SALINAN - jdih.belitungkab.go.idjdih.belitungkab.go.id/.../a2eea-54-TUPOKSI-DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-KAB.... · salinan c:\users\user\dropbox\bagian hukum\salinan perbup tupoksi ok\54-tupoksi

$Page 1: SALINAN - jdih.belitungkab.go.idjdih.belitungkab.go.id/.../a2eea-54-TUPOKSI-DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-KAB.... · salinan c:\users\user\dropbox\bagian hukum\salinan perbup tupoksi ok\54-tupoksi$
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc 1

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang….

SALINAN


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi

Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5608);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan

Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

10. Peraturan….


10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Belitung

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Belitung.

5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Belitung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Belitung.

7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Belitung.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Belitung.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Belitung.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Belitung.

11. Unit….


11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah

Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian

tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Belitung.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi

Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh

kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas:

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Limbah B3.

e. Bidang….


e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup terdiri atas:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

3. Seksi Kerusakan Lingkungan.

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup terdiri atas:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai

berikut :

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

daerah;

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana

dan program daerah;

c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;

d. pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Taman Hutan Raya

daerah;

e. perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun;

f. perizinan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

dalam 1 (satu) daerah;

g. pembinaan….


g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah;

h. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat

Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang berada di daerah;

i. peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang berada di daerah;

j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat

daerah;

k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;

l. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau

izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya

di Daerah;

m. pengelolaan dan pengolahan sampah;

n. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta; dan

o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengolahan

sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, pemeliharaan, pencegahan, penanggulangan

pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta kegiatan

pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal….


Pasal 7

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional pemeliharaan, pencegahan

dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan

kualitas lingkungan hidup;

b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan

kualitas lingkungan hidup;

c. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;

d. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

pengendali dampak lingkungan hidup;

e. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana

kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan

hidup serta pengendalian teknis amdal;

f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan

kerusakan lingkungan hidup serta penyuluhan peningkatan

peran serta masyarakat;

g. penetapan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan

Tanaman Hutan Raya;

h. pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3);

i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis menuju kota

sehat, bersih dan hijau;

j. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset,

pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah

tangga, dan tata usaha dinas; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua

unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal….


Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan

anggaran serta evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di

bidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha,

rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait

bidang tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan

anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program

dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta

perubahan anggaran di bidang lingkungan hidup;

d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum

daerah di bidang lingkungan hidup;

e. pemantauan….


e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang lingkungan hidup;

f. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang

lingkungan hidup;

g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan,

verifikasi keuangan dan aset.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana

anggaran, penatausahaan, perbendaharan verifikasi keuangan

dan aset;

b. penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah

tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas


fungsi:

a. pelaksanaan….


a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah

tangga, kearsipan, tata usaha, sarana dan prasarana serta

perjalanan dinas;

b. penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan.

Pasal 18

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;

b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya

alam;

c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

h. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk

Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

i. pelaksanaan….


i. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan

dan Ekoregion;

j. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup;

k. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

l. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

m. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

n. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah;

o. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

p. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

q. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis;

r. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

s. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal,

UKL-UPL, izin lingkungan, Audit lingkungan hidup, Analisis

risiko lingkungan hidup);

t. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan

UKL/UPL);

u. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

v. pelaksanaan proses izin lingkungan;

w. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

x. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

y. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

z. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

aa. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

bb. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca;

cc. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

dd. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan

keanekaragaman hayati;

ee. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi


ff. penyelesaian….


ff. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman

hayati;

gg. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database


hh. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


ii. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi,

serta pemantauan dan evaluasi di bidang Inventarisasi, RPPLH

dan KLHS.

Pasal 21

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya

alam;

b. penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e. penyiapan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

f. penyiapan….


f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g. penyiapan bahan dan penyusunan instrumen ekonomi

lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif

disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan

dan Ekoregion;

i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan

hidup;

j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

l. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku

kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

m. penyiapan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup

strategis daerah;

n. penyiapan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup

strategis;

o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;

p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian

lingkungan hidup strategis;

q. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;

r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya;

s. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang kajian dampak lingkungan.

Pasal….


Pasal 23

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit

lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup);

b. penyiapan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan

(AMDAL dan UKL/UPL) dan registrasi Surat Pernyataan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

c. penyiapan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan

hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan

konsultan); dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan dan izin

PPLH;

e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan


serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan

lingkungan hidup.

Pasal 25

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan


fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya

alam;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari

sumber daya alam;

d. penyiapan….


d. penyiapan bahan pelaksanaan pencadangan sumber daya

alam;

e. penyiapan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim;

f. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca;

g. penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

h. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati;

i. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati;

j. penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan


k. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan

pengelolaan database keanekaragaman hayati;

l. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan di bidang

tugasnya;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan

dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3.

Pasal 27

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan


fungsi:


b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

c. penetapan….


c. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

d. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

e. pembinaan pembatasan timbulan sampah;

f. pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan baku

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

g. pembinaan pendaur ulangan sampah;

h. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

i. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk;

j. perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;

k. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

l. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

m. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

n. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

o. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan control landfill/sanitary landfill;

p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

pengelolaan sampah;

q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan

akhir sampah;

r. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampah;

s. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

t. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,


diselenggarakan oleh swasta;

u. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan

oleh swasta;

v. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan

usaha);

w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

x. perumusan….


x. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan

dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

y. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3

dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

z. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

aa. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

bb. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

cc. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu

daerah Kabupaten;

dd. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan

dalam satu daerah Kabupaten;

ee. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

ff. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

gg. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


hh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas:

a. Seksi Pengurangan Sampah;

b. Seksi Penanganan Sampah; dan

c. Seksi Limbah B3.

Pasal 29

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melakukan



evaluasi di bidang pengurangan sampah.

Pasal 30

Seksi Pengurangan Sampah dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyusunan….


a. penyusunan informasi pengelolaan sampah di daerah;

b. penyiapan bahan penetapan target pengurangan sampah dan

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d. penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah

kepada produsen/industri;

e. penyiapan bahan pembinaan penggunaan bahan baku

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

f. penyiapan bahan pembinaan daur ulang sampah;

g. penyediaan fasilitas daur ulang sampah; dan

h. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah

dari produk dan kemasan produk.

i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

di bidang tugasnya;

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melakukan



evaluasi di bidang penanganan sampah.

Pasal 30

Seksi Penanganan Sampah dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah

di daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

c. penyiapan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah;

d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah

(padat dan limbah cair);

e. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA

sampah;

f. penyiapan….


f. penyiapan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan

akhir dengan sistem pembuangan control landfill/sanitary

landfill;

g. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem

tanggap darurat pengelolaan sampah;

h. penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif

kegiatan pemrosesan akhir sampah;

i. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dengan

kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha

pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

j. penyiapan bahan pengembangan investasi dalam usaha

pengelolaan sampah;

k. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir

sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

l. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah,


diselenggarakan oleh swasta;

m. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan

oleh pihak lain (badan usaha);

n. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain

(badan usaha) dan masyarakat;

o. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

di bidang tugasnya;

p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang limbah B3.

Pasal….


Pasal 32

Seksi Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan

penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan

penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perizinan

pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu

daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul

limbah B3;

f. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan

Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan

dalam satu daerah;

g. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah

B3 dilakukan dalam satu daerah;

h. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penguburan limbah

B3 medis;

i. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan

limbah B3;

j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

di bidang tugasnya;

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian….


Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan.

Pasal 34


Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:


b. pelaksanaan pemantauan kualitas air;

c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

f. penentuan baku mutu lingkungan;

g. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;

i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar

institusi dan noninstitusi;

j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

k. penentuan baku mutu sumber pencemar;

l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;

m. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar


n. pelaksanaan….


n. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi

dan noninstitusi;

o. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

r. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi

dan restorasi) kerusakan lingkungan;

t. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 35


Hidup terdiri atas:

a. Seksi Pemantauan Lingkungan;

b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Pasal 36

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan



evaluasi di bidang pemantauan lingkungan.

Pasal 37

Seksi Pemantauan Lingkungan dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air ;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir

dan laut;

e. penyiapan bahan penentuan baku mutu lingkungan;

f. penyiapan….


f. penyiapan bahan penyiapan sarana prasarana pemantauan

lingkungan (laboratorium lingkungan);

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang pencemaran lingkungan.

Pasal 39

Seksi Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar


b. penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)

sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber

pencemar institusi dan noninstitusi;

d. penyiapan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;

e. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kondisi,

potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran

atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap

sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi

dan noninstitusi;

h. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi.

i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya;

j. pemberian….





Pasal 40

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang kerusakan lingkungan.

Pasal 41

Seksi Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan penentuan kriteria baku kerusakan

lingkungan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kerusakan

lingkungan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan

lingkungan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan (pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang

tugasnya;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Pasal 42

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup.

Pasal….


Pasal 43


dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42, menyelenggarakan fungsi:


b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan

dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

c. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

e. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

pengaduan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas

hasil tindak lanjut pengaduan;

g. penyelesaian sengketa lingkungan;

h. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

l. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

m. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah;

n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan

hukum lingkungan;

o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran


p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan

hidup;

q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana

secara terpadu;

r. penyusunan….


r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

s. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau


terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

t. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan

Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan


u. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum

Adat;

v. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

w. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum

Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait


x. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat

Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

y. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan

dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait


z. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan


tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

aa. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

bb. penyiapan….


bb. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

cc. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan

hidup;

dd. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan

hidup;

ee. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

ff. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan

hidup;

gg. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

lingkungan hidup;

hh. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

ii. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

jj. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;

kk. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

ll. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

mm. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

nn. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan

tingkat provinsi dan nasional;

oo. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


pp. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44


terdiri atas:

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Pasal….


Pasal 45

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

mempunyai tugas penyiapan bahan dalam penyusunan dan


serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan dan

penyelesaian sengketa lingkungan.

Pasal 46

Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara

pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan

masyarakat;

b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan


c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil

verifikasi pengaduan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring

dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f. penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan;

g. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

h. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang

tugasnya;




Pasal….


Pasal 47

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas



evaluasi di bidang penegakan hukum lingkungan.

Pasal 48

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas


fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap

usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan tindaklanjut

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap

Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

e. penyiapan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring

penegakan hukum lingkungan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas

pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan perkara

pelanggaran lingkungan hidup;

h. penyiapan bahan penanganan barang bukti dan penanganan

hukum pidana secara terpadu;

i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang

tugasnya;




Pasal….


Pasal 49

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan melaksanakan tugas



evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 50

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam melaksanakan


fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau



terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

b. penyiapan bahan pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta

penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat

Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

c. penyiapan bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan

keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau



terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

d. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan

Masyarakat Hukum Adat;

e. penyiapan bahan pembentukan panitia pengakuan

masyarakat hukum adat;

f. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi profil


tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

g. penyiapan….


g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan

kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

h. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat

Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan


tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

j. penyiapan bahan model peningkatan kapasitas dan

peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan


k. penyiapan bahan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan

peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan


l. penyiapan bahan pengembangan materi diklat dan

penyuluhan lingkungan hidup;

m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan

hidup;

n. penyiapan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan

lingkungan hidup Peningkatan kapasitas instruktur dan

penyuluh lingkungan hidup;

o. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan kelompok

masyarakat peduli lingkungan hidup;

p. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

q. penyiapan bahan sarana prasarana diklat dan penyuluhan

lingkungan hidup;

r. penyiapan bahan pengembangan jenis penghargaan

lingkungan hidup;

s. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian

penghargaan lingkungan hidup;

t. penyiapan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian

penghargaan;

u. penyiapan….


u. penyiapan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang

kompeten;

v. penyiapan bahan pemberian dukungan program pemberian

penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

w. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang

tugasnya;

x. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait


y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 51

(1) Pada organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan.

(2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis….


(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai

dengan tugas masing-masing.

Pasal 55

Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan

laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 57

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal….


Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di

bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :


Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2009 Nomor 39); dan


Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pasar dan

Pertamanan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2009 Nomor 36), sepanjang mengenai uraian

tugas dan fungsi bidang persampahan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan….


Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH

NIP. 197109152001121002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH

NIP. 197109152001121002

Documents

SALINAN - jdih.belitungkab.go.idjdih.belitungkab.go.id/.../a2eea-54-TUPOKSI-DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-KAB.... · salinan c:\users\user\dropbox\bagian hukum\salinan perbup tupoksi ok\54-tupoksi