Peserta Sosialisasi Tata Cara Pengisian FormulirLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNSSurakarta, 28 Desember 2011

Selamat Datang

Sosialisasi Mengenai Tata Cara Pengisian FormulirLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNSSurakarta, 28 Desember 2011

LHKPNOleh Pembantu Rektor II UNS

Disampaikan dalam

Dasar HukumUndang-Undang

No. 28 Tahun 1999 Tentang

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI

KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004

TentangPERCEPATAN PEMBERANTASAN

KORUPSI

Keputusan KPK No. KEP. 07/KPK/02/2005

TentangTATA CARA PENDAFTARAN,

PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAANLHKPN

SE MenPAN SE/03/M.PAN/01/2005

TentangLaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN)

SE MenPAN SE/05/M.PAN/04/2005

TentangLaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN)

Permendiknas No. 48 Tahun 2006Tentang

Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

SK Rektor UNS No. 527/UN27/KP/2011Tentang

Penetapan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan

Universitas Sebelas Maret

Kewajiban PN Terkait LHKPN

Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat

Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun

Mengumumkan harta kekayaannya

Ruang Lingkup PNPenyelenggara Negara (PN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara3. Menteri4. Gubernur5. Hakim6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya

dengan PN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jabatan Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan Depdiknas (Kemdikbud)

Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 mewajibkan jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN :1. Pejabat Eselon I di lingkungan Depdiknas2. Pejabat di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen

Manajemen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Banlitbang

3. Pejabat di lingkungan Kopertis dan PTN4. Pejabat Perbendaharaan

Pejabat yg wajib menyampaikan LHKPNdi lingkungan instansi (PTN)

Berdasarkan SE/05/M.PAN/04/2005, MenPAN meminta kepada masing-masing Pimpinan Instansi untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK

Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 pejabat di lingkungan PTN dan Pejabat Perbendaharaan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan PUMK

Menindaklanjuti SE/05/M.PAN/04/2005 dan Permendiknas No. 48 Tahun 2006, maka diterbitkan SK Rektor UNS Nomor 527/UN27/KP/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan UNS

Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan UNS

Pejabat wajib menyampaikan LHKPN berdasarkan SK Rektor Nomor 527/UN27/KP/2011 adalah :

No Jabatan No Jabatan

1. Rektor , Pembantu Rektor 8. Kasubbag. Pengadaan Barang/ Jasa, Kasubbag. Inventarisasi & Penghapusan

2. Dekan, Pembantu Dekan 9. Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang

3. Ketua & Sekretaris Lembaga 10. Pejabat Penandatanganan SPM

4. Kepala Biro 11. Pejabat Pembuat Komitmen

5. Direktur & Asdir pd PPs dan MM 12. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan

6. Kepala UPT 13. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

7. Kabag. Keuangan, Kabag. Perlengkapan

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas & Universitas

Jenis Formulir LHKPN

Model KPK-A • PN yang pertama kali melaporkan kekayaannya

Model KPK-B

• PN yg telah menduduki jabatannya selama 2 tahun

• PN yg mengalami mutasi atau promosi jabatan

• PN yg mengakhiri jabatan atau pensiun

• PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN

Tata Cara Pelaporan LHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3

LHKPNDilaporkan : sebelum, selama,

setelah memangku jabatan.Paling lambat 2 bulan setelah

resmi menduduki jabatan

Model-ABelum Mengisi

Model-BPernah Mengisi

Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat

2 tahun setelah PN menduduki jabatan/

sewaktu-2 atas permintaan KPK

memeriksa

Menggunakan

Model-BKPK memeriksa Kekayaan PN ybs sbg pelaksanaan

pasal 5 angka 2 UU No.28 Th. 1999

melaporkan

Tata Cara Pelaporan LHKPN

PN yg mengalami

Mutasi Jabatan

Promosi Jabatan

Mengakhiri Jabatan/Pensiun

Model-B Diisi oleh

Paling lambat 2 bulan setelah serah terima jabatan

Pelaporan dilaksanakan oleh PN ybs/ ahli warisnya apabila

PN ybs meninggal dunia

Tata Cara Pelaporan LHKPN

dilaporkanLHKPNRangkap 2

1 berkas asli utk disampaikan KPK

1 berkas utk arsip PN ybs

Surat Pernyataan & Surat Kuasa ditandatangani PN ybs

di atas meterai

Dilampiri FC akta/ bukti/ surat kepemilikan harta

kekayaan

Pengumuman LHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 5

Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi

Pengumuman kekayaan dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara RI/ Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan

Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN ybs dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK

Pengumuman LHKPNMedia lain yang ditetapkan oleh KPK

Web site KPK dengan format khusus

Papan pengumuman pada kantor KPK

Papan pengumuman pada instansi dimana PN ybs bekerja

Koran Harian Nasional /lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili

Alur Proses LHKPN

Alur Proses LHKPN

1. PN menyampaikan LHKPN kpd KPK baik secara langsung maupun lewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akan memberikan bukti tanda terima (TT) terkait penyerahan LHKPN kepada PN yang datang secara langsung, atau mengirimkan TT tsb lewat pos

2. KPK melakukan pengecekan thd LHKPN yg diterima. Apabila formulir tidak tepat pengisiannya/dokumen belum lengkap, maka KPK akan menyurati PN untuk mengoreksi isian formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Untuk melengkapi dokumen dan memberikan koreksi pengisian, PN dpt menyampaikannya secara langsung ke CS/ lewat pos

Alur Proses LHKPN3. Dokumen yg sudah lengkap akan diproses dan akan

diumumkan pd Tambahan Berita Negara (TBN) dan diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK). PN wajib mengingat NHK untuk kebutuhan pelaporan berikutnya. TBN dan Poster Pengumuman akan disampaikan kpd PN melalui instansi masing-masing Penyelenggara

4. PN wajib menempelkan Poster Pengumuman tsb pada media pengumuman di kantor/instansi PN dan menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman LHKPN di instansi ke KPK

Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban terkait LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)

Data Statistik Penyampaian LHKPN(s/d. 27 Desember 2011)

No Uraian Jumlah LHKPNModel KPK-A

LHKPNModel KPK-B

Pejabat % Pejabat % Pejabat %

1 Jumlah Wajib Lapor LHKPN 222 100% 111 100% 111 100%

2 Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN 128 58% 98 88% 30 27%

3 Wajib Lapor LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN 94 42% 13 12% 81 73%

4Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN dan telah diumumkan

74 33% 64 58% 10 34%

5Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN tetapi belum diumumkan

54 24% 34 31% 20 25%

Data Statistik Penyampaian LHKPN Per Unit Kerja(s/d 27 Desember 2011)

No Unit Kerja

Menyerahkan LHKPN

Sudah BelumJumlah

Model-A % Model-B % Model-A % Model-B %

1 Kantor Pusat 29 82,86 7 20,00 6 17,14 28 80,00 35

2 Fak. Sastra & Seni Rupa 9 100,00 2 22,22 0,00 7 77,78 9

3 Fak. K I P 11 100,00 0,00 0,00 11 100,00 11

4 Fak. Hukum 8 100,00 1 12,50 0,00 7 87,50 8

5 Fak. Ekonomi 6 85,71 5 71,43 1 14,29 2 28,57 7

6 Fak. I S I P 8 100,00 1 12,50 0,00 7 87,50 8

7 Fak. Pertanian 7 100,00 7 100,00 0,00 0 0,00 7

8 Fak. Kedokteran 3 37,50 1 12,50 5 62,50 7 87,50 8

9 Fak. Teknik 10 90,91 4 36,36 1 9,09 7 63,64 11

10 Fak. M I P A 7 100,00 2 28,57 0 0,00 5 71,43 7

Jumlah 98 30 13 81 111

Data Statistik Penyampaian LHKPN Yang Sudah Diumumkan (s/d. 27 Desember 2011)

No Unit Kerja

Diumumkan

Sudah Belum

Model-A % Model-B % Model-A % Model-B %

1 Kantor Pusat 19 65,52 4 57,14 10 34,48 3 42,86

2 Fak. Sastra & Seni Rupa 7 77,78 1 50,00 2 22,22 1 50,00

3 Fak. K I P 7 63,64 0,00 4 36,36 0,00

4 Fak. Hukum 7 87,50 0,00 1 12,50 1 100,00

5 Fak. Ekonomi 4 66,67 1 20,00 2 33,33 4 80,00

6 Fak. I S I P 5 62,50 1 100,00 3 37,50 0 0,00

7 Fak. Pertanian 3 42,86 0,00 4 57,14 7 100,00

8 Fak. Kedokteran 1 33,33 0,00 2 66,67 1 100,00

9 Fak. Teknik 6 60,00 1 33,33 4 40,00 3 75,00

10 Fak. M I P A 5 71,43 2 100,00 2 28,57 0 0,00

Jumlah 64 10 34 20

Informasi terkait LHKPN dapat diperoleh di Laman KPK dengan alamat : www.kpk.go.di pada menu LHKPN

Form LHKPN Model A dan B beserta panduan pengisiannya dapat diunduh pada laman dan menu di atas, pada sub menu UNDUH FORM DAN JADWAL BIMTEK atau dapat mengkopi di Bagian Kepegawaian Kantor Pusat UNS

Laman LHKPN

Sekian

Terima Kasih