�JUAL BELI DATA KEPENDUDUKAN

Kala Aksi ‘Pemulung Data’ Mulai TerendusPekan lalu, jagat maya diramaikan oleh cuitan dari

pemilik akun Twitter bernama @hendralm yang mengungkapkan adanya praktik jual beli nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP, nomor kartu keluarga, dan

swafoto secara ilegal di Facebook.

Nindya Aldilanindya.aldila@bisnis.com

Publik pun khawatir, informasi pribadi mereka disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengajukan pinjaman ke fi ntech lending atau

layanan paylater yang dimiliki se-jumlah e-commerce besar.

Informasi yang dicuitkan oleh @hendralm tersebut kini tengah diseli-diki kebenarannya oleh pihak kepo-lisian dengan menggandeng Kemen-terian Dalam Negeri (Kemendagri). Bila terbukti, polisi akan memburu pelaku dan jaringannya yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Kendati begitu, kebenaran infor-masi tersebut sudah diamini oleh pelaku fi ntech. CEO PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) Dani Lihard-ja mengungkapkan, sudah terjadi ratusan kasus penyalahgunaan data pribadi yang terdeteksi di Danamas.

Oknum pengguna data palsu ter-sebut pun sudah melakukan trans-aksi pencairan hingga lebih dari Rp100 juta. Memang, bila diban-dingkan total penyaluran pinjaman hingga Juli 2019 yang mencapai Rp1,84 triliun, nilai ini tergolong kecil. Namun, informasi ini tetap saja merisaukan.

Para peminjam palsu tersebut mengajukan pinjaman dengan menggunakan data berupa swafoto dengan menunjukkan KTP milik orang lain saat proses electronic know your customer (e-KYC). Untuk mengelabui verifi kasi lokasi yang dilakukan fi ntech, dia dengan senga-ja pergi ke tempat domisili pemilik KTP. Alhasil, setelah dana cair, kreditur tidak dapat menagih.

Danamas tidak dapat berbuat banyak, selain hanya mendorong korban pemilik KTP asli untuk me-laporkan ke kepolisian karena yang sebenarnya mengalami kerugian bukanlah platform, melainkan para pemberi dana. “Yang bahaya itu kalau datanya dia beli online. Kalau nasabah pakai data teman sendiri, bisa dikejar,” ujarnya.

Menurutnya, ini permasalahan yang sulit dihindari oleh setiap penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending. Hingga saat ini, Danamas belum menyiapkan strategi khusus

untuk meningkatkan kualitas proses e-KYC, selain hanya mengetatkan proses verifi kasi.

Kendati demikian, Danamas sudah memiliki data center sendiri sehing-ga kasus penipuan dapat diminima-lisasi. Meski verifi kasi terjadi secara cepat, Danamas dapat melakukan verifi kasi lokasi, konfi rmasi email, dan scoring model yang dapat men-deteksi frekuensi kredit seseorang.

Namun, yang menjadi masalah adalah dana yang dicairkan kepada nasabah palsu tersebut tidak dapat disebut sebagai non performing loan (NPL) sehingga tidak dapat ditang-gung oleh asuransi kredit.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menegaskan, P2P lending yang terdaftar/berizin hanya boleh mengakses data kamera, microp-hone, dan lokasi (termasuk IMEI) sebagai proses KYC.

Mengakses data selain itu, meru-pakan pelanggaran berat yang dapat berakibat pada pencabutan izin, dan seluruh pemegang saham, komisaris, dan direksi akan dimasukkan dalam daftar hitam pengelola aplikasi fi n-tech lending.

Publik perlu mendapat edukasi yang lengkap mengenai perlunya sikap ekstra hati-hati dalam meng-gunakan segala jenis dan bentuk aplikasi online yang ditawarkan.

Aplikasi online tersebut mencakup e-commerce, payment, pembiaya-an, perbankan, agregator, asuransi, pergadaian, perkoperasian, crowd-funding, investasi online, blockchain, mata uang kripto, dan sebagainya.

Platform tersebut sangat rawan dan mudah mengambil data pribadi digital setiap pengguna, walaupun

tidak memiliki relevansi langsung dengan bisnis inti mereka.

TAMBANG DATAHendrikus mengatakan, dalam

industri berbasis aplikasi online, data pribadi digital bernilai jauh lebih mahal dari pada bisnis intinya, sehingga mendorong perlombaan usaha tambang data terselubung.

Investor berlomba-lomba meng-investasikan dana mereka dalam jumlah yang besar, dengan salah satu tujuan mengakses data pribadi digital sebanyak mungkin masyara-kat melalui aplikasi online.

Sebagai konsekuensi, mereka akan menekan para developer aplikasi on-line agar dapat mengambil data pri-badi digital sebanyak mungkin dan dengan cara apapun, walaupun itu berpotensi membahayakan privasi setiap individu di masa mendatang.

Menurutnya, para pakar hukum dan akademisi perlu memberi pandangan hukum terbaik mereka kepada negara agar dalam jangka panjang masyarakat luas tidak men-jadi korban dari penyalah gunaan data pribadi digital.

“Kami semua perlu mendukung agar pemerintah, dalam hal ini Ke-menkominfo dapat bertindak lebih tegas dalam menjaga perlindungan data pribadi digital. Sebab, tanpa sis-tem elektronik, segala jenis aplikasi online dengan sendirinya tidak dapat beroperasi,” tandasnya.

Menanggapi informasi trans-aksi data yang mencuat pekan lalu, Kemendagri pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mengunggah data kependudukan ke media sosial. Pasalnya, data tersebut akan mudah diakses melalui mesin

pencari dan diperjualbelikan oleh oknum ‘pemulung data’.

“Banyaknya gambar e-KTP dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam siaran pers, Senin (29/7).

Sebagai contoh, katanya, Anda bisa mengetikkan kata ‘KTP elektro-nik’ atau ‘Kartu Keluarga’ di Google. Dalam sekejap saja, jutaan data dan gambar muncul dengna jelas.

Ironisnya, masyarakat saat ini ku-rang terlalu awas terhadap keaman-an data mereka. Masyarakat dapat dengan enteng menyerahkan salinan e-KTP dan KK untuk suatu keper-luan, seperti mengurus SIM melalui biro jasa.

Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di warung, mereka kerap me-nulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.

“Jadi saya pastikan data kependu-dukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di data base Dukcapil dan tidak bocor se-perti dugaan masyarakat,” katanya.

Sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis. Pengakses harus melalui tiga kali tahapan pin-dai sidik jari. Dukcapil juga meng-gunakan jalur VPN saat berhubung-an dengan operator.

“Jadi, kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya,” katanya. (Sholahuddin al Ayubbi/ Stefanus

Arief Setiaji)

�PELUANG INVESTASI

Insurtech Masih PotensialBisnis, JAKARTA — Penye-

dia jasa teknologi fi nansial, khususnya insurtech, di In-donesia dinilai berpotensi un-tuk menerima aliran modal investor.

Managing Partner dan Co-founder Ideosource Edward I Chamdani mengaku belum memiliki data detail terkait aliran investasi ke insurtech di Indonesia. Kendati begi-tu, dia mengatakan beberapa perusahaan rintisan di bidang insurtech sudah berkembang dan potensial untuk didanai oleh investor.

“Potensinya sangat besar, kuncinya di adoption strategy,” ujarnya, Senin (29/7).

Edward, yang juga menjabat sebagai Bendahara Asosiasi Modal Ventura Untuk Star-tup Indonesia (Amvesindo), mengatakan bahwa penyedia jasa insurtech dituntut untuk mengembangkan ekosistem khusus dan menawarkan solusi inovatif untuk kebu-tuhan spesifi k masyarakat. Dia mencontohkan, aplikasi health-tech yang juga memiliki peluang besar untuk masuk ke bidang insurtech.

“Sebagai contoh Medika App,

yang baru saja merger dengan pemain B2B yang dalam waktu dekat akan bekerjasama de-ngan rumah sakit yang sudah masuk bursa. Database bisa di cross-sell untuk insurance juga tentunya,” ujarnya.

Willis Tower Watson, dalam Quarterly InsurTech Briefi ng, melaporkan terdapat 69 ke-sepakatan dengan total pen-danaan US$1,41 miliar yang diumumkan pada pada kuartal II/2019 bagi pengembangan insurtech di seluruh dunia.

Kendati lebih rendah 2% dari nilai investasi dan 21% dari total kesepakatan pada kuartal I/2019, realisasi tri-wulan kedua itu melanjutkan tren pendanaan pada level tertinggi dalam empat kuartal terakhir, dengan rerata penda-naan melebihi US$1,2 miliar.

Pada periode itu, Quarterly InsurTech Briefi ng melaporkan 42% dari total kesepakatan terjadi di Amerika Serikat, kendati nilai investasinya menurun 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Selebih-nya, kesepakatan investasi itu terealisasi di Inggris Raya, China, Jerman, dan India.

Terkait sektor, 49 kesepa-

katan pendanaan itu diterima oleh insurtech di sektor asu-ransi kerugian dengan nilai investasi meningkat 283% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sele-bihnya atau 20 kesepakatan lainnya direalisasikan bagi insurtech di sektor asuransi jiwa dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 259%.

Sebelumnya, perusahaan modal ventura, PT Mandiri Capital Indonesia, masih terus berupaya untuk mengincar 1–2 tekfi n yang akan dija-dikan perusahaan pasangan usaha (PPU) baru pada tahun ini. Direktur Utama PT Man-diri Capital Indonesia Eddi Danusaputro mengatakan, pihaknya masih menjajaki sejumlah perusahaan rintisan di bidang tekfi n.

Menurutnya, PPU baru yang potensial didanai oleh anak usaha PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) ini bergerak di sek-tor wealth management dan insurtech.

“Ada beberapa di wealth management dan insurtech. Semoga berjodoh,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini. (Oktaviano DB Hana)

�Publik perlu mendapat edukasi mengenai perlunya berhati-hati dalam menggu-nakan aplikasi online.

�Banyak data e-KTP dan KK yang beredar luas di Google.

�KERJA SAMA PEMASARAN

Bisnis/Abdullah Azzam

Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih (kanan) bertukar naskah kerja sama pemasaran produk Pembiayaan Multijasa Umrah dan KKB iB dengan CEO Blibli.com Kusumo Martanto di Jakarta

(29/7). Pemasaran produk melalui marketplace merupakan bagian dari perluasan akses masyarakat khususnya generasi milenial terhadap produk per bankan syariah.

TEKNOLOGI FINANSIALRpRp

Rp RpRp

Selasa, 30 Juli 201918