SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI …

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun

2018-2019 tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan

perubahan lingkungan organisasi Lembaga

Administrasi Negara, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Indikator

Kinerja Utama Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);


Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Lembaga

Administrasi Negara 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi organisasi

untuk melakukan perencanaan, pemantauan, pengendalian,

evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan

Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4

Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018-2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan

penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi

Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2019

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta


SEKRETARIS UTAMA


Ttd.

SRI HADIATI W. K.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

I. Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

1 Terwujudnya peningkatan

kapasitas administrasi negara

di bidang kajian kebijakan,

inovasi administrasi negara,

dan kompetensi Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam

mendukung pembangunan

nasional

Indeks kapasitas pengembangan

kompetensi ASN

Diukur melalui rumus sebagai berikut:

(AKR + PPK + PWI) x 7,693

AKR = rata-rata persentase lembaga pelatihan

pemerintah yang telah terakreditasi untuk

menyelenggarakan Pelatihan Struktural

Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Struktural

Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Dasar CPNS

Golongan III. Komponen ini dikonversi sebagai

berikut:

80% s.d. 100% = 4; 60% s.d. <80% = 3; 40% s.d. <60%

= 2; 20% s.sd. <40% =1; <20% = 0

PPK = persentase instansi pemerintah yang telah

memiliki perencanaan pengembangan kompetensi.

Komponen ini dikonversi sebagai berikut:

70% s.d. 100% = 4; 40% s.d. <70% = 3; 15% s.d. <40%

= 2; <15% = 1


Strategis

PWI = persentase widyaiswara dan instansi pengguna

yang mengalami peningkatan

pengetahuan/pemahaman dalam pembinaan

widyaiswara. Komponen ini dikonversi sebagai

berikut.

90% s.d. 100% = 5; 80% s.d. <90% = 4; 70% s.d. <80%

= 3; 60% s.d. <70% = 2; <60% = 1

Persentase peserta pendidikan dan

pelatihan yang mengalami peningkatan

perilaku

Diukur melalui survey pascapelatihan 6 s.d. 12 bulan

setelah peserta mengikuti pelatihan di lingkungan

LAN. Pelatihan yang diperhitungkan adalah Pelatihan

Kepemimpinan dan Pelatihan RLA.

Predikat indeks pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi STIA LAN

Diukur melalui rata-rata nilai dari komponen sebagai

berikut.

1. Persentase lulusan STIA dengan IPK “Baik” dan

masa studi Normal

2. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan di

media ilmiah (buku, jurnal, prosiding) pada tahun

berjalan

3. Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan STIA

4. Persentase kepuasan instansi pemerintah yang

mengirimkan dan memanfaatkan alumni STIA (diukur

lewat survey)

Dari rata-rata atas empat komponen tersebut,

dikonversi nilai sebagai berikut:

75 s.d. 100 = Sangat Baik

50 s.d. <75 = Baik

25 s.d. <50 = Kurang Baik

<25 = Buruk


Strategis

Predikat dampak inovasi tingkat messo Diukur melalui instrumen Pengukuran Dampak

Inovasi tingkat messo, dengan kategori:

90 s.d 100 = Sangat Tinggi

80 s.d <90 = Tinggi

60 s.d <80 = Cukup

40 s.d <60 = Rendah

<40 = Sangat rendah

Kualitas kebijakan publik dan sistem

kebijakan

Diukur melalui formula:

(𝑁𝐾𝐾 × 0,4) + (𝐼𝑈𝐴𝐾 × 0,3) + (𝐼𝐾𝐾 × 0,3)

NKK = Nilai kemanfaatan kajian sesuai dengan

Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di

Lingkungan LAN

IUAK = Indeks Utilisasi Analis Kebijakan

IKK = Indeks Kualitas Kebijakan

2 Terwujudnya tata kelola yang

baik berbasis kinerja di LAN

Predikat indeks tata kelola internal LAN Diukur melalui formula sebagai berikut:

(RB + AKIP + BPK + SPIP + EKPA + PSP) x 3,33

RB = Predikat termutakhir evaluasi RB LAN.

Dikonversi sebagai berikut.

AA = 6; A = 5; BB = 4; B = 3; CC = 2; C = 1; D = 0

AKIP = Predikat termutakhir evaluasi AKIP LAN.


AA = 6; A = 5; BB = 4; B = 3; CC = 2; C = 1; D = 0

BPK = Opini BPK atas laporan keuangan LAN.

Dikonversi sebagai berikut:


Strategis

WTP = 4; WTP-DPP = 3; WDP = 2; Tidak Wajar = 1;

Disclaimer = 0

SPIP = Tingkat kematangan penerapan SPIP. diinput

sesuai level maturitas.

EKPA = Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Diukur sesuai dengan ketentuan dari Kementerian

Keuangan terkait kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai

dikonversi sebagai berikut:

90% s.d. 100% = 5; 80% s.d. <90% = 4; 60 % s.d. <80%

= 3; 40% s.d. <60% = 2; 20% s.d. <40% = 1

<20% = 0

PSP = Pemenuhan sarana dan prasarana. Diukur

melalui survey kepada pegawai dan pengguna

layanan. Nilai dikonversi sebagai berikut:

80% s.d. 100% = 4; 60% s.d. <80% = 3; 40% s.d. <60%

= 2; 20% s.d. <40% = 1; <20% = 0

Nilai akhir dari penghitungan formula di atas

dikonversi sebagai berikut:

75 s.d. 100 = Sangat Baik; 50 s.d. <75 = Baik; 25 s.d.

<50 = Buruk; <25 = Sangat Buruk

II. Sasaran Program

Program 01: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Indikator Kinerja Program

1 Terwujudnya tata kelola yang

baik berbasis kinerja di

lingkungan LAN

Kualitas tata kelola internal LAN Diukur melalui formula sebagai berikut:

(RB + AKIP + BPK + SKP + PKP) x 4

RB = Predikat termutakhir evaluasi RB LAN.


AA = 6; A = 5; BB = 4; B = 3; CC = 2; C = 1; D = 0

AKIP = Predikat termutakhir evaluasi AKIP LAN.


AA = 6; A = 5; BB = 4; B = 3; CC = 2; C = 1; D = 0

BPK = Opini BPK atas laporan keuangan LAN.


WTP = 4; WTP-DPP = 3; WDP = 2; Tidak Wajar = 1;

Disclaimer = 0

SKP = Tingkat kepuasan pengguna layanan

Sekretariat Utama. Diukur melalui survey dan

hasilnya dikonversi sebagai berikut.

90 s.d. 100 = 5; 80 s.d. <90 = 4; 70 s.d. <80 = 3; 60

s.d. <70 = 2; 50 s.d. <60 = 1; <50 = 0

PKP = Persentase pegawai LAN yang menerima

pengembangan kompetensi minimal 20 jp per tahun.


80% s.d. 100% = 4; 60% s.d. <80% = 3; 40% s.d. <60%

= 2; 20% s.d. <40% = 1; <20% = 0

Nilai akhir dari penghitungan formula di atas

dikonversi sebagai berikut.

75 s.d. 100 = Sangat Baik; 50 s.d. <75 = Baik; 25 s.d.

<50 = Buruk; <25 = Sangat Buruk

Program 02: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN


1 Tersedianya dukungan sarana

dan prasarana kerja yang

optimal

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur LAN

Diukur melalui survey kepada pegawai dan pengguna

layanan LAN

Program 06: Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara


1 Terwujudnya pengembangan

sistem kebijakan publik,

inovasi administrasi negara,

serta pembinaan dan

penyelenggaraan

pengembangan kompetensi

ASN yang berkualitas

Rata-rata persentase lembaga pelatihan

yang memiliki akreditasi Pelatihan Dasar

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

dan IV

Diukur melalui jumlah lembaga pelatihan pemerintah

yang telah terakreditasi untuk masing-masing

pelatihan tersebut dibagi jumlah lembaga pelatihan

yang ada secara nasional

Persentase instansi pemerintah yang telah

memiliki perencanaan pengembangan

kompetensi PNS

Diukur melalui jumlah instansi pemerintah yang telah

menyampaikan kebutuhan dan rencana

pengembangan kompetensi PNS dibandingkan dengan

total instansi pemerintah pusat dan daerah (asumsi:

623 K/L/D)

Persentase widyaiswara dan instansi

pengguna yang mengalami peningkatan

pengetahuan/pemahaman dalam

pembinaan widyaiswara

Diukur secara agregat dari setiap sosialisasi/forum

koordinasi/rapat koordinasi/kegiatan pengembangan

kapasitas widyaiswara dan pembinaan widyaiswara

Persentase peserta pelatihan yang

mengalami peningkatan pengetahuan

Diukur melalui rata-rata persentase peserta pelatihan

yang mengalami peningkatan pengetahuan dari

Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS,

Pelatihan RLA, Pelatihan Revolusi Mental untuk


Pelayanan Publik, Pelatihan MOT, dan TOC.

Peningkatan pengetahuan diukur dari

membandingkan skor pre-test dan post-test. Untuk

pelatihan yang memiliki standard kelulusan, nilai

yang dicantumkan adalah persentase peserta

pelatihan yang lulus.

Predikat indeks pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi STIA LAN

Diukur melalui rata-rata nilai dari komponen sebagai

berikut.

1. Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa

studi Normal

2. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan di

media ilmiah (buku, jurnal, prosiding) pada tahun

berjalan

3. Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan STIA

4. Persentase kepuasan instansi pemerintah yang

mengirimkan dan memanfaatkan alumni STIA (diukur

lewat survey)

Dari rata-rata atas empat komponen tersebut,

dikonversi nilai sebagai berikut.


50 s.d. <75 = Baik


<25 = Buruk

Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil

kajian kebijakan

Diukur melalui pengukuran kemanfaatan hasil kajian

di lingkungan LAN sesuai ketentuan Peraturan Kepala

LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan

LAN

Indeks utilisasi analis kebijakan Diukur melalui instrumen Utilisasi Analis Kebijakan.

Nilai yang dicantumkan adalah nilai absolut hasil

pengukuran


Persentase pemenuhan kebutuhan analis

kebijakan Tahap 1

Kebutuhan analis kebijakan pada tahap 1 (s.d. Tahun

2020) adalah 600 orang. Nilai yang dicantumkan

adalah jumlah analis kebijakan aktif pada akhir tahun

berjalan dibagi dengan asumsi kebutuhan analis

kebijakan pada tahap 1.

Persentase PNS yang memiliki nilai potensi

atau kompetensi baik hasil pemetaan

potensi dan kompetensi aparatur LAN

Nilai potensi atau kompetensi yang baik adalah yang

sekurang-kurangnya memiliki kesenjangan

kompetensi sedang

Jumlah instansi pemerintah yang

memanfaatkan inovasi administrasi

negara dan manajemen ASN LAN

Diukur melalui jumlah instansi pemerintah yang

menerima manfaat dari inovasi administrasi negara

dan manajemen ASN yang dihasilkan pada tahun

berjalan

III. Output Program

Program 01: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

No Output Program Indikator Output Program Definisi Operasional Indikator

Output Program

Penanggung jawab

1 Koordinasi

perencanaan dan

keuangan di lingkungan

LAN yang berkualitas

Indeks pengelolaan layanan

perencanaan dan keuangan

Diukur melalui rumus sebagai

berikut.

(IKPA x 0,2) + (NKP x 0,3) + (RBAK x

0,3) + (SKP x 0,2)

IKPA = Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

Nilai yang dimasukkan adalah nilai

IKPA dari Kementerian Keuangan

NKP = Nilai Kinerja Anggaran Level

Eselon I/Program LAN


kinerja anggaran level Eselon

I/Program sesuai ketentuan dari

Kementerian Keuangan

RBAK = skor evaluasi reformasi

birokrasi komponen pengungkit

area perubahan akuntabilitas

kinerja. Nilai yang dimasukkan

adalah persentase pemenuhan nilai

akuntabilitas kinerja dibagi nilai

total yang mungkin diperoleh dikali

100

SKP = Survey kepuasan pengguna

layanan. Nilai yang dicantumkan

Biro Perencanaan dan Keuangan


Output Program

Penanggung jawab

adalah nilai kepuasan pengguna

layanan

2 Koordinasi hukum dan

hubungan masyarakat

yang berkualitas di

lingkungan LAN


hukum, organisasi dan tata

laksana, hubungan masyarakat,

dan kearsipan


berikut.

(RBTL x 0,15) + (RBO x 0,15) + (RBPP

x 0,15) + (HM x 0,15) + (NAK x 0,15)

+ (KS x 0,1) + (SKP x 0,15)

RBTL = skor evaluasi reformasi


area perubahan tata laksana. Nilai

yang dimasukkan adalah

persentase pemenuhan nilai

subkomponen tersebut dibagi nilai


100

RBO = skor evaluasi reformasi


area perubahan kelembagaan. Nilai





100

RBPP = skor evaluasi reformasi


area perubahan peraturan

perundang-undangan. Nilai yang

Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat


Output Program

Penanggung jawab

dimasukkan adalah persentase

pemenuhan nilai subkomponen

tersebut dibagi nilai total yang

mungkin diperoleh dikali 100

HM = Persentase ketercapaian target

jangkauan hubungan masyarakat

melalui media sosial di lingkungan

LAN. Target ditetapkan setiap tahun

dalam perjanjian kinerja.

NAK = nilai audit atau pengawasan

kearsipan

KS = Jumlah kerja sama yang

disepakati dibagi jumlah target kerja

sama yang dibangun pada tahun

berjalan dikali 100




layanan

3 Koordinasi pengelolaan

SDM dan umum yang

berkualitas di

lingkungan LAN


sumber daya manusia,

kerumahtanggaan, dan

pengelolaan barang milik negara


berikut.

(RBSDM x 0,2) + (HPK x 0,2) + (BMN

x 0,2) + (PBJ x 0,2) + (SKP x 0,2)

RBSDM = skor evaluasi reformasi


Biro Sumber Daya Manusia dan

Umum


Output Program

Penanggung jawab

area perubahan SDM aparatur. Nilai





100.

HPK = Persentase pegawai LAN yang

menerima hak pengembangan

kompetensi, sekurang-kurangnya

20JP/tahun

BMN = Persentase laporan BMN

yang disampaikan tepat waktu.

PBJ = persentase realisasi nilai

pengadaan barang/jasa

pemerintah.




layanan

4 Pengawasan internal

LAN yang menjamin

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

Indeks efektivitas pengawasan

intern LAN

(TLHP x 0,30) + (IACM x 0,35) +

(TLHR x 0,25) + (GP x 0,10)

TLHP = persentase temuan hasil

pemeriksaan BPK dan temuan hasil

pemeriksaan Inspektorat yang

ditindaklanjuti

Inspektorat


Output Program

Penanggung jawab

IACM = Internal Audit Capability

Model

TLHR = persentase hasil review yang

ditindaklanjuti

GP = (persentase pelaporan

gratifikasi yang ditindaklanjuti

Inspektorat + persentase pengaduan

yang ditindaklanjuti Inspektorat)/2

5 Tata kelola yang baik

berbasis kinerja di

lingkungan satuan

kerja LAN

Indeks tata kelola internal Satker

LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKAS x 0,3) + (PKP

x 0,3)

SAKIP = Nilai evaluasi SAKIP satker

dari Inspektorat

NKAS = Nilai Kinerja Anggaran

Satker

PKP = persentase pegawai yang

menerima pengembangan

kompetensi minimal 20 jam/tahun"

1. Pusat Pelatihan dan

Pengembangan dan Pemetaan

Kompetensi Aparatur Sipil

Negara


Pengembangan dan Kajian

Manajemen Pemerintahan



Desentralisasi dan Otonomi

Daerah



Hukum Administrasi Negara

5. STIA LAN Jakarta

6. STIA LAN Bandung

7. STIA LAN Makassar

Program 02: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN


Output Program

Penanggung jawab

1 Sarana dan prasarana

aparatur LAN yang

optimal

Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur LAN

Diukur melalui survey kepada

pegawai dan pengguna layanan

sarana dan prasarana LAN Jakarta


Umum

2 Sarana dan prasarana

aparatur satuan kerja

LAN yang optimal


prasarana aparatur satuan kerja

LAN



satuan kerja selain LAN Jakarta




Negara







Daerah




5. STIA LAN Jakarta

6. STIA LAN Bandung


Program 06: Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara


Output Program

Penanggung jawab

1 Rekomendasi kebijakan

dan inovasi di bidang

administrasi negara

yang berkualitas

Tingkat kemanfaatan

rekomendasi kebijakan di bidang

administrasi negara

Diukur melalui pengukuran

kemanfaatan hasil kajian di bidang

administrasi negara sesuai

ketentuan Peraturan Kepala LAN

Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Deputi Bidang Kajian Kebijakan

