatnya Pasal 3, yaitu:94

Ayat 1:"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat

di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Ayat 2: "Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan

sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan

itu dilangsungkan."

Ayat 3: "Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat

(2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh

Camat atas nama Bupati Kepala Daerah".

Dengan demikian karena nikah sirri tidak tercatat maka nikah sirri dalam

hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara. Untuk

mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak,

dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyerrtai perkawinan legal,

apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat

diidentifikasikan sebagai perkawinan sirri, yaitu95

:

1. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami,

calon istri dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai

wali dan dua orang saksi.

2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut

hadirnya Pegawai Pencatat pada saat akad nikah

dilangsungkan.

3. Walimatul'arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan

untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara

kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.

Ketiga indikator yang selalu ada pada perkawinan yang legal, maka

dapat dikatakan apabila tidak terpenuhi saja salah satu dari 3 (tiga) indikator

93

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial……,h.

20. 94

M. Nazar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Terhadap

Tata Cara Pelaksanaannya)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry, 2016), H. 36. 95

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial,……., h.

26.

43

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut

mengandung unsur sirri. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di

Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat

(1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah

menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri

adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang

tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak

pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Dengan kata

lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.96

C. Hukum Nikah Sirri Online

Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. Rukun adalah ijab dan qabul sedang syarat adalah ijin dari wali

perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Ini semua harus dilakukan dengan

jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuan.

Oleh karena itu, calon suami atau walinya harus hadir ditempat, begitu juga

wali perempuan atau wakilnya harus hadir ditempat dan kedua saksipun harus

hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.97

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka

perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan

segala kewajiban serta hak-hak antara suami isteri termasuk masalah harta dan

keturunan, tetapi menurut hukum negara atau hukum positif di Indonesia,

perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk

96

Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di

Indonesia, (Surabaya: Airlangga Universty Press, 1994), h. 51. 97

Ratu Solihat, "Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia", ('Skripsi

S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

2015), h. 33.

44

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu

upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat

dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak

perempuan dalam kehidupan berumah tangga.98

Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan

ini, pada Pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,

setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang

Nomor 32 Tahun 1654.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan;

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan

harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawas

Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan

tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada

klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi

masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut ghayat al-tasyri (tujuan

hukum Islam) yaitu menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat. Kedua,

pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum.

Maknanya tidak memiliki kekuatan hukum atau dimaknai tidak sah. Jadi

perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah menurut hukum

nasional.99

98

Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Sirri)," Jurnal Cendekia,

Vol. 12, 1, (2014): h. 24. 99

Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut

Hukum Perkawinan Nasional," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.6, 11, (2016): h,

901.

45

Seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini menjadi kontroversi di tengah

kalangan masyarakat yaitu fenomena pernikahan sirri online, khususnya kasus

nikahsirri.com yang prakarsai oleh AW yang terjadi belum lama ini, dalam

konteks hukum agama dianggap oleh beberapa pihak seperti tokoh NU

(nadhatul ulama) dan MUI (majelis ulama Indonesia) merupakan pelanggaran

hukum Islam. Sejumlah pihak menilai situs nikahsirri.com mengandung unsur

pelanggaran syariah dan diduga merupakan prostitusi terselubung. Menurut

penuturan Wakil Ketua Lembaga Bahstul Masail PBNU Muqsith Ghazali

menyatakan nikah sirri jika sesuai dengan rukun nikah maka pernikahannya

bisa sah, tapi jika didalamnya ada modus perdagangan anak dan perempuan itu

dianggap kejahatan". Sekretaris komisi fatwa MUI (majelis ulama Indonesia),

Asrorun Niam menyatakan, ketika menikahkan berdasarkan motivasi

ekonomi, artinya dapat mengkapitalisasi pranata pernikahan untuk

kepentingan ekonomis." Dalam konteks hukum positif, hal itu juga merupakan

pelanggaran terhadap hukum negara, karena dalam perspektif hukum negara,

pernikahan selain harus sah secara agama, juga harus dicatatkan, sehingga sirri

tidak diperbolehkan, menurut Abdul Jamil Wahab dalam seminar hasil

penelitian kasus-kasus aktual kehidupan keagamaan.100

Menurut Amidhan Shaberah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang

Halal, perkawinan sirri secara online belum jelas tafsir Islamnya, bahkan

perkawinan tersebut cenderung digunakan untuk menutupi sebuah

perkawinan, sebab wali dari pihak perempuan dan saksi nikah bukan berasal

dari keluarga pengantin.101

Dengan demikian, hukum perkawinan sirri secara

online adalah sama dengan hukum perkawinan sirri. Selama syarat dan rukun

nikah menurut hukum agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara

agama. Pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat dan rukun nikah, akan

tetapi hanya sebagai syarat administratif. Meskipun demikian, perlu dilihat

kembali apa tujuan dari pernikahan sirri secara online. Tujuan dari pernikahan

100

https://www.nu.or.id/post/read/8447/nikah-sirri-online-melanggar-hukum-agama-

dan-hukum-negara diakses pada 30 Desember 2017 jam 20.11 WIB. 101

Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, "Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku Di Indonesia,",……, h, 44.

46

sirri secara online tentu tidak boleh bertentangan dengan tujuan pernikahan

yang sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah.102

Nikah sirri online yang digagas oleh AW,

memiliki fasilitas jasa wali nikah, saksi nikah bahkan penghulu yang mana

mereka semua tidak memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam agama

Islam. Oleh karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka nikah sirri

online dilarang baik dalam agama Islam maupun dilarang oleh negara. Dan

menimbulkan banyak kemudharatan bagi kaum perempuan.

Dari kesekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk

sahnyaperkawinan, menurut hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat

pentingdan menentukan. Bahkan menurut imam syafi’i tidak sah nikah tanpa

adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki

tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.

Praktik nikah sirri secara online berpotensi menjadi praktik prostitusi

terselubung dikarenakan nikah yang tidak dicatatkan dalam catatan negara,

berpotensi merugikan pasangan terutama seorang perempuan. Hal ini

berbanding terbalik dari tujuan perkawinan itu sendiri, tujuan utama

perkawinan ialah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia

di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat

perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk mendapat keturunan

guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta

menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada

diantara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan

kebersamaan.103

Nikah sirri online merupakan contoh kasus dari kemajuan informasi

dan komunikasi, seharusnya dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat

dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan,

sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.

102

Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, "Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku Di Indonesia,",….., h. 45. 103

Sayyid Mujtaba Musavi Lari, Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral

Generasi Muda (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 15.

47

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak

positif juga disadari memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan

tindak kejahatan-kejahatan baru (cyber crime) sehingga diperlukan upaya

proteksi.104

Maka dari itu semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana

penyalahgunaan media informasi dan teknologi diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena kasus nikah sirri online memanfaatkan media internet dalam

menjalankan situsnya nya, maka AW pun sebagai pembuat situs

nikahsirri.com dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Nikah sirri online selain melanggar Undang-Undang No. 1 Tentang

Perkawinan karena pernikahan yang tidak dicatatkan dicatatan negara, ia juga

melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Ketentuan umum Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol, perforasi yang telah diolah

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau

menyebarkan informasi.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

diteruska, dikirmkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

104

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita

Mulyasari, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), H. 39.

48

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Nikah sirri online yang digagas oleh AW selain melanggar Undang-

Undang Perkawinan, situs nikahsirri.com melanggar Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1:

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

D. Pelaksanaan Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online

Pada umumnya, praktik perkawinan sirri di Indonesia dilaksanakan di

hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru, atau modin.105

Akan tetapi seiring

dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, pernikahanan sirri pada saat ini

melalui media online seperti membuat situs online telekonferensi dan lain-lain.

Pernikahan sirri ini memanfaatkan teknologi untuk mempromosikannya agar

masyarakat tergiur melakukan praktik nikah sirri online dengan cara yang

mudah. Pernikahan sirri online mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Nikah sirri online dipromosikan lewat media online, selain itu

pelaksanaan nikah sirri online dilakukan secara sembunyi-sembunyi

tidak mendapat legalitas dari negara. Nikah sirri online menurut

pengertian pertama sama seperti nikah sirri pada umumnya, yaitu

dilakukan secara langsung tanpa pencatatan negara. Perbedaan nya

hanya masalah teknis dalam mengatur kesepakatan melakukan akad

nikah dalam satu majelis.

105

Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial…., h.

28

49

2. Nikah sirri online yang diiklannya secara online, pelaksanaan nikahnya

pun dilakukan lewat online. Sedangkan menurut pengertian kedua,

calon pasangan suami istri, wali dan saksi tidak hadir bertemu untuk

tatap muka.106

Kasus pernikahan sirri online akhir-akhir ini terjadi, seperti kasus yang

sekarang tengah hangatnya ialah AW, salah seorang yang dijadikan tersangka

oleh polisi terkait situs nikah sirri online. Berdasarkan pengakuannya, dalam

situs yang dikelolanya tersebut ada istilah mitra dan klien dalam relasi

komodifikasi pernikahan ini. Mitra adalah perawan atau perjaka yang berminat

dikonteskan dalam lelang. Mitra bakal menetapkan nominal mahar dan 20

(dua puluh) persen dari mahar akan diserahkan ke pihak nikahsirri.com.

Adapun klien adalah pihak yang berminat mendapatkan perawan atau perjaka

lewat mekanisme lelang. Klien akan membayar mahar sesuai nominal yang

diisyaratkan mitra. Setiap klien diwajibkan membayar 1 koin mahar atau

senilai Rp 100 ribu. Setelah membayar 1 koin mahar, klien akan mendapatkan

username dan password yang bisa digunakkan pada saat log in untuk memilih

'mitra'. Klien yang berminat menikah dengan salah satu mitra (calon mempelai

pria/wanita) harus membayar kembali sejumlah koin yang sudah ditentukan

oleh masing-masing mitra. AW mengatakan uang operasional digunakan

untuk mencari penghulu dan saksi. Sedangkan soal tempat, pihaknya

menyerahkan urusan itu ke peserta lelang. Selain menyajikan lelang perawan

situs nikah sirri.com juga menyediakan layanan kawin kontrak.107

Permasalahan wali, penyedia jasa tersebut tidak mengharuskan wali dan

penyedia jasapun memiliki layanan wali nikah.Saksi yang diminta pun juga

asal menjadi saksi tanpa mempertimbangkan apakah saksitersebut memang

memenuhi syarat-syarat dan saksi itu sebelumnya tidak mengenal calon

pengantin yang akan menikah sirri.

106

Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, "Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku Di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum,

Vol. 1, 1, (2014): h. 43. 107

https://www.attaubah-institute.com/kontemporer/hukum-nikah-sirri-online/diakses

pada 30 Desember 2017 jam 15.49 WIB.

50

Jasa-jasa pernikahan sirri dengan cara online ini seolah menghapus

kesakralan perkawinan karena sudah menyalahi aturan. Disamping itu praktik

semacam ini akan menimbu lkan kerugian khususnya bagi pihak wanita.

Padahal pernikahan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat jadi harus

diluruskan kembali pada hakekat perkawinan yang disunahkan oleh

Rasulullah, jangan sampai pernikahan menjadi haram sehingga menjadi

perbuatan zina.108

108

Ratu Solihat, "Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia", ('Skripsi

S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

2015), h. 39.

51

BAB IV

ANALISA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE

A. Faktor-Faktor Melakukan Nikah Sirri

Kemajuan dibidang informasi dan teknologi membantu masyarakat

semakin mudah melakukan nikah sirri karena hadirnya situs nikahsirri.com,

masyarakat bisa memilih calon mana yang ingin ia nikahi tanpa harus

bertemu terlebih dahulu dengan hanya melihat melalui foto yang

terpampang disitusnya. Hal ini membuat masyarakat semakin tergiur

melakukan nikah sirri.

Pernikahan sirri yang terjadi dikalangan masyarakat tidak terjadi begitu

saja. Karena banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk

melakukan pernikahan sirri. Masyarakat mempunyai berbagai macam

faktor (alasan) mengapa mereka melakukan pernikahan sirri online. Faktor-

faktornya antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Kemudahan,

Karena banyaknya masyarakat melakukan pernikahan sirri

karena untuk memperoleh kemudahan dalam proses pernikahan karena

banyaknya pernikahan yang dipersulit oleh peraturan yang ada.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa melakukan pernikahan di

KUA (kantor urusan agama) sangat terbelit-belit dan banyak

persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedurnya. Tidak jarang

orang ingin menikah, tetapi dengan adanya berbagai persyaratan

administrasi yang harus dipenuhinya mereka merasa enggan mengurus,

sehingga jalan pintas mereka lakukan, apalagi memperoleh legitimasi

dari para tokoh agama.109

Menurut Gouw Giok Siong perkawinan

dibawah tangan atau perkawinan sirri adalah salah suatu bentuk

perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan

berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat muslim Indonesia.

109

Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Di Jalan yang Benar?, (Bandung:

Kepustakaan Eja Insani, 2005), h. 88-89.

