SALINAN...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa

Menimbang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu;

b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaanberibadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan,dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikanibadah haji dan umrah secara aman, nyam€ul, tertib,dan sesuai dengan ketentuan syariat;

c. bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negarauntuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlupeningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji danumrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuaidengan ketentuan syariat;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajimenjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengandinamika dan kebutuhan hukum masyarakat,sehingga perlu diganti;

SK No 004251 A

e. bahwa

SALINAN


-2-

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan hurufd, perlu membentuk Undang-Undang tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Menetapkan

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUST(AN:

UNDANG-UNDANG TENTANGIBADAH HAJI DAN UMRAH.

PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang

Islam yang mampu untuk melaksanakanserangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair,serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah diluar musim haji dengan niat melaksanakan umrahyang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dantahalul.

SK No 004252A

3. Penyelenggaraan


-3-3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah

kegiatan perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporanIbadah Haji dan Ibadah Umrah.

4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragamaIslam dan telah mendaftarkan diri untukmenunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratanyang ditetapkan.

5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan olehMenteri.

6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan olehpenyelenggara Ibadah Haji khusus.

7. Jemaah Umrah adalah seseorang yangmelaksanakan Ibadah Umrah.

8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalahPenyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakanoleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, danpelayanan yang bersifat umum.

9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnyadisingkat PPIH adalah petugas yang diangkatdan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugasmelakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan,serta pengendalian dan pengoordinasianpelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeridan/atau di Arab Saudi.

10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalahPenyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakanoleh penyelenggara Ibadah Haji khusus denganpengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yangbersifat khusus.

SK No 004253 A

1 1. Penyelenggara . . .


-4-1 1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya

disingkat PIHK adalah badan hukum yang memilikiizin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus.

12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnyadisebut Bipih adalah sejumlah uang yang harusdibayar oleh warga negara yang akan menunaikanIbadah Haji.

13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnyadisingkat BPIH adalah sejumlah dana yangdigunakan untuk operasional PenyelenggaraanIbadah Haji.

14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasilpengembangan keuangan haji yang dilakukanmelalui penempatan dan/atau investasi.

15. Dana Elisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasilefisiensi biaya operasional penyelenggaraan IbadahHaji.

16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yangselanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlahuang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yangakan menunaikan Ibadah Haji khusus.

17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan IbadahHaji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalahbank umum syariah dan/atau unit usaha syariahyang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yangdiserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.

19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yangselanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalananwisata yang memiliki izin dari Menteri untukmenyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

SK No 004254 A

20. Kelompok

20.

2r.

22

23.

24

25

26

27

28


-5-Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yangselanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yangmenyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji danIbadah Umrah yang telah mendapatkan izin dariMenteri.Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnyadisebut Siskohat adalah sistem pengelolaan datadan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secaraterpadu.Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloteradalah pengelompokan rombongan Jemaah HajiReguler berdasarkan jadwal keberangkatanpenerbangan ke Arab Saudi.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yangselanjutnya disingkat DPR RI adalah DewanPerwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh WakilPresiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agama.Hari adalah hari kerja.Setiap Orang adalah orang perseorangan danlataubadan hukum.

SK No 004255 A

Pasal2...


-6-Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:a. syariat;b. amanah;c. keadilan;d. kemaslahatan;e. kemanfaatan;f. keselamatan;g. keamanan;h. profesionalitas;i. transparansi; danj. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan

pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrahsehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuaidengan ketentuan syariat; dan

b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalamPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB IIJEMAAH HAJI

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islamdapat mendaftar sebagai Jemaah Haji denganmembayar setoran awal dan menyerahkan salinandokumen kependudukan yang sah.

SK No 004256 A

(2) Warga...


-7 -(2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) meliputi:a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun

atau sudah menikah;b. memenuhipersyaratankesehatan;c. melunasi Bipih; dand. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau

sudah pernah menunaikan Ibadah Haji palingsingkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikanIbadah Haji yang terakhir.

(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dikecualikan bagi:a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;b. pembimbing KBIHU; danc. petugas PIHK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b diatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkesehatan.

(41 Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

SK No 004257 A

BagianKedua...


-8-Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

Pasal 6

(1) Jemaah Haji berhak:a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan

nomor porsi dari Menteri;b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan

materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan,dan di Arab Saudi;

c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi,dan kesehatan;

d. mendapatkan pelayanan transportasi;e. mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji

Indonesia;f. mendapatkan identitas haji dan dokumen

lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaanIbadah Haji;

g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai denganprinsip syariat;

h. mendapatkan pelayanan khusus bagi JemaahHaji penyandang disabilitas;

i. mendapatkan informasi pelaksanaan IbadahHaji;

j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dank. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri,

ayah, ibu, anak kandung, atau saudarakandung yang ditunjuk dan/atau disepakatisecara tertulis oleh keluarga dengan alasanmeninggal dunia atau sakit permanen menurutketerangan kesehatan Jemaah Haji.

(21 Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kalipelimpahan.

SK No 004258 A

(3) Ketentuan


-9 -(3) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k danayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban:a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di

kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang

terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah HajiKhusus;

c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di

kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melaluiPIHK; dan

e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuandalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian KetigaKuota Jemaah Haji

Pasal 8

(1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota hajiIndonesia.

(2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas kuota:a. haji reguler; danb. haji khusus.

(41 Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a terdiri atas kuota:a. Jemaah Haji; danb. petugas haji.

SK No 004259 A

(5) Kuota


- 10-(5) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b terdiri atas kuota:a. Jemaah Haji Khusus; danb. petugas haji khusus.

(6) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan prinsip transparan danproporsional.

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat penambahan kuota hajiIndonesia setelah Menteri menetapkan kuota hajisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21,Menteri menetapkan kuota haji tambahan.

(21 Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahandiatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IIIPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Bagian KesatuUmum

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjaditanggung jawab Pemerintah.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui satuankerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkatdaerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

SK No 004260 A

Bagian Kedua


- 11-Bagian KeduaPerencanaan

Paragraf 1Umum

Pasal 1 1

Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi:a. penetapan dan pengisian kuota;b. penetapan BPIH;c. penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan

kesehatan;

d. pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji danvisa; dan

e. penetapan PPIH.

Paragraf 2

Penetapan dan Pengisian Kuota

Pasal 12

(1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuotahaji provinsi Jemaah Haji Reguler.

(21 Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan prinsip transparan danproporsional.

Pasal 13

(1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadikuota haji provinsi.

(21 Pembagian kuota haji reguler sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan padapertimbangan:

SK No 004261 A

a. proporsl. . .


-12-a. proporsi jumlah penduduk muslim

antarprovinsi; ataub. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji

antarprovinsi.(3) Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota

haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan padapertimbangan:a. proporsi jumlah penduduk muslim

kabupaten/kota; ataub. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di

setiap kabupaten/ kota.(41 Pembagian dan penetapan kuota haji

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Harisetelah penetapan kuota haji Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),Menteri memberi prioritas kuota kepada JemaahHaji lanjut usia yang berusia paling rendah 65(enam puluh lima) tahun dengan persentasetertentu.

(21 Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuotakepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.

SK No 004262 A

Pasal 15. . .


-13-Pasal 15

(1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi padahari penutupan pengisian kuota hajikabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjangmasa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh)Hari untuk:a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau

keluarga;b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan

pendampingnya;

c. Jemaah Haji lunas tunda;d. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dane. Jemaah Haji pada urutan berikutnya;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisakuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoranpelunasan untuk pengisian kuota haji reguler.

(2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masapelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masapengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hariuntuk:a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap

sebelumnya mengalami kegagalan sistem;b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia;c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau

keluarga;d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan

pendampingnya; dane. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.

SK No 004263 A

(3) Ketentuan


-L4-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota

haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji di Luar Kuota Haji Indonesia

Pasal 17

(1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarangdigunakan oleh Jemaah Haji.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi warga negara Indonesia yangmendapatkan undangan visa haji mujamalah daripemerintah Kerajaan Arab Saudi untukmelaksanakan Ibadah Haji.

Pasal 18

(1) Visa haji Indonesia terdiri atas:a. visa haji kuota Indonesia; danb. visa haji mujamalah undangan pemerintah

Kerajaan Arab Saudi.(2) Warga negara Indonesia yang mendapatkan

undangan visa haji mujamalah dari pemerintahKerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.

(3) PIHK yang memberangkatkan warga negaraIndonesia yang mendapatkan undangan visa hajimujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudiwajib melapor kepada Menteri.

SK No 004264 A

Pasal 19. . .


-15-Pasal 19

(1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warganegara Indonesia yang mendapatkan undangan visahaji mujamalah dari pemerintah Kerajaan ArabSaudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(3) dikenai sanksi administratif.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penghentian sementara kegiatan; dan/ataud. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (21 diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 20

Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yangmemberangkatkan warga negara Indonesia yangmendapatkan undangan visa haji mujamalah daripemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Bagian ketigaPengorganisasian

Paragraf 1Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah bertanggung jawab ataspenyelenggaraan Ibadah Haji.

(21 Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

SK No 004265 A(3) Penyelenggaraan . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

- 16-(3) Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan

melalui satuan kerja dan PPIH.(4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkatpusat, dan di Arab Saudi.

Paragraf 2

PPIH

Pasal 22

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (3)dibentuk oleh Menteri.

(21 PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:

a. PPIH pusat;b. PPIH Arab Saudi;c. PPIH embarkasi; dand. PPIH Kloter.

(3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiriatas unsur:a. kementerian/lembaga terkait; danb. masyarakat.

(41 PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf d terdiri atas:a. ketua kloter;b. pembimbing Ibadah Haji; danc. tenaga kesehatan haji.

(5) Calon PPIH harus memenuhi syarat:a. beragama Islam;b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di

bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;

c. memiliki dokumen yang sah;

SK No 004266 A

d. PPIH


-t7-d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan

Ibadah Haji harus sudah melaksanakan IbadahHaji; dan

e. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuaikebutuhan.

(6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud padaayat (21 dibebankan pada anggaran pendapatan danbelanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan

negara.

Pasal 23

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkancalon petugas haji daerah kepada Menteri.

(21 Calon petugas haji daerah yang diusulkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi olehMenteri.

(3) Calon petugas haji daerah harus memenuhipersyaratan:a. beragama Islam;b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di

bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;

c. memiliki dokumen yang sah; dand. lulus seleksi.

(4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (21diangkat oleh Menteri.

Pasal24

Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota hajiIndonesia.

Pasal 25

(1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (4) terdiri atas:a. petugas pelayanan umum;

SK No 004267 Ab. petugas


-18-b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal

dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatanIslam; dan

c. petugas pelayanan kesehatan.(21 Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalampelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, danpelayanan kesehatan di Kloter.

(3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaranpendapatan dan belanja daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas hajidaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampaidengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal27

(1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:a. pengawas internal; danb. pengawas eksternal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internalpemerintah.

(3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, DewanPerwakilan Daerah, dan Badan PemeriksaKeuangan.

SK No 004268 A

(41 Dewan


-t9-(4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menyampaikan laporan hasilpengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepadaDPR RI.

(5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat (1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanjanegara sesuai dengan kemampuan keuangannegara.

Pasal 28

(1) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)paling banyak 4o/o (empat persen) dari jumlah kuotapetugas.

(21 Komposisi kuota pengawas internal dan eksternalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadipengawas internal sebanyak 4Oo/o (empat puluhpersen) dan pengawas eksternal sebanyak 600/o(enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas.

(3) Komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimanadimaksud pada ayat (21diatur dan ditetapkan dalam

rapat pembahasan BPIH antara DPR RI danPemerintah.

Paragraf 4

Misi Haji Indonesia

(1)

(2t

Pasal 29

Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaj.Amirulhaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas memimpin misi Haji Indonesia danmelaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudiselama musim haji.

SK No 004269 A

(3) Dalam...


-20-(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, amirulhaj dibantu oleh 12 (dua belas)anggota yang terdiri atas:a. 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah;

dan

b. 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasikemasyarakatan Islam.

(41 Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Menteri.

Bagian KeempatPelaksanaan

Paragraf 1Pendaftaran

Pasal 30

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukansepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedurdan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan di kantor Kementerian Agama dikabupaten/kota domisili Jemaah Haji.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuaidengan nomor urut pendaftaran.

(41 Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayananpemberangkatan Jemaah Haj i.

(5) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomorurut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

SK No 004270 A(6) Ketentuan . .


-21 -

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatanJemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (41 danpengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Hajilanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Dokumen Perjalanan Ibadah Haji

Pasal 31

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanandokumen perjalanan Ibadah Haji.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan dokumenperjalanan Ibadah Haji, Menteri berkoordinasidengan instansi terkait.

Paragraf 3

Pembinaan

Pasal 32

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaanIbadah Haji kepada Jemaah Haji.

(21 Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaankesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dansetelah melaksanakan Ibadah Haji.

(3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimanadimaksud pada ayat (21 dilaksanakan olehkementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kesehatan di bawahkoordinasi Menteri.

SK No 004271 A

(41 Pembinaan .


-22-(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secaraterencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuaidengan standardisasi pembinaan.

(5) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (41meliputi:

a. standar manasik Ibadah Haji; danb. standar kesehatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (5) diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 33

(1) Dalam menyelenggarakan bimbingan danpembinaan manasik haji reguler, Menteri dapatmelibatkan KBIHU.

(2\ Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalampenyelenggaraan bimbingan dan pembinaanmanasik haji reguler sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanankesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dansetelah melaksanakan Ibadah Haji.

(21 Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehkementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kesehatan di bawahkoordinasi Menteri.

SK No 004272A

(3) Dalam


_23_

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakanberdasarkan standardisasi organisasi kesehatandunia yang sesuai dengan prinsip syariat.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpelayanan kesehatan diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 5

Pelayanan Transportasi

Pasal 35

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanantransportasi kepada Jemaah Haji selamapenyelenggaraan Ibadah Haji.

(21 Pelayanan transportasi kepada Jemaah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputitransportasi dari embarkasi pemberangkatanmenuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, danpemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

(3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dariembarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi danpemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (21 denganmenteri yang menyelenggarakan urllsanpemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 36

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal keembarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asalmenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(21 Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi danpenyediaan konsumsi Jemaah Haji.

SK No 004273 A(3) Tanggung jawab


-24-(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap

Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

Pasal 37

Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspekkeamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke ArabSaudi dilakukan oleh Menteri.

(21 Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasiJemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pelayanan Akomodasi

Pasal 39

(1) Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi JemaahHaji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dariJemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan.

(21 Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harusmemenuhi standar kelayakan denganmemperhatikan aspek kesehatan, keamanan,kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji besertabarang bawaannya serta memiliki akses yang mudahke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi diMadinah.

SK No 004274 A(3) Penyediaan...


-25-(3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapatdilakukan menggunakan mekanisme tahun jamakdengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaanakomodasi tahun sebelumnya.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaanakomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Penyediaan Konsumsi

Pasal 40

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaankonsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhistandar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu,tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.

(21 Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaankonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8

Pelindungan

Pasal 41

(1) Menteri bertanggung jawab memberikanpelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas hajisebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji danpetugas haji melaksanakan Ibadah Haji.

(2) Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspelindungan:

SK No 004275 Aa. warga


-26-a. warga negara Indonesia di luar negeri;b. hukum;c. keamanan; dand. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

(3) Dalam memberikan pelindungan kepada JemaahHaji dan petugas haji sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementeriandan lembaga terkait.

Pasal 42

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (21huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

(21 Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih.

(3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak JemaahHaji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi-antara untuk pemberangkatan sampai keluarasrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untukkepulangan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaanasuransi kepada Jemaah Haji diatur dalamPeraturan Menteri.

Bagian KelimaEvaluasi dan Pelaporan

Pasal 43

(1) Menteri melakukan evaluasiPenyelenggaraan Ibadah Haji.

terhadap

SK No 004276 A

(2lMenteri...


-27 -

(2) Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi danpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60(enam puluh) Hari terhitung setelahPenyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

BAB IVBIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian KesatuUmum

Pasal 44

BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan danbelanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atausumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 45

(1) BPIH digunakan untuk biaya:a. penerbangan;b. pelayanan akomodasi;c. pelayanan konsumsi;d. pelayanantransportasi;e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;f. pelindungan;g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;h. pelayanankeimigrasian;i. premi asuransi dan pelindungan lainnya;j. dokumen perjalanan;k. biaya hidup;1. pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab

Saudi;

SK No 004277 A

m pelayanan


-28-m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi;

dann. pengelolaan BPIH.