dan Inovasi Administrasi Negara


Output Program

Penanggung jawab

Pedoman Pengukuran Kemanfaatan

Hasil Kajian di Lingkungan LAN

Indeks utilisasi analis kebijakan Diukur melalui instrumen Utilisasi

Analis Kebijakan. Nilai yang

dicantumkan adalah nilai absolut

hasil pengukuran

Persentase pemenuhan

kebutuhan analis kebijakan

Tahap 1

Kebutuhan analis kebijakan pada

tahap 1 (s.d. Tahun 2020) adalah

600 orang. Nilai yang dicantumkan

adalah jumlah analis kebijakan aktif

pada akhir tahun berjalan dibagi

dengan asumsi kebutuhan analis

kebijakan pada tahap 1


memanfaatkan inovasi

administrasi negara LAN

Diukur melalui jumlah instansi

pemerintah yang menerima manfaat

dari pengembangan inovasi

administrasi negara LAN pada

tahun berjalan

2 Rekomendasi kebijakan

dan sasaran di bidang

manajemen ASN yang

berkualitas


memanfaatkan inovasi di bidang

manajemen pengembangan

kompetensi


pemerintah yang penerima manfaat

pengembangan inovasi manajemen


Deputi Bidang Kajian dan

Inovasi Manajemen Aparatur

Sipil Negara


memanfaatkan teknologi

pengembangan kompetensi ASN

Diukur melalui jumlah K/L/D

pemanfaat

rancangan/model/rekomendasi

teknologi pengembangan

kompetensi ASN yang

dikembangkan oleh LAN

Tingkat kemanfaatan


manajemen ASN



manajemen ASN sesuai ketentuan


Output Program

Penanggung jawab

Peraturan Kepala LAN Nomor 8

Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengukuran Kemanfaatan Hasil

Kajian di Lingkungan LAN

3 Sistem pengembangan

kompetensi ASN yang

mendukung

peningkatan

profesionalitas ASN

Rata-rata persentase lembaga

pelatihan yang memiliki

akreditasi Pelatihan Dasar dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

III dan IV

Diukur melalui jumlah lembaga

pelatihan pemerintah yang telah

terakreditasi untuk masing-masing

pelatihan tersebut dibagi jumlah

lembaga pelatihan yang ada secara

nasional

1. Deputi Bidang Kebijakan

Pengembangan Kompetensi

Aparatur Sipil Negara

2. Pusat Data dan Informasi

Persentase instansi pemerintah

yang telah memiliki perencanaan

pengembangan kompetensi PNS


pemerintah yang telah

menyampaikan kebutuhan dan

rencana pengembangan kompetensi

PNS dibandingkan dengan total

instansi pemerintah pusat dan

daerah (asumsi: 623 K/L/D)

Persentase widyaiswara dan

instansi pengguna yang

mengalami peningkatan

pengetahuan/pemahaman dalam


Diukur secara agregat dari setiap

sosialisasi/forum koordinasi/rapat

koordinasi/kegiatan pengembangan

kapasitas widyaiswara dan


4 Peningkatan

kompetensi ASN yang

mendukung daya saing

bangsa

Persentase peserta Pelatihan

Kepemimpinan yang mengalami

peningkatan pengetahuan

Diukur melalui rata-rata persentase

peserta Pelatihan Kepemimpinan


pengetahuan. Peningkatan

pengetahuan diukur dari persentase

peserta pelatihan yang lulus.

Deputi Bidang Penyelenggaraan


Persentase peserta pelatihan

teknis, fungsional, dan sosial


peserta pelatihan yang mengalami

peningkatan pengetahuan dari


Output Program

Penanggung jawab

kultural yang mengalami


Pelatihan RLA, Pelatihan Revolusi

Mental untuk Pelayanan Publik,

Pelatihan MOT, dan TOC.

Peningkatan pengetahuan diukur

dari membandingkan skor pre-test

dan post-test. Untuk pelatihan yang

memiliki standard kelulusan, nilai

yang dicantumkan adalah

persentase peserta pelatihan yang

lulus.


Dasar CPNS yang mengalami



peserta Pelatihan Dasar CPNS yang



pengetahuan diukur dari persentase

peserta pelatihan yang lulus.

5 Penyelenggaraan

pendidikan tinggi

terapan bidang

administrasi negara

yang mendukung

pengembangan

kompetensi dan ilmu

administrasi negara

Predikat indeks pelaksanaan

tridarma perguruan tinggi STIA

LAN

Diukur melalui rata-rata nilai dari

komponen sebagai berikut.

1. Persentase lulusan STIA dengan

IPK Baik dan masa studi Normal

2. Persentase hasil penelitian yang

dipublikasikan di media ilmiah

(buku, jurnal, prosiding) pada

tahun berjalan

3. Tingkat kemanfaatan

pengabdian masyarakat yang

dilakukan STIA

4. Persentase kepuasan instansi

pemerintah yang mengirimkan

dan memanfaatkan alumni STIA

(diukur lewat survey)

1. STIA LAN Jakarta

2. STIA LAN Bandung



Output Program

Penanggung jawab

Dari rata-rata atas empat

komponen tersebut, dikonversi nilai

sebagai berikut.


50 s.d. <75 = Baik


<25 = Buruk

6 Peningkatan

kompetensi ASN,

kualitas rekomendasi

kebijakan di bidang

manajemen

pemerintahan,

desentralisasi dan

otonomi daerah, dan

hukum administrasi

negara, dan pemetaan

kompetensi pegawai

ASN

Tingkat kemanfaatan


manajemen pemerintahan,

desentralisasi dan otonomi

daerah, dan hukum administrasi

negara



manajemen pemerintahan,

desentralisasi dan otonomi daerah,

dan hukum administrasi negara

sesuai ketentuan Peraturan Kepala

LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang






Negara







Daerah






pengetahuan


peserta pelatihan yang mengalami

peningkatan pengetahuan dari

Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan

Dasar CPNS, Pelatihan RLA,

Pelatihan Revolusi Mental untuk

Pelayanan Publik, Pelatihan MOT,

dan TOC. Peningkatan pengetahuan

diukur dari membandingkan skor

pre-test dan post-test. Untuk

pelatihan yang memiliki standard

kelulusan, nilai yang dicantumkan

adalah persentase peserta pelatihan

yang lulus.


Output Program

Penanggung jawab

Persentase PNS yang memiliki

nilai potensi atau kompetensi

baik hasil pemetaan potensi dan

kompetensi aparatur LAN

Nilai potensi atau kompetensi yang

baik adalah yang sekurang-

kurangnya memiliki kesenjangan

kompetensi sedang

IV. Sasaran Kegiatan

Pengkajian Kebijakan Administrasi Negara

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan

Definisi Operasional Indikator

Kinerja Sasaran Kegiatan

Penanggung jawab

1 Termanfaatkannya

rekomendasi kebijakan

di bidang administrasi

negara

Tingkat kemanfaatan

rekomendasi hasil kajian

kebijakan di bidang administrasi

negara



administrasi negara sesuai





Pusat Kajian Kebijakan

Administrasi Negara

Persentase kemanfaatan advokasi


negara


penerima manfaat advokasi


negara

Pembinaan Analis Kebijakan


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terselenggaranya

pembinaan dan

pengembangan analis

kebijakan yang

berkualitas

Kepuasan pelayanan pembinaan

analis kebijakan

Diukur melalui survey kepuasan

pelayanan pembinaan jabatan

fungsional analis kebijakan,

meliputi seleksi calon AK;

inpassing; kebijakan pembinaan;

advokasi dan sosialisasi;

pengembangan AK (seminar, public

lecture, bimtek)

Pusat Pembinaan Analis

Kebijakan

Persentase rekomendasi PAK

untuk kenaikan pangkat/jabatan

AK

Diukur melalui jumlah analis

kebijakan yang memperoleh

rekomendasi PAK untuk kenaikan

pangkat/jabatan dibagi jumlah

analis kebijakan yang mengajukan


Kegiatan



Penanggung jawab

DUPAK pada tahun berjalan dikali

100 persen

Persentase analis kebijakan yang

dikembangkan kompetensinya;

Diukur melalui jumlah analis

kebijakan yang dikembangkan

dibagi jumlah analis kebijakan pada

awal tahun dikali 100 persen

Jumlah publikasi Jurnal Analisis

Kebijakan;

Diukur melalui jumlah terbitan

Jurnal ilmiah di bidang analisis

kebijakan pada tahun berjalan

Jumlah rekomendasi analis

kebijakan yang dihasilkan;

Diukur melalui rekomendasi yang

dikeluarkan pada tahun berjalan

berdasarkan uji kompetensi calon

analis kebijakan, perpindahan

jabatan, ataupun inpassing

Pengembangan Inovasi Administrasi Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Termanfaatkannya

inovasi di bidang

administrasi negara

Jumlah model inovasi yang

dihasilkan

Diukur melalui model inovasi di

bidang administrasi negara yang

dihasilkan pada tahun berjalan

Pusat Inovasi Administrasi

Negara

Jumlah pemerintah daerah yang

diukur dampak inovasinya

Diukur dari jumlah pemerintah

daerah yang menjadi lokus

pengukuran dampak inovasi pada

tahun berjalan

Jumlah penyelenggaraan

Workshop Champion of

Innovation

Diukur melalui jumlah

penyelenggaraan Workshop

Champion of Innovation pada tahun

berjalan

Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Termanfaatkannya

rekomendasi kebijakan

di bidang manajemen

ASN

Tingkat kemanfaatan

rekomendasi hasil kajian

kebijakan Manajemen ASN



manajemen ASN sesuai ketentuan

Peraturan Kepala LAN Nomor 8

Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengukuran Kemanfaatan Hasil

Kajian di Lingkungan LAN

Pusat Kajian Manajemen


Tingkat kemanfaatan advokasi

kebijakan di bidang manajemen

ASN


penerima manfaat advokasi yang

dilakukan pada tahun berjalan

Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Termanfaatkannya

inovasi di bidang

manajemen

pengembangan

kompetensi

Jumlah model atau desain inovasi

di bidang manajemen

pengembangan kompetensi yang

dimanfaatkan oleh pemangku

kepentingan

Diukur melalui jumlah model atau

desain inovasi yang dihasilkan pada

tahun berjalan dan dimanfaatkan

oleh instansi pemangku

kepentingan

Pusat Inovasi Manajemen



Teknologi Pengembangan Kompetensi


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Tersedianya teknologi

pengembangan

kompetensi yang

berkualitas untuk

penyelenggaraan dan

pembinaan

Jumlah



kompetensi yang dimanfaatkan


kepentingan

Diukur melalui jumlah



kompetensi yang dihasilkan pada

tahun berjalan dan dimanfaatkan

Pusat Teknologi Pengembangan

Kompetensi


Kegiatan



Penanggung jawab

pengembangan

kompetensi


kepentingan

Pembinaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terjaminnya mutu

kebijakan dan lembaga

penyelenggara

pengembangan

kompetensi pegawai


Presentase peserta yang

memahami kebijakan baru dalam


Diukur melalui survey pemahaman

peserta sosialisasi kebijakan

pengembangan kompetensi yang

dilakukan pada tahun berjalan.

Substansi kebijakan yang

disosialisasikan dapat berupa

kebijakan pada tahun berjalan atau

tahun T-1

Pusat Pembinaan Program dan

Kebijakan Pengembangan


Negara

Jumlah Lembaga Diklat yang

meningkat nilai akreditasinya

dibandingkan dengan total

lembaga diklat yang diakreditasi

pada tahun berjalan

Diukur melalui jumlah lembaga

diklat yang mengalami peningkatan

nilai akreditasi atau memperoleh

nilai akreditasi baru dibandingkan

dengan total lembaga diklat yang

diakreditasi pada tahun berjalan

Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

pembinaan dan

pengembangan jabatan

fungsional di bidang

pengembangan

kompetensi Aparatur

Persentase pejabat fungsional

bidang pengembangan

kompetensi ASN yang

dikembangkan kompetensinya

Diukur melalui jumlah pejabat

fungsional bidang pengembangan

kompetensi ASN yang

dikembangkan dibagi jumlah

pejabat fungsional bidang


pada awal tahun dikali 100 persen

Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Bidang


Pegawai Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

Sipil Negara yang

berkualitas

Persentase pemenuhan kebijakan

di bidang pembinaan JF bidang


Diukur melalui jumlah kebijakan di

bidang pembinaan jabatan

fungsional bidang pendidikan dan

pelatihan ASN yang telah

diterbitkan dibagi jumlah kebijakan

di bidang pembinaan jabatan


pelatihan ASN yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-

undangan dikali 100 persen

Kepuasan pelayanan pembinaan

jabatan fungsional bidang



pelayanan pembinaan jabatan


pelatihan ASN, meliputi seleksi

calon widyaiswara; kebijakan

pembinaan; advokasi dan

sosialisasi; pengembangan

widyaiswara (seminar, public

lecture, bimtek)

Jumlah publikasi Jurnal di

bidang pembinaan jabatan

fungsional bidang pengembangan

kompetensi ASN


Jurnal ilmiah di bidang pembinaan

jabatan fungsional bidang


Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pengembangan

kompetensi


kepemimpinan nasional dan

manajerial pegawai ASN yang


Diukur melalui persentase peserta

yang lulus dibandingkan dengan

total peserta pelatihan

Pusat Pengembangan

Kompetensi Kepemimpinan


Kegiatan



Penanggung jawab

kepemimpinan

nasional dan

manajerial pegawai

ASN yang berkualitas

pengetahuan sesuai sasaran

pelatihan

Nasional dan Manajerial


Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pengembangan

kompetensi teknis,

fungsional, dan sosial

kultural yang

berkualitas bagi

pegawai Aparatur Sipil

Negara




peningkatan pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

Diukur melalui uji awal dan akhir

(pretest dan posttest) pelatihan


kultural. Nilai yang dicantumkan

adalah persentase peserta yang

mengalami kenaikan tingkat

pengetahuan pada uji akhir

(posttest) pelatihan. Untuk


kelulusan, indikator ini diukur

melalui persentase peserta yang

lulus dibandingkan total peserta

pelatihan

Pusat Pengembangan

Kompetensi Teknis dan Sosial

Kultural Aparatur Sipil Negara

Pengembangan Kader Aparatur Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

pengembangan kader


yang berkualitas


Dasar CPNS yang mengalami


sasaran pelatihan




Pusat Pengembangan Kader


Jumlah instrumen/pedoman

penyelenggaraan sekolah kader

Diukur melalui jumlah instrumen

dan pedoman penyelenggaraan


Kegiatan



Penanggung jawab

Sekolah Kader yang dihasilkan

pada tahun berjalan

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Administrasi Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Tersedianya data dan

informasi yang

berkualitas untuk

perumusan kebijakan

di lingkungan LAN

Persentase pemenuhan

kebutuhan data dan informasi

Diukur melalui jumlah jenis data

dan informasi yang tersedia

dibandingkan dengan jumlah jenis

data dan informasi yang

dibutuhkan oleh unit-unit kerja di

lingkungan LAN pada tahun

berjalan

Pusat Data dan Informasi

Kualitas pengelolaan sistem

teknologi informasi

Diukur melalui hasil penilaian

pemangku kepentingan tentang

sistem teknologi informasi di LAN

Kualitas layanan teknologi

informasi


pengguna layanan teknologi

informasi dan pengelolaan data

Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan di Lingkungan LAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Definisi Operasional Indikator


Penanggung jawab

1 Terselenggaranya

dukungan

manajemen di bidang

perencanaan dan

keuangan yang

berkualitas


perencanaan dan keuangan


berikut.

(IKPA x 0,2) + (NKP x 0,3) + (RBAK x

0,3) + (SKP x 0,2)

IKPA = Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan



Penanggung jawab


IKPA dari Kementerian Keuangan

NKP = Nilai Kinerja Anggaran Level

Eselon I/Program LAN


kinerja anggaran level Eselon

I/Program sesuai ketentuan dari

Kementerian Keuangan

RBAK = skor evaluasi reformasi


area perubahan akuntabilitas

kinerja. Nilai yang dimasukkan

adalah persentase pemenuhan nilai

akuntabilitas kinerja dibagi nilai


100




layanan

Peningkatan Koordinasi Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN



Penanggung jawab

1 Terselenggaranya

dukungan

manajemen di bidang

hukum, organisasi


hukum, organisasi dan tata

laksana, hubungan masyarakat,

dan kearsipan


berikut.

Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat



Penanggung jawab

dan tata laksana,

hubungan

masyarakat, dan

kearsipan yang efektif

(RBTL x 0,15) + (RBO x 0,15) +

(RBPP x 0,15) + (HM x 0,15) + (NAK

x 0,15) + (KS x 0,1) + (SKP x 0,15)

RBTL = skor evaluasi reformasi


area perubahan tata laksana. Nilai





100

RBO = skor evaluasi reformasi


area perubahan kelembagaan. Nilai





100

RBPP = skor evaluasi reformasi


area perubahan peraturan

perundang-undangan. Nilai yang

dimasukkan adalah persentase

pemenuhan nilai subkomponen

tersebut dibagi nilai total yang

mungkin diperoleh dikali 100



Penanggung jawab

HM = Persentase ketercapaian

target jangkauan hubungan

masyarakat melalui media sosial di

lingkungan LAN. Target ditetapkan

setiap tahun dalam perjanjian

kinerja.

NAK = nilai audit atau pengawasan

kearsipan

KS = Jumlah kerja sama yang

disepakati dibagi jumlah target

kerja sama yang dibangun pada

tahun berjalan dikali 100




layanan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro SDM dan Umum LAN



Penanggung jawab

1 Terselenggaranya

dukungan

manajemen di bidang

sumber daya

manusia,

kerumahtanggaan,

dan pengelolaan

Indeks pengelolaan layanan sumber

daya manusia, kerumahtanggaan,

dan pengelolaan barang milik

negara


berikut.

(RBSDM x 0,2) + (HPK x 0,2) + (BMN

x 0,2) + (PBJ x 0,2) + (SKP x 0,2)

RBSDM = skor evaluasi reformasi


area perubahan SDM aparatur.


Umum



Penanggung jawab

barang milik negara

yang berkualitas

Nilai yang dimasukkan adalah




100.

HPK = Persentase pegawai LAN yang

menerima hak pengembangan

kompetensi, sekurang-kurangnya

20JP/tahun

BMN = Persentase laporan BMN

yang disampaikan tepat waktu.

PBJ = persentase realisasi nilai

pengadaan barang/jasa

pemerintah.




layanan

Pengawasan dalam rangka Akuntabilitas Publik



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pengawasan intern di

LAN yang transparan,

Indeks efektivitas pengawasan

intern LAN

(TLHP x 0,30) + (IACM x 0,35) +

(TLHR x 0,25) + (GP x 0,10)

TLHP = persentase temuan hasil

pemeriksaan BPK dan temuan hasil

Inspektorat



Penanggung jawab

akuntabel, dan bebas

KKN serta independen

pemeriksaan Inspektorat yang

ditindaklanjuti

IACM = Internal Audit Capability

Model

TLHR = persentase hasil review

yang ditindaklanjuti

GP = (persentase pelaporan

gratifikasi yang ditindaklanjuti

Inspektorat + persentase

pengaduan yang ditindaklanjuti

Inspektorat)/2

Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

peningkatan

kompetensi pegawai



kepemimpinan dan manajerial

pegawai ASN yang mengalami


sasaran pelatihan




Pusat Pelatihan dan



Negara

Persentase peserta pelatihan dasar

CPNS yang mengalami peningkatan


pelatihan





pengetahuan diukur dari


lulus.



Penanggung jawab

Persentase peserta pelatihan teknis,

fungsional, dan sosial kultural yang



pelatihan













pelatihan

2 Terpetakannya

potensi atau

kompetensi pegawai

ASN

Jumlah pegawai ASN yang

dipetakan potensi atau

kompetensinya

Diukur melalui jumlah pegawai ASN

yang dipetakan potensi atau

kompetensinya pada tahun berjalan

3 Termanfaatkannya

rekomendasi

kebijakan di bidang

pemetaan kompetensi

Tingkat kemanfaatan rekomendasi

hasil kajian kebijakan di bidang

pemetaan kompetensi



pemetaan kompetensi sesuai






kebijakan di bidang pemetaan

kompetensi



kebijakan di bidang pemetaan

kompetensi

Jumlah publikasi Jurnal Wacana

Kinerja


jurnal pada tahun berjalan

Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

peningkatan

kompetensi pegawai







pelatihan




Pusat Pelatihan dan






pelatihan







lulus.





sasaran pelatihan













pelatihan

2 Termanfaatkannya

rekomendasi

kebijakan di bidang



manajemen pemerintahan



manajemen pemerintahan sesuai




Penanggung jawab

manajemen

pemerintahan






pemerintahan




pemerintahan

Jumlah publikasi Jurnal

Administrasi Publik



Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

peningkatan

kompetensi pegawai







pelatihan




Pusat Pelatihan dan



Daerah




pelatihan







lulus.





sasaran pelatihan








Penanggung jawab








pelatihan

2 Termanfaatkannya

rekomendasi

kebijakan di bidang

desentralisasi dan

otonomi daerah



desentralisasi dan otonomi daerah



desentralisasi dan otonomi daerah

sesuai ketentuan Peraturan Kepala

LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang




kebijakan di bidang desentralisasi

dan otonomi daerah



kebijakan di bidang desentralisasi

dan otonomi daerah

Jumlah publikasi Jurnal Borneo

Administrator



Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara



Penanggung jawab

1 Terwujudnya

peningkatan

kompetensi pegawai







pelatihan




Pusat Pelatihan dan





Penanggung jawab




pelatihan







lulus.





sasaran pelatihan













pelatihan

2 Termanfaatkannya

rekomendasi

kebijakan di bidang

hukum administrasi

negara


kebijakan di bidang hukum

administrasi negara



hukum administrasi negara sesuai







administrasi negara





Penanggung jawab


administrasi negara

Jumlah publikasi Jurnal

Transformasi Administrasi



Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta



Penanggung jawab

1 Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

tridharma

perguruan tinggi di

STIA LAN Jakarta

Persentase lulusan STIA dengan IPK

Baik dan masa studi normal

Diukur dengan kriteria sebagai

berikut.

Lulusan S1: IPK minimal 3,00;

masa studi <70% masa studi

maksimal (12 semester)




Nilai yang diukur adalah hasil

pembagian dari lulusan yang

memenuhi kriteria tersebut di atas

dibandingkan dengan total lulusan

pada tahun berjalan dikali 100

persen

STIA LAN Jakarta

Jumlah penelitian dan karya ilmiah

yang dipublikasikan di media

ilmiah/publikasi

nasional/internasional

Diukur berdasarkan jumlah karya

ilmiah yang dihasilkan oleh pegawai

ASN di STIA LAN hasil penelitian

mandiri dosen atau penelitian

program studi yang dipublikasikan

dalam media ilmiah/publikasi

nasional/internasional pada tahun

berjalan.



Penanggung jawab

Termasuk dalam media

ilmiah/publikasi

nasional/internasional adalah:

* buku/bunga rampai/prosiding

(memiliki ISBN)

* majalah/jurnal/berkala ilmiah

(memiliki ISSN)

* koran/media massa

cetak/elektronik

Tingkat kemanfaatan Pengabdian

Masyarakat


penerima manfaat pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan

pada tahun berjalan

Jumlah jurnal yang diterbitkan Diukur melalui jumlah edisi

terbitan jurnal pada tahun berjalan

Persentase kepuasan instansi

pengirim lulusan STIA LAN


instansi pengirim

mahasiswa/alumni STIA LAN

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung



Penanggung jawab

1 Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

tridharma

perguruan tinggi di

STIA LAN Bandung




berikut.







STIA LAN Bandung



Penanggung jawab






persen



ilmiah/publikasi









berjalan.


ilmiah/publikasi



(memiliki ISBN)


(memiliki ISSN)

* koran/media massa

cetak/elektronik


Masyarakat




pada tahun berjalan





Penanggung jawab




instansi pengirim


Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar



Penanggung jawab

1 Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

tridharma

perguruan tinggi di

STIA LAN Makassar




berikut.












persen

STIA LAN Makassar



ilmiah/publikasi









berjalan.



Penanggung jawab


ilmiah/publikasi



(memiliki ISBN)


(memiliki ISSN)

* koran/media massa

cetak/elektronik


Masyarakat




pada tahun berjalan






instansi pengirim


Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Pusat Pelatihan

dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terselenggaranya tata

kelola yang baik

berbasis kinerja di

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan dan

Pemetaan Kompetensi



LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)


dari Inspektorat

NKS = Nilai Kinerja pelaksanaan

Anggaran Satker

Pusat Pelatihan dan



Negara


Kegiatan



Penanggung jawab



kompetensi minimal 20 jam/tahun


dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Manajemen Pemerintahan


Kegiatan



Penanggung jawab


kelola yang baik

berbasis kinerja di

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan

Kompetensi dan Kajian

Manajemen

Pemerintahan


LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)


dari Inspektorat


Anggaran Satker




Pusat Pelatihan dan




dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah


Kegiatan



Penanggung jawab


kelola yang baik

berbasis kinerja di

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan


LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)


dari Inspektorat

Pusat Pelatihan dan



Daerah


Kegiatan



Penanggung jawab


Desentralisasi dan

Otonomi Daerah


Anggaran Satker





dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Hukum Administrasi Negara


Kegiatan



Penanggung jawab


kelola yang baik

berbasis kinerja di

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan


Hukum Administrasi

Negara


LAN

SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP x

0,3)


dari Inspektorat


Anggaran Satker




Pusat Pelatihan dan



Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya tata

kelola yang baik


LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)

STIA LAN Jakarta


Kegiatan



Penanggung jawab

berbasis kinerja di STIA

LAN Jakarta


dari Inspektorat


Anggaran Satker




Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya tata

kelola yang baik

berbasis kinerja di STIA

LAN Bandung


LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)


dari Inspektorat


Anggaran Satker




STIA LAN Bandung

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terwujudnya tata

kelola yang baik


LAN

(SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,3) + (PKP

x 0,3)

STIA LAN Makassar


Kegiatan



Penanggung jawab

berbasis kinerja di

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan


Manajemen

Pemerintahan


dari Inspektorat


Anggaran Satker




Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terpenuhinya sarana

dan prasarana di LAN

Jakarta


prasarana aparatur LAN Jakarta



sarana dan prasarana LAN Jakarta


Umum

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terpenuhinya

kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan dan

Pemetaan Kompetensi



prasarana di Pusat Pelatihan dan


Kompetensi Aparatur Sipil Negara



sarana dan prasarana Pusat

Pelatihan dan Pengembangan dan

Pemetaan Kompetensi Aparatur

Sipil Negara

Pusat Pelatihan dan



Negara

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Manajemen Pemerintahan


Kegiatan



Penanggung jawab


dan prasarana di Pusat

Pelatihan dan

Pengembangan dan

Kajian Manajemen

Pemerintahan



Pengembangan Kompetensi dan

Kajian Manajemen Pemerintahan




Pelatihan dan Pengembangan

Kompetensi dan Kajian Manajemen

Pemerintahan

Pusat Pelatihan dan



Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi

Daerah


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Aparatur Pusat

Pelatihan dan

Pengembangan


Desentralisasi dan

Otonomi Daerah




Kajian Desentralisasi dan

Otonomi Daerah






Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pusat Pelatihan dan



Daerah

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Hukum Administrasi Negara


Kegiatan



Penanggung jawab

1 Terpenuhinya

kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pusat Pelatihan dan

Pengembangan





Kajian Hukum Administrasi

Negara





Kompetensi dan Kajian Hukum

Administrasi Negara

Pusat Pelatihan dan




Kegiatan



Penanggung jawab

Hukum Administrasi

Negara

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta


Kegiatan



Penanggung jawab


dan prasarana di STIA

LAN Jakarta


prasarana di STIA LAN Jakarta



sarana dan prasarana STIA LAN

Jakarta

STIA LAN Jakarta

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung


Kegiatan



Penanggung jawab



LAN Bandung


prasarana di STIA LAN Bandung




Bandung

STIA LAN Bandung

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar


Kegiatan



Penanggung jawab



LAN Makassar


Prasarana STIA LAN Makassar




Makassar

STIA LAN Makassar

Ditetapkan di Jakarta


KEPALA


Ttd.

ADI SURYANTO

Documents

SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI …