-
71
menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. P3K yang
dimaksud
harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang professional.
Yang menjadi dasar pengadaan P3K di tempat kerja adalah
Undang-
Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; kewajiban
manajemen
dalam pemberian P3K, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
No.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja; tugas pokok
meliputi
P3K dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1995 tentang
Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah
sakit
sangatlah perlu mendapat perhatian yang serius oleh karena
pelayanan
kesehatan ini bersifat continuum. Perhatian pelayanan kesehatan
dan
keselamatan kerja di rumah sakit tidak hanya untuk pengguna
rumah sakit yang
meliputi pasien, pengunjung rumah sakit, dan tenaga pemberi
pelayanan
kesehatan tetapi juga bagi pelaksana dan pengelola rumah
sakit.
Organisasi K3 di Rumah Sakit ini sudah memiliki program-program
yang
baik tetapi selama ini mengalami hambatan-hambatan dalam
pelaksanaanya.
Dalam hal ini seluruh panitia K3 masih merangkap jabatan pada
setiap unit
kerjanya masing-masing sehingga keaktifan seluruh unit dalam
melaksankan
program kerja K3 kurang begitu maksimal. Koordinasi antar unit
untuk
pelaksanaannya belum maksimal. Selain panitia setiap tenaga
kerja kurang
memiliki kesadaran diri untuk mengikuti sosialisasi tentang K3
yang diadakan
oleh panitia. Dan dalam pelaksanaan tugas kesehariannya tenaga
kerja belum
-
72
memiliki kesadaran menggunakan alat pelindung diri yang wajib
digunakan
dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang mereka
masing-masing.
Alat-alat pemadam kebakaran (APAR) di Rumah sakit ini jarang di
cek
kondisi alatnya, dikarenakan tidak ada unit khusus yang
berfungsi mengecek
alat-alat tersebut, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu terjadi
kebakaran alat
itu tidak berfungsi yang dapat membahayakan seluruh tenaga
kerja, pasien dan
pengunjung yang ada di Rumah Sakit ini.
Untuk pelaporan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
juga
terdapat beberapa hambatan. Diantaranya untuk tenaga kerja yang
tidak tetap
belum mendapat jamsostek, sedangkan untuk tenaga kerja yang
sudah tetap
harus melalui beberapa proses yang panjang untuk mendapatkan
klain dari
jamsostek. Selain itu masih banyak tenaga kerja yang tidak
melaporkan
kecelakaan kerja yang dialaminya pada waktu bertugas di Rumah
Sakit.
Belum adanya Peraturan yang berhubungan dengan K3 bagi Rumah
Sakit
yang membahas secara khusus membuat panitia K3 kadang merasa
kesulitan
dalam menerapkan program-program K3 yang akan dilaksanakan di
Rumah
Sakit. Saat ini untuk pengaturan K3 di Indonesia biasanya
mengacu kepada
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja dan
Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk Rumah
Sakit
Islam Surakarta ini selain mengacu kepada kedua Undang-Undang di
atas,
mereka juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan No.
1087
tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.
Panitia K3
di Rumah Sakit Islam Surakarta merasa Keputusan Menteri
kesehatan tersebut
-
73
belum memadai untuk mengatur Implentasi Perlindungan Hukum
Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta sehingga
perlu adanya
Undang-Undang yang khusus mengatur tentang K3 bagi Rumah
Sakit.
Program kerja K3 yang ada di Rumah Sakit ini perlu dilaksanakan
sebaik-
baiknya agar tingkat kecelekaan kerja dapat diminimalkan.
Terdapat sejumlah
hambatan dalam melaksanakan program-program tersebut sehingga
untuk
dapat melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja diperlukan
upaya dalam
mengatasi hambatan diatas.
Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan ini, terutama dimulai dari
panitia
K3 yang ada di Rumah Sakit ini. Setiap anggota panitia K3RS
harus benar-
benar memahami tugasnya masing-masing. Di dalam kepanitian K3
setiap unit
kerja diharapkan ada tenaga kerja yang memiliki kompotensi di
bidang K3
yang tidak merangkap jabatan di bidang lain sehingga bisa
bekerja secara
maksimal.
Kurangnya sosialisasi tentang K3 juga menjadi hambatan di Rumah
Sakit
ini, kadang-kadang sosialisasi hanya sampai pada manager
masing-masing unit
sehingga upaya yang harus di lakukan panitia K3 antara lain
melakukan
sosialisasi secara langsung kepada semua tenaga kerja pada unit
masing-
masing dengan peran serta manager masing-masing unit, karena
selama ini
masih keaktifannya masih kurang.
Alat-alat pelindung diri kadang kurang begitu diperhatikan
tenaga kerja,
sehingga bisa membahayakan tenaga kerja. Oleh karena itu panitia
K3 juga
seharusnya membentuk tim khusus yang mempunyai tugas dalam
melakukan
-
74
pengecekan secara berkala sehingga keselamatan kerja tenaga
kerja terjamin.
Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran tenaga kerja di Rumah
Sakit ini
mengadakan simulasi pelatihan bencana seperti latihan simulasi
kebakaran,
banjir, dan gempa bumi selama 2 kali dalam satu tahun.
-
75
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rumah Sakit dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan
program K3
di Rumah Sakit (K3RS) seperti yang tercantum dalam buku Standar
Pelayanan
Rumah Sakit dan terdapat dalam instrumen akreditasi Rumah Sakit.
Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa
:
1. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Bagi Pekerja Pada Rumah Sakit Islam Surakarta di Surakarta
belum
dilakukan secara maksimal walaupun di Rumah Sakit ini sudah ada
Panitia
K3RS yang bertugas untuk melakukan penerapan program-program
K3
bagi pekerja.
2. Panitia K3RS di Rumah Sakit Islam Surakarta mempunyai
beberapa
hambatan dalam menjalankan program-program K3 yang mereka
rencanakan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran
dari
pekerja untuk memakai alat pelindung diri (APD), Masih adanya
panitia
K3RS yang merangkap jabatan sehingga kurang maksimal dalam
tugasnya, belum adanya peraturan Rumah Sakit Islam Surakarta
yang
mengatur secara khusus tentang K3 dan kurang aktifnya manager
masing-
masing unit dalam sosialisasi program-program K3. Upaya
dalam
mengatasi hambatan tersebut antara lain Manajemen Rumah Sakit
Islam
Surakarta berusaha melakukan pelatihan untuk panitia dalam
melaksanakan program-program K3, dan lebih aktif melakukan
sosialisasi
-
76
program-program K3 kepada seluruh pekerja di Rumah Sakit
Islam
Surakarta
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kepada
Manajemen
Rumah Sakit Islam Surakarta disarankan untuk :
1. Menumbuhkan kesadaran pekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta
terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan sosialisasi
secara
berkala yang melibatkan peran serta manager pada masing-masing
unit.
2. Memberikan reward dan punishment kepada pekerja sebagai salah
satu cara
untuk meningkatkan kesadaran pekerja di Rumah Sakit Islam
Surakarta
akan pentingnya keselamatan saat bekerja.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui Panitia
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PK3RS) Rumah Sakit Islam Surakarta yang
ditujukan
kepada pekerja dalam pemakaian alat-alat perlengkapan dan
perlindungan
pada saat bekerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan
agar para
pekerja dengan kesadaran dan kedisipliannya dalam memakai
alat-alat
perlengkapan dan perlindungan kerja supaya tidak terjadi
kecelakaan pada
saat bekerja.
