1

Dr. Ir. Arief Satria (Dekan Fakultas EkologiManusia)_IPB

RUMUSAN SEMINAR NASIONALMEMBANGUN PENYULUH MASA DEPAN YANG BERKEADILAN DAN

MENYEJAHTERAKANRabu, 22 Februari 2012

Auditorium Fakultas Peternakan IPBJl. Lingkar Kampus IPB Dramaga, Bogor

Seminar nasional ini dibukaoleh Dr. Arif Satria (DekanFakultas Ekologi Manusia). Keynote speaker dalam seminarnasional ini adalah SekjenKementerian Sosial RI.Sedangkan substansi yangkedepankan adalah “review

dan refleksi beragam modelpenyuluhan dan inovasipenyuluhan untuk masa

depan” oleh Prof. Dr. Sumardjo (Ketua Umum PAPPI), Kepala PusatPenyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan RI dan KepalaPusat Penyuluhan Kehutanan. Selain itu, dibahas pula pengalaman-pengalaman dari para praktisi penyuluhan dan pemberdayaan, baik dariunsur pemerintah, swasta maupun swadaya.

Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi IlmuPenyuluhan Pembangunan SPs IPB ini dihadiri oleh 150 peserta yangmerupakan perwakilan dari representasi pemerintah pusat, perangkatpemerintah daerah (bidang terkait penyuluhan), pimpinan SKPD bidangpenyuluhan, akademisi, praktisi, pelaku bisnis, swasta, pengurus danorganisasi petani, anggota PAPPI (Perhimpunan Ahli PenyuluhanPembangunan Indonesia), peminat ilmu penyuluhan pembangunan danpengembangan masyarakat. Demikian dilaporkan oleh Ir. Zahron Helmy,MP sebagai ketua Panitia Seminar.

2

HIGH LIGHT RUMUSAN

Berdasarkan kepada substansi inti yang dipapar para pemakalah dandiskusi-diskusi yang telah kita lalui dari sesie pre liminari sampai akhir,kami coba bentangkan benang merahnya dalam point-point pentingsebagai berikut:

Penyuluh sebagai upaya perluasan layanan pendidikan, informasi danpeningkatan kualitas pelaku utama dan pelaku usaha senantiasadiperlukan untuk menghadapi tantangan masa kini maupun masadepan yang kian kompetitif, selayaknya mendapat perhatian daripemerintah, perguruan tinggi, swadaya masyarakat dan swasta.Seperti dinamisnya sistem, perkembangan penyuluhan jugamenampilkan perkembangan dari Era 1960-an, 1970-an, 1980-an,1990-an sampai era 2000-an. Kecenderungan, dari satu era denganera lainnya menampilkan model penyuluhan yang berbeda, termasukkelembagaannya. Persoalannya, kedinamisan penyuluhan hanyalebih tampak dipermukaan, belum menyangkut sistem penyuluhansecara keseluruhan.

Kompleksitas persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh parapelaku (pelaku utama, pelaku usaha maupun pelaku kebijakan), sertaperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantanganglobal, privatisasi dan otonomi telah mendorong pemerintah danberbagai pihak terkait untuk terus mengembangkan penyuluhan.Sejalan dengan perkembangan itu, telah pula muncul varian-varianmodel penyuluhan yang berperspektif alternatif, sebut sajapemberdayaan dan ragam program-programnya. Salah satu varianmodel penyuluhan yang relatif baru yang dikembangkan adalah cyberextension yang oleh pemerintah diimplementasikan dalam programFMA-FEATI (Farmer Managed Agricultural Extension-FarmersEmpowerment through Agricultural Technology and Information).

Sebagai sebuah varian model penyuluhan, cyber extension belumdapat disebut model ideal, perlu ditingkatkan aspek pengelolaan,kuantitas dan kualitas informasi, eskalasi, kapasitas sumberdaya

3

pengelola dan layanannya secara terintegrasi. Intinya bagaimana agarmedia tersebut dapat di akses oleh masyarakat luas.

Pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang terencana,terarah dan berkelanjutan merupakan kewajiban negara dalamrangka mewujudkan kehidupan warganya secara layak danbermartabat. UU No. 11 Tahun 2009 merupakan pijakankebijakannya. Penyuluhan sosial yang didukung oleh tenaga-tenagapenyuluh yang berkualitas profesional merupakan salah satu usahauntuk mewujudkannya. Banyak pendekatan kesejahteraan sosialyang diterapkan di Indonesia, namun yang paling relevan (sejalandengan UU No. 16 Tahun 2006) adalah pendekatan pemberdayaansosial.

Namun pada kenyataannya, penyuluhan masih dihadapkan padastruktur masyarakat yang cenderung tetap dominatif (kapitalis,sektoralis). Padahal, dalam sebuah bangsa eks terjajah, idealnyapenyuluhan mampu mengubah masyarakat dari kondisi apatis, kekondisi berdaya dan mandiri. Kenyataannya justru masih banyakparadoks dengan itu. Oleh karena itu, paradigma kebijakan nasionalharus memihak kepada semua pelaku dan paradigma penyuluhanharus mampu (melalui proses pemberdayaan) menempatkan target-target produksi menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraanrakyat. Harus mampu mengembangkan kapital manusia dan kapitalsosial dalam mewujudkan kualitas hidup diri, keluarga danmasyarakat.

Secara historis empiris terlihat bahwa penyuluhan menampilkansiklus yang timbul tenggelam, ada masa suram dan ada masacerahnya. Secara riil, modelnya sudah dinamis (sistem Laku, sekolahlapang dan FMA), tetapi pemihakan sistem yang melingkupinya justrusemakin melemah. Ada kekhawatiran bahwa jika penyuluhan tetapterkungkung birokrasi (dari atas sampai tingkat desa), maka akan sulitmenggapai kedinamisan optimal.

Harus ditegaskan bahwa dalam kerangka penyuluhan (sekarang danke depan) penguatan kapasitas SDM jangan bias SDM petani (biaspelaku dan bias gender), tetapi juga aparatur (dari atas sampai desa),

4

penyuluh swasta, penyuluh swadaya dan pelaku usaha lainnya(terutama yang berskala kecil).

Klaim keberdayaan dari instansi dan aparatur telah berdampak padalemahnya upaya-upaya kearah pengembangan SDM, termasuk hal-hal yang menyangkut kesempatan, akses, administratif, keuangan,kriteria sasaran dan reward-nya. Tentu saja penguatan harus bersifatsistemik, menyangkut pula kapasitas lembaga dan kelembagaandiklat bagi penyuluh, kapasitas pemerintahan (terutama pemerintahkabupaten/kota), termasuk dalam regenerasi penyuluh. Secarakhusus, pengelolaan pelatihan harus ditingkatkan kualitasnya agarbenar-benar memberdayakan penyuluh, termasuk meningkatkanperan swasta dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan penyuluh).

Adalah fakta bahwa penyuluh swasta (organik perusahaan) danpenyuluh swadaya (termasuk organizer CSR atau PKBL) telah masukke desa-desa dengan program-program tertentu. Bahkan, penyuluhswasta bukan hanya bergerak dalam pelayanan sarana produksi,tetapi dalam optimalisasi pelayanan rantai pasokan (supply chain)pasar komoditas (market lead extension). Tentu saja jangandipandang sebagai ancaman, tetapi harus dilihat sebagai peluang,baik bagi penguatan penyuluhan di lapangan (melalui kerja sama)maupun bagi lulusan pendidikan tinggi penyuluhan;

Penyuluhan masih dihadapkan pada beragam persoalan, menyangkutkuantitas, kualitas, umur (aging extension) dan faktor pendukungnya.Semua itu tentu sudah menjadi rahasia umum, pekerjaan beratnyaadalah bagaimana agar upaya menyelesaikan persoalan itu rasionaldalam kalkulasi para pengambil kebijakan. Artinya perlu dilakukanvaluasi-valuasi secara benar atas kinerja penyuluhan yang dapatkiranya dijadikan pertimbangan pemihakan pemerintah, baik dalamregenerasi, anggaran, sarana prasarana, maupun penguatankapasitas dan profesionalismenya;

Persoalan lain yang dihadapi (secara institutional) dalampengembangan penyuluhan (termasuk kementerian pertanian,kehutanan dan lainnya), adalah sulit mewujudkan sinergitas antarkelembagaan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan dan

5

latihan bagi penyuluh, inovasi dan komitmen pemerintah, didukungswasta dan masyarakat.

Terdapat beragam pendekatan dan model-model penyuluhan, baikyang berorientasi produksi maupun yang berfokus kepada petani(partisipan penyuluhan). Selain itu pemodelan penyuluhanhendaknya bermatra banyak, artinya menguatkan ke semua arah(jangan hanya ke bawah), semua stakholders, ke atas maupun kebawah dan memadai dengan realitas keragaman masyarakat pelaku.Model yang menata semua matra, menguatkan kapasitas dankomitment semua pihak. Model yang pendekatannya mengarah padapengembangan sistem agribisnis dan varian wirausaha terkaitnya.Model penyuluhan yang juga akomodatif terhadap berbagai sektor.

Perlu melakukan evaluasi (secara lebih objektif) terhadap program-program pemberdayaan yang dioperasikan selama ini, termasukprogram CSR. Tujuannya, untuk mengetahui dan menjadipertimbangan bagi para pengambil kebijakan tentang mana yangbenar-benar memberdayakan. Jangan sampai, berkembang hipotesisliar, semakin banyak program pemberdayaan, semakin tidak berdayakelompok yang diberdayakan.

Regenerasi penyuluh maupun petani merupakan hal yang pentinguntuk dicarikan model alternatif penyelesaiannya. Kehadiranpenyuluh-penyuluh muda lulusan pendidikan tinggi penyuluhan, kinisangat diharapkan menjadi tumpuhan membangun keberdayaan,partisipasi masyarakat dan kemandirian masyarakat dengan sistempenyuluhan yang partisipatif. Disamping meningkatkan pelatihan danpengembangan komoditas (dan wirausaha pertanian) yang lebihmenarik kaum muda.

Peran dan fungsi penyuluh harus dikembangkan dan diintegrasikan(tidak sektoral) kearah pendekatan sistem. Konsekuensinya, perludilakukan revisi terhadap UU No. 16 Tahun 2006 agar substansinyaproporsional dan mampu memayungi semua sektor (pertanian,perikanan, kehutanan, dan sektor lainnya yang membutuhkan).

6