RUANGLINGKUP

PENDAHULUANDINAMIKA

LINGSTRA (GLOBAL)

INPRES NO.7RAN BELA NEGARA

PERSEPSI AGHT

SINERGI PENTAHELIX

AKSI NYATABELA NEGARA

01 02

06 03

05 04

PALESTINA

CINA

AFGHANISTAN

DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS

AMERIKA SERIKAT

YAMAN

KOREA UTARA

SUDAN

MYANMAR

DEMOGRAFI

GEOGRAFI SKA & LH

IDEOLOGI EKONOMI

SOSBUD

HANKAM

PERUBAHAN PARADIGMA AGHTPOLITIK

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN

2018-2019

INSTRUKSI PRESIDEN

DASAR HUKUM

BELA NEGARA DALAM UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Pasal 68)

01

BELA NEGARA DALAM UU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA (Penjelasan Pasal 9)

02

BELA NEGARA DALAM UU NO. 40 TAHUN 2005 TENTANG KEPEMUDAAN

03

AMANDEMEN KE II UUD 1945 PADA TAHUN 1999, diktum tentang upaya pembelaan negara dipindahkan dari Bab XII PertahananNegara pasal 30, dimasukkan ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27

04

Definisi Upaya BELA NEGARA berdasarkan

penjelasan pasal 9 Ayat (1) UU Mo. 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara

1

KECINTAAN

KEPADA

TANAH AIR

2

KESADARAN

BERBANGSA

DAN

BERNEGARA

5

KEMAMPUAN

AWAL

BELA

NEGARA

6

MEWUJUDKAN

NEGARA YANG

BERDAULAT,

ADIL, DAN

MAKMUR

NILAI DASAR BELA NEGARA

INDONESIA

PEMERINTAHAN

AKADEMISI

BISNIS

MEDIA

MASYARAKAT

SINERGI PENTAHELIX

KAMI INDONESIA

AKSI NYATA BELA NEGARA

VIDEO

FULL SCREEN FULL SCREEN

KASIH

ATAS

PERHATIANNYA

TERIMA

MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA 2018Terdiri dari 2(dua) Modul

KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN HANKAM

AKSI NYATA BELA NEGARA

AKSI NYATA BELA NEGARA

AKSI NYATA BELA NEGARA

BACK

BACK