S E M I L O K A Menuju Kawasan Hutan yang

Berkepastian Hukum dan Berkeadilan

Komisi Pemberantasan KorupsiBalai Kartini, 13 Desember 2012

Pemberantasan Korupsi

dalam perspektif Penjagaan Hak-hak Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat

bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara,

tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Latar Belakangkorupsi, merugikan

perekonomian negara

Latar Belakang

Buruknya tata kelola dan korupsi menjadi lingkaran setan bagi sektor kehutanan. Keduanya terus menggerogoti hak rakyat

untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan.

Kemhut

FWI

0 1 2 3

1

2.62

Tingkat deforestasi

masih sangat tinggi (juta

hektar/tahun)

0

10

20

30

40 35

1.2 2.5

15.9

Kerugian Negara

Kerugian Kasus Azmun

PNBP Kehutanan

Potensi Kerugian PNBP Pinjam Pakai

Kerugian negara sektor kehutanan

menggerogoti keuangan negara (trilyun

rupiah)

Ketidakpastian hukum atas kawasan hutan

menyebabkan tumpang tindih izin terjadi masif

Sengketa agraria

Tumpang tindih ke-

bun Kalteng

Tambang yang tidak

clean & clear

Jum-lah

1918 395 5763

korupsi di sektor kehutanan

Korupsi

Tata kelola yang buruk

Penegakan

hukum lemah

Sumber: Statistik Kehutanan 2012, PKHI 2000-2009 (2010), KemenESDM (2010),

Silvagama (2011), KPK (2010), KemenESDM (2012), SAINS (2010)

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

Tugas KPKPasal 6

KoordinasiPasal 7

SupervisiPasal 8

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan

Pasal 11

PencegahanPasal 13

MonitorPasal 14

1.Kejaksaan2.Kepolisian3.BPK4.Inspektorat Jenderal5.Lain-lain

1.Kejaksaan2.Kepolisian3.BPK4.Inspektorat Jenderal5.Lain-lain

6.Lembaga yang memberikan pelayanan publik

1.Semua kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum lainnya oleh UU

2.Kewenangan tertentu yang tidak diberikan kepada penegak hukum lain

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

mekanisme anti korupsi KPK (UU No. 30/2002)

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:

Melakukan pengkajian thd sistempengelolaan administrasi

di semua lembaga negara& pemerintah

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

Kepada :Presiden, DPR, & BPK

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

tugas monitor (Pasal 14)

KORUPSI

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

Adanya “dispute policy” antara

penentuan ruang provinsi dengan menteri sektoral (Kemenhut, 2012)

Ketidak pastian hukum

kawasan hutan

Tumpang tindih pengelolaan SDA

Proses pengukuhan

otoriter

Konflik SDA dan

agraria

Konflik dalam konsep

penguasaan

negara

arti penting kajian

Sengketa tanah 24,4 juta ha dengan kawasan hutan (BPS & Kemenhut 2009)

PNBP Pinjam Pakai tidak

terpungut 15,9 trilyun (KPK,

2010)

Peran masyarakat dalam pengelolaan

SDA terbatas (Myrna, 2012)

Hingga saat ini kawasan hutan

hanya ditentukan melalui penunjukan

dan itu termasuk perbuatan otoriter

(Putusan MK 45/2011)

Selama puluhan tahun berbagai

persoalan dalam kebijakan SDA mengganggu kepentingan negara untuk

menyejahterakan rakyatnya.

Selama itu pula praktik korupsi

bersembunyi di dalamnya

memanfaatkan permasalahan

tersebut.

