SALINAN - dpr.go.id · UNTUK PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

Menimbang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2OI9

IENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pertahanan dan keamanan negarasebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yangmelibatkan seluruh sumber daya nasional yangdipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dandiselenggarakan secara total, terpadu, terarah, danberkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenapbangsa dari segala bentuk ancaman;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentangPertahanan Negara mengamanatkan mengenai usahabela negara, komponen cadangan, dan komponenpendukung diatur dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Undang-Undang tentang PengelolaanSumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

Mengingat:

SK No 009207 A

SALINAN

Mengingat

Menetapkan

1.

2.


-2-

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentangPertahanan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO2 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Nomor al69l;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untukmempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatansegenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadapkeutuhan bangsa dan negara.

2. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik daridalam negeri maupun luar negeri yang bertentangandengan Pancasila dan mengancam atau membahayakankedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

3. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia,sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

4. Sumber

SK No 009208 A

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Sumber Daya Manusia adalah warga negara yangmemberikan daya dan usahanya untuk kepentinganbangsa dan negara.

5. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandungdalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnyadapat didayagunakan untuk kepentingan PertahananNegara.

6. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yangtelah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentinganPertahanan Negara.

7. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi dayamanusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjanguntuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangkamendukung kepentingan nasional.

8. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesiayang siap digunakan untuk melaksanakan tugaspertahanan.

9. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasionalyang telah disiapkan untuk dikerahkan melaluimobilisasi guna memperbesar dan memperkuatkekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

10. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasionalyang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatandan kemampuan Komponen Utama dan KomponenCadangan.

1 1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku sertatindakan warga negara, baik secara perseoranganmaupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negarayang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara KesatuanRepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidupbangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

SK No 009209 A

12. Pembinaan


-4-

12. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha,tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalamrangka memberikan pengetahuan, pendidikan,dan/atau pelatihan kepada warga negara gunamenumbuhkembangkan sikap dan perilaku sertamenanamkan nilai dasar Bela Negara.

13. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan

secara serentak Sumber Daya Nasional serta Saranadan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dandibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara

untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarahbagi penanggulangan setiap Ancaman, baik dari luarnegeri maupun dari dalam negeri yang membahayakanpersatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsunganhidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan

dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Saranadan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugasMobilisasi.

15. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.

16. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwiratinggi militdr yang memimpin Tentara NasionalIndonesia.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan.

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesiayang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Repuhlik Indonesia Tahun 1945.

SK No009210 A

BAB II


-5-

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuAsas

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Nasional untukPertahanan Negara berdasarkan asas:a. tujuan;b. kesemestaan;c. kejuangan;d. kebersamaan dan gotong royong;e. manfaat;f. legalitas;g. selektivitas;h. efektivitas;i. efisiensi; danj. proporsionalitas.

Bagian KeduaTfijuan

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negarabertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negarayang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Bagian KetigaRuang Lingkup

Pasal 4

(1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk PertahananNegara dipersiapkan seca-ra dini untuk menghadapi Ancaman.

SK No 009211 A

(2) Ancaman . .

trRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

(21 Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Ancaman militer;b. Ancaman nonmiliter; danlatauc. Ancaman hibrida.

(3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatberwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme,pemberontakan bersenjata, bencana alam, kemsakanlingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakandan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit,peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber,serang€rn nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atauwujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara,keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia,dan keselamatan segenap bangsa.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk PertahananNegara dilaksanakan melalui usaha:a. Bela Negara;b. penataan Komponen Pendukung;c. pembentukan Komponen Cadangan;d. penguatan Komponen Utama; dane. Mobilisasi dan Demobilisasi.

(21 Ketentuan mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasionaldalam usaha penguatan Komponen Utama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IIIBELA NEGARA

Bagian KesatuUmum

Pasal 6(1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha Bela Negara yang diwujudkan dalampenyelenggaraan Pertahanan Negara.

(2) Keikutsertaan...

SK No 009212 A

FRESTDENREPUBLIK TNDONESIA

-7 -

(2) Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakanmelalui:a. pendidikan kewarganegaraan;b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia

secara sukarela atau secara wajib; dand. pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa:a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang

dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran BelaNegara;

b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara NasionalIndonesia; dan

c. mendaftar sebagai calon anggota KomponenCadangan.

(4) Kewajiban Warga Negara dalam usaha Bela Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara

yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesiasebagai alat Pertahanan Negara; dan

b. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negarasebagai anggota Komponen Cadangan yang di-Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer danAncaman hibrida.

(5) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (21huruf b diberlakukan kepada ca-lonKomponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan.

Bagian KeduaPendidikan Kewarganegaraan

Pasal 7

(1) Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (21 huruf a dilaksanakan melaluiPembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkannilai dasar Bela Negara.

SK No OO9213 A

(2) Pembinaan...


-8-

(2) Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkup:a. pendidikan;b. masyarakat; danc. pekerjaan.

(3) Nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. cinta tanah air;b. sadar berbangsa dan bernegara;c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dane. kemampuan awal Bela Negara.

Pasal 8

(1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf adilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional.

(21 Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap jalur,jenjang, dan jenis pendidikan.

(3) Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui sistempendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan.

Pasal 9

Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf bditujukan bagi Warga Negara yang meliputi:a. tokoh agama;b. tokoh masyarakat;c. tokoh adat;d. kader organisasi masyarakat;e. kader organisasi komunitas;f. kader organisasi profesi;g. kader partai politik; danh. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal10...

SK No 009?14 A


-9 -

Pasal 10

Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf cditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:a. lembaga negara;b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan

pemerintah daerah;c. Tentara Nasional Indonesia;d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;e. badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah;f. badan usaha swasta; dang. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 1 1

(1) Pemerintah menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran BelaNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, danPasal 10.

(2) Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran BelaNegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahdapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihaklainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanPembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran BelaNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pemerintah menetapkan kebijakan Pembinaan KesadaranBela Negara.

SK No OO9215 A

(2) Kebijakan. . .

PRESIDENREFUBLIK TNDONESIA

_ 10_

(21 Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit terdiri atas:a. perencanaan;b. program kegiatan;c. pelaksanaan;d. pengawasan; dane. evaluasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan PembinaanKesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian KetigaPelatihan Dasar Kemiliteran secara Wajib

Pasal 13

(1) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b hanyadiberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon KomponenCadangan yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraanpelatihan dasar kemiliteran secara wajib untukpembentukan calon Komponen Cadangan.

(3) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadanganyang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian KeempatPengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia

secara Sukarela atau secara Wajib

Pasal 14

Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secarasukarela atau secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

SK No OO9216 A

Bagian Kelima

trRESTDENREPUBLIK TNDONESIA

- 11-

Bagian KelimaPengabdian sesuai dengan Profesi

Pasal 15

(1) Setiap Warga Negara melaksanakan pengabdian sesuaidengan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (21huruf d untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(21 Pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disiapkan secara dini untuk menghadapiAncaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancamanhibrida.

(3) Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapiAncaman militer dan Ancaman hibrida sebagaimanadimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui keanggotaanKomponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung.

(41 Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapiAncaman nonmiliter sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan bidang profesi yangberkaitan dengan tugas dan fungsi kementerianf lembagapemerintah nonkementerian.

Pasal 16

(1) Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada WargaNegara dalam melaksanakan pengabdian sesuai denganprofesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama denganorganisasi profesi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai denganprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SK No 009217 A

BAB IV

(1)

(21


_12_

BAB IVKOMPONEN PENDUKUNG

Bagian KesatuUmum

Pasal 17

Komponen Pendukung terdiri atas:a. Warga Negara;b. Sumber Daya Alam;c. Sumber Daya Buatan; dand. Sarana dan Prasarana Nasional.

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan WargaNegara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber DayaAlam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional dalam usaha penyelenggaraan PertahananNegara.

Pasal 18

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsunguntuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.

Pasal 19

(1) Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:a. penataan; danb. pembinaan.

(2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelolaPertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsipkeadilan, menghormati hak asasi manusia, danmemperhatikan lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 009218 A

BagianKedua...

FRESIDENREPUBLTK INDONESIA

_13_

Bagian KeduaPenataan

Pasal 20

(1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. warga terlatih;c. tenaga ahli; dand. warga lain unsur Warga Negara.

(2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas logistikwilayah dan cadangan material strategis.

(3) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:a. sarana dan prasarana darat;b. sarana dan prasarana laut;c. sarana dan prasarana udara;d. sarana dan prasarana siber dan antariksa; dane. sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 21

(1) Penataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan melaluitahapan:a. penyiapan; danb. penetapan.

(21 Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapankegiatan:a. pendataan;b. pemilahan;c. pemilihan; dand. verifikasi.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (21huruf d, Menteri menetapkan Komponen Pendukung.

SK No OO9219 A

Pasal22

PRESTDENREPUBLIK TNDONESIA

-14-

Pasal 22

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan bekerja sama dengankementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukanpenataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (llterhadap Komponen Pendukung yang berada di bawahpembinaan danf atau dikelola oleh kementerian/lembagadan pemerintah daerah.

(2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyerahkandata Komponen Pendukung yang diperlukan untukpelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Penetapan Komponen Pendukung tidak menghilangkan:a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan,

mengelola, danf atau menggunakan;b. hak pengelola untuk mengelola danlatau menggunakan;

dan/atauc. hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sertaSarana dan Prasarataa Nasional.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan KomponenPendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampaidengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian KetigaPembinaan

Pasal 25

(1) Pembinaan Komponen Pendukung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakankegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitasKomponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara.

SK No 009220 A

(2) Kebijakan...

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

_ 15_

(21 Kebijakan pembinaan Komponen Pendukungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olehMenteri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.

(3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerahmelaksanakan kebijakan pembinaan sesuai dengan tugasdan fungsi masing-masing.

Pasal 26

(1) Pembinaan Komponen Pendukung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 melalui kegiatan:a. sosialisasi;b. bimbingan teknis; dan/atauc. simulasi.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga danpemerintah daerah yang bekerja sama dengankementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pertahanan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KomponenPendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VKOMPONEN CADANGAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 28

(1) Komponen Cadangan terdiri atas:a. Warga Negara;b. Sumber Daya Alam;c. Sumber Daya Buatan; dand. Sarana dan Prasarana Nasional

SK No 009268 A

(2) Komponen


_ 16_

(2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanannegara yang bersifat sukarela.

(3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sampai dengan huruf d merupakanpemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.

Pasal 29

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi gunamemperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuanKomponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer danAncaman hibrida.

Pasal 30

(1) Komponen Cadangan dikelola melalui kegiatan:a. pembentukan dan penetapan;b. pembinaan; danc. penggunaan dan pengembalian.

(2) Pengelolaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelolaPertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsipkeadilan, memperhatikan lingkungan hidup, danmenghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPembentukan dan Penetapan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 31

Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi:a. Komponen Cadangan matra darat;b. Komponen Cadangan matra laut; danc. Komponen Cadangan matra udara.

SK No 009?69 A

Pasal 32

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-17-

Pasal 32

Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 terdiri atas tahapan:a. pendaftaran;b. seleksi;c. pelatihan dasar kemiliteran; dand. penetapan.

Pasal 33

(1) Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calonKomponen Cadangan.

(21 Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calonKomponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha

Esa;b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun danmaksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

d. sehat jasmani dan rohani; dane. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan

secara tertulis oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Pasal 34

(1) Setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33mengikuti seleksi pembentukan.

(21 Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. seleksi administratif; danb. seleksi kompetensi.

Pasal35...

SK No OO927O A

PRESTDENREPUBLIK INDONESIA

_18_

Pasal 35

(1) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mengikutipelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.

(2) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 36Calon Komponen Cadangan selama mengikuti pelatihan dasarkemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

berhak memperoleh:a. uang saku;b. perlengkapan perseorangan lapangan;c. rawatan kesehatan; dand. pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian.

Pasal 37

(1) Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsurAparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selamamenjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calonKomponen Cadangan tetap memperoleh hakketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnyahubungan kerja dengan instansi atau perusahaantempatnya bekerja.

(2) Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswaselama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagaicalon Komponen Cadangan tetap memperoleh hakakademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan statussebagai peserta didik.

Pasal 38

(1) Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikutipelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkanmenjadi Komponen Cadangan.

SK No 009271 A

(2) Pengangkatan. . .


_19_

(2) Pengangkatan dan penetapan Komponen Cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehMenteri.

Pasal 39

(1) Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilantik danmengucapkan sumpah/janji Komponen Cadangan.

(21 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepadaT\rhan Yang Maha Esa.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KomponenCadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampaidengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Kewajiban dan Hak

Pasal 41

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) huruf a wajib:a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan NegaraKesatuan Republik Indonesia;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab;e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;f. mengikuti pelatihan penyegaran; dang. memenuhi panggilan Mobilisasi.

SK No OO9?72 A

Pasal 42


_20_

Pasal 42

(1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1) huruf a berhak atas:a. uang saku selama menjalani pelatihan;b. tunjangan operasi pada saat Mobilisasi;c. rawatan kesehatan;d. pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian; dane. penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata carapemberian tunjangan operasi pada saat Mobilisasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaturdengan Peraturan Presiden.

Paragraf 3Masa Pengabdian

Pasal 43

Masa pengabdian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:a. masa aktif; danb. masa tidak aktif.

Pasal 44

(1) Masa aktif Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 huruf a merupakan masa pengabdianKomponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihanpenyegaran danf atau pada saat Mobilisasi.

(21 Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43huruf b merupakan masa pengabdian KomponenCadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atauprofesi semula.

SK No 009273 A

Pasal 45

trRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-2t-Pasal 45

(1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur AparaturSipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masaaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tetapmemperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidakmenyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansiatau perusahaan tempatnya bekerja.

(21 Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selamamenjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1) tetap memperoleh hak akademisnya dan tidakmenyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Pasal 46

Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer.

Pasal 47

Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagaiKomponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48(empat puluh delapan) tahun.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pengabdian KomponenCadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampaidengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4Pemberhentian

Pasal 49

(1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:a. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan

usia 48 (empat puluh delapan) tahun;b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan

sebagai Komponen Cadangan;

c.gugur. . .

SK No 009274 A

FRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-22-

c. gugur, tewas, atau meninggal dunia; ataud. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam)

bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagaiKomponen Cadangan.

(21 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan tidak hormatjika:a. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

ajaran atau paham yang bertentangan denganPancasila;

b. menjadi anggota dalam organisasi terlarangberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan/atauperaturan perundang-undangan ;

c. melakukan tindakan yang dapat mengancam ataumembahayakan keamanan dan keselamatan negaradan bangsa;

d. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin; dan/atau

e. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1

(satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian KomponenCadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,

serta Sarana dan Prasarana Nasional

Pasal 51

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana danPrasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan menjadiKomponen Cadangan setelah melalui tahapan:a. verifikasi; danb. klasifikasi.

SK No 009275 A

Pasal 52 . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

_23_

Pasal 52

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf adilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadapSumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional yang memenuhi syarat sebagaiKomponen Cadangan.

(2) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional yang diverifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari Sumber Daya Alam,Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional yang ditetapkan sebagai Komponen pendukung.

Pasal 53

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana danPrasarana Nasional yang telah diverif,rkasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 diklasifikasikan melalui kegiatanpemilahan dan pengelompokan sesuai dengan kematraanKomponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Pasal 54

(1) Setelah tahapan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 53, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sertaSarana dan Prasarana Nasional ditetapkan menjadiKomponen Cadangan.

(2) Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber DayaBuatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahuluberkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(41 Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberitahukan kepada pemilik ataupengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sertaSarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 55. . .

SK No 009276 A

trRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-24-

Pasal 55

Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 tidak menghilangkan:a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan,

mengelola, danf atau menggunakan; dan/ataub. hak pengelola untuk mengelola danlatau menggunakan,terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sertaSarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Sumber DayaAlam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampaidengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian KetigaPembinaan

Paragraf 1

Warga Negara

Pasal 57

(1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dandaya guna untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(21 Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu padakebijakan umum Pertahanan Negara.

(3) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

SK No 009277 A

Pasal 58


-25-

Pasal 58

(1) Pembinaan Komponen Cadarlgan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 dilakukan selama masa pengabdian sesuaidengan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan administratifdan pembinaan kemampuan.

Paragraf 2Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,

serta Sarana dan Prasarana Nasional

Pasal 59

(1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf ddilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan.

(2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh pemilik atau pengelolaSumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional di bawah supervisi kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KomponenCadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampaidengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian KeempatPenggunaan dan Pengembalian

Pasal 61

(1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 digunakan untuk memperbesar danmemperkuat Komponen Utama setelah pernyataanMobilisasi oleh Presiden.

SK No 009278 A

(2) Penggunaan


-26-

(21 Penggunaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berada di bawah komando dan kendaliPanglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 62

(1) Komponen Cadangan dikembalikan setelah pernyataanDemobilisasi oleh Presiden.

(21 Pengembalian Komponen Cadangan berada di bawahkomando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Bagian KesatuMobilisasi

Pasal 63

(1) Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dalam keadaan daruratmiliter atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakanMobilisasi.

(2) Dalam menyatakan Mobilisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Presiden harus mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat.

(1)

(2)

Pasal 64

Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan.

Komponen Pendukung yang dikenai Mobilisasi harusditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan.

Pasal 65

(1) Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnyamenjadi Komponen Cadangan wajib memberikandukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan olehkementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.

SK No OO9279 A

(21 Komponen. . .


-27 -

(2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) bersifat nonkombatan.

Pasal 66

(1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur WargaNegara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam,Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional yang ditetapkan statusnya sebagai KomponenCadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untukkepentingan Mobilisasi.

Pasal 67

(1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat (1) yang gugur, tewas, dinyatakan hilang,dan/atau cacat selama melaksanakan tugas Mobilisasidiperlakukan dan diberikan hak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional milik swasta atau perseoranganyang digunakan pada saat Mobilisasi, diperlakukansebagai milik negara, dan diberi rawatan kedinasan sesuaidengan sistem pembinaan materiel dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala bentuk pajak yang dikenakan atas Sumber DayaAlam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional milik swasta atau perseorangan yang digunakanselama Mobilisasi dibebankan kepada negara dandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 009280 A

(4) Sumber


-28-

(4) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional milik swasta atau perseoranganyang digunakan pada saat Mobilisasi tidak menyebabkanputusnya hubungan kepemilikan dengan pemiliknyadan / atau pengelolanya.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mobilisasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Bagian KeduaDemobilisasi

Pasal 69

(1) Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sudah dapatdiatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi denganpersetujuan Dewan Perwakilan Ralryat.

(2) Demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberlakukan bagi Komponen Cadangan.

Pasal 70

Demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dantugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomimasyarakat.

Pasal 71

(1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (1) yang telah selesai di-Mobilisasi dikembalikanke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi.

(2) Pemerintah

SK No 009281 A

FRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-29-

(21 Pemerintah wajib mengembalikan Komponen Cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didahuluirehabilitasi.

Pasal T2

(1) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintahdaerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telahselesai di-Mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi danstatus semula melalui Demobilisasi.

(2) Pemerintah wajib mengembalikan Sumber Daya Alam,Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milikswasta, milik perseorangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan disertai kompensasi sesuai dengankemampuan keuangan Negara.

(3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Saranadan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelolasetelah Demobilisasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 73

Komponen Cadangan yang telah di-Mobilisasi dan pengeloladan/atau pemilik yang menyerahkan pemanfaatan SumberDaya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan PrasaranaNasional untuk Mobilisasi dianugerahi tanda kehormatandan/atau gelar kehormatan oleh negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal T4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Demobilisasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

SK No 009?82 A


-30-

BAB VIIPENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber DayaNasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atauc. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang

diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIPENGAWASAN

Pasal 76

(1) Pengawasan usaha Bela Negara, penataan KomponenPendukung, dan pembentukan Komponen Cadangandilaksanakan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyatyang mempunyai ruang lingkup tugas di bidangpertahanan.

(21 Pengawasan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXKETENTUAN PIDANA

Pasal 77

(1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengajamembuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasiatau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinyaterhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun.

(2) Setiap

SK No 009283 A


- 31 -

(2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipumuslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhipanggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.

Pasal 78

(1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembagapendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnyahubungan keda atau hubungan pendidikan bagi calonKomponen Cadangan selama melaksanakan pelatihandasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembagapendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnyahubungan keda atau hubungan pendidikan bagiKomponen Cadangan selama menjalani masa aktifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 79

(1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yangsah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atauseluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yangtelah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untukdigunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun.

(2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehinggamenyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkansebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber DayaBuatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasionalmiliknya yang telah ditetapkan menjadi KomponenCadangan untuk digunakan dalam Mobilisasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

SK No 009284 A

Pasal 80


-32-

Pasal 80

Setiap pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakankekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali SumberDaya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana danPrasarana Nasional Komponen Cadangan yang telah digunakandalam Mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimanadimaksud dalam Pasal 72 ayat (21 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan ataumenjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengankekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ataumenganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagianatau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber DayaBuatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional KomponenCadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 82

Setiap orarlg yang karena kealpaannya tidak menyerahkankembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atauSarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalamMobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atautidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, SumberDaya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsidan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 83

Setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkankembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atauSarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yangtelah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/ataupemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan.

BAB X

SK No 009285 A


-33-

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun l9g7 tentangMobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun L997 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3704)' dan Undang-Undang Nomor56 Tahun 1999 tentang Ralryat Terlatih (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905) dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau digantidengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun L997 tentang Mobilisasi

dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3704); dan

b. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang RakyatTerlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgggNomor 184, Tambahan Lembaran Negara RepubtikIndonesia Nomor 3905),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkanpaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiundangkan.

Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SK No 009286 A

Agar


-34-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam l,embaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 24 Oktober 2OL9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Oktober 2OL9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

LIK INDONESIA

Hukum dan Penrndang-undangan,

ttd

a

SK No 015218 A

vanna Djaman


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakansuatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankankeutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadapsegala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untukmembangun sistem Pertahanan Negararlya, yaitu sistem pertahananyang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara,wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secaradini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara totAl, terpadu, terarah,dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhanwilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahirdari sejarah panjang perjuangan ralryat Indonesia yang diawali padamasa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaansampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampumerebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis padamasa revolusi perang kemerdekaan.

Hakikat Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut,penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dankewajiban Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yangdisusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional,hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidupberdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografisIndonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui

SK No 009288 A


-2-

Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraanPertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatannegara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sertakeselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsiPertahanan Negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruhpotensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasionalsebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara sekaligusdigunakan bagi kesejahteraan ralryat.

Pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negarabertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadikekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentinganPertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan KomponenPendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan.

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap WargaNegara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untukmenegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. BelaNegara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara sertakeyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melaluiusaha Bela Negara. Usaha Bela Negara diselenggarakan melaluipendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarelaatau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha BelaNegara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negaradalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negarayang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demitercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah dan bentukkeikutsertaan warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Nasionallainnya dalam usaha Pertahanan Negara yang secara langsung atau tidaklangsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dankemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalammenghadapi Ancaman militer. Komponen Pendukung terdiri atas WargaNegara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana danPrasarana Nasional. Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatanpenataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembagaberdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara. Pengelolaan KomponenPendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negarayang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia sertamenaati peraturan perundang-undangan.

Komponen

SK No 009289 A


-3-

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentukkeikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasionaldalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangandilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum PertahananNegara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yangdemokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia sertamenaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan KomponenCadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan,penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengantujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dankemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utamasetelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaansecara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dandipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untukdipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulanganAncaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayahdan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PenyelenggaraanMobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap Ancaman yangmembahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah sertakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapatdikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuaidengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal Ancaman militer yang membahayakan wilayah dankedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dapat diatasi,Presiden dapat menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi merupakantindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaanSumber Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negarayang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dantugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. T\rjuanpenyelenggaraan Demobilisasi adalah pemulihan kembali fungsi dantugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh Sumber DayaNasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dikerahkanmelalui Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahapdengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas umumpemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi danDemobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan DewanPerwakilan Ralryat.

II. PASAL

SK No 009290 A

FRESTDENREPUBLIK INDONESIA

-4-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf aYang dimaksud dengan 'asas tujuan" adalah pengelolaanSumber Daya Nasional harus dilaksanakan secara terukurdan mengarah pada pencapaian tujuan untuk mentransformasikanSumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara.

Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kesemestaan' adalahketerlibatan seluruh Sumber Daya Nasional yang dimilikimeliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, SumberDaya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalamusaha Pertahanan Negara.

Huruf cYang dimaksud dengan "asas kejuangan" adalahpenyelenggara negara dan seluruh ralryat Indonesia harusmemiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian,kerelaan berkorban, serta memiliki disiplin yang tinggi denganlebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di ataskepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakandengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Huruf dYang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan gotongroyong" adalah setiap Warga Negara pada setiap lapisanmasyarakat secara bersama-sama harus memperoleh danmenggunakan kesempatan yang sama di dalam peransertanya untuk Bela Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah segala usahadalam menyelenggarakan Pertahanan Negara yangmemberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunanPertahanan Negara dan kesejahteraan raIryat.

SK No 009?91 A

Huruf f ...

FRESIDENREPUBLIK tNDONEStA

-5-

Huruf fYang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah pengelolaanSumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasionaluntuk Pertahanan Negara yang dilaksanakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf gYang dimaksud dengan "asas selektivitas" adalah pengelolaanSumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasionalyang dilakukan secara selektif dengan mendahulukan yangpaling siap dan paling tepat untuk dikembangkan menjadibagian kekuatan operasional Pertahanan Negara.

Huruf hYang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah pengelolaanSumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasionalyang dilakukan secara tepat sasaran dan berhasil guna.

Huruf iYang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaanSumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasionalyang dilaksanakan secara tepat guna untuk mendapatkanmanfaat sebesar-besarnya dan hasil yang terbaik bagikepentingan Pertahanan Negara.

Huruf jYang dimaksud dengan 'asas proporsionalitas" adalahpengelolaan Sumber Daya Nasional serta Sarana danPrasarana Nasional yang dilaksanakan secara proporsionalsesuai dengan eskalasi dan spektrum Ancaman yang dihadapi.

Pasal 3Yang dimaksud dengan "mentransformasikan" adalah mengubahdan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadapSumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional dariyang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atauditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian pentingdari Pertahanan Negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

SK No 009292 A

Ayat (2)


-6-

Ayat (21

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "Ancaman hibrida" adalah Ancamanyang bersifat campuran dan merupakan keterpaduanantara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"dalam ketentuan ini adalah undang-undang yang mengaturmengenai Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Usaha Bela Negara diwujudkan dalam setiap aktivitas WargaNegara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitasdan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosialdan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damaidan masa perang.

Ayat (2)

Huruf aDalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup

. pemahaman tentang kesadaran Bela Negara.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

SK No 009293 A

Huruf d


-7 -

Huruf dYang dimaksud dengan "pengabdian sesuai denganprofesi" adalah pengabdian Warga Negara yangmempunyai profesi tertentu untuk kepentinganPertahanan Negara, termasuk dalam menanggulangidan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan olehperang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.Huruf f

Cukup jelas.Huruf g

Cukup jelas.

SK No OO9?94 A

Huruf h


-8-

Huruf hYang dimaksud dengan "kelompok masyarakat lainnya"antara lain adalah kader organisasi pemuda dan kaderorganisasi mahasiswa.

Pasal 10

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.Huruf f

Cukup jelas.Huruf g

Yang dimaksud dengan "badan lain" antara lain adalahyayasan dan koperasi.

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" antara lain adalahpihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, danperkumpulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan Pembinaan Kesadaran BelaNegara" antara lain adalah rencana induk dan rencana aksi.

SK No 009295 A

Ayat (2)


-9-

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" dalamketentuan ini adalah undang-undang yang mengatur mengenaiTentara Nasional Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan "wajib" adalah tindakan yang harusdilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabuntuk melakukan pembinaan Warga Negara sesuai denganprofesinya yang dipersiapkan secara dini untuk kepentinganPertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "sukarela" dalam ketentuan pasal ini adalahsikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannyakepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

SK No 009296 A

Pasal 18


- 10-

Pasal 18

Yang dimaksud dengan penggunaan "secara langsung" adalahpenggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan danfungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkankekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Yang dimaksud dengan penggunaan "secara tidak langsung"adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karenakeberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkankekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui prosesmenjadi Komponen Cadangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "warga terlatih" adalah WargaNegara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembagapemerintah atau lembaga nonpemerintah sesuai dengankebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadikomponen Pertahanan Negara. Yang termasuk sebagaiwarga terlatih antara lain adalah:a. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. anggota resimen mahasiswa;c. anggota satuan polisi pamong praja;d. anggota polisi khusus;e. anggota satuan pengamanan;f. anggota pelindungan masyarakat; dang. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat

dipersamakan dengan warga terlatih.

SK No 009297 A

Huruf c


- 11-

Huruf cYang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah Warga Negarayang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmupengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahliditentukan sesuai dengan kecabangan Komponen Utamadan Komponen Cadangan untuk kepentingan PertahananNegara.

Huruf dYang dimaksud dengan "warga lain unsur Warga Negara"adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalamKomponen Utama, Komponen Cadangan, warga terlatih,dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik danpsikis untuk menjadi Komponen Pendukung. Warga lainunsur Warga Negara antara lain adalah:a. anggota veteran Republik Indonesia;b. Aparatur Sipil Negara; danc. individu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "logistik wilayah" adalah logistik yangdisiapkan bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah yangmeliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan antaralain berupa bekal makanan, bekal perlengkapan perseorangan,bekal bahan bakar minyak dan pelumas, bekal bahanbangunan dan konstruksi, bekal amunisi dan bahan peledak,bekal kesehatan, bekal suku cadang, dan bekal lain yangdibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Yang dimaksud dengan "cadangan material strategis" adalahbahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasilindustri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaanguna memenuhi kebutuhan Pertahanan Negara antara lainberupa: mineral logam, batubara, hasil pengilangan minyakbumi, hasil pengilangan gas alam, hasil industri petrokimia,alat peralatan hasil industri, dan material strategis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

SK No 009298 A

Pasal 2 1


-t2-Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24Cukup jelas.






Pasal 30Ayat (1)

Huruf aPembentukan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagiKomponen Cadangan yang berasal dari unsur WargaNegara.Penetapan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagiKomponen Cadangan yang berasal dari unsur SumberDaya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana danPrasarana Nasional.

Huruf bCukup jelas.

SK No 009299 A

Huruf c


_13_

Huruf cCukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.






Pasal 37Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pekerlafburuh" adalah setiap orangyang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalambentuk lain.

Ayat (21

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

SK No 009300 A

Pasal 4 1


-t4-

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "diberlakukan hukum militer, adalahKomponen Cadangan selama masa aktif tunduk pada ketentuanyang berlaku bagi militer.Yang dimaksud dengan "hukum militer" adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya anggota militer atauorang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

SK No 009301 A

Pasal 52


_15_

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai KomponenCadangan, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi denganmenteri/pimpinan lembaga terkait agar perubahan statusSumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana danPrasarana Nasional tersebut diketahui oleh kementerian/lembaga yang menjadi pembina Sumber Daya Alam, SumberDaya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

SK No 009302 A

Pasal 60


_ 16_

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia.

Ayat {21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"antara lain adalah undang-undang yang mengatur mengenaiketentuan umum perpajakan.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

SK No 009303 A

Pasal 69


-t7-

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Cadangan dalam ketentuan ini merupakanKomponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkansebelum Mobilisasi dan Komponen Pendukung yang telahditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan padasaat Mobilisasi.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikembalikan ke fungsi dan statussemula" adalah Komponen Cadangan yang telah digunakandan sebelum dikembalikan harus difungsikan kembali sepertisebelum Mobilisasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "didahului rehabilitasi" adalah bentukpemulihan kondisi dari Warga Negara sebagai KomponenCadangan setelah digunakan melalui Mobilisasi. Pemberianrehabilitasi ditujukan agar Warga Negara setelah digunakandalam Mobilisasi dikembalikan ke masyarakat dan diharapkanmampu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakatsebagaimana layaknya.Rehabilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk rehabilitasisosial dan/atau rehabilitasi medik.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihansecara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar WargaNegara sebagai Komponen Cadangan dapat kembaliberadaptasi dan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupanbermasyarakat.Rehabilitasi Medik adalah upaya untuk mengembalikan statuskesehatan serta mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakitdan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat.

SK No 009304 A

Pasal 72


-18-

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber Daya Alam, Sumber DayaBuatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintahdan pemerintah daerah" adalah Sumber Daya Alam, sumberDaya Buatan, serta sarana dan Prasarana Nasional milikPemerintah yang pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenanganPemerintah dan pemerintah daerah, baik itu berupa badanusaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan iniadalah ganti rugi yang diberikan oleh negara dapat berupauang atau bukan uang.Pemberian kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.


Pasal 79

Cukup jelas.

SK No 009305 A

Pasal 80


_19_


Pasal 8lCukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.



Pasal 86

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6413

SK No 009306 A

Documents

SALINAN - dpr.go.id · UNTUK PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha