SALINAN - ekon 09 Tahun 2011... · 2020. 9. 29. · menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia salinan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor : per-09/m.ekon/12/2011

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : PER-09/M.EKON/12/2011

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan tindak lanjut kesesuaian

terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014, perlu disusun Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Tahun 2010-2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014;

Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

4. Peraturan


-2-

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonornian

PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3 ...

ry SoOtjipto, S.H.,M.H. IP-19531005 197303 1 001


-3-

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

sesuai dengan aslinya ,:1<ep Umum,

Lampiran I

Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian

Nomor : PER-09/M.EKON/12/2011

Tanggal 30 Desember 2011

Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian 2010-2014 disusun sesuai Peraturan Presiders Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pelaksanaan kegiatan

reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian memuat delapan area perubahan, sebagai berikut:

1. Organisasi. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

2. Tata laksana. Sistem, proses dan prosedur kerja di Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;

3. Peraturan perundang-undangan. Regulasi yang diterbitkan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih tertib, tidak tumpang

tindih dan kondusif;

4. Sumber daya manusia aparatur. Diharapkan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian memiliki SDM aparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; 5. Pengawasan. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN;

6. Akuntabilitas. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabiitas kinerja

birokrasi, yang meliputi hasil atas aspek kepemimpinan, aspek

organisasi, aspek manajemen SDM, aspek penganggaran, dan aspek

manajemen proses;

7. Pelayanan publik. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan

harapan para pemangku kepentingan, khususnya stakeholders atau

kementerian/lembaga yang dikoordinasikan; dan

8. Pola pikir dan budaya kerja aparatur. Diharapkan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menjadi organisasi birokrasi dengan

integritas yang tinggi dan mendorong peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik.

Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan

memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut

tahapan setiap tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian:

Practsoon Permed,' Eton Na PER-03/0.E KOV3F.2008 merupa1An WOO avol kesispin melaluAen Wormiest bovssiseura koasste0.

2 Scea:a tens rix4serus trielsixxin prntenshu din ketesow tertwisp trosiatv ketwhesisn vocfromct4n kegatart re formiSstgotraunawal

3 hven:arrsasidan perraultan 0013.0en reforms, Unkrasiyeag bet m longsim dan sesusi ketlikan rel0nusibrotasi Nistetal

Meetangun andasan yang tuat unbA nemanon oplementast

tennsoi Contrast seam Wanton

Sielaniusan hat yang Woo dapat dseletaken l'Ad0 Ulm 2010, ine40900cati ra ape yang sudah Wing dtaksanakan. dan atostuktin waxing, svakrasi dan PanYetrathahl Wiwi's() hail. host yang sudah dcoacear pads mho 2010

lititerusisn Ali hW MONA* *Sr dui:maim pada salon 2011, tholgstr memoriam halhat yang Wan boreasi disksanalan, 4an not Iskikan town evabasi din Damisattartmett tertudaphasg.hosi yang sudab dpetnah pada Wan 2011

itimanostan AWwt Y100 *he *Pe diskambn pads Lew 2012. olnigoitastmeitar* hatihe yang Sada Woe Oklaanakin. dan miehmkaA 1031110009, evatAil den PanYwOunissg' lathed* hasRmal yang Sudah *MA *Mahan 2012

Ihiroksa yang Wok 601 dinissam peel taw Wag* towiligabsolbsts 404 Y0011 WWI dialmaatact, den molaukan monlorise evabssitmayekarult WM* Watt Omen rafennasi. Wins! Konetterian

Ptest0rinUtfoR414 PER115,11 PA2/7/2008 tenting Pedonbsn

Urnen Refornasi Beano

Gans 8esar Pelaksanaan Refonnasi airokrasi Nasional 2010 — 2014 Perptes No 81 Th 2910 Mang GrantgratoRalottassiereins12010•202Sdan PooleoPAN A Re No, 20Th, 2010 *Mang Rood Mop Rekeirseteg071$12010.2014

Tahapan Potent anaan & Pelaksanaan

Tahapan Laniutan : PengernbanganiPenyempumaan &Kesesuaian Revd. Pews No, 69 Toon 2010 *tang Topton Kiberje Pegawd6 tingibovA Ktow‘wita Kocarlateredog Peireioncaian.

2 Kibert$4.4an RB den kaositosi *Ammo PO Wm hal meng b

sphinmastehata ape yang sudah erbasidiataanatan prta tahun sotittuttaYa.

3 liabiO34 0$098a9460okahysamiscotati lettiadap hasthastynag sadah *moan P‘411 'Atm svOstmonyx 4 usiessastan dan allaiukan inassuaan Wad* WON kobeatasitin 9 program dra 26 bola yang leduang dabs Reed AisioRelotaasi Booktssi 2010.2014.

' t !

Satin= sesuai dengan aslinya Kepal "Vmum,

B. ry Soetjipio, S.H.,M.H. IP 19531005 197303 1 001

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2010,

reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

berada pada tingkat mikro atau instansional yang terdiri dari 9 (sembilan)

program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Kesembilan Program tersebut

adalah:

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

6. Penguatan Pengawasan

7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

9. Monitoring dan Evaluasi

Fokus pengelolaan pelaksanaan 9 program dan 26 kegiatan reformasi

birokrasi di atas, merupakan tolok ukur delapan area perubahan yang

secara terus menerus dikawal, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi

tingkat perkembangan dan keberhasilannya. Kebutuhan dan tanggung

jawab mengawal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan

oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian melalui empat kelompok kerja berikut:

1. Kelompok Kerja Penguatan Fungsi dan Peran Unit Kerja;

2. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana;

3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia; dan

4. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan.

a.n MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN,

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

Tabel. 1 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010 - 2014

Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010-2014

Area Perubahan Program Kegiatan .''' ' .•

' ., .:., e ' *

4 . -.%:'-..?%-.,;:...

1, 't ! '-` !...! I!

1. Organisasi Penataan dan Penguatan Oraanisasi

a. Redefinisi visi, misi, strategi

b. Restrukturisasi

Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja

c. Analisa Beban Kerja Pokja Penataan Tata

Laksana

d. Penguatan unit kali& organisasi kepegawaian

e. Penguatan unit kerja kediklatan

f. Perbaikan sarana dan prasarana

Pokja Penataan Sistem

Manajemen Sumber Daya

Manusia

2. Tata Laksana Penataan Tata Laksana a. Penyusunan Tatalaksana (business process) yg menghasilkan SOP

b. Pembangunan atau pengembangan e-govemment Pokja Penataan Tata

Laksana 3. PeraturanPenJndang- undangan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bare

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Penataan Sistem

Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Penataan sistem rekrutmen pegawai

b. Analisa Jabatan

c. Evaluasi jabatan

d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

e. Assessment individu berdasarkan kompetensi

f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu

g. Pembangunan/ pengembangan database pegawai

h. Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi

i. Memperkuat pola karir

j. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia

5. Pengawasan Penguatan Pengawasan a Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L

b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemenntah (APIP) sebagai quality anssurance dan

Pokja Akuntabilitas Kinerja,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

c. Menegakkan disiplin keija

d. Menegakan kode et*



6. Akuntabilitas Publik

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pokja Akuntabilitas Kinerja,

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan b. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

c. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada K/L Pokja Penguatan Fungsi dan

Unit Kerja 7. Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik a. Pengelolaan Informasi Publik

b. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja



8. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Manajemen Perubahan a. Pembentukan tim manajemen perubahan K/L

b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L :

c. Proses sosialisasi dan intemalisasi

d. Penyusunan nilai-nilai Kementerian

Para KPIs Manager

Semua Pokja Tim RB dan

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-09/M.EKON/ 12/2011 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

*el Z Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan kegiatari Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014

Program Kegiatan

Rencana Pefaksanaait Kigiatan Tahunan

Penanggung Jawab

Keputusan Menko Bidang

Perekonomian tentang Tim

Reformasi Birokrasi Kemenko 2011

Tahapan II (Pengembangan1Penyempurnaan)

2010 2011 2012 -1

2013 2014

1 I 3 a 5 6 7 0 9 10 II 12 '1 2 4 5 6 2 0 9 In 11 12 3 1 d ' I 6 1 1 I I 910 1 11 1 12 111 1 ' t 1 . 1 SI 1 ' I '1 9110131112 at 11 11 ' .I 1 ' I 7 1 ' I ° I U'Ut out Manajemen Perubahan 1) Pembentukan hm manajemen perubahan K/L

,=:=1 Menyusun SK Tim Reformasi Birokrasi (restrukturisasi organisasi baru) dan/atau Tim Manajemen Perubahan

2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan skategi komunikasi Kt :

Tim Reformasi Birokrasi yusunan Road Map Reformasi Birokrasi a. Pen Kemenko Bidang Perekonomian

I I

Penyesuaian

Kegiatan

dan I Penyesuaian

Rencana dan

Kegiatan

I I 11 I

Pen esuaian y

Rencana dan

I li Kegiatan I Menyusun Road Map RB Th. 2015-2019

b. Program Percepatan (Quick Wins) Menyusun Quick Wins dan Pengelolaan Quick Wins

.•

Depot II 1) Ketahanan Pangan:

Kebijakan Perberasan

I III IIIIL '111111111 • ..

11 III ■ 1111111 I III De uti III R 2 Ketahanan i Ener ) 9

..

Depub V 3) Rencana Induk Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonorni (Terkait Infrastruktur I III 11111

'

1.Menginventarisasi, mereview

2. Melakukan sikronisasi dan

3. Menyusun regulasi bars dan

111111111 II . -r . . ' 11

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkankliterbitkan.

dan deregulasi peraturan perundang-undangan

III 111 11 1 111 Deputi IV 4) Percepatan Proses

Perizinan & Non Perizinan Memulai Usaha

3 ) Proses sosiafisasi dan internalisasi

Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bars

17 7 97 . , ,

dan melakukan ventkasi

harmonisasi regulasi

dokumentasi hukum

Tun Reformasi Birokrasi

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja

Penataan dan Penguatan Organisasi

1) Redefinisi visi, mini, strategi I Redefinisi visi, mist, strategi sesuai restrukturisasi organisasi baru

Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja

Jika usulan SOTK baru disetujuan Presiden

2) Restrukturisasi Penataan tugas dan lungs' serta penguatan unit kega pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3) Analisa Beban Kerja Melakukan ABK dan evaluasi hasil ABK alas usulan fomkasi CPNS

Pokja Penataan Tata Laksana

1) Penguatan unit kerjaJ organisasi kepegawaian Penajarnan tugas dan fungsi organisasi di unit kega pada Biro Perencanaan (Bagian Pengembangan

Kinerja); Biro Umum Magian Sumber Daya Manusia)



2) Penguatan unit kerja keriklatan Koordinasi kerja sama dengan lembaga diktat dan menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan

3) Perbaikan sarana dan prasarana a) Modernisasi peralatan kerja

S) Perbaikan fasilitas pendukung, dalam rangka untuk memenuhi ruang kega dan ruang rapat yang smart, nyaman dan representative bagi pegawai dan peserta rapat baik dan dalam maupun Isar kantor

c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi inforrnasi dalam rangka mendorong peningkatan efektvitas implementasi pengembangan e-Gov yang sudah dilakukan

Penataan Tata Laksana 1) Penyusunan Tatalaksana (business process) yang menghasilkan SOP

a) Penyempurnaan, penerapan dan penyusunan SOP barn

Pokja Penataan Tata Laksana I b) Melakukan review kesesuaian SOP yang telah ada sesuai perubahan organisasi dan tata kega bars

Program Kegiatan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan

Penanggung Jawab Keterangan Tahapan II (Pengembangan/Penyempumaan)

2010 2011 2012 2013 2014 i f 2 1 o f i f 1 of ° I '1 el '2 1 1 ` 2 o f 2 1 2 1 ° I '1 '1 of 2 1 el ° 1 2 I" " ol o f of of 2 1 2 1 e l '1"1" 1 i f f o f i f of o f i f 9 1 2°1+ 1 21 o f 4 1 o f o f o l o f el -I "I 12

2) Pembangunan atau pengembangan e - government

Melakukan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi dan sistem informasi

Pengembangan aplikasi SIMPEG

Pengembangan Dashboard Perekonomian (database Perekonomian)

Pembangunan dan penyusunan sistem aplikasi

open recruitmen CPNS

a) Melakukan idenbfikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta aplikasi dan sistem ;nformasi yang

diperlukan dalam pelaksanaan e-govemment

b) Melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem informasi

Pembangunan aplikasi e-SKP dan e-LAKIP

Penataan Sistem Manajemen Somber

Daya Manusia

1) Analisis jabatan. evaluasi jabatan dan sistem remunerasi

Penyusunan/perbaikan uraian jabatan

a) Validasi Anjab


Manajemen Somber Daya Manusia

Pelaksana (22 orang)

Jika usulan SOTK baru disehivan Presiden

dan peta jabatan yang sudah ada b) Menydsun SK Penerapan Kelas Jabaran dan Pembayaran Tunjangan Pokok Marian CPNS di Lingkungan Kemenko Perekonomian

2) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/

tenaga ahli

Melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut assessment

Assessment Th. 2010:

1. Eselon IV (74 orang) 8

2. Eselon 11 (32 orang) 8 Eselon III '65 oran.

3) Membangun sistem penilaian kerja Melakukan sosafisasi dan inlernalisasi penyusunan

konsep SKP

4) Mengembangkan sistem pengadaan 8 seleksi I I

If

5) Mengembangkan pola pengembangan 8 pelatihan

a) Pemetaan pendidikan dan pe afihan SDM

b) Evaluasi pelaksanaan diktat yang selama ini dilakukan

1. Diklat dalam Jabatan

at Pe 2. Diktat fiazah

3. Diklat Teimis

4. ESO Training 5. Diklat Penyegaran

6. Short Course Luar Negeri

6) Memperkuat pola rotasi, rnutasi, promosi Mengevaluasi pola rotasi, mutasi. promosi dan pola karir yang telah dilakukan selama ini

7) Memperkuat pola karir

8) Membangun/ memperkuat database pegawai II Pengembangan dan penyempurnaan aplikno: SIMPEG

Penguatan Pengawasan 1) Penerapan Sistem Pengendalian InternPemerintah SPIP 'an masin masin. K/L II III,

i / I Pokja Akuntabilitas Kinerja, 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebagai qualify anssurance

dan consultin. 1111 IIIMMIN ring, Evaluasi dan Monitoring,

3) Menegakkan disiplin kerja II 11111 IIIIIIIIIIIIIIII .. .,,,..


II Mt

1111

Manajemen Sumber Daya

Manusia 4) Menegaken kode etik

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

pemehntah

I II 1...IIII

9

Pokja Akuntabilitas Kinerja.

Monitorin , Evaluasi dan

Pelaporan

Membaiknya penngkat

penilaian LAKIP dari tahun ke tahun

2) Pengembangan sistem manajemen kinerja II organisasi

11::: I I I I . III Pokja Penguatan Fungsi dan

Unit Kerja

Penilaian kinerja organisasi seat ini

3) Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pa) K/L

, . ,., III. I I

1 ) Pengembangan

Pelaksanaan (nsnksi

Menten No. 1 Tabun 2008

11 I II 2) Permenko Na. 2 Tahun 2010

Mil

I 11111110.1"- I —

SE Sesmenko Nc. 07 Tahun 2011

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Pengelolaan Informasi Publik

2) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja I



Pengelolaan website www.ekon.goid

II _iiii —

B ry Soctjipt , S.H.,M.H. P 19531905 97303 1 001

°

-

Program

.

Kegiatan

. Rencana Pelaksanaan Keglatan Tahunan .

Penanggung Jawab Keterangan Tahapan II (PengembanganMenyempuntaan)

2010 2011 2012 2013 - 2014 1 1 1 4 5 6 / 8 9 10 UAW 3i 41 5i 6 7 9 10 11 1 A 6 7 8 9 0 11 12 2 4 5 6 1 a 9 10 12 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - -

1) Monitoring

. i . _

, . ,

i.

Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan

1) Eyaluasi dilakukan setae tahun

2) PeriOde laporan

semesteran

21 - R41 .1as:1 - . ..

a Menyusun laporan kebertesian dalarn satrap

program Reformasi Birokrasi Pelaporan

b. Menyusun laporan terhadap sistem penilaian

kinerja

Catatan: 1) Warns Hijau berarb program dan kegiatan yang dinilai sudah selesar dilak anakan, den an hasil yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi

2) Warna Kuning berarti program dan kegiatan yang dinilai masih berlangsu g atau sedang dilaksanakan

3) Warna Merah befall bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan

4) Waktu tahapan pelaksanaan belum disesuaikan demon rencana keniatan Kelorripok Keria Tim Refonnasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekononian

....,--- , ,, s . ,.., ..,,-,:\.:Ap\d ,.. 5,,,,, N,

' l',.•,,,,,:.,

Salinaarfassa engan aslinya rnKepal / .7. -

00. .

I ••_,.. r---;—

an MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN,

SEKRETARIS KEMF_NTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

ltd.

EDDY ABDURRACHMAN

Documents

SALINAN - ekon 09 Tahun 2011... · 2020. 9. 29. · menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia salinan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor : per-09/m.ekon/12/2011