Hilangnya 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah terlantar (tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan – data Dit.Kuh 2010)

Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 11,8% dari 120 juta ha – data Dit.Kuh 2010)

Penegakan

hukum lemah

Tidak harmonisnya

regulasi

Celah hukum dalam

perencanaan

Persoalan

desentralisasi

KORUPSI

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

Perencanaa

n

Bina produksi

Perlindungan

Regulasi; 9Kelem-bagaan;

3

Tata laksana;

4

Manajemen; 1

Kajian KPK dalam sistem perencanaan hutan

menemukan 17 permasalahan

PNBPKonserva

si

Tidak harmonisnya

regulasi

Ketidak pastian hukum

kawasan hutan

Celah hukum dalam

perencanaan

Tumpang tindih pengelolaan SDA

Proses pengukuhan

otoriter

Konflik SDA dan

agraria

Kajian KPK dalam sistem perencanaan kehutanan sebenarnya membuka pintu bagi berbagai masalah dalam tata kelola dan kuasa SDA yang telah menjadi

masalah selama puluhan tahun.

Persoalan

desentralisasi

Konflik dalam konsep

penguasaan

negara

kajian sistem perencanaan

Kajian Sistem dan Corruption Impact Assesment

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian KPK

Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

35%

65%

Status TutupStatus Terbuka

Keterangan Ditjen Planologi

Temuan 17

Status Closed s.d TW III 2012

11

Total Temuan Status Open

6

Bukan persoalan

lingkup Kemenhut

semata

Ego sektoral

menghambat

komitmen bersama

kajian sistem perencanaan

Persoalan ketidak pastian

kawasan hutan

komitmen bersama

Rencana aksi yang

efektif

rencana aksi yang efektif

Besar dan luasnya implikasi permasalahan dalam

sistem perencanaan SDA, memerlukan tidak hanya kesepahaman bersama

tetapi juga komitmen dan rencana aksi yang jelas dan

efektif.

Pemetaan Masalah dan Komitmen Bersama

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Pemetaan

masalah

Diskusi serial

Naskah tematik

Seminar dan

Lokakarya

Nota kesepah

aman

Membangun komitmen kementerian lintas sektor. Kemhut, BIG, BPN, KemPU, Kementan, Kemen ESDM,

Kemenkumham, Kemdagri, Kemenkeu, Bappenas, Kementerian LH, Komnas

HAM, UKP4, KPK.

Besar dan luasnya implikasi permasalahan dalam sistem perencanaan SDA, memerlukan tidak hanya kesepahaman

bersama tetapi juga komitmen dan rencana aksi yang jelas dan efektif.

Memetakan persoalan dalam bahasa yang sama. Dipetakan melalui tiga persoalan: 1) harmonisasi regulasi dan kebijakan dalam penataan ruang

dan kawasan SDA, 2) percepatan pengukuhan, 3) resolusi konflik.

Agustus 2012 Januari 2013

membangun komitmen bersama

13 Desember 2012

• Memastikan pranata hukum yang ada

mendukung pembangunan SDA yang memberikan kepastian hukum

Harmonisasi Kebijakan dan

Regulasi Dalam Pengelolaan

SDA

• Mendorong terbentuknya fondasi bagi pengurusan sumber daya hutan yang sesuai prinsip negara hukum dan menyejahterakan rakyat

Percepatan Pengukuhan

Kawasan Hutan

• Membangun legitimasi dan pengelolaan SDA yang berbasis rakyat

Resolusi Konflik

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

memetakan rencana aksi bersama

UU 4/2009

Wilayah Pertambangan

UU 18/2004

UU 41/1999

UU 26/2007

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

UU 26/2007 dan UU 41/1999 seolah saling menegasikan. UU 41/1999 misalnya memberikan ruang bagi penggunaan kawasan hutan, sementara UU 26/2007 mengatur ketat bahwa tidak boleh ada pemanfaatan yang berbeda dengan peruntukannya.

Blok Pemanfaatan

Kawasan Budidaya Kawasan Lindung

Bd. Hutan

IUP Kebun

Bd. Kebun

IUP Kebun

Bd. Tambang

IUP Tambang IUP Tambang

Kawasan Hutan

Produksi

Kws Hutan Lindung/Kons

IUPHHK

IUP Tambang

Pinjam pakai

Melanggar UU

26/2007

Pelepasan

Melanggar UU

26/2007

Tema 1: persoalan regulasi dalam penataan ruangPermasalahan: aturan rekonsiliasi

peruntukan

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 1: persoalan regulasi dalam penataan ruangRencana aksi : mendorong harmonisasi dan

rekonsiliasiPihak Terkait Upaya yang Telah Dilakukan Rencana Aksi

Kementerian Kehutanan

Membangun peta penunjukan kawasan hutan dan tata guna hutan kesepakatan (TGHK).

Meningkatkan kinerja penataan batas.

Melakukan penetapan kawasan hutan secara parsial.

Membentuk KPH model. Menetapkan pemantapan

kawasan hutan sebagai prioritas rencana kerja Kementerian Kehutanan.

Menyusun aturan tentang pengukuhan kawasan hutan yang menghasilkan kawasan hutan berdasarkan status hutannya yaitu hutan adat, hutan negara dan hutan hak.

Menyusun perencanaan kehutanan yang menjelaskan blok pemanfaatan untuk hutan negara, hutan adat, dan hutan hak, hutan desa, maupun berdasarkan KPH.

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dan pengelolaan hutan.

Mempercepat perumusan rencana makro pemantapan kawasan hutan. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum

menyusun kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kementerian Lingkungan

Hidup 

Mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran UU No 32/2009 terutama yang terkait pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam.

Bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum menyusun kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kementerian ESDM

Menyusun Wilayah Usaha Pertambangan.

Melakukan evaluasi terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan dan potensi tumpang-tindihnya dengan perizinan lain.

Menyelesaikan evaluasi terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan dan potensi tumpang-tindihnya dengan perizinan lain.

Bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyusun kriteria dalam penentuan wilayah terkait pertambangan, termasuk WUP, WIUP, dan WPR.

Mempercepat penyusunan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah usaha pertambangan rakyat.

 

Kementerian Pertanian

 

Menyusun aturan penjelasan bagi Pasal 7 UU 18/2004 yang berbasis spasial dengan memastikan bahwa perencanaan perkebunan kabupaten/kota mengacu kepada perencanaan perkebunan provinsi yang diselaraskan dengan perencanaan perkebunan nasional; Bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyusun kriteria dalam penentuan areal peruntukan budidaya perkebunan.

Melakukan evaluasi terhadap potensi tumpang-tindih perkebunan dengan perizinan lain.

Kementerian Pekerjaan

Umum

Menyusun regulasi terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang yang menjamin terakomodasinya semua kepentingan sektor dalam bentuk alokasi peruntukan ruang sebagaimana termuat dalam rencana tata ruang

Penunjukan

Penataan batas Penetapan

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 2: persoalan pengukuhan kawasan hutan

Permasalahan: pengukuhan tidak mampu menjadi penyelesaian hak atas tanah dan hutan

Penunjukan kawasan hutan sebagai dasar penentuan

kawasan hutan merupakan perbuatan otoriter (Putusan MK 45/2011), Inventarisasi sebelum penunjukan tidak

berjalan dengan semestinya (PP 44/2004)

Mekanisme penyelesaian hak tidak diatur tegas, opsi penyelesaian

terbatas, pasal 68 UU 41/1999 tidak

dijalankan (Permenhut P.50/2011)

Penetapan tidak dapat

memisahkan status hutan: a. hutan hak, b.

hutan negara, c. hutan adat (UU

41/1999)

Legitimasi

kawasan hutan lemah

Kawasan hutan

menjadi ruang konflik

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 2: persoalan pengukuhan kawasan hutan

Rencana aksi: mendorong agar pengukuhan kawasan menjadi jalan penyelesaian hak atas tanah dan hutan

Pihak TerkaitUpaya yang Telah

DilakukanRencana Aksi ke Depan

Kementerian Kehutanan

Membentuk tim tenurial yang bertugas untuk membangun model penyelesaian konflik desa.

Melakukan revisi terhadap PP 44/2004, Permenhut P.50/2011 dan Permenhut P.47/2010 sehingga a. menguatkan kewenangan PTB misalnya sebagai lembaga penyelesaian hak di dalam penataan batas kawasan hutan, b. mengatur mekanisme yang lebih tegas tentang penyelesaian hak dalam penataan batas, c. mengatur ruang keberatan dalam penataan batas, d. mengatur mekanisme dan anggaran kompensasi, e. menguatkan partisipasi individu maupun masyarakat secara umum dalam penataan batas kawasan hutan, e. mengatur mekanisme untuk mengakomodir peta-peta partisipatif.

Pemerintah Kabupaten/Kota

 

Menyusun aturan daerah untuk mensosialisasikan setiap rencana penataan batas dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan batas di wilayahnya.

Mempublikasi setiap hasil penatabatasan, baik itu Berita Acara Tata Batas (BATB), maupun peta penataan Batas.

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 3: persoalan konflik

Permasalahan: pengelolaan SDA berbasi masy. terbatas

Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Hutan Produksi

Hutan Produksi non-izin

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

HTR Mandiri

HTR Kemitraan

Hutan Kemasyara

katan (HKm)

Hutan Desa

Hutan Produksi-

izin

Kemitraan

Konsesi Perum

Perhutani

PHBM Perhutani

Hutan Lindung

Hutan Kemasyara

katan (HKm)

Hutan Desa

Hutan Konservasi

Kolaborasi Zonasi

Sumber: Myrna Safitri (2012)

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 3: persoalan konflik

Permasalahan: pengelolaan SDA berbasi masy. terbatas

Sumber: Renstra Kemenhut 2010-2014; Road Map Forest Tenure, 2011

SkemaTarget(ha)

Capaian 2010

Areal Kerja (ha)

Izin

Luas (ha) Jumlah

Hutan Kemasyarakatan 2.000.000 78.901, 36 19.711,39 11

Hutan Desa 500.000 13.351 10.310 5

Hutan Tanaman Rakyat 3.000.000 631.638 90.414,89 54

Persoalan dalam regulasi yang rumit, pembagian lahan yang tidak berimbang dengan usaha besar, lokasi yang konflik, dan pendampingan yang tidak optimal membuat capaian opsi-opsi tersebut masih

kurang optimal.

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema 3: persoalan konflik

Rencana aksi: mengembangkan alokasi pemanfaatan yang membangun peran masy.

Pihak TerkaitUpaya yang Telah

DilakukanRencana Aksi ke Depan

Kementerian Sektoral (Kehutanan, Pertanian, Pertambangan)

  Memperluas wilayah kelola masyarakat – termasuk dengan pencadangannya, tidak hanya untuk kehutanan, termasuk juga sektor perkebunan dan pertambangan. Sehingga moda ekonomi agraria tidak hanya berbasis pada pengusaha besar, tapi dapat dibangun melalui bentung pengelolaan berbasis masyarakat.

Memberikan program-program pendampingan dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Melakukan revisi terhadap regulasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bentuk pengelolaan sumberdaya alam.

Kementerian Sektoral (Kehutanan, Pertanian, Pertambangan) dan Kementerian Pekerjaan Umum

Memasukkan wilayah kelola masyarakat terhadap sumberdaya alam sebagai bagian ruang kelola yang harus diurus oleh pemerintah. Seperti halnya wilaya h pertambangan rakyat.

Terima KasihKomisi Pemberantasan Korupsi

Website: www.kpk.go.idAlamat dan nomor-nomor kontak:

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan PO Box 575, Jakarta 10120 Laporan: pengaduan @ kpk.go.id Telepon: 6221-25578437 SMS:0811959575 atau 08558575575