(21 Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanjanegara dan anggaran pendapatan dan belanja daerahsesuai dengan kemampuan keuangan negara danketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 46

(1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIHkepada DPR RI untuk keperluan BPIH.

(21 Usulan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI palinglama 30 (tiga puluh) Hari setelah penyampaianlaporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Hajitahun sebelumnya.

Pasal 47

(1) Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60(enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteriditerima oleh DPR RI.

(21 Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapatpersetujuan dari DPR RI sebagaimana dimaksudpada ayat (1), besaran BPIH tahun berjalan samadengan besaran BPIH tahun sebelumnya.

SK No 004278 A

Bagian Ketiga


-29-Bagian Ketiga

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 48

(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIHmendapatkan persetujuan dari DPR RI.

(21 Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, DanaEfisiensi, dan/atau sumber lain yang sahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usulMenteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

(3) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara ditetapkan sesuai dengan mekanismeketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Bagian KeempatPembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah Haji

Pasal 49

(1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi:a. dana setoran awal Bipih; danb. dana setoran pelunasan Bipih.

(2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekeningBadan Pengelolaan Keuangan Haji di BPS Bipih.

(3) Besaran pembayaran dana setoran awal Bipihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aditetapkan oleh Menteri.

(41 Dana setoran pelunasan Bipih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelahbesaran Bipih ditetapkan oleh Presiden.

SK No 004279 APasal 50. . .


-30-Pasal 50

(1) Bipih yang telah disetorkan melalui BPS Bipihdikembalikan bersama Nilai Manfaat jika:

a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli warisbagi Jemaah Haji yang meninggal duniasebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;

b. Jemaah Haji membatalkan keberangkatannyadengan alasan yang sah; atau

c. Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannyadengan alasan yang sah.

(2) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji, orang yangdiberi kuasa, atau ahli warisnya.

(3) Jemaah Haji yang dibatalkan keberangkatannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harusmendapatkan pemberitahuan secara tertulis dariMenteri.

(41 Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan paling lama 3O (tiga puluh) Hariterhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia,membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkankeberangkatannya.

Bagian KelimaPelaporan

Pasal 51

(1) Menteri menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan penyelenggaraanIbadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainyapenyelenggaraan Ibadah Haji.

SK No 004280 A

(2) Dalam


- 31 -

(2) Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporankeuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkanpada kas haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporanpertanggungjawaban keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.

BAB V

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pasal 52

(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraanbimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dariMenteri.

(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikansetelah KBIHU memenuhi persyaratan.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuselama KBIHU menjalankan kegiatanpenyelenggaraan bimbingan dan pendampinganJemaah Haji dan Jemaah Umrah.

(4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secaraberkala.

Pasal 53

(1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampinganIbadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingandan pendampingan.

(21 KBIHU hanya melakukan bimbingan danpendampingan kepada Jemaah Haji yangmemerlukan jasa KBIHU.

SK No 004281 A

Pasal54...

(1)

(21

(3)

(41

(s)


-32-Pasal 54

Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitaspelayanan KBIHU.Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU.Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHUsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamasyarakat secara elektronik dan/ataunonelektronik.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanmemperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasibimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHUdiatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 56

(1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dariMenteri.

(21 Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harusmemenuhi persyaratan:

a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksidan memenuhi standar pembimbing; dan

b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135(seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu)orang pembimbing.

SK No 004282 A

(3) Dalam


^^-JJ-

(3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Hajipaling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orangsebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untukmendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.

(41 KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan danpendampingan untuk pembimbing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing,seleksi dan standar pembimbing, sertapenggabungan KBIHU diatur dengan PeraturanMenteri.

BAB VI

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Bagian KesatuUmum

Pasal 57

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan olehPIHK.

Bagian KeduaPersyaratan

Pasal 58

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukumharus memenuhi persyaratan :a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia

yang beragama Islam;b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;

SK No 004283 A

c. memiliki...

c

d


-34-memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia,dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakanIbadah Haji khusus yang dibuktikan denganjaminan bank; danmemiliki komitmen untuk meningkatkan kualitasPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan olehPIHK setelah mendapat izin dari Menteri.

(21 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuselama PIHK menjalankan kegiatan usahaPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 60

Pembukaan kantor cabang PIHK haruskepada Menteri melalui Kementeriankabupaten/ kota setempat.

Bagian KetigaHak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

dilaporkanAgama di

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izinPIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 62

PIHK berhak mendapatkan:a. pembinaan dari Menteri;b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah

Haji Khusus;

SK No 004284 A

c. informasi

PRESIDENREPUELIK INDONESTA

-35-c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada

tahun berjalan di setiap PIHK;d. identitas Jemaah Haji dan asuransi;e. penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan

Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlahJemaah Haji Khusus yang telah melunasi BipihKhusus dan yang akan berangkat pada tahunberjalan;

f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi;dan

g. kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugaskesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.

Pasal 63

(1) PIHK wajib:a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan

Ibadah Haji khusus;b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah

Haji khusus;c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi,

akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;d. memberangkatkan, melayani, dan

memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuaidengan perjanjian;

e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK,petugas kesehatan, dan pembimbing IbadahHaji khusus sesuai dengan ketentuanpelayanan haji khusus;

f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah HajiKhusus kepada PIHK lain atas permohonanjemaah; dan

g. melaporkan pelaksanaan PenyelenggaraanIbadah Haji Khusus kepada Menteri.

SK No 004285 A

(2)PrHK...


-36-(21 PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa:a. teguran tertulis;b. pembekuan izin; atauc. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan dan pelaksanaan sanksi administratifsebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 diaturdengan Peraturan Menteri.

Bagian KeempatKuota Haji Khusus

Pasal 64

(1)

(2t

(3)

(41

Menteri menetapkan kuota haji khususKuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapanpersen) dari kuota haji Indonesia.Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas kuota:a. Jemaah Haji Khusus; danb. petugas haji khusus.Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkanurutan pendaftaran secara nasional.

Pasal 65

(1) Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 64 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) Hari setelah penetapan Menteri.

(21 Dalam hal kuota haji khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada Haripenutupan pengisian kuota, Menteri dapatmemperpanjang masa pengisian sisa kuota dalamwaktu 7 (tujuh) Hari untuk:

SK No 004286 A

a. Jemaah


-37-a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap

sebelumnya mengalami kegagalan sistem;

b. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari

mahram atau keluarga;d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas

dan pendampingnya; dane. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

(3) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21,pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urutberikutnya berbasis PIHK serta berdasarkankesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7(tujuh) Hari.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuotahaji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 danpengisian sisa kuota haji khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 67

(1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khususyang terdaftar dan yang telah melaporkan kepadaMenteri.

(21 PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khususpaling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah.

(3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empatpuluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkanjemaahnya dengan PIHK lain.

SK No 004287 A

(41 Penggabungan

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-38-(41 Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuanjemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuandan dilaporkan kepada Menteri.

(5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujuipenggabungan jemaah sebagaimana dimaksud padaayat (4lr, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadidaftar tunggu tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabunganJemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian KelimaBiaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

Pasal 68

(1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih Khusus danpelunasan Bipih Khusus untuk PenyelenggaraanIbadah Haji Khusus.

(21 Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekeningBadan Pengelola Keuangan Haji di BPS BipihKhusus melalui PIHK.

(3) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran BipihKhusus sesuai dengan pelayanan tambahan daristandar pelayanan minimum.

(41 Standar pelayanan minimum dalamPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkanoleh Menteri.

Pasal 69

(1) Badan Pengelola Keuangan Haji menyerahkan saldosetoran Bipih Khusus kepada PIHK.

SK No 004288 A

(2) Saldo

PRESIDENREPUBLIK INDONES!A

-39-(21 Saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlahJemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipihkhusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 70

(1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPSBipih Khusus dikembalikan sesuai denganperjanjian jemaah dengan PIHK jika:a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris

bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal duniasebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;

b. Jemaah Haji Khusus membatalkankeberangkatannya dengan alasan yang sah;atau

c. Jemaah Haji Khusus dibatalkankeberangkatannya dengan alasan yang sah.

(21 Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus,pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.

(3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkankeberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuansecara tertulis dari Menteri.

(4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh)Hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggaldunia, membatalkan keberangkatannya, ataudibatalkan keberangkatannya.

SK No 004289 A

BagianKeenam...


_40_

Bagian KeenamPetugas

Pasal 71

(1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orangpenanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugaskesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing IbadahHaji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluhlima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan keArab Saudi.

(21 Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Hajikhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawabPIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Hajikhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diaturdengan Peraturan Menteri.

Bagian KetujuhPendaftaran dan Penundaan

Pasal 73

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukansepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedurdan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(21 Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh JemaahHaji Khusus melalui PIHK yang terhubung denganSiskohat.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuaidengan nomor urut pendaftaran.

SK No 004290 A(4) Nomor


-41 -

(4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayananpemberangkatan Jemaah Haji Khusus.

(5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkannomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (41dikecualikan bagi Jemaah Haji Khususlanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1).

(6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menundakeberangkatan dengan alasan yang sah, JemaahHaji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu.

Pasal T4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran,pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkannomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah HajiKhusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, danpenundaan keberangkatan diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian KedelapanDokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus

Pasal 75

(1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusandokumen perjalanan Ibadah Haji khusus.

(21 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan IbadahHaji.

SK No 004291 A

Bagian Kesembilan .


-42-Bagian Kesembilan

Pembinaan

Pasal 76

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaanIbadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. bimbingan manasik Ibadah Haji;b. pelayanan kesehatan; danc. pelayananperjalanan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur,dan terpadu sesuai dengan standardisasipembinaan.

(4) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi:a. standar manasik Ibadah Haji;b. standar kesehatan; danc. standar perjalanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasipembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KesepuluhPelayanan Kesehatan

Pasal 77

(1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanankesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatansampai dengan kembali ke tanah air.

(21 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasiorganisasi kesehatan dunia yang sesuai denganprinsip syariat.

SK No 004292 A

Bagian Kesebelas


-43-Bagian Kesebelas

Pelayanan Transportasi

Pasal 78

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanantransportasi bagi Jemaah Haji Khusus denganmemperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dankenyamanan.

(2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; danb. transportasi darat atau udara selama di Arab

Saudi.(3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan

standardisasi pelayanan minimal transportasiIbadah Haji khusus.

(41 Ketentuan mengenai standardisasi pelayananminimal transportasi Ibadah Haji khusussebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian Kedua BelasPelayanan Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 79

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayananakomodasi dan konsumsi kepada Jemaah HajiKhusus.

(21 Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganstandardisasi pelayanan minimal akomodasi dankonsumsi Ibadah Haji khusus.

SK No 004293 A

(3) Ketentuan


-44-(3) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan

minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Hajikhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga BelasPelindungan

Pasal 80

(1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan pelindungan:a. warga negara Indonesia di luar negeri;b. hukum;c. keamanan; dand. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

(21 PIHK bertanggung jawab memberikan pelindungankepada Jemaah Haji Khusus dan petugas hajikhusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah HajiKhusus dan petugas haji khusus melaksanakanIbadah Haji.

(3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakanMenteri.

Pasal 81

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

(2) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar BipihKhusus.

(3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejakpemberangkatan sampai dengan pemulangan.

SK No 004294 A

Bagian Keempat Belas


_45-

Bagian Keempat BelasPelaporan

Pasal 82

(1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasionalPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepadaMenteri.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji

Khusus;b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah

Haji Khusus;c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas

PlHK;

d. daftar Jemaah Haji Khusus yang batalberangkat; dan

e. Jemaah Haji yang menggunakan visa hajimujamalah undangan pemerintah KerajaanArab Saudi.

Bagian Kelima BelasPengawasan dan Evaluasi

Pasal 83

(1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasiterhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hariterhitung sejak selesainya Penyelenggaraan IbadahHaji Khusus.

(21 Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.

SK No 004295 A

Pasal 84


_46_

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasioleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam BelasAkreditasi

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

Pasal 85

Menteri melaksanakan akreditasi PIHK.Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitaspelayanan PIHK.Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK.Menteri memublikasikan hasil akreditasi PIHKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamasyarakat secara elektronik dan/ataunonelektronik.Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHKdiatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIIPENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 86

(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secaraperseorangan atau berkelompok melalui PPIU.

(21 Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrahdilakukan oleh PPIU.

SK No 004296 A(3) Selain. . .


-47 -

(3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalananIbadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah.

(41 Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yangdapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapatkeadaan luar biasa atau kondisi darurat.

(5) Keadaan luar biasa atau kondisi daruratsebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkanoleh Presiden.

Pasal 87

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrahharus memenuhi persyaratan:a. beragama Islam;b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6

(enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;

c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yangsudah jelas tanggal keberangkatan dankepulangannya;

d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dane. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan

transportasi dari PPIU.

Bagian KeduaHak Jemaah Umrah

Pasal 88

Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIUmeliputi:a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;b. layanan kesehatan;

c

SK No 004297 A

kepastian

c


-48-kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuaidengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulisyang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;dan

melaporkan kekurangan dalam pelayananpenyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

Bagian KetigaPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 89

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalananwisata harus memenuhi persyaratan:a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia

beragama Islam;b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi

personalia, dan kemampuan finansial untukmenyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikandengan jaminan bank;

d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah diArab Saudi yang memperoleh izin resmi daripemerintah Kerajaan Arab Saudi;

e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisatayang berkualitas dengan memiliki pengalamanmemberangkatkan dan melayani perjalanan ke luarnegeri; dan

d

e.

SK No 004298 A

f. memiliki

f.


_49_

memiliki komitmen untuk memenuhi paktaintegritas menyelenggarakan perjalanan IbadahUmrah sesuai dengan standar pelayanan minimumyang ditetapkan oleh Menteri dan selalumeningkatkan kualitas penyelenggaraan IbadahUmrah.

Pasal 90

(1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIUsetelah mendapat izin dari Menteri.

(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuselama PPIU menjalankan kegiatan usahapenyelenggaraan Ibadah Umrah.

Pasal 9 1

(1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luardomisili perusahaan.

(21 Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepadakantor Kementerian Agama di kabupaten/kotasetempat.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin danpembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 93

PPIU berhak mendapatkan:

SK No 004299 A

a. pembinaan


-50-a. pembinaan dari Menteri;b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah

Umrah; danc. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 94

PPIU wajib:a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang

pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima)orang Jemaah Umrah;

b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan,akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepadajemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yangdisepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;

c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitaspelayanan kesehatan di Arab Saudi;

d. memberangkatkan dan memulangkan JemaahUmrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah diArab Saudi;

e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepadaMenteri secara tertulis sebelum keberangkatan;

f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia diArab Saudi pada saat datang di Arab Saudi danpada saat akan kembali ke Indonesia.

g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10(sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;

h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftarpada tahun hijriah berjalan;

i. mengikuti standar pelayanan minimal dan hargareferensi; dan

j. mengikuti prinsip syariat.

SK No 004300 A

Pasal95...


-51 -

Pasal 95

(1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksiadministratif berupa:a. teguran tertulis;b. pembekuan izin; atauc. pencabutan izin.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.

Bagian KelimaPelindungan

Pasal 96

(1) Jemaah Umrah mendapatkan pelindungan:a. warga negara Indonesia di luar negeri;b. hukum;c. keamanan; dand. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

(21 PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungankepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum,selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugasumrah melaksanakan Ibadah Umrah.

(3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakanMenteri.

Pasal 97

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

SK No 004301 A(2)Masa...


-52-(21 Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak

keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelindunganPPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal97 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KeenamPengawasan dan Evaluasi

Pasal 99

(1) Menteri mengawasi dan mengevaluasipenyelenggaraan Ibadah Umrah.

(21 Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkatpusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan,pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yangdilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan danevaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapatmembentuk tim koordinasi pencegahan,pengawasan, dan penindakan permasalahanpenyelenggaraan Ibadah Umrah.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasidiatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1OO

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengankementerian / lembaga terkait.

SK No 004302 A

Pasal 1O1 ...


-53-Pasal 101

(1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IbadahUmrah digunakan untuk dasar akreditasi danpengenaan sanksi.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan danevaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 102

Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaanIbadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasilpengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparatpenegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Bagian KetujuhAkreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 103

Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU

Pasal 104

(1) Menteri melakukan akreditasi PPIU.(21 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitaspelayanan PPIU.

(3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga)tahun.

Pasal 105

Menteri memublikasikan hasil akreditasi PPIUsebagaimana dimaksud dalam Pasal IO4 kepadamasyarakat.

SK No 004303 A

Pasal 106


-54-Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadapPPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIIIKOORDINASI

Pasal 107

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugasnasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) T\rgas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 108

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan IbadahHaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat(2), Menteri mengoordinasikan:a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah di

tingkat pusat;b. gubernur di tingkat provinsi;c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota;

dan

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untukKerajaan Arab Saudi.

(21 Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaanpelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi,kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, danpembinaan serta pelindungan.

(3) Selain mengoordinasikan kementerian/lembaga danpemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri bekerja sama dengan pemerintahKerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di ArabSaudi.

SK No 004304 A

Pasal 109 .


-55-Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasiPenyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan PeraturanPemerintah.

BAB IXPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 1 10(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan

pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.(21 Pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber-upapenyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji danIbadah Umrah.

(3) Penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji danIbadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat dilakukan secara perseorangan atau denganmembentuk KBIHU.

(41 Ketentuan mengenai penyuluhan dan pembimbinganIbadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimanadimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 1 1 1

(1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukanpelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan IbadahUmrah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pelaporan, pengaduan, danpenindaklanjutan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perLlndang-undangan.

SK No 004305 A

BABX...


-56-BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 1 12

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agama diberiwewenang khusus sebagai penyidik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganmengenai hukum acara pidana.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan atau keterangan yang berkenaandengan tindak pidana yang menyangkutPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orangyang diduga melakukan tindak pidana yangmenyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji danUmrah;

c. melakukan penggeledahan dan penyitaanbarang bukti tindak pidana yang menyangkutPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. meminta keterangan dan barang bukti dariorang atau badan hukum sehubungan dengantindak pidana yang menyangkutPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

SK No 004306 A

e menangkap


-57 -

e. menangkap dan menahan dalam koordinasi danpengawasan penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan mengenaihukum acara pidana;

f. membuat dan menandatangani berita acara;dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidakterdapat cukup bukti tentang adanya tindakpidana yang menyangkut PenyelenggaraanIbadah Haji dan Umrah.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasdan kewenangannya berkoordinasi dengan penyidikKepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 1 13

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagaipenerima setoran Bipih.

Pasal 1 14

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHKdengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkanJemaah Haji Khusus.

Pasal 1 15

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIUmengumpulkan dan/atau memberangkatkan JemaahUmrah.

SK No 004307 A

Pasal 1 16

PRESIDENRqPUBLIK INDONESIA

-58-Pasal 1 16

Setiap Orang dilarang memperjualbelikan kuota HajiIndonesia.

Pasal 1 17

Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatanmengambil sebagian atau seluruh setoran JemaahUmrah.

Pasal 1 18

PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan

kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalankepulangan Jemaah Haji Khusus.

Pasal 1 19

PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkankegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalankepulangan Jemaah Umrah.

BAB XIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 120

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima

pembayaran Bipih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal113 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyakRp4.O00.0OO.000,OO (empat miliar rupiah).

SK No 004308 A

Pasal 121


-59-Pasal 121

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHKdengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkanJemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalamPasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun atau pidana denda paling banyakRp6.000.000.0OO,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 122

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIUdengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkanJemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun atau pidana denda paling banyakRp6.O0O.O00.0OO,O0 (enam miliar rupiah).

Pasal 123

Setiap Orang yang memperjualbelikan kuota HajiIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)tahun atau pidana denda paling banyakRp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap Orang yang tanpa hak mengambil sebagian atauseluruh setoran Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyakRp8.0O0.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

SK No 004309 A

Pasal 125


-60-Pasal 125

PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalankeberangkatan, penelantaran, atau kegagalankepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 18 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidanadenda paling banyak Rp10.000.000.O00,00 (sepuluhmiliar rupiah).

Pasal 126

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalankeberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulanganJemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun atau pidana denda paling banyakRp 1O.OOO.O00.000,0O (sepuluh miliar rupiah).

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. KBIH yang telah memiliki izin sebelum berlakunya

Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai denganhabis masa berlakunya izin dan harusmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;

b. PIHK yang telah memiliki izin sebelum berlakunyaUndang-Undang ini, tetap berlaku sampai denganhabis berlakunya izin dan harus menyesuaikandengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalamwaktu paling lama 2 (dua) tahun; dan

SK No 004310 A

c. PPIU

c


-61 -PPIU yang telah memiliki izin sebelum berlakunyaUndang-Undang ini, tetap berlaku sampai denganhabis berlakunya izin dan harus menyesuaikandengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalamwaktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5036), dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini.

Pasal 129

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KomisiPengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola DanaAbadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan IbadahHaji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

SK No 004311 AIndonesia . . .


-62-Indonesia Nomor 48451 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5036), dinyatakan bubar serta fungsidan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 48451 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 131

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal 132

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

SK No 004312 AAgar

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-63-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lcmbaran Negara RepublikIndonesia.

Disaht


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2OL9

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajibdilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik,mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumurhidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadahkeagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negarabertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidaksesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehinggaperlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negarauntuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu

SK No 004314 A

peningkatan


-2-peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secaraaman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktikPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masihditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tatakelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah,maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan IbadahHaji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaanaturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehinggaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan denganaman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, sertamenjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitaspublik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan JemaahUmrah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukanpenyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Umrah.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrahtidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayananterhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruhaspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputiJemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU,Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan IbadahUmrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan,dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf aCukup jelas

SK No 004315 A

Huruf b


-3-Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakandengan penuh tanggung jawab.

Huruf cYang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang padakebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dantidak sewenang-wenang.

Huruf dYang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalahbahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harusdilaksanakan demi kepentingan jemaah.

Huruf eYang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalahbahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrahdilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.

Huruf fYang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harusdilaksanakan demi keselamatan jemaah.

Huruf gYang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harusdilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman gunamelindungi jemaah.

Huruf hYang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalahbahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harusdilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian parapengelolanya.

SK No 004316 A

Huruf i. . .


-4-Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalahbahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrahdilakukan secara terbuka dan memudahkan aksesmasyarakat untuk memperoleh informasi terkait denganPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaankeuangan, dan aset.

Huruf jYang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalahbahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrahdilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etikmaupun hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

SK No 004317 A

Huruf f

PRES!DENREPUBLIK INDONESIA

-5-Huruf f

Cukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kYang dimaksud dengan "nomor porsi" adalahnomor urut pendaftaran yang diterbitkan olehMenteri bagi Jemaah Haji yang mendaftar.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 1 1Cukup jelas.

SK No 004318 A

Pasal12...


-6-Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masa pelunasan" adalahpembayaran yang dilakukan Jemaah Haji untukmelunasi pembayaran Bipih setelah BPIH ditetapkan olehPresiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.


Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "berangkat melalui PIHK" adalahwarga negara Indonesia yang mendapatkan undanganvisa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan ArabSaudi dan mendapatkan pelayanan dokumen,transportasi, akomodasi, konsumsi dan kesehatanmelalui PIHK.

SK No 004319 AAyat (3)


-7 -Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal24Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2TCukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

SK No 004320 A

Pasal 30

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

-8-Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 3 1

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah paspor danvisa untuk pelaksanaan Ibadah Haji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas


SK No 004321 A

Pasal40...


-9-Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 4 1


Ayat (21

Huruf aYang dimaksud dengan "pelindungan warga negaraIndonesia di luar negeri" adalah pendampingan danpenyelesaian dokumen perjalanan apabila JemaahHaji menghadapi permasalahan selamamelaksanakan perjalanan Ibadah Haji.

Huruf bYang dimaksud dengan "pelindungan hukum"adalah jaminan kepastian keberangkatan dankepulangan Jemaah Haji dan petugas haji sertapelayanan bantuan hukum.

Huruf cYang dimaksud dengan "pelindungan keamanan"adalah keamanan fisik, keselamatan jiwa, dankeamanan barang bawaan.

Huruf dCukup jelas.


Pasal42Cukup jelas.

Pasal 43


SK No 004322 A

Ayat (2)


-10-Ayat (21

Yang dimaksud dengan "Penyelenggaraan Ibadah Hajiberakhir" adalah Kloter Jemaah Haji terakhir yang tiba diIndonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

SK No 004323 A

Pasal 54


- 11-Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan 'Jaminan bank" adalah garansibank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.

Huruf dCukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

SK No 004324 A

Pasa163...


-t2-Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64


Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kuota haji Indonesia" adalahkuota haji aktual hasil dari keputusan pemerintahKerajaan Arab Saudi dan Pemerintah.


Ayat (a)Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

SK No 004325 A

Pasal T2


-13-Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73





Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah kondisiJemaah Haji Khusus dalam keadaan sakit, hamil, ataumenunggu mahram.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.


Pasal 78

Cukup jelas

SK No 004326 A

Pasa179...


-t4-Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan warga negaraIndonesia di luar negeri" adalah pendampingan danpenyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaahmenghadapi permasalahan selama melaksanakanperjalanan Ibadah Haji khusus.

Huruf bYang dimaksud dengan "pelindungan hukum"adalah jaminan kepastian keberangkatan dankepulangan Jemaah Haji Khusus, jaminanpengembalian kerugian jemaah yang gagalberangkat dan/atau pulang, serta pelayananbantuan hukum.


Huruf dCukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.


Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

SK No 004327 A

Pasal 83


_ 15_

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan 'Jaminan bank" adalah garansibank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

SK No 004328 A

Pasal 9 1

PFIESIDENREPUBLIK INDONESIA

_ 16_

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan warga negaraIndonesia di luar negeri" adalah pendampingan danpenyelesaian dokumen perjalanan apabila JemaahUmrah menghadapi permasalahan selamamelaksanakan perjalanan Ibadah Umrah.

Huruf bYang dimaksud dengan "pelindungan hukum"adalah jaminan kepastian keberangkatan dankepulangan Jemaah Umrah, jaminan pengembaliankerugian bagi Jemaah lJmrah. yang gagal berangkatdan/atau pulang, serta pelayanan bantuan hukum.


Huruf dCukup jelas.

SK No 004329 A

Ayat (2)


-t7-Ayat (21

Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100Cukup jelas





Pasal 1O5Cukup jelas


SK No 004330 A

Pasal lO7 ..


-18-Pasal 1O7

Cukup jelas.




Pasal 1 1 1Cukup jelas


Pasal 1 13Cukup jelas






SK No 004331 A

Pasal 119...


_19_













SK No 004332 A

Pasal 131

PRESIDENREPUBLIK INDONEST.A

_20_



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6338

SK No 004333 A

Documents

SALINAN...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa