RUU Kerukunan Diskusi Kritis

8/17/2019 RUU Kerukunan Diskusi Kritis

1/60

RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA(Naskah Sekretariat DPR RI)

Dr. Rudi Subiyantoro, M.Pd

PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMAKEMENTERIAN AGAMA RI


2/60

PENDAHULUAN

• RUU KUB adalah naskah yang disiapkan olehSekretariat DPR RI.

• Salah satu program legislasi nasional (Proleknas)adalah mewujudkan UU Kerukunan UmatBeragama.

• DPR RI menggunakan hak inisiatifnya untukmenyusun RUU tersebut.

•

Dalam berbagai diskusi banyak pihak yangmengusulkan adanya UU organik yangmenjabarkan pasal – pasal 28 J dan 29 ayat 1 dan2 UUD 1945.


3/60

lanjutan

• Penulis dalam seminar dan diskusi yang diselenggarakan diWatimpres dan Yayasan Salihara dan beberapa kesempatanyang lain mengusulkan perlunya Undang-Undang tentang“Kebebasan dan Perlindungan Agama” atau UU KehidupanBeragama.

• Pertimbangannya antara lain belum adanya undang-undangorganik terkait agama pada UUD 1945 dan pendapat dalamsidang- sidang Judicial Review UU No.1 /PNPS/ 1965 yangmengamanatkan perlunya “penyempurnaan” undang-undang yang dimohonkan untuk dicabut tersebut.

• Undang-undang Kerukunan Umat Beragama seharusnyadisusun setelah RI memiliki Undang-Undang TentangKehidupan Beragama atau UU Kebebasan dan PerlindunganAgama.


4/60

Hal-hal Substansi RUU

yg Perlu Dicermati

Mencermati substansi RUU,

1. Apakah RUU telah mengatur dan menjelaskansubstansi UUD 1945 pasal 28 A-J dan Pasal 29 ayat 1dan 2, terkait dengan arti negara berdasarkan

ketuhanan yang maha esa?2. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut

agama dan kepercayaannya itu seperti apa?

3. Perlindangan seperti apa yang mesti diberikan oleh

negara dalam pengertian kebebasan beragama?4. Apakah undang-undang ini dapat memberikanpayung hukum terhadap kehidupan beragama dankerukunan umat beragama ?


5/60

SEKILAS RUU KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA

• RUU KUB terdiri atas 11 bab dan 55 pasal danpenjelasan yang terdiri atas penjelasan umumdan penjelasan pasal demi pasal.

•Bab I Ketentuan Umum yang berisi 3 pasalmasing-masing; pasal 1 mengatur pengertian-pengertian yang terkait dengan agama dankerukunan umat beragama; pasal 2 mengatur

asas kerukunan umat beragama dan pasal 3mengatur tentang tujuan kerukunan umatberagama.


6/60

Bab I Ketentuan Umum

• Pasal 1

• Dalam ketentuan Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

•

Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh pendudukIndonesia.

• Umat beragama adalah pemeluk agama.

• Kerukunan Umat Beragama adalah kondisi hubungan antar umatberagama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi,damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik internmaupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.


7/60

PENODAAN AGAMA

• Penodaan Agama adalah setiap perbuatanmenceritakan, menganjurkan, ataumengusahakan dukungan umum, untuk

melakukan penafsiran tentang sesuatu agamayang dianut di Indonesia atau melakukankegiatan-kegiatan keagamaan yangmenyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari

agama itu, penafsiran dan kegiatan manamenyimpang dari pokok-pokok ajaran agamaitu.


8/60

• Pendidikan Agama adalah proses pendidikan yangditujukan untuk mendidik peserta didik menjadianggota masyarakat yang memahami danmengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

•Penyiaran Agama adalah segala bentuk kegiatan yangmenurut sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskanajaran sesuatu agama, baik melalui media cetak,elektronik, maupun komunikasi lisan.

• Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciritertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadatbagi para pemeluk masing-masing agama secarapermanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

PENGERTIAN


9/60

PENGERTIAN

• Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan

untuk beribadat bagi para pemeluk masing-

masing agama.

• Forum Kerukunan Umat Beragama yangselanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang

dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh

Pemerintah dalam rangka membangun,memelihara, dan memberdayakan umat

beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.


10/60

PENGERTIAN

• Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yangdiselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaranagama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadat atau kebaktiankhusus.

• Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

• Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.


11/60

BAB II Hak Dan Kewajiban

• Bab II mengatur hak dan kewajiban yang dibagi menjadi bagiankesatu tentang hak dan bagian kedua tentang kewajiban.

• Pasal 4 setiap orang berhak memeluk agama dan beribadatmenurut agamanya.

• Pasal 5 Setiap umat beragama berhak:

• mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan;

• memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai denganagama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasan spiritualnya; dan

•menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitandengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya,kesusilaan, dan kepatutan.


12/60

PENJELASAN

• Pasal 6

• Setiap umat beragama berhak untuk

memperoleh perlindungan dari:

• penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

• pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan

sosial; dan

• tindakan diskriminasi.


13/60

KEWAJIBAN UMAT BERAGAMA

• Bagian Kedua ( Kewajiban)

Pasal 7

• Setiap umat beragama wajib:

• memelihara kerukunan umat beragama;

• meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan

• mencegah terjadinya tindak kekerasan,

diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan

lainnya terhadap umat beragama lain.


14/60

BAB III PENYELENGGARAAN

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

• Bagian Kesatu

• Umum

• Pasal 8

•

Untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragamadiselenggarakan kegiatan yang mendukung kerukunan umatberagama.

• Penyelenggaraan Kegiatan yang mendukung kerukunan umatberagama. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perayaan dan peringatan hari besar keagamaan;

• penyebarluasan agama;• pemakaman jenazah; dan

• pendirian rumah ibadat


15/60

Bagian Kedua

• Perayaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan

• Pasal 9

• Umat beragama berhak menyelenggarakan perayaan dan

peringatan hari besar keagamaan, sesuai dengan ajaranagamanya.

• Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan padaprinsipnya hanya diakui oleh umat beragama yangbersangkutan.

• Perayaan dan peringatan hari besar keagamaandilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunanumat beragama dan keutuhan bangsa.


16/60

PENGERTIAN

• Pasal 10

• Perayaan hari besar keagamaan dapat dihadirioleh umat beragama lain sepanjang tidak

bertentangan dengan ajaran agamanya.• Umat beragama lain dapat turut menghormati

perayaan hari besar keagamaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan asaskekeluargaan dan kegotongroyongan.


17/60

Bagian Ketiga

Penyebarluasan Agama

• Paragraf 1

• Umum

• Pasal 11

• Penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaranagama.

• Pasal 12

•

Penyebarluasaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ditujukan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaranagama masing-masing sebagai umat beragama yang berdasarkanPancasila.


18/60

lanjutan

• Paragraf 2

• Pendidikan

• Pasal 13

• Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai denganagamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

• Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiperoleh dari:

• orang tua;

• masyarakat; dan

• Pemerintah.

•


19/60

PENDIDIKAN AGAMA

• Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk :

• meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadapTuhan Yang Maha Esa;

• meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaranagama masing-masing;

• menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hiduplahir batin di dunia dan akhirat, dengan amalperbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baiksebagai seorang maupun anggota masyarakat;

• mengembangkan kepribadian umat beragama untukmemahami ajaran agamanya secara optimal;


20/60

WAWASAN MULTICULTURAL

• mengembangkan wawasan multikultural dankemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat;

• menghormati hak dan kebebasan umat beragama laindalam menjalankan kewajiban agamanya;

• rasa hormat terhadap umat beragama lainnya,identitas agamanya, nilai-nilai agamanya danpemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran agamanya sendiri; dan

• mempersiapkan umat beragama untuk menciptakankehidupan keagamaan yang harmonis.


21/60

PENGERTIAN

• Pasal 14

• Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama anaknya dan orang yangtinggal dalam satu rumah.

• Pasal 15

• Masyarakat mendukung proses pendidikan agama.

• Dukungan masyarakat dalam proses pendidikan agama sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan nonformal.

• Pasal 16

• Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

• Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada

jalur pendidikan formal.• Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.


22/60

Paragraf 3 Penyiaran Agama

• Pasal 17

• Penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan beragama,saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

• Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukankepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu

agama.• Dalam melaksanakan penyiaran agama setiap orang wajib

memelihara kerukunan umat beragama.

• Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaanseseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadat menurutagamanya.


23/60

PENYIARAN AGAMA

• Pasal 18

• Penyiaran agama dilakukan dengan cara:

• meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap

Tuhan Yang Maha Esa;• menyampaikan ajaran agama kepada umat beragama;

• mengajak umat beragama pada jalan yang benar sesuaidengan ajaran agamanya;

•meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaranagama masing-masing dan sebagai warga negara yangberdasarkan Pancasila;


24/60

lanjutan

• menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin didunia dan akhirat, dengan amal perbuatannyata dalam kehidupan sehari-hari, baik

sebagai seorang maupun anggota masyarakat.• Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menjaga ketenangan danketertiban di lingkungan tempat pelaksanaan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaranagama diatur dengan Peraturan Menteri.


25/60

Bagian Keempat

Pemakaman Jenazah

• Pasal 19

• Pemakaman jenazah dilaksanakan menurut ajaranagama orang yang meninggal dunia.

• Dalam hal terdapat seseorang yang meninggal dunia

tidak diketahui agamanya, pemakaman jenazahdilaksanakan berdasarkan:

• kesaksian anggota keluarga terdekat; atau

• ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk

setempat.• Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman jenazah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri.


26/60

lanjutan

• Pasal 20

• Pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman sesuai denganagama yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

• Tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelompokkan sesuai dengan agama.

•

Pasal 21 • Tempat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untuk memakamkan

jenazah dilarang untuk dipakai melakukan pemakaman kembali.

• Dalam hal tempat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untukmemakamkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdigunakan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yangmengatur mengenai pemakaman.

• Pasal 22

• Setiap orang yang mengantarkan jenazah ketempat pemakaman harusdilakukan dengan tertib.


27/60

Workshop PKUB 21-23 DES 2011

RUU KERUKUNAN

Atho’ Mudzhar

• As, Eropa, Oki > masuk pada pengaturan

pembatasan dan penghapusan diskriminasi (RI

+ UU.No.40 Tahun 2008).

Sudarsono

• RUU ini masih sangat panjang, yg kita tanggapi

adalah RUU setelah masuk proleknas.

• PBM dan implementasinya kita optimalkan

Bagian Kelima


28/60

Bagian Kelima

Pendirian Rumah Ibadat dan Izin Pemanfaatan

Bangunan sebagai Tempat Ibadat

• Paragraf 1

• Pendirian Rumah Ibadat

• Pasal 23

• Pendirian rumah ibadat dilakukan dengantetap menjaga kerukunan umat beragama,tidak mengganggu ketentraman dan

ketertiban umum, serta mematuhi peraturanperundang-undangan


29/60

lanjutan

• Pasal 24

• Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata danberdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umatberagama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

• Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di

wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakanbatas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

• Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dalam pendirian rumah ibadat jugamempertimbangkan kondisi geografis dan/atau kearifan masyarakat

setempat.


30/60

lanjutan

• Pasal 25

• Setiap pendirian rumah ibadat harus mendapatkan izin darikepala daerah setempat.

• Izin kepala daerah setempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapatKanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dankondisi keadaan setempat.

• Selain mempertimbangkan pendapat Kanwil KementerianAgama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerahsetempat juga harus meminta pendapat dari organisasikeagamaan dan pemuka agama.


31/60

lanjutan

• Pasal 26

• Surat permohonan izin pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah setempat dengandilampiri:

• jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili;

•

surat keterangan status tanah oleh kantor agraria;• peta situasi dari sub dinas Tata Kota;

• rencana gambar tempat ibadat; dan

• daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadat.

• Pasal 27

• Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat, Pemerintah wajibmenyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


32/60

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

• Pasal 28

• Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadatsementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara:

• untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapatkan izin dariBupati/Walikota;

•

untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin daripemerintahan setempat.

• Pemberian izin pemanfaatan bangungan bukan rumah ibadat sebagairumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:

• laik fungsi; dan

•

pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman danketertiban masyarakat.


33/60

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

• Pasal 29

• Negara, pemerintah, dan masyarakat,berkewajiban dan bertanggung jawab terhadappenyelenggaraan kerukunan umat beragama.

• Pasal 30

• Negara dan pemerintah berkewajiban danbertanggung jawab menghormati dan menjaminhak asasi setiap umat beragama tanpamembedakan suku, agama, ras, golongan, jeniskelamin, etnik, budaya dan bahasa.

•


34/60

lanjutan

• Pasal 31

• Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan kerukunan umat beragama.

•

Pasal 32 • Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan

kerukunan umat beragama.

• Pasal 33

• Kepala daerah setempat dan pemuka agama mengawasi

agar penyebaran agama tidak menimbulkan perpecahan,tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman,serta tidak melanggar hukum, kemanan, dan ketertibanumum.


35/60

lanjutan

• Pasal 34

• Pemerintah dan Pemerintah daerah berperanmelakukan:

• pelayanan dan pembinaan;

• pemberdayaan; dan

• koordinasi dan konsultasi.

• Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka menciptakan kerukunan umatberagama.


36/60

BAB V

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

• Pasal 35

• Pembentukan FKUB dilakukan olehmasyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah

daerah.• FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

•

FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.


37/60

lanjutan

• Pasal 36 • FKUB provinsi dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

mempunyai tugas:

• melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh

masyarakat;• menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi

masyarakat;

• menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyakaratdalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan

gubernur; dan• melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengankerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.


38/60

lanjutan

• FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(2) mempunyai tugas:

• melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

• menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyakarat;

• menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam

bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;• melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunanumat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

• memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian

rumah ibadat.


39/60

lanjutan

• Pasal 37 • Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

• Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu)orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17(tujuh belas) orang.

• Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkanperbandingan jumlah umat beragama setempat denganketerwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada diprovinsi dan kabupaten/kota.

• FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua,1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilihsecara musyawarah oleh anggota.


40/60

lanjutan

• Pasal 38 • Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan

Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

• Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas:• membantu kepala daerah dalam merumuskan

kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;dan

•

memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintahdaerah dan hubungan antar sesama instansipemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunanumat beragama.


41/60

lanjutan

• Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunankeanggotaan:

• ketua : wakil gubernur

• wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

• sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;• anggota : pimpinan instansi terkait.

• Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

• ketua : wakil bupati/wakil walikota

• wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;• sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik

kabupaten/kota;

• anggota : pimpinan instansi terkait.


42/60

lanjutan

• Pasal 39

• Dalam melaksanakan tugasnya FKUB dibantu oleh sekretariat.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat untuk tingkat provinsidiatur dengan Peraturan Gubernur dan untuk tingkat

kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

• Pasal 40

• Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKUB berasaldari APBD.


43/60

BAB VI

BANTUAN LUAR NEGERI

• Pasal 41 • Lembaga keagamaan dapat menerima bantuan luar negeri.

• Bantuan luar negeri dapat berbentuk:

• uang;

• tenaga rohaniawan;• tenaga ahli asing; dan/atau

• bantuan lain.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan luar negeri dan

penggunaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII


44/60

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

• Pasal 42

• Masyarakat berhak memperoleh kesempatanuntuk berperan dalam penyelenggaraan

kerukunan umat beragama.• Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh orangperseorangan, tokoh agama, lembaga

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,lembaga pendidikan, badan usaha, dan mediamassa.


45/60

lanjutan

• Pasal 43 • Masyarakat melaporkan adanya konflik intern

agama, antar agama, atau penyimpangan ajaranagama kepada tokoh masyarakat.

• Jika dalam konflik intern agama, antar agama,atau penyimpangan ajaran agama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana,maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.


46/60

BAB VIII

LARANGAN

• Pasal 44 • Untuk menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama,

setiap orang dilarang:

• menggunakan kata-kata yang diucapkan atapun tertulis dan/atautingkah laku yang mengancam umat beragama lain;

• mencetak dan mempublikasikan tulisan dan/atau gambar yangmenghina dan mengancam umat beragama lain;

• melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata dan/atau tingkahlaku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain; atau

• mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik

berupa gambar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidaksesuai dengan kepatutan ajaran agama lain.


47/60

lanjutan

• Pasal 45 • Setiap orang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya, dilarang:

• ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memelukatau menganut agama lain;

• mendiskreditkan agama lain;

• menganggap ajaran agamanya paling benar;• menyebarkan ajaran yang menyimpang;

• menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama; dan

• menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain;

•


48/60

lanjutan

• Pasal 46 • Setiap orang dalam melakukan penyebarluasan agamanya dilarang

dilaksanakan dengan cara:

• menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang,pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan

bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang ataukelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lainberpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut;

• menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang ataukelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain;

dan• melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah

memeluk/menganut agama lain.


49/60

lanjutan

• Pasal 47 • Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untukmelakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut diIndonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaranagama itu.

• Pasal 48

• Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan orang laindengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yangmerusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.

BAB IX


50/60

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

• Pasal 49

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 huruf adipidana dengan pidana penjara paling lama … atau dendapaling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling lama … atau dendapaling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 huruf cdipidana dengan pidana penjara paling lama … atau dendapaling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 huruf ddipidana dengan pidana penjara paling lama … atau dendapaling banyak ….


51/60

lanjutan

• Pasal 50 • Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf b dipidanadengan pidana penjara paling lama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf c dipidanadengan pidana penjara paling lama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf d dipidanadengan pidana penjara paling lama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf e dipidana

dengan pidana penjarapaling lama …

atau denda paling banyak….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 huruf f dipidana

dengan pidana penjara paling lama … atau denda paling banyak ….

•


52/60

lanjutan

• Pasal 51 • Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 48

huruf a dipidana dengan pidana penjara palinglama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 48huruf b dipidana dengan pidana penjara palinglama … atau denda paling banyak ….

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 48

huruf c dipidana dengan pidana penjara palinglama … atau denda paling banyak ….

•


53/60

lanjutan

• Pasal 52

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal

49 dipidana dengan pidana penjara paling

lama … atau denda paling banyak ….

• Pasal 53

• Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal

50 dipidana dengan pidana penjara paling

lama … atau denda paling banyak ….

BAB XI


54/60

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

• Pasal 54 • Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kerukunan umat beragamadinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

• Pasal 55

• Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

• Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.


55/60

diskusi

Haryono:

1. Apakah perlu UU Kerukunan, mengapa tidak

UU ttg kehidupan beragama (kebebasan dan

Pelindungan agama)?

2. Kelemahan law inforcement, oleh karena itu

mari perjuangkan judul (KPA).

3. Usul: ada pembahasan secara sistematik

dalam bentuk pasal dan pembahasan.


56/60

PENDAPAT

• Tri Gunawan

1. Judul RUU Kerukunan Beragama atau

kerukunan antarumat Beragama (kerukunan

intern dan antarumat beragama)?

2. Setuju dengan UU Kebebasan dan

Perlindungan Beragama.


57/60

PENDAPAT

• Rudy Pratikno

1. RUU ini inisiatif DPR dan yang membahas adalahBaleg. Oleh karena itu kita harus koreksi.

2. Minta kepada DPR untuk dapat memberikanmasukan dan sekaligus sebagai pembahas yangaktif dan masuk berita acara persidangan.

3. Substansi dalam RUU diambil sebagian-sebagian

saja dari peraturan-peraturan yg telah ada.Bahkan ada yg tidak perlu diatur dalam undang-undang.


58/60

PENDAPAT

4. Memasukkan cara yang benar dengan

membuat DIM, membuat versi kita sendiri

(FKUB + Majelis2 Agama).

5. Meningkatkan status FKUB dalam bentuk

Kepres.

6. Kita bahas secara periodik dalam rapat-rapat

FKUB.


59/60

PENDAPAT

Pasifik AbetoSilaturahmi Wanhat dengan FKUB diatur dalam

pasal-pasal kerukunan.

Feri Simanjuntak

1. Judul RUU sesuai dengan pendapat Pak Syafii.

2. Pertemuan dengan interfaith juga sepakatdengan judul tsb.

3. PGI tanggal 2 Des 2011 akan membahas isi RUUini.

4. Perlu diketahui latarbelakang perlunya RUU ini?


60/60

PENDAPAT

Taufiq Azhar

1. Anggota FKUB konsultasi dgn Majelis

2. Membuat sandingan pasal dengan pasal atas

nama FKUB (sebagai satu kesatuan)Ahmad Rusdi

1. Ada tim yang menyusun resume diskusi ini

2. Setuju judul yang diusulkan oleh ketua3. Peningkatan status FKUB menjadi lembaga yang

diatur oleh pemerintah.

Documents

RUU Kerukunan Diskusi Kritis