SANITASI Blitar_Final.pdf

STRATEGI SANITASI KOTA BLITAR2008 – 2012

Volume – 1

KERANGKA KERJA STRATEGI SANITASI KOTA

Kelompok Kerja SanitasiKota Blitar

2008

Click h

ere to

buy

ABB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy


1

BAB IPENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Pola umum yang berkembang dalam kerangka pembangunan daerah lebih banyak

diarahkan untuk memperoleh nilai ekonomis sebesar-besarnya sehingga cenderung untuk

mengabaikan perkembangan lingkungan hidupnya. Kondisi tersebut disebabkan minimnya

tingkat kesadaran pelaku pembangunan terhadap pentingnya kelestarian dan keberlanjutan

lingkungan hidup. Dampak negatif dari pembangunan yang kurang peduli terhadap

lingkungan, seperti permasalahan sampah, pencemaran, banjir dan longsor yang terjadi di

banyak daerah, telah dirasakan pada satu dasawarsa terakhir ini. Belajar dari pengalaman

kegagalan berbagai daerah dalam mengelola pembangunan khususnya yang berkaitan dengan

lingkungan hidup, maka segenap pemangku kepentingan Kota Blitar menganggap lebih penting

menyiapkan langkah-langkah preventif dari pada langkah-langkah kuratif, terutama dalam

pengelolaan sampah, limbah cair, banjir dan kelangkaan air bersih atau yang kemudian secara

komprehensif dikenal dengan nama Sanitasi (Buku Putih, 2007). Hal ini mendorong

Pemerintah Kota Blitar untuk ikut serta dalam program Indonesia Sanitation Sector

Development Program (ISSDP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat

untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis,

terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah

membentuk Kelompok Kerja Sanitasi ISSDP dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor:

188/5/HK/422.010.2/2006 tanggal 2 Februari 2006, yang kemudian diperbaharui dengan SK

Walikota Blitar Nomor: 188/12/HK/422.010.2/2007 tanggal 2 Februari 2007. Kelompok kerja

tersebut bertugas antara lain menyusun buku putih sanitasi, penetapan prioritas dan zonasi

(priority setting and sanitation zoning), dan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan sanitasi

kota Blitar. Buku putih sanitasi kota Blitar tahun 2007, buku laporan studi environmental

health risk assesment (EHRA), dan hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi

hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



2

Dokumen-dokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya,

seperti rencana strategi pembangunan kota, rencana strategi SKPD, hasil musyawarah

pembangunan kota (musrenbangkot), merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk

penyusunan strategi sanitasi kota (SSK).

Untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai

target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, diperlukan dokumen perencanaan yang

dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif,

berkelanjutan dan partisipatif. Untuk itu dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kota

(SSK) Blitar Tahun 2008 – 2012. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah

penting menuju pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 2015.

Volume 1 SSK mencakup penyusunan kerangka kerja strategi yang menyeluruh untuk

sektor sanitasi, termasuk tujuan, visi dan misi serta garis besar strategi yaitu penyusunan

prosedur perencanaan, mengembangkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak swasta

dan lembaga swadaya masyarakat, kebijakan pendanaan dan rencana pembangunan sektor

sanitasi sebagai bagian dari proses perencanaan kota.

.2 Maksud dan Tujuan

Stategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan

dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan

untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota

Blitar dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis,

terintegrasi, dan berkelanjutan .

Guna menghasilkan strategi sanitasi kota sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan

suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kota

dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat

diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kota Blitar merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kota Blitar. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu

produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi.

Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah:

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



3

a. Tujuan Umum

SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan 5 tahunan bidang/sektor sanitasi dan

dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2008 sampai dengan

tahun 2012.

b. Tujuan Khusus

1) SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi

Kota Blitar selama 5 tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan

pembangunan sanitasi.

3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat

dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan

berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Blitar.

.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah

Kota Blitar 2000 – 2010

7. Peraturan Walikota Blitar No. 40 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Blitar 2006 - 2010

8. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP

Daerah dan RPJM Daerah

.4 Hubungan Strategi Sanitasi Kota dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Hubungan Strategi Sanitasi Kota dengan RPJMD

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



4

RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Blitar dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan SSK untuk perencanaan

tahun 2008 s/d 2012. Oleh karena itu, SSK ini merupakan penjabaran operasional dari

RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas

sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar

pemikiran RPJMD.

b. Hubungan SSK dengan Renstra SKPD

Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan

penyusunan SSK khususnya tahun rencana dari 2008 s/d 2012. Mengingat bahwa

Renstra SKPD hanya mengatur tentang rencana sektor sanitasi secara parsial dan

sektoral, maka dalam SSK dilakukan sinergitas rencana sektor sanitasi dalam sebuah

kondisi sanitasi kota yang saling berkait, simultan dan berkesinambungan. Karena

Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan SSK ini maka

implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi.

c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar.

RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan SSK, dimana

untuk rencana tahun 2011 s/d 2012 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor

sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. SSK

mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada

saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari

SSK.

d. Hubungan SSK dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

SSK diharapkan dapat menjadi bahan dasar bagi RKPD dalam penyusunan rencana

pembangunan tahunan daerah khususnya dalam bidang sanitasi. Dengan demikian

dapat diharapkan adanya kebijakan penetapan pagu anggaran untuk sanitasi setiap

tahun anggaran mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dalam strategi sanitasi kota ini.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



5

.5 Sistematika Dokumen

Dokumen ini terdiri dari lima (5) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan,

sedangkan bagian kedua menyajikan masalah dan tantangan yang dihadapi, yang mendasari

perlunya penyusunan SSK, termasuk karakteristik umum sanitasi dari Kota Blitar seperti

jumlah populasi dan kepadatan penduduk, wilayah, pembagian pemerintahan, penyediaan

sarana dan prasana sanitasi saat ini yang dapat digunakan sebagai konteks untuk pembahasan

lebih lanjut.

Bagian ketiga memaparkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola

sanitasi, yang mendasari perlunya penyusunan SSK. Bagian keempat menguraikan kerangka

kerja strategi sanitasi kota (SSK) Blitar, termasuk visi, misi, sasaran, tujuan, prinsip-prinsip

penyusunan strategi sanitasi kota Blitar dan kebijakan umum yang merupakan konsep dan asas

yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan program pembangunan sanitasi.

Bagian ini memaparkan tiga kebijakan utama yang mendasari rencana pengelolaan seluruh sub-

sektor sanitasi (sub-sektor limbah cair, sub-sektor persampahan dan sub-sektor drainase) di

Kota Blitar. Selain itu, bagian ini juga memaparkan secara umum peran dan tanggung jawab

lembaga yang menangani sanitasi, pendanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan sanitasi.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



6

BAB II

PENGELOLAAN SEKTOR SANITASI KOTA BLITAR

2.1 Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota

Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya

kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Walaupun status

pemerintahannya adalah pemerintah kota, tidak serta-merta menjadikan kehidupan

masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar karena ukurannya pun tidak

mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota

yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan

kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

2.1.1. Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar1, luas wilayah Kota Blitar adalah 32,578 km² terdiri atas 3

(tiga) kecamatan dengan 20 kelurahan dan pada tahun 2005 terbagi menjadi 21 kelurahan yang

sebelumnya hanya terdiri dari 20 kelurahan, 62 lingkungan, 181 RW dan 604 RT. Jumlah

kelurahan, lingkungan dan RW tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Jika dilihat jumlah per kecamatan maka Kecamatan Sananwetan memiliki RT

terbanyak karena jumlah penduduk Kecamatan Sananwetan lebih banyak dibandingkan

dengan 2 (dua) kecamatan lainnya di Kota Blitar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

1 di bawah ini.

1 Pada saat itu Kota Blitar masih bernama Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (berdasar UU No.5 tahun1974). Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1982, secara administrativeKotamadya Daerah Tingkat II Blitar pada saat itu hanya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dengan luas wilayahkeseluruhan hanya 16,1 km².

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



7

Gambar 1. Peta wilayah Kota Blitar

Tabel 1. Kondisi Wilayah Administratif Kota Blitar

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Blitar, Tahun 2007

2.1.2 Kondisi Geografis dan Topografis

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota

Mojokerto. Terletak pada koordinat 1120 114' - 12028' Bujur Timur dan 802'- 80 10' Lintang

Selatan atau tepatnya terletak sekitar 160 Km sebelah selatan Kota Surabaya, ibukota Propinsi

Jawa Timur. Suhu udara rata-rata berkisar pada 290 C dengan tipe iklim C-3. Topografi wilayah

Kota Blitar berupa daratan rendah, dengan kemiringan kurang lebih 20 membujur dari utara ke

selatan, dan tidak ada bagian wilayah yang berupa dataran tinggi. Wilayah paling utara Kota

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



8

Blitar mempunyai ketinggian + 245 meter dari permukaan air laut, sedangkan bagian paling

selatan + 140 meter dari permukaan air laut. Adanya perbedaan ketinggian tersebut sangat

mempengaruhi pola pemanfaatan dan tata guna tanah di wilayah Kota Blitar. Satu-satunya

sungai yang mengalir di Kota Blitar adalah Sungai Lahar dengan panjang ± 7,84 km yang

membelah Kota Blitar dari utara ke selatan.

Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai

berikut:

· Sebelah utara : berbatasan Kec. Nglegok dan Garum

· Sebelah selatan : berbatasan Kec. Sanankulon & Kanigoro

· Sebelah barat : berbatasan Kec. Sanankulon & Nglegok

· Sebelah timur : berbatasan Kec. Kanigoro dan Garum.

2.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 128.255 jiwa

dan terdiri dari 34.901 KK (termasuk keluarga miskin). Kepadatan penduduk rata-rata tahun

2005 adalah 39 jiwa per hektar dan tidak ada kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk di

atas 125 jiwa per hektar. Kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Kepanjen Lor dan kepadatan

terendah berada di Kelurahan Ngadirejo.

Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar tahun 2005 sebesar 15.354 jiwa (11,97%). Dari 3

kecamatan yang ada di kota Blitar, pada tahun 2005 jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat

di Kecamatan Pakunden (7267 jiwa), disusul kemudian Kecamatan Kepanjenkidul (4795 jiwa)

dan Kecamatan Sananwetan (4558 jiwa).

Mempertimbangkan kondisi saat ini mulai dari timbulnya masalah berkaitan dengan

sanitasi yang disebabkan tingkat kesadaran masyarakat dan birokrasi. Agar tidak terjadi

masalah-masalah yang lebih besar diwaktu yang akan datang perlu direncanakan strategi yang

tepat dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat dalam kurun

waktu perencanaan. Untuk dapat memperkirakan kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2012

perlu diketahui perkiraan tingkat kepadatan penduduk per kelurahan pada tahun tersebut

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



9

0%

0%

23%

68%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

> 175

125 to 175

75 to 125

25 to 75

< 25

P op ulatio nde n s ity

(p e rs on sp e r

h e c tare )

Pe rc e n tag e of pe rs ons living in diffe re n t p opu lation de ns ity

Gambar 2 Diagram distribusi kepadatan penduduk di kota Blitar

2.1.4 Perekonomian

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, memperluas lapangan kerja, memeratakan

pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi; dengan kata lain mengusahakan agar pendapatan

masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Tingkat

pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada Tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang positif

yakni sebesar 4,29% dengan aktivitas perekonomian dominan sektor perdagangan, hotel dan

restoran yang mencapai 19,11%, disusul sektor jasa-jasa sebesar 18,39%. Tingkat inflasi di Kota

Blitar mencapai 6,93%.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



10

Tabel 2 Ranking Kepadatan Penduduk

Kecamatan / Kelurahan Kepadatan penduduk /HaTahun 2012

Rankingper Kecamatan

Kec. Kepanjen Kidul 3671. Kepanjen Kidul 94 22. Ngadirejo 17 73. Sentul 27 54. Kauman 83 35. Tanggung 19 66. Bendo 31 47. Kepanjen Lor 96 1

Kec. Sukorejo 3351. Pakunden 41 42. Blitar 30 63. Karangsari 56 34. Turi 67 25. Tlumpu 33 56. Sukorejo 79 17. Tanjungsari 29 7

Kec. Sanan Wetan 2811. Gedog 36 42. Plosokerep 35 53. Klampok 25 74. Sananwetan 53 25. Rembang 32 66. Karangtengah 45 37. Bendogerit 55 1

Sumber:Hasil perhitungan Tim Penyusun SSK

2.2 Penyediaan Layanan Sanitasi Kota Blitar

Bagian ini menyajikan informasi tentang pengelola yang menyediakan layanan fasilitas

sanitasi dan kondisi penyediaan layanan sanitasi secara umum di Kota Blitar yang meliputi (1)

pelayanan sarana publik yang dilakukan oleh pemerintah; (2) penyediaan sarana sanitasi secara

swadaya baik yang dikelola masyarakat maupun rumah tangga; dan (3) penyediaan sarana

sanitasi alternatif yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan LSM.

Sumber informasi yang digunakan adalah Buku Putih Sanitasi Kota Blitar, Studi EHRA,

Analisa Nasional Penyediaan Fasilitas Sanitasi & Permintaan Kesanggupan 6 Kota di Indonesia,

Laporan Survei Partisipasi Sektor Swasta & Masyarakat Kota Blitar, BPS dan narasumber

lainnya.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



11

2.2.1 Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan fasilitas sektor sanitasi di Kota Blitar saat ini tidak ditangani oleh suatu

lembaga secara ekslusif tetapi sebagai sub-sektor oleh beberapa SKPD sesuai dengan bidang

tugas masing-masing seperti digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Bidang Sanitasi dan Penanggungjawabnya

No Bidang Penanggungjawab1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dinas Kesehatan2. Air Limbah Kota Dinas Lingkungan Hidup3. Sampah Kota Dinas Lingkungan Hidup4. Drainase Kota Dinas Pekerjaan Umum5. Konservasi Air Dinas Lingkungan Hidup6. Pelayanan Air Bersih PDAM7. Perencanaan makro BAPPEDA8. Legalisasi Bagian Hukum Setda

Sumber : Hasil olahan Tim Penyusun SSK

Dengan mengetahui berbagai unsur yang mempengaruhi dan menyelenggarakan

sanitasi, maka dapat ditemukan kesamaan cara pandang terhadap obyek yang akan ditangani

sebagai dasar penyusunan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun mulai

tahun 2008 sampai dengan 2012.

Sub-sektor Air Limbah

Fokus kebijakan dan strategi yang disajikan dalam dokumen ini mencakup air limbah

rumah tangga (domestic wastewater) dan air limbah industri rumah tangga.

Pelayanan publik dalam pengelolaan sanitasi sub-sektor air limbah domestik meliputi

pengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), dan pengurasan lumpur tinja dari tangki

septik dan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar. DLH menyediakan

jasa pengurasan tangki septik dengan menjalankan 1 unit truk tinja yang beroperasi melayani

masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut dan air limbah (khususnya black water) yang

berasal dari tangki septik akan dibawa menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang

terletak di Kecamatan Sukorejo. IPLT tersebut terdiri dari Kolam Anaerobik 2 unit, Kolam

Fakultatif 1 unit, dan Kolam Maturasi sebanyak 1 unit.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



12

Untuk mengatasi air limbah industri rumah tangga, Pemerintah Kota Blitar telah

merehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu yang terletak di Kelurahan

Pakunden berupa reaktor anaerobik dengan media filter (Buku Putih Sanitasi Kota Blitar,

2007). IPAL ini berada di bawah pengawasan teknis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota

Blitar.

Sub-sektor Persampahan

Peran pelayanan publik yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Blitar untuk sub-sektor persampahan terletak pada pengelolaan kebersihan area publik

(jalan-jalan umum, taman kota, pusat bisnis), sistem pengangkutan sampah dari tempat

pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) dalam hal ini adalah

Instalasi Pengelolaan Sampah Tuntas (IPESATU), dan pengelolaan sampah di TPA.

Kontribusi timbulan sampah dari tiap titik pengumpulan di setiap kecamatan yang

terangkut dan persentase pelayanan berdasarkan data tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 4.

Pengelolaan sampah di Kota Blitar dilakukan dengan sistem kumpul-angkut-timbun.

Guna mendukung kelancaran aktivitas operasionalnya, DLH Kota Blitar memanfaatkan

perlengkapan penanganan sampah seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 4. Timbulan sampah yang terangkut dan persentase pelayanan tahun 2006

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kota Blitar, 2007

Sampah yang dikumpulkan di TPS atau transfer depo kemudian diangkut oleh DLH ke

Instalasi Pengolahan Sampah Tuntas (IPESATU) yang berfungsi sebagai Tempat Pengolahan

Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan seluas 0,25

Ha. IPESATU terdiri dari unit incinerator, unit daur ulang plastik, dan area untuk komposting.

No KecamatanJumlah

Penduduk

Timbulansampah

(m3/hari)

Volume yangterangkut(m3/hari)

Prosentase YangTertanggulangi (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Sananwetan 50.110 125,28 52,00 41,502 Kepanjenkidul 37.127 92,82 66,50 71,643 Sukorejo 41.753 104,38 56,00 53,65JUMLAH 128.990 322,48 174,50 54,11

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



13

Tabel 5. Alat Angkutan Sampah dan Sarana TPA

No. Jenis Alat Angkut Jumlah

1. Gerobak sampah 1022. Gerobak Motor 53. Dump truck kecil 34. Arm roll kecil 35. Buldozer 36. Hand sprayer 1

Sub-sektor Drainase

Secara umum fungsi utama saluran drainase di Kota Blitar adalah untuk menyalurkan

air hujan dan air limbah dari rumah tangga. Namun data kuantitas dan kualitas drainase tidak

tersedia karena selama ini belum pernah ada pendataan secara khusus maupun survei dan

penelitian tentang drainase lingkungan, sehingga data debit drainase tidak tersedia. Satu-

satunya survei yang pernah dilakukan terhadap kondisi drainase lingkungan adalah survei

EHRA yang berkaitan dengan pola pembuangan air limbah rumah tangga/ SPAL yaitu 48,6%

rumah tangga menyalurkannya ke saluran air, diikuti oleh pembuangan ke sungai (20,5%),

pembuangan ke lahan di luar rumah (19,3%) dan penyaluran ke lahan di dalam rumah (13%).

Pengelolaan sarana sub-sektor drainase sepenuhnya merupakan pelayanan publik dan

Dinas Pekerjaan Umum adalah institusi utama yang bertanggung jawab terhadap penanganan

sub-sektor ini (perencanaan, kebijakan dan strategi, pembiayaan, pemeliharaan dan

pengoperasian).

2.2.2 Penyediaan Sarana Sanitasi yang Dikelola oleh Individu

Sub-sektor Air Limbah

Bentuk umum penyediaan sarana sanitasi dalam kategori ini adalah penyediaan oleh

rumah tangga berupa jamban/toilet yang terhubung ke tangki septik, jamban/toilet tanpa tangki

septik (dibuang ke sungai atau kolam), dsbnya maupun pelayanan sarana sanitasi yang berbasis

masyarakat (komunal) seperti Sanimas dan Sanitren. Dalam konteks perkotaan, Sanimas

(sanitasi oleh masyarakat) adalah salah satu pilihan sistem sanitasi yang berbasis masyarakat

(komunal).

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



14

Sistem setempat adalah suatu cara penanganan air limbah rumah tangga pada

sumbernya secara individual yang biasanya dilakukan dengan menggunakan tangki septik

(septic tank). Berdasarkan survei EHRA, 68,3% rumah tangga di Kota Blitar menggunakan

jamban siram ke tangki septik. Namun lebih dari 90% rumah tangga menyebutkan bahwa

tangki septik tersebut tidak pernah disedot sehingga kemungkinan besar tangki septik tersebut

tidak memenuhi stándar teknis. Kemudian 10.7% rumah tangga menggunakan jamban siram ke

pipa pembuangan (Sanimas). Akan tetapi berdasarkan dokumentasi pihak City Fasilitator Kota

Blitar, dari 3 Sanimas yang sudah terpakai cakupannya hanya 237 KK atau setara dengan 1.185

jiwa. Hal ini berarti bahwa area cakupan pelayanannya baru sekitar 0,9% dari total populasi.

Gambar 3 Diagram cara pembuangan air limbah domestik

Sanimas, sebagai salah satu pilihan sanitasi berbasis komunal (komunal) yang

merupakan sebuah komponen dari proyek WASPOLA, adalah suatu sistem penyaluran dan

pengolahan limbah cair yang dibangun bersama-sama masyarakat secara gotong royong

dengan dukungan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). BORDA, sebuah LSM

dari Jerman, bekerja sama dengan LSM setempat diberi tanggungjawab untuk membantu

masyarakat, pemerintah daerah dan fasilitator daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sanitasi berbasis masyarakat. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana yang

terbangun kemudian dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). Program Sanimas

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sanitasi

pada kawasan padat penduduk dan miskin di perkotaan. Pada saat ini di Blitar terdapat 4 lokasi

Sanimas seperti ditunjukkan pada Tabel 6.

Tempat Pembuangan Limbah Cair Domestik (Data EHRA)

Ke Tangki Septik68%

Ke PipaPembuangan

SANIMAS11%

Lainnya15%

Ke Cubluk6%

Tempat Pembuangan Limbah Cair Domestik (Data Dok. CF)

Ke Pipa PembuanganSANIMAS

1%

Ke Tangki Septik69%

Ke Cubluk6%

Lainnya24%

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



15

Tabel 6. Lokasi Sanimas di Kota Blitar

Keterangan1 2 3 4

Lokasi RT 1/RW 2 Kel. Sukorejo RW III Lk. Masjid Utara Kel. Kauman RT 02 RW XV Kel. Sananwetan RT 04 & 05 RW IX Kel. KepanjenlorJumlah pengguna (KK/jiwa) 88 KK/346 Jiwa 65 KK / 269 jiwa 87 KK / 312 jiwa 111 KK / 312 jiwaAnggaran . 235.987.122,88 (in kind & in cash) Rp. 326.000.000,- (in kind & in cash) Rp. 320.055.388,1(in kind & in cash) Rp. 305.960.671,7(in kind & in cash)Pelaksana O&M : KSM Suko Arum : KSM Ngudi Rahardjo KSM Bina Sejahtera KSM WiroyudanBangunan IPAL Komunal IPAL Komunal IPAL Komunal IPAl Komunal

SANIMAS


Sanitren (Sanitasi Pesantren) merupakan unit MCK Komunal yang dibangun dan

diperuntukkan untuk para santri yang berada di Ponpes Nurul Ulum di Kel. Bendo, Kec.

Kepanjen Kidul. Pengelola MCK Komunal yang terdiri dari unit biodigester, bak sedimentasi,

baffle reactor, dan filter anaerobic adalah Kelompok Swadaya Pesantren (KSP) Nurul Ulum.

Sub-sektor Persampahan

Dalam pengelolaan sampah di kota Blitar, pihak masyarakat telah dilibatkan mulai dari

pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan dari tempat penampungan

sampah, dan juga inisiatif pengelolaan sampah yang terfokus pada pengurangan limbah dalam

bentuk pengolahan pupuk kompos.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima

pelayanan pengangkutan sampah di tingkat rumah tangga (sekitar 66%) dan baru 33%

menerima layanan dimana 21,3%-nya dikumpulkan oleh masyarakat sendiri.

2.2.3. Penyediaan Sarana Sanitasi Alternatif

Pihak swasta telah berperan dalam pengangkutan sampah yang dihasilkannya ke TPA.

Menurut hasil Laporan Survey Partisipasi Sektor Swasta & Masyarakat Kota Blitar (2008), sejak

bulan Januari 2007 DLH telah mensub-kontrakkan pekerjaan pemeliharaan sebagian kawasan

publik (ruas jalan raya) kira-kira sepanjang 6 km kepada sebuah perusahaan swasta. Demikian

pula dengan pengelolaan IPESATU telah diserahkan kepada pihak swasta. Selain itu partisipasi

sektor swasta juga berperan dalam pelaksanaan pengurangan, pengurangan kembali, dan daur

ulang sebagian komponen sampah seperti pengelolaan Instalasi Pengomposan Sampah yang

diserahkan kepada KSM Kelurahan Klampok.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



16

Tabel 7. Tingkat pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga

B litarC ollec ted from homeB y the government/local government/subdis trict 6.9%B y the community/R T /R W 19.3%B y a private waste company 0.9%S ubtotal c ollec ted from home 27.1%

C ollec ted at c ommon c ollec tion point, trans ported awayB y government/local government/subdis trict 4.1%B Y the community/R T/R W 2.0%B y the private s ector 0.0%S ubtotal c ollec ted from c ommon c ollec tion point 6.1%

S ubtotal public s ervic e 11.0%S ubtotal c ommunity s ervic e 21.3%

S ubtotal for perc entag e of hous eholds rec eiving s ervic e 33.2%

Sumber: Studi EHRA Kota Blitar, 2007

Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air

limbah domestik seperti jasa penguran tangki septik di Kota Blitar baik berupa sub-kontrak

maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non

Pemerintah dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baru dalam tahapan

pembangunan sarana seperti Sanimas yang melibatkan LSM Best dalam desain fisik dan

Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan dalam aspek

pemeliharaan.

2.3 Kebutuhan Sanitasi berdasarkan Resiko Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan dokumen Analisa Nasional Penyediaan Fasilitas Sanitasi & Permintaan

Kesanggupan Enam Kota di Indonesia, saat ini belum ada informasi kuantitatif mengenai

permintaan akan sarana sanitasi di kota-kota tersebut termasuk Blitar. Namun perkiraan

potensi kebutuhan dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan atas penyediaan fasilitas

sanitasi. Potensi kebutuhan ini tercermin dari hasil survei EHRA mengenai kurangnya akses,

kualitas pelayanan yang buruk, metoda penanganan air limbah di tingkat rumah tangga serta

perilaku buruk yang meningkatkan resiko kesehatan lingkungan. Dengan mempertimbangkan

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



17

tingkat efisiensi penggunaan teknologi pengolahan air limbah rumah tangga, untuk kota Blitar,

jumlah air limbah yang tidak dapat diolah dan dibuang ke sungai diperkirakan sebesar 87,6%.

Perhitungan ini didasarkan asumsi efisiensi teknologi untuk sistem off-site adalah 90%, tangki

septik 35%, dan cubluk 5%.

Demikian pula dengan pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga, seperti

digambarkan pada Bagian 2.2.2., sekitar 33% rumah tangga telah menerima layanan

pengangkutan dan sekitar 66% rumah tangga belum mendapatkan layanan. Praktik perilaku

yang ada kaitannya dengan penanganan limbah padat (sampah) rumah tangga diperlihatkan

pada Gambar 4 di bawah ini.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

B litar

Dimas ukkan ke dalam lubang (di dalamhalaman)

Dimas ukkan ke tempat s ampah daris emen terbuka / tertutup

Ditumpuk begitu s aja di s udut halaman(tanpa w adah)

tempat s ampah di halaman

Dimas ukkan ke kantong plas tik danditumpuk di luar halaman

Tempat s ampah di luar halaman

Tempat s ampah di dalam rumah

Dimas ukkan ke dalam kantong plas tik danditumpuk di halaman. Digantungkan padapagar

Gambar 4 Diagram penanganan limbah di dalam dan sekitar rumah (Sumber: EHRA Kota

Blitar, 2007)

Data EHRA juga memperlihatkan bahwa sekitar 67,2% rumah tangga di Kota Blitar

tidak memiliki akses ke saluran pembuangan/drainase lingkungan. Dari rumah tangga yang

tidak memiliki akses ke saluran drainase, sekitar 18% mengalirkannya ke sungai sementara 14%

membuang ke lahan di lingkungan rumah sendiri. Secara jelas, ini memperlihatkan adanya

kebutuhan pelayanan sarana sanitasi yang lebih efisien. Selain aspek rendahnya akses terhadap

saluran pembuangan, frekuensi banjir dapat menambah resiko kesehatan masyarakat. Namun

berdasarkan hasil studi EHRA, banjir dialami hanya sekitar 1,6% rumah tangga.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



18

Pencemaran tinja sebagai sumber utama dari virus dan bakteri penyebab diare dapat

sampai ke mulut manusia dewasa dan balita melalui perantara termasuk jari/tangan. Praktik

mencuci tangan dengan sabun di rumah tangga, yang dapat menurunkan resiko insiden diare,

di Kota Blitar dapat dikategorikan tinggi yakni sekitar 96%. Namun, dari data orang yang

mencuci tangan dengan sabun ini, hanya sedikit yang melakukannya pada saat yang tepat.

Sekitar 32,4% mencuci tangan sebelum makan, 35,8% menggunakan sabun setelah buang air

besar, dan hanya 21% menggunakan sabun sebelum menyiapkan makanan.

Pembuangan kotoran anak merupakan salah satu masalah sanitasi. Sekitar 37% rumah

tangga memiliki anak yang dapat BAB sendiri dan hanya sebagian kecil dari anak-anak tersebut

membuang air besar di jamban (21,31%). Sementara itu bagi anak yang belum bisa BAB di

jamban sekitar 30% BAB di penampung sementara dan 10% melakukannya di ruang terbuka.

Pengamatan pada praktik pembuangan kotoran anak-anak yang menggunakan penampung

sementara mengindikasikan setidaknya 68% dari rumah tangga melakukan penanganan yang

aman yaitu membuang kotoran ke jamban atau fasilitas sanitasi lainnya; sementara 32% rumah

tangga membuang kotoran ke lantai kamar mandi, got, parit, tempat sampah dan saluran cuci.

Tabel 8. Sumber-sumber Air Minum

B litarJ aringan pipa P DAM 10.0%S umur bor (pompa lis trik atau pompa tangan) 17.2%S umur gali tertutup 40.0%S umur gali 27.4%Membeli air 3.6%Mata air tertutup 0.3%Mata air terbuka 1.1%Air permukaan 0.0%Air hujan 0.0%T idak ada data/lainnya 0.3%T otal 99.9%

Sumber: EHRA Kota Blitar, 2007

Ketersediaan dan aksesibilitas sumber air yang bersih dan sehat memiliki kaitan yang

erat dengan resiko kesehatan keluarga. Tabel 8 di atas menunjukkan sumber air minum utama

di Kota Blitar, dimana 10% rumah tangga menggunakan air dari pipa PDAM sebagai sumber air

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



19

minum dan sekitar 84,6% rumah tangga mengandalkan sumur (sumur gali 67,4% dan sumur

bor 17,2%). Hal ini menjadi menarik karena meskipun masyarakat memiliki akses terhadap

jaringan PDAM mereka tetap menggunakan sumur.

Dalam konteks Kota Blitar yang mayoritas rumahtangganya menggunakan tangki

septik/cubluk untuk mengolah limbah tinja, menjadi krusial untuk mengetahui kondisi sumur

dangkal dan gali, keberadaan tangki septik yang tidak aman, dan jarak antara tangki septik dan

sumur gali. Di Kota Blitar, sekitar 43,7% rumah tangga memiliki sumur yang berjarak kurang

dari 7 meter dengan tangki septik, dan sekitar 20,2% rumah tangga memiliki sumur yang

berjarak antara 7 – 10 meter dari tangki septik dan hanya 9,2% yang memiliki sumur berjarak

lebih dari 10 meter dari tangki septik. Karakteristik sumur yang aman (lantai sumur di semen,

cincin di mulut sumur, tertutup dan lantai sumur terhubung ke saluran drainase) sangat

penting untuk menentukan kualitas air sumur. Tabel 8 dan Gambar 5 memperlihatkan bahwa

67.4% rumah tangga di Kota Blitar menggunakan sumur dan hanya 6% rumah tangga tidak

memiliki karakteristik sumur yang aman.

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

B litar

F our c harac teris tic s

Three characteris tics

Two c harac teris tic s

One c hac teris tic

No characteris tics

S afety charac teris ticsdis played by wells

Gambar 5 Jumlah Ciri pada Sumur (Sumber: EHRA Kota Blitar, 2007)

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



20

BAB III

ISU, MASALAH, POTENSI DAN TANTANGAN

3.1. Isu dan Masalah Pengelolaan Sanitasi

Tingkat kepadatan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas

sanitasi di wilayah masing-masing. Jika tingkat hunian dan kepadatan penduduk yang tinggi

tidak disertai dengan tingkat kesadaran yang tinggi pula, maka dapat dipastikan di masa depan

akan muncul masalah sanitasi dan berbagai penyakit.

Dinas Lingkungan Hidup telah mengidentifikasi beberapa masalah yang menyangkut

pengelolaan air limbah domestik di Kota Blitar, diantaranya adalah masih rendahnya tingkat

pemanfaatan sarana sanitasi berbasis komunal dan jasa penyedotan limbah tinja. Masih banyak

masyarakat yang belum mengerti pentingnya penyedotan lumpur tinja karena rendahnya

pemahaman mengenai persyaratan teknis pembuatan dan pemeliharaan tangki septik, dan ini

mengakibatkan IPLT tidak dapat beroperasi dengan optimal.

Perkembangan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2012 berbanding lurus dengan

penambahan timbulan sampah yang harus dikelola baik oleh masyarakat maupun yang akan

dikelola oleh Pemerintah Kota. Faktor lain yang akan menambah besarnya timbulan sampah

adalah perkembangan kemajuan teknologi yang diimbangi dengan tingkat kesadaran

masyarakat tentang sumber-sumber sampah sebagai sumber pencemar alam, yang di masa

depan kapasitasnya akan semakin meningkat.

Tabel 9 Prediksi Volume Sampah untuk Pasar dan Fasum

NO KECAMATAN RT(L/hari)

PASAR(L/hari)

FASUM & SOS(L/hari)

1 Kepanjenkidul 92.310 23.078 27.693

2 Sananwetan 121.728 30.432 36.518

3 Sukorejo 107.815 26.954 32.344

Sumber : RUTRK Blitar 2007-2017

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



21

Peningkatan timbulan sampah yang dikelola sendiri oleh masyarakat akan menjadi

masalah yang cukup rumit mengingat bahwa lahan pemukiman penduduk akan sangat terbatas,

karena semakin besarnya kebutuhan akan lahan permukiman. Khususnya pada kelurahan yang

berada di pusat kota seperti kelurahan Kepanjenkidul, Kepanjenlor, Kauman, Sukorejo dan

Sananwetan diperkirakan akan mengandalkan kemampuan pemerintah daerah untuk

mengelola sampahnya. Sementara Kelurahan lain yang diperkirakan akan mengembangkan

lahan perumahan juga akan memperbesar jumlah timbulan sampah rumah tangga yang akan

diikutsertakan dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, antara lain kelurahan Pakunden,

Tanjungsari, Bendo, Tanggung.

Hasil analisis informasi yang terdapat pada Buku Putih Sanitasi dan survei EHRA Kota

Blitar telah mencerminkan adanya potensi kebutuhan akan sarana sanitasi yang memadai (baik

secara kualitas maupun kuantitas). Kurangnya akses, kualitas pelayanan yang buruk dan tak

bisa diandalkan, infrastruktur yang tidak layak dan metode penanganan dari ketiga sub-sektor

yang tidak efisien, mencerminkan kebutuhan sektor ini. Perilaku yang tidak tepat akan

mengarah pada meningkatnya resiko kesehatan, yang juga mengindikasikan pentingnya

peningkatan kesadaran dan pemberian informasi yang benar mengenai pengelolaan sanitasi dan

pemeliharaan lingkungan hidup. Masalah kongkrit yang diperkirakan dapat mempengaruhi

tingkat kesadaran masyarakat antara lain:

1. Lemahnya pengetahuan aparat birokrasi tentang sanitasi dan pola pemberdayaan

masyarakat terhadap sanitasi;

2. Lemahnya pengetahuan kader posyandu tentang teknis sanitasi sehat dan lemahnya proses

peremajaan kader dalam proses keberlanjutan program;

3. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang sanitasi sehat;

4. Rendahnya motivasi pemangku kepentingan terhadap pembangunan sanitasi sehat.

3.2. Potensi

Untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran di bidang sanitasi, banyak pula

potensi yang dapat dikembangkan. Pihak Pokja Sanitasi telah melakukan identifikasi potensi-

potensi tersebut, baik yang sifatnya sumber daya finansial, keterampilan, kelembagaan, budaya

dan kesenian lokal, maupun aktivitas-aktivitas masyarakat di bidang-bidang di luar sektor

sanitasi.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



22

3.2.1 Pemerintah Kota dan Instansi Terkait

Potensi utama yang dapat dikembangkan adalah kesadaran dari pihak pemerintah kota,

terutama Wali Kota Blitar, tentang pentingnya pembangunan sektor sanitasi. Pihak pemerintah

kota sangat menyadari bahwa kualitas sanitasi kota merupakan salah satu indikator penting

kualitas hidup masyarakat kota Blitar. Hal ini tercermin dengan masuknya pembangunan

sektor sanitasi ke dalam RPJMD tahun 2006–2010 dan alokasi anggaran dalam APBD 2008.

Potensi besar lainnya terdapat pada instansi-instansi kedinasan di bawah pemerintah

kota yang telah memiliki tupoksi yang jelas sebagai pemegang wewenang pengelolaan sub-sub

sektor sanitasi. Wewenang pengelolaan air limbah dan persampahan dilimpahkan kepada Dinas

Lingkungan Hidup, serta pengelolaan drainase dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Upaya peningkatan kesehatan dengan posyandu dan sosialisasi bidang-bidang kesehatan,

termasuk kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang menjadi

tujuan pokok peningkatan kesadaran bidang sanitasi merupakan wewenang Dinas Kesehatan.

Selain itu, beberapa dinas terkait terlibat dengan sosialisasi dan penyuluhan seperti Dinas

Informasi Komunikasi dan Pariwisata (Inkopar) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana.

3.2.2 Kelompok Masyarakat

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berperan sebagai mitra pemerintah kota,

baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota dalam penyediaan layanan sanitasi, maupun

kegiatan kemasyarakatan. Melalui kelembagaan RT/RW dapat dilakukan upaya peningkatan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang sanitasi, misalnya dengan mengangkat isu-isu

sanitasi dan kesehatan lingkungan dalam pertemuan-pertemuan warga, dan mengadakan

kegiatan-kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, PKK merupakan organisasi

kemasyarakatan yang sangat besar perannya dalam pembinaan keluarga hingga di tingkat

rumah tangga. Kelompok ibu PKK, terutama kader-kader Posyandu, sangat berpotensi untuk

menjadi agen peningkatan kesadaran bidang sanitasi atau internalisasi PHBS. Pokja III PKK

yang membidangi pangan, sandang dan perumahan potensial dilibatkan untuk sanitasi MCK

melalui kegiatan PKK “Bangga Sanitasi” yang merupakan kegiatan pembangunan jamban

keluarga.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



23

3.2.3 Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Blitar yang mayoritas muslim relatif masih kuat memegang nilai-nilai

religi. Ulama dan pemimpin spiritual lainnya merupakan tokoh panutan yang besar

pengaruhnya kepada masyarakat. Karena itu, upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran

bidang sanitasi dapat diangkat melalui jalur-jalur dan aktivitas keagamaan, misalnya pengajian

atau khutbah sholat Jumat.

3.2.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

Terdapat beberapa LSM Blitar yang memusatkan kegiatannya pada upaya advokasi

perubahan perilaku di tingkat masyarakat dan advokasi anggaran kepada pemerintah daerah.

Mereka dapat diajak berperan serta dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran di

bidang sanitasi, dan dalam beberapa kesempatan dapat menjadi kelompok penekan (pressure

group) kepada pihak pengambil keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung

peningkatan kualitas pelayanan sanitasi. Ada LSM yang telah terlibat dalam pengelolaan

sampah (pioner) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi ramah

lingkungan, seperti di RT 3/RW 3 Kelurahan Sukorejo.

3.2.5 Lembaga Usaha Swasta

Di Blitar terdapat cukup banyak bisnis menengah dan kecil, terutama jasa dan

perdagangan beserta sub-sub sektor pendukungnya seperti pusat perniagaan, perhotelan, dan

jasa transportasi. Sudah saatnya para pelaku usaha tersebut tidak hanya dijadikan sebagai objek

upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran di bidang sanitasi melainkan juga sebagai

pelaku. Dengan mempromosikan bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung upaya

peningkatan kualitas sanitasi, akan menjadi pesan yang kuat kepada semua pihak bahwa pelaku

usaha besar yang juga menjadi penyumbang limbah terbesar dan dapat berperan besar pula

dalam peningkatan kualitas lingkungan. Selain itu para pelaku usaha diharapkan tidak berani

melalaikan masalah sanitasi sebagai dampak bisnis mereka. Untuk mendukung peran sebagai

pelaku tersebut, Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Gapensi (Gabungan

Pengusaha Konstruksi) di Blitar telah diangkat menjadi anggota Pokja.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



24

3.2.6 Lembaga Pendidikan

Sekolah terutama pendidikan dasar merupakan tempat yang sangat tepat untuk upaya

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Di Kota Blitar kampanye CTPS dan sanitasi sudah

dilakukan di dua sekolah dasar. Ada wacana sanitasi dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran

sekolah sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah.

3.2.7 Media Massa

Media massa, seperti radio dan koran, merupakan pihak yang sangat berpengaruh

dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Sayangnya, isu-isu sanitasi

masih dianggap tema berita yang kurang menarik. Dua radio (Radio Mayangkara dan Radio

Mahardika) sudah bekerjasama dengan ISSDP dengan acara rutin mingguan (tiap hari Senin).

Radio komunitas banyak bermunculan tetapi belum dirangkul sebagai mitra.

3.2.8 Kegiatan-Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Sementara jika dilihat dari potensi yang muncul di masyarakat dan kebijakan yang

diberlakukan di Kota Blitar adalah adanya kebijakan Block Grant yang kemudian berganti

nama menjadi Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK). Program

tersebut merupakan program yang memberikan dana stimulan kepada masyarakat dengan

kebebasan pengelolaannya, dimana manajemen pemanfaatannya mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan monitoringnya diserahkan kepada masyarakat. Selama program

ini berjalan, pembangunan drainase lingkungan telah banyak dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan. Oleh karena itu, program ini potensinya sangat besar dan dapat dimanfaatkan

sebagai salah satu sarana untuk mengatasi masalah pemenuhan sarana drainase lingkungan.

Berdasarkan perkiraan perkembangan kondisi dan masalah tersebut, maka potensi yang

dimiliki selama ini harus mampu dikembangkan sebaik mungkin dan dilaksanakan secara

efektif.

Pernah pula dilakukan percontohan pemilahan sampah organik dan anorganik dan

pembuatan kompos dari sampah organik skala rumah tangga di Perumahan Melati Kelurahan

Kepanjen Kidul dengan pendampingan Dinas Lingkungan Hidup.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



25

3.2.9 Budaya dan Seni

Diperkotaan kesenian masih kuat terutama masyarakat menengah kebawah. Kesenian

daerah yang popular di kota Blitar adalah jaranan, rampak gendang, wayang kulit, wayang

orang, dan japrak (jaranan dan kethoprak).

3.2.10 Dokumentasi Hasil-Hasil Kegiatan dan Pengkajian Bidang Sanitasi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota beserta instansi jajarannya serta

pihak-pihak lain dalam peningkatan kualitas sanitasi Kota Blitar. Sayangnya, banyak upaya

yang tidak terdokumentasikan dengan baik ataupun kalau terdokumentasi jarang yang

dimanfaatkan sebagai sumber acuan. Dinas Pekerjaan Umum memiliki berbagai informasi

tentang teknologi sanitasi yang tepat untuk karakteristik wilayah tertentu. Misalnya, informasi

pembuatan MCK yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan untuk tipe rumah panggung dan

tanah berawa-rawa. Bila informasi tersebut dibagikan kepada masyarakat penghuni rumah

panggung, maka masyarakat akan menjadi tahu dan berpeluang untuk mengikuti informasi

tersebut dalam membangun MCK yang baik dan benar.

Selain itu, perguruan tinggi juga banyak melahirkan kajian bidang sanitasi. Hasil-hasil

kajian tersebut dapat menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat dalam upaya

peningkatan pengetahuan dan kesadaran semua pihak di bidang sanitasi.

3.3. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sanitasi di Kota Blitar mencakup:

· Peningkatan cakupan pelayanan sarana sanitasi menjadi setengah jumlah penduduk di

tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan sanitasi secara nasional yang selaras dengan

sasaran MDGs memerlukan dukungan investasi prasarana dan sarana sebagaimana pula

dukungan peraturan perundang-undangan.

· Pemantapan sistem lingkungan kota yang asri dan lestari, nyaman untuk ditinggali dan

menarik untuk dikunjungi melalui pemeliharaan dan konservasi ruang terbuka hijau

sebesar 30%, intensitas dan efektivitas penanganan dan pengolahan sampah dan limbah

sebesar 80% .

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



26

· Kesuksesan pelaksanaan program dan pencapaian target-target 3 sub-sektor sanitasi

membutuhkan pembentukan lembaga koordinasi untuk memperbaiki dan memperkuat

koordinasi antar instansi pemerintah dan antara pemerintah kota dengan masyarakat.

· Peningkatan kesadaran terhadap masalah sanitasi dan perubahan perilaku rumah

tangga untuk mengurangi resiko kesehatan lingkungan.

· Pelibatan masyarakat dan sektor swasta di sektor sanitasi untuk menyeimbangkan

pembagian peran, hak dan kewajiban serta tanggung jawab selaku pelaku

pembangunan. Hal ini dilakukan pula untuk mendukung program Pemberdayaan

Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) dalam mencapai sasaran Sapta Program

Prioritas Pembangunan Kota Blitar.

· Peningkatan kualitas lingkungan kondusif bagi peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat miskin yang merupakan penerapan program Gerakan Perang

Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar di lingkungan SKPD.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



27

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM SANITASI KOTA BLITAR

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip yang menjadi

landasan dalam menyusun strategi dalam berbagai upaya untuk memenuhi layanan sanitasi.

4.1 Visi dan Misi Sanitasi

Konsep awal penyusunan kerangka kerja Strategi Sanitasi Kota (SSK) dicantumkan

dalam Visi dan Misi Sanitasi Kota Blitar sebagaimana tertulis di bawah ini.

Visi

”Terwujudnya sistem pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan di Kota Blitar pada

Tahun 2012”

Visi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai di tahun 2012 secara mandiri melalui

kegiatan–kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait

secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan sanitasi kota.

Visi ini selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi

yang telah ditetapkan; untuk dapat mengidentifikasi arah kerangka kerja SSK.

Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan sanitasi maka dirumuskan beberapa misi

yaitu sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan air limbah yang memenuhi standard kesehatan

menggunakan pendekatan partisipatif.

b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (private dan public

sector) yang efektif dan efisien.

c. Menyelenggarakan pengelolaan drainase yang berkualitas dan memadai.

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



28

4.2 Tujuan dan Sasaran

Sasaran umum dari kerangka kerja SSK ini mengacu pada sasaran terukur yang tertuang

dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2004 – 2009, RPJM Kota

Blitar 2006 – 2010, dan sasaran dalam pencapaian MDGs 2015.

Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 –

2009 adalah:

· meningkatkan pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan layanan

air bersih dan sanitasi lingkungan;

· mendukung keberlanjutan dan penggunaan secara efektif dari sarana dan layanan

air bersih dan sanitasi lingkungan.

Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2005 –

2009 adalah:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sanitasi, serta

pengembangan drainase dan sistem pengelolaan persampahan, serta meningkatnya

kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan.

Sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar

2006-2010 adalah pemantapan sistem lingkungan kota yang asri dan lestari, nyaman untuk

ditinggali dan menarik untuk dikunjungi melalui pemeliharaan dan konservasi ruang terbuka

hijau sebesar 30%, intensitas dan efektivitas penanganan dan pengolahan sampah dan limbah

sebesar 80%.

Secara detail sasaran kerangka kerja sanitasi kota Blitar adalah:

a. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat mengenai sanitasi dasar

untuk peningkatan kuantitas dan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

khususnya.

b. Peningkatan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi mulai dari lingkup

rumah tangga sampai dengan tingkat kota baik secara swadaya masyarakat maupun

oleh pemerintah kota dan swasta.

c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian dunia usaha terhadap sanitasi dasar

masyarakat melalui advokasi, stimulasi dan donasi.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



29

d. Meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mendukung dan

melakukan sistem pilah sampah mulai dari rumah tangga.

e. Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan serta teknologi pengolahan sampah

di tingkat kota.

f. Meningkatnya daya dan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar dalam

mengelola sampah rumah tangga dan kota dengan menggunakan pola 3-R (reduce,

reuse dan recycle).

g. Meningkatnya daya dan kemampuan pengolahan air limbah rumah tangga baik yang

berupa air buangan tinja dan air bekas mandi dan cuci melalui pola pengembangan

sanitasi berbasis masyarakat (komunal). Diperlukan juga pengembangan kemampuan

pengolahan air limbah industri rumah tangga dengan teknologi yang ramah

lingkungan.

h. Meningkatnya fungsi drainase sebagai saluran air hujan dan meminimalisir

penggunaan drainase yang digunakan sebagai saluran pembuangan air limbah (SPAL).

i. Meningkatnya upaya konservasi ketersediaan air tanah sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan air bersih serta upaya penyehatan PDAM sebagai institusi penyelenggara

pelayanan air bersih dan air minum.

Disamping sasaran tersebut, sasaran kerangka kerja SSK juga mengakomodir sasaran

Millenium Development Goals Tahun 2015 untuk menyediakan akses terhadap sumber air

minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar untuk separuh proporsi

penduduk yang belum memiliki akses.

Dengan memperhatikan berbagai sasaran yang telah disebutkan sebelumnya dan

dengan memperhatikan berbagai kendala, tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan

beberapa tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2008-2012 yang meliputi:

a. Peningkatan kesadaran semua pihak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

hidup masyarakat melalui ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi mulai dari

lingkup rumah tangga sampai dengan tingkat kota. Ketersediaan prasarana dan sarana

sanitasi dapat disediakan secara mandiri oleh masyarakat maupun yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan swasta maupun penggabungan dari

ketiganya.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



30

b. Peningkatan daya kemampuan masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar dalam

mengelola sampah mulai dari pengolahan secara individual oleh masyarakat sampai

dengan pengolahan di tingkat kota. Prinsip pengolahan sampah dimulai dari

pemilahan sampah dan penerapan sistem 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan

pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi bahan

baku daur ulang.

c. Peningkatan daya dan kemampuan Pemerintah Kota Blitar dalam pengelolaan air

limbah rumah tangga dan air limbah industri rumah tangga dengan teknologi yang

ramah lingkungan.

d. Peningkatan fungsi saluran drainase sebagai saluran pembuangan air hujan dan

meminimalisir penggunaan saluran drainase sebagai saluran pembuangan air limbah

(SPAL).

e. Peningkatan upaya konservasi air tanah dan upaya penyehatan Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM).

4.3 Prinsip-prinsip Penyusunan SSK

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep dan strategi sanitasi secara teknis, perlu

terlebih dahulu diberi batasan strategi dan prinsip-prinsip penentuan strategi sanitasi.

Batasan kerja yang digunakan untuk Sanitasi Dasar oleh Task Force Millenium

Development Goals for Water and Sanitation adalah pilihan penyediaan sarana dan pelayanan

sanitasi dengan biaya rendah, aman, nyaman, higienis, dan berkelanjutan. Layanan tersebut

harus disediakan secara privasi dan dapat menjamin lingkungan yang bersih dan sehat, baik di

tingkat individual rumah tangga maupun komunal. Sedangkan sanitasi perkotaan mencakup:

fasilitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pembuangan baik dari limbah tinja maupun

limbah padat (Achieving the Millenium Development Goals for Water and Sanitation, by Task

Force on Water and Sanitation. The United Nations Millenium Project, Nov. 2004).

Berbagai upaya yg dilakukan untuk mencapai tujuan menggunakan prinsip-prinsip:

· Akses terhadap perbaikan layanan prasarana dan sarana sanitasi untuk semua lapisan

masyarakat (inclusive the poor) dan berkelanjutan, yang akan memberikan perbaikan

sanitasi masyarakat dan perubahan perilaku higienitas;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



31

· Penyebarluasan pilihan teknologi sederhana dan tepat guna dan terjangkau oleh

masyarakat setempat, mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat;

· Pelibatan masyarakat melalui pendekatan tanggap kebutuhan (PTK)2 dan swasta serta

pengarusutamaan jender sebagai mitra pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan,

pengoperasian dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi) sanitasi;

· Pendekatan pembangunan secara bertahap dengan prioritas awal pada daerah-daerah

yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat;

· Pengaturan pembiayaan dan kelembagaan yang berkesinambungan untuk operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi berdasarkan prinsip pemulihan biaya (cost

recovery).

4.4 Kebijakan Umum Sanitasi Kota Blitar

Menyadari bahwa sanitasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan multi

sektoral, maka strategi yang dipilih harus dapat mengakomodir berbagai kepentingan sektoral

akan tetapi tidak mengabaikan sinkronisasi dan harmonisasi antar sektor. Untuk itu, metode

pengelolaan dan penanganannya harus melibatkan SKPD yang berkaitan dengan sanitasi mulai

dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Selanjutnya dalam proses penyusunan pelaksanaan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi harus dilakukan secara

komprehensif, harmonis dan koordinatif lintas sektor.

Kebijakan umum sanitasi kota Blitar difokuskan pada air limbah, limbah padat

domestik, drainase lingkungan, dan air bersih setempat yang digunakan untuk keperluan

rumah tangga. Kebijakan sanitasi secara umum lebih didasarkan pada kegiatan fisik sektor

sanitasi beserta sarana dan prasarana pengelolaannya, dan juga perilaku masyarakat baik

individu maupun kelompok. Tingkat pengetahuan masyarakat, dampak dan cara antisipasi dan

pengelolaannya akan dapat mempengaruhi kesadaran perilaku masyarakat terhadap masalah

sanitasi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka perubahan perilaku dan sikap masyarakat

menjadi prioritas utama program. Dengan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat akan

berakibat pada pengelolaan sanitasi masyarakat secara baik seperti membuang sampah dengan

2Pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approach) adalah pendekatan yang menempatkankebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk didalamnyapendanaan.(Sumber: Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, 2003).

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



32

benar, membuang air limbah dengan benar, perlakuan terhadap drainase lingkungan yang

benar dan tepat sehingga pencemaran dapat diperkecil baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kecil dan besarnya pencemaran dan pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air dan

lingkungan hidup. Berikut ini digambarkan pola sederhana hubungan antar sub-sektor sanitasi

untuk mempermudah pemahaman konsep dan strategi sanitasi selanjutnya.

z

Gambar 6 : Pola hubungan unsur-unsur Sanitasi

Perilaku masyarakat terhadapsanitasi secara benar dantepat

LimbahRumahTangga

DrainaseLingkungan

Sampah SampahKota

Drainase Kota

LimbahIndustri

Ya

Tidak

Benar

Tidak

Benar

Tidak

Benar

Tidak

Benar

Tidak

Benar

Tidak

Benar

Tidak

LimbahRumahTangga

Airbersih

Airpermukaandan dalam

Air minum

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



33

4.4.1. Peningkatan kebutuhan (demand) layanan prasarana dan sarana sanitasi yang efektif

Kesadaran dan kemauan untuk melakukan sesuatu merupakan kunci keberhasilan

kegiatan. Untuk melahirkan kesadaran harus diawali dari mengetahui dan memahami, karena

pada dasarnya kesadaran adalah manifestasi dari kualitas pengetahuan dan pemahaman tentang

sesuatu. masalah Upaya-upaya yang akan dilakukan adalah:

· Pemasaran sosial dan peningkatan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat, wakil

rakyat dan swasta terhadap masalah sanitasi.

Konsep dasar pembangunan yang diterapkan kota Blitar adalah pembangunan

berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang berbasis

pembangunan komunitas. Orientasi yang dikembangkan adalah optimalisasi manfaat

program pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat sejalan

dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratis. Hal ini berarti perlu

ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban negara

dan masyarakat harus seimbang.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

negara dan masyarakat, perbaikan sistem pelayanan sanitasi juga akan didasarkan

pada prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Keterlibatan aktif dan partisipasi dari

semua pemangku kepentingan adalah prasyarat untuk pembangunan dan perbaikan

pelayanan sanitasi di Blitar. Pembangunan sanitasi sehat akan dapat diwujudkan jika

semua pemangku kepentingan mempunyai kesadaran dan kemauan untuk secara

intensif mencegah, memperkecil dampak dan mengatasi masalah yang berkaitan

dengan sanitasi. Munculnya kesadaran dan kemauan membangun sanitasi akan lahir

jika semua pemangku kepentingan Kota Blitar mengetahui, mengerti dan memahami

tentang sanitasi.

Keberhasilan dalam peningkatan kesadaran, promosi higienis dan keterlibatan

masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan dan

implementasi Strategi Sanitasi Kota (SSK). Peningkatan kesadaran dan promosi sosial

di sektor sanitasi yang dimaksudkan adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan pengetahuan/pemahaman, keterampilan dan perubahan sikap/perilaku

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



34

dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi lewat proses komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE).

· Peningkatan partisipasi masyarakat (LSM, organisasi berbasis masyarakat) dan pihak

swasta serta kesetaraan jender dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi.

Prinsip utama dalam pembangunan sektor sanitasi di Kota Blitar harus sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam

rangka kemitraan di antara semua pemangku kepentingan, dan mendorong

masyarakat untuk mandiri dalam penyediaan fasilitas sanitasi. Prinsip tersebut akan

diwujudkan dalam upaya pemerintah kota untuk melibatkan masyarakat secara

langsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat

RT/RW, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota maupun pelaksanaan

program-program pemberdayaan masyarakat seperti Pemberdayaan Kecamatan dan

Masyarakat Kelurahan (PKMK), yang merupakan penggabungan program Block

Grant dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P2MK), dan Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) serta kegiatan Gerakan Perang

Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar. Selain itu upaya yang tidak kalah

strategisnya adalah pemberdayaan Posyandu dan kader-kadernya dalam upaya

internalisasi PHBS dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kesetaraan berkaitan erat dengan kondisi bahwa prasarana dan sarana sanitasi yang

dibangun dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan tingkat

sosial, jenis kelamin, suku, agama dan ras. Beberapa contoh kegiatan akan terus

dikembangkan seperti keterlibatan perempuan dan laki-laki dari kalangan menengah

ke bawah dalam menyediakan layanan berbasis masyarakat untuk peningkatan

sanitasi, kebersihan dan pengelolaan sampah.

4.4.2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan

Pola pikir dan pelaksanaan kelembagaan yang mengelola sanitasi perlu diubah.

Pengertian dan komitmen lembaga-lembaga yang terkait sangatlah penting. Komitmen yang

rendah dari institusi-institusi yang terkait cenderung menghalangi perubahan perilaku di

tingkat masyarakat. Berbekal kondisi ini, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan:

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



35

· Advokasi dengan Pemerintah Kota, dan para pengambil keputusan terhadap

prinsip-prinsip penyusunan strategi sanitasi.

· Peningkatan kapasitas/kemampuan Pemerintah Kota dalam

mengimplementasikan prinsip-prinsip penyusunan kerangka kerja SSK ke dalam

alokasi pendanaan, peraturan, mekanisme monitoring dan evaluasi dan kerja sama

dengan LSM, pihak swasta dan organisasi masyarakat.

4.4.3. Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan untuk mencapai kebutuhan

masyarakat terhadap sanitasi

Ketersediaan sarana publik yang rendah karena keterbatasan kapasitas lembaga-

lembaga yang terkait menawarkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak

swasta, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat segala lapisan harus dapat memilih

teknologi-teknologi tepat guna dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya-

upaya yang akan dilakukan adalah:

· Penyediaan dan penyebarluasan pilihan-pilihan teknologi, material dan

pendanaan yang lebih beragam untuk sektor sanitasi.

Keterlibatan sektor swasta dalam melaksanakan program Sanimas dapat

menciptakan peluang untuk perluasan penyediaan layanan sarana sanitasi. Ada

beberapa inisiatif yang menarik dari masyarakat, meskipun skalanya kecil, namun

menjanjikan, dan secara khusus aktivitas ini berpeluang mendatangkan

penghasilan. Sebagai contoh, upaya-upaya pelaksanaan pengurangan, penggunaan

kembali dan daur ulang sampah (3-R). Pengalaman telah menunjukkan bahwa

pelayanan pemerintah yang bersubsidi berpotensi negatif dam memberikan

pelayanan yang berkualitas dan ini memberikan peluang yang baik bagi sektor

swasta untuk berperan meingkatkan efisiensi layanan.

· Penyusunan rencana tindak untuk masyarakat miskin

Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan

erat dengan kemiskinan. Masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) sangat

rentan terhadap berbagai penyakit dan kematian yang berkaitan sanitasi buruk

akibat sulitnya akses terhadap sarana sanitasi yang layak. Dengan melihat

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



36

keterbatasan yang dimiliki, masyarakat miskin perlu diperhatikan dan dilibatkan

secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk dapat memobilisasi daya

tersembunyi (hidden potential) perlu diidentifikasikan secara tepat potensi itu,

mencakup besaran dan lokasi termasuk didalamnya adalah penentuan pilihan

sarana, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga tingkat dan

jenis pelayanan yang disediakan dapat disesuaikan oleh masyarakat tersebut.

Sanitasi berbasis masyarakat (community based sanitation3) seperti Sanimas

merupakan salah satu alternatif yang akan dikembangkan untuk memperbaiki

kondisi kesehatan dan lingkungan pada daerah padat (urban area) dan miskin.

· Penyusunan Standard Pelayanan Minimum (SPM)

Sesuai PP No. 65 Tahun 65, SPM didefinisikan sebagai ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimum. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi

jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah.

Kualitas pelayanan sanitasi, terutama sub-sektor air limbah, adalah hal yang

problematik, dan sangat bermanfaat bila dapat dilakukan kontrol kualitas

pelayanan. Membentuk sistem pengawasan yang mengukur kualitas layanan yang

sesuai standard pelayanan minimum akan menjadi bagian dari strategi sanitasi

kota.

4.5 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat serta Peran Serta Swasta dan

Lembaga Swadaya Masyarakat

Untuk mencapai sasaran, tujuan dan target-target pembangunan kota yang

berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan pembagian

peran, hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah,

masyarakat dan sektor swasta.

3 Community based Sanitation (CBS) adalah pendekatan sanitasi dimana seluruh proses dikelola olehmasyarakat mulai dari inisiasi, perencanaan, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



37

Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk

pengembangan peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah memegang peranan

kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, peranan

masyarakat dan sektor swasta tidak pula kalah pentingnya. Melibatkan masyarakat haruslah

memperhatikan kebutuhannya, mengikutkan mereka dalam menentukan priortias dan pilihan-

pilihan teknologi yang ada sesuai dengan kemampuannya, budaya dan kebiasan-kebiasaan

mereka termasuk aspek jender bagaimana mereka memberikan peranan kepada para

perempuan dan laki-laki dalam sanitasi.

Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi–

strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang,

juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran,

partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan

sanitasi. Strategi ini dibahas lebih rinci dalam dokumen SSK Volume 5.

Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas, maka pendaya gunaan sektor

swasta dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting potensial dalam situasi

pasar sanitasi yang berkelanjutan.

Penyiapan strategi untuk bagaimana melibatkan sektor swasta dan lembaga non-

pemerintah; dan penyiapan rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang

keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi dibahas pada dokumen SSK Volume 7.

4.6 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas

Pemerintah Kota Blitar menyadari bahwa untuk kesuksesan pelaksanaan program dan

pencapaian target-target sektor sanitasi diperlukan adanya suatu lembaga koordinasi yang

mantap. Hal ini mengingat bahwa ada 5 (lima) SKPD di Kota Blitar yang menangani sektor

sanitasi, sehingga memerlukan koordinasi didalam menjalankan masing-masing program SKPD

untuk dapat mencapai sasaran pembangunan kota yang berkelanjutan dan membawa

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kota.

Lembaga atau wadah koordinasi di Kota Blitar saat ini adalah Pokja Sanitasi Kota yang

prinsipnya memiliki peran strategis untuk mendorong pengarusutamaan pembangunan sanitasi

di tingkat kota. Dalam posisinya yang strategis sebagai wadah koordinasi, kehadiran Pokja

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



38

diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar instansi Pemerintah di

Kota Blitar, juga antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagai upaya awal yang nyata

untuk menjamin peningkatan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Blitar.

Pada saat ini Pokja Sanitasi Kota belum memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk

melaksanakan beberapa peran dan tanggung jawab baru sebagai implikasi dari strategi-strategi

yang dirumuskan baik untuk masing-masing sub-sektor teknis sanitasi maupun strategi

pendukungnya, sebagaimana didokumentasikan dalam SSK Volume 2 - 10.

Untuk dapat memenuhi harapan agar Pokja Sanitasi Kota dapat mendorong pencapaian

cita-cita pembangunan sanitasi di Kota Blitar, maka dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan

dan pengembangan kapasiatas Pokja yang bersifat komprehensif, yang diarahkan pada tingkat

sistem, tingkat organisasi dan individu anggota Pokja. Penguatan kelembagaan pokja yang

diarahkan pada tingkat sistem dibutuhkan dalam rangka menciptakan suatu kondisi lingkungan

eksternal Pokja yang bersifat kondusif (enabling environment) agar organisasi Pokja dapat

berfungsi secara efektif. Hal ini meliputi kerangka kerja dan kebijakan yang mendukung atau

menghambat pencapaian kebijakan tertentu terkait dengan sanitasi, peran institusi, dan sistem

pendanaan. Sedangkan penguatan di tingkat organisasi Pokja bertujuan untuk memantapkan

Pokja agar dapat menjalankan tugas yang diemban sebagai wadah koordinasi yang akan

mengawal pembangunan sanitasi di tingkat kota. Upaya-upaya di tingkat organisasi ini

meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, keanggotaan, proses pembuatan

keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, manajemen, instrumen, hubungan dan jaringan

kerja antar organisasi. Adapun penguatan kelembagaan pokja yang dilakukan pada tingkat

individu anggota Pokja berkaitan dengan ketrampilan individu dan kualifikasi, pengetahuan,

sikap, etika kerja dan motivasi anggota di organisasi.

Strategi-strategi untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas

Kelompok Kerja Sanitasi Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai

lembaga koordinasi dan fasilitasi sanitasi guna mengarusutamakan sanitasi dalam pembangunan

kota, yang pada gilirannya akan mencapai seluruh target sektor sanitasi Kota Blitar

didokumentasikan pada SSK Volume 6.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



39

4.7 Pendanaan Sektor Sanitasi

Salah satu pertimbangan penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan dan

pengembangan sanitasi perkotaan adalah ketersediaan sumber pendanaan yang dapat

digunakan. Dalam hal ini sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan

sanitasi Kota Blitar tahun 2008 – 2012 adalah APBD Kota Blitar sendiri. Permasalahan yang

muncul kemudian adalah APBD Kota Blitar diperkirakan tidak dapat memenuhi seluruh

kebutuhan target pembangunan dan pengembangan sanitasi mengingat banyaknya sektor

pembangunan kota selain sanitasi yang harus dibiayai. Oleh karena itu pemanfaatan sumber

pendanaan lainnya perlu diusahakan agar target pembangunan dan pengembangan sanitasi

dapat tercapai. Dalam hal ini sumber pendanaan selain APBD Kota Blitar yang dapat

digunakan adalah APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, pinjaman dan hibah, maupun partisipasi

sektor swasta.

Untuk pemanfaatan APBD Kota Blitar sendiri, diperlukan pendekatan-pendekatan

khusus mengingat sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan kota. Selain itu pendekatan-

pendekatan yang spesifik juga harus dilakukan untuk masing-masing sumber pendanaan agar

sumber-sumber pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara detail,

pembahasan mengenai alternatif pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi

Kota Blitar akan disajikan dalam Volume 8.

4.8 Monitoring dan Evaluasi Sektor Sanitasi

Pelaksanaan strategi monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur dan

memperbaharui kondisi dasar sanitasi, dan memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan

sektor sanitasi kota untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana

pengembangan dan target sanitasi kota serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang

ada sudah dilaksanakan dengan efektif.

Strategi monitoring dan evaluasi meliputi tiga kategori monitoring yang masing-

masing kategori memiliki peranan yang sama pentingnya. Kategori pertama adalah monitoring

proses untuk evaluasi prosedur perencanaan SSK, dan proses perubahan kelembagaan. Kategori

kedua adalah monitoring pelaksanaan SSK dan proyek (monitoring hasil dan keluaran), yang

memonitor pelaksanaan rencana tindak SSK jangka menengah untuk memastikan bahwa tujuan

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



40

dan sasaran yang ditetapkan sudah tercapai. Kategori ketiga adalah monitoring manfaat sanitasi

secara umum, yang memberikan informasi umum mengenai status sektor dan memungkinkan

pembaharuan informasi dasar yang ada.

Strategi M&E ini mempergunakan beberapa prinsip dasar yaitu strategi ini harus

sederhana, efisien dan terfokus. Instrumen dan mekanisme yang digunakan harus berdasarkan

sistem yang telah ada untuk mempermudah akses informasi dan memperkecil biaya. Selain itu

instrument dan mekanisme dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah bagi otoritas yang

bertanggung-jawab untuk mengumpulkan informasi yang handal mengenai kebutuhan akan

peningkatan kapasitas yang ekstensif. Dengan memakai sistem yang ada dan menghindari

kerumitan, maka potensi keberlanjutan strategi M&E akan meningkat.

Secara detail, pembahasan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sektor

sanitasi Kota Blitar akan disajikan dalam Volume 10.

4.9 Area Prioritas Pembangunan Sektor Sanitasi

Area atau daerah sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam SSK

adalah kelurahan yang menjadi area prioritas berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan.

Dari hasil analisis terhadap 21 kelurahan (3 kecamatan) menggunakan 3 jenis data (persepsi

SKPD yang terlibat dalam Pokja, data sekunder yang dikumpulkan dari dinas terkait, dan data

primer dari studi EHRA mengenai perilaku yang dapat meningkatkan resiko kesehatan),

diperoleh 2 kelurahan (Sukorejo dan Pakunden) yang memiliki resiko kesehatan lingkungan

tertinggi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7. Hasil analisis penentuan area prioritas

secara lengkap telah disajikan pada Buku Putih Sanitasi Kota Blitar Tahun 2007.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



41


Gambar 7. Area prioritas pembangunan sanitasi di Kota Blitar

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



42

BAB V

PENUTUP

Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kota merupakan arahan dasar penyusunan strategi sub-

sektor dan masih harus dijabarkan ke dalam rencana tindak secara lebih operasional oleh

berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sanitasi Kota Blitar, agar visi yang

diharapkan dapat tercapai dengan baik. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan

perangkat peraturan, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian serta

pengelolaan pembangunan sanitasi dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat, pemerintah

daerah, dan pihak swasta.

Selanjutnya perlu ada kesepakatan rencana tindak oleh pemerintah kota dalam

melaksanakan Strategi Sanitasi Kota, serta mekanisme koordinasinya. Pola peran serta

masyarakat dan pihak swasta perlu dijabarkan sesuai kondisi dan kebutuhan kota.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



Documents

SANITASI Blitar_Final.pdf