ROADMAP SEKOLAH/ MADRASAH AMAN - spab.kemdikbud.go.idspab.kemdikbud.go.id/smab-content/uploads/materi/Road Map/RoadMap... · Dampak tersebut akan lebih parah jika bencana terjadi

ROADMAPSEKOLAH/MADRASAHAMAN

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAANBIROPERENCANAANDANKERJASAMALUARNEGERISEKRETARIATJENDERALKEMENDIKBUD

RoadmapSekolah/MadrasahAman–Kemendikbud2015 ii

DAFTARISIKataPengantar iii SambutanSekretarisJenderalKementerianPendidikandanKebudayaan iv BABI PENDAHULUAN 1 1.1.LatarBelakang 1 1.2.LandasanHukum 3 1.3.MaksuddanTujuan 4 1.4.RuangLingkup 4 1.5.Prinsip-prinsipPelaksanaan 4 BABII PROFILSEKOLAH/MADRASAHAMANDIINDONESIA 6 2.1.GambaranUmumPendidikandanBencanadiIndonesia 6 2.2.PerkembanganSekolah/MadrasahAmandiIndonesia 15 2.3.TantangandanKapasitasSumberDayaPelaksanaanSekolah/

MadrasahAman24

BABIII TUJUANDANSASARANSEKOLAH/MADRASAHAMAN 27 3.1.TujuanStrategisSekolah/MadrasahAman 27 3.2.SasaranStrategisRoadmapSekolah/MadrasahAman 29 BABIV KERANGKAREGULASI 32 BABV PENATAANKELEMBAGAANSEKOLAH/MADRASAHAMAN 34 5.1.KerangkaKelembagaanSekretariatNasionalSekolah/Madrasah

Aman34

5.2.KerangkaKerjaSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman 35 5.3.MekanismeKoordinasi 38 BABVI KERANGKAPENDANAANSEKOLAH/MADRASAHAMAN 39 6.1.APBNdanAPBD 39 6.2.LembagaSwadayaMasyarakat/LSM,Lembaga-lembagaPBBdan

Swasta41

BABVII RENCANAAKSIDANINDIKATORSEKOLAH/MADRASAHAMAN 43 BABVIII SISTEMPEMANTAUANDANEVALUASI 51 8.1.MekanismePemantauandanEvaluasi 51 8.2.MekanismePelaporan 53 LAMPIRAN Lampiran1–LampiranRencanaAksidanIndikatorSekolah/MadrasahAman Lampiran2–InstrumenStrukturaldanNon-Struktural

RoadmapSekolah/MadrasahAman–Kemendikbud2015 iii

KATAPENGANTARIndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang rentan terhadapbencana termasuk gempa, tsunami dan tanah longsor. Salah satu dampak dari gempa,tsunamidantanahlongsoryangterjadidiIndonesiaadalahkerusakansaranadanprasaranabangunan, termasuk bangunan sekolah, yang mengakibatkan terganggunya prosespembelajaran siswa di sekolah. Lebih dari 7.000 sekolah rusak berat akibat gempa dantsunamisejaktahun2004.Dampak tersebut akan lebihparah jika bencana terjadi pada saat prosesbelajar-mengajarsedang berlangsung di sekolah, karena reruntuhan bangunan dan benda sekitarnya dapatmenimpa dan atau menimbun peserta didik, guru maupun tenaga kependidikan lainnya.Oleh karena itu, diperlukan sekolah yang dapat menjamin keamanan dan keselamatanwargasekolahsiagasetiapsaattermasukdariancamanbencana.Sejalandengansemangatuntukmelindungihak-hakanakatasperlindungan,keamanandankelangsungan hidup dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitasdanberkesinambungan,KementerianPendidikandanKebudayaanbermaksuduntukdapatmenyebarkanpengetahuanmengenaipengurangan risikobencanaberikut fasilitas sekolahyang aman dan manajemen bencana di sekolah, di mana ketiga hal ini merupakankomponenpentinguntukmewujudkanSekolahAman.PenerapanprinsipSekolahAmaninidapat memberikan dampak besar bagi upaya pengurangan risiko bencana yang padaakhirnya dapat berdampak pada efisiensi anggaran, dan karenanya diperlukan sebuahroadmapuntukmewujudkanSekolahAmanyangjugadapatditerapkanbagimadrasah.Dalamdokumenroadmapiniyangdimaksuddengansekolahadalahsekolahyangberadadibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sertamadrasah yang berada dibawahnaunganKementerianAgama.Penyusunan dokumenRoadmap Sekolah/Madrasah Aman inimerupakan hasil kerjasamaantara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dengan UNICEF Indonesia dalamProgramPenguranganRisikoBencanayangbertujuanuntukmembangunmasyarakatyangamandariancamanbencanamelaluiberbagaiupayapenguranganrisikobencana.DokumeninijugatelahmendapatkanberbagaimasukanberhargadariBNPB,Arbeiter-Samariter-BundDeutschlande.V(ASB),PlanIndonesia,SavetheChildren,UNESCOdanWorldBank.Diharapkan Roadmap Sekolah/ Madrasah Aman ini menjadi rujukan bagi berbagai pihakdalampelaksanaanSekolah/MadrasahAmandiIndonesia.Jakarta,Desember2015KepalaBiroPerencanaandanKerjasamaLuarNegeri

Ir.Suharti,MA,Ph.D

RoadmapSekolah/MadrasahAman–Kemendikbud2015 iv

SAMBUTANSEKRETARISJENDERALKEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana yangmenekankan bahwa Penanggulangan Bencana tidak hanyaterpakupadatahaptanggapdarurat/responssaja,tetapijugamencakuptahapprabencana(kesiapsiagaan)danpascabencana (pemulihan),dimanaUndang-Undang tersebut secarajelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan,penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baikdalamsituasitidakterjadibencanamaupunsituasiterdapatpotensibencana.Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapaisasaranyanglebihluasdandapatdikenalkansecaralebihdinikepadaseluruhpesertadidik,misalnya dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalamkurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, dll. Kemudian upaya untuk memastikanbahwa lingkunganpendidikan– sekolahdan fasilitaspendidikan–amandaribencanadanbukanmerupakan tempat yang dapat membahayakan kehidupan peserta didik, guru dantenagakependidikanlainnya.DokumenRoadmap Sekolah/Madrasah Aman inimerupakan salah satuwujud komitmenIndonesia dalammendukungWISS (Worldwide Initiative Safe Schools) sebagaimana telahdideklarasikan di Sendai, Jepang pada saat pelaksanaan UNWCDRR ketiga. KomitmenIndonesia akan diimplementasikan kepada sekolah di Indonesia dan yang lebih utamaterhadapsekolahdidaerahrawanbencana.DokumenRoadmap ini disusun dengan pemikiran adanya kebutuhan bagi sebuah rujukanbagipelaksanaanSekolah/MadrasahAmandiIndonesiasehinggaupaya-upayapencegahandan pengurangan risiko bencana, pengupayaan fasilitas sekolah aman dan manajemenbencana di sekolah dapat terkoordinasi sehingga kemungkinan duplikasi upaya ataupunketidakefektifanpelaksanaanSekolah/MadrasahAmandapatdihindari.Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyambut baikpenyusunanRoadmap Sekolah/MadrasahAmanyangmerupakankerjasasamaantaraBiroPerencanaandanKerjasamaLuarNegeri,SekretariatJenderaldenganUNICEFIndonesia.Kamimengucapkanterimakasihkepadapihakyangtelahaktifmendukungterselesaikannyadokumen Roadmap Sekolah/ Madrasah Aman ini. Akhir kata, kami berharap terbitnyadokumen ini benar-benar dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentinganpendidikan di Indonesia dalam memastikan bahwa Sekolah/ Madrasah Aman dapatterwujud.Jakarta,Desember2015SekretarisJenderalKemendikbud

Dr.DidikSuhardi

RoadmapSekolah/MadrasahAman–Kemendikbud2015 1

BABIPENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangSecarageografis, Indonesia terletakpadapersimpangantiga lempengbumiyaitu lempengEurasia,Indo-AustraliadanPasifikyangsangatrentanterhadapgempabumihinggatsunami.Indonesiajugaberada di antara persilangan dua benua dan dua samudera yang dalam waktu singkat dapatmengubahcuacadaniklim,sehinggasangatrentanterhadapcurahhujanyangtinggidantimbulnyabadai tropis. Curah hujan yang tinggi dapatmemicu danmenimbulkan bencana banjir dan tanahlongsor, sementara itu,badai tropismenimbulkangelombang laut tinggi,airpasangdangangguantransportasilaut.Selainitu,Indonesiayangmerupakannegaramaritimdenganribuanpulau,jugaterletakpadagarislengkungancincinapiatauringoffireyangmelingkupisebagianbesardariwilayahIndonesiamulaibagian barat ke timur. Rangkaian pegunungan yangmembentangdari Sumatera hingga ke bagiantimur,yakniNusaTenggaraTimurdankemudiannaikkeMaluku,membentukbarisangunungberapiyangsangataktif.Kondisi di atas menyebabkan Indonesia menjadi negara di dunia yang paling rawan terhadapbencana alam, demikian menurut United Nations International Stategy for Disaster Reduction(UNISDR-BadanPBBuntukStrategi InternasionalPenguranganRisikoBencana).Berbagaibencanaalammulai gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dankebakaranhutan,rawanterjadidiIndonesia.Bahkanuntukbeberapajenisbencanaalam,Indonesiamenduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yangmenjadikorbanmeninggalakibatbencanaalam.Olehkarenanya,Indonesiadianggapsebagainegaradenganrisikodandampakbencanaalamtertinggididunia.UNISDR memperingkat jumlah korban pada enam jenis bencana alam terbesar di dunia, yangmeliputibencanaakibattsunami,tanah longsor,banjir,gempabumi,angintopan,dankekeringan.Dandari keenam jenis bencanaalam tersebut, Indonesiamenduduki peringkatpertamapadaduabencanaalamyakni tsunamidantanah longsor,peringkatketigapadagempabumi,danperingkatkeenampadabanjir.UntukbencanaalamyaknikekeringandanangintopankondisiIndonesialebihbaikdarinegara-negaralain.Berikutperingkatnegaraterdampakbencanaalamselengkapnya:1. Bencanaalamtsunami-dari265negarayangdimasukkankedalamdaftar, Indonesiaberadadi

peringkat pertama dengan jumlah korban yang terkena dampak lebih banyak dibandingkandenganJepang(4.497.645korban),Bangladesh(1.598.546korban),India(1.114.388korban),danFilipina(894.848korban),yaknisebanyak5.402.239orang.

2. Bencana alam tanah longsor - dari 162 negara yang dimasukkan ke dalam daftar, Indonesiaberada di peringkat pertama dengan korban jiwa lebih banyak dibandingkan dengan India(180.254 korban), China (121.488 korban), Filipina (110.704 korban), dan Ethiopia (64.470korban),yaknisebanyak197.372orangterkenadampaknya.

3. Bencanaalamgempabumi-dari153negarayangdimasukkankedalamdaftar,Indonesiaberadadi peringkat ketiga dengan 11.056.806 orang terkena dampaknya, setelah Jepang (13.404.870)danFilipina(12.182.454).DuaperingkatdibawahIndonesiaadalahChina(8.139.068)danTaiwanmasing-masingdengan8.139.068dan6.625.479korban.

4. Bencana alam banjir - dari 162 negara yang dimasukkan ke dalam daftar, Indonesia berada diurutan keenam dengan 1.101.507 orang yang terkena dampaknya. Peringkat sebelumnya


berurutandidudukiolehBangladesh(19,279,960korban), India(15.859.640),China(3.972.502),Vietnam(3.403.041),danKamboja(1.765.674).

5. Bencana alam angin topan - Jepang berada di peringkat pertama dengan 22.548.120 korban,diikutiolehFilipina,China,India,danTaiwan.

6. Bencana alam kekeringan - peringkat pertama adalah negara China dengan korban sejumlah71.297.700orang,diikutiolehIndia,AmerikaSerikat,Pakistan,danEthiopia.

Berdasarkan jenis ancaman dan kerugian yang sudah dipaparkan, Indonesia sebagai salah satunegara yangmemiliki kerawanan tinggi terhadap bencana diharapkan dapatmenerapkan standarpenangananyangbaikterhadapdampakbencanaalamsehinggadapatmengurangikerusakandanjumlahkorbanjiwa.HallainyangperluditindaklanjutiadalahupayapeningkatanpengetahuankebencanaanbagibangsaIndonesia, baikbencana yangdisebabkanoleh faktor alammaupunmanusia. Sehingga kebiasaanyang sekiranya merusak alam dan perilaku negatif lain dapat dihindari melalui peningkatankesadaranmanusiadankearifanterhadapalam.Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menetapkankebijakanbarudalampenyelenggaraanpenanggulanganbencanayanglebihseriussecaraterencana,terkoordinasi,terpadudanberkelanjutan,yangtertuangdalamUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor24Tahun2007tentangPenanggulanganBencana.Berkenaan dengan Penanggulangan Bencana di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan olehpemerintah adalahmelalui PenguranganResikoBencana (PRB) yangdiarusutamakanpada sektor-sektor pembangunan, seperti misalnya pada sektor pendidikan. Pada semua peristiwa bencana,Pendidikanmerupakan salah satu sektor yang terkena dampaknya, dimana hampir semuamuridusiasekolahdarijenjangPAUD,SD/MI,SMP/MTsdanSMA/MAataupunSMK/MAK,danparagurusertatenagakependidikanlainnyaterkenadampaknya.Dampakbencanatersebutmenjadilebihparahjikabencanaterjadipadasaatberlangsungkegiatanbelajar-mengajar di sekolah, seperti misalnya pada saat terjadi gempa bumi yang dapatmeruntuhkan bangunan dan benda sekitarnya, dan dapatmenimpa dan/ ataumenimbun pesertadidik, gurumaupun tenaga kependidikan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sekolah yang dapatmenjaminkeamanandankeselamatanwargasekolahsertasiagasetiapsaattermasukdariancamanbencana.Sejalan dengan semangat untuk melindungi hak-hak anak atas perlindungan, keamanan dankelangsungan hidup dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas danberkesinambungan,KementerianPendidikandanKebudayaanbermaksuduntukdapatmenyebarkanpengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana berikut fasilitas sekolah yang aman danmanajemen bencana di sekolah, di mana ketiga hal ini merupakan komponen penting untukmewujudkan Sekolah/ Madrasah Aman. Penerapan prinsip sekolah/ madrasah aman ini dapatmemberikan dampak besar bagi upaya pengurangan risiko bencana yang pada akhirnya dapatberdampakpadaefisiensianggaran,danuntukitu,diperlukansebuahroadmapuntukmewujudkansekolah/madrasahaman.TerkaitdengankomponenataupilarFasilitasSekolahyangAman,isuyangmenjadisasaranadalah:1) Sekolah-sekolah baru adalah sekolah aman, di mana lokasi sekolah relatif aman dari risikobencana dan sekolah dibangun dengan menerapkan desain dan konstruksi yang aman terhadapbencana; dan2) Sekolah-sekolah lamadikaji ulang –untukmenetapkanprioritas bagi retrofit danpenggantian.


Untuk komponen atau pilar Manajemen Bencana di Sekolah, isu yang menjadi sasaran adalahmemastikan bahwa Prosedur Operasi Standar sekolah dalam kondisi darurat sudah tersedia dandipahami benar oleh komunitaswarga sekolah, baik oleh guru, tenaga kependidikan, dan pesertadidik,maupunolehwargayangberadadilingkungansekolah,termasukolehorangtuapesertadidikmaupunwalisiswa.SedangkankomponenataupilarPendidikanPencegahandanPenguranganRisikoBencana,isuyangmenjadisasaranadalahmelakukanintegrasipencegahandanpenguranganrisikobencanakedalammatapelajaran.Melalui pendekatan ini, diharapkandapatmeningkatkan ketahananpeserta didik,guru dan tenaga kependidikan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaanindividumaupunmasyarakatterhadapbencana.1.2. LandasanHukum1. Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen pasal 28 dan Pasal

31,Pasal34ayat2;2. Undang-undangNo.39Tahun1999tentangHakAzaziManusia;3. Undang-UndangNomor23Tahun2002tentangPerlindunganAnak;4. Undang-UndangNomor20 Tahun2003 tentang SistemPendidikanNasional (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4301);

5. Undang-UndangNomor24tahun2007tentangPenanggulanganBencana;6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan

Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/MadrasahTsanawiyah(SMP/MTs)danSekolahMenengahAtas/MadrasahAliyah(SMA/MA);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PenanggulanganBencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan BantuanBencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional danLembagaAsingNonpemerintahdalamPenanggulanganBencana;

10. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor36Tahun2005,tentangperaturanPelaksanaanUUNomor28tahun2002tentangBangunanGedung;

11. PeraturanPresidenNomor8Tahun2008tentangBadanNasionalPenanggulanganBencana;12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan

Bencana;13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang

RencanaAksiNasionalPenguranganRisikoBencana;14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010 tentang

PengarusutamaanPenguranganResikoBencanadiSekolah;15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang

PedomanPenerapanSekolah/MadrasahAmandariBencana;16. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor72Tahun2013tentangPenyelenggaraan

PendidikanLayananKhusus.


1.3. MaksuddanTujuana. Maksud

Roadmap Sekolah/Madrasah Aman ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi pelaksanaanSekolah/MadrasahAmandiIndonesiadan:1. Memberikandasarhukumpelaksanaansekolahaman;2. Memberikan landasan bagi pembagian tugas dan tanggung jawab stakeholder atau

pemangkukepentingansekolahaman;3. Memberikanpetunjuk, acuandanpedomandalampelaksanaan sekolah amanberdasarkan

pemetaankebutuhan,ketersediaananggarandanketersediaansumberdayalainnya.b.Tujuan

TujuandariRoadmapSekolah/MadrasahAmaniniadalahsebagaiberikut:1) Memberikan acuandalampenerapan sekolah/madrasah amandari bencana sesuai dengan

tigapilarsekolahaman.2) Mengefektifkan implementasi penerapan sekolah/ madrasah aman bencana dengan

pengarusutamaanpenguranganrisikobencana;3) Mendorong efektifitas kemitraan dan sinergitas penyelenggaraan penerapan sekolah/

madrasahamandaribencana;4) Mewujudkan penguatan dan pemberdayaanmasyarakat sekolah dalampenerapan sekolah/

madrasah aman dari bencanamelalui sharing kapasitas antar stakeholder dan pihak lain diluaryangterkait,melaluipelatihan/workshop/seminardanpraktik-praktikterbaik;

5) MengevaluasipelaksanaanSekolah/MadrasahAman;6) Mengidentifikasilokasisekolah/madrasahpadaprioritasdaerahrawanbencana.

1.4. RuangLingkup

RuanglingkupdariRoadmapSekolah/MadrasahAmaniniadalahsebagaiberikut:1) Profil Sekolah/ Madrasah Aman di Indonesia yang mencakup Gambaran Umum Pendidikan di

Indonesia,PerkembanganSekolah/MadrasahAmandiIndonesia,sertaTantangandanKapasitas/SumberDaya;

2) Tujuan,SasaranStrategis,ArahKebijakandanStrategiSekolah/MadrasahAman;3) KerangkaRegulasi,danKerangkaPendanaan;4) Penataan Kelembagaan Sekolah/ Madrasah Aman yang mencakup Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Sekolah/ Madrasah Aman Kemendikbud, Kerangka Kerja Sekretariat Sekolah/MadrasahAmanKemendikbuddanMekanismeKoordinasi(internaldaneksternal);

5) RencanaAksidanIndikatorSekolah/MadrasahAman;6) SistemPemantauandanEvaluasi.

1.5. Prinsip-prinsipPelaksanaanPencapaian targetpenerapanSekolah/MadrasahAman sesuaidengan indikatornyayang tertuangdalam Roadmap ini bersifat multi-sektor dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Prinsip-prinsip pokok sekolah/ madrasah aman mendasari kerjasama lintas sektor guna mengupayakansinergisitasdalammewujudkansekolah/madrasahaman.Prinsip-prinsippokoktersebutadalah:


1) BerbasisPenguranganRisikoBencanaSekolah/ Madrasah Aman ditujukan untuk mengurangi risiko bencana dan memastikankenyamanan dan keamanan proses pembelajaran. Dalam hal ini, selain berkontribusi padapenguranganrisikobencanageologis,misalnyagempadantsunami,kegiatansekolah/madrasahaman juga ditujukan untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh kerusakanlingkungan,misalnyabanjirdanlongsor,yangfrekuensikejadiannyasemakinmeningkat.

2) Inklusif

Penyelenggaransekolah/madrasahamansecaraaktifmelibatkansemuawargasekolahtermasukwargasekolahpenyandangdisabilitasatauberkebutuhankhusus.

3) Ramahanak

Kegiatan terkait penerapan sekolah/ madrasah aman diselenggarakan atas dasar kebutuhan,kemampuandanpartisipasiaktifanak.

4) Pemaduankedalamkegiatanpembelajaranyangefektifdanmenyenangkan

Keberhasilanpenerapansekolah/madrasahamanbergantungpadapemahaman,dukungan,danpraktik berkelanjutan oleh siswa, guru, dan tenaga pendidik. Dengan mempertimbangkan haltersebut maka kegiatan penerapan sekolah/ madrasah aman semestinya dipadukan dalamkegiatanpembelajaranyangefektifdanmenyenangkan.


BABIIPROFILSEKOLAH/MADRASAHAMANDIINDONESIA

PembahasanpadababiniakanmencakuptigabagianyaitugambaranumumpendidikandanbencanadiIndonesia,perkembanganSekolah/MadrasahAmandiIndonesiadantantangandankapasitassumberdaya.2.1.GambaranUmumPendidikandanBencanadiIndonesia

MengelolapendidikanuntukjumlahpendudukyangbesarIndonesia adalah negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia, di mana mengelolapendudukdenganjumlahlebihdari240jutajiwatidaklahmudah.PendidikanwarganegaraIndonesiaadalahsalahsatuhalmendasaryangmerupakankewajibanpemerintahdimanaUndang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatpendidikanyanglayak.Untuk memenuhi hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, telahditetapkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakanbahwaseluruhanakusia7-15tahunwajibmengikutipendidikandasar.Dalamkenyataannyasampai tahun 2012 masih terdapat sekitar 2.12% anak usia 7-12 tahun yang tidakbersekolah,dandemikianpulauntukanakusia13-15tahunmasihterdapatsekitar10.48%yang tidak bersekolah. Masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antar daerah,antarakotadandesa,jugaantarapendudukkayadanmiskin.Dalamrangkapeningkatanaksespendidikanmenengahyangberkualitas,PemerintahtelahmenetapkanpelaksanaanWajibBelajar12tahun,dimanausiaantara7sampaidengan18tahundiharapkandapatbersekolahdanmenyelesaikanpendidikan12tahun.Ditingkatusia16-18tahun,masihterdapatsekitar2jutaanakyangtidakmenyelesaikanpendidikandasar9tahun,100ribudiantaranyatidakpernahbersekolah,danterdapatsekitar1,4jutalulusanSMP/MTsyangtakmelanjutkanpendidikannya(RPJMN2015-2019).Upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor antaralain ketersediaan fasilitas pendidikan, daya jangkau terhadap fasilitas pendidikan,keterjangkauanpembiayaandankualitas layananyangdisediakan, sertapersepsi terhadapnilaitambahpendidikan.Dari data jumlah populasi, peserta didik, pendidik dan sekolah berdasarkan kohort usiasekolah, yaitu pra-sekolah dan TK (0-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun),SMA/SMK(16-18tahun),danpendidikantinggi(19-24tahun),denganjumlahpesertadidik60,94 Juta, pendidik 3,973, 498 dan 340.535 sekolah (lihat Tabel 2.1) terlihat perlunyadilakukanpemetaanterhadaplokasikeberadaanmereka.


Tabel2.1-KohortUsiadanJumlahPenduduk,PesertaDidik,SekolahdanGuru

Sumber:PaparanmengenaiSekolahAmanKemendikbud,Turki,2014MengelolabencanadiIndonesiaSeperti yang telahdijelaskandi Bab I, Indonesia adalah salah satu negara denganwilayahyang tergolongmemiliki tingkat kerawananbencana yang tinggi.Mulai dari bencana alamhinggabencanasosialberpotensiterjadidiIndonesia.BencanaalamyangberpotensiterjadidiIndonesiamulaidaribanjir,anginputingbeliung,tanahlongsor,gunungmeletus,tsunami,dangempabumi,dapatterjadidisepanjangkepulauanIndonesiamulaidariSabanghinggaMerauke. Perubahan iklim juga dapat menambah frekuensi dan volume bencana selainkarena kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana. Demikian juga denganbencana sosial, dengan kemajemukan bangsa Indonesia –mulai dari suku, agama, sosial,ekonomi, danpolitik – jugaberpotensimenimbulkan konflik apabila tidakdikeloladenganbaik.Dengan tingkatkerawananbencanayang tergolong tinggi,makapentingbilawacanapendidikan kebencanaan dikemukakan dan segera dilakukan. Berbagai bencana silihberganti menimpa Indonesia, di antaranya gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun2004yangtelahmemakankorbanlebihdari200.000jiwa–baikkarenameninggalataupunkorban cedera. Hal ini telahmemacu pemerintah untukmengelola bencana dengan lebihbaikdandenganpersetujuanDPR,PemerintahIndonesiatelahmenerbitkanUndang-UndangNo.24/2007mengenaiPenanggulanganBencana.Bencana alam yang dapat memakan korban yang besar selama ini adalah gempa bumi,tsunami dan longsor1. Berdasarkan hasil pemetaan bencana yang dilakukan oleh BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia, 75 persen sekolah-sekolah diIndonesia teridentifikasikan berada di kawasan berisiko bencana. Sehingga dapatdibayangkan bila terjadi bencana, berapa banyak korban jiwa dan kerugian aset sekolahyang dapat diakibatkan oleh bencana tersebut. Oleh karenanya perhatian perlu diberikanterhadap sekolah yang berada di lokasi rawan bencana tersebut, beserta dengan pesertadidik dan guru juga tenaga kependidikan yang berada di sekolah tersebut. Diperlukanpemetaan yang lebih rinci per sekolah mengenai jenis bencana yang sering dan dapat

