46

BAB IV

MINANGKABAU PADA MASA DUA KEKUASAAN :

KOTO PILIANG DAN BODI CANIAGO

Bab ini merupakan kajian terhadap hasil penelitian penulis dalam

menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun

permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana latar belakang terbentuknya

dua kekuasaan dalam pemerintahan di Minangkabau. Bagian pertama yang dibahas

adalah mengenai gambaran umum kondisi geografis Minangkabau dan Sumatera

Barat sebagai daerah administratif. Pada bahasan ini akan dikemukan mengenai

sejarah singkat terbentuknya provinsi Sumatera Barat dan sejarah Minangkabau.

Selanjutnya dibahas mengenai kondisi masyarakat secara umum yang datang ke

Minangkabau yang digolongkan sebagai asal usul dari masyarakat Minangkabau.

Pada pembahasan ini juga dikemukakan mengenai latar belakang terjadinya dua

kekuasaan di Minangkabau setelah wafatnya Sultan Sri Maharajo Dirajo.

Pembahasan kedua adalah berkenaan dengan sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh Koto Piliang dan Bodi Caniago. Dalam sub bab ini penulis

mengungkapkan mengenai susunan dan struktur pemerintahan yang berlaku di

Minangkabau dan dijalankan oleh kedua Keselarasan tersebut. Struktur

pemerintahan akan dibahas dari bentuk pemerintahan terkecil seperti pemerintahan

paruik, kemudian pemerintahan suku, pemerintahan adat nagari dan pemerintahan

adat tertinggi yaitu Keselarasan Bodi Caniago dan Keselarasan Koto Piliang.

Pembahasan terakhir yang berkaitan dengan skripsi penulis adalah apakah

perkembangan dari penerapan sistem pemerintahan Koto Piliang dan Bodi Caniago

47

di Minangkabau. Dalam pembahasan ini perbedaan dilihat dari berbagai aspek,

seperti memutuskan perkara, mengambil keputusan, penggantian gelar penghulu,

kedudukan penghulu dan balai adat.

4.1 Latar Belakang Terbentuknya Dua Kekuasaan dalam Pemerintahan di

Minangkabau

4.1.1 Asal Usul Bangsa Minangkabau

Suku Minangkabau merupakan suku bangsa yang merupakan salah

satu rumpun Melayu. Bangsa Melayu merupakan rumpun bangsa Austronesia

yang termasuk golongan ras Malayan Mongoloid. Bangsa ini melakukan

perpindahan ke Indonesia melalui dua gelombang yaitu :

1. Gelombang pertama tahun 2000 SM, menyebar dari daratan Asia

ke Semenanjung Melayu, Indonesia, Philipina, dan Formosa serta

Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar yang disebut dengan Proto

Melayu. (http://sejarawan.wordpress.com/2007/10/05/penduduk-

indonesia-tertua-dan-persebaran-bangsa-bangsa-dalam-zaman-

prehistori/ )

2. Gelombang kedua tahun 500 SM, disebut dengan Deutro Melayu.

Bangsa ini berkembang menjadi suku Aceh, Minangkabau

(Sumatera Barat), suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, dan Makasar.

(http://sejarawan.wordpress.com/2007/10/05/penduduk-indonesia-

tertua-dan-persebaran-bangsa-bangsa-dalam-zaman-prehistori/ )

48

Berdasarkan hasil penelitian H.J Koern dalam buku Sejarah dan

Budaya Sumatera Barat (1998) mengatakan bahwa bahasa Minang adalah

serumpun dengan bahasa Melayu Austronesia dan bangsa Minangkabau

merupakan bangsa yang termasuk ke dalam bangsa Deutro Melayu.

Menurut Tambo Alam Minangkabau, bangsa Minangkabau adalah

keturunan Iskandar Zulkarnain (Iskandar the Great) yang pernah berkuasa di

India pada abad ke-3 (Arifin, Bustanul, 1994: 6). Iskandar Zulkarnain beserta

pengikutnya datang dengan kapal dan kapal tersebut mengalami kecelakaan.

Kemudian mereka menyebar ke sekitar daerah Gunung Merapi. Para

rombongan inilah yang kemudian menyebar dan membuka daerah-daerah

awal Minangkabau yang dikenal dengan Luhak Nan Tigo.

Yunizar Cobra (1989: 40) juga mengungkapkan mengenai kedatangan

Iskandar Zulkarnain yang dikutip dari Tambo Minangkabau. Dalam Tambo

diceritakan kedatangan nenek Moyang Miangkabau sebagai berikut:

Manuruik warih nan dijawek, pusako nan ditolong, kok gunuang sabingkah tanah, bumiko sapahimbauan, lawik sacampak jalo, nan timbua gunuang Marapi. Lorong niniek moyang kito, asa usuanyo kalau di kaji, iyo di dalam tambo lamo, sapiah balahan tigo jurai. (Menurut waris yang dijawab, pusaka yang ditolong, kalau gunung sebongkah tanah, bumi ini berhimbauan, laut selebar jala, yang muncul Gunung Marapi. Lorong nenek moyang kita, asal usulnya kalau dikaji, iya di dalam tambo lama, terdiri dar tiga jurai) Maksud ungkapan di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan tigo

jurai dalam Tambo dijelaskan bahwa Iskandar Zulkarnain raja Macedonia

mempunyai tiga orang anak. Anak tertua bernama Maharaja Alif yang tinggal

di Banua Ruhum atau Romawi. Anak kedua bernama Maharaja Dipang yang

berangkat menuju Banua Cino (daratan Cina) dan anak ketiga bernama

49

Maharaja Dirajo berangkat ke Pulau Ameh atau dikenal dengan Sumatera

(Cobra,Yunizar, 1989: 41).

Yunizar Cobra (1989: 44) mengungkapkan saat Marahajo Dirajo

melakukan perjalanan laut dia melihat Gunung Merapi dan kemudian

berlabuh karena kebetulan kapal miliknya mengalami kerusakan. Maharo

dirajo memutuskan untuk tinggal di lereng Gunung Merapi yang dilihatnya

saat di lautan. Daerah pertama yang didirikannya adalah bernama Pariangan

dan setelah itu Padangpanjang. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh

Yunizar Cobra tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang disebutkan oleh

Bustanul Arifin (1994: 6) bahwa Minangkabau berasal dari keturunan

Iskandar Zulkarnain yang juga di paparkan oleh Yunizar Cobra (1994: 40) di

atas adalah bangsa Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain

dari anak ketiganya yang bernama Maharajo Dirajo. Kemudian mendirikan

daerah-daerah yang menjadi daerah inti Alam Minangkanau yang bernama

Luhak Nan Tigo.

Luhak dalam bahasa Minangkabau berarti kurang. Luhak yang tertua

adalah Luhak Tanah Datar karena daerah ini lah yang awalnya ditempati oleh

bangsa awal yang datang ke Minangkabau. Karena penduduk awal yang

datang ke Minangkabau menyebar, mereka menemukan daerah lain yang

dikenal dengan nama Luhak Agam. Tambo Alam Minangkabau (1997: 19)

mengisahkan bahwa perpindahan atau kedatangan penduduk pertama kali

menuju daerah yang bernama Luhak Agam. Daerah tersebut disebut Luhak

Agam karena disana banyak tumbuh tanaman bernama agam sebangsa

50

mansiang (bahan untuk membuat karung)(Yunizar Cobra, 1989: 8). Lokasi

tersebut sekarang berada disekitar daerah Biaro dan Sungai Jernih.

Luhak terakhir yang merupakan daerah inti dari daerah Minangkabau

adalah Luhak 50 Koto. Menurut Tambo Alam Minangkabau (1997: 23)

sejarah dari Luhak 50 Koto ini mengatakan bahwa :

…dari Pariangan (Luhak Tanah Datar sekitar Gunung Merapi) berangkatlah 50 orang untuk mencari pemukiman baru. Mereka menuju Timur ke daerah kumbuh nan bapayo. Disebuah padang dekat Piladang mereka berhenti karena hari telah malam. Keesokan harinya diketahuilah bahwa rombongan mereka telah berkurang (luhak) 5 orang. Mereka saling bertanya kemanakah yang 5 orang tersebut, namun tak seorangpun yang dapat menjelaskan kecuali dengan jawaban antah (tidak tahu). Maka daerah tempat mereka beristirahat tersebut disebut dengan Luhak 50 Koto atau Padang Siantah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya

pembukaan lahan baru oleh para pendatang yang termasuk ke dalam bangsa

Deutro Melayu ke Minangkabau. Daerah-daerah tersebut adalah Luhak

Tanah Datar (wilayah perbukitan), Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto.

Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah awal tempat berkembangnya adat

istiadat Minangkabau.

Mengenai asal-usul nama Minangkabau banyak sekali pendapat para

ahli maupun dari tambo Minangkabau yang mengungkapkannya. Ada

beberapa para ahli yang mengungkapkan pendapat mengenai asal usul nama

Minangkabau. Pertama, pendapat Prof. Poerbacaraka. Menurut pendapatnya,

asal nama Minangkabau berasal dari kata Minanga Tamwan yang artinya

pertemuan dua sungai. Pendapatnya dikemukakan dalam sebuah karangan

yang berjudul “Riwayat Indonesia” dalam tulisannya mengenai nama

51

Minangkabau dikaitkan dengan prasasti yang terdapat di Palembang yaitu

Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini memuat sepuluh baris kalimat yang

berangka tahun 605 (saka) atau 683 masehi. Batu bertulis ini telah

diterjemahkannya ke dalam bahasa indonesia sebagai berikut:

Selamat tahun saka telah berjalan 605 tanggal ii Paro terang bulan waisyakka yang dipertuan yang naik di Perahu mengambil perjalanan suci. Pada tanggal 7 paro terang, Bulan jyestha Yang Dipertuan Hyang berangkat dari Minanga Tamwan membawa bala (tentara) dua puluh ribu dengan peti. Dua ratus sepuluh dua banyaknya tulisan. Dua ratus berjalan diperahu dengan jalan (darat) seribu. Tiga ratus sepuluh dua banyaknya. Datang di Matayap. Bersuka cita pada tanggal lima bulan… Dengan mudah dan senang membuat kota… Syri-wijaya (dari sebab dapat) menang (karena) perjalanan suci, (yang menyebabkan kemakmuran). Kesimpulan dari isi prasasti ini adalah Yang Dipertuan Hyang

berangkat kari Minanga Tamwan naik perahu membawa bala tentara.

Sebagian melalui jalan darat. Menurut Poerbacaraka kata tamwan pada

prasasti itu sama dengan bahasa jawa kuno yaitu “temwan”, bahasa jawa

sekarang “temon”, bahasa Indonesianya “pertemuan”. Pertemuan disini yaitu

pertemuan dua buah sungai yang sama besarnya. Sungai yang dimaksud itu

ialah sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Besar kemungkinan kemudian

dinamakan Minanga Kamwar yaitu Minanga Kembar

(http://palantaminang.wordpress.com/pedoman-adat-minangkabau/ 13-02-2009).

Bagi orang Sumatera Barat disebut Minanga Kanwa, yang lama

kelamaan diucapkan Minangkabau. Juga dikemukakannya, bahwa dengan

pertemuan kampar kiri dan kampar kanan disinilah terletak pusat agama

Budha Mahayana, yaitu Muara Takus (Cobra, Yunizar, 1989: 41).

52

Kedua, pendapat yang diungkapkan Vander Tuuk. Minangkabau

berasal dari kata “pinang khabu” yang artinya tanah asal. Pada masa dahulu

rombongan penduduk datang kesebuah daerah. Mereka mengatur kehidupan

dan pemerintahan sebagaimana di daerah asalnya atau yang disebut juga

Phinang Khabu. Phinang Khabu pada akhirnya menjadi

Minangkabau(Cobra,Yunizar. 1989: 42). Pendapat ketiga diungkapkan Sutan

Muhammad Zain. M. Zain mengungkapkan bahwa Minangkabau berasal dari

kata “minanga kanvar” yang berarti muara Kampar. Muara Kampar ini

merupakan pelabuhan besar dahulunya yang terdapat di Sumatera

(http://palantaminang.wordpress.com/asal-usul-minangkabau/ 14-8-2009).

Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat di Minangkabau,

minangkabau berarti tanduk kerbau yang diberi minang, yaitu sejenis timah

yang runcing, yang diletakkan di ujung tanduk kerbau. Hal ini merupakan

hasi musyawarah saat penjajah mendatangi daerah mereka. Para penghulu,

Cerdik pandai, dan alim ulama memikirkan suatu cara untuk mengusir

penjajah tanpa harus melakukan peperangan. Maka diputuskanlah untuk

mengadakan adu kerbau. Saat itu perjanjiannya, apabila kerbau penjajah

kalah, maka orang Minangkabau dipersilahkan mengambil semua isi kapal

mereka, namun apabila mereka yang menang, daerah orang pribumi menjadi

milik mereka.

Penjajah tersebut akan memakai seekor kerbau yang sangat bersar.

Untuk melawan kerbau bersar tersebut maka orang pribumi mencari seekor

anak kerbau yang sedang kuat menyusui pada induknya. Selama beberapa

53

hari kerbau ini dipisahkan dari induknya agar induknya tidak dapat menyusui

sang anak kerbau. Pada kepala anak kerbau ini dipasang tanduk bersi yang

runcing yang disebut “Minang”.

Pada hari yang ditentukan, dibawalah kerbau itu ke tanah yang lapang

untuk bertarung. Maka ramailah orang menyaksikan pertarungan kerbau ini.

Karena anak kerbau yang haus tadi menyangka induknya maka anak kerbau

tersebut menyeruduk ke bawah perut kerbau yang besar tersebut sambil

menanduk-nandukkan kepalanya. Akhirnya perut kerbau besar yang

merupakan kerbau penjajah tersebut sobek akibat minang dari kerbau kecil

yang merupakan kerbau bangsa pribumi. Pihak penjajah yang ingin berkuasa

mengalami kekalahan. Sejak peristiwa tersebut lahirlah nama Manangkabau

yang kemudian terkenal dengan nama Minangkabau karena kemenangan itu

disebabkan oleh tanduk besi yang disebut “minang” tersebut (Cobra,Yunizar.

1989: 42).

Asal nama Minangkabau karena menang kerbau juga ditemui dalam

“Hikayat Raja – Raja Pasai” seperti yang dikemukakan oleh Drs. Zuber

Usman dalam bukunya “Kesusasteraan Lama Indonesia”. Dalam buku

hikayat raja-raja Pasai itu dikemukakan Raja Majapahit telah menyuruh Patih

Gajah Mada pergi menaklukkan Pulau Perca dengan membawa seekor

kerbau keramat yang akan diadu dengan kerbau Patih Sewatang. Dalam

pertarungan ini Patih Sewatang mencari anak kerbau yang sedang kuat

menyusu. Setelah sekian lama tidak menyusu kepada induknya baru dibawa

ke arena pertarungan. Karena haus dan kepalanya diberi minang (taji yang

54

tajam), ketika pertarungan terjadi anak kerbau tersebut menyeruduk kerbau

Majapahit tadi. Dalam pertarungan ini kerbau Patih Sewatang yang menang.

Berdasarkan kepada Tambo mungkin ada yang bertanya mengapa tidak

disebut manang kabau tetapi Minangkabau. Jawabnya karena kemenangan itu

lantaran anak kerbau tadi memakai “minang” yaitu taji yang tajam dan

runcing sehingga merobek perut lawannya

(http://palantaminang.wordpress.com/asal-usul-minangkabau/14-8-2009).

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa nama Minangkabau yang

bersumber dari kemenangan kerbau tidak diragukan lagi kebenarannya.

Disamping itu juga dapat disimpulkan bahwa pemakaian nama Minangkabau

dipergunakan untuk nama sebuah nagari dekat kota Batusangkar, untuk suku

bangsa Minangkabau dan wilayah kebudayaan Minangkabau, nama

Minangkabau yang berasal dari cerita adu kerbau inilah yang diyakini

kebenarannya. Sedangkan nama-nama yang dikemukakan oleh para ahli

sejarah lainnya, diterima juga sebagai pelengkap perbendaharaan kita dalam

menggali sejarah Minangkabau selanjutnya.

4.1.2 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Barat

Secara geografis propinsi Sumatera Barat terletak di bagian barat

pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat juga dilalui jalur khatulistiwa

melalui daerah Bonjol. Secara administratif Sumatera Barat sebelah utara

berbatas dengan propinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan propinsi

55

Jambi dan Bengkulu, sebelah timur dengan propinsi Riau, dan sebelah barat

dengan Samudera Indonesia.

Sumatera Barat dilihat dari segi lingkungan alam terbagi atas tiga

daerah, yakni:

1. “Darek”, dataran tinggi dan pegunungan sekitar Merapi dan

Singgalang, dikenal sebagai Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah

Datar, dan 50 Kota) termasuk ke dalam daerah ini Pasaman,

Solok, dan Sawahlunto Sijunjung.

2. Daerah pesisir sepanjang 358 km di pantai Barat, daerah

perdagangan dan perikanan. Daerah yang termasuk wilayah

pesisir ini adalah Padang, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan

3. Gugusan Kepulauan Mentawai yang mempunyai corak

kebudayaan tersendiri. Pada tahun 1999 secara administratif,

Kepulauan Mentawai sudah berdiri sendiri sebagai daerah tingkat

II yang otonom (http://id.wikipedia.org/wiki/mentawai2-11-2009)

Bentuk permukaan tanah (morfologi) Sumatera Barat sebagian besar

terjadi dari bukit barisan yang membujur dari barat laut ke tenggara. Daerah

pegunungan terdiri dari rimba tropis yang terdiri dari gunung Merapi,

Singgalang, Tandikat, Sago. Penduduk Sumatera Barat terpusat di daerah

dataran tinggi ini dan di sinilah daerah asal Minangkabau yang disebut Luhak

nan Tigo.

Minangkabau merupakan suku terbesar di Sumatera Barat.

Masyarakat Sumatera Barat menyebut diri mereka dengan sebutan urang

56

minang. Wilayah yang di diami mereka sebut dengan Alam Minangkabau.

Alam Minangkabau berarti daerah Minangkabau. Batas batas wilayah

Minangkabau menurut tambo adalah sebagai berikut:

Dari riak nan ba dabua, tarakak aia hitam, sikilang aia bangih, sampai ka Rokan Pandalian. Dari Durian ditakuak Rajo sampai ka rantau kurang aso duopuluah (Cobra, Yunizar. 1989: 7)

Maksud ungkapan di atas menjelaskan bahwa daerah Minangkabau di

sebelah utara berbatas dengan Sikilang Air Bangis, sebelah selatan dengan

Taratak Aia Hitam, dan Muko-Muko, kemudian di sebelah barat dengan

Samudera Hindia (dalam ungkapan riak nan ba dabua), serta sebelah timur

berbatas dengan Durian di Takuak Rajo. Batas-batas wilayah Minangkabau

yang dikemukakan tersebut merupakan nama-nama daerah yang sampai saat

ini daerah tersebut masih ada.

Batas-batas wilayah Minangkabau jika di bandingkan dengan peta

Sumatera Barat sekarang tidak jauh berbeda, malahan Sumatera Barat lebih

kecil dari batas-batas yang dikemukakan oleh tambo, karena ada beberapa

wilayah seperti daerah Rokan Pandalian merupakan wilayah propinsi Riau.

Daerah pusat Minangkabau seperti yang telah diungkapkan sebelumnya

bernama Luhak Nan Tigo yang terdiri atas Luhak Tanah datar, Luhak Agam,

dan Luhak Lima Puluh Koto.

57

Gambar 4.1

Wilayah awal Minangkabau

(Sumber: Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat )

Keterangan Gambar:

Mn = Lokasi keberadaan “minang”, sumber aie nan janieh (mata air hexagonal). Empat nagari binary yang bertetangga dengan kerajaan/nagari Pagarruyuan. 1: Nagari Tanjuang-Sungayan. 2 : Nagari Talago-Sungai patai. 3 : Nagari Andaleh-Baruahbukik. 4 : Nagari Sawahliek-Singkayan, nagari inilah kemudian yang berganti nama menjadi Minangkabau. 5:Nagari Pagarruyuang. 6: Nagari Suruaso. 7 : Nagari Kototangah. 8 : Nagari Tanjuangbarulak

Sejak tahun 1958, Sumatera Barat resmi sebagai provinsi.

Sebelumnya, sejak proklamasi Sumatera Barat berstatus sebagai salah satu

keresidenan di provinsi Sumatera. Gubernur pertama provinsi Sumatera Barat

58

adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Baso. Nenek moyang orang

Minangkabau, sama dengan nenek moyang orang Indonesia lainnya, berasal

dari daratan Asia. Mereka mengarungi Laut Cina Selatan, menyebrangi Selat

Malaka, dan kemudian sampai dan menetap di wilayah Sumatera Barat.

Alam Minangkabau pernah menjadi daerah penyebaran agama Budha,

yaitu, pada masa pemerintahan Raja Adityawarman. Pemerintahan

Adityawarman ketika itu terletak di Pagaruyung. Sepeninggal Adityawarman,

Pagaruyung banyak menjalin hubungan dengan dunia luar, terutama dengan

Aceh. Implikasi dari terjalinnya hubungan dengan Aceh, terjadi penyerapan

budaya dan penyebaran agama Islam. Islam kemudian mewarnai budaya

Minangkabau secara kental. Tokoh yang dipercaya sebagai penyebar agama

Islam pertama di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin.

Sejak tahun 1595, armada dagang Belanda sudah mulai terlihat di

pantai barat Minangkabau. Hegemoni politik Belanda di Alam Minangkabau

dimulai tahun 1666 ketika dilakukan pembangunan loji dagang mereka di

Pulau Cingkuk dan diiringi pembangunan benteng di Padang. Seiring dengan

semakin kukuhnya kekuasaan Belanda, pengaruh Aceh dan bangsa Eropa

selain Belanda semakin berkurang.

Kekuasaan Belanda di Minangkabau sempat terputus pada bulan

November 1795, digantikan oleh pemerintah Inggris. Inggris berkuasa selama

23 tahun. Sebagai realisasi dari konvensi London tahun 1814, Inggris harus

menyerahkan Minangkabau kembali ke tangan Belanda. Setelah itu, Belanda

59

berkuasa untuk kedua kalinya sampai balatentara Jepang milai menduduki

wilayah tersebut tahun 1942.

Pada masa penjajahan Inggris adalah era dimulainya gerakan Paderi.

Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan praktek ajaran Islam dari berbagai

penyimpangan. Paderi akhirnya memiliki pengaruh yang besar di

Minangkabau. Belanda yang berniat menguasai Minangkabau secara utuh

merasa gerah dengan pengaruh Paderi ini. Akhirnya pada tahun 1821,

Belanda mulai melakukan konfrontasi dengan kelompok agama tersebut.

Pertentangan Belanda dengan kaum Paderi akhirnya meluas ke

seluruh rakyat Sumatera Barat. Pada masa berikutnya muncul seorang

pemimpin bernama Tuanku Imam Bonjol. Dengan dibantu oleh seluruh

masyarakat, Tuanku Imam Bonjol berupaya untuk mempertahankan wilayah

Bonjol sebagai benteng terakhir Paderi. Namun akhirnya pada tahun 1837,

Belanda dapat mengalahkan perlawanan rakyat tersebut dan berhasil

menduduki nagari Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ditawan dan diasingkan ke

Lotak (Manado).

Kekuasaan Belanda di Minangkabau betul-betul mantap pada awal

abad 20. Sebagai kompensasi dari berakhirnya praktek tanam paksa kopi,

Belanda memungut pajak dari rakyat. Pajak yang begitu tinggi ditambah

dengan kekangan yang diterapkan pemerintah kolonial, menimbulkan

perlawanan rakyat Sumatera Barat, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh

rakyat Kamang dan Manggopoh. Semua perlawanan tersebut dapat

dipadamkan oleh Belanda.

60

Dapat ditumpasnya berbagai perlawanan lokal tidak berarti

terhentinya perjuangan menentang kolonialisme. Gerakan kebangsaan

kemudian muncul menggantikan perlawanan local. Dimulai oleh masuknya

Serikat Islam, kemudian bermunculan organisasi-organisasi seperti Jong

Sumatranen Bond, Partai Nasional Indonesia, dan Muhammadiyah. Pada

tanggal 17 Maret 1942, Jepang mulai menduduki Bukittinggi dan Padang.

Akhirnya Jepang menguasai wilayah Sumatera Barat sebagai bagian dari

penguasaannya atas wilayah Indonesia. Jepang berkuasa di Sumatera Barat

sampai kekalahan yang dideritanya dalam Perang Pasifik yang kemudian

direspons oleh para pejuang kemerdekaan di Jakarta dengan

memproklamasikan kemerdekaan (http://pelaminanminang.com/sejarah-

minangkabau/sejarah-sumatera-barat-dari-masa-ke-masa.html#toppage3-2-

2010).

Proklamasi Kemerdekaan RI diterima oleh para pejuang Sumatera

Barat secara tidak langsung. Mereka menerima berita tersebut secara samar-

samar dari opsir Jepang di Padang., kemudian melalui berita radio yang

diterima kantor berita Jepang, Domei, yang berhasil dimonitor oleh aktivis

pergerakan di Padang. Setelah yakin akan isi berita tersebut, para pemuda

langsung menyeberluaskan berita kemerdekaan tersebut ke seluruh nagari.

Para pemuka Sumatera Barat kemudian membentuk Komite Nasional

Indonesia Daerah (KNID) yang diketuai oleh Mohammad Syafei.

Pembentukan KNID ini disusul dengan pembentukan organisasi lain, yaitu,

Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah nama menjadi

61

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional

Indonesia (TNI).

Pada tanggal 13 Oktober 1945, sekutu mendarat di Teluk Bayur.

Seperti di daerah-daerah lain, NICA ternyata membonceng kedatangan

Sekutu dengan maksud yang jelas, yaitu, ingin berkuasa lagi di Indonesia,

ternasuk di Sumatera Barat. Perlawanan pun pecah diseluruh wilayah

Sumatera Barat. Pada tahun 1948, provinsi Sumatera pecah menjadi tiga

provinsi, yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Dalam struktur baru tersebut, Sumatera Barat, bersama Riau dan Jambi,

menjadi bagian dari Sumatera Tengah. Bukittinggi ditetapkan sebagai

ibukota provinsi Sumatera Tengah dan Mr. M. Nasrun ditetapkan sebagai

gubernurnya (http://www.sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_4_Sejarah-

Sumatera-Barat.html4-Feruari-2009).

Pada waktu Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer

Belanda II tahun 1948, Sumatera Barat ditetapkan sebagai pusat

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai oleh

Syafruddin Prawiranegara. PDRI berakhir pada bulan Juli 1949, ditandai

dengan kembalinya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

ke Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949. Setelah keadaan kembali normal, ibukota

negara RI kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 15 Februari 1958, di Padang

lahir gerakan separatis bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

(PRRI). Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah pusat

melancarkan operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Achmad Yani.

62

Sebelum akhir tahun, seluruh wilayah Sumatera Barat telah terbebas dari

pengaruh gerakan pemberontakan tersebut. Setelah keadaan membaik,

pemerintah menetapkan Sumatera Barat sebagai provinsi. Pembentukan

provinsi tersebut berlandaskan UU No. 61 tahun 1958

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Sumatera_Barat/14-9-2009)

4.1.3 Wafatnya Sultan Sri Maharajo Dirajo

Sultan Sri Maharajo Dirajo merupakan anak ketiga dari Iskandar The

Great menurut Tambo Alam Minangkabau. Sultan Sri Maharajo Dirajo

melakukan pelayaran ke daerah Nusantara dan kapalnya mengalami

kerusakan di daerah Sumatera. Akhirnya Maharajo Dirajo mendirikan

pemukiman di daerah lereng Gunung Merapi yang diberi nama Pariangan

Padangpanjang. Sampai sekarang orang Minangkabau beranggapan bahwa

negeri tertua di Minangkabau adalah Pariangan Padangpanjang di lereng

sebelah timur Gunung Merapi. Di negeri inilah disusun adat Minangkabau

yang sampai sekarang masih berlaku dan diwarisi oleh masyarakat

Minangkabau (Rais, Kamardi. 2000: 128).

Sultan Maharajo Dirajo dalam pelayarannya ke Pulau Ameh atau

Sumatera membawa serta tiga orang istrinya. Istri pertamanya bernama Puti

Cinto Dunie, istri kedua bernama Puti Indo Jalito dan istri ketiga bernama

Puti Sedayu. Hasil pernikahan Sultan Maharajo Dirajo dengan Puti Cinto

Dunie memperoleh seorang anak bernama Dt. Bandaro Kayo. Sementara dari

Puti Indo Jalito melahirkan Sutan Paduko Basa, dan hasil pernikahan dari

63

istri ketiga Puti Sedayu melahirkan Dt. Maha Rajo Basa (Salim, Ampera.

2005: 8)

Bagan 4.1

Silsilah Sultan Sri Maharajo Dirajo

Sumber: Ampera Salim, 2005. Minangkabau: Dalam Catatan Sejarah Yang

Tercecer. Padang, Citra Budaya.

4.2 Asal Usul Kelompok Masyarakat Koto Piliang dan Bodi Caniago

Suku adalah suatu organisasi massa di dalam masyarakat Minangkabau

yang disusun dan dibentuk setelah berlakunya Adat Nan Ampek, secara bertahan

dalam waktu yang panjang, selangkah demi selangkah. Dengan menggali dan

mambangkik batang tarandam (membangkitkan batang terendam) di dalam Tambo

ditemukan suatu bentuk atau sktruktur suku yang menyeruapi satu pukon dengan

cabang, dahan dan ranting.

H. J. Dt. Malako Nan Putiah mengutip dari Tambo Minangkabau

mengatakan bahwa struktur yang telah dijelaskan di atas untuk pertama kalinya

dibuat oleh nenek moyang orang Minangkabau Datuk Perpatih Nan Sabatang dan

Datuk Ketumanggungan, kemudian dimusyawarahkan dengan para sesepuh dan

64

tokoh-tokoh masyarakat yang berbentuk pyramid dengan dasar yang paling bawah

adalah rakyat banyak, simpul pertama adalah satu keluarga dinamakan Paruik, dari

beberapa paruik ditemukan simpul kedua diatasnya dinamakan jurai, selanjutnya

ditemukan simpulkan ketiga di atasnya diberinama indu, dan dari beberapa indu

itulah ditemukan simpul tertinggi nama seorang nenek perempuan sebagai cikal

bakal dari ikatan warga yang banyak disebut suku itu (Alma,Buchari. 2004: 298).

Pada masa Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang,

jumlah penduduk yang sudah begitu besar pada masa itu dan tersebar di wilayah

yang luas, dipilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok dari terendah ditelusuri ke

atas menurut garis keturunan ibu, menggunakan pola seperti di atas, sehingga

lahirlah suku-suku pertama dengan empat nama baru yaitu Bodi, Caniago, Koto,

Piliang (Alma, Buchari. 2004: 297). Di samping itu ada warga masyarakat yang

tidak masuk ke dalam empat suku itu, mereka mengelompokkan sendiri dan tetap

memakai nama yang sudah popular sejak jauh sebelumnya, yaitu Malayu, yang

berarti orang gunung (http://palantaminang.wordpress.com/Malayu/13–12–2009).

H. J. Dt. Malako Nan Putiah juga menyatakan bahwa :

Banyak ahli sejarah yang menyatakan bahwa suku Melayu adalah suku tertua di Minangkabau. Dari penelitian lapangan memang suku Malayu itu hamper diseluruh alam Minangkabau, terutama di dusun-dusun tua (Alma, Buchari. 2004: 299).

Sebaliknya, dalam daerah-daerah yang termasuk pemukiman batu atau di

daerah rantau jarang ditemukan Suku Malayu, malah di sini muncul nama-nama

baru. Khusus untuk suku Malayu ini ada pepatah yang mengatakan pisang sikalek-

kalek hutan, pisang batu nan bagatah, Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang

65

inyo antah, samo dipakai kaduonyo (pisang sikelat-kelat hutan, pisang batu yang

bergetah, Bodi Caniago dia bukan, Koto Piliang dia entah, sama dipakai

keduanya).

Suku di pemukiman baru perpindahan dari beberapa negeri ke tempat

pemukiman baru di luar wilayah negari masing-masing, ditempat yang baru itu

dapat dibuat suku dengan memilih beberapa alternatif :

1. Setiap anggota bergabung dengan suku yang sejenis yang terlebih dulu tiba

di tempat itu.

2. Beberapa ninik atau kaum dari suku yang sama berasal dari nagari yang

sama bergabung membentuk suku baru. Nama sukunya pakai nan seperti,

Caniago nan Tigo Niniak atau Caniago nan Tigo.

3. Apabila tidak ada tempat bergabung dengan suku yang sama lalu mereka

berkelompok membentuk suku baru. Mereka memakai nama suku asli dari

negerinya tanpa atribut, seperti asal Kutianyir ditempat baru tetap

Kutianyir.

4. Membentuk suku sendiri di nagari baru tanpa bergabung dengan suku yang

ada ditempat lain. Biasanya memakai atribut korong seperti Koto nan Duo

Korong.

5. Orang-orang dari bermacam-macam suku bergabung mendirikan suku yang

baru. Nama suku diambil dari nama negeri asal seperti Suku Gudam (negeri

Lima Kaum), Pinawan (Solok Selatan), suku Padang Laweh, suku Salo dan

sebagainya(http://palantaminang.wordpress.com/suku-minangkabau/11-11-

2009)

66

Selain dari itu , cara-cara lain yaitu mengambil nama-nama dari :

1. Tumbuh-tumbuhan, seperti Jambak, Kutianyir, Sipisang, Dalimo,

Mandaliko, Pinawang

2. Benda seperti Sinapa, Guci, Tanjung, Salayan

3. Nagari seperti Padang Datar, Lubuk Batang, Padang Laweh, Salo.

4. Orang seperti Dani, Domo, Magek

Suku yang demikian lebih banyak daripada suku-suku yang semula.

Apabila dijumlahkan nama-nama suku itu seluruhnya sudah mendekati seratus

buah di seluruh Alam Minangkabau. Suku sebagai satuan genealogis biasanya

menempati suatu daerah pemukiman yang sama. Oleh karenanya suku, disamping

sebagai kesatuan genealogis, dapat pula berarti satu kesatuan teriotorial dan politis.

Tujuan utama membentuk suku-suku itu adalah untuk memudahkan

mengatur pengaturan kehidupan masyarakat, antara lain dalam masalah

perkawinan, pengasaan harta pusaka dan sebagainya.

67

Bagan 4.2

Silsilah Suku di Minangkabau

Sumber : Buku Sejarah Kebudayaan Minangkabau

Pada zaman Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan

sekitar abad ke 12, pada saat itu beliau melakukan pembaharuan serta

menyempurnakan sistem kehidupan bermasyarakat yang sekarang dikenal sebagai

Adat Minangkabau (Hakimy, Idrus. 2004: 29).

68

4.3 Sistem Pemerintahan Koto Piliang

4.3.1 Asal kata Koto Piliang

Koto Piliang merupakan satu sistem hukum adat yang diyakini

masyarakat merupakan hasil pemikiran dari Datuk Ketumanggungan

berlandaskan pandangan bahwa segala sesuatu itu bapucuak bulek, manitiak

dari langik, batanggo turun (Terjemah Indonesia: berpucuk bulat, menitik

dari langit, bertangga turun) (Ensiklopedi Minangkabau, 2005: 233).

Berdasarkan asal-usul kata, Koto Piliang berasal dari bahasa Sangsekerta

yaitu Kerta Philhyang. Kerta beradaptasi dalam bahasa Indonesia menjadi

koto yang artinya kemakmuran. Phil artinya mencintai atau menyukai.

Hyang artinya dewa atau raja. Kerta Philhyang menjadi Koto Piliang yang

artinya kemakmuran datang dicintai atau disukai oleh raja (Arifin, Bustanul.

1994 : 30).

Keselarasan Koto Piliang terlihat lebih bersifat otokratis, konservatif

dan condong pada agama. Secara sosiologis diketahui adanya stratifikasi

social yang relative signifikan dalam tradisi Koto Piliang ini, ada kelompok

yang tinggi dan rendah dalam masyarakatnya. Kekuasaan penghulu

umumnya lebih besar dalam memutuskan perkara-perkara yang di bawa ke

Dewan Penghulu (Asnan, Gusti. 2003: 149-150).

Datuk Ketumanggungan adalah putra mahkota dari perkawinan

Sultan Sri Maharajo Dirajo dengan Puti Indo Jalito. Sebagai seorang raja,

kata-kata yang diucapkannya sama dengan undang-undang. Rakyat harus

tunduk dan patuh kepada raja. Kebenaran dan keadilan di tangan raja, sistem

69

kerajaan ini bersifat otokratis. Begitu juga dengan keselarasan Koto Piliang

yang didirikan Datuk Ketumanggungan ini sistem pemerintahannya sama

dengan sikap seseorang raja yaitu titiak dari ateh (terjemahan Indonesia:

titik dari atas), yang berlaku adalah titah raja.

4.3.2 Ciri- ciri Koto Piliang

4.3.2.1 Sistem Pemerintahan Nagari

Nagari, selain sebagai kesatuan genealogis, juga merupakan

suatu kesatuan masyarakat hukum teritorial. Sebagai kesatuan

territorial, nagari memiliki unit pelaksana administrasi yang disebut

Kampuang. Kampuang (Kampung), biasanya adalah satu kelompok

pemukiman yang dihuni oleh keluarga-keluarga dari berbagai suku.

Namun adakalanya juga hanya terdiri dari satu suku. Yang terakhir ini

biasanya disebut dengan koto. Setiap kampuang dalam nagari dipimpin

oleh seorang Tuo Kampuang, yang adakalanya juga sekaligus sebagai

penghulu pada sukunya . Unsur-unsur inilah yang duduk bersama

dalam pemerintahan nagari dan secara bersama pula membicarakan

serta memutuskan berbagai persoalan-persoalan anak nagari, terutama

yang menyangkut ketertiban, keamanan dan kesejahteraan mereka.

Lembaga penghulu ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari.

Ciri-ciri yang khas dari Koto Piliang yakni yang pertama,

kedaulatan berada di tangan raja, artinya sifat pemerintahannya

otokratis. Menjunjung tinggi titah raja. Kedua, sistem pemerintahannya

70

dinamai batanggo turun, (bertangga turun) artinya titah raja diturunkan

kepada Penghulu Pucuk. Dari Penghulu Pucuk di turunkan kepada

Penghulu Andiko, baru sampai kepada rakyat.

Ketiga, pangkal kekuasaannya adalah titiak dari langik (tetes

dari atas). Keempat, penghulunya bertingkat-tingkat yaitu yang paling

atas adalah Datuk Ketumanggungan (penghulu utama). Dibawah raja

yaitu dalam nagari Penghulu Pucuk, kepala dari semua penghulu suku

dalam nagari. Di bawah Penghulu Pucuk, adalah Penghulu Suku,

kemudian di bawah Penghulu Suku ada Penghulu Andiko yaitu

penghulu yang langsung berhubungan dengan anak kemenakan atau

rakyat.

Dalam mengambil kebijaksanaan rakyat tidak diikutsertakan.

Dalam mengambil kebijaksanaan atau keputusan menggunakan jalur

bajanjang naik, batanggo turun. Bajanjang naik artinya naik dari anak

tangga paling bawah yaitu dari kemenakan kepada mamak, dari mamak

kepada Penghulu Andiko, dari Penghulu Andiko kepada Penghulu Suku

dan dari Penghulu Suku diteruskan kepada Penghulu Pucuk. Penghulu

Pucuk mengambil keputusan lalu diturunkan kepada alur sebelumnya

(Arifin, Bustanul. 1994: 33). Kelima, azaz Koto Piliang ini menyatakan

bahwa kemakmuran rakyat atau masyarakat berorientasi kepada

kesukuan atau keinginan raja.

Pengambilan keputusan dalam keselarasan Koto Piliang dipakai

jalur yang di sebut dengan bajanjang naiak, batanggo turun (berjenjang

71

naik, bertangga turun). Bajanjang naiak artinya naik dari jenjang yang

paling bawah, yaitu dari kemenakan kepada mamak. Mamak adalah

saudara laki-laki dari kaum ibu. Dari mamak kepada Penghulu Andiko,

kemudian kepada Penghulu Suku dam diteruskan kepada Penghulu

Pucuak.

Bagan 4.3

Jalur pengambilan keputusan pada Koto Piliang

Sumber: Bustanu Arifin, 1994. Budaya Alam Minangkabau.

Jakarta, CV. Art Print

Penghulu Pucuak mengambil keputusan lalu diturunkan

ketangga yang di bawahnya yaitu Penghulu Suku, kemudian kepada

Penghulu Andiko, barulah sampai kepada kemenakan yang

bersangkutan. Apabila persoalan itu rumit, Penghulu Pucuak tidak

mampu mengambil keputusan, maka Penghulu Pucuak membawa

72

masalah ke Sidang Para Penghulu Suku dalam nagari. Dalam forum

inilah masalah dipecahkan secara musyawarah. Hasil keputusan dengan

musyawarah itu kemudian diturunkan secara batanggo turun, dari

Penghulu Suku kepada Penghulu Andiko baru disampaikan kepada

kemenakan yang bersangkutan(Arifin, Bustanul. 1994: 33).

Koto Piliang memprakterkkan salah cotok bakuduang paruah,

salah lulua babalah paruik (salah patok berkudung paruh, salah telan

berbelah perut). Artinya, orang yang bersalah diumpamakan seekor

burung yang apabila mematok sesuatu yang bukan haknya, maka

paruhnya di potong, dan apabila telah memakan sesuatu sampai ke

perutnya, maka perutnya akan di bedah untuk mengambil kembali apa

yang telah ditelannya (Alma, Buchari. 2004: 99).

4.3.2.2 Pimpinan Adat Koto Piliang

Secara tradisional pemimpin dalam masyarakat Minangkabau

adalah penghulu. Penghulu biasanya berhak dan memiliki privilege

menjadi pemimpin sebuah nagari. Eksistensi penghulu dalam

menjalankan tugasnya bukanlah pemimpin tunggal melainkan duduk

bersama dengan perangkat lainnya. Pranata institusi ini selanjutnya

lebih di kenal dengan Tungku Tigo Sajarangan – Tigo Tali Sapilin yang

terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Pada

perkembangannya termasuk unsure bundo kanduang sebagai parik paga

dalam nagari sehingga dikenal dengan sebutan Nan Ampek Jinih (Alma,

73

Buchari. 2004: 122). Masing-masing dari mereka sudah mempunyai

kewenangan dan deskripsi kerja yang jelas.

Penghulu sesuai dengan asal katanya pegang hulu artinya orang

yang memegang tampuk pimpinan (Cobra, Yunizar. 1989: 30). Seorang

pemimpin adalah tempat untuk berbagi dan menyelesaikan segala

permasalahan warga yang akan memberikan nasehat dan tempat

menerima keluh kesah serta diharapkan dapat mengayomi masyarakat

yang dipimpinnya. Di samping itu penghulu di Minangkabau diberikan

gelar ‘datuk’.

Untuk menjalankan sistem pemerintahan nagari, tradisi sosial

politik nagari yang berlaku adalah berdasarkan, Lareh Koto Piliang,

buah tradisi dari Datuk Ketumanggungan, bersifat aristokrasi, artinya

pemerintahan berpusat kepada beberapa aristocrat (Alma, Buchari.

2004: 98).. Penghulunya bertingkat-tingkat yaitu yang paling atas

adalah Datuk Ketumanggungan (penghulu utama). Dibawah raja yaitu

dalam nagari Penghulu Pucuk, kepala dari semua penghulu suku dalam

nagari. Di bawah Penghulu Pucuk, adalah Penghulu Suku, kemudian di

bawah Penghulu Suku ada Penghulu Andiko yaitu penghulu yang

langsung berhubungan dengan anak kemenakan atau rakyat.

Seorang yang akan menjadi pemimpin terlebih dahulu harus

mengenal dirinya. Selanjutnya sebelum menjalankan amanat, maka

terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengenal kemenakan(warga)

yang akan dipimpinnya. Dalam pengertian yang lebih luas adalah tau di

74

nan ampek (tahu dengan yang empat). Maksudnya tahu sama diri

sendiri, tahu dengan orang lain, tahu tentang alam dan tahu dengan

Tuhan (Hakimy, Idrus. 2004: 71). Dalam Keselarasan Koto Piliang,

para penghulu bergabung dalam suatu dewan Penghulu, dimana prinsip

strukurnya adalah bajanjang naiak batanggo turun yang telah di

jelaskan di atas. Ketua dewan penghulu berhak mengambil keputusan

terakhir sesuai dengan adat aristokrasi (Kemal, Iskandar. 2008: 100).

Pada sistem Koto Piliang, pengganti penghulu yang meninggal

dunia adalah kemenakan kandung dari penghulu tersebut, dalam hal ini

kemenakan kandung laki-laki sangat penting adanya. Kemenakan inilah

yang dididik dan dikaderkan untuk menggantikan mamaknya yang

sedang menjadi penghulu, jika tidak ada kemenakan kandung yang

mengganti biasanya gelar itu dilipat dan penghulu Pucuk itu tugasnya

berpindah kepada penghulu-penghulu pucuk lainnya dengan

kesepakatan.

4.3.2.3 Rumah Gadang Koto Piliang

Pada nagari Bungo Satangkai dibangun sebuah balairung

(tempat musyawarah, serupa sebidang tanah di bawah pohon beringin,

tempat penguasa adat duduk melaksanakan hukum.

75

Gambar 4.2

Rumah Gadang Keselarasan Koto Piliang

Sumber: http://palantaminang.wordpress.com/rumah-gadang-adat-minangkabau/

Rumah gadang aliran Koto Piliang disebut Sitinjau Lauik.

Kedua ujung rumah diberi beranjung, yakni sebuah ruangan kecil yang

lantainya lebih tinggi. Karena beranjung itu, ia disebut juga rumah

baanjuang (rumah berpanggung).

Unit terkecil dari struktur sosial di Minangkabau adalah satuan

genealogis (keluarga) yang disebut “samande” (seibu) yang kemudian

dalam perkembangannya menjadi suku (matriclan). Kesatuan

genealogis samande menempati satu rumah gadang (rumah besar), yang

biasanya juga tinggal beberapa satuan genealogis samande atau saudara

perempuan lainnya. Kesatuan yang lebih besar ini disebut dengan

“saparuik”, artinya berasal dari satu ibu. Setiap paruik dipimpin oleh

seorang mamak (saudara laki-laki ibu yang tertua) yang disebut dengan

“Mamak Kapalo Warih” (Kapalo Paruik) (Kemal, Iskandar. 2008: 90).

76

4.3.2.4 Wilayah Koto Piliang

Keselarasan Koto Piliang di bawah pemerintahan Datuak

Ketumnggungan berkedudukan di Bungo Satangkai Sungai Tarab.

Daerah kekuasaan Koto Piliang disebut dengang Langgam Nan

Tujuah(Rais, Kamardi. 2000: 130). Langgam Nan Tujuah terdiri atas:

1. Sungai Tarab Salapan Batu, pamuncak Koto Piliang

2. Simawang dengan Bukit Kanduang, perdamaian Koto Piliang

3. Sungai Jambu denga Lubuak Ataa, pasak kungkuang Koto Piliang

4. Batipuah Nagari Gadang, harimau campo Koto Piliang

5. Singkarak dengan Saniangbaka, camin taruih Koto Piliang

6. Tanjuangbalikan dengan Sulik Aie, cumati Koto Piliang

7. Silungkang dengan Padang Sibusuak, gajah tongga Koto Piliang

4.4 Sistem pemerintahan Bodi Caniago

4.4.1 Asal Kata Bodi Caniago

Bodi Caniago adalah sistem hukum adat yang dipercaya masyarakat

merupakan hasil pemikiran Datuk Perpatih Nan Sabatang. Keselarasan Bodi

Caniago terlihat sangat menghormati sistem demokrasi yang mengedepankan

musyawarah seperti yang terungkap dalam “tuah dek sakato, mulonyo

rundiang dimufakati, di lahia lah nyato, di batin buliah diliek” (Tuah karena

sekata, mulanya berunding di mufakati, di lahir sudah nyata, di batin boleh

dilihat) (Ensiklopedi Minangkabau, 2005: 92).

77

Bodi Caniago berasal dari kata dua suku kata. Bodi berasal dari kata

Buddhi yang berarti nama sejenis pohon yang memberi ilham kepada

Shidarta Gautama (pendiri agama Budha). Pohon budi identik dengan

musyawarah, karena musyawarah atau mufakat itu menghasilkan pikiran

yang baik dan luhur. Caniago berasal dari kata Catniargo, terdiri dari kata

Catni dan Arga. Catni berarti baik, elok atau bagus. Arga puncak gunung

diidentikkan dengan nilai yang tinggi, catni beradaptasi dengan cani dan arga

beradaptasi ago. Jadi caniago berarti pikiran-pikiran atau budi yang menjadi

kebaikan (Arifin,Bustanul. 1994: 24).

Datuk Parpatih Nan Sabatang adalah putera Puti Indo Jalito dengan

Indra Jati, tetapi karena kedudukan beliau sebagai Penasehat Raja, maka

beliau lebih terkenal dengan Cati Bilang Pandai yang artinya orang arif

bijaksana, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Begitu

pula dengan puteranya Datuk Perpatih Nan Sabatang banyak meniru pola

pikirnya dalam mencetuskan sistem pemerintahan yang di sebut Keselarasan

Bodi Caniago.

4.4.2 Ciri- Ciri Bodi Caniago

4.4.2.1 Sistem Pemerintahan Nagari

Sama halnya seperti Keselarasan Koto Piliang, Keselarasan

Bodi Caniago juga terdapat Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat

Nagari merupakan lembaga perwakilan anak nagari dalam sistem

pemerintahan nagari. Segala keputusan-keputusan yang menyangkut

78

berbagai segi kehidupan masyarakat diputuskan dalam kerapatan ini.

Semenjak agama Islam menjadi bagian integral dari adat Minangkabau,

maka unsur agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam urusan

lembaga ini. Oleh karena itu pula, pemuka agama menjadi bahagian

dari pemerintahan nagari

(http://irhashshamad.blogspot.com/2009/05/masyarakat-minangkabau-

dikenal-dengan.html 11-8-2009)

Ciri-ciri dari Keselarasan Bodi Caniago adalah pertama, sifat

pemerintahan demokratis artinya menjunjung tinggi hasil keputusan

musyawarah. Kedua, sistem pemerintahan bernama, bajanjang naiak

(berjenjang naik) artinya hasil musyawarah dari setiap kaum itu

dimusyawarahkan lagi di tingkat yang lebih tinggi (tinggat atas),

sehingga menghasilkan keputusan yang baik yang akan mengatur

masyarakat.

Ketiga, pangkal kekuasaan dari bawah atau dari masyarakat, ini

disebut mambusek dari bumi (membersit dari bumi). Keempat,

penghulu tidak bertingkat seperti penghulu-penghulu di Keselarasan

Koto Piliang. Fungsi masing-masing tergantung kepada hasil

musyawarah duduak samo randah, tagak samo tinggi (duduk sama

rendah, berdiri sama tinggi). Artinya, sama kedudukan dan derajatnya.

Para penghulu ini bersama-sama memimpin nagari. Kebesaran dan

ketinggian penghulu pada tradisi Bodi Caniago hanya akan terjadi atas

79

dasar pekerjaan yang aktif dan positif serta penilaian yang diberikan

oleh para pendukung dan pemilihnya (Asnan, Gusti. 2003: 47).

Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kaum

suku ataupun nagari dalam Keselarasan Bodi Caniago menurut

Bustanul Arifin (1994: 26) dilakukan dengan musyawarah lebih dahulu

dalam kamum, atau dalam suku atau antara ninik mamak nagari

tersebut. Seperti dalam ungkapan duduak sorang basampik-sampik,

duduak basamo balapang-lapang (duduk seorang diri bersempit-

sempit, duduk bersama berlapang-lapang). Maksudnya, memecahkan

suatu masalah sendiri tetap akan merasa kesulitan, tetapi apabila

dipecahkan secara bersama-sama pasti akan mendapat jalan keluar dari

masalah itu.

Pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama menurut

tingkat-tingkat tertentu jelas akan memberikan hasil yang baik. Banyak

pendapat yang dikemukakan kapalo samo hitam pandapek balain-lain

(Kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda). Maksudnya bersamaan

pendapat itu dikaji satu persatu, ditimbang buruk baiknya dengan akal

budi (Arifin,Bustanul. 1994: 27).

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mendapatkan hasil

musyawarah yang baik itu seperti ungkapan manuruik cupak dengan

gantang, manuruik barih jo balabeh (menurut cupak dengan gantang,

menurut baris dengan belebas). Artinya, cupak dan gantang itu ukuran

80

menurut undang-undang atau hukum sedangkan baris dan belebas itu

adalah alur dan patut (Cobra, Yunizar. 1989: 23).

Walaupun sudah melalui proses yang melibatkan perasaan dan

pikiran yang sehat, hal yang harus dipertimbangkan adalah hukum yang

berlaku yang sesuai denga alur dan patut, harus dinilai keputusan yang

akan diambil dengan malatakkan sesuatu di tampeknyo, lah dikapuak-

kapuak lakek parmato (meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti

pas-nya letak permata). Maksudnya, meletakkan sesuatu sudah pada

tempatnya, ibarat permata letaknya dalam ikatan cincin, barulah

keputusan itu dikatakan keputusan yang benar dan hakiki. Keputusan

bersama yang diambil melalui ketentuan-ketentuan tersebut setelah

melalui pertimbangang dan sesuai dengan kata-kata pusako “bulek aie

dek pambuluah, bulek kato dek mufakaek” (bulat air karena pembuluh,

bulat kata karena mufakat) (Arifin, Bustanul. 1994: 28).

Melalui tingkat-tingkat tersebut, yaitu keputusan di ambil

dengan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pendapat yang

sumbang, barulah keputusan itu dikeluarkan. Keputusan yang

demikianlah yang diterapkan dalam Keselarasan Bodi Caniago.

Keselarasan Bodi Caniago menjunjung tinggi hasil mufakat sebagai

keputusan bersama yang mengandung nilai yang luhur.

Bodi Caniago mempraktekan salah cotok balantingkan, salah

luka maludah (salah mematok di lentingkan, salah luka di muntahkan).

Maksudnya, apa yang terlanjur di masukkan ke dalam mulut di

81

keluarkan kembali, atau telah sampai ke dalam perut di muntahkan

kembali (Alma, Buchari. 2004: 99).

4.4.2.2 Pimpinan Adat Bodi Caniago

Penghulu secara dalam memimpin nagari berada dalam

kelembagaan kolektif yang biasa di kenal dengan Kerapatan Adat

Nagari. Mereka secara kolektif kelembagaan memimpin nagari Alam

MInangkabau bersama alim ulama dan cerdik pandai (Kemal, Iskandar.

2008: 98). Lareh Bodi Caniago, buah tradisi dari Datuk Perpatih Nan

Sabatang, para anggota dewan penghulu sama kedudukannya (Alma,

Buchari. 2004: 98). Seorang pemimpin adat berwenang penuh

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam nagari warga

sukunya tanpa ada campur tangan dari penghulu lainnya. Norma-norma

adat hanya mengikat warga dalam suatu nagai yang dikenal dengan

adat salingka nagari (adat selingkar negeri). Maksudnya, yang

memegang tampuk kepemimpinan dan mengambil keputusan di

Minangkabau bukanlah wali nagari, kepala desa, camat, bupati ataupun

gubernur, melainkan penghulu.

Penghulu tidak bertingkat seperti penghulu-penghulu di

Keselarasan Koto Piliang. Fungsi masing-masing tergantung kepada

hasil musyawarah duduak samo randah, tagak samo tinggi (duduk

sama rendah, berdiri sama tinggi). Artinya, sama kedudukan dan

derajatnya. Para penghulu ini bersama-sama memimpin nagari.

82

Kebesaran dan ketinggian penghulu pada tradisi Bodi Caniago hanya

akan terjadi atas dasar pekerjaan yang aktif dan positif serta penilaian

yang diberikan oleh para pendukung dan pemilihnya (Asnan,Gusti

2003: 47).

Pada keselarasan Bodi Caniago, para penghulu juga bergabung

dalam dewan penghulu, mereka memakai prinsip duduk sama rendah,

tegak sama tinggi. Falsafah lain yang digunakan adalah ayam berinduk,

karakok bajunjuang (Alma,Buchari. 2004: 102) Maksudnya, ayam

memiliki induk yang mendidik dan memelihara anaknya, tanaman sirih

diberi suatu galah agar dapat melilit ke atas, suatu lambing dari hidup

bergotong royong.

Pada adat Bodi Caniago, yang akan mengganti penghulu yang

telah meninggal dunia dengan sistem gadang balega. Legaran itu

ditentukan menurut buah paruik, maka mereka bergilir menurut buah

paruik, apabila dalam gilirannya tidak ada yang pantas menjadi

penghulu, maka giliran selanjutnya yang mendapat gelar pusaka. Sistem

Bodi Caniago ini sekarang berkembang lagi kea rah pemilihan umum

untuk menjadi penghulu. Begitu pula ini telah berkembang sampai

ketingkat nagari dalam memilih pemimpin nagari (Cobra, Yunizar.

1989: 93).

Dari kedua sistem tersebut memiliki sama pengertiannya adalah

bahwa penghulu adalah kepala adat. Penghulu dapat dikatakan sebagai

pemimpin masyarakat Minangkabau. Penghulu memimpin dan

83

mewakili orang-orang sesukunya. Seorang penghulu memiliki

persyaratan substansial yakni, lubuak aka, lautan budi, tahu diadat jo

pusako, tahu manimbang samo barek, tahu mangagak jo mangagih

(lubuk akal, lautan budi, tahu adat dan pusaka, tahu menimbang sama

berat, tahu menafsir dan memberi). Penghulu adalah pelindung dan

pemimpin rakyat dalam arti sebenarnya.

4.4.2.3 Rumah Gadang Bodi Caniago

Sistem pemerintahan Bodi Caniago yang terletak di nagari-

nagari di Dusun Tuo, maka penerapan Bodi Caniago tersebut di

laksanakan di Balairung Sari yang dikenal dengan nama Balai Nan

Panjang. Balai Nan Panjang lazimnya juga disebut rumah gadang.

Bangunannya tidak beranjung atau berserambi sebagai mana rumah dari

Keselarasan Koto Piliang, seperti halnya yang terdapat di Luhak Agam

dan Luhak Lima Puluh Koto.

Gambar 4.3

Rumah gadang Keselarasan Bodi Caniago

Sumber: http://palantaminang.wordpress.com/rumah-gadang-adat-minangkabau/

84

Satu rumah gadang biasanya diisi oleh tiga generasi, yaitu nenek

(generasi pertama) , ibu dan saudara-saudara perempuan ibu (sebagai

generasi kedua), dan anak-anak (sebagai generasi ketiga, yang dalam

kesatuan ini berstatus sebagai kemenakan). Berkembangnya anggota

saparuik dapat saja memecah menjadi saparuik-saparuik lainnya dan

mendirikan satu rumah gadang pula untuk ditempati. Satuan saparuik

yang telah berkembang inilah yang membentuk suku (kaum) sebagai

unit utama dari struktur sosial dalam nagari-nagari di

Minangkabau(Kemal,Iskandar. 2008: 135).

4.4.2.4 Wilayah Bodi Caniago

Keselarasan Bodi Caniago di bawah pemerintahan Datuk

Perpatih Nan Sabatang berkedudukan di Dusun Tuo. Bodi Caniago

mempunyai daerah-daerah yang disebut Lubuak Nan Tigo dan

Tanjuang Nan Ampek. Adapun daerah-daerah yang disebutkan di atas

antara lain sebagai berikut:

1. Luhak Nan Tigo

• Lubuak Sikarah di daerah Solok

• Lubuak Simawang di daerah Sawahlunto/Sijunjung

• Lubuak Sipunai di daerah Sawahlunto/Sijunjung

2. Tanjuang Nan Ampek

• Tanjuang Alam

• Tanjuang Sungayang

85

• Tanjuang Barulak

• Tanjuang Bingkung

4.5 Perkembangan dari penerapan sistem pemerintahan adat Koto Piliang

dan Bodi Caniago di Minangkabau

Keselarasan berasal dari kata lareh atau laras. Laras bermakna pedoman

atau bimbingan yang mengantarkan tembakan menuju sasaran. Sejak dahulu, di

Minangkabau di kenal laras dikenal dengan Keselarasan Bodi Caniago yang

dicetuskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan Keselarasan Koto Piliang yang

dicetuskan oleh Datuk Ketumanggungan. Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah

penganut ajaran Budha Hinayana yang taat, sedangkan Datuk Ketumanggungan

adalah murid tangguh dari Budha Mahayana (Salim, Ampera. 2005: 18).

Datuk Perpatih Nan Sabatang mengatakan pemerintahan Minangkabau,

dari bersama, oleh bersama, dan untuk bersama. Tungku Tigo Sajarangan, baik di

nagari, Lukah, atau Lareh bukanlah penguasa, tetapi merupakan kerapatan adat

yang bertugas memberikan petunjuk, pedoman, nasehat dan pertimbangan kepada

para penghulu berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan terhadap anak

kemenakan dalam mencapai kesejahteraan, ketertiban dan keadilan.

Penghulu tetap sebagai penguasa anak kemenakan, namun penguasa yang

berjalan di dalam batas yang sepantasnya. Penghulu yang keluar dari garus itu akan

menerima hukuman bernetuk tidak di bawa semilir-semudik, masuk tidak genap,

keluar tidak ganjil. Bagi penghulu dan juga bagi anggota masayrakat

Minangkabau, hukuman tersebut amatlah ditakuti. Bahkan lebih ditakuti dari

86

hukuman buang atau hukuman gantung sekalipun. Mengambil keputusan pada

setiap sidang Dewan Nagari, Dewan Luhak dan Dewan Lareh, selalu berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga dewan tersebut memiliki pimpinan

tertinggi ata ketua. Semua anggota dewan tegak sama tinggi dan duduk sama

rendah. Tetapi anggota tertua selalu mendapat kehormatan tertinggi dalam dewan.

Bodi Caniago bisa di katakan sebuah demokrasi murni karena segala seuatu

hal, baik dalam kaum, suku, dan nagari dibicarakan dengan bermusyawarah.

Seorang pemimpin baik itu mamak, penghulu tidak mau mengambil keputusan

langsung tanpa dimusyawarahkan, kecuali bagi hal-hal yang menjadi tradisi

(Salim, Ampera 2005:19). Penghulu di Bodi Caniago tidak mengenal tingkat

diantaa penghulunya, melainkan hubungan yang dibina adalah hubungan

horizontal. Perbedaan pendapat itu boleh, tetapi harus dipertimbangkan da diuji

apakah pendapat itu bai, memenuhi alur dan patut, menegakkan keadilan dan

kebenaran, bisa mencapai kata mufakat.

Sementara itu, Datuk Ketumanggungan yang mencetuskan Koto Piliang

mempunyai sistem yang nyaris sama dengan apa yang dijalankan oleh saudaranya,

namun tidak sama dalam makna na pelaksanaanya. Koto Piliang memiliki ketua, di

mana kekuasaan tertinggi atau keputusan ada di tangannya. Pimpinan tertinggi

setiap tingkatan kekuasaan, mulai dari nagari, luhak, dan lareh haruslah seorang

penghulu yang dipilih oleh anggota dewan. Datuk Ketumanggungan berpendapat,

setiap kebebasan dan kesama-rataan yang menjadi hak manusia harus dibarengi

oleh pembatasan atau pengendalian yang diciptakan melalui kekuataan atau

kekuasaan yang berwibawa (Salim, Ampera. 2005: 23).

87

Pada Keselarasan Koto Piliang sistem pemerintahannya otokrasi. Penghulu

bertingkat-tingkat dan hubungan pimpinan dengan mamak dan kemenakan

berbentuk vertical. Sistem pemerintahan menurut keselarasan Koto Piliang disebut

demokrasi tidak langsung, sebab penghulunya bertingkat-tingkat, sesuai dengan

jabatan-jabatannya, seperti penghulu Pucuk adalah penghulu tertinggi, penghulu

Suku, penghulu Andiko penghubung antara mamak dan kemenakan.

Setiap sistem tentu ada baik dan buruknya, karena tidak ada sistem yang

paling sempurna saat itu. Begitu juga dengan sistem pemerintahan Bodi Caniago

dan Koto Piliang. Dampak dari perbedaan dari Bodi Caniago dan Koto Piliang

berbentuk pertikaian antara keduanya yang menginginkan dan memyakinkan

bahwa sistem salah satu dari mereka lah yang paling benar. Dampak kedua dari

perbedaan-perbedaan yang muncul dari Bodi Caniago dan Koto Piliang adalah

terbentuksnya suatu nagari yang bernama Pariangan Padang Panjang dan Kubung

Tigo Baleh Solok (Arifin,Bustanul. 1994: 37).

Pertikaian dari perbedaan yang muncul antara Keselarasan Bodi Caniago

dan Koto Piliang berlangsung cukup lama. Hal ini disebabkan karena masing-

masing ingin mempertahankan adat dari masing-masing keselarasan. Untuk

menyatukan Keselarasan Bodi Caniago dan Keselarasan Koto Piliang ini diadakan

lah pertemuan-pertemuan untuk memusyawarahkan hal-hal untuk menyatukan dua

Keselarasan tersebut. Pertemuan di adakan di Balai Jinggo Pariangan dan di

Padang Taduah Rimbo Pulut-Pulut yang sekarang merupakan bagian dari Batu

Sangkar, Kabupaten Tanah Datar (Salim, Ampera. 2005: 31).

88

Perbedaan pendapat banyak mewarnai musyawarah besar tersebut,

sehingga Keselarasan Bodi Caniago dan Keselarasan Koto Piliang menyadari

bahwa kata mufakat untuk kesatuan asas tidak mungkin tercapai. Kedua

keselarasan saling menghormati perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua

asas tersebut. Bukti dari perdamaian kedua keselarasan ini adalah Batu Batikam.

Batu batikam terdapat di Limo Kaum, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Tambo Minangkabau dan cerita yang dipercaya oleh masyarakat

Minangkabau, Datuk Ketumanggungan menikam sebuah batu dengan keris sakti

miliknya, sedangakan Datuk Perpatih Nan Sabatang memegan batu tersebut

(Cobra,Yunizar. 1989: 54).

Gambar 4.4

Batu Batikam

Sumber: Dokumerntasi Pribadi

89

Perkembangan kedua dari perbedaan sistem pemerintahan Keselarasan

Bodi Caniago dan Keselarasan Koto Piliang ini adalah terbentuknya nagari

Pariangan Padang Panjang dan Kubung 13 Solok. Kedua nagari ini dibentuk

karena masyarakat dari nagari ini memutuskan untuk memakai kedua sistem

pemerintahan tersebut dengan nama Lareh Nan Panjang (Arifin,Bustanul. 1994:

37).

Penggabungan dari Keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang yang

diterapkan oleh Pariangan Padang Panjang dan Kubung 13 Solok dapat dilihat dari

pertama, sistem langsung dipakai untuk kepentingan rakyat banyak, misalnya

seperti musyawarah untuk kepentingan nagari, berarti mengikut sertakan rakyat

untuk ikut bertanggung jawab terhadap nagarinya(Hakimy, Idrus. 2004, 127).

Begitu juga dalam suku, dan ditengah-tengah keluarga hendaknya para kemenakan

diikut sertakan dalam musyawarah.

Kedua, sistem tidak langsung diterapkan pada hal-hal tertentu, seperti ha-

hal yang mengangkut undang-undang, kepentingan rakyat banyak dan

hukum(Hakimy, Idrus. 2004, 127). Dalam hal ini tidak perlu melibatkan rakyat

banyak, cukup dibicarakan oleh pemimpin (diantara pimpinan sendiri) sebab

pimpinan yang arif dan bijaksana pasti mengarahkan keputusannya kepada

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada awalnya sistem kekerabatan yang dijalankan oleh masyarakat

Minangkabau adalah patrilinial, mengingat Sultan Sri Maharajo Dirajo

menurunkan tahtanya kepada anak beliau yang laki-laki. Perbedaan-perbedaan

muncul sejak munculnya dua keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang. Datuk

90

Perpatih Nan Sabatang yang bukan keturunan dari bangsawan tidak setuju dengan

sistem kekerabatan matrilineal. Sebaliknya, Datuk Ketumanggungan yang

merupakan keturunan bangsawan mengutamakan sistem kekerabatan patrilineal.

Walaupun terdapat banyak perbedaan dari kedua keselarasan tersebut, namun

untuk sistem kekerabatan keduanya sepakat untuk menerapkan sistem kekerabatan

matrilineal. Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan memiliki

ibu yang sama yaitu Puti Indo Jalito (Alma, Buchari. 2004: 216).

Perbedaan-perbedaan yang muncul dari Keselarasan Bodi Caniago dan

Keselarasan Koto Piliang membuat masyarakat di Minangkabau saling menghargai

dan menghormati dari perbedaan-perbedaan diantara mereka. Merega

bergandengan tangan dalam membina dan mengembangkan persamaan-persamaan

yang terdapat dari masing-masing keselarasan. Dengan begitu, keseimbangan dan

keselarasan alam dan isinya terjamin dan terpelihara. Agustar Idrus dalam buku

Cindurmato dari Minangkabau mengatakan bahwa kedua tokoh Keselarasan ini

yang telah memberikan dwiwarna terhadap pakaian Minangkabau sehingga bundo

kanduang semakin anggun dan menarik.