SALINAN WALIKOTA BATU...URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMURPERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan WalikotaBatu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BadanKeuangan Daerah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001tentang Pembentukan Kota Batu (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor91, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);

SALINAN

Hal 2 dari 33 halaman...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang- Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJABADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU.


BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksuddengan:1. Kota adalah Kota Batu.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Batu.3. Walikota adalah Walikota Batu.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerahdan DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuKepala Daerah dan DPRD dalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKota Batu.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan KeuanganDaerah Kota Batu.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnyadisingkat UPTB adalah unsur pelaksanakegiatan teknis operasional dan atau kegiatanteknis penunjang Dinas.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatanyang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan fungsional yang berdasarkan padakeahlian dan keterampilan tertentu.

11. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturanberbagai bagian sehingga semuanya menjadikesatuan yang teratur.

12. Tata Kerja adalah segala sesuatu yangmengenai pengurusan dan pelaksanaankegiatan suatu organisasi.


13. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untukmenentukan atau mengambil kebijakan dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yangdilakukan oleh orang pribadi atau badankepada Daerah tanpa imbalan langsung yangseimbang yang dapat dipaksakan berdasarkanperaturan perundang-undangan, yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraanPemerintahan Daerah dan PembangunanDaerah.

16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberianijin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan.

17. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnyadisingkat PBB adalah sumber penerimaanNegara khususnya bagi Pemerintah Daerah.

18. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkatZNT adalah zona geografis yang terdiri atassekelompok objek pajak yang mempunyaisuatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi olehbatas penguasaan atau pemilikan objek pajakdalam satu wilayah administrasi desa dan/ataukelurahan.

19. Nilai Indikasi Rata–rata yang selanjutnyadisingkat NIR adalah nilai pasar rata–rata yangdapat mewakili nilai tanah dalam suatu ZonaNilai Tanah.

BAB IIKEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2(1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah di bidang keuangan.

(2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh KepalaBadan yang berkedudukan di bawah dan


bertanggung jawab kepada Walikota melaluiSekretaris Daerah.

(3) Badan Keuangan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmembantu Walikota melaksanakan unsurpenunjang urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah di bidang keuangan.

(4) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan

Keuangan Daerah;b. penyusunan kebijakan teknis keuangan

daerah;c. pelaksanaan tugas dukungan teknis

keuangan daerah;d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan tekniskeuangan daerah;

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsipenunjang Urusan Pemerintahan Daerahbidang keuangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya.

Pasal 3(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

terdiri atas:a. Kepala Badan.b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;2. Sub Bagian Keuangan; dan3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendataan dan Penetapanmembawahi:1. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;

dan3. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan

Data.d. Bidang Penagihan, Pelaporan, dan

Pengawasan membawahi:1. Sub Bidang Penagihan;


2. Sub Bidang Pelaporan dan EvaluasiPendapatan; dan

3. Sub Bidang Pengendalian danPengawasan.

e. Bidang Perbendaharaan, membawahi:1. Sub Bidang Belanja Langsung;2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

dan3. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

f. Bidang Anggaran, membawahi:1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak

Langsung dan Pendapatan;2. Sub Bidang Anggaran Belanja

Langsung dan Pembiayaan; dan3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan dan PenyusunanAnggaran.

g. Bidang Akuntansi, membawahi:1. Sub Bidang Pelaporan Belanja;2. Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan,

dan Pembiayaan; dan3. Sub Bidang Pembinaan Pengembangan

Kebijakan dan Sistem Akuntansi.h. Bidang Aset, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan Aset;2. Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban,

dan Pengendalian Aset; dan3. Sub Bidang Penatausahaan dan

Penghapusan Aset.i. UPT Badan; danj. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yangberada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin olehKepala Sub Bagian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin olehKepala Sub Bidang yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


(6) Hubungan tata kerja antara Kepala Badandengan bawahan atau sebaliknya secaraadministratif dilakukan melalui Sekretaris.

BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian KesatuSekretariat

Pasal 4(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi,serta mengendalikan kegiatan administrasiumum, kepegawaian, perlengkapan,penyusunan program, dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sekretariatmenyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan dan pelayanan administrasi

umum;b. pengelolaan administrasi kepegawaian;c. pengembangan kompetensi dan kapasitas

kepegawaian;d. pengelolaan administrasi perlengkapan;e. pengelolaan urusan rumah tangga;f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan

publikasi;g. pelaksanaan koordinasi penyusunan

program, anggaran, dan perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraantugas Bidang;

i. pengelolaan kearsipan Badan;j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi

organisasi dan tata laksana;k. pengelolaan administrasi keuangan; danl. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

Pasal 5(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

mempunyai tugas sebagai berikut:


a. menyiapkan bahan pelaksanaanpenghimpunan data dan informasi;

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunanprogram dan perundang-undangan;

c. melaksanakan penyusunan monitoring danevaluasi program dan kegiatan;

d. melaksanakan penyusunan laporanakuntabilitas kinerja;

e. melaksanakan penyusunan laporan kinerjainstansi pemerintah;

f. melaksanakan penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. melaksanakan koordinasi kebijakanpenataan pengembangan kapasitaskelembagaan dan ketatalaksanaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Sekretaris sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut:a. melaksanakan pengelolaan keuangan

termasuk pembayaran gaji pegawai;b. melaksanakan pengadministrasian dan

pembukuan keuangan;c. menyusun laporan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Sekretaris sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut:a. melaksanakan penerimaan,

pendistribusian, dan pengiriman surat;b. melaksanakan penggandaan naskah dinas;c. mengelola kearsipan Badan;d. menyelenggarakan urusan rumah tangga

dan keprotokolan;e. melaksanakan tugas di bidang hubungan

masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;f. melakukan penyusunan kebutuhan dan

pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan


perawatan peralatan kantor, sertapengamanan;

g. menyusun usulan penghapusan aset danmenyusun laporan pertanggungjawabanatas barang inventaris;

h. mempersiapkan seluruh rencanakebutuhan kepegawaian mulai daripenempatan pegawai sesuai formasi;

i. menyusun analisis jabatan pegawai;j. menyusun standar kompetensi pegawai,

tenaga teknis, dan fungsional;k. menyiapkan bahan peningkatan

kompetensi dan kedisiplinan pegawai,tenaga teknis, dan fungsional;

l. melakukan peninjauan masa kerja,pemberian penghargaan, kenaikanpangkat, Daftar Urutan Kepangkatan,Sumpah/ Janji Pegawai, kesejahteraan,Gaji Berkala, mutasi, pemberhentianpegawai, diklat, ujian dinas, dan izinbelajar;

m. menyusun usulan pensiun;n. mengevaluasi dan merencanakan

kebutuhan pegawai (bezzeting)berdasarkan beban kerja badan; dan

o. menyelenggarakan administrasikepegawaian lainnya dan tugas lain yangdiberikan oleh Sekretaris sesuai denganlingkup tugas dan fungsinya.

Bagian KeduaBidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 6(1) Bidang Pendataan dan Penetapan

mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan teknis di bidangpendataan dan penetapan pajak daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataandan Penetapan Pajak Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut:


a. perencanaan program bidang pendataandan penetapan pajak daerah;

b. perumusan rencana kerja dan anggaranbidang pendataan dan penetapan pajakdaerah;

c. penyusunan standar operasional prosedurbidang pelayanan, informasi, pendataan,penilaian, penetapan, dan pengolahandata;

d. pengendalian data informasi bidangpendataan dan penetapan pajak daerah;

e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataanWajib Pajak;

f. perumusan kebijakan pengelolaan dataobjek dan subjek Pajak Daerah;

g. penyusunan Daftar Induk Wajib PajakDaerah;

h. perumusan nota penghitungan danpenetapan Pajak Daerah;

i. pelaksanaan pembinaan dan koordinasipengelolaan arsip berkaitan dengan suratperpajakan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan bidang pendataan danpenetapan pajak daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Kepala Badan sesuai tugas pokoknya.

Pasal 7(1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi

mempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program

kegiatan sub bidang;b. menyusun rencana kerja dan anggaran

bidang pelayanan dan informasi pajakdaerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Sub Bidang;

d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pelayanan dan informasi pajakdaerah;

e. melaksanakan teknis pengelolaanpermohonan/ pengajuan pendaftaran dan


perubahan/mutasi objek pajak sertadokumen terkait pajak daerah;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpenyusunan pedoman pelayanan pajakdaerah;

g. melaksanakan pelayanan pengelolaanpengaduan wajib pajak;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya

(2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaianmempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pendataan dan penilaian pajakdaerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Sub Bidang;

d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pendataan dan penilaian pajakdaerah;

e. melaksanakan teknis pendataan dan/ataupenilaian terhadap objek pajak daerah;

f. menyiapkan bahan pengelolaan data petadigital dan peta blok;

g. menyiapkan bahan rekomendasipenetapan Blok dan Nomor Objek Pajak(NOP);

h. menyiapkan bahan kebijakan harga pasarwajar tanah;

i. menyiapkan bahan kebijakan daftar biayakomponen bangunan (DBKB);

j. melaksanakan pengelolaan pendataandan/atau penilaian subyek dan objekpajak daerah;

k. menyiapkan bahan usulan NIR dan ZNT;l. melaksanakan kegiatan Verifikasi

Lapangan Objek Pajak Daerah;


m. melaksanakan pengelolaan data transaksiBea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atauBangunan (BPHTB);

n. menyiapkan bahan kebijakan penelitiandan verifikasi lapangan atas pengajuanpendaftaran, perubahan data, dan/ataupenghapusan Pajak Daerah;

o. melaksanakan pengelolaan Coverage Areayang telah dilakukan pendataan dalamrangka menyusun ASR (Assesment Ratio)atau Rasio Penilaian;

p. melaksanakan teknis pengelolaan dokumenatau blanko/form pajak daerah;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.

(3) Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Datamempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang penetapan pajak daerah;c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan sub bidang;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis

bidang penetapan pajak daerah;e. menyiapkan nota perhitungan penetapan

SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB, dan SKPDN;

f. melaksanakan teknis pengelolaanpermohonan penghapusan sanksiadministrasi, denda, dan prosespenghapusan piutang kedaluwarsa;

g. melaksanakan penerbitan NJOP, SKPD,SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, danSKPDN;

h. menyiapkan bahan kebijakan perhitungandari hasil penilaian pajak;

i. mengoordinasikan pengelolaanpermohonan, pengurangan dan/ataupenghapusan pajak daerah;

j. mengoordinasikan pengelolaanpermohonan, dan kelebihan pembayaranpajak daerah;


k. menyiapkan bahan kebijakan penerbitansurat keputusan NJOP, pengurangan,keberatan, penghapusan, pembetulan, danpembatalan;

l. melaksanakan pelayanan konsultasi danpengaduan terhadap permasalahan yangdihadapi wajib pajak;

m. menyiapkan bahan rekomendasi VerifikasiLapangan atau penilaian atas objek pajakyang mengajukan keberatan danpengurangan, penghapusan, danperubahan data;

n. melaksanakan pengelolaan laporan rutinjumlah keberatan atau banding,pengurangan, dan penghapusan yangdiajukan wajib pajak;

o. menyiapkan bahan informasi danpembinaan perpajakan;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

Bagian KetigaBidang Penagihan, Pelaporan, dan

Pengawasan

Pasal 8(1) Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan teknis penagihan, pengendalian,pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajakdaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang PenagihanPajak Daerah menyelenggarakan fungsisebagai berikut:a. perencanaan program bidang penagihan

pajak daerah;b. perumusan rencana kerja dan anggaran

bidang penagihan pajak daerah;


c. penyusunan standar operasional prosedurbidang penagihan, pengendalian,pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajakdaerah;

d. pengendalian data informasi bidangpendataan dan penagihan pajak daerah;

e. perumusan kebijakan teknis penagihantunggakan pajak daerah;

f. perumusan kebijakan penyelesaianpermasalahan tunggakan pajak daerah;

g. perumusan kebijakan pengawasan danpengendalian pemungutan pajak;

h. perumusan kebijakan penyelesaiankeberatan pajak;

i. pelaksanaan verifikasi surat keputusanpenyelesaian keberatan pajak;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan bidang penagihanpajak daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Kepala Badan sesuai tugas danfungsinya.

Pasal 9(1) Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas

sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program

kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran

bidang penagihan pajak daerah;c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan Sub Bidang;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis

bidang penagihan pajak daerah;e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

penagihan pajak daerah;f. menyiapkan bahan pengelolaan

administrasi penagihan pajak daerah;g. mengoordinasikan publikasi dan

penagihan pajak daerah;h. menyiapkan bahan kebijakan usulan

pembatalan SKPD;


i. melaksanakan monitoring penerimaan danpiutang pajak daerah;

j. menyiapkan bahan penerbitan STPD;k. menyiapkan bahan kebijakan permohonan

pengurangan dan/atau penghapusansanksi administrasi/keberatan/keringanan dan denda;

l. melaksanakan pelayanan bimbingan dankonsultasi teknis pemungutan pajakdaerah;

m. menyiapkan bahan kebijakan permohonankeberatan wajib pajak;

n. menyiapkan bahan kebijakan suratkeputusan penyelesaian keberatan wajibpajak;

o. menyiapkan bahan kebijakan perselisihanbesaran pengenaan pajak, besaran pajakkurang bayar, besaran denda, dan besaranpajak lebih bayar;

p. menyiapkan bahan kebijakan SuratKeputusan Penghapusan Pajak;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasimempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pelaporan dan evaluasi;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang pelaporan dan evaluasi;e. melaksanakan pengelolaan data surat

ketetapan pajak daerah, SKPDKB,SKPDKBT, SKPKBN, SKPDLB, SPTPD,SSPD, dan SSPDKB;

f. melaksanakan administrasi penerimaanpajak daerah;


g. menyiapkan bahan pembuatan daftarpiutang pajak daerah;

h. menyiapkan bahan perhitungan danpenetapan upah pungut, insentif, dan bagihasil pajak daerah;

i. menyiapkan bahan kebijakan koordinasiadministrasi pelaporan pengelolaan pajakdaerah;

j. melaksanakan perforasi dan pengelolaanbenda berharga;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasanmempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pengendalian dan pengawasan;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang pengendalian dan pengawasan;e. menyiapkan bahan monitoring dan

evaluasi atas subjek dan objek pajakdaerah;

f. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;g. melaksanakan sosialisai teknis

pemungutan pajak daerah;h. menyiapkan bahan kebijakan permohonan

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak;i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pelaksanaan pemungutan pajak daerah;j. menyiapkan bahan kebijakan evaluasi dan

monitoring penerimaan pajak daerah;k. menyiapkan bahan kebijakan teknis

pengendalian pendapatan daerah;l. menyusun dan menganalisis data dan

informasi realisasi dan piutang PAD;


m. menyusun dan menganalisis data daninformasi piutang pajak daerah danretribusi daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

Bagian KeempatBidang Perbendaharaan

Pasal 10(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakandi bidang belanja langsung, belanja tidaklangsung, dan pengelolaan kas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), BidangPerbendaharaan menyelenggarakan fungsisebagai berikut:a. perumusan rencana kerja dan anggaran

bidang perbendaharaan keuangan daerah;b. penyusunan standar operasional prosedur

bidang belanja langsung, belanja tidaklangsung, dan pengelolaan kas;

c. pengendalian data informasi bidangperbendaharaan keuangan daerah;

d. perumusan kebijakan teknis penerimaandan pengeluaran kas;

e. perumusan kebijakan pengendalianpenerimaan, penyimpanan, danpembayaran atas beban rekening kasumum daerah;

f. pelaksanaan pengelolaan utang danpiutang daerah;

g. perumusan kebijakan teknis administrasikeuangan yang berkaitan denganpenerimaan dan pengeluaran kas;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan bidangperbendaharaan; dan


i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Kepala Badan sesuai lingkup tugasdan fungsinya.

Pasal 11(1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai

tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang belanja langsung;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang belanja langsung;e. menyiapkan bahan data dan teknis register

atas Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D)belanja SKPD;

f. menyiapkan bahan data dan teknispengendalian atas pagu anggaran danmeneliti dokumen SPM;

g. menyiapkan bahan data dan teknispembebanan rincian penggunaan ataspengesahan SPJ Belanja Langsung;

h. menyiapkan bahan data dan teknisrekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkanSP2D dengan SKPD dan instansi terkaitdalam rangka pengendalian kas;

i. menyiapkan bahan data dan teknislaporan realisasi pengeluaran kasberdasarkan SP2D;

j. menyiapkan bahan data dan tekniskoordinasi dengan lembaga dan instansiterkait, serta melakukan pembinaanpenatausahaan keuangan terhadap SKPD;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan


(2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsungmempunyai tugas sebagai berikut:


a. menyiapkan bahan penyusunan programkegiatan sub bidang;

b. menyusun rencana kerja dan anggaranbidang belanja tidak langsung;

c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan sub bidang;

d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang belanja tidak langsung;

e. menyiapkan bahan data dan teknispembebanan rincian penggunaan ataspengesahan SPJ Belanja Tidak Langsung;

f. menyiapkan bahan data dan teknispengadministrasian pemungutan danpemotongan Pungutan Pihak Ketiga;

g. menyiapkan bahan data dan tekniskelengkapan dokumen dan penerbitanSurat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP);

h. menyiapkan bahan data dan teknispertanggungjawaban pengeluaran belanjatidak langsung;

i. menyiapkan bahan data dan teknisrekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkanSP2D dengan SKPD dan instansi terkait;

j. menyiapkan bahan data dan teknispemrosesan daftar gaji PNS dan Non PNSDaerah;

k. menyiapkan bahan data dan teknislaporan realisasi pengeluaran kasberdasarkan SP2D;

l. menyiapkan bahan data dan teknisrekonsiliasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan Non PNS dalam perhitungan belanjapegawai;

m. menyiapkan bahan data dan tekniskoordinasi dengan lembaga dan instansiterkait dalam rangka pembinaanpenatausahaan keuangan terhadap SKPD;

n. menyiapkan bahan data dan teknis registeratas Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D)SKPD;


o. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyaitugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pengelolaan kas;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang pengelolaan kas;e. menyiapkan bahan data dan teknis

anggaran kas;f. menyiapkan bahan data dan teknis Surat

Penyediaan Dana (SPD);g. menyiapkan bahan data dan teknis

penerimaan uang daerah danpenatausahaan dana transfer daerahsesuai dengan rekening kas umum daerah;

h. menyiapkan bahan data dan teknispembukuan dan pengadministrasianpenerimaan dan pengeluaran daerah yangberupa kas dan yang setara kas dalambentuk buku kas;

i. menyiapkan bahan data dan teknisrekonsiliasi data penerimaan kas sertapengeluaran kas dengan instansi terkait;

j. menyiapkan bahan data dan teknis SP2Dberdasarkan permintaan penggunaanggaran atas beban rekening kas umumdaerah;

k. menyiapkan bahan data dan teknis utangdan piutang daerah selain piutang pajakdan retribusi daerah;

l. menyiapkan bahan data dan teknis TP-TGR;

m. menyiapkan bahan data dan teknispemberdayaan dan penempatan uang


daerah melalui investasi jangka pendekdalam rangka penerimaan daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

Bagian KelimaBidang Anggaran

Pasal 12(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakanteknis di bidang rancangan, perubahan, danpelaksanaan pedoman APBD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaranmenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:a. perencanaan program bidang anggaran;b. perumusan rencana kerja dan anggaran

bidang anggaran;c. penyusunan standar operasional prosedur

bidang rancangan, perubahan, danpelaksanaan pedoman APBD;

d. pengendalian data informasi bidanganggaran;

e. perumusan kebijakan teknis rancanganAPBD dan rancangan Perubahan APBD;

f. perumusan kebijakan teknis pedomanpelaksanaan APBD;

g. perumusan kebijakan nota keuangan;h. perumusan kebijakan pengelolaan kas

SKPD dan SKPKD;i. perumusan kebijakan teknis pengelolaan

anggaran;j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan bidang perbendaharaankeuangan daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Kepala Badan sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.


Pasal 13(1) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak langsung

dan Pendapatan mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan program

kegiatan sub bidang;

b. menyusun rencana kerja dan anggaran

bidang anggaran belanja tidak langsung

dan pendapatan;

c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan sub bidang;

d. menyiapkan bahan kebijakan teknis

bidang anggaran belanja tidak langsung

dan pendapatan;

e. menyiapkan bahan kebijakan perumusan

penyusunan anggaran pendapatan, belanja

tidak langsung, dan belanja dana spesifik;

f. menyusun dan menganalisis data dan

informasi kesesuaian penganggaran

belanja tidak langsung dan pendapatan;

g. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan

gaji pegawai;

h. menyiapkan bahan koordinasi

menganalisis data dan informasi pengajian

rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan sub bidang; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan

Pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut:




bidang anggaran belanja langsung dan

pembiayaan;





bidang anggaran belanja langsung dan

pembiayaan;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

penyusunan rancangan belanja langsung

dan pembiayaan dalam APBD;

f. menyusun dan menganalisis data dan

informasi kesesuaian rencana anggaran

belanja langsung dan pembiayaan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan



(3) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

Keuangan dan Penyusunan Anggaran

mempunyai fungsi:




bidang pengelolaan sistem informasi

keuangan dan penyusunan anggaran;




bidang pengelolaan sistem informasi

keuangan dan penyusunan anggaran;

e. menyiapkan bahan pembinaan pedoman

penyusunan rancangan APBD dan

rancangan APBD perubahan;

f. melaksanakan publikasi terkait APBD;

g. menyiapkan bahan pengelolaan sistem

informasi keuangan daerah;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan


i. melaksanakan tugas lain yang diberikan




Bagian KeenamBidang Akuntansi

Pasal 14(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakanteknis di bidang pengelolaan akuntansipemerintah daerah dan laporan keuangandaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansimenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:a. perencanaan program bidang akuntansi;b. perumusan rencana kerja dan anggaran

bidang akuntansi;c. penyusunan standar operasional prosedur

bidang pengelolaan akuntasi pemerintahdaerah dan laporan keuangan daerah;

d. pengendalian data informasi bidangakuntansi;

e. perumusan kebijakan teknis SistemAkuntansi Keuangan Daerah sesuai StandarAkuntansi Pemerintah (SAP);

f. penyusunan laporan pertanggungjawabanAPBD dan pelaporan kinerja keuangandaerah;

g. perumusan kebijakan pengendalianrekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan bidang akuntansikeuangan daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehKepala Badan sesuai tugas fungsinya.

Pasal 15(1) Sub Bidang Pelaporan Belanja mempunyai



bidang pelaporan belanja;c. menyiapkan bahan penyusunan standar



d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pelaporan belanja;

e. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaansistem akuntansi dan pelaporan belanjaSKPD;

f. menyiapkan bahan koordinasi administrasipelaporan belanja SKPD;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, danPembiayaan, mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pelaporan pendapatan danpembiayaan;


d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pelaporan pendapatan danpembiayaan;

e. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaansistem akuntansi dan pelaporanpendapatan dan pembiayaan SKPD;

f. menyiapkan bahan koordinasi administrasipendapatan dan pembiayaan SKPD;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pembinaan dan PengembanganKebijakan dan Sistem Akuntansi mempunyaitugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pembinaan dan pengembangankebijakan dan sistem akuntansi;



d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pembinaan dan pengembangankebijakan dan sistem akuntansi;

e. menyusun dan menganalisis data daninformasi penyempurnaan kebijakanakuntansi pemerintah daerah;

f. menyusun dan menganalisis data daninformasi penyempurnaan danpengembangan sistem akuntansipemerintah daerah;

g. menyiapkan bahan kebijakan pedomanimplementasi sistem akuntansi pemerintahdaerah;

h. menyiapkan bahan kebijakan sistemakuntansi dan pelaporan keuangan BadanLayanan Umum Daerah;

i. menyusun dan menganalisis data daninformasi kinerja keuangan pemerintahdaerah;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.

Bagian KetujuhBidang Aset

Pasal 16(1) Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengendalian asetdaerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Asetmenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:a. perencanaan program bidang aset;b. perumusan rencana kerja dan anggaran

bidang aset;c. penyusunan standar operasional prosedur

bidang pengelolaan dan pengendalian asetdaerah;


d. pengendalian data informasi bidang aset;e. perumusan kebijakan teknis administrasi

dan akuntansi aset daerah dan izinpenggunaan aset daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

f. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan,pemindahtanganan, pengamanan, danpengendalian barang milik daerah;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan bidang aset; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Kepala Badan sesuai dengan tugasdan fungsinya.

Pasal 17(1) Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai



bidang perencanaan;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang perencanaan aset daerah;e. menyiapkan bahan kebijakan dan bahan

penyusunan Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah (RKBMD) dan RencanaKebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah (RKPBMD);

f. menyiapkan bahan kebijakan DaftarKebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)dan Daftar Kebutuhan PemeliharaanBarang Milik Daerah (DKPBMD);

g. menyiapkan bahan penyusunan analisisstandar harga barang;

h. menyiapkan bahan koordinasi danfasilitasi pengadaan aset untukkepentingan umum;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan


j. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, danPengendalian Aset mempunyai tugas sebaiberikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang pemanfaatan, penertiban, danpengendalian;


d. menyiapkan bahan kebijakan teknisbidang pemanfaatan, penertiban, danpengendalian aset daerah;

e. menyiapkan bahan kebijakan pengamananaset daerah;

f. menyiapkan bahan pengawasan danpengendalian aset pemerintah daerah;

g. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaanaset pemerintah daerah;

h. melaksanakan teknis penertibanpenggunaan, pemanfaatan, danpemindahtanganan barang milik daerah;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkuptugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Penatausahaan dan PenghapusanAset mempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan bahan penyusunan program


bidang penatausahaan dan penghapusan;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


bidang penatausahaan dan penghapusanaset daerah;

e. menyiapkan bahan kebijakanpenatausahaan barang milik daerah;

f. menyiapkan bahan penghapusan barangmilik daerah;


g. menyiapkan bahan pembinaan danpengembangan sistem penatausahaan danakuntansi aset daerah;

h. menyiapkan bahan pengelolaaninventarisasi aset tetap, barang persediaan,dan barang habis pakai yang digunakan;

i. menyusun dan menganalisis data daninformasi rekonsiliasi dan realisasi belanjamodal dan hasil pengadaan;

j. menyiapkan bahan pengelolaan mutasibarang;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan sub bidang; dan


BAB IVUNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18(1) UPT adalah unsur pelaksana teknis

operasional dan/atau kegiatan teknispenunjang tertentu.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Badan.

Pasal 19Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah,nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugasdan fungsi UPT Badan diatur dengan PeraturanWalikota.

BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatanfungsional tertentu yang terbagi dalamberbagai kelompok sesuai dengan bidangkeahliannya.


(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorangtenaga fungsional senior yang diangkat olehWalikota

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsionalditetapkan oleh Walikota berdasarkankebutuhan dan beban kerja berpedomanpada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VITATA KERJA

Pasal 21(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang danKelompok Jabatan Fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dansinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, serta instansilain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengantugasnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajibmengawasi bawahannya dan bila terjadipenyimpangan untuk mengambil langkah yangdiperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasibertanggung jawab memimpin danmengoordinasikan bawahan dan memberikanbimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaantugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggung jawab pada atasannya, sertamenyampaikan laporan berkala tepat padawaktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinansatuan organisasi dan bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untukpenyusunan laporan lebih lanjut dan untukmemberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan pulakepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.


BAB VIIPENGISIAN JABATAN

Pasal 22(1) Kepala Badan Keuangan Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Walikota sebagai AparaturSipil Negara yang memenuhi syarat atas usulSekretaris Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatursipil negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Pegawai aparatur sipil negara yang mendudukijabatan pimpinan tinggi, jabatanadministrator, dan jabatan pengawasperangkat daerah wajib memenuhipersyaratan kompetensi:a. teknis;b. manajerial; danc. sosial kultur.

(4) Selain memenuhi kopetensi sebagaimanadimaksud pada ayat (3), aparatur sipil negarayang menduduki jabatan perangkat Daerahharus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat danspesialisasi pendidikan, pelatihan teknisfungsional, dan pengalaman bekerja secarateknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf b diukur dari tingkatpendidikan, pelatihan struktural ataumanajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

(7) Kompetensi sosial kultur sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c diukur daripengalaman kerja berkaitan denganmasyarakat majemuk dalam hal agama, suku,dan budaya sehingga memiliki wawasankebangsaan

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.


BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 24Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentangPenjabaran Tugas dan Fungsi Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kota Batu (Berita DaerahKota Batu Tahun 2013 Nomor 7/D) dan PeraturanWalikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang PenjabaranTugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu(Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 9/D),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKODiundangkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 91/D


Documents

SALINAN WALIKOTA BATU...URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan