7
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; SALINAN

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN

SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di

Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok

Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas

daerah secara pasti antara Kabupaten Pesisir Selatan

dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera

Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pesisir

Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah

Kabupaten Solok Selatan dengan difasilitasi oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh

Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok

Selatan Provinsi Sumatera Barat;

SALINAN

Page 2: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah

Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang–

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat,

Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah

dengan Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1646);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Page 3: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

- 3 -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA

UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

2. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

Tengah.

3. Kabupaten Solok Selatan adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten

Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Page 4: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

- 4 -

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU

adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada

garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah

titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/perhitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai

pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten

Solok Selatan dimulai dari:

1. PBU-031 dengan koordinat 1⁰ 19' 32.6179” LS dan 100⁰ 53' 34.0865” BT yang merupakan pertigaan batas

wilayah antara Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan

Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik

Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan Nagari

Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan

koordinat 1° 20' 34.9530" LS dan 100° 53' 25.8420" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan

koordinat 1° 22' 40.6230" LS dan 100° 53' 47.8490" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan

koordinat 1° 24' 14.2080" LS dan 100° 55' 06.9350" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan

koordinat 1° 26' 21.5810" LS dan 100° 56' 12.9020" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan

koordinat 1° 28' 26.7960" LS dan 100° 57' 06.4850" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan

koordinat 1° 29' 49.7430" LS dan 100° 58' 31.2250" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan

koordinat 1° 32' 19.5560" LS dan 100° 59' 37.9360" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan

koordinat 1° 34' 19.5880" LS dan 101° 01' 10.6320" BT,

selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 9 dengan

Page 5: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

- 5 -

koordinat 1° 36' 30.7620" LS dan 101° 01' 09.8080" BT,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10

dengan koordinat 1° 38' 13.2120" LS dan 101° 03'

51.7510" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada

TK 11 dengan koordinat 1° 39' 55.1640" LS dan 101° 05'

09.5500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada

PBU-41 dengan koordinat 1° 41' 04.9900" LS dan 101°

07' 54.0000" BT yang merupakan pertigaan batas

Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok

Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci

Provinsi Jambi.

Pasal 3

Posisi PBU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama

desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Page 6: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 637.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.

Page 7: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi ... Jambi dan Riau. 2. Kabupaten Pesisir Selatan ... desa/kelurahan,

!!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!!

!!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

! ! ! !

!!

! !!

!

!

!

! !

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!!!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

#!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#!

TK 6

TK 9

TK 7

TK 8

TK 5

TK 4

TK 3

TK 2

TK 1

TK 10

TK 11

PBU-41

PBU-031

NAGARI SURIAN

KECAMATAN PANTAI CERMIN

KABUPATEN SOLOK

NAGARI GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

NAGARI PAKAN RABAA UTARA

KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KABUPATEN KERINCI

PROVINSI

PROVINSI JAMBI

SUMATERA BARAT

975

14

50

14

25

14

00

1375

13

50

13

25

1300

1175

1150

1275

12

50

1125

12

25

1100

1200

95

0

1075

1050

1025

1000

925

90

0

87

5

850

82

5

800

775

75

0

725

700

17

00

1475

16

50

16

25

15

25

16

00

1550

17

25

1675

15

75

1500

67

5

625

650

1850

600

1750

1925

18

75

19

00

1775

1800

1825

575

550

525

20

00

1975

19

50

2025

50

0

2050

20

75

475

2150

2175

2100

450

2125

22

00

22

25

2250

2275

2300

2325

2350

23

75

24

00

2425

42

5

2450

2525

2500

2475

2550

25

7526

00

2625

1500

675

19

50

18

25

10

25

1850

1450

1425

1750

1925

2075

825

15

50

1000

95

0975

17

50

17

75

15

25

1325

2125

1250

1625

207

5

775

2000

2450

17

00

775

1975

2000

775

1925

1975

65

0

15

75

15

50

2075

1700

1900

1000

1500

1075

1425

1000

1075

1800

19

25

825

1350

1725

1900

2250

1275

1975

775

19

75

1625

1800

25

00

1900

2475

850

1275

10

75

1825

13

50

1200

21

75

475

17

25

15

50

2050

23

75

23

25

52

5

19

00

1825

2525

1500

1075

1325

1900

13501375

82

51550

1175

750

22

50

2000

18

75

1950

2025

1575

1775

2300

1250

26

00

1475

12

50

1675

1325

18

75

1000

925

625

90

0

2100

1500

11

50

1200

1400

1625

475

11

00

2125

25

00

10

75

825

1725

1800

17

50

16

25

19

25

1100

1975

17

50

1800

1225

1775

1100

1375

1525

1500

17

25

90

0

2225

1525

1750

50

0

1375

19

00

97

5

23

00

17

50

19

50

22

50

20

25

19

75

1950

1225

1975

18

50

2100

1625

92

5

2100

80

0

19

50

1900

92

5

18

50

1075

1200

1600

1925

975

1275

1050

1675

21

50

1350

82

5

21

50

1200

17

00

82

5

1175

1275

625 18

00

2000

2350

1850

2300

1125

1200

13

25

18

25

1700

19

75

1950

1400

875

775

950

13

75

2175

1075

13

00

1725

1875

1175

1850

20

50

11

50

2025

725

18

00

82

5

1875

1950

22

25

2350

24

00

2275

14

00

1025

1150

1525

1475

1100

18

50

25

50

70

0

15

25

16

50

14

75

1775

750

18

25

1475

1600

2000

67

5

1150

16

25

1975

1875

72

5

1775

18

00

1550

1125

14

00

16

50

1425

23

25

2250

725

650

12

75

21

00

17

25

18

25

1675

2075

97

5

2575

675

2050

62

5

2400

1175

975

70

0

17

75

1450

1350

17

50

1275

1225

975

1400

2550

1650

65

0

10

75

1425

1325

19

50

13

25

925

20

00

25

50

12

25

1200

1275

17

25

1875

850

1475

62

5

17

75

11

00

13

50

1125

16

75

19

50

850

17

25

12

25

1225

12

50

1975

1900

1375

1400

1350

1275

875

1300

1775

1925

1900

1525

22

00

10

25

1075

2075

2200

60

0

1750

1500

2025

16

25

17

50

1800

1875

18

25

950

1225

1150

1775

18

25

17

75

2375

14

25

1950

1100

750

12

50

1400

2500

10

50

2175

1500

18

75

1825

1975

1925

1725

1875

1700

900

1125

2325

1075

2125

13

00

750

2150

97

5

14

00

475

1925

82

5

14

25

1050

15

75

1350

2475

1575

625

2450

1400

775

2075

1150

2225

1450

19

50

1475

975

24

50

975

1675

1300

1250

1175

21

25

1275

24

25

2025

975

18

50

2250

2525

1125

67

5

11

00

1600

1275

1750

1750

1675

925

82

5

77

5

18

25

875

10

75

700

11

00

2275

1125

2025

725

13

75

1800

1050

21

50

1300

1375

1175

2050

1925

975

1025 1050

1450

975

1550

2075

1175

1900

850

575

1375

1725

1475

725

2150

24

75

1750

2525

18

75

87

5

10

75

2100

925

70

0

19

50

1600

1300

925

13

50

24

75

1950

2075

825

1150

1150

1650

19

50

1325

80

02125

15

00

20

75

1200

1200

650

1825

13

50

24

75

1950

2350

775

2450

1800

95

0

1925

1150

1800

775

17

25

15

75

1775

1375

750

13

50

200

0

1025

2075

1750

625

15

25

22

00

67

5

11

50

1300

10

75

22

00

1250

2050

1000

22

25

23

00

1700

70

0

12

50

13

75

11

25

97

5

1050

550

2150

85

0

2175

10

75

2025

950

16

25

21

25

1425

1825

14

75

2425

1550

15

75

1050

14

75

1700

2275

11

00

650

800

13

75

1800

20

00

1725

1475

1500

14

00

16

50

14

00

1575

2550

1175

975

11

50

17

00

13

75

12

25

1900

2100

950

825

17

75

1850

1300

2550

10

50

67

5

87

5

1950

77

5

1275

1425

1325

925

72

5

80

0

675

12

25

22

75

1150

16

00

1800

1400

18

50

1750

2075

85

0

13

75

1025

18

50

2350

1725

18

00

10

50

17

25

2025

10

50

20

50

1575

15

50

1025

1725

1800

1800

1150

10

75

1175

1250

750

14

50

850

15

50

15

75

750

21

75

12

75

900

900

1550

2250

1725

14

25

1950

1500

2000

12

50

19

25

1175

62

5

1800

15

50

1075

1325

17

75

1625

2075

1400

2025

950

1000

1100

1100

10

00

11

25

1625

700

1750

1350

25

25

2125

750

650

450

1275

1750

1375

850

1000

750

1950

2000

1100

10

00

Bata

ng B

angko

Batang Liki

Ba

tang

Sulit

i

Ba

tang

Haji

Sei Aro

Ba

tang

Pala

ngai

Aie SirantihSei Kalu

Sei Indarung

Aek Barla

ntik

Sei Kap

ur

Sei Manau

Sei Ipuh

Bata

ng S

ako

Sei Anaklolo

Sei Lundang

Bata

ng In

dra

pura

Sei P

agu

Batang

Kam

bang

Aie

Ala

ngan

jang

Bata

ng S

ikal

Batang

Hari

Sei

Pungku

r

Sungai K

apur

Batang Palangaikacik

Sungai Ampalu

Sei Pantikayu

Batang

Lolo

Ba

tang

Bang

koje

rnih

Ba

tang

Mu

aro

ma

lin

Sei Anaklolo

Batang Pasampan

Sungai L

am

bai

Batang Lolokecil

Sei Sampan

Batang Belantik

Sei Binuang

Sei Panjat

Sei Pangku

r

Aek D

ingi

n

Ba

tang

Bang

koke

ruh

Se

i Bara

nta

s

Sei Rambuntan

Aie

Kayua

ro

Sungai Piasang

Batang Sulitikecil

Batang Limpaung

Sungai Kalu

Batang Suliti

Sei M

anau

Batang Suliti

101°12'0"101°10'0"101°8'0"101°6'0"101°4'0"101°2'0"101°0'0"100°58'0"100°56'0"100°54'0"100°52'0"100°50'0"100°48'0"

1°12'0

"1°14'0

"1°16'0

"1°18'0

"1°20'0

"1°22'0

"1°24'0

"1°26'0

"1°28'0

"1°30'0

"1°32'0

"1°34'0

"1°36'0

"1°38'0

"1°40'0

"1°42'0

"1°44'0

"1°46'0

"1°48'0

"

700000 705000 710000 715000 720000 725000 730000 735000 740000 745000

980

500

0981

000

0981

500

0982

000

0982

500

0983

000

0983

500

0984

000

0984

500

0985

000

0985

500

0986

000

0986

500

0

: Kontur

PETA BATAS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

DIAGRAM LOKASI

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

LEGENDA

: Sungai

: Danau

DAFTAR KOORDINAT

! ! ! !

: Pilar Batas

1. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000

KETERANGAN RIWAYAT

#!

: Jalan

PROYEKSI

Sistem Grid

Datum Horizontal

Satuan Tinggi

Selang Kontur

: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

: Datum - WGS - 1984

: Meter

: 25 meter

: Batas Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG :

26 TAHUN 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

¶U

Zona : 47 M

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

PROV. RIAU

PROV. JAMBI

PROV. SUMATERA BARAT

SOLOK SELATAN

PESISIR SELATAN

104°0'0"103°0'0"102°0'0"101°0'0"100°0'0"99°0'0"98°0'0"

0°0

'0"

1°0

'0"

2°0

'0"

Selat M

enta

wai

:

BT

LS

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

Pembina Utama Muda (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001

W. SIGIT PUDJIANTO

BT

LS

cm106

SKALA 1 : 100.000

20 4 8

0 2 4 6 8 101 km

1

: Titik Kartometrik!

mT

mU

LINTANG BUJUR X Y

1 PBU-031 1° 19' 32.6179" LS 100° 53' 34.0865" BT 710604 9853387

2 TK 1 1° 20' 34.9530" LS 100° 53' 25.8420" BT 710348 9851472

3 TK 2 1° 22' 40.6230" LS 100° 53' 47.8490" BT 711025 9847611

4 TK 3 1° 24' 14.2080" LS 100° 55' 06.9350" BT 713468 9844734

5 TK 4 1° 26' 21.5810" LS 100° 56' 12.9020" BT 715504 9840819

6 TK 5 1° 28' 26.7960" LS 100° 57' 06.4850" BT 717157 9836971

7 TK 6 1° 29' 49.7430" LS 100° 58' 31.2250" BT 719775 9834420

8 TK 7 1° 32' 19.5560" LS 100° 59' 37.9360" BT 721833 9829816

9 TK 8 1° 34' 19.5880" LS 101° 01' 10.6320" BT 724696 9826126

10 TK 9 1° 36' 30.7620" LS 101° 01' 09.8080" BT 724666 9822096

11 TK 10 1° 38' 13.2120" LS 101° 03' 51.7510" BT 729670 9818943

12 TK 11 1° 39' 55.1640" LS 101° 05' 09.5500" BT 732072 9815808

13 PBU-41 1° 41' 04.9900" LS 101° 07' 54.0000" BT 737154 9813657

NO NAMAKOORDINAT GEOGRAFI KOORDINAT UTM

! ! : Batas Provinsi