roENTTTAS PEMOHON

PERMOHONAN PEMO

KK(;i.SIKASI

.za(3^Aiari So\ti\TanRRal 13Jam lo^oO

a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1Tahun2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasilpemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampaidibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara proses Pilkada yang c^cattahapan akibat keberpihakan penyelenggara Pemilu yang berakibat ruginyapasangan calon Bupati Nomor urut 4dan perselisihan penetapan perolehansuara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenAceh Utara;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon MahkamahKonstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihanpenetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur danWakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017 dan perkara lainnya yang menyangkut denganhilangnya hak konstitusional warga Negara dan keterlibatan penyelenggarapemilu secara Masif, Sistematis dan Terstruktur dalam upaya memenangkansalah satu pesertapemilu.

d. Pasal 1ayat 3PMK nomor 1Tahun 2016, Pemilihan gubemur dan wakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yangselanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk memilih gubemur dan wakilGubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secaralangsiingdan Demokratis;

n. KEDUDUKANHUKUM(LEGAL STANDING)PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2huruf a dan pasal 3ayat (1) Peraturan Mahkamah Kon^itusiNomor 1Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PerselisihanHasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentangPedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan gubemur,Bupati dan Walikota, Menyatakan

atau

TELAM D!» rr

, WOMOt; "J; •; .1 ;

^ ,

' •

%

Bahwa Pasal 2 hurufa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihanhasil Pemilihan Gubemur, Bupati dan walikota dengan satu asangan Calonsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor2Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan HasilPemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon,menyatakan...;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh utara Nomor169/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pemohon sebagaiPasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon ;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh utara Nomor170/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Unit PasanganCalon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Acehutara Tahun 2017, dengan Nomor Unit (4);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (3) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8ayat(2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohonmengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap AkhirHasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Kabupaten denganketentuan sebagai berikut.

e. Bahwa Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan ;Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satupelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang - UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bahwa Bab 11 pasal 4 ; Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanadalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasilPemilihan yang mempenganihi;

a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat (1) hurufa;

b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat (1) hurufb;

c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud da;lam pasal 3ayat (1) hurufc;

Vntuk pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur *

No Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan suaraberdasarkan PenetapanPerolehan Suara hasilPemilihan oleh KPU/KIPProvinsi

1. <2.000.000 2%

2. > 2.000.000 - 6.000.000 1,5 %

3. >6.000.000- 12.000.000 1%

4. > 12.000.000 0,5 %

Untuk pemilihan Colon Bupati dan Wakil Bupati, serta Colon Walikota dan

Wokil Walikota *

No Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan Suaraberdasarkan PenetapanPerolehan suara HasilPemilihan oleh KPU/KIPKabupaten / Kota

1, <250.000 2%

2. >250.000-500.000 1,5 %

r >500.000-1.000.000 1%

4. > 1.000.000 0.5 %

1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KabupatenAceh utara dngan jumlah penduduk 583.892 jiwa, sehingga perbedaan perolehansuara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalahpaling banyak sebesar 1%dari total suara sah hasil penghitungan suara tahapakhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh utara.

2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan olehKIP Kanupaten sebesar 260.095 suara, sehingga perbedaan perolehan sumAntara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah palingbanyak 5%suara (total suara sah) = 16.636 suara.

3) Dengan demikian , menurut pemohon, maka Pemohon tidak punya kesempatanuntuk mengajukan sengketa Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi , karena memang sejak awal sudah diatursedemikian rupa persentase yang didapatkan Pasangan Calon PetahanaH.Muhammad Thaib / Fauzi Yusuf nomor unit 1, Bila mengacu pada ketentuanpasal 158 ayat (2) hurufCUU Nomor I0/20\6jumto pasal 7Ayat ( 2 )hurufCPMK 2/2016, namun melalui proses kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan

Penyelenggara Pemilu yang sangat meragikan kami sebagai peserta pemilukadayang juga dilindungi Undang —Undang, dan untuk itu kami bukan hanyamenyiapkan bukti saja tetapi Fakta - fakta pelanggaran oleh KIP Aceh Utara yangtelah menghilangkan Hak- hakkami.

4) Pemohon sebagai Warga Negara yang baik dan selalu patuh dan taat kepadaseluruh peraturan perundang - undangan yang berlaku, telah mendaftarican dirimenjadi calon kepala Daerah untuk Kabupaten Aceh utara dengan memenuhisegala ketentuan UU serta mematuhi seluruh tahapan tanpa melawan UU.Pemohon merasa sangat dirugtkan akibat tindakan KIP Kabupaten Aceh utarayang dengan sengaja tidak menempelkan salinan Form C1 di papan pengumumandesa atau sebutan lain / Kelurahan diseluruh desa yang ada di Kabupaten AcehUtara yaitu 852 Desa, sehingga Pemohon tidak memiliki Pembanding C1 karenaPemohon hanya mendapatkan 74 %Form C1 akibat tekanan dan intimidasi yangdilakukan secara terencana oleh sekelompok orang pendukung Calon Bupati dariPetahana nomor unit 1 ( mengenai kecurangan dan pelanggaran telah kamisiapkan alat bukti).

5) Kecurangan oleh Tim nomor unit 1 sangat punya korelasi dengan perilakupenyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara, hal ini dapat kita lihat dari;

1. Proses rekrutmen KIP dan Panwaslih Kabupaten dilakukan oleh DPRK yangmayoritas diisi oleh kader Partai Aceh (dari 45 Kursi Partai Aceh memiliki 24Kursi)

2. Pasangan calon nomor unit 1H.Muhammad Thaib / Fauzi Yusuf adalah calonPetahana yang mampu menggerakkan PNS dan juga penyelenggara pemiluuntuk mempengamhi pemilih (telah kami siapkan pembuktian benipa Fotodan saksi)

3. Saksi kami hampir 50 %mendapatkan foto copy C1 bukan salinan C1 yangdiberikan para KPPS sebagaimana perintah UU, lalu 75 %C1 yang kamidapatkan tanpa Berita Acara, sehingga kami meragukan keaslian Form C1tersebut.

4. 18 Kecamatan Saksi kami tidak mendapatkan Form DA - KWK dari PPKkarena saksi kami menolak menandatangani Berita Acara Pleno, Terhadaptindakan PPK tersebut mereka telah melanggar PKPU 15/2016 Pasal 16 Ayat (3 ) yang dengan tegas memerintahkan ; PPK Wajib menyerahkan salinanFormulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , dengan menggunakantanda terimaformolir model DA 5- KWK kepada :0. Saksi dan

b. Panwas Kecamatan

5. KIP Aceh Utara tidak memberikan salinan DB - KWK dan BA hasilrekapitulasi Pleno Kabupaten kepada Saksi kami, hal ini bertentangan denganbunyi Pasal 30 ayat ( 3) PKPU 15 / 2016 ; KPV / KIP Kabupaten / Kotamenyerahkan salinan formulir sebgaimana dimaksud pada ayat ( 1 )dengan menggunakan tanda terimaformuloir model DB 5-KWKkepada:a. Saksi; dan

b. Panwas Kabupaten /Kota.6. KIP Aceh Utara sengaja tidak memerintahkan pada PPS untuk menempelkan

salinan Form C I di papan pengumuman Desa / Kelurahan agar kami tidakpunya alat pembanding suara, karena ketika saksi atau tim pemenangan kamimeminta pembanding kepada KIP atau PanwasUh Aceh utara mereka tidakbisa memberikan karena dikatannya sebagai dokumen Negara, padahal kamihanya minta salinan atau copian dari C 1yang dimiliki penyelenggara.

7. Keberatan kami di tolak pada saat Pleno Rekapitulasi suara tanggal 22Februari 2017 di tingkat Kabupaten oleh KIP Aceh Utara karena kamimenanyakan kenapa tidak ditempelkan Form C1 di papan pengumuman desapadahal itu perintah PKPU 15 tahun 2016 dalam pasal ( 4 ) huruf a. karenakami tidak mungkin mengikuti pleno rekapitulasi dengan tidak utuhnya FormC1 dan juga C1 yang kami miliki rata -rata foto copy dan tanpa BeritaAcaranya, maka kami sudah pasti tidak punya alat pembanding, sehingga kamiterpaksa meninggalkan rapat pleno tersebut setelah Ketua KIP KabupatenAceh Utara menyebutkan ini Pleno Perselisihan suara, kalau maumendapatkan keadilan dan membongkar pelanggaran maka can pengadilanlain, sambil tersenyum sinis para Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh utaramengatakannya pada saksi kami, karena mereka tahu dengan selisih suaradiatas 1 % maka dapat dipastikan kami hanya rongsokan demokrasi yangmengikuti Proses dan tahapan Pilkada dengan berbagai hambatan ekstemaldan juga segala energy kami tercurah untuk mengikuti proses tersebut dengantetap patuh pada aturan dan hukum yang berlaku, namun UU serta aturanPilkada menjadi tidak lagi sebagai landasan kami di Aceh terutama diKabupaten Aceh utara, dimana KIP sebagai penyelenggara Pemilu denganberaninya menghilangkan dan menyembunyikan Informasi Publik denganmelawan Pasal 4 huruf a PKPU 15 tahun 2016.

8. Setelah KIP Kabupaten Aceh Utara menerima keberatan kami denga membacanota keberatan ( ikut kami lampirkan sebagai alat bukti ) dengan intipermasalahan tentang tidak ditempelkannya salinan Form C1di papan desa /kelurahan, maka malam hari tanggal 22 tersebut ketua KIP meerintahkan PPKdan PPS untuk segera menmpelkannya di papan papan pengumuman desakarena ada saksi Pasangan calon Bupati yang menggugat kita, mungkin karenakeikhlasan kami maka semua kegiatan penempelan di desa - desa tersebutyang dilakukan setelah 7hari penghitungan suara dapat kami dokumentasikansebagai bukti bahwa Penyelenggara Pemilu di Aceh Utara memang merancangsecara Masif, Sistematis dan Terstruktur untuk memenangkan salah satupasangan Calon.

9. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, menurut Pemohon , sebagai WargaNegara Republik Indonesia memiliki hak Konstitusionalnya, hak diperlakukansama oleh Hukum, hak mendapatkan informasi Pemilu dan Hak untukmembuktikan kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pemilu yangberakibat hilangnya kesempatan kami berperkara di MK karena persentase

suara yang dirancang sedemikian rapi , massif, sistematis dan terstruktur,maka Pemohon memiliki kedudukan hukum f legal standing ) untukmengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh UtaraNomor20/Kpts/KIP-AUTyTAHUN2017 tentang Penetapan Perolehan suaraHasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara tahun2017.

Ul. TENGGANGWAKTUPENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016yunc/o Pasal 5 ayat (1) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dngan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknyamenyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihanoleh KPU/KJP Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa keputusan KIP Kabupaten Aceh utara Nomor 20 / Kpts/KIP-AUT/2017Tentang Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan WakilBupati di Kabupaten Aceh utara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil BupatiAceh utara Tahun 2017 bertanggal 23 yang diumumkam pada tanggal 23 pukul17.30 wib.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon , PermohonanPemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon , perolehansuara masing - masing pasangan calon sebagai berikut;

No Nama Pasangan calon Perolehan Suara

1 H.Muhammad Thaib / Fauzi Yusuf 123.283

2 Ir.Muhammad Nasir / Ir.H.T.Muttaqin,MM 23.552

3 Syamsudin Ayah Panton / Muhammad Jamil 6.613

4 Fakhrurrazi H.Cut / Mukhtar Daud SKH 106.647

Total suara sah 260.095

( Berdasarkan table diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehansuara sebanyak 106.647 suara

2. bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing -masing pasangan calon , sebagai berikut;

3. bahwa Pemohon tidak bisa melampirkan pembanding suara akibat tidak lengkapnyadan rendahnya kualitas salinan Form Model C1 yang Pemohon miliki dikarenakanForm C1 yang ada padaPemohon banyak terdiri dari Kopian dan tanpa BeritaAcara.

4. Bahwa akibat penolakan oleh saksi Pemohon ditingkat Kecamatan / PPK maka saksidari Pemohon tidak diberikan mengisi Form keberatan saksi serta tidak mendapatkanBerita Acara dan hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan.

5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai cukup bahan pembanding untuk mengikuti prosesPleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten karena saksi Pemohon tingkatkecamatan hanya mendapatkan 7 form DA - KWK yang memiliki Berita Acara dan 2Form DA - KWK tanpa disertai Berita Acara.

6. Bahwa Pemohon hanya memiliki 9 DA - KWK dari 27 Kecamatan di KabupatenAceh utara (18 DA- KWK tidakdidapatkan oleh saksi Kecamatan)

7. Bahwa dengan kacaunya cara menjalankan tahapan pemungutan dan penghitungansuara , serta proses pleno disetiap tingkatan yang sudah menyimpang dari ketentuanyang berlaku maka Pemohon sama sekali tertutup ruang untuk membela diri danmenjelaskan selisih perolehan suara dikarenakan kurangnya alat pembanding sebagaipembuktian,.

8. Bahwa tindakan KIP Aceh utara dengan sengaja tidak menempelkan salinan modelC1 -KWK di papan pengumuman desa- desa / kelurahan sebagaimana perintah PKPUnomor 15/2016 yang termaktub dalam Pasal 4 huruf( a ), adalah tindalkan melawanhukum yang dirancang secara massif,sistematis dan terstruktur guna menyulitkanPemohon, peserta Pemilukda dan Masyarakat untuk mendapatkan alat pembandingCl-KWK.

9. Bahwa Tindakan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh utara KIP Aceh utarayang tidak menjalankan PKPU 15/2016 pasal 4 huruf ( a ) dan Panwaslih sebagaipengawas Pemilukada mendiamkan dan tidak pemah menanyakan atau keberatanterhadap tindakan / perilaku KIP Aceh utara, maka, Pemohon menganggapPenyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh utara telah melakukan permufakatanjahat untuk melawan UU dan aturan Pemilukada dengan maksud tertentu, untuktindakan tersebut kami sebagai peserta Pemilukada sangat dirugikan secara Politik,Moril dan Materil karena KIP Aceh utara telah menghilangkan salah satu subtansitahapan dalam Pemungutan dan Penghitungan suara yang merupakan kesatuan daritahapan tersebut yang sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calonketika di Plenokan oleh KIP Aceh utara.

10. Bahwa Papan Pengumuan atau tempat umum yang ada di Desa - desa / Kelurahanmasih kosong tanpa tempelan Form C 1- KWK sejak tanggal 15 Februari 2017 kamidapat buktikan melalui foto, bahwa Papan pengumuman di Desa - desa / Kelurahanditempelkan mulai tanggal 22 feburuari 2017 kami dapat membuktikan dengan fotosaat PPS menempelkannya, Bahwa setelah KIP dan Panwaslih membaca kebertankami pada Pleno tingkat Kabupaten tanggal 22 Februari 2017, yang semestinyamereka melanjutkan Pleno suara Bupati setelah Pleno Suara Gubemur jam 17.00 Wibuntuk efisiensi waktu dan anggaran, namun tidak dilakukan KIP Aceh utara dan barudilakukan pada tanggal 23 Februari 2017, Pemohon menduga KIP Aceh utara

menggunakan waktu 12 jam tersebut untuk PPS berkesempatan menempelkan Form C1didesa masing - masing, sehingga pada Pleno esok h£iri 23 Februari 2017 KIP Acehutara memiliki alasan bahwa Form C1 tersebut ada di papan pengumuman Desa -desa , atas izin Allah Swt Pemohon juga memiliki bukti Screen Shot perintah KIPkepada para PPK untuk memerintahkan PPS segera menempelkan Form C1 di Desamasing-masing.

11. Bahwa dengan pelanggaran KIP Aceh Utara yang menghilangkan salah satu pasalyang diatur Undang - Undang / PKPU pada proses Pemungutan dan penghitungansuara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena proses tersebut sangatmempengaruhi hasil Rekapitulasi penyelenggara Pemilukada disetiap tingkatan yangberakibat kami sebagai Peserta Pemilukada dirugikan, bahwa 18 PPK menolakmemberikan Form DA - KWK pada saksi kami juga tindakan melawan hukum,bahwa KIP Aceh Utara tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Plenorekapitulasi kepada saksi kami adalah bertentangan dengan UU dan peraturanPemilukada dan dengan sengaja menutup ruang bagi kami untuk bisamemperjuangkan Hak - hak kami melalui mekanisme hukum pemilukada sertaberacara di Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa fakta yang kami sampaikan adalah pelanggaran serius dari sebuah kesatuandalam tahapan Pemilukada yang tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan, dimana adaHak - hak kami sebagai peserta pemilukada yang dihilangkan dengan maksud tertentuuntuk menguntungkan salah satu pasangan calon lain yang merupakan petahana.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepadaMahkamah Konstitusi untukmenjatuhkan putusab sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017 tentang PeneUpan Perolehan suara Hasil Pemilihan CalonBuapti dan Wakil Bupati Aceh utara Tahun 2017, bertanggal 23-2-2017 pukul17.30.

3. Pelanggaran dan tindakan sengaja menyembunyikan informasi Publik denganpengabaian pasal 4 huruf a PKPU nomor 15 tahun 2016 bukan hanya sangatmerugikan pasangan Calon Bupati sebagai peserta Pemilukada namun jugamenigikan Publik akibat tertutupnya informasi yang semestinya didapatkanmasyarakat, serta tindakan KIP Aceh Utara sudah melampaui kewenanganya danjuga KIP Aceh utara telah melanggar 12 Azas penyelenggara Pemilu yang Wajibdipatuhi oleh seorang penyelenggara pemilu ;

a. KIP Aceh utara sudah tidak MANDIRI lagi dengan dikendalikan olehkekuasaan.

b. KIP Aceh Utara sudah berlaku tidak JUJUR dengan menghilangkan hak kamiuntuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan.

c. KIP Aceh Utara sudah memperlakukan kami tidak ADIL, sehingga kamitertutup jalan untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

d. KIP Aceh utara telah menghilangkan azas KEPASTIAN HUKUM denganmenyembunyikan aturan pada public.

e. KIP Aceh utara telah berlaku tidak TERTIB karena melewatkan salah satuurutan dalam proses pemungutandan penghitungan suara.

f. KIP Aceh Utara melanggara azas KEPENTINGAN UMUM karenapenempelan Form C1 tersebut sangat dibutuhkan masyarakata luas.

g. KIP Aceh utara sudah berlaku tertutup yang bertentangan dengan azasKETERBUAKAAN sebagai seorang penyelenggaraPemilu.

h. KIP Aceh utara tidak memperlakukan setara kepada peserta pemilu dengantidak menjalankan azas PROPORSIONALLITAS.

i. KIP aceh utara juga sudah tidak berlaku PROFESIONAL denganmengabaikan, melaiaikan tugas dan tanggung jawabnya.

j. Azas AKUNTABILITAS yang mestinya dijunjung tinggi sebagai seorangpenyelenggara pemilu pun diabaikan oleh KIP Aceh utara.

k. KIP Aceh utara telah membuat Pemilukada menjadi tidak EFISIEN karenasengaja membuka ruang gugatan.

1. Pemilukada Kabupaten Aceh utara menjadi tidak EFEKTIF dikarenakan caramenjalankan tahapan KIP Aceh utara berpotensi merugikan uang Negaraakibat dari Gugatan para pihak.

4. Guna menjaga Netralitas, Kepastian hukum, tegaknya Demokrasi danterpenuhinya Hak - hak konstitusional warga Negara , serta menjaga kualitas,Legalitas dan Legitimasi sebuah Proses demokrasi ( Pemilu dan Pemilukada ),maka dibutuhkan penyelenggara - penyelenggara pemilu yang berintegritaskarena mereka yang mengawal proses demokrasi dan proses transisi kekuasaanmelalui mekanisme Pemilukada, maka sayaFakhrurrazi H.Cut dan Mukhtar Daudsebagai salah satu Pasangan Galon Bupati / wakil Bupati Aceh utara Tahun 2017serta atas nama Rakyat yang terzholimi dengan cara KIP Aceh utara bekerja,Meminta kepada Majelis hakim yang Mulia dan Terhormat ini untuk MenetapkanPutusan dengan memerintahkan KIP Aceh Utara melakukan PEMUNGUTAN danPENGHITUNGAN suara ulang di Kabupaten Aceh utara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain , Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

44AEF48543

Hormat Kami,PEMOHON

AKHRWRRAZI H.CUT

vJalon Bupati Aceh Utara2017-2022

KEBEFIATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4FAKHRURAZI H.CUT/MUKHTAR DAUD

PEMILUKADA DAPAT DIUIANG APABILA PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN PELANGGARANYANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR.

MASIF , PELANGGARAN YANG DIIAKUKAN SECARA BESAR BESARAN DISELURUH TEMPATPEMUNGUTAN SUARA.

SISTEMATIS, PELANGGARAN TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN DANPENGKOORDINASIAN SECARA MATANG.

TERSTRUKTUR, KECURANGAN YANG DIIAKUKAN PENYELENGGARA PEMILU ATAU PEJABAT DAIAMSTRUKTUR PEMERINTAH.

ADAPUN JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILUKADA DlKABUPATEN ACEH UTARA YAITU ;

MELAWAN PKPU NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG REKAPITULASI HASIL DAN PENETAPAN HASILPENGHITUNGAN SUARA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKILWALIKOTA.

ADAPUN BUNYI PASAL YANG DILANGGAR YAITU PASAL (4) HURUF (a );

Mengumumkan hasil penghltungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanyamenggunakan lampiran model C1 - KWK dengan menempelkannya pada saranapengumuman di desa atau sebutan lain / Kelurahan.

DIDALAM BUKU PANDUAN PEMILU YANG SAUDARA - SAUDARA PEGANG SERTA AJARKAN BAIKKEPADA JAJARAN PENYELENGGARA MAUPUN MASYARAKAT, SECARATEGAS DISEBUTKAN .

KPPS WAJIB MENYERAHKAN SALINAN MODEL C1 DAN LAMPIRANNYA KEPADA PPS UNTUKDIUMUMKAN DlDESA ATAU KELURAHAN.

ARTINYA MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DENGAN DITEMPELKAN DIPAPANPENGUMUMAN DESA / KELURAHAN ADALAH KEWAJIBAN PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBANTERSEBUT TIDAK SAUDARA PENYELENGGARA LAKUKAN, SEHINGGA KAMI SANGAT SULIT MENCARlPEMBANDING C1YANG KAMI MILIKI, KARENA KAMI HANYA DIBERIKAN FOTO COPIAN C1 DANBUKAN SAUNAN C1 BESERTA LAMPIRANNYA SEBAGAIMANA PERINTAH UU, TINDAKAN KIPKABUPATEN ACEH UTARA 5AMA DENGAN TELAH MENUTUP INFORMASI BAGI KAMI DAN JUGA BAGIRAKYAT KETIKA SAUDARA DENGAN SENGAJA TIDAK MENEMPELKAN LAMPIRAN C1TERSEBUT DlPAPAN PENGUMUMAN DESA ATAU KELURAHAN SEBAGAIMANA PERINTAH UU, MENYEMBUNYIKANINFORMASI PUBLIK APALAGI INFORMASI PEMILU / PILKADA ADAIAH PELANGGARAN YANGDIKATEGORIKAN BERAT.

TINDAKAN SAUDARA PENYELENGGARA PILKADA DAIAM HAL INI KPU / KIP KABUPATEN ACEH UTARASANGAT - SANGAT MERUGIKAN KAMI, DITENGAH MASIFNYA KECURANGAN Dl TPS - TPS YANGBERJAUHAN DENGAN KOTA / PEDALAMAN YANG ITU JUGA TELAH KAMI SIAPKAN BUKTI - BUKTIBERUPA FOTO , REKAMAN DAN KESAKSIAN YANG MELIHAT LANGSUNG KECURANGAN TERSEBUT,KAMI KESULITAN UNTUK MENGUJI KEASLIAN FORM C1KAMI KARENA TIDAK ADA SATUPUN DARI

TELAH D.LAI«> '̂TO -̂-v.ANrsESUA. •' '' - KfcOA.N.AN

m QB^2527BUftUP

852 DESA Dl KABUPATEN ACEH UTARA YANG MENEMPELKAN LAMPIRAN MODEL C 1 DISANA,

MELIHAT POLA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG SAUDARA JALANKAN DENGAN PEMBUKTIAN

PELANGGARAN UU DAN BUKTI - BUKTI KECURANGAN MAKA KAMI TIM FATAR MENGANGGAP

PILKADA KABUPATEN ACEH UTARA SUDAH TIDAK PUNYA LAGI LEGALITAS PADA TAHAPAN

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KARENA PELANGGARAN IN! TELAH MEMENUHI UN5UR

MASIF,SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR.

DEMI TEGAKNYA DEMOKRASI DAN MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT SERTA DEMI

TEGAKNYA HUKUM DAN WIBAWA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MAKA KAMI TIM

PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI NOMOR URUT ( 4 ) FAKHRURAZI H.CUT / MUKHTARDAUD DAN ATAS NAMA RAKYAT ACEH UTARA MENOLAK PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN

SUARA DAN MEMINTA PANWASLIH MEREKOMENDASIKAN PEMILUKADA ULANG Dl KABUPATENACEH UTARA, SEHINGGA PEMILUKADA LUBER DAN JURDIL ITU BUKAN HANYA SELOGAN ATAUHANYA UNTUK MENGHABIS - HABISKAN UANG NEGARA TETAPI PEMILUKADA ADALAH MEMILIHPEMIMPIN YANG BUKAN HANYA MEMENANGKAN SEBUAH KONTESTASI DEMOKRASI NAMUN

PEMIMPIN YANG PUNYA LEGALITAS DAN LEGITIMASi YANG KUAT, KARENA BILA IN! DIPAKSAKANDENGAN MELANJUTKAN PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA HARI INI MAKA SIAPAPUN

PEMENANGNYA AKAN DIGUGAT SECARA HUKUM DIKARENAKAN MEREKA LAHIR LEWAT SEBUAH

PROSES YANG BERTENTANGAN DENGAN UU.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN DAN KEBERATAN KAMI SEMOGA SELURUH PESERTA RAPAT PLENO

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KABUPATEN ACEH UTARA DAPAT MENILAI, MENCERMATI,

MEMAHAMI DAN MENERIMA INI SEBAGAI SEBUAH KONSEKUENSI DARI SEBUAH PELANGGARAN

SUBTANSI DARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, DAN INI MENJADI PEMBEIAJARAN

DEMOKRASI BAG! KITA BAHWA PEMILUKADA BUKAN HANYA URUSAN MENEMPATKAN ORANGSEBAGAI KEPALA DAERAH TETAPI DISANA ADA PROSES PEMBELAJARAN, DEMOKRASI DAN

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALWARGA NEGARA YANG DILINDUNGI UNDANG - UNDANG.

BAGI KAMI LEBIH BAIK KALAH DALAM KONTESTASI DEMOKRASI INI DARI PADA MENANG DENGAN

CARA - CARA CURANG, BERTENTANGAN DENGAN UU DAN DIBENCI OLEH RAKYAT HANYA KARENANAFSU KEKUASAAN, TERAKHIR MARI SAMA-SAMA KITATAFFAKURSEJENAK DAN KEMBALI KEPADAFITRAH KITA SEBAGAI SEORANG MUSLIM YANG JUJUR DENGAN KEYAKINAN KITA, MARI SAUDARA-

SAUDARAKU LIHAT INI DENGAN JERNIH DAN GUNAKAN UU SEBAGAI ALAT UKUR KITA DALAMBEKERJA, SUNGGUH BERAT SIKSA API NERAKA BAGI KITA YANG PERNAH DISUMPAH UNTUKBERLAKU AD!L,JUJUR,TRANSPARAN,KEPASTIAN HUKUM DAN MEMPERLAKUKAN SAMA KEPADAPESERTA PEMILU.

SELANJUTNYA SEMUA TERPULANG KEPADA ALLAH PEMILIK SEMESTA , PENGUASA TUNGGAL YANG

TIDAK ADA BANDING DAN TANDINGANNYA, SEMOGA RAHMAT DAN PERUNDUNGAN ALLAH SELALUDILIMPAHKAN PADA RAKYAT DAN PEMIMPIN Dl ACEH UTARA DAN ACEH UTARA TETAP SEJUK,

AMAN DAN DAMAI.

AMINYARABBALA'LAMIN I