1 Preliminary Electronic Draft “Landslides” bagian dari “Koenig and Schultz’s Disaster Medicine:ComprehensivePrinciplesandPractices”,IainTRKennedy,DavidNPetley,andVirginiaMurray,CenterforDisasterMedicalSciences,DepartmentsofEmergencyMedicineandPublicHealth,UniversityofCaliforniaatIrvine,USA–2015,www.cdms.uci.edu

USIA(TAHUN)

PENDUDUK(JUTA)

PESERTADIDIK(JUTA)

SEKOLAH GURU

0-6 28,85 4,05 93.644 386.962

7-12 26,59 30,66 169.331 1.923.189

13-15 12,94 11,93 45.077 837.017

16-18 13,09 8,84 26.896 571.591

19-24 25,37 5,36 3.794 238.637

Total 106,84 60,94 340.525 3.973.498


menimpa sekolahmereka, dan juga bekal pengetahuan seperti apa yang perlu diberikan,sertabagaimanamenanganiasetsekolahbaikgedungmaupunperalatannyaagar investasiyangadainibisaterselamatkan.Selain itu, berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2010 sampai 2014, sedikitnya ada 23provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia2.Sedangkan berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015 sampai2019, terdapat 30 provinsi di Indonesia yangmasuk dalam kategori risiko tinggi terhadapbencana3.Sebagian besar bangunan sekolah di Indonesia belum didesain aman terhadap gempa,tsunami, longsordangunungmeletus,walaupunstandarbangunan (peraturankonstruksi/buildingcode)untukmembangunsekolahsudahtersedia,sehinggapeningkatankesadarandanmelakukantindakankesiapsiagaanperludilakukandengansegera.DataBankDunia4menyebutkanIndonesiamasukdalamempatbesarnegaradenganjumlahsekolah terbanyak di dunia. Ribuan sekolah di Indonesia berada di wilayah dengan risikogempatinggi.UntukSekolahDasar(SD)daritotal144.507,sebanyak109.401SDberadadiprovinsidenganrisikogempatinggi;untukSekolahLuarBiasa(SLB),sebanyak1.147sekolahdari total 1.455 sekolah berada di lokasi dengan risiko gempa tinggi; untuk SekolahMenengah Pertama (SMP), sebanyak 18.855 sekolah dari total 26.277 juga berada dalamrisiko gempa tinggi; sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 7.237sekolah dari total 10.239 SMAdi Indonesia, juga berada di kawasan dengan risiko gempayangcukuptinggi5.Dari catatan,bencanayang terjadidalamkurunwaktudasawarsa terakhir telahmemakankorban jiwa dan kerusakan aset sekolah sangat besar. Kualitas proses belajarmengajar diarea yang tertimpa bencana juga sangat terganggu dan bila kondisi gangguan terhadapprosesbelajariniberlangsunglama,makaakanberdampakjangkapanjangterhadappesertadidik. Gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 2004 telahmemakan korban jiwa 120.000meninggal,93.088hilangdan4.632 luka-luka,dan lebihdari2.000gedungsekolahhancurdan rusak. Sedangkan gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 telahmenghilangkan 5.558jiwa, dan 26.013 luka-luka, serta sekitar 2.900 sekolah runtuh. Secara keseluruhan dalamdasawarsaterakhirlebihdari300.000jiwameninggaldanlebihdari10.000sekolahterkenadampak bencana, baik itu rusak berat atau runtuh. Dari hasil inventarisasi sekolah rusakyangdilaksanakantahun2010-2011,untukbangunansekolahmenengahterdapatlebihdari40 ribu ruang kelas rusak berat dan lebih dari 80 ribu rusak sedang/ringan; dan untuksekolah dasar sekitar 110.598 ruang kelas rusak berat dan 182.500 ruang kelas rusaksedang/ringan. Menurut data BNPB, dalam 30 tahun terakhir rata-rata sebanyak 289bencana alam terjadi setiap tahun dengan rata-rata angka kematian diperkirakan 8.000orangpertahun.Beberapa kejadian bencana dengan data korban dan kerusakan pada gedung sekolahterlihatdalamGambar2.1berikut.

2RenasPB2010-2014,BNPB,hal.169,dalamlampiran43RenasPB2015-2019,BNPB,hal.34-364Data Bank Dunia, melalui dokumen Draft Blue Print Sekretariat Sekolah Aman - Badan NasionalPenanggulanganBencana(2014),hal25DraftBluePrintSekretariatSekolahAman/BadanNasionalPenanggulanganBencana(2014)


Gambar2.1-SekolahdiIndonesiayangBerisikoterhadapBencana2004-2013

Catatan:korbanjiwabelumtermasukdalamgambarini.

Oleh karena itu sekolah-sekolah yang terletak di daerah rawan bencana perlu dibekalidengan pengetahuan kesiapsiagaan bencana, baik dari segi pengetahuan bencana dalammata pelajaran, simulasi evakuasi dan juga dari segi struktur bangunan sekolah untukmengurangirisikobencana.MeningkatkanpengetahuankebencanaankomunitassekolahdalamrangkapenguranganrisikobencanaUndang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasionalpasal32ayat2telahmengakomodasikebutuhanpendidikandidaerahbencanayangdituangkankedalamterminologipendidikanlayanankhusus.Pendidikan kebencanaan mencakup banyak aspek yang penting seputar kebencanaan.Misalnya pengenalan tentang potensi bencana yang ada di lingkungan sekitar, sejarahbencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi dalam menghadapi ancaman bencana,meningkatkan kesadaran terhadap tanda-tanda terjadinya sebuah bencana, dampakbencanabagi individu, keluarga, dan komunitas, carapenanganandalamkondisi bencana,serta caramenyelamatkan diri dari bencana. Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpabisa diprediksi sebelumnya, baik itu bencana alam ataupun sosial. Juga perlu dipahamibahwa tindakan penanganan dan pengurangan risiko bencana akan berbeda-beda untuksetiapjenisbencana.Melaluipendidikankebencanaan,tidakberartirisikodampakbencanadapatditekansehinggasamasekali tidakmenimbulkandampak.Tujuandanharapanyangingindicapaimelaluipendidikanbencanaadalahmemperkecilrisikodampakbencana.Pendidikan kebencanaan juga perlumengantisipasi penangananbencana yangmerupakantanggungjawab kita bersama, pemerintah, lembaga kemanusiaan, badan penangananbencana,relawan,danprofesional.

2004 2006 2009 2010 2011 2012 2013

Gempa& Tsunamidi Aceh> 2,000gedung sekolah rusakberat atau hancur

Gempadi Yogyakarta,2,900sekolah hancur

Gempadi Sumatera Barat lebihdari 2,800 sekolah terdampak,dengan lebih dari 40%rusakberat

Gempa&tsunamidi Mentawai,7sekolah hancur

Sekolah dasar:Rusak ringan:182.500 kelasRusakberat:110.598kelas

Sekolah tk.menengah:Rusak ringan:82.892kelasRusakberat:42.428kelas

Gempadi Jawa Barat;2,091sekolah rusakberat,dengan 35sekolahhancur/rubuh Gempadi AcehTengah&

BenerMeriah,514 sekolah rusak


Meningkatkan pengetahuan kebencanaan dilakukan melalui pengembangan pengetahuanguru, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya. Peningkatan pengetahuan bencanauntuk guru dapat dilakukanmelalui sosialisasi, pelatihan dan/ atau pendampingan dalamkurunwaktutertentudandenganmenyediakanbahan-bahanajarmengenaikebencanaan.Selain penyediaan bahan ajar, pengajaran teori dan praktik dalam pengurangan risikobencanakepadakepalasekolahdankepadaguruperludiutamakan,sehinggamerekadapatmeneruskannya kepada peserta didik. Praktik simulasi evakuasi dapat dilakukan secaraberkaladisekolahdenganmelibatkanseluruhanggotakomunitassekolah.Pengintegrasian pengetahuan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kurikulumsekolahdapatdilakukanmelalui2pilihancara,yaitu;1) integrasikedalamkurikulumyangberjalan, denganmengintegrasikan substansi PRB ke dalammata pelajaran,muatan lokaldan ekstra kurikuler tertentu, dan 2) membuat kurikulum baru berbasis PRB, yang didalamnyaterdapatmatapelajaran,muatanlokaldanekstrakurikulerPRB.Namundemikian,melihat beratnya beban kurikulum bagi peserta didik saat ini, serta masih minimnyakapasitas/ kemampuan guru mengenai PRB, maka prioritas pilihan yang lebihmemungkinkanadalah:1) MengintegrasikanPRBkedalammatapelajarandari kurikulumyangberjalan (misalnya

pelajaranIPA,IPS,BahasaIndonesia,Matematika,atauAgama),2) MengintegrasikanPRBkedalammuatanlokaldarikurikulumyangberjalan,3) MengintegrasikanPRBkedalamkegiatanekstrakurikulerdarikurikulumyangberjalan,4) Menyelenggarakan mata pelajaran PRB untuk muatan lokal di bawah kurikulum baru

berbasisPRB,dan5) MembuatkegiatanekstrakurikulerPRBdibawahkurikulumbaruberbasisPRB.

Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah, dalam jangkapendek bertujuan untuk membuat peserta didik merasa aman saat terjadi bencana danpeserta didik dapat menjadi agen perubahan penyebaran pengetahuan terutama bagikeluargamerekadanmasyarakat di sekitarnya.Dalam jangkapanjang, pengintegrasian inibertujuan mempersiapkan anak-anak sebagai generasi mendatang dengan pengetahuanpencegahan,mitigasi,dankesiapsiagaanterhadapbencanauntukmewujudkanmasyarakatIndonesiayangtangguhterhadapbencana.Untuk itulah sekolah selayaknya dapat menjadi tempat yang aman terhadap bencana,sekaligus menjadi tempat di mana peserta didik mempelajari pengetahuan tentangpenyelamatandiridanpengetahuan tentangmengurangidampakbencana.Faktorpentingdanperludiperhatikanolehguruadalah langkahprosespembelajaranyangdikembangkandikelasdariperencanaan,pelaksanaan,sampaipenilaianpembelajarandisesuaikandengankebutuhan terkaitmateri pengurangan risiko bencana. Karenanya, dibutuhkan guru yanginovatif, kreatif, aktif, menyenangkan dan tangguh hingga akhirnya membentuk pesertadidikyangberkarakterdanjugatangguh.DalamRPJMNdijelaskanmengenaikonsepkebencanaanyangterintegrasi,yaitumengurangirisikobencana–menanggulangi bencana secara cepat –membangun kembalimasyarakatdan lingkungan terdampak bencana. Dengan landasan konsep penanggulangan bencanatersebut,isustrategisyangterkaitdengankawasanrawanbencanaadalah:1) Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam

menghadapibencana;2) Sistemperingatandiniditingkathuludanhilir;3) PengarusutamanPenguranganRisikoBencana(PUPRB)diseluruhsektorpembangunan;4) StandarPelayananMinimum(SPM)penanggulanganbencana;


5) Koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasukperencanaan,enganggaraandanmonitoring;dan

6) PedomanRencanaTataRuangwilayahyangberbasispenguranganrisikobencana.FasilitassekolahyangamandaribencanaSekolahmerupakansaranatempatprosesbelajarmengajarberlangsungdimanajumlahdankondisi sekolah dapat mempengaruhi aksesibilitas/ keterjangkauan peserta didik untukbersekolah. Dari tabel 2.2 dapat dilihat gambaran kondisi Sekolah/ Ruang Kelas menurutinventarisasi yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2011-2012. Data kondisi rusaksekolahdibawahinibukanhanyakarenabencana,tapiinventarisasimenyeluruhtermasuksekolah-sekolah yang dibangun pada tahun 1970 sampai dengan 1980 dalam programSekolahInpres.

Tabel2.2–Kondisiruangkelassekolah(2012–2013)

KONDISIRUANGKELASSD SMP SMA/SMK

BAIKRUSAKRINGAN

RUSAKBERAT BAIK

RUSAKRINGAN

RUSAKBERAT BAIK

RUSAKRINGAN

RUSAKBERAT

427,042 188,338 170,083

78,608 21,416 169,465 142,814 13,067 5,000 Sumber:referensidatadariKemendikbud(Rembuknas2013)

Tabel2.3–RekapitulasiProgramBantuanRehabilitasiRuangBelajarSMPtahunanggaran2012,2013,dan2014

No Tahun RehabSedang(Ruang)

RehabBerat(Ruang)

JumlahSekolah

Nominal(Rp)

1 2012 13,302 18,390 11,760 2,253,690,000,000

2 2013 1,570 165 793 85,500,000,000

3 2014 2,535 300 994 141,075,000,000

TOTAL 17,407 18,855 13,547 2,480,265,000,000

Sumber:PresentasiKemendikbuddalamTechnicalWorkshoponSafeSchool, Tokyo,19-20Maret2015Terlihat dalamdua tabel di atas bahwa ruang kelas SMPdengan kondisi rusakberat yangtelahdiinventarisasipadatahun2012-2013jauhlebihbanyakdaripadajumlahruangkelasyang dapat diprogramkan untuk direhabilitasi setiap tahunnya antara tahun 2012-2014.Belajar dalam kondisi bangunan sekolah yang rusak sangat membahayakan keselamatanpesertadidikdantenagakependidikanlainnyaselamajamsekolahberlangsung.


Gambar2.2–RehabilitasiruangkelasrusakberattingkatSD/SMP

Sumber:PresentasiKemdikbud,Rembuknas2013.

Pemahaman mengenai ‘building code’ atau standar bangunan (peraturan konstruksi) danpemahaman mengenai bencana masih kurang, di mana hal ini berakibat pada pemilihanlokasi sekolah yang seadanya (tanpamempertimbangkan aspek keamanan terhadap risikobencana)dankualitaskonstruksiyangmasihsangatrendah.Dalamperiodesampaidengantahun 2000 situasi ekonomi Indonesia masih kurang kuat, di mana pembiayaanpembangunansekolahmasihditentukandaripusatkarenamasihtersentralisasidanmasihsedikitanggaranyangdialokasikanuntukoperasidanpemeliharaanbangunandanfasilitassekolah, sehingga kondisi sekolah yang sudah kurang baik sering dibiarkan sampai benar-benar rusak berat. Namun demikian akses terhadap pendidikan dasar terus meningkatsecarasiknifikandanