RTBL-Perda 15 Tahun 2002

8/18/2019 RTBL-Perda 15 Tahun 2002

1/12

PERDA KOTA BANJARMASIN 15/2002, RENCANA TATA BANGUNANDAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN PASAR ANTASARI

_________________________________________________________________

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN (PERDA KOTABANJARMASIN)

NOMOR 15 TAHUN 2002 (15/2002)

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

KAWASAN PASAR ANTASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa Kawasan Pasar Antasarimerupakan salah satu kawasan utama diKota Banjarmasin yang sangat vitalkedudukan dan fungsinya, yang menjadi

poros jalan utama masuk wilayah KotaBanjarmasin dari arah timur danmerupakan kawasan komersial kota;

b. bahwa untuk menjaga agarperkembangan pembangunan di masa yangakan datang arahnya jangan menyimpangdari fungsi tersebut di atas, maka perludiatur Rencana Tata Bangunan danLingkungan Kawasan Pasar Antasari yangdisesuaikan peruntukannya ke arah Pusat

Perdagangan dan jasa Central BussinesDistric (CBD);

c. bahwa untuk melaksanakanmaksud tersebut di atas huruf a dan bkonsiderans ini perlu diatur dandisahkan dengan Peraturan Daerah KotaBanjarmasin.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan


2/12

Daerah Tingkat II di Kalimantan SebagaiUndang-undang (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (Lembaran NegaraTahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Nomor 2024);

3. Undang-undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 65, TambahanLembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13Tahun 1980 tentang Jalan (LembaranNegara Tahun 1980 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Nomor 3136);

5. Undang-undang Nomor 4Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

6. Undang-undang Nomor 5Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 9Tahun 1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-undang Nomor 24Tahun 1992 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

9. Undang-undang Nomor 23Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3699);


3/12

10. Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

11. Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1982 tentang Tata CaraPengaturan Air (Lembaran Negara Tahun1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3225);

12. Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

13. Peraturan PemerintahNomor 29 Tahun 1986 tentang AnalisaDampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3338);

14. Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

15. Keputusan Presiden Nomor33 Tahun 1991 tentang Penggunaan TanahBagi Kawasan Industri;

16. Keputusan Presiden Nomor55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum;

17. Keputusan Presiden Nomor44 Tahun 1999 tentang Teknik PenyusunanPeraturan Perundang-undangan dan BentukRancangan undang-undang, RancanganPeraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden;

18. Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin


4/12

Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana UmumTata Ruang Kota dan Bagian Wilayah Kota;

19. Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II BanjarmasinNomor 16 Tahun 1992 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin;

20. Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II BanjarmasinNomor 8 Tahun 1993 tentang PelayananBidang Tata Kota;

21. Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II BanjarmasinNomor 8 Tahun 1994 tentang RencanaTeknik Ruang Kota Banjarmasin Timur;

22. Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II BanjarmasinNomor 9 Tahun 1994 tentang RencanaTeknik Ruang Kota Banjarmasin Selatan;

23. Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentangKewenangan Daerah Kota Banjarmasin;

24. Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentangSusunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan,Kecamatan dan Kelurahan KotaBanjarmasin, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2002.

25. Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentangPenataan Daerah Kota Banjarmasin;

26. Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor 8 Tahun 2001 tentangPola Dasar Pembangunan Daerah KotaBanjarmasin;

27. Peraturan Daerah Kota


5/12

Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2001 tentangIzin Mendirikan Bangunan;

28. Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor 10 Tahun 2001 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASINTENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DANLINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN PASARANTASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaBanjarmasin;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;

d. Dewan adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjarmasin;

e. Rencana Tata Bangunan dan LingkunganKawasan Pasar Antasari Kota Banjarmasinadalah Rencana Tata Bangunan danLingkungan Kawasan Pasar Antasaridisingkat dengan RTBL Kawasan PasarAntasari;

f. CBD adalah Pusat perdagangan dan jasa;

g. RTBL Kawasan Antasari adalan rencanapenataan bangunan dan lingkungan yangdidalamnya menuangkan beberapa panduan


6/12

rancangan bangunan yang dilengkapidengan pedoman penataan bangunan yang

bersifat lebih detail untuk pengendaliandan penataan seputar kawasan Antasariyang beradius 300 hektar dari garistengah Pasar Antasari.

BAB II

RENCANA TATA BANGUNAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN PASAR ANTASARI

Pasal 2

(1) Buku RTBL Kawasan Pasar Antasari disusunsecara sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : KEADAAN KAWASAN PANGERAN ANTASARI BAB III : KONSEP PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN BAB IV : PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB V : RENCANA UMUM PERANCANGAN (DESIGN

PLAN) BAB VI : RENCANA DETAIL

(2) Buku RTBL Kawasan Pasar Antasarisebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1)diatas dilengkapi dengan peta dangambar.

BAB III

PELAKSANAAN RTBL KAWASAN PASAR ANTASARI

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini menjadi pedomandalam pelaksanaan segala kegiatanpembangunan dan pemanfaatan area/kawasanyang diselenggarakan oleh Pemerintah,swasta dan masyarakat.

(2) Buku RTBL Kawasan Pasar Antasari besertapeta sebagaimana dimaksud pasal 2peraturan Daerah ini menjadi lampirandan merupakan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


7/12

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

(1) Pengendalian Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) Kawasan Pasar Antasaridalam upaya mencapai tujuan dan sasaranrencana yang tercantum dalam Buku RTBLKawasan Pasar Antasari pelaksanaannyadilakukan oleh Walikota.

(2) Dinas Tata Kota dan Keindahan Kotaselaku Pejabat yang berwenang yangditunjuk memberikan izin, agar mengawasipada saat dimulainya pembangunan agardapat dihindari kesalahan pelaksanaanpembangunan secara dini.

(3) Pengendalian Rencana Tata Bangunan danLingkungan Kawasan Pasar Antasaridiselenggarakan melalui kegiatan

penertiban dan pengawasan.

(4) Penertiban terhadap kegiatan pembangunanyang tidak sesuai dengan Rencana TataBangunan dan Lingkungan Kawasan PasarAntasari diselenggarakan dalam bentukpengenaan sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengawasan dilaksanakan dalam bentukpemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku RTBLKawasan Pasar Antasari sebagaimana yangdimaksud pada pasal 3 ayat (2) PeraturanDaerah ini diancam dengan kurungan


8/12

selama-lamanya 5 (lima) bulan dan ataudenda sebanyak-banyaknya Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah merupakan tindakpidana pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimanatersebut ayat (1) pasal ini, tindakpidana yang mengakibatkan perusakan danpencemaran lingkungan diancam pidanasesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum,penyidikan terhadap tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini, dapat juga dilakukan olehPejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah, yangpengangkatannya sesuai dengan ketentuanundang-undang yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PejabatPenyidik Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud ayat (1) pasal iniberwenang : a. Menerima Laporan atau pengaduan

dari seseorang tentang adanya tindakpidana;

b. Melakukan tindakan pertama padasaat itu ditempat kejadian dan melakukanpemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorangtersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;


9/12

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yangdiperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikansetelah mendapat petunjuk dari penyidikumum bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melaluiPenyidik umum memberitahukan haltersebut kepada Penuntut Umum, Tersangkaatau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuatBerita Acara sebagai tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Pemeriksaan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat;

e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segalaketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerahini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dapat


10/12

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember

2002

WALIKOTA BANJARMASIN

ttd.

H. SOFYAN ARPAN

Diundangkan Banjarmasin

pada tanggal 14 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

ttd.

H.D. MAS DJAYA, S.H.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2002 NOMOR40


11/12


12/12

Documents

RTBL-Perda 15 Tahun 2002