SALINAN

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGANNOMOR T.6 TAHUN 2OL2

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

BUPATI BALANGAN,

bahwa usaha Penjualan makanan dan

minuman berbentuk Restoran dan sejenisnya

terus meningkat jumlahnya dan pembayaran

atas pembeilan makanan dan minuman di

Restoian perlu dikenakan kewajiban pajaF

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

J^r, p.rr.u.pr[tt pemerataan pembangunan di

daerah;

bahwa dengan diberlakukannya Un{a1q-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah

berwenang meiakukan pemungutan pajak

kepada Restoran dan sejenisnYa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b' Perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Restoran;

Und.ang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang

Pembeitukan fabupaten Tanah Bumbu dan

f.Uupat"tt Balangan di Provinsi Kalimantan

SJatan (Lembarair Negara Republik Indonesia

Tahun ZOOS Nomor 22, Tambahan Lembaran

N"gu.r" Republik indonesia Nomor a265\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara-n"p"Uiif. Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125'

Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4437) sebagaimana- telah

b.L.r.pt kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

ZOO+ tentang Pemeiintahan Daerah (Lembaran

C.

1.

2,

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentangPerimb-angan keuat ga.t Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentangPajak 6aerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor

135, Tam-bahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentangPembeitukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunZOLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT

Tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Negara RePublik59, TambahanIndonesia Nomor

Provinsi, danKahupatenf KotaIndonesia TahunLembaran Negara4737\;

Indonesia Tahun 2008 NomorLembaran Negara RePublika844);

Pemerintah Daerah

4.

5.

6.

7.

8.

(Lembaran Negara RePublik2AO7 Nomor 82, TambahanRepublik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7

Tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun2OA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah* {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -53Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Birita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 69aJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

A2 Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintah

Vr.rg menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

9.

10.

11.

Kabupaten Balangan (Lemb^aran Daerah

ii"Urrir"t"n Balanga,'t Tahtln 2O.o8 Nomor 02'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

03 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Ka6upaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangat Tahun 2O08 Nomor O3'

Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBaiangan Nomor 44), sebagaimana -

telah

diubaf,, terakhir dengan Peraturan DaerahXaUuprt"n Balangan Nomor 18 Tahun 2Ol1t "t"rrg

Perubahan Atas Peraturan Daerah

xrU.rplte.t Balangan Nomor 3 Tahun 20OB

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Ferangkat Daerah Kabupaten Balangan(Leirbaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun201O Nomor O9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daeiah Kabupaten Balangan Tahun 2AO9

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 55)'

12.

MenetaPkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHI{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN

PERATURAN DAERAHRESTORAN.

TENTANG PAJAK

BAB IKETENTUAN UMUIVI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. pemerintah Daerah u.a*rr, pemeiintah Kabupaten Balangan.

;:. g"p"ti adalah Bupati Kabupaten Baiangan'

4.DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah KabuPaten Balangan'

aJ

5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perund.ang-undangan yang berlaku'

6. penyidik pegawai freg"ri Sipii yang selanjutnya disebut dengan PPNS

adalah eeniriait Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang

bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku'T. badan aaatafr sekumpulan orang atau modal 3rang merupakan suatu

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,perseroan tlmry"i Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'B. pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah

pungutan daerah atal pelayanan yang disediakan oleh restoran dan

sejenisnYa. I tg. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau mlnuman

dengan dipungut baya,",,, yi"g mencakup juga Cafe' Bar' Bakery'

Rumah Makai, Jasa BogaiCat-ering, Jamuan Makanan Hotel, Puja

Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan' Warung Makan Kaki

Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan

ketentuan Peraturan daerah ini'10. Cafe adalah penyed.ia makanan dan/atau minuman dengan disertai

layanan tempat yang nyaman untuk bersantai dan disajikan hiburan

atau sarana'online laringan teiekomunikasi bagi pengunjungnya dan

dipungutpembayaranatasmakanandanminumanyangnilainyasudah-termasuk sarana yang disediakan'

1 i. Bar adalah Restaurant yan[ terdapat didalam suatu hotel, diskotik

atau temprt nu.rrguna, sejenlsnya yar.g skala peny_ajian makanan dan

minumannya beituk caslal (ringkas untuk disajikan) dan dipungut

pembayaran makanan dan minuman'12. Bakery adalah suatu tempat atau bangunan yang memprgduksi dan

menjual berbagai macafiL makanan yang dioiah dari bahan utama

g"rri.,rr, dengan hasil penyajian dalam bentuk Roti dan jenis-jenisnya

iermasuk peijualan berbagai macam minuman pelengkap'

13. Rumah Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan

minuman ,""s disediakan dengan konsep formil dan dipungut

pembayaran atas makanan dan minuman'14. Jasa Boga/catering adalah tempat memproduksi makanan dan

minuman yang diUi.at berdasarka. p.*rtran dari konsumen untuk

diserahkan' pJar waktu dan tempat yang diinginkan konsumen

dengan harga yang telah disepakati keduabelah pihak'

15. Jamuan fVi"t rrr.-r, Hotel *dd"f, makanan dan rninuman yang

disediakan hotel untuk jarnuan pertemuan atau acara resmi yang

telah disepakati menu hidangannya berd.asarkan tarif yang ditentukan

oleh Hotel untuk d.ibayar oleh penyelenggara pertemuan atau acara

resmi lainnYa.16. Puja sera .aut.t ruangan atau bangunan dengan bentuk terpisah-

pisah berada dalam satu tempat ,rit k menyantap makanan dan

minuman yang dipungut p.*bryaran dengan rrenyajian menu yang

berbeda-beda oleh beberapa pedagang yang membentuk perkumpulan

dan atau diwad.ahi oleh satu *urr.p*en usaha penyediaan tempat

untuk berdagang makanan dan minuman'17. Pondok Lesehan adalah t"*p"t atau bangunln pondok kecil-kecil

yang disediakan untuk menyantap makanT d""^l',1:man dengan

karakter aiam dan atau disediakarmya tempat pemancingan ikan atau

4

hanyakoiamyangberisiikanuntukdayatarikdantempatrekreasipengunjung dan atau sebrg"i *"",, *Lkrtran yang disajikan bagi'p.ttgr":,rng yang dikenakan pembayaran'

, -'-^-^"^ r^- n.1g. b.pit La"f"f, tempat untuk menyantap makanan dan minuman

dengan sajian "rt.k* pilihan **k"'"t' dan minuman yang telah

dituliskan atau dibuaikan daftarnya dan dipungut pembayaran

makanan dan minuman'lg.WarungMakanadalahsuatutempatuntukmenyantapmakanandan

minUman yang berkarakter sedeihana baik dalam bentuk penyajian

maupun tempatnya dan dipungut pembayaran makanan dan

minuman Yang telah disajikan'20. Warung Makin Kaki Lima adalah tempat menyantap makanan dan

minumanv""gberad'adikakilimadandipungutpembayaranmakanan dan ?ninuman dan bentuk tempat yang tfd$- permanen'

didirikan atau diadakan pada waktu tertentu oleh pemilik dagangan'

2t,subjekPajakadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakanPajak.

22.WajibPajakad.alahorangpribadiatauBadan,meliputipembayarpajak, p.*oao.rg pajak, dln- pemungut- pajak' yang mempunyai hak

dan kewajiban" peipajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundanglundangan perpaj akan daerah'

ZZ. Masa Pajak adalah jangka *.t tt, 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu rrin y.rrg diaiuri"rrgar Peraturan Kepala Daerah paling lama 3

(tiga) bulan kilender, vur,g *.njadi dasar bagi wajib Pajak untuk

LJnghitung, menyetor, dan-melaporkan pajak yang terutang'

24. Tahun pajak adalah jangka *.kt, yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender'

25. Pajak yang i.t'iT""g adalah pajak yTq harus dibayar pada suatu saat'

dalam Masa pajak, dalam ?"r."" p{ak, atau dalam Bagian Tahun

pajak *esuai i"rrgu.r, ketentuan peraturan perundang-undangan

perPajakan daerah'26,Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidari

penghimprrrr"., data objek dan subJek pajak' penentuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan p"t'*gih''n pajak kepada Wajib

i'ajak serta pengawasan penyetorannya'

zT. Surat pemberitahuan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD

adalah surat yang oleh WajiU eaiat dfounakan untuk melaporkan

penghitungan danlatau pembayaian pajak' objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau irarta dan tewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perund'ang-undangan perpaj 1kT d"::?h

2g, Surat Setoran pajak n""rri., VI"g *"t""iutnya-disl"g5..l SSPD adaiah

bukti pembayaran atau p""v.ior"L pajakyang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir ata,rl telah dnuuri.rn dergu-t, cara iain ke kas

daerah melalui tempat p"*L"yu.ran yang ditunjuk olehBupati.

29. Surat Ketetapan pajak d;"h;-_Vlrrg: selanjutnya disingkat SKPD

adaiah surat ketetapan pajak yang meneniukan besarnya jumlah

pokok Pajak Yang terutang.'30. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang F,ayat, yang selanjutnya

disingkat Sfpnf<B adalah surat ketetapan pr..1*t .yang.menentukanbesarnya jumlah pokok

-p"irf., jumlah'kredil pajak, jumlah

kekurangan pembayaran i"rigi ni:*i., b""r.rrrya sanksi administratif,

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'

5

3i.

32.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan' yang

selanjutnya disingt ai sxpoKBT_ adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tamb"ahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'

Surat Ketetapan n4"f. Dalrah Ninit, yang selanjutnya -disingkatSKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok

pajak sama U""..rry" dengan j"*f"f' freAit pajak atau pajak tidak

ieiutang dan tidak ada kredit pajak'Surat Ketetapan Pajak nalrafr Lebih Bayar, yang selanjutnya

ai"irrgt"t SXppLg adalah surat ketetapan P"j* yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak kaiena jumhh kredit pajak lebih

i""". daripada pajak yang terutang atau seharusnya tida[ 1e11ttaf8'surat Tagihan pajak Daerah, yangfselanjutnva disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan i"J"L d*tr7rt"., sanksi administratif

beruPa bunga dan/atau denda'35. Surat Kepirtusan pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

dalampenerapanketentuantertentudalamperaturan-perundang-undangan p!.p"j"ft^" daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahrr.., i^i"k Terutang, Surat Ketetapan Pajak ?39t?h' Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kuraig Bayar, Surai Ketetapan Pajak Daerah

Kurang eayai Tambahan, surit Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat

KetetapanPajakDaerahLebihBayar,suratTagihanPajakDaerah'Suratreputu-sanPembetularr,atauSuratKeputusanKeberatan.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan--atas keberatan

terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan Pajak

Daerah, surat Ketetapan pajat Daerah Kurang Bayar, surat

Ketetapan pajat Daerah Kurang Bayar. Tambahan, surat Ketetapan

pajak Daerah" Nihii, Surat Ketetipan Pajak Daerah Lebih Bayar' atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak'37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap surat Keputusan Keber^tan yan-g diajukan oleh.wajib Pajak'

gg. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang .dilakukan secara

teratur ..rriri mengumprl'kr.t data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, *oa*, penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga peroiehran dan penyerahan barang atau jasa, YanE ditutup

denganmen]rusunlaporankeuanganberu.paneracadanlaporanlabarugi"untuk periode Tahun Pajak tersebut'

33.

34.

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang

disediakan Restoran meliputi penjuatJn.rnat<anan dan/atau minuman

yang ditonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan

maupun di temPat lain'

Pasal 3

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran'

6

t2l

(3)

Pelayananyangdisediakanrestoransebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi pelayanan penjualan mak'""i jil f atau minuman yang

d.ikonsumsi or"il*'fr*[.ii- u"ir. dikonsumsi ditempat pelayanan

maupun ditemPat lain'

Tidaktermasukobjekpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)pasal ini adalah peiayan^r, yr.rg-J[;di"t "r,

oleh Restoran yang nilai

penjualannya dibawah atau "a*t dengan Rp' 15'840'000'- (Lima

beiasjutadelapanratusempatpuluhtiUt-.rupiah)dalaml(satu)tahun.

(1)

(2)

(1)

Subjek Pajak adalahdan/atau minuman

Wajib Pajak adalahRestoran.

Pasal 4

orang Pribadi atau badandari Restoran'

yang membeli makanan

orang Pribadi atau badan yang mengusahakan

BAB IIIDASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Dasar Pengenaanditerima atau Yang

Pasal S

pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang

ieha..r"snYa diterima Restoran'

(2\BesarantarifpajakRestoranadalahl0%(sepuluhpersen)darihasiipenjualan.

BAB TV

CARA PER}IITUNGAI{ PAJAK

Pasal 6

BesaranpokokpajakRestoranyangterutangadalahdengancaramengalikan tarif ;ii;4 -sebagairnarrr. a;**sud Pasal 5 ayat (2) dengan

DasarPengenaanPajakSebagaimanadimaksudPasal5ayat(1).

BAB VWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah

BAB VIMASA PAJAT( DAN SAAT PAJAK

tempat Restoran beriokasi'

TERHUTANG

kalender atau jangkaDaerah Paling iama 3

Pasal I

Masa Pajak adaiah jangka waktu 1 (satu) J:ulan

waktu lain yang diaLr dengan Peraturan Kepala

(tiga) bulan kalender,menghitung, menYetor,

dasar bagi Wajib Pajak untukpajak yang terutang.

yang menjadidan melaporkan

(1)

(2\

Pajak terutang dalamdiberikan.

Pasal 9

masa pajak terjadi pada saat pelayanan restoran

BAB VIIPEMBUKUAN/PENCATATAN

DAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

Pasal LO

wajib pajak Restoran yang memenuhi kriteria tertentu wajib

menyelenggarakan pembukuan atau Pencatatan'

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran amzet serta tata cara

pembukuan atau'pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dir.trrt dengan Peraturan BuPati'

Pasal 11

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

p.ri""rrt "" kJrajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan peratlran perundang-undangan perpaj akan'

Wajib pajak YangdiPeriksa wajib :

a,memperlihatkandanmeminjamkan-dokumentatalaksanapembuku"., y**g menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

Lerhubungan dengan objek pajak terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran

pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan BuPati.

(1)

(2)

{2\

(1)

BAB VIIIPENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD'

sprpD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

ditandatangani oteh wajib p"*j*i. atau berdasarkan adanya kuasa'

SPTPDsebagaimanadimaksudayatQ|3*"lini,harusdisampaikankepada Bupati selambat-lambatiy. |S (limabelas) hari kerja setelah

berakhirnYa masa Pajak'

{3)

(1)

t2\

(1)

(4) Bentuk, isi dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan

BuPati.

Pasal 13

wajib pajak yang membayar sendiri sPrPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitun[, memperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang'

BAB D(PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian KesatuTata Cara Pemungutan

Pasal 14

Pemungutan pajak dilarang diborongkan'

Wajibpajakyangmemenuhitewajiban.perpajakansendiridibayardengan menggunit rt, SPTPD' SKPDkB, dan/atau SKPDKBT'

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak'

Bupati daPat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam ha1 : ., '

i. :il." berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar'

2. jika sprp"D tidak disampaikan kepia Bupati dalam jangka

waktu yang iitentukan dalam peraturan.daerah ini dan seteiah

ditegur*"-.".*tertulistidakd'isampaikanpadawaktunyasebagaimana ditentukan dalam surat teguran'

3. jika r..*"3iu"" mengisi .sF,rpD tidak dipenuhi, pajak yang

terutang dihitung secara jabatan'

b. *K'DKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang terutang yang *"t'y*bu'bk"t'' plnambahan jumlah pajak

yang terutang.

C.SKPDNjikajumlahpajakyangterutangSamabesarnyadenganjumlah kredit pajak atau paj"ak tidak lerutang dan tidak ada

kredit Pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang daiam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angki 1) 13." angka 2) dikenakan

sanksi administratif berupa bunga *Ib.=r. 2o/o ldua persen). sebulan

dihitung dari p4jak yang k*ru,.rg?iau terlambat dibayar untuk jangka

;;;; ;di"s .1a,;; 'z+

Ta"" pl-il]h empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnYa Pajak'

t2\

Jumlah kekurangan Pajaksebagaimana dimaksud Pada

vans terutang dalam SKPDKBT

J*,"trt huruf b dikenakan sanksi

9

(3)

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumiah kekurangan pajak tersebut'

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak "melaporkan sendiii seblium dilakukan tindakan

pemeriksaan.

(5)JumlahpajakyanqterutangdalamSKPDKBsebagaimanadimaksud\*' p"a" wut if ) i*t,ri a angica :) dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 25yo (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambair sanksi administratif terupa bungi sebesar 2a/o (dua persen)

sebulan d*ritung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling hml Zi ldua puluh empat) bulan dihitung

sejak saat terutangnya Pajak'

Pasal 16

(Usetiappembayaranpajal(diberikantandabuktipembayarandand.icatat dalam buku Penerimaan'

(2\Bentuk,jenis,isi,ukurantandabuktipembayarandanbukupenerimaan-fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh BuPati.

Bagian KeduaTata Cara PembaYaran

Pasal 17

Pembayaran pa:ak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD'

SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD'

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggllnakan SSPD'

Pasal 18

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentuka"; d;p;a membeiikan persetujuan kepada wajib pajak

untuk mengang=rr u'lu"..l menunda pembayaran pajak'

AngsuranpembayaranpajakdilakukanSecarateraturdanberturut-turut dengan dikenaka,, U"'gu' Xt" 6Li" persen) sebulan dari jumlah

p{ak yang belum atau kurang baYar'

Penundaanpembayararrpajaksampaibataswaktuyangditentukan,dikenakan bunga 2%o {dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang di baYar'

(1)

{2\

(1)

12\

(3)

Tata cara PembaYaran,penundaan PembaYaran

Pasal 19

penyetoran, temPatpajak diatur dengan

pembayaran, angsurarr, danPeraturan BuPati

10

(1)

Bagian KetigaSurat Tagihan Pajak

Paeal 2O

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

".p":"f.dalamtahunberjalantidakataukurangdibayar;b. dari hasil peneiitian srrpD terdapat _ kekurangan pembayaran

*"L"g"l akibat salah tulis dan/atau saiah hitung'

JumlahkekuranganpajakyangterutangdalamSTPDsebagaimanadimaksud pad.a

"]rr, pt fr"."f * attt nuruf b ditambah dengan sanksi

administratir nerip.'brrrg, sebesar 27o (dua persen) *"ti"r,!ylmuntuk paling iama 15 (limJbelas) bulan sejak saat terutangnya pajak'

Bagian KeemPa-tPenagihan Pajak

Pasal 21

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain

".U"g"i iwal tindakan pelaksJaan penagihan pajak

i- itfruftl hari sejak saat jatuh tempo pembayaran'

Surat Teguran atau Surat Peringatan 1Ft surat

;;;;"il"na dimaksud pada avat (1) dikeluarkan

(2\

(1)

(2)

yang sejenisdikeluarkan

(u

(2\

(1)

Dasar penagihanSurat KePutusanPutusan Banding,Peraturan Daerah

Penagihan Pajak(satu) bulan sejak

lain yang sejenisoleh BuPati.

Pasal 22

pajak adalah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT' STPD''Plmbetuian, Surat Keputusan Keberatan' dan

yan; mengalami penambLhan jumlah berdasarkan

ini.

harus diiunasi dalam jangka waktu paling lama 1

tanggal diterbitkan STPD'

tidak diiunasi dalamSurat Teguran ataujumlah Pajak Yang

Pasal 23

Apabila jumlah pajak Iang m19ih harus dibayarjangka waktu *"U*gu-i*ana diten*ii *}11b,riut peringatan atau surat lain yang seJenls,

;;il- dibayar ditagih dengan Surat Paksa'

(2\ Pejabat menerbitkan surat Paksa segera, setelah lewat 21 (dua puluh

satu harl *":"r. tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

Surat Lain Yang sejenis'

Baglau KelimaPenYitaan

Pasal 24

(1)Apabilapajakyanqharusdibayartid.akd.ilunasid.alamjangkawaktu2x 24 Jam sesudah tanggal plnetapan yang tercantum dalam surat

paksa, pejabat dapat J"g";' **rr"tf,itk.tt Surat Perintah

11

(2)

Melaksanakan Penyegelan Tempat Usaha'

Apabila melewati batas waklu tanggal yalg ditentukan dalam Surat

perintah m"lat ".rr.tan penyegelan"Iebagaimana dimaksud pada ayat

irr,- w":lu pajak masih tidak melunasi- pajak terurang yang harus

dibayar, maka pejabat ryg.r, *"rr.ibitkr..t Surat Perintah

Melaksanakan r".'yii""r, paling iambat 10 (sepuluh hari) sesudah

tanggal pemberlat<uan surat Perintah Melaksanakan Penyegelan'

obyek dari penyitaan adalah barang penanggung Pajak yang dapat

dijadikan jaminan Pajak.(3)

Pasal 25

setelah diiakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga m91u11si utang

;E;;y" setelah leiaiwaktu 10 (sepuluhf hari sejak tanggal pelaksanaan

Surat perintah Melaksanakan Penyitaan, Feja-ba,t mengajukan permintaan

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Leiang Negara'

Setelah Kantor Lelang Negarapelaksanaan Peielangan, juruiertulis kePada Wajib Pajak'

Bentuk, jenis dan isi formulirpenagihan Pajak ditetaPkan oleh

Pasal 26

menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

sita memberitahukan dengan segera secara

?alsal27yang dipergunakan untuk pelaksanaan

Bupati.

(1)

(2\

(3)

Pasal 28

Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi.yang melaksanakan

;;;;g"an pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.

pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pend'af,atan dan Belanja Daerah'

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada "V* t,f diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB XINSENTIF PEMUNGUTAN

BAB XIKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

Wqiib Pqjak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat Yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPD;c. SKPDKB;

(1)

t2

(2\

(3)

(4)

(s)

d. SKPDKBT;e. SKPDLB;f. SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas'

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan

."6"S"i*Lna diml"lksud pada "V*i{1), kecuali iika Wajib Palak dapat

*"",I":"kkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya'

Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak teiah membayar paling

sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak'

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

paaa ayat i1), ayat (2), ayat (3), &an ayat (4) tidak dianggap sebagai

burat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau

p"j"i"t'Vang ditunjuk atau tanda pengitiman surat keberatan melalui

surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan'

Pasal 3O

Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak

trrrsg"f Surat Ke[eratan ditirima, harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan.

Keputrrsan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak, atau minambah besarnya pajak yang

terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah.lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggaP dikabulkan'

Pasal 31

wajibPajakdapatmengajukanpermohonanbandinghanyakepadaneJgadifan rajak terhaJap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetaPkan oleh BuPati.

permohonan banding sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalair bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas

dalam jangka *u"kt 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri

salinan dali surat keputusan keberatan tersebut'

Pengajuanpermohonanband.ingmenangguhkankewajibanmembayarpajak sampai J*rrg.t 1 (satu) ni:tan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.

(6)

(1)

{21

t3)

(1)

(2\

13

(3)

(i)

(2)

(3)

Pasal 32

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebagian atau seluiuhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

A.rrgi, ditambah imbalan bunga ".t"""t 2oh ldua persen) sebulan

unt;k paling lama 24 (duapuluh empat) buian'

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB'

Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian'

w;Jrb pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5oYo

(lima prrtrf, persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi d",,g"' pajak - yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan'

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Rer19ho.1an banding' sanksi

administratif berupa denda - Jebesar s0% (lima puluh persen)

""U"g"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan'

Dalam hai permohonan banding ditolak- atau dikabulkan sebagian'

Wajib pajak dikenai sanksi adm[ristratif berupa denda sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

BAB XIIPEMBETULAN,PEMBATALAN,PENCURANGANKETETAPAN'DANPENGHAPUSAN AIEU PENGURANGAN SANKSI ADMIIUISTRATIF

Pasal 33

AtaspermohonanwajibPajakataukarenajabatannya,KepalaDaerahdapat membetutt<an dxpD, sKpDKB, SKPDKBT atau gTPD yang dalam

penerbitannya t*ii"put kesalahan tulis danfatau kesalahan hitung

Lrr/.ru, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perund.ang-undangan perpajakan daerah'

Bupati daPat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, dJnda, dan keniiitan pajak Y-^'g terutang - menurut

peraturan perundang-u"d"gutt'p"1n3j."fan daerah' dalam hal

sanksi tersebut dikenakat, tit..tl kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannYa;b.mengurangkanataumembatalkanSKPD'SKPDKB'SKPDKBT

atau STPD Yang tidak benar;c. mengurangt u.t .ta" rnembatalkan STPD;

d.membatalkanhasilpemeriksaanatauketetapanpajakyangdilaksanakan atau diierbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan; dane. *.rg.r.rttgkan ketetapan pajak --!"IYtt"g

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak

tertentu obiek Pajak'

(4)

(s)

(1)

t2)

berdasarkanatau kondisi

t4

(3)

(1)

(2\

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

i"*i*tltan t etet"opan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

di.tut d.engan Peraturan BuPati.

Pasal 34

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan--9tn

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD'

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasai ini harus disampaikan secaralertulis oleh wajib Pajlk kepada

Lrp"tl atau pejabat, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak

trrgg*t diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan

memberikan alasan Yang jelas.

Bupati atau Pejabat dalam waktu paling !ama.3 (tiga) bulan sejak

surat permohonan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) diterima,

sudah harus memberikan keputusan'

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) p.rrb.t lan, pembati'1ut', pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

dikabulkan.

BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 35

wajibpajakdapatmengajukanpermohonanpengembaliankelebihanp.?-rU"V*r., p.i"t f..pJa" eupati atau pejabat secara tertulis dengan

menyebutkan sekurang-kurangnYa :

a. nama dan alamat wajib Pajak;b. masa Pajak;c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan Yang jelas'

Bupati atau pejabat dalam jangka rvaktu paling lama 12 (dua belas)

;r; se.iak "diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

p"*i*V"ri" pajak sebJ-gaimana dimaksud pada ayat (1)' harus

sudah memberikan kePutusan'

Apabiia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 12)

Jitr*prri, trupati atau pejabat tidak memberikan keputusan'

permohonu.., p.rg"mbalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan Sl<pOln harus diterbitkan dalam waktu paling lama

1 (satu) bulan.

Apabilawajibpajakmempunyaiutangpajaklainnya'kelebihanpeiaksebagaimana dimaksud- pu.d* ryuilZi t*tg=.r.,g diperhitungkan

untui melunasi teriebih aanutu utang pajak dimaksud'

Pengembaliankelebihanpembayaranpajakdilakukandalamwaktupaiing lama 2 id.^) tt'i1"- -sejak

diiertltxannya SKPDLB dengan

menerbitkan Suiat Perintah Membayar Kelebihan Pajak'

(1)

12)

(3)

(4)

l5

(s)

(6) ApabilasetelahBupatipersen)

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

lewat waktu 2 tJ""r u"ran sejak diterbitkannya SKPDLB,

atau pejabat meinU"rii.r.tr imbalan bunga sebesar 2o/o {dua

sebulan- atas keterlambatan pembayaran pajak'

Pasal 35

Apabilakelebihanpembayaran..pajakdiperhitungkandenganutangpajak lainnya =*U*gu.i*."^ dimiksud dalam Pasal 35 ayat (4)

pembayarannya dilafukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

i-*i"i"frbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran'

TatacarapengembaliankelebihanpembayaranpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal35diaturdenganPeraturanBupati.

BAB XIVKEDALI'WARSA

Pasal 37

Hakuntukmelakukanpenagihanpajak,ked.aluwarsasetelahmelampaui jangka--*"fnt"^ S [1ima1 i"ftrt terhitung sejak saat

terutangnyt p*:.tt kecuali ''pa.Uit'

wajib pajak melakukan tindak

pidana ii Uidr.tg perpajakan daerah'

Kedaluwarsapenagihanpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)tertangguh aPabila :

a. ait#bitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. ada p".rgr"kua" -,ri""g"pEak

dari wajib Pajak baik langsung

mauPun tidak langsung'

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa sebagaimana

dimaksud prar""y"t-1i1- ft,rt.tf"a, kedaluwarsa penagihan dihitung

r.j;k tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'

Pengakuan utang Pajak ?":1'* langsung.sebagaimana dimaksud

;ffi--;t;t (2) h;;i"; -aJatah

waji6 Paj"k dengan kesadarannva

menyatakan masih mempunyai "t"*g Pajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah'

Pengakuan utang secafa tidak langsung. sebagaimana dimaksud

pada ayat {21h;ir[;up"i i*.tahiri dari pengajuan permohonan

angsuran atau penuodaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

(1)

(2\

(1)

(2)

{3)

(4)

(5)

Pasal 38

Bupati berwenang menetaPkanPajak Yang sudah kedaluwarsa39 ayat (1).

Keoutusan PenghaPusan Piutang

""b-A;i*ana dimiksud dalam Pasal(1)

16

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang

diatur dengan Peraturan BuPati'sudah kedaluwarsa

(2\

(1)

(2)

Pasal 39

setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

;;#tJ y*rr* diketahrli atau diberitahukan kepadanya oleh- Wajib

pEak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya_ untuk menjalankan

ketentuanp.ru.t*ru-.r-perund'ang-"t'dut'ganperpajakandaerah'

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berlaku. juga

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk tlth e'pati untuk membantu

dalampelaksanaanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) adalah, -^-+i_r^i- oat.ao ksi;. pejabai dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau sa

ahli dalam sidang Pengadilan;b. pejabat dani aia,I i..rig, ahti yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangin xepada pejabat lembaga negara_ atau

instansi pemerintah "yang L..*..,ut g melakukan pemeriksaan

dalam bidang keuangan daerah'

UntukkepentinganDaerah,Bupatiberwenangmemberiizintertuiiskepada pejabat !.u*grirrrana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

""6^g"iri.ana dimar.s"ua pad.a ay-at (2), agar memLrerikan keterangan'

memperlihatkan bukti tertulis dari'atau tentang wajib Pajak kepada

pihak yang ditunjuk.

untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana

atau perdrtr, ",'tas

permintaan hakim iesuai dengan Hu|<ym Acara

pidana dan Huku* A"*r" perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis

kepadapejabat*.u,g^i*anadimaksudpadaayat(1),dantenagaahlisebagaimana dimafsud pada .ayat (i)' untrlk memberikan dan

memperlihatkan bukti teriulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

padanYa'

Permintaanhakimsebagaimanadimaksudpadaayat(5)harusmenyebutkan nama tersaigka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara-.pidana atau perdata yang

U"t"."gt "tan dengan keterangan yang diminta'

BAB I(VKETENTUAN KHUSUS

BAB XI/IPENYIDII{AN

Pasal 4O

(3)

(4)

(5)

(6)

Pejabat Pegawai NegeriDaerah diberl wewenang

Sipil tertentukhusus sebagai

17

di lingkungan PemerintahPenyidik untuk melakukan{1)

(2\

(3)

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana

iimat uua daiam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ryt (1) adalah pejabat

p.gl*"f ,r"g..i"ipil tertentu d-i lingkungan P,emerintah Daerah yang

iiangL^t oleh f"3"U", yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, d1l meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkaP dan jelas;

b. m"rr"liti, *.rr...1, d.t mengumpulkan keterangan mengenal

o,",,g pribadi atau Badan tentang kebenaran perbr.ratan yang

dilakukansehubungandengantindakpid.anaperpajakanD.aerah;c. meminta teterangai dan 6ahan bukti dari orang pribadi. atau

Badan sehubungin dengan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah;d.memeriksabuku,catatan,dandokumenlainberkenaandengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e.melakukanpenggeleduf'tountukmendapatkanbahanbuktipembukuan,pencatatan,dandokumenlain'sertamelakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidikan tl"Jak pidaria di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melaiang seseorang meninggalkan

ruanganatautempatpadasaatpemeriksaansedangberlangsungdan memeriksa id'entitas orang, benda, danf atau dokumen yang

dibawa;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perPajakan Daerah;i.memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa

sebagai tersangka atau saksi;j. *.t[h"rtikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tinaaian lain yang perlu. untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana ai Uiaang perpajakan Daerah sesuai

a".!u.t ketentuan pLraturan perundang-undangan'

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya pe-nyidikan dan *"t'yt*p1if3" hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Poiisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan keientuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

BAB XVIIKETENTUAN PIDANA

Wajib Pajak. {a*g karenaatau mengisi denganmelamPirkan keterangankeuangan Daerah daPat

Pasal 41

kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD

tidak benar atau tidak lengkap atau"-r""* tidak benar sehingga merugikan

dipidina dengan pidana kurungan paling

18

(1)

1ama1(satu)tahunataupidanadendapalingbanyak2(dua)kalifi;iJ p^j"r. terutang yang tidak atau kurang dibayar'

12\ Wajib Pajak yang dengan sengaja ti14 menvampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benai itau tidak lengkap atau melampirkan

keteranganyangtidakuena.sehingga*....,git.,nkeuanganDaerahdapat dipialna"aengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau pidana denda palit'g- O"Jf:[ 4 (t*ptt) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar'

Pasal 42

TindakpidanadibidangperpajakanDaerahtidakdituntutseteiahmelampaui jangka wat<tu"S^ pi*li-i"ft 1. seja{saat terutangnya pajak

atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau

U.r"f.H*"ya Tahun Pajak yang bersangkutan'

Pasal 43

(1) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk..oleh Bupati yang karena

kealpaannya tidtk *"*""rlrri kewajiban mirahasiakan hal

sebagaimu.''u.di*.ksuddaiamPasal4aayat(1)danayat(2)dipidanadengan pidana kurungan OJ*g BTi i 1=ut'1 tahun dan pidana

denda paling banyak Rp +'obo'Odo'oo (empat juta rupiah)'

t2) pejabat arau tenaga ahli Y..rg ditunjuk oleh walikota yang dengan

sengaja tidak "L-"t"'tti fewajibannya atau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuh-inya"kewajiban pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayai (1) dan ayat (2).-dipidana" dengan

pidana kurungan paling^lam"-Z ra"i tahun dan pidana denda paling

banyak eptO.6oO'OOO,OO (sepuluh juta rupiah)'

(3)Penuntutanterhadaptindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat 1i1 pr*J-irii, hanya dil-akukan atas pengaduan

orang yang kerahasiaannya dilanggar'

(4iTuntutanpid.anasebagaimanadimaksudpad.aayat(1}danayat(2)pasal ini, sesuai dengan ;1i;,"y" adalaLr,-menyangkut kepentingan

pribadi *"*"oi""g t6* B;;"; selaku wajib Pajak' karena iru

ii3rdit *tt tindak pidana pengaduan'

Pasal 44

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan

ayat (2\ merupakan penerimaan negara'

19

BAB X\ruI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini' sepanjang

*.rrg"rr*i pe-laksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 46

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan'

Ditetapkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2012BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2412SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2012 NOMOR 16

sesuai dengan aslinya.ukrrm Setda Kab. Balangan,

kum,

SYARI ARIN, SH.r trv/b)

611019 7992A3 1 002

20