2
RUMUSAN PERTEMUAN KOORDINASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN Bogor, 23-25 Juli 2011 Memperhatikan arahan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta paparan dari Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta hasil diskusi yang disampaikan oleh narasumber selama pertemuan berlangsung, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 telah mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di lingkup Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan No.23 Tahun 2009 tentang Pedum Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Implementasi dari peraturan tersebut sudah harus dilaksanakan secara intensif pada semua unit kerja. Penerapan SPI dilakukan secara bertahap (Forming) melalui penetapan aspek (kegiatan) yang akan dinilai yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 3. SPIP merupakan suatu proses yang menitikberatkan pada perbaikan berkelanjutan (continuing, improvement) yang implementasinya melalui tahapan-tahapan : Knowing, Mapping, Norming, Forming dan Performing. a. Knowing ; memahami dan menyamakan persepsi terhadap SPIP, contoh : sosialisasi dan workshop b. Mapping : Memahami kondisi yang ada dibandingkan dengan tujuan SPIP (gap), contoh Diagnostics Assesment c. Norming : Membangun pondasi dan infrastruktur SPIP, contoh : Membangun Satgas SPIP, Fasilitasi Penyusunan Kebjakan/Aturan Internal d. Forming : Membangun Unsur-Unsur SPIP, contoh : Piloting Penerapan SPIP, e. Performing : Memanfaatkan SPIP dalam Mencapai tujuan Organisasi, contoh : Monitoring dan Evaluasi SPIP

Rumusan Sementara Koordinasi Spi Bogor 23-25 Juli 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hhh

Citation preview

  • RUMUSAN PERTEMUAN KOORDINASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

    Bogor, 23-25 Juli 2011

    Memperhatikan arahan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta

    paparan dari Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP-RI,

    Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan Sekretaris Direktorat Jenderal

    Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta hasil diskusi yang disampaikan oleh

    narasumber selama pertemuan berlangsung, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 telah mengatur Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di lingkup Kementerian Pertanian, Menteri

    Pertanian telah menerbitkan Permentan No.23 Tahun 2009 tentang Pedum Sistem

    Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Implementasi dari

    peraturan tersebut sudah harus dilaksanakan secara intensif pada semua unit kerja.

    Penerapan SPI dilakukan secara bertahap (Forming) melalui penetapan aspek

    (kegiatan) yang akan dinilai yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap

    pencapaian tujuan organisasi.

    2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan

    kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai,

    untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

    kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

    aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008,

    Bab I Ps. 1 butir). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem

    Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

    pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

    3. SPIP merupakan suatu proses yang menitikberatkan pada perbaikan berkelanjutan

    (continuing, improvement) yang implementasinya melalui tahapan-tahapan :

    Knowing, Mapping, Norming, Forming dan Performing.

    a. Knowing ; memahami dan menyamakan persepsi terhadap SPIP, contoh :

    sosialisasi dan workshop

    b. Mapping : Memahami kondisi yang ada dibandingkan dengan tujuan SPIP

    (gap), contoh Diagnostics Assesment

    c. Norming : Membangun pondasi dan infrastruktur SPIP, contoh : Membangun

    Satgas SPIP, Fasilitasi Penyusunan Kebjakan/Aturan Internal

    d. Forming : Membangun Unsur-Unsur SPIP, contoh : Piloting Penerapan

    SPIP,

    e. Performing : Memanfaatkan SPIP dalam Mencapai tujuan Organisasi, contoh :

    Monitoring dan Evaluasi SPIP

  • 4. Tugas Tim Satlak PI adalah mendorong dan membina pelaksanaan SPI pada unit

    kerjanya melalui sosialisasi, bimbingan, pemantauan, evaluasi, penilaian terhadap

    pelaksanaan SPI dan melaporkan kepada penanggung jawab SPI unit kerjanya.

    Tim Satlak tidak melakukan SPI dan juga tidak bertugas menindaklanjuti Laporan

    Hasil Pemeriksaan (LHP);

    5. Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (Satlak PI) dan unit kerja yang

    melaksanakan fungsi peternakan di UPT dan provinsi seluruh Indonesia,

    berkomitmen untuk meningkatkan upaya penerapan Sistem Pengendalian Intern

    (SPI) di lingkup unit kerja masing-masing, dan menjadikan penerapan SPI sebagai

    suatu kebutuhan bukan hanya kewajiban;

    6. Agar penerapan SPI dapat dinilai oleh masing-masing unit kerja, perlu dilakukan

    penilaian penerapannya, dengan menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian

    Penerapan SPI. Sehingga langkah awal untuk semester kedua tahun 2011,

    penilaian akan difokuskan pada kegiatan Insentif dan Penyelamatan Betina

    Produktif, Optimalisasi Akseptor IB dan InKA serta pengamanan dan penyelamatan

    aset;

    7. Penilaian SPI dilaksanakan oleh masing-masing tim Satlak di UPT dan Provinsi.

    Selanjutnya Tim Satlak PI Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan

    bimbingan, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penilaian SPI yang

    dilakukan oleh Tim Satlak UPT dan Provinsi.

    Bogor, 25 Juli 2011