PERUSAHAAN DALAM MEMERANGI KECURANGAN (FRAUD)

MAKALAHUntuk memenuhi tugas Forensic Acc & Fraud Examination kelas CD

Faisal Yoga Restu K

(125020302111008)

Gusti Ayu Putu Mitha(125020302111009)

Ananta Dian P

(125020300111010)

Karimah Jamal

(125020307111053)FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

BAB 3. GAMBARAN UMUM - PERUSAHAAN DALAM MEMERANGI FRAUD

Asumsikan bahwa saya adalah seorang konsultan perusahaan dan konsultan akan menginformasikan kepada perwakilan perusahaan bahwa tidak ada yang dapat disebut sebagai kecurangan kecil yang ada hanyalah kecurangan besar yang dapat dideteksi lebih awal. Konsultan harus memberitahu perusahaan bahwa kecurangan berkembang secara geometris dan jika kecurangan dapat berlanjut tanpa adanya deteksi akan menjadi semakin berani, dan nilai yang dicuri atau dimanipulasi dalam periode terakhir akan menjadi lebih besar yang diambil pada periode awal terjadinya kecurangan. Dan konsultan harus berfokus dalam empat elemen kecurangan yaitu pencegahan, pendeteksian secara proaktif, investigasi dan tindak lanjut secara hukum. Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan secara umum merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan. Pelaku biasanya merugi karena mereka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan kecurangan yang akan merasa terhina dan malu apalagi ketika akan menerima konsekuensi hukum. Mereka biasanya harus membayar pajak dan juga ganti rugi, dan sering kali ada sanksi secara finansial dan konsekuensi lainnya. Korban merugi karena tidak hanya aset yang dicuri, tetapi mereka juga harus membayar biaya hukum, kehilangan waktu, publisitas negatif, hal itu membuat orang lain dalam organisasi menganggap bahwa pelaku kecurangan tidak dikenakan sanksi yang serius, sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan kecurangan. Pencegahan kecurangan yang efektif melibatkan dua aktivitas dasar yaitu pertama mengambil tahapan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya jujur dan beretika serta menilai risiko kecurangan dan mengembangkan respon yang konkrit untuk mengurangi risiko dan mengeliminir kesempatan terjadinya kecurangan.Menciptakan budaya jujur dan beretika

Organisasi menggunakan beberapa pendekatan untuk menciptakan budaya jujur dan beretika dan lima elemen yang paling umum dan penting adalah :1. Memastikan bahwa manajemen puncak memberikan contoh perilaku yang tepat

2. Mempekerjakan pegawai yang tepat

3. Mengomunikasikan sejumlah ekspektasi diseluruh posisi yang ada dalam struktur organisasi dan meminta konfirmasi tertulis atas penerimaan ekspektasi secara periodik

4. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

5. Mengembangkan dan mempertahankan kebijakan yang efektif untuk menangani kecurangan ketika hal itu benar-benar terjadi.Pengaruh manajemen puncak

Manajemen dalam suatu organisasi tidak dapat bertindak satu arah dan mengharapkan orang lain dalam organisasi untuk kemudian berperilaku secara berbeda. Manajemen harus memperkuat pegawainya melalui sanksi tegas ketika perilaku pegawai tidak jujur, perilaku yang patut dipertanyakan, atau perilaku tidak etis tidak dapat lagi di toleransi. Analisa mengapa orang berbohong menunjukkan bahwa ada empat alasan besar mengapa orang tersebut berbohong, pertama ketakutan terhdap sanksi atau konsekuensi yang buruk. Ketakutan ini bisa jadi karena mereka mengetahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah atau kinerja mereka tidak memenuhi harapan. Alasan kedua individu yang terus selalu merasakan ketakutan terhadap kemungkinan adanya sanksi akan membiasakan dirinya untuk terus berbohong. Alasan ketiga untuk kebohongan adalah karena mereka telah belajar untuk berbohong karena melihat orang lain berbohong.Mempekerjakan pegawai yang tepat

Di dalam organisasi saat merekrut pegawai harus dilakukan dengan tes dan beberapa cara untuk mengetahui karakter calon pegawai tersebut. Prosedur perekrutan secara proaktif meliputi beberapa hal, seperti malakukan investigasi latar belakang calon pegawai, mengecek referensi yang ditunjukkan calon pegawai secara mendalam, dan belajar bagaimana menginterpretasikan respons untuk sejumlah pertanyaan yang ditanyakan terkait calon pegawai, serta menguji kejujuran dan sifat-sifat calon pegawai lainnya.

Di dalam ethical mathurity model (EMM) pemahaman etika secara pribadi, merupakan batasan etis yang paling mendasar dalam tindakan seseorang secara pribadi. Hal itu termasuk mempelajari perbedaan diantara yang benar dan yang salah, mengembangkan sifat adil, belajar untuk peduli dan berempati dengan orang lain, mempelajari prinsip dasar integritas dan realitas dan bertindak dengan cara yang konsisiten dengan nilai-nilai yang diketahui sebagai sesuatu yang benar.

Mengkomunikasikan ekspektasi dari kejujuran dan integritas

Elemen terpenting dalam mengkomunikasikan ekspektasi dari kejujuran dan integritas yaitu pertama identifikasi dan kondifikasi nilai dan etika yang sesuai, pelatihan kesadaran kecurangan yang membantu pegawai memahami permasalahan yang berpotensi menimbulkan kecurangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana menyelesaikan atau melaporkannya, mengkomunikasikan ekspektasi yang konsisten mengenai adanya sanksi bagi pelanggar. Supaya kode etik efektif, kode etik tersebut harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pegawai, pemasok, dan pelanggan. Kode etik tersebut juga harus dikembangkan sehingga dapat mendorong manajemen dan pegawai untuk bertindak sesuai kode etik tersebut.

Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Kecurangan lebih jarang terjadi ketika pegawai memiliki perasaan positif terhadap organisasi, dan mempunyai rasa memiliki dalam organisasi tersebut, dibandingkan ketika mereka merasa tidak diperlakukan dengan semestinya, terancam atau diabaikan. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan tingginya tingkat kecurangan dan yang mengurangi nilai dari lingkungan kerja yang positif antara lain sebagai berikut :1. Manajemen puncak yang tidak peduli atau memerhatikan perilaku pegawai

2. Umpan balik negatif atau nerkurangnya pengakuan kinerja dalam pekerjaan

3. Adanya ketidakadilan yang dirasakan dalam organisasi

4. Manajemen autokrasi, bukan manajemen partisipatif

5. Loyalitas organisasi rendah

6. Ekspektasi anggaran yang tidak masuk akal

7. Pembayaran dengan nilai rendah yang tidak realistis

8. Pelatihan dan kesempatan promosi yang buruk

9. Tingkat perputaran dan ketidakhadiran yang tinggi

10. Kurangnya kejelasan tanggung jawab dalam organisasi

11. Komunikasi yang buruk dalam organisasi

Penanganan kecurangan dan pelaku kecurangan secara tepat ketika terjadi kecurangan

Tidak peduli seberapa baik aktivitas pengendalian kecurangan suatu organisasi, seperti yang dinyatakan sebelumnya, kecurangan masih dapat terjadi. Cara organisasi merespon insiden kecurangan berpengaruh besar terhadap jumlah insiden dimasa mendatang. Kebijakan yang efektif untuk menangani kecurangan adalah harus memastikan bahwa fakta diinvestigasi secara mendalam, dilakukan tindakan yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku, terdapat penilaian dan peningkatan atas risiko dan pengendalian, serta komunikasi dan pelatihan secara terus menerus.Menilai dan mengurangi risiko kecurangan

Organisasi dapat secara proaktif menghilangkan kesempatan dilakukannya kecurangan dengan secara akurat mengidentifikasi sumber dan mengukur risiko, serta mengimplementasikan pengendalian preventif dan pengendalian detektif yang sesuai untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, membuat pemonitoran secara menyeluruh oleh pegawai, dan memiliki auditor internal dan eksternal yang melakukan pengecekan independen pada kerja. Mengidentifikasi, menelusuri, dan mengukur risiko kecurangan berarti bahwa organisasi harus menerapkan suatu proses yang dapat menunjukkan dimana risiko kecurangan terbesar serta mengevaluasi dan menguji pengendalian yang mengurangi risiko tersebut. Dalam mengidentifikasi risiko kecurangan, organisasi seharusnya mempertimbangkan karakteristik organisasi, industri dan negara yang memengaruhi risiko kecurangan. Setelah penilaian risiko kecurangan dilakukan, organisasi dapat mengidentifikasi proses, pengendalian dan prosedur lain yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Sistem pengendalian internal yang memadai akan menyertakan lingkungan pengendalian yang dikembangkan dengan baik, sistem akuntansi yang efektif, dan aktivitas pengendalian yang sesuai.Pendeteksian kecurangan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagian besar kecurangan dimulai dari jumlah yang kecil, dan jika tidak terdeteksi akan berlanjut menjadi semakin besar. Kejadian yang membuat pelaku merasa ketakutan atau terancam akan membuatnya menghentikan kecurangan, dan hanya akan dilanjutkan ketika ancaman tersebut berlalu. Karena pelaku meningkatkan jumlah yang mereka curi, pada sebagian besar kasus, jumlah yang diambil pada periode awal kecurangan. Pada suatu kasus misalnya, jumlah yang diambil meningkat hingga empat kali lipat setiap bulan selama periode kecurangan berlanjut. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, tidak ada kecurangan yang kecil yang ada hanyalah besar yang terdeteksi lebih awal. Dalam kasus kecurangan yang melibatkan manajemen puncak atau pemilik bisnis sebagai pelakunya, pencegahan kecurangan sulit dilakukan dan diperlukan pendeteksian sejak dini.

Pendeteksian kecurangan biasanya dimulai dengan mengidentifikasikan sejumlah indikator-indikator yang cenderung berkaitan dengan kecurangan. Sayangnya, indikator tersebut biasanya juga berkaitan dengan faktor nonkecurangan. Ada tiga cara utama untuk mendeteksi kecurangan yaitu, secara tidak sengaja, dengan menyediakan sejumlah cara bagi orang yang ingin melaporkan dugaan adanya kecurangan dan dengan memeriksa catatan dan dokumen transaksi untuk menentukan apakah ada anomali yang mungkin mempresentasikan suatu kecurangan. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk mendeteksi kecurangan secara lebih proaktif, pendekatan pendeteksian kecurangan secara proaktif yang pertama dan yang paling umum adalah dengan memasang saluran pengaduan untuk menerima laporan seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini memungkinkan pegawai, rekan kerja, dan pihak lain untuk menghubungi dengan menggunakan telepon atau memberikan informasi melalui halaman situs mengenai dugaan adanya kecurangan secara anonim.INVESTIGASI KECURANGAN

Ada 2 jenis dalam menginvestigasi kecurangan ini, yang pertama ada kotak pembuktian, yaitu :

Bukti testimonial : yang dikumpulkan dari individu , teknik investigasi datanya adalah dengan cara mewawancarai, introgasi dan uji kejujuran

Bukti dokumentasi : yang dikumpulkan dari dokumentasi tertulis, program computer, dan sumber tertulis atau tercetak lainnya. Teknik investigasi datanya adalah dengan cara pengumpulan data, pencarian catatan public, audit, analisis laporan keuangan, pengujian laporan, dan lain-lain.

Bukti fisik : seperti sidik jari, jejak kendaraan, senjata, property yang dicuri dan bukti nyata lainnya.

Pengamatan pribadi : meliputi bukti-bukti yang dirasakan (di lihat, dirasa, didengar, dll) oleh investigator itu sendiri. Teknik investigasinya adalah pengawasan penjagaan dan investigasi tersembunyi.

Dan ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:

PressurePressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

Opportunity

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.Rationalization

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.

2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.)

3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

TINDAK LANJUT SECARA HUKUMTerhadap temuan hasil audit yang diperoleh dari hasil investigasi, perlu dikomunikasikan kepada manajemen auditee yang akan menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit. Terhadap temuan yang diindikasi adanya tindakan melawan hukum, perlu mengantisipasi kemungkinan perlunya membantu aparat hukum atau pihak-pihak terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut. Dengan kata lain, pihak pelaku keurangan harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bentuk sanksi tehadap pelaku dapat berupa sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, ataupun anaman pidana. Oleh karena itu, auditor perlu mengantisipasinya dengan memahami tentang dasar-dasar ketentuan yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kasus-kasus yang akan diselesaikan secara hukum. Selanjutnya, auditor perlu mengidentifikasi apakah kasus yang ditangani termasuk kasus perdata atau kasus pidana.1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya sebagai anggota masyarakat dan menitikberatkan kepentingan perorangan yang bersifat pribadi. Suatu kasus perata baru timbul bila pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan. Kebenaran formil merupakan hal yang sangat dominan pada kasus perdata. Temuan yang mengandung unsur kerugian keuangan dan merupakan kasus perdata, pada umumnya lahir dari masalah-masalah yang bersumber pada perikatan. Pengertian perikatan lebih luas daripada perjanjian karena perikatan dapat timbul karena perjanjian atau karena undang-undang.a. Perbuatan Melanggar Hukum

Pengertian melanggar hukum dalam arti sempit adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Sedangkan pengertian melanggar hukum dalam arti luas adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atatu bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.b. Menimbulkan Kerugian

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebsbkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya (pasal 1366 KUHPdt). Kerugian yang ditanggung termasuk karena perbuatan orang-orang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (pasal 1367 KUHPdt).

Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian.c. Hubungan Kausal

Kerugian harus timbul akibat dari perbuatan orang itu, yang meliputi :

Karena perbuatan melanggar hukum

Karena kelalaian atau kurang hati-hatinya

d. Unsur Kesalahan

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian hukum perdata, bukan hukum pidana. Kesalahan dalam pasal 1365 KUHPdt mengandung semua gradasi, dari kesalahan dalam arti disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan disini meliputi (diuraikan dalam pasal 1367 KUHPdt) :

Karena perbuatannya sendiri

Karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Barang-barang yang berada dibawah pengawasannya

Dikaitkan dengan pengertian fraud yang slah satu cirinya adalah mengandung unsur kesengajaan, maka penyelesaian kerugian melalui gugatan perdata mempunyai cakupan yang lebih luas.

Pasal 1365 KUHPdt merupakan pasal yang sangat penting, sebab pasal ini dpat diterapkan apabila ketentuan/undang-undang/hukum lain tidak mengaturnya.Untuk mengatur agar seseorang dapat memenuhi kewajibannya dan mempertahankan haknya terhadap orang lain, diperlukan adanya hukum acara. Hukum Acara Perdata pada dasarnya adalah ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana orang yang haknya dirugikan orang lain menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, mengatur bagaimana pengadilan memeriksa dan mengadili suatu perkara dan bagaimana melaksanakan keputusan.2. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum, yakni mengatur hubungan hukum antara orang dengan Negara, antar Badan atau Lembaga Negara satu sama lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan mesyarakat dengan Negara.Hukum public terdiri atas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Ketentuan pidana umum diatur dalam KUHP, sedang pidana khusus antara lain diaur dalam Kitab Undang-undang Khusus seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang juga merugikan mesyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanannya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.Tindak pida khusus adalah tindak pidana tertentu yang karena sifatnya, tidak dikelompokkan dalam tindak pidana umum. Jenis perbuatan pidana yang termasuk tindak pidan khusus, hukum acara (sebagian) dan sanksi pidana diatur sendiri. Undang-undang yang bersifat khusus, mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.3. Sanksi Hukum

Untuk menciptakan rasa keadilan dan menimbulkan rasa jera, setiap perbuatan kecurangan dan ketahuan, pada pelanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan perusahaan, ketentuan instansi atau ketentuan hukum, yang masing-masing mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

Sanksi Berdasarkan Ketentuan Perusahaan

Untuk melindungi kepentingannya, perusahaan/masing-masing perusahaan dapat membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku apabila pelakunya adalah pegawai/pejabat perusahaan dan mencakup sanksi administrasi (termasuk pengembalian kerugian perusahaan).

Apabila pelaku kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut adalah pihak lain (bukan orang dalam), pihak perusahaan dapat mengugat secara perdata yakni dengan mendasarkan pasal 1365 KUHPdt. Dan bila kecurangan tersebut mengandung unsur pidana, Negara memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum pidana walaupun pihak perusahaan tidak menghendakinya.

Sanksi Berdasarkan Ketentuan Instansi PemrintahDisiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhadap kerugian yang timbul dari kecurangan dimaksud, pemerintah melalui Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pengganti ICW/Indische Compatibiliteitswet) dapat melakukan tuntutan ganti rugi, Ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain :

Pasal 18 ayat (3) : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, bertanggungjawab atas keberanaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 59 ayat (2) : bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang debebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sanksi Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana

Perbuatan curang (fraud) sering diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga kecurangan didefinisikan sebagai perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh orang/orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugiakan pihak lain. Dikaitkan dengan kecurangan yang mempunyai ciri antara lain tersembunyi dan ada unsur penipuan, maka perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan lebih luas. Dengan perkataan lain, ruang lingkup frud auditor lebih mengarah kepada pelanggaran hukum khususnya yang mengandung unsur penipuan/rekayasa.

BAB 4. PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGANPencegahanfraudbisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinyafraudbaru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak terntu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelakufraudtersebut. Dan bilafraudsudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. Untuk mencegah terjadinya fraud maka ada dua hal pokok yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu:A. Menciptakan Budaya Jujur, Terbuka dan Saling Membantu

Untuk membangun budaya ini maka perusahaan dapat pertama, membangun individu yang didalamnya terdapattrust and openness, mencegah benturan kepentingan,confidential disclosure agreementdan corporate security contract. Kedua, membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja, aktifitas control dan sistemrewards and recognition. Ketiga, membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandungcontrol self sssessment, internal auditor dan eksternal auditor. Selanjutnya untuk mendukung terciptanya budaya, maka perusahaan harus mewujudkan hal-hal berikut ini:

1. Corporate Governancedilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinyafraud.Corporate governancemeliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.

2. Transaction Level Control Processyang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

3. Retrospective Examinationyang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksifraudsebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

4. Investigation and Remediationyang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalanfraud, tanpa memandang apakahfrauditu hanya berupa pelanggaran kecil terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Faktor penting kedua dalam budaya kejujuran,keterbukan, dan dukungan adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tiga elemen yang berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang positif, kemudian membuat organisasi kurang rentan terhadap terjadinya kecurangan:

1. Menciptakan ekspektasi terkait kejujuran melalui kode etik yang cukup baik yang dimiliki organisasi dan kemudian menyampaikan ekspektasi ini ke seluruh bagian dari organisasi

2. Memiliki kebijakan yang sifatnya terbuka dan mudah diakses, dan

3. Memiliki prosedur operational dan personel yang positif

Employee Assistance Programs

EAP adalah sebuah program yang mempunyai tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh karyawan dan keluarganya dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi masalah pribadi maupun masalah di tempat kerja.

EAP merupakan program perusahaan yang ditujukan kepada karyawan yang memiliki masalah pribadi maupun masalah yang berasal dari organisasi. Kini, pelayanannya meliputi masalah perkawinan dan keluarga, stres karena pekerjaan, bantuan hukum dan finansial, serta masalah konflik psikologis dan di dunia kerja.

Manfaat EAP antara lain mengembalikan dan meningkatkan kinerja karyawan, memperbaiki kehidupan pribadi/rumah tangga karyawan, mengurangiturnover(bagi organisasi). Beragam masalah yang ditangani konselor EAP adalah:

1. Pekerjaan dan lingkungan kerja

2. Penggunaan narkoba, alkohol

3. Perkawinan dan keluarga

4. Menghadapi dan mengatasi kecemasan, depresi, stres

5. Penyesuaian terhadap perubahan dalam kehidupan

6. Kesehatan fisik yang berdampak terhadap kesehatan mental

7. Menciptakan lingkungan kerja yang aman

8. Masalah keuangan atau hukum

9. Perhatian dalam menghadapi proses penuaan orang tua karyawan

Pelayanan EAP ini diberikan gratis bagi karyawan dan anggota keluarganya bagi kesejahteraan mereka. Perusahaan telah membayar kepada penyelenggara EAP untuk pelayanan ini. EAP kini dianggap penting, sama seperti program jaminan kesehatan yang diberikan oleh setiap perusahaan bagi karyawannya. Sama seperti pelayanan kesehatan yang bersifat rahasia, setiap informasi yang diberikan pada konselor EAP tentu dijaga kerahasiaannya.

Pekerja yang menginginkan EAP dapat meminta langsung kepada konselor EAP atau lewat supervisornya. Kerahasiaan akan tetap terjaga meskipun pekerja tersebut meminta bimbingan EAP melalui perantara. Staf EAP pun sudah terlatih untuk tidak tenggelam pada masalah pribadi si pekerja. Mereka diajarkan untuk menerima masalah sebagai sebuah pekerjaan biasa yang harus diselesaikan. Konselor EAP akan mengumpulkan informasi berkaitan dengan si pekerja dan masalahnya. Setelahassessmenttersebut, akan berlangsung konseling singkat dan konselor akan memberikan rujukan layanan kepada klien. Namun, klien mempunyai hak untuk menolak apapun saran konselor

Konsep EAP adalah memberikan pelayanan kepada dua klien, yaitu karyawan dan perusahaan. Diharapkan karyawan akan memiliki motivasi kerja dan performa yang lebih baik, mampu menghadapi masalah personalnya, dan pada akhirnya akan lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.Ada juga program EAP yang murah namun tidak didukung oleh profesional yang berkualitas sehingga hanya memberikan pelayanan yang terbatas, superficial, dan pada akhirnya kurang memberikan manfaat. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelayanan. EAP yang berkualitas menggunakan tenaga profesional (baik psikolog maupun psikiater) yang berpengalaman, alat-alat dan teknologi baru yang memberikan solusi dan berdampak baik bagi perusahaan dan karyawan.Program EAP dapat berupa seminar,training, rekreasi, rujukan dan sebagainya tergantung pada masalah karyawan. Model pelayanan EAP ada 4: in-house model, external service, combined program, dan consortium model.

Sertifikasi untuk konselor EAP (CEAPCertified Employee Assistance Professional) ini sangat diperlukan. Tujuannya untuk menyediakan standar pengetahuan yang perlu dalam membuat program pendampingan karyawan; mendorong kelangsungan profesi ini; membuat, mengukur, dan memonitor tingkat pengetahuan untuk sertifikasi dalam membuat program pendampingan karyawan; membantu karyawan, serikat buruh, penyedia layanan kesehatan, edukator, dan publik untuk mengenali konselor EAP yang profesional; menetapkan siapa saja yang sesuai standar komisi sertifikasi EAP.

B. Eliminasi Kesempatan Melakukan Fraud

Kesempatan untuk melakukan fraud terdiri atas tiga hal utama yang dijelaskan dalam segitiga fraud, yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Presentase besar dari salah satu faktor saja sudah bisa memberikan kerugian yang besar dalam sebuah perusahaan. Apalagi jika ketiganya memiliki presentasi yang cukup, maka akan menjadi kombinasi mengerikan. Karena itu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah meminimalkan bahkan mengeliminasi kesempatan. Mengeliminasi kesempatan sebagai salah satu faktor terjadinya fraud adalah unsur kedua yang penting dalam rangka pencegahan fraud.

Dalam rangka mengeliminasi kesempatan ada lima metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu memiliki pengendalian internal yang baik, memberitahukan kebijakan perusahaan dalam melawan fraud, mengawasi karyawan dan menyediakan sistem whistle-blowing, adanya pemberlakukan sanksi, dan mengadakan audit berkala. Metode-metode ini akan membantu perusahaan mengurangi kesempatan fraud yang telah terjadi dan/atau akan terjadi di masa mendatang. Dengan menjalankan unsur pertama -faktor budaya- dan unsur kedua ini, maka perusahaan memiliki program komprehensif pencegahan fraud. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode dalam mengelimnasi kesempatan.

1. Memiliki Sistem Pengendalian Internal yang Baik

Menurut COSO, kerangka pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian, pengawasan, dan komunikasi dan informasi. Pertama, lingkungan pengendalian berhubungan dengan pola organisasi yang ditetapkan oleh manajemen yang kemudian diturunkan ke setiap individu dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagaimana setiap individu melaksanakan tanggungjawabnya.

Kedua, sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang valid, lengkap dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan perusahaan. Sistem harus bisa menghasilkan informasi yang tepat untuk dinilai, dikelompokkan, diotorisasi, dan diringkas. Ketiga, aktivitas pengendalian yang baik merupakan kebijakan dan praktik manajemen dalam mengendalikan aset, mengotorisasi, mengendalikan tugas, memeriksa independensi, dan mendokumentasikan transaksi. Ketiga aktivitas di atas merupakan program pencegahan. Dua aktivitas selanjutnya, pengawasan dan komunikasi, merupakan program pendeteksian fraud. Artinya, melalui aktivitas ini kita bisa mengetahui atau menemukan hal-hal mencurigakan yang berhubungan dengan fraud.

2. Memperkecil Kesempatan Kolusi antara Karyawan dan Pihak Eksternal dan Informasi Kebijakan ke Pihak Eksternal

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 71% fraud dilakukan secara individual dan sisanya 29% dilakukan secara berkelompok atau kolusi. Kolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena tiap individu memerlukan waktu untuk menemukan individu lain yang dapat dipercaya untuk bersama-sama melakukan fraud. Namun, kenyataan dalam bisnis menunjukkan bahwa angka kolusi semakin meningkat tiap tahunnya. Biasanya kolusi dilakukan dalam hal pembelian dan penjualan, yang artinya kolusi terjadi antara karyawan dengan pemasok atau pelanggan. Karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan yang tegas dalam hal transaksi dengan pihak eksternal. Perusahaan juga meniginformasikan mengenai kebijakan ini sehingga pihak eksternal lebih berhati-hati dan tidak berani untuk melakukan fraud.

3. Mengawasi Karyawan dan Memiliki Sistem Whistle-BlowingKaryawan yang melakukan fraud biasanya dipicu dengan keinginan untuk memiliki gaya hidup mewah. Hal ini juga mudah diketahui oleh perusahaan karena karyawan tiba-tiba memiliki barang-barang mewah atau memiliki uang untuk kegiatan-kegiatan berbiaya besar dalam waktu singkat. Biasanya manajemen atas mendapat informasi dari sesama karyawan yang menyadari temannya tiba-tiba memiliki gaya hidup yang wah. Namun di beberapa perusahaan, karyawan yang mengetahui kegiatan fraud temannya cenderung takut karena bisa dicap berkhianat atau jahat. Karena itu perusahaan perlu memiliki sistem whistle-blowing yang baik sehingga keaman dan kerahasiaan pelapor dapat terjaga. Sistem whistle-blowing yang efektif tercermin dari identitas pelapor yang dirahasiakan, independensi, mudah diakses, dan adanya tindak lanjut atas setiap laporan yang masuk.

4. Pemberlakuan Sanksi

Untuk mengeliminasi kesempata, perusahaan bisa memunculkan persepsi bahwa ketidakjujuran akan mendapat hukuman yang memalukan. Artinya disini bahwa ketika melakukan fraud, karyawan tidak hanya terancam diberhentikan tetapi juga mendapat malu yang akhirnya bisa menyakiti orang-orang yang dicintainya. Jika perusahaan hanya memberhentikan karyawan, maka mereka bisa saja berbohong pada keluarga bahwa mereka diberhentika karena ada PHK. Padahal mereka diberhentikan karena melakukan fraud. Dengan sanksi yang memalukan akan membuat karyawan tidak melakukan fraud karena tidak ingin menyakiti orang-orang yang mereka kasihi.

5. Melakukan Audit atas Fraud yang Proaktif

Saat ini baru beberapa organisasi yang secara aktif melakukan audit atas fraud. Audit secara berkala bisa mengurangi kesempatan fraud karena karyawan berada dalam pengawasan dan pemikiran bahwa tindakannya terus diawasi dan tidak ada celah untuk melakukan farud. Audit atas fraud yang baik terdiri atas empat langkah, yaitu mengidentifikasi eksposur risiko fraud, mengidentifikasi gejala tiap eksposur, membuat program audit untuk melihat gejala dan eksposur, dan menyelidiki gejala fraud.

C. Organisasi dan Fraud - Model Saat Ini

Gambar di atas menunjukkan model yang sering digunakan perusahaan dalam memerangi fraud. Model tersebut terdiri atas empat tahap, yaitu:

Tahap 1 : Kejadian Fraud

Tahap ini adalah ketika fraud terjadi dalam sebuah organisasi. Kejadian ini tidak didahului dengan kesadaran terjadi fraud atau tindakan pencegahan. Ketika fraud terjadi maka perusahaan langsung berpindah ke mode krisis karena perusahaan harus segera mengetahui siapa yang melakukan fraud, menghindari fraud tersebar luas ke publik, mengusahakan ganti rugi atas fraud dan meminimalkan dampak fraud atas perusahaan.

Tahap 2 : Penyelidikan

Dalam tahap ini dimana keamanan dan audit internal bekerja. Penyelidikan berhubungan dengan uji dokumen dan wawancara ke pihak-pihak yang terkait.

Tahap 3 : Aksi

Ketika sudah diselidiki, maka perusahaan menentukan tindakan selanjutnya pada pelaku fraud. Ada tiga pilihan yang biasanya diambil untuk menghukum pelaku, yaitu tidak mengambil tindakan, diberhentikan atau ditransfer ke tempat lain, dan diberhentikan dan dituntuk secara hukum.

Tahap 4 : Resolusi

Tahap ini adalah saat dimana perusahaan menutup kasus, mengakhirinya, menggantikan posisi pelaku di perusahaan dengan karyawan lain, dan membuat kebijakan pengendalian internal yang lebih baik.

Selanjutnya, terdapat enam unsur penting yang ada dalam model memerangi fraud. Kita bisa menemukan unsur-unsur ini dalam tahapan yang ada di model. Keenam unsur tersebut dapat dilihat dalam figur di bawah ini.

1. Tone at the Top, artinya bahwa perusahaan harus bisa menciptakan budaya organisasi yang positif dimana setiap individu memiliki kepedulian atas pengedalian fraud dan sikap manajemen atas yang dapat diteladani;2. Education and Training, artinya memberikan pemahaman pada karyawan bahwa tindakan fraud tidak baik dan melatih mereka untuk memiliki kesadaran jika menemukan gejala terjadinya fraud;3. Integrity Risk and Control, artinya perusahaan memiliki pengendalian yang baik dimana bukan hanya melalui sistemnya tetapi juga setiap individu perusahaan yang berintegritas untuk menjalankan sistem pengendalian tersebut;4. Reporting and Monitoring, artinya tindakan fraud sebaiknya tidak ditutup-tutupi tetapi harus dipublikasikan. Publikasi dalam hal ini bukan berarti memberitahukan ke publik secara langsung, tetapi publikasi lebih kepada memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Perusahaan dapat memberitahukan pada pihak keamanan, auditor, manajemen yang berkepentingan, dan karyawan yang tepat sehingga bisa memberikan kewaspadaan dalam perusahaan;5. Proactive Fraud Detection, kita menyadari bahwa sebagus-bagusnya pencegahan fraud, pasti ada celah yang bisa terjadi fraud. Karena itu perusahaan harus memiliki sistem deteksi fraud agar bisa menemukan pelaku yang menggunakan celah untuk melakukan fraud;6. Investigation and Follow-Up, artinya perusahaan menyelidiki kejadian fraud dan melakukan tindakan lanjut aktif untuk memberika pelajaran terahdap pelaku fraud.RESUME PELAYANAN PUBLIK DAN MENGAPA BERBUAT BAIKPelayanan Publik yang sering di gunakan oleh masyarakat :

1. Pembuatan SIM

Membayar administrasi dan syarat kelengkapan berkas untuk pembuatan sim setelah itu dilakukannya test tulis, lalu setelah lolos dilakukan test praktek mengendarai kendaraan dan apabila lolos lalu sim A atau C sudah dapat diterima. Biasanya kecurangan terjadi pada tahap test tulis dan test praktek,karena masyarakat pada tahap tersebut kebanyakan tidak lolos sehingga masyarakat mengambil langkah yang lebih mudah seperti melakukan kecurangan membayar biaya tambahan kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian meloloskan masyarakat dalam pembuatan SIM.2. Pembuatan KTP

Salah satu pelayanan yang sangat diharapkan masyarakat adalah pelayanan pada bidang administrasi KTP. Pelayanan yang melibatkan hubungan antara pemberi service dan penerima pelayanan seringkali mengalami hambatan-hambatan. Hal tersebut disebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas. Begitu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan KTP dan ditambah lagi dengan buruknya pelayanan pegawai diinstansi tersebut memperparah makin rumitnya permasalahan yang ada dalam pelayanan publik. Biasanya kecurangan banyak terjadi dalam proses pembuatan KTP, contohnya banyak masyarakat yang memberikan uang tambahan demi mempercepat proses pembuatan KTP tersebut, dan beberapa masyarakat menggunakan hubungan keluarga agar dapat mempermudah proses pembuatan KTP.

3. Pembuatan paspor

Dalam pembuatan passpor masih banyak adanya kesalah pahaman dan ketidak tahuan masyarakat dalam pembuatan passpor 24 halaman dengan 42 halaman. Dalam pembuatan passpor juga biasanya sering terjadi kecurangan, yaitu menggunakan calo dan memberikan uang yang lebih agar proses pembuatan passpor ini lebih cepat dan mudah.

4. Pembuatan surat kehilangan

Dalam mengurus surat kehilangan baik sim atm dll, masih ada beberapa masyarakat yang di persulit oleh petugas kepolisian. Contohnya, pengurusan berkas sehingga pihak polisi memberikan biaya tambahan kepada masyarakat untuk mempermudah pengurusan berkas.

5. Pembuatan kartu keluarga

Dalam pembuatan kartu keluarga juga masih sering terjadi kecurangan, dimana masyarakat sering memberikan uang tambahan dan menggunakan hubungan kekeluargaan dalam mengurus dan membuat kartu keluarga tersebut demi memperlancar dan mempermudah proses pembuatannya.Kenapa kita berbuat baik atau berbuat jujur

Menurut hasil resume dari mahasiswa Fraud kelas CD, berbuat baik dan jujur merupakan cara untuk mendidik agar menjadi manusia yang mempunyai loyalitas dan dapat menjadi manusia yang dihargai oleh orang lain dan berfokus pada kesuksesan di masa depan. Apabila kita tidak berbuat baik, kita suatu saat akan dibalas oleh orang lain, dan balasan itu lebih menyakitkan dan kita juga tidak bisa dihargai oleh orang lain, karena perbuatan kita yang tidak etis, tidak jujur dan perbuatan itu akan membawa diri kita ke arah yang salah.

Triangle fraud di kaitkan dengan perilaku baik

Pressure

Di dalam triangle fraud terdapat dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukakan fraud, contohnya hutang, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud yaitu kebutuhan atau masalah keuangan. Menurut saya diposisi seperti ini pekerja harus terdorong untuk lebih berkompetensi dari yang lain sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, hal ini dilakukan untuk mampu keluar dari masalah tersebut.

Opportunity

Kesempatan merupakan situasi yang sering digunakan untuk melakukan fraud, karena pengawasan internal yang kurang. Sebenarknya hal ini bisa dijadikan motivasi untuk berbuat baik seperti peluang dan kesempatan untuk bisa menarik hati manajer atau pun mendapat simpati dari atasan karena nilai kinerja kita yang baik. Dan kita bisa mendapatkan penghargaan atau reward dari atasan.

Rationalization

Rasionalisasi merupakan sikap dari pelaku yang ingin membenarkan kebenaran untuk dirinya terkait froud yang telah dilakukan. Kebiasaan ini sangat buruk dan sering menimbulkan fitnah, alangkah lebih baik kita mengakui dan menyadari apa yang kita perbuat karena apabila kita sebagai manajer berbuat seperti itu, pasti nanti akan dicontoh oleh karyawan yang lain.

Diamond Fraud

Diamond fraud merupakan kemampuan atau kekuatan untuk melakukann fraud dan tidak takut adanya tindak hukum, tidak stres dalam melakukan fraud serta percaya diri dalam melakukan fraud. Kekuatan dan kemampuan seperti ini alangkah baiknya jika kita gunakan untuk mengungkapkan fraud, sehingga di dalam organisasi tidak mungkin terjadi fraud lagi.PEMBAHASAN KASUSKasus 3 - Bab 2

1. Pengendalian internal yang tidak ada dalam perusahaan Helen yaitu :

Lingkungan pengendalian, karena perusahaan Helen dalam komunikasi manajemen tidak sesuai dengan kenyataan seperti perusahaan Jackson & Co.d yang sudah ditutup namun belum di laporkan kepada pihak akuntansi perusahaan Helen bahwa Jackson & Co.d masih dibuka

Komunikasi manajemen, karena supervisor Helen mengijinkan untuk menandatangani voucer pembayaran yang diberikan kepada Helen sehingga Voucer tersebut dibayarkan oleh departemen akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pribadi hellen menggunakan akun Jackson & Co.d yang semestinya akun Jackson Co.d sudah ditutup karena Jackson & Co.d sudah marger dengan perusahaan lain

Sistem akuntansi, karena perusahaan Helen tidak menginformasikan penutupan Jackson &Co.d kepada departemen akuntansi. Ini merupakan penyembunyian dimana pelaku berusaha untuk menyembunyikan kecurangan dari pihak lain dan untuk kepentingan pribadi.

2. Yang memberikan Helen kesempatan dalam melakukan kecurangan yaitu :Supervisor Helen mempercayai dan memberikan izin kepada Helen untuk menandatangani voucer pembayaran karena posisi Helen sebagai penanggung jawab pembuat perencanaan untuk studi kelayakan diluar perusahaan, mengelola berkas klient, bekerja dengan konsultan pemasaran diluar perusahaan, mengajukan proses pembayaran dan memberi tahukan departemen akuntansi mengenai semua pembukuan san penutupan akun pemasok. Menurut saya dengan kekuasaan yang Helen pegang hal itu menjadikan kesempatan Helen dalam memenuhi kepentingan pribadinya.3. Bagaimana kecurangan ini dapat di deteksi ?

Pengecekan independen , cara ini di jalankan untuk melakukan pendeteksian kecurangan jadi aktivitas perusahaan Helen harus diamati oleh pihak lain supaya dapat diketahui beberapa kesalahan sehingga kecurangan dapat dicegah.

Memeriksa catatatn dan dokumen transaksi untuk menentukan apakah ada suatu kecurangan.

Adanya fasilitas dari perusahaan untuk saluran pengaduan sehingga hal ini memungkinkan pegawai, rekan kerja, dan pihak lain untuk memberikan informasi mengenai dugaan adanya kecurangan.Kasus 14 - Bab 3

1. Menurut Anda, mengapa kecurangan ini bisa terjadi?

Helen memiliki kesempatan untuk melakukan fraud karena adanya kesempatan. Ia diberi tanggung jawab ganda yang berpeluang untuk disalahgunakan, yaitu bagian penerimaan kas, pengeluaran, dan membuat rekap penerimaan kas. Karena Helen yang membuat rekap penerimaan kas, maka ia memiliki kesempatan untuk memanipulasi laporan untuk kepentingannya sendiri. Pemisahan tugas yang tidak tepat membuat kecurangan ini bisa terjadi.

2. Bagaimana mungkin kecurangan ini dibiarkan?

Perusahaan yang masih berskala menengah membuat perusahaan tidak terlalu memikirkan masalah pengendalian internalnya. Keterbatasan sumber daya akuntan juga membuat perusahaan mempercayakan tanggung jawab sepenuhnya ke dua individu ini, sehingga tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan memicu terjadinya fraud. Kondisi Helen yang tidak mengambil cuti selama tiga tahun mungkin membuat perusahaan berpikir bahwa ia pekerja keras dan loyal pada perusahaan sehingga tidak menyadari bahwa alasan ia tidak berlibur karena dia sibuk menyalahgunakan kas perusahaan.