52

Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan

pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang

birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu

mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam (hukum agamanya).110

Pernikahan sirri pun sangat mudah dan penuh kepastian terhadap

masyarakat yang ingin mencari jodoh dan menikah melalui situs

tersebut. Mereka yang tertarik hanya diharuskan membayar koin mahar

dan memilih foto yang ingin dinikahinya. Disitus nikah sirri online

menyediakan jasa wali nikah, saksi nikah, penghulu hingga calon

mempelai. Dengan demikian situs tersebut sangat memudahkan

masyarakat yang ingin menikah sirri karena fasilitas penyedia jasa

yang lengkap.

2. Faktor keluarga dan lingkungan sekitar

Faktor selanjutnya yaitu dimana masyarakat itu tinggal. Karena

banyaknya nikah sirri yang dilakukan salah satunya karena keleluasaan

yang diberikan oleh pihak keluarga dan masyarakat, yang menganggap

nikah sirri sebagai suatu kegiatan biasa yang secara agama memang

sah untuk dilakukan. Selain itu, adanya kelonggaran yang diberikan

aparat pemerintah dalam hal pencatatan pernikahan juga menjadi

faktor pendukung adanya nikah sirri.111

Masyarakat menganggap

bahwa nikah sirri adalah hal yang lumrah dilakukan karena tidak ada

sanksi yang tegas mengatur tentang pernikahaan sirri. Dan mereka

yang melakukan nikah sirri menganggap bahwa mereka tidak

menyalahi aturan yang ada dengan melakukan pernikahan sirri. Jadi

masyarakat pun tidak ada perasaan takut untuk melakukan nikah sirri

tidak terdapat sanksi yang mengatur.

110

Idris Ramulyo, Mohd, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), H. 240. 111

Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Di Jalan yang Benar?,……., h. 99.

53

3. Faktor Orang tua

Karena mereka yang harus menikah secara sirri adalah mereka

yang masih dalam status tanggungan orang tua.112

Kebanyakan dari

mereka adalah masih status pelajar atau mahasiswa. Mereka

melakukan nikah sirri karena tidak mendapat restu dari orang tua pihak

laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Hingga akhirnya mereka

melakukan pernikahan secara sembunyi-bunyi tanpa diketahui

keluarganya bahkan kedua orang tuanya.

4. Faktor Usia

Faktor pendorong pernikahan sirri selanjutnya ialah faktor usia.

Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang

belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.113

Biasanya

mereka yang melakukan pernikahan sirri ialah yang masih berumur

dibawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki dan belum

mempunyai KTP (kartu tanda penduduk). Karena bila seseorang yang

ingin melakukan pernikahan tetapi umurnya belum mencukupi maka

harus melalui persidangan di Pengadilan Agama. Itu akan memakan

banyak waktu dan menyulitkan bagi mereka yang ingin segera

menikah. Hingga akhirnya mereka memutuskan melakukan pernikahan

sirri agar lebih mudah.

Mitra disitus nikah sirri online pun kebanyakan dari mereka ialah

wanita di bawah umur. Yang belum diperolehkan menikah dan masih

dalam tanggungan orang tuanya.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu tujuan diakukannya nikah sirri,

hal tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Selain

perbuatan nikah sirri tersebut tidak dibenarkan, jasa media yang

112

Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan Sirrikan Nikahmu, (Jakarta Selatan: Himmah

Media, 2010), H. 61. 113

Rita Rochayati, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung

Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten", (Skripsi S-1

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), H. 64.

54

menyediakan layanan untuk melakukan perbuatan tersebut juga tidak

dibenarkan. Begitu pula unsur keuntungan yang diperoleh dari

perbuatan tersebut juga tidak sejalan dengan hukum Islam. Laki-laki

yang ingin melangsungkan pernikahan seyogyanya mengetahui cara

bagaimana melangsungkan perkawinan yang secara hukum dapat

dibenarkan. Yaitu dengan memenuhi segala persyaratan nikah menurut

hukum syara'. Begitu juga dengan pihak perempuan yang melakukan

nikah sirri online, harus memperhatikan dan memahami konsep

perkawinan yang diajarkan dalam Islam. Begitu pula bagi pihak yang

menyediakan layanan jasa nikah online, dimana keuntungan

memperoleh uang dengan jalan menyediakan dan melaksanakan

perkawinan justru tidak sesuai dengan prosedur nikah syar'i.114

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh

terhadap terjadinya nikah sirri. Karena biaya pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) tergolong mahal walaupun pernikahan sudah

digratiskan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2014.

Terlebih lagi nikah di Kantor Urusan Agama dalam mengurus surat-

suratnya cenderung lama dan berbelit-belit.

Oleh karena itu, berdasarkan yang penulis paparkan diatas,

membuat masyarakat semakin tergiur melakukan menikah sirri karena

kekurangan ekonomi.

6. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangat penting untuk semua masyarakat.

Karena dari pendidikan, masyarakat memiliki wawasan yang luas dan

mengetahui apa yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat baik

yang dilarang di dalam agama maupun negara. Masyarakat yang sangat

kritis terhadap hal apapun itu.

Namun pada faktanya bahwa pelaku nikah sirri tidak tahu pentingnya

mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan

114

M. Nazar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Terhadap

Tata Cara Pelaksanaannya)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry, 2016), H. 44.

55

Agama (KUA) menunjukan bahwa pendidikan memang menjadi unsur

yang menyebabkannya. Pelaku nikah sirri ini menganggap bahwa

sudah cukup bagi mereka untuk menikah tanpa harus dicatat-catat.

Syarat sahnya menikah tidak mengharuskan akad pernikahan tersebut

tercatat dibuku nikah.115

Masyarakat tidak mengetahui dampak dari

nikah sirri online lebih besar terhadap perempuan karena tidak

memiliki bukti terhadap pernikahan tersebut. Jika sang suami

sewenang-wenang terhadap istrinya, maka istrinya tidak bisa menuntut

apapun karena pernikahannya tidak dicatat dicatatan negara dan

pernikahan sirri pun berpotensi menjadi prostitusi terselubung.

7. Menghindari dari Perbuatan Zina

Perbuatan zina di dalam agama Islam sangat dilarang. Dan zina

sendiri sudah ada sanksi yang mengatur bagi pelakunya yaitu bagi zina

muhsan adalah hukuman rajam yaitu pelaku dilempari batu hingga

meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah

dicambuk sebanyak serratus kali.116

Dengan berbuat zina menyebabkan

terputusnya nasab antara anak dan ayahnya, tidak dapat mewarisi

harta, tidak wajib memberi nafkah dan menyebabkan penyakit menular

seksual. Dengan demikian, masalah pemeliharaan nasab dinilai sangat

penting dalam hukum Islam. Dalam tataran praktis pelaksanaan hukum

Islam di Indonesia, masalah penetapan status anak ini terkait erat

dengan status pernikahan.117

Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah SWT

berfirman:

Artinya: "Dan jangan lah kamu mendekati zina. Sesungguhnya

perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (QS. Al-

Isra: 32)

Untuk menghindari agar tidak terjadinya perzinahan, maka langkah

yang ditempuh untuk mengantisipasinya adalah mengambil langkah

115

Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan Sirrikan Nikahmu, (Jakarta Selatan: Himmah

Media, 2010), H. 73. 116

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, h. 20. 117

Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 192.

56

dengan menikahinya dalam bentuk nikah sirri. Meskipun nikah

tersebut tidak sah secara agama karena tidak terpenuhinya rukun nikah.

Pada dasarnya tujuan menghindari dari perbuatan zina suatu tujuan

yang amat mulia. Tetapi bila tidak sesuai dengan syara' tetap haram

hukumnya.118

B. Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri Online Serta

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri

Online

1. Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri Online

Di dalam hukum positif situs nikah sirri online yang dibuat oleh

AW telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 karena pernikahan yang tidak dicatatkan

menurut peraturan yang berlaku dan perundang-undangan yang

berlaku. Pelaku nikah sirri online tidak mempunyai bukti tertulis

terhadap pernikahan yang telah mereka lakukan. Di dalam Undang-

Undang Perkawinan pencatatan pernikahan hanya diatur satu ayat,

tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai

pencatatan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan

perkawinan pada Pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh

Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1954.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah.

118

M. Nazar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian

Terhadap Tata Cara Pelaksanaannya)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), H. 48.

57

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakandalam suatu keterangan,

suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan yang

disediakan untuk itu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan

suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk

melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Selanjutnya,

pencatatan perkawinan ini dapat dibuktikan dengan Akta nikah,

dimana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila

terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu

dari mereka tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan

upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-

masing.119

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum

apapun seperti halnya nikah sirri online yang tidak tercatat. Apabila

suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya maka mereka tidak

dapat menuntut ke Pengadilan karena pernikahan yang mereka lakukan

tidak tercatat dicatatan negara. Dan nikah sirri online pula tidak dapat

mewarisi baik dari istri ataupun suaminya. Pernikahan sirri online ini

mempunyai resiko yang sangat besar terutama bagi perempuan dan

anak-anak yang telah mereka lahirkan dari penikahan sirri online

tersebut.

Sebagai akibat hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak

mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami

maupun istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat

melakukan upaya hukum karena mereka tidak mempunyai bukti

otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Hal ini juga

119

Faizah Rafadhal, "Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan,"

Jurnal Ilmu Hukum, (t.th): H. 24.

58

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.120

Selanjutnya pernikahan sirri online juga melanggar Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Karena pernikahan sirri online telah menyalahgunakan

media internet untuk mempromosikan mitranya yang ingin mencari

pasangan dan menyewakan jasa penghulu, saksi nikah hingga wali

nikah kepada masyarakat yang ingin menikah sirri secara online.

Untuk itu pernikahan sirri online melanggar Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1:

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 45 ayat 1 sudah dijelaskan sanksi pidana yang

menjerat AW karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik dengan membuat situs nikah sirri online yaitu

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

AW sebagai pelaku pembuat situs nikah sirri online telah

melanggar pasal berlapis selain Undang-Undang Perkawinan dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ia

langgar. Situs nikah sirri online juga mengandung unsur perdagangan

manusia karena di dalam situs tersebut memfasilitasi lelang perawan

dan pembelian pasangan. Karena dengan pembelian koin mahar untuk

membeli pasangan itu termasuk unsur perdagangan manusia.

120

Faizah Rafadhal, "Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan,"

Jurnal Ilmu Hukum, (t.th):H. 29.

59

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.121

Pasal 1

(1) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan,

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

(2) Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang

saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:122

a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan,

pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan

seseorang.

b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau

bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian

atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh

persetujuan oleh orang-orang.

c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

mencangkup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain

atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa,

perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Menurut hemat penulis, AW sebagai pembuat situs nikah sirri

online telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

121

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak

Pidana Perdagangan Orang. 122

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2012), H. 21.

60

Dan dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.123

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, AW sebagai pembuat

situs nikah sirri online dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 15 (lima belas tahun) ditambah dengan pidana

tambahan yaitu pidana denda karena membuat situs nikah sirri online

yang memperjualkan belikan wanita dan mempermainkan sebuah

pernikahan yang sangat sakral.

2. Kajian Hukum Pidana Islam terhadap Penyedia Jasa Nikah Sirri

Online

Hukum nikah sirri online di dalam hukum Islam ialah

diperbolehkan sepanjang rukun dan syarat dari nikah sirri online sudah

terpenuhi, tetapi pada kenyataannya praktik nikah sirri online tidak

memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam agama Islam.Karena

baik wali nikah maupun saksi nikah tidak memenuhi rukun dan syarat

nikah.

Situs nikah sirri online menyediakan fasilitas lelang perawan, wali

nikah, saksi nikah, bahkan penghulu. Yang semua nya tidak memenuhi

123

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

61

syarat yang ada dalam Islam. Padahal keberadaan seorang wali dalam

akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan

yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam

perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.124

Maka dari

itu wali merupakan hal yang penting di dalam sah atau tidak sahnya

perkawinan.

Di dalam nikah sirri online wali yang disediakan oleh situs

tersebut merupakan seseorang yang tidak mempunyai hubungan

dengan calon mempelai perempuan. Padahal orang yang berhak

menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:125

Pertama: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan

dengan perempuan yang akan kawin.

Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap

perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam

kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Nikah sirri online wali dan saksinya ialah seseorang yang tidak

mengenal calon mempelai sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan

darah terhadap calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-

laki.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya masuk dalam dalam ranah

jarimah ta'zir bukan jarimah qishah atau hudud. Sebab bisa dipastikan

bahwa di zaman Rasulullah belum diketemukan teknologi komputer

dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat

maupun hadis yang menyebutkan secara eksplisit ekstensi kejahatan

dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.126

Seperti halnya

nikah sirri online yang menggunakan internet untuk menjalankan

124

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,….., h. 69. 125

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,….., h.75. 126

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, h. 189.

62

aksinya, semua itu tidak diatur dalam hukum Islam baik hadis maupun

ayat Al-Quran tidak ada yang menyinggung mengenai hal ini. Maka

dari itu dapat dipastikan bahwa pelaku pembuat situs nikah sirri online

dikenai hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara

penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan

umat.127

Dan pernikahan sirri online tidak sah dimata hukum Islam

karena rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi.

127

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, h. 188.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis semua hal yang menyangkut faktor-faktor

masyarakat melakukan nikah sirri online dan sanksi yang dibebankan kepada

pembuat situs nikah sirri online. Maka penulis menyimpulkan beberapa poin,

yaitu:

1. Faktor yang pertama membuat masyarakat tertarik melakukan nikah

sirri online yaitu faktor kemudahan karena akibat dari kemajuan

dibidang informasi dan teknologi membuat segalanya lebih mudah

melakukan pernikahan terutama nikah sirri online. Selanjutnya faktor

kedua yaitu faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang menganggap

bahwa nikah sirri online adalah hal yang wajar dilakukan oleh

masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu orang tua, faktor yang keempat

yaitu faktor usia karena mitra dari situs nikah sirri online kebanyakan

wanita di bawah umur yang belum diperbolehkan untuk membina

rumah tangga. Faktor yang kelima yaitu yang paling berpengaruh

adalah faktor ekonomi dikarenakan ekonomi yang sulit membuat para

wanita berbondong-bondong mendaftar menjadi mitra nikah sirri online.

Faktor yang keenam adalah faktor pendidikan, karena masyarakat yang

kurang akan pengetahuan mengenai betapa pentingnya pencatatan

perkawinan dan akibat hukumnya terhadap perempuan. Lalu

selanjutnya yaitu faktor yang terakhir sebagai alasan yang dibuat

masyarakat untuk melakukan nikah sirri online adalah untuk

menghindari perbuatan zina dengan melakukan nikah sirri online yang

tidak dibenarkan oleh syariat.

2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap AW sebagai pembuat situs nikah sirri

online dengan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 45 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dipidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun. Lalu AW juga melanggar Pasal 2 Undang-

64

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana

Perdagangan Orang dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas tahun) ditambah dengan pidana tambahan

yaitu pidana denda sebanyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

karena telah membuat situs nikah sirri online yang diduga

memperjualkan belikan wanita. Di dalam hukum Islam sendiri nikah

sirri online tidak diperbolehkan karena nikah sirri online baik saksi

maupu walinya tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Dan

sanksi nya bagi pembuat situs nikah sirri online ialah jarimah ta'zir

karena tidak ada nash Al-Quran maupun Hadis yang mengatur

mengenai pernikahan sirri online.

B. Saran

1. Dikarenakan akibat dari pernikahan sirri online memiliki dampak yang

sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah

membuat peraturan yang tegas serta memberikan sanksi terhadap pelaku

nikah sirri online. Agar sebuah pernikahan dianggap sakral bukan hanya

untuk mendapat keuntungan semata.

2. Pemerintah juga seharusnya mensosialisasikan akan dampak dari

pernikahan sirri terhadap masyarakat yang belum paham mengenai

dampak akan pernikahan yang tidak dicatatkan.

65

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim bin Rasyid, Fahd bin. 2005. As-Sanidy, Indahnya Nikah

Sambil Kuliah. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Abiding, Slamet dan aminudin. 1999. fiqih munakahat I. Bandung:

Pustaka Setia.

.Al-Azizy, Taufiqurrahman. 2010. Jangan Sirrikan Nikahmu. Jakarta

Selatan: Himmah Media.

Aminah, Siti. 2014. Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Sirri).

Jurnal Cendekia. Amir Syarifuddin, 2007. Hukum Perkawinan

Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.

al-Jaziri, Abdurahman. 1989. Al-Fiqh'ala Mazahibil Arba'ah. Beirut:

Dar al-Fikr.

Asmin, 1986. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-

Undang Perkawinan No.1/1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. 2004. Hukum Perdata Islam

di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Djubaedah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan

Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum

Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV

Zhir Prading Co.Medan.

Hazairin, 1961. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Jakarta:

Tintamas.

Herry Muhammad, Mahful M. 1996. Fenomena Nikah Sirri . Jakarta:

IKAPI.

66

Idris Ramulyo. Mohd. 1996. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis

dari Undang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail al-Kahlani, Sayyid Muhammad bin. T.th. Subu al-Salam.

Bandung: Dahlan.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2015. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah.

Mardani. 2009. Bunga Rampai Hukum Aktual. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Matnuh, Harpani. 2016. Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat

Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional: Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan.

M. Zuhdi Mudlor, Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq,

Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UUD No.1 1974

Tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1979 Tentang Peradilan

Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:

Mizan, 1985), hlm. 22.

Moleong, Lexy.j. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:

Rake Sarasin.

MK, Anshary. 2015. Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-

masalah Krusial di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad al-Jamal, Ibrahim. T. th. Fiqh Wanita. Semarang: Asy-

Sifa.

Muhammad Ahmad Kanan, Al-Qodhi As-Syaikh. 2007. Jogjakarta:

Maktab al-Jihad.

Muchtar, Kamal. 1974. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.

Jakarta: Bulan Bintang.

Muhajarah, Kurnia. 2015. Secercah Pandang Mengungkap Kasus

Nikah Sirri di Indonesia: Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

67

Musavi Lari, Sayyid Mujtaba. 1993. Psikologi Islam; Membangun

Kembali Moral Generasi Muda. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Muqhniyah, Muhammad. 1978. Pernikahan Menurut Hukum Perdata

dari Lima Mazhab ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Yogyakarta: Kota Kembang.

Nazar, M. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online

(Kajian Terhadap Tata Cara Pelaksanaannya). Skripsi S-1

Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry.

Nurhaedi, Dadi. 2003. Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri

Mahasiswa Jogja). Yogyakarta: Saujana.

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. 1994. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Prawirohamidjojo, 1994. Pluralisme Dalam Perundang-undangan

Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga Universty Press.

Rafiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali

Pers.

Rofiatul Mahmudah, Indira Acintya Hapsari. 2014. Nikah Siri dan

Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Universitas

Sebelas Maret,:Fakultas Hukum.

Rizka Nur Faiza, Faiz Rahman. 2014. Perkawinan Siri Online Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku Di

Indonesia: Jurnal Penelitian Hukum.

Rochayati, Rita. 2012. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di

Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik

Kabupaten Pandeglang Banten. Skripsi S-1 Fakultas Ilmu

Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rafadhal, Faizah. Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang

Perkawinan: Jurnal Ilmu Hukum. Rasjid, Sulaiman. 2000. Fiqh

Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

68

Rafiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali

Pers.

Ramulyo, Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Solihat, Ratu. 2015. Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di

Indonesia. Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setiawati, Effi. 2005. Nikah Sirri Tersesat Di Jalan yang Benar?.

Bandung: Kepustakaan Eja Insani.

Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Jakarta: Prenada Media.

Susanto,Happy. 2007. Nikah Siri Apa Untungnya?. Jakarta: Visimedia.

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang

Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Soekanto, Soerjono. 1996.

Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.1990. Penelitian Hukum

Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi

(cybercrime). Depok: Rajagrafindo Persada.

Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam

Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Sabiq, Sayyid. 1990. Fiqh Sunnah 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Penerjemah Mohammad Thalib.

Said al-Tanukhi, Muhammad Sahnun bin. 1322H. al-Mudawwanah al-

Kubra. Beirut: Dar al-Sadr.

Shomad, Abd. 2010. Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam

Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Shaltut, Mahmud. T. th. Al-Fatawa,. Beirut: Dar al-Qalam.

Sunarso, Siswanto. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik:

Studi Kasus Prita Mulyasari. Jakarta: Rineka Cipta.

69

Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Soemiyati, 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang

Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Thalib, Sayuti. 1986. Hukum kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI

Press.

Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. 2007. Poligami Perpektif Perikatan

Nikah Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta : UI

Press.

Warson Munawwir, Ahmad. 1984. Al Munawwir Kamus Arab-

Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah

Keagamaan.

Wahbah al-Zuhaily, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,.

Damsyiq: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam wa Adillatuhu. alih bahasa

ARTIKEL:

https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/09

/25/5-fakta-aris-wahyudi-pemilik-situs-nikahsirricom-tawarkan-lelang-

perawan-hasilnya-ratusan-juta diakses pada tanggal 5 November 2017

jam 12.02 WIB

http://m.tribunnews.com/nasional/2017/09/22/heboh-situs-

nikahsirricom-tawarkan-perenpuan-secara-online-untuk-dinikahi-siri

diakses pada tanggal 2 November 2017 jam 09.25 WIB.

https://www.nu.or.id/post/read/8447/nikah-sirri-online-melanggar-

hukum-agama-dan-hukum-negara diakses pada 30 Desember 2017 jam

20.11 WIB.

https://www.attaubah-institute.com/kontemporer/hukum-nikah-sirri-

online/diakses pada 30 Desember 2017 jam 15.49 WIB.