SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK …

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS

TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah

di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang

Petunjuk Teknis Bantuan penyelenggaraan PAUD layanan

khusus (PAUD-LK) Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 146);


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);


Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M

Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Dinas (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1340), sebagimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Dinas (Berita



6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan


2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan


2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 653);


11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita


12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor

18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);


43 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-

LK) tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Februari 2019

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD. Agus Salim NIP 196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan

kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak

masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling

mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap

kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan

rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019

yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara

holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar

12 tahun yang berkualitas.

Layanan PAUD seyogyanya dapat memenuhi hak-hak anak

khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak

memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan

bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi hak-hak

anak tersebut karena keterbatasan sarana yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2019

pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Bantuan

Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019 di lokasi

terpilih, guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan

stimulasi pendidikan bagi anak usia dini di lokasi tersebut.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

1. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan

lembaga/organisasi penyelenggara PAUD Layanan Khusus (PAUD-

LK) tahun 2019;

2. Sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas

dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon

penyelenggara PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019;

3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan

rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon penyelenggara

Program PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019;

4. Sebagai acuan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD Layanan

Khusus

BAB II BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN KHUSUS

(PAUD-LK) TAHUN 2019

A. Pengertian

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Khusus (LK) yang

selanjutnya disingkat PAUD LK adalah pendidikan yang diberikan bagi

anak usia dini (1) di daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di

daerah perkebunan/perhutanan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan,

asongan dan lain sebagainya.

Bantuan Penyelenggaraan PAUD LK adalah bantuan yang diberikan

kepada satuan pendidikan anak usia dini (1) di daerah perbatasan,

terpencil, terluar, terdepan; (2) di daerah perkebunan; (3) di daerah

maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, dan lain sebagainya.

B. Tujuan

1. Memperluas layanan PAUD berkualitas bagi anak usia 0-6 tahun: (1) di

daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di daerah

perkebunan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan, asongan, dan lain

sebagainya;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan anak usia

dini;

3. Meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak usia dini di daerah

marginal: (1) di daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di

daerah perkebunan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan, asongan,

prostitusi dan sejenis lainnya

C. Penyelenggaraan Kegiatan

Anak usia dini belajar secara bertahap dengan cara berpikir yang khas.

Anak belajar dengan berbagai cara melalui proses interaksi dengan

lingkungannya. Pada prinsipnya anak belajar melalui bermain, untuk itu

perlu menyediakan kegiatan bermain yang sesuai dengan perkembangan

anak sehingga anak bisa menjadi pembelajar aktif, dan memungkinkan

anak menjadi semakin kreatif.

Kegiatan bermain yang didukung oleh lingkungan yang kondusif,

sesungguhnya memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar

mengembangkan nilai-nilai karakter. Pada saat bermain, anak belajar

berbagi, peduli, kerjasama, bertanggung jawab, dan lain-lain. Penanaman

nilai-nilai karakter untuk anak usia dini akan terbangun pada saat anak

melakukan praktek langsung dan melihat model/teladan dari orang lain.

Untuk itu sangat diperlukan lingkungan yang kondusif yang akan

mendukung pembentukan karakter anak. Pemanfaatan media dan sumber

belajar yang mudah ditemukan di lingkungan, serta dukungan dari

fasilitator, akan membuat anak dapat belajar secara optimal

Dukungan yang dapat diberikan guru berupa:

1. Memberi kesempatan untuk mencoba/mengeksplorasi dan

menggunakan berbagai obyek/bahan dengan cara yang beragam;

2. Memberi dukungan dengan pertanyaan yang tepat;

3. Tidak membandingkan anak dengan anak yang lain.

Pendekatan pembelajaran yang menyenangkan merupakan proses

pembelajaran yang dirancang agar anak secara aktif dapat mengamati,

menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan

mengkomunikasikan, baik terkait diri sendiri, lingkungan, atau kejadian di

sekitar anak. Penerapan pendekatan pembelajaran yang baik akan

menumbuhkan kemampuan berpikir anak. Salah satu pendekatan

pembelajaran tersebut adalah pendekatan saintifik.

Pembelajaran melalui pendekatan saintifik menjadi salah satu yang dapat

meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan karena mendorong

guru memanfaatkan bahan ajar muatan lokal, sehingga pembelajaran lebih

bermakna sesuai dengan kebutuhan anak di: (1) di daerah perbatasan,

tertingal, terluar, terdepan; (2) di daerah perkebunan, pasar perhutanan;

(3) di daerah maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, korban prostitusi

dan lain sebagainya

BAB III

TATA KELOLA BOP PAUD LK TAHUN 2019

A. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan

Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana

Bantuan Penyelengaraan PAUD-LK sebagaimana tertuang dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini Tahun 2019.

B. Bentuk dan Besaran Satuan

Jumlah anggaran dana bantuan tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah) dialokasikan untuk 200 lembaga/satuan, sehingga

setiap lembaga akan memperoleh alokasi Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah).

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer melalui rekening

Penerima Bantuan.

C. Sasaran Penerima Bantuan

Bantuan Penyelenggaraan PAUD LK diberikan kepada satuan pendidikan

penyelenggara program PAUD di daerah perbatasan, tertinggal, terluar,

terdepan; (2) di daerah perkebunan, pasar perhutanan; (3) di daerah

maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, dan lain sebagainya.

D. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan

1. Kriteria Satuan

a. Memiliki ruang belajar;

b. Pendidik dari daerah setempat (minimal 2 orang);

c. Memiliki peserta didik anak usia dini minimal 15 orang;

d. Lembaga yang belum pernah mendapatkan bantuan layanan

khusus (LK).

2. Kriteria Administrasi

a. Mengajukan proposal bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD,

Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud (contoh format terlampir);

b. Memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan anak usia

dini (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif;

c. Memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);

d. Memilkiki NPWP atas nama satuan pendidikan anak usia dini;

e. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

setempat); UPT Pusat PAUD dan Dikmas

f. Melampirkan Surat Pernyataan dari satuan pendidikan anak usia

dini yang berisi kesanggupan menyelenggarakan program dan

mempertahankan keberlanjutannya (contoh format terlampir)

E. Kelengkapan Pengajuan Bantuan

1. Surat Permohonan Bantuan (contoh format terlampir);

2. Proposal yang dilengkapi dengan:

a. RAB pelaksanaan kegiatan;

b. Susunan tim pelaksana yang disahkan oleh ketua

lembaga/organisasi (contoh format terlampir);

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi

materai yang cukup (contoh format terlampir);

d. Fotokopi rekening atas nama lembaga/ organisasi/ perkumpulan/

satuan pendidikan anak usia dini penyelenggara bantuan dan

NPWP (dapat menggunakan NPWP organisasi induk)

e. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota

setempat;

f. Melampirkan Surat Pernyataan dari satuan pendidikan anak usia

dini yang berisi kesanggupan menyelenggarakan program dan

mempertahankan keberlanjutannya (contoh format terlampir).

F. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan

1. Pengelolaan Proposal Bantuan

a. Setiap satuan pendidikan anak usia dini yang mengajukan bantuan

membuat proposal dalam rangkap 3 masing-masing untuk Direktorat

Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk arsip satuan

pendidikan anak usia dini calon penyelenggara bantuan. Proposal

disampaikan ke:

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud

u.p. Kepala Subdit Kurikulum

Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta

Jakarta 10270 Telp. (021) 5725043

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat (Subdit) Kurikulum

Direktorat Pembinaan PAUD membentuk Tim Pengelola Proposal untuk

melakukan pengelolaan proposal bantuan dengan kelengkapan

persyaratan administrasi dan teknis.

c. Tim Pengelola Proposal terdiri atas tim administrasi dan tim penilai

d. Tim Penilai Proposal melaksanakan penilaian proposal

e. Tim Pengelola Proposal menyampaikan hasil penilaian kepada PPK Sub

Direktorat Kurikulum Direktorat Pembinaan PAUD untuk ditetapkan

sebagai penerima bantuan.

f. Lembaga/organisasi/perkumpulan/satuan pendidikan anak usia dini

calon penerima menyusun kelengkapan persyaratan administrasi yang

tercantum dalam Petunjuk Teknis ini.

2. Waktu Pelaksanaan

1. Penerimaan Proposal:

a. tahap I proposal diterima paling lambat akhir April 2018;

b. tahap II proposal diterima paling lambat akhir Juli 2018;

Penerimaan proposal dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia.

Proposal yang masuk menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.

3. Mekanisme dan Pelaksanaan Bantuan

1. Mekanisme seleksi

a. Calon penerima dana bantuan mengajukan proposal permohonan

bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD dengan mengacu

pada juknis;

b. Tim penilai melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang

diajukan yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi.

c. Berdasarkan berita acara verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen

menetapkan lembaga penerima bantuan dalam bentuk surat

keputusan yang disahkan oleh KPA;

d. Direktorat Pembinaan PAUD dapat juga menerima usulan

permohonan bantuan dari Stakeholder dan melakukan verifikasi

berdasarkan data dan informasi yang akurat dengan

mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

2. Penetapan Penerima Bantuan

a. PPK dapat menetapkan penerima bantuan:

• berdasarkan usulan tim penilai proposal berdasarkan hasil

penilaian/evaluasi;

• berdasarkan data dan informasi yang akurat baik dari

masyarakat maupun stakeholder/lembaga/organisasi ;

• berdasarkan verifikasi/visitasi langsung ke lembaga oleh pihak

berwenang dengan tetap mengacu pada persyaratan

administrasi dan teknis;

b. PPK menetapkan Lembaga Penerima bantuan, berdasarkan data

yang memuat:

• Identitas penerima bantuan

• Nominal uang

• Nomor rekening penerima bantuan

3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

a. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan PAUD mengenai

penetapan satuan/lembaga PAUD penerima bantuan PAUD LK,

Direktorat membuat akad kerjasama dan kuitansi yang berisi

nominal bantuan untuk diserahkan serta ditandatangan oleh

Pimpinan/pengelola satuan PAUD.

b. Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk

pencairan dana bantuan. Perjanjian kerjasama ini

ditandatangani oleh ketua lembaga/ organisasi/ perkumpulan/

satuan pendidikan anak usia dini penerima bantuan dan PPK

Subdit Kurikulum.

Mekanisme penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai

berikut.

1) PPK Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan PAUD menyiapkan

perjanjian kerja sama yang memuat:

a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b) jumlah bantuan yang diberikan;

c) tata cara dan syarat penyaluran dana;

d) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan

sesuai rencana yang disepakati

e) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;

f) sanksi; dan

g) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada

PPK setelah pekerjaan selesai.

2) Akad Kerjasama ditandatangani Pimpinan/Pengelola satuan

PAUD di atas materai Rp. 6.000, akad kerjasama dianggap sah

dan berlaku bila telah ditandatangani Pejabat Pembuat

Komitmen Direktorat Pembinaan PAUD.

3) Kuitansi ditandatangani Pimpinan/Pengelola satuan PAUD di

atas materai Rp. 6.000, kuitansi dianggap sah dan berlaku bila

telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Pembinaan PAUD atau yang diberi kuasa.

4) Direktorat menerima Akad kerjasama dan kuitansi yang telah

ditandatangani Pimpinan/Pengelola satuan PAUD, kemudian

Tim Panitia pusat meneliti kembali berkas untuk memastikan

kelengkapannya. Selanjutnya Direktorat mengusulkan berkas

untuk pencairan bantuan.

4. Tahapan penyaluran

1. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur

a. Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan berkas pencairan bantuan,

antara lain: SK, lampiran rekap satuan/lembaga PAUD, matrik

pengajuan satuan/lembaga PAUD, Akad, Kuitansi, dan SPTJM, ke

bagian keuangan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP).

b. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke bagian

keuangan, untuk selanjutnya di tandatangani Pejabat

Penandatanganan SPM.

c. Mengajukan SPM yang dilengkapi berkas pengajuan bantuan ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian KPPN

mencairkan dana bantuan ke rekening Bank Penyalur.

d. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permohonan pencairan

kepada Bank Penyalur.

e. Bank Penyalur mendistribusikan dana bantuan langsung ke rekening

penerima batuan, berdasarkan surat pengajuan dan rekap penerima

bantuan yang di tandatangani PPK.

G. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan

1. Alokasi Penggunaan Dana Bantuan PAUD LK

Rincian penggunaan dana sebagai berikut:

No Komponen Penggunaan %

1. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi

Perlengkapan Administrasi dan alat tulis kantor (bukan biaya seragam)

maksimal 15 %

2.

Bantuan biaya bahan bermain dan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

a. Penyediaan buku-buku Pembelajaran (buku cerita, ensiklopedia anak, dan buku yang relevan untuk peningkatan kompentensi anak, bukan lembar kerja anak/buku kegiatan anak)

b. Bahan Main dan bahan ajar (jenisnya terlampir)

Maksimal 65 %

3. Transport pendidik dan tenaga pendidikan

Biaya transport guru terkait kegiatan yang mendukung pembelajaran (misalnya kunjungan ke PKG atau ke instansi terkait)

Maksimal 20 %

2. Larangan Penggunaan Dana Bantuan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK)

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Pembiayaan untuk kegiatan yang bukan prioritas untuk keperluan

lembaga;

4. Membayar iuran

5. Membeli Seragam

6. Rehab gedung

7. Membangun gedung

8. Membeli barang fisik misal laptop, dan barang elektronik lainnya

9. Membeli mebeler

10. Membeli buku, alat dan bahan pembelajaran/bahan main yang

mengandung unsur kekerasan, pornografi dan paham kebencian

terhadap suku, agama, dan ras.

H. Indikator Keberhasilan

1. Tersalurkannya dana bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus

secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;

2. Tersalurkannya bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus

sesuai ketentuan dalam juknis yang telah ditetapkan;

3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

penyelenggaran PAUD Layanan Khusus secara benar sesuai ketentuan.

I. Laporan Pertanggungjawaban

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

a. Setiap Satuan PAUD yang telah menerima dana bantuan wajib

menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening satuan

PAUD dan wajib melaporkan penerimaan dana kepada Direktur

Pembinaan PAUD baik secara tertulis maupun melalui media

elektronik (telepon, email, fax, dan lain-lain) dan ditembuskan

kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.

c. Penggunaan/Pengeluaran dana harus sesuai dengan proposal yang

diajukan.

d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan

peruntukan sebagai berikut:

e. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh satuan PAUD penyelenggara

dan;

f. Lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan

program ke Direktur Pembinaan PAUD.

g. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan PAUD

selambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima, dan dipastikan

keseluruhan kegiatan selesai dilaksanakan sesuai RAB yang

diusulkan.

2. Laporan Penggunaan Dana Bantuan

a. Pengelolaan Dana Bantuan:

1) Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan

aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan

Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini.

2) Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai

dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan

yang berlaku).

3) Penerima Bantuan membuat laporan pertanggungjawaban

bantuan (format lampiran 7), membuat surat pernyataan

tanggungjawab belanja (format lampiran 8). Semua berkas yang

dibuat oleh satuan PAUD dilengkapi dengan bukti-bukti

pengeluaran.

4) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan

peruntukan sebagai berikut:

a) Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga

penyelenggara dan;

b) Lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan

pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan PAUD.

5) Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan

mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan

dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh

auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawasda/Bawaska

atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka

waktu minimal 5 (lima) tahun.

b. Pengelolaan Keuangan

Pembelian Barang

1) Kuitansi dan Bukti Pembelian

Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:

a) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual

dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.

b) Faktur/Nota Pembelian/bukti pembelian lainnya.

2) Materai dan kuitansi

a) Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pembelian di

atas Rp1.000.000,00

b) Materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai

Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00. Materai

tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko.

c) Pajak pembelian barang menjadi tanggung jawab pihak

penjual.

d) Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau

rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama

dengan pembelian barang.

J. Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Lembaga wajib meminta bukti pembayaran pajak pembelian dari toko

penjual.

3. Lembaga memotong pajak honorarium PPh Ps. 21 dengan ketentuan:

a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan

II/d ke atas.

b. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS

adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak

orang pribadi adalah Rp15.840.000,00 per tahun (Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp1.320.000,00 per bulan.

4. Lembaga selaku wajib pajak harus:

a. Menyetor pajak kepada Kas Negara sesuai ketentuan atau

peraturan perpajakan;

b. Menyimpan semua bukti setor pajak.

c. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan

akhir.

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan

perpajakan yang berlaku. Penerima bantuan berkewajiban untuk:

a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara sesuai

ketentuan atau peraturan perpajakan;

b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan

akhir.

c. Penerima bantuan tidak diperkenankan memecah pembelian dengan

tujuan menghindari pembayaran pajak.

d. Penerima bantuan yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan

dana dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan

belum mempertanggungjawabkan keuangannya.

Ketentuan lain:

a. Satuan PAUD tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan

menghindari pembayaran pajak.

b. Satuan PAUD yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana

dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan belum

mempertanggungjawabkan keuangannya. (contoh penggunaan dan

pemotongan pajak lampiran 12)

c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan

yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan

tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

d. Satuan PAUD yang karena sesuatu hal mendapatkan dana double,

wajib mengembalikan kembali kelebihan dana ke Negara.

K. Sanksi

Apabila penerima bantuan dana tidak melaksanakan kegiatan sesuai

dengan perjanjian kerja sama dan/atau tidak menyampaikan laporan

sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi teguran

dan/atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara.

Apabila penerima bantuan dana terbukti menyalahgunakan dana bantuan

yang diterima, akan dikenakan sanksi hukum, dan/atau sanksi

administrasi melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan ini tidak dipungut biaya apapun, apabila ada Aparat Sipil Negara

yang mengatasnamakan lembaga meminta imbalan, agar segera dilaporkan ke

Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal

PAUD-Dikmas, Kemdikbud Gedung E lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman,

Senayan, Jakarta Telp. 021-5725712 atau email:

[email protected] Website: www.paud.kemdikbud.go.id

BAB IV PENGEMBALIAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Dalam pengelolaan dana Bantuan Penyelenggaraan Layanan Khusus (PAUD

LK) embaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyebab diharuskan

untuk melakukan pengembalian dana Bantuan Penyelenggaraan Layanan

Khusus (PAUD LK) kepada Kantor Kas Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima bantuan diharuskan mengembalikan

dana antara lain:

1. Pembatalan dari pihak Direktorat Pembinaan PAUD karena lembaga

telah menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang

bersamaan.

2. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Bantuan , karena

hal-hal tertentu.

3. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran

pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB.

4. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi

karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Bantuan

sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan, dan/atau.

5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang

berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas,

dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi:

Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas

Telepon : 021-5725043

Faximile : 021-5725043

Email : [email protected]

BAB VI SUPERVISI DAN PENGAWASAN

A. Supervisi

1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat)

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan

monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan;

2. unsur dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya

(kepala dinas, kepala bidang/kepala seksi dan pengawas/penilik

memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring,

evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan);

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan

tidak dibiayai dari penerima dana bantuan.

B. Pengawasan

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen)

melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila

terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.

2. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan

3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran

pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.

Dana Bantuan

diterima melalui

rekening

Penerima

Bantuan

Penerima Bantuan

melaporkan bahwa

dana sudah

diterima

Penerima

Bantuan

melaksanakan

kegiatan sesuai

dengan

perjanjian kerja

sama dan

petunjuk teknis

Penerima

Bantuan

menyimpan

dokumen

dan

administrasi

kegiatan

Penerima Bantuan

menyampaikan

laporan sesuai juknis

kepada Diektorat

Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini

Monitoring, Evaluasi, dan

Supervisi

Pengawasan oleh Aparat Penegak

Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen

Kemendikbud dan Aparat Pengawas

lainnya, serta Masyarakat

6

1 2 3 4 5

5

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

7

C. Pengaduan Masyarakat

Pelayanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga

transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan sehingga

pelaksanaan bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan terhadap

pelaksanaan Bantuan, maka dapat melaporkan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud

Gedung E Kemendikbud Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270 Telp. (021) 5725043

Direktur Jenderal, TTD. Harris Iskandar


SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019

Format 1: Formulir Usulan

FORMULIR USULAN

Contoh : Formulir Usulan Bantuan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK)

FORMULIR USULAN BANTUAN

PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN KHUSUS

(PAUD-LK) TAHUN 2019

DISAMPAIKAN OLEH

Nama Pengusul .........................

Alamat Lengkap Organisasi/Yayasan

Jalan

RT/RW/No.

Desa/Kel. *)

Kecamatan

Kab./Kota *)

Provinsi

Kode Pos

Kontak Person Nama Pengelola/Penanggung Jawab

Nomor Telp/HP/Fax

DITUJUKAN KEPADA : Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

u.p. Kepala Kurikulum d.a. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 7, Komplek Kemendikbud

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Format 2: Formulir Pengajuan Dana dan Surat Pernyataan Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud Gedung E Lantai 7 – Senayan, Jakarta Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pengelola : ………………................................................................. (1) Jabatan :…………….................................................................... (2) Nama Lembaga :…….......................................................................... (3) Status Lembaga :…………………................................................................ (4) Tahun Berdiri :………………….............................................................. (5) Alamat :……………………........................................................... (6)

Mengajukan usulan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) untuk tahun anggaran 2019. Berkenaan dengan hal tersebut

kami menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019.

2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan/lembaga PAUD kami sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku;

3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku;

4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku;

5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima.

Demikian pengajuan sekaligus pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

......................................... (7)

Materai Rp. 6.000,-

Stempel Satuan

.......................................... (8)

Format 3: Identitas Satuan PAUD

Identitas Satuan PAUD

Nama Satuan PAUD : ……………………...................................................... (1)

NPSN : ……………................................................................. (2)

Alamat : ……………................................................................. (3)

Tahun Berdiri : ……………................................................................. (4)

Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu)

Nama Pengelola : …………………………................................................. (5)

A. Program Layanan:

1. Data Anak :

Jumlah : ............. anak (6)

2. Layanan Program : ...... x dalam seminggu @ ........... jam (7)

3. Rencana Penggunaan dana : ........ (8)

No PENGGUNAAN RP

1. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi ........

2. Bantuan biaya bahan bermain dan Penyelenggaraan Proses

Pembelajaran

........

3. Transport Pendidik dan Tenaga Pendidikan ........

Jumlah ........

B. Data Administrasi

1. Rekening Satuan

a. Nama Satuan/lembaga sesuai yang tercantum dalam rekening

........................ (9)

b. Alamat Satuan/lembaga sesuai rekening ................................. (10)

c. Nomor Rekening Bank ............................................................. (11)

d. Nama Bank ............................................................................. (12)

2. NPWP

a. Nama Wajib pajak ................................................................... (13)

b. Nomor NPWP .......................................................................... (14)

C. Lampiran:

1. NPSN Satuan PAUD

2. Foto copy Rekening Bank atas nama Satuan/lembaga PAUD

3. NPWP Satuan/lembaga PAUD

4. Data anak satuan PAUD

........., ................... (15)

............................. (16)

(stempel Satuan)

.............................. (17)

PETUNJUK PENGISIAN IDENTITAS SATUAN/LEMBAGA PAUD

NO URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan

(2) Diisi dengan nomor pokok sekolah nasional (NPSN)

(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan

(4) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun berdirinya lembaga penerima

bantuan

(5) Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan

(6) Diisi dengan jumlah peserta didik yang menerima bantuan

(7) Diisi dengan jumlah layanan dan waktu pelaksanaan pembelajaran

(8) Diisi dengan rencana penggunaan dana bantuan

(9) Diisi dengan nama lembaga yang tercantum dalam buku rekening

(10) Diisi dengan alamat lembaga yang tercantum dalam buku rekening

(11) Diisi dengan nomor rekening yang tercantum dalam buku rekening

(12) Diisi dengan nama bank yang menerima dana bantuan

(13) Diisi dengan nama lembaga sebagai wajib pajak

(14) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak lembaga penerima bantuan

(15) Diisi dengan kota dan tanggal penandatanganan



Format 4. Surat Pernyataan Dinas Pendidikan Kab/Kota

< KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .................................................………….... (1)

Jabatan : .................................................…………...... (2)

Alamat : .................................................…………...... (3)

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

melalui dana bantuan Penyelenggaraan PAUD-LK, dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas data Satuan PAUD yang telah mengajukan dana

bantuan Penyelenggaraan PAUD-LK.

2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan dana bantuan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Bersedia untuk mengkoordinir penyampaian laporan penggunaan dana

sesuai dengan ketentuan.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai

enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun.

........,.......................... (4)

...................................(5)

Materai Rp. 6.000,-

..................................... (6)

NIP. ............................. (7)

PETUNJUK PENGISIAN PENGAJUAN DANA DAN PERNYATAAN

NO URAIAN ISIAN


(2) Diisi dengan nama jabatan penerima bantuan


(4) Diisi dengan status kepemilikan lembaga penerima bantuan

(5) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun berdirinya lembaga penerima

bantuan




Format 5: Contoh Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Uang Sebesar : Rp................................................... (1)

Terbilang : (......................................................) (2)

Untuk Pembayaran : Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan

Khusus (PAUD-LK) Tahun Anggaran 2019

Jumlah anak : .................... (3)

............, ................. (4)

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen .............................., (5)

materai 6000

Stempel Satuan

......................................... ....................... (6)

NIP.:

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NO URAIAN

(1) Diisi dengan jumlah angka bantuan yang di terima lembaga

(2) Diisi dengan uraian terbilang nilai bantuan yang di terima lembaga

(3) Diisi dengan jumlah peserta didik penerima bantuan

(4) Diisi dengan kota dan tanggal penandatanganan kuitansi

(5) Diisi dengan nama lembaga penandatangan kuitansi

(6) Diisi dengan nama pengelola/pimpinan lembaga penandatangan kuitansi

Catatan: kuitansi dibuat 3 rangkap, lembar ke-1 bertandatangan,

berstempel dan bermaterai di pihak lembaga, lembar ke-2 & ke-3

bertandatangan dan berstempel di pihak lembaga

Format 6: Akad Kerjasama

AKAD KERJASAMA NOMOR: …/....../AKAD/ /DU/20199

ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN LEMBAGA PAUD......................................................

DALAM RANGKA

PENYALURAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN

KHUSUS (PAUD-LK)

Pada hari ini, ........ tanggal ........... bulan ........... tahun dua ribu delapan

belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ................................................................................................

NIP : ......................................................................................................

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen, pada Subdit Kurikulum, Dit. Pembinaan PAUD, Ditjen

PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud

Alamat : Komplek Perkantoran Kemdikbud, Jalan Jend. Sudirman,

Senayan-Jakarta, Gedung E Lantai 7

Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama.

Nama : ………………….

Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi .................

Alamat : ………………….

No. Rekening : (nama Bank dan nomor rekening)………………….

NPWP : ………………….

Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Bantuan Penyelenggaaan

Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus (PAUD-LK), kedua belah pihak

telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam

pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus

sesuai dengan proposal pengajuan.

2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD

Layanan Khusus sesuai dengan jenis penggunaannya.

3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan

4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak akad kerjasama ditandatangani.

Pasal 2

Besarnya Dana Bantuan

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak

Pertama menyediakan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus

sebesar Rp. 25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan

kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Sifat Dana Bantuan

Dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 4

Penggunaan Dana Bantuan PAUD Layanan Khusus

Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama

tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah

disetujui.

Pasal 5

Fakta Integritas

Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Penyelenggaraan PAUD

Layanan Khusus dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.

Pasal 6

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterima oleh Pihak

kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima

Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus.

Pasal 7

Sanksi

Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan

proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak

Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin

keberlangsungan program.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1) Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat

menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat

untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri

setempat.

3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan

hasil keputusan pengadilan.

Pasal 9

Ketentuan Administrasi

Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam

rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah.

Pasal 10

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur

kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen ...................................,

Materai 6000 Materai 6000

Stempel Satuan

............................................. ....................................

NIP.:

Format 7: Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan PAUD-LK

<KOP SURAT>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD

LAYANAN KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .................................................................... (1)

2. Nama Pimpinan Lembaga : ............................................................ (2)

3. Alamat Lembaga : ..................................................................... (3)

4. Nama Bantuan : Bantuan Penyelenggaraan PAUD.................. (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : ......................................... (5) dan

Perjanjian Kerja Sama Nomor ............................. (6), telah menerima

Bantuan ............................................ (7) dengan nilai nominal sebesar

Rp......................... (..........) (8)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............ ( ........ ) (9)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ ( ........ ) (10)

c. Jumlah total sisa dana : Rp ............ ( ........ ) (11)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Penyelenggaraan

PAUD............................... (12) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan

sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan

PAUD............................ (13) sebesar Rp................................ (..........) (14)

telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan

administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar

.......................... (..........) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara

(BPN) terlampir. *)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan

Penyelenggaraan PAUD................................ (16) mengakibatkan kerugian

Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Penyelenggaraan PAUD

Layanan Khusus ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh

tanggungjawab.

..................................(17)

..................................(18)

Materai

Rp. 6.000,-

..................................(19)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN

PAUD LAYANAN KHUSUS

NO URAIAN ISIAN


(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan


(4) Diisi dengan nama bantuan

(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama


(8) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima

(9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima

(10) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan

(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang belum dipergunakan



(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan

(15) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)

(16) Diisi dengan nama bantuan operasional

(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani



Format 8: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ....................................................................... (1)

2. Nama Pimpinan Lembaga : ........................................................... (2)

3. Alamat Lembaga : ........................................................................ (3)

4. Nama Bantuan : Bantuan.......................................................... (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : ......................................... (5) dan

Perjanjian Kerja Sama Nomor ............................. (6) mendapatkan Bantuan

........................................................ (7) sebesar ................................... (8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan ......................... (9) telah menerima pencairan

Tahap Ke-. .... ............ .......... (10) dengan nilai nominal sebesar Rp

............ .( .......... ) (11), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............ ( ........ ) (12)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ ( ........ ) (13)

c. Jumlah total sisa dana : Rp ............ ( ........ ) (14)

2. Persentase jumlah dana bantuan .................. (15) yang telah digunakan

adalah sebesar ........................... ( ......... . ) ( 16).

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas

kepada yang berhak menerima.

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang

telah dilaksanakan.

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran

oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian

negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..................................(17)

..................................(18)

Materai Rp6.000,- .....................(19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO URAIAN ISIAN




(4) Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)

(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Ban tuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama

(7) Diisi dengan nama ban tu an operasional (sekolah, madrasah, ataulainnya)

(8) Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama

(9) Diisi dengan bulan dan tahun

(10) Diisi dengan tahap II, tahap III, atau tahap IV bantuan yang telah di terima

(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima

(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima

(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah di pergunakan

(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum di pergunakan

(15) Diisi dengan nama ban tu an operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)

(16) Diisi dengan persentase bantuan yang belum di pergunakan Uumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)

(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani



Format 9: Format Berita Acara Serah Terima

<KOP SURAT> BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR ........................... (1)

Pada hari ini ................... (2) tanggal ................... (3) bulan ................... (4) tahun ................... (5) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ............................................................................ (6) Jabatan : Pimpinan/Ketua ........................................... (7) Alamat : ............................................................................ (8) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : ……………........................................................ (9) NIP : ............................................................................ (10) Jabatan : PPK Satker. ........................................................ (11)

Alamat : …………….......................................................... (12) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ................... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... (14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor ...................... (15).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......) (16) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......) (17) c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......) (18)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ...................... (19) sebesar ..................... ( .......) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ......................... (21) dengan nilai ....................... (22).

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ........................ (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

................................ (24) PPK Satker ..................... (26)

................................ (25) ....................................... (27)

NIP ................................. (28)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)

(2) Diisi dengan hari pembuatan BAST

(3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST

(4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST

(5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST

(6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan



(9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(10) Diisi dengan NIP PPK

(11) Diisi dengan nama Satker Pemberi Bantuan

(12) Diisi alamat Satker Pemberi Bantuan

(13) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan

(14) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Bantuan

(15) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan

(16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima

(17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang ditelah dipergunakan

(18) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan





(23) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan (jumlah sama seperti angka 18)


(25) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan

(26) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan

(27) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan

(28) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan

Format 10. Daftar APE untuk anak usia 48-60 bulan 1. Puzzle dengan jumlah kepingan sekitar 6 keping.

2. Biji manik-manik kayu/plastik untuk meronce dengan 3 warna, 3

bentuk, dan 3 ukuran

3. Buku-buku cerita

4. Lego ukuran sedang

5. Alat-alat musik pukul, tekan, dan petik

6. Batu-batuan ukuran jempol kaki berbagai warna atau dicat nontoksit

(tidak beracun).

7. Pasak pukul (working bench) dengan palu kayu untuk dipukul-pukul

memasukkan pasak

8. Gunting-gunting kecil, kertas/daun, dan lem untuk bermain meremas,

menggunting, dan menempel bebas dan terpola

9. Benda-benda kecil (batu-batuan dicat, buah-buahan plastik/kayu

gantungan kunci), jepitan kue dan wadah untuk main jepit-jepit dan

klasifikasi

10. Papan jahit dengan berbagai bentuk (celana, baju, topi) untuk bermain

menjahit

11. Spons huruf/angka

12. Berbagai mainan jepit-jepitan untuk melatih jemari (motorik halus)

13. Panggung boneka dengan berbagai boneka untuk dimainkan

14. Krayon, spidol, pensil warna

15. Alat-alat main peran (masak-masakan, pakaian dan asesoris berbagai

profesi)

16. Biji-bijian keras dan kering ukuran besar seperti biji kenari, salak,

melinjo, kacang polong, dll.

17. Meja bulat atau persegi ukuran 100 cm (P) x 100 cm (L) x 55 cm (T)

dengan ujung tumpul (bulat) atau meja kecil lipat atau papan jalan

untuk kegiatan coret-coret, menggambar, menggunting, menempel

18. Kursi-kursi plastik kecil yang dapat di tumpuk.

19. Berbagai mainan jepit-jepitan untuk melatih jemari (motorik halus).

20. Karpet/Tikar untuk alas duduk.Kontainer/toples plastik untuk

menyimpan huruf-huruf dan angka

21. Jepitan jemuran, karton bentuk geometri (tatakan kue) dengan angka

dan bulatan untuk main jepitan (matematika)

22. Guting-gunting kecil, cutter, kertas, dan lem untuk main menggunting

dan menempel dengan pola

23. Benda-benda kecil untuk klasifikasi (batu-batuan dicat, buah-

buahan/gantungan kunci dari kayu) dan jepitan kue

24. Stik es krim, cutton bud

25. Papan jahit dengan berbagai bentuk (celana, baju, topi) untuk bermain

menjahit

26. Benda-benda kecil bentuk geometri, berwarna terang untuk meronce

27. Tangrams yang lebih komplek

28. Lego ukuran kecil

29. Puzzle dengan kepingan lebih dari 10

30. Berbagai mainan jepit-jepitan untuk memperkuat jemari (motorik halus)

31. Berbagai alat permainan keaksaraan

32. Alat main dokter-dokteran

33. Alat main pertukangan

34. Keranjang, kasir, buah, sayur plastik untuk bermain peran

35. Kertas origami, gunting, cutter, lem

36. Krayon, spidol, pensil warna

37. Meja bulat atau persegi ukuran 100 cm (P) x 100 cm (L) x 55 cm (T)

dengan ujung tumpul (bulat) atau meja kecil lipat atau papan jalan

untuk kegiatan coret-coret, menggambar, menggunting, menempel

38. Kursi-kursi plastik kecil yang dapat di tumpuk.

39. Karpet/Tikar untuk alas duduk

APE untuk Main Balok dan Bahan Alam

(Dipakai Bergantian untuk Kelompok Usia di atas 30 bulan)

A. Main Balok:

1. Balok Unit standar (tanpa warna) minimal 400 keping.

2. Asesori main balok (miniatur khubah, pohon, binatang, mobil, orang, dll)

3. Papan triplek tebal 5 mm bentuk persegi, segitiga, setengah lingkaran

(boleh dicat

warna) untuk tatakan main balok.

4. Rak untuk menata balok dengan ketinggian maksimal 120 cm (dapat

dijangkau anak).

B. Main Bahan Alam:

1. Ember/container plastik besar berwarna bening untuk tempat air dan

pasir

2. Gelas-gelas, botol-botol, corong, pompa plastik untuk bermain air

3. Mainan binatang air untuk main peran (ikan-ikanan, katak-katakan, dll)

4. Nampan lebar bening untuk bermain ublek

5. Kocokan telur, untuk bermain kocok-kocok sabun

6. Alat-alat untuk bermain playdough (gilingan,cetakan,pisau tumpul,dsb)

7. Cetakan-cetakan dan sekop kecil untuk alat main pasir

8. Jongkokan plastik untuk duduk saat main bahan alam

9. Pancing-pancingan dan ikan-ikanan dengan ujung magnet untuk main

pancingan.

10. Meja pendek/tatakan dan cetakan untuk bermain playdough

11. Bahan untuk membuat playdough (terigu, tapioka, pewarna, garam,

minyak goreng)

12. Papan lukis dan kuas ukuran besar untuk melukis dengan cat air warna

kuning, merah, dan biru (bisa dibuat sendiri).

13. Boneka, handuk kecil, sabun mandi, dan peralatan mandi bayi untuk

peran memandikan bayi.

14. Baju boneka, peralatan mencuci baju, dan jemuran pendek untuk main

peran mencuci dan menjemur.

15. Sikat besar untuk bermain menyikat lantai atau dinding.

16. Kuas besar untuk bermain mengecat dinding dengan air.

17. Wadah-wadah besar berwarna bening untuk menuang-mengisi air

18. Peralatan masak-masakan untuk main peran

19. Piring, gelas, dan sendok plastik dengan berbagai warna serta

spons/sabut, keranjang dan rak piring kecil untuk bermain peran cuci

piring (melatih sensorimotor dan klasifikasi).

Format 11: Contoh Laporan Penggunaan Dana

KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN KHUSUS (PAUD-LK) TAHUN 2019

1. Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama

lembaga pelapor (sesuai dengan Akad), dan alamat lengkap lembaga

penerima dana.

2. Pengantar

Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab

kegiatan sesuai dengan Akad.

3. Isi Laporan

Bagian 1, Pendahuluan, berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima

dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal;

siapa saja yang terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan

jadwal pelaksanaan kegiatan

Bagian 2, Pelaksanaan Program, berisi uraian realisasi dari rencana yang

tercantum dalam proposal.

Bagian 3, Penggunaan Dana, menguraikan seluruh komponen-komponen

penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan

Bagian 4, Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan

...........................,...........2019 Pengelola Program, Bendaharawan, (Stempel Satuan) ........................................ .....................................

Direktur Jenderal, TTD. Harris Iskandar


Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA

KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI

Documents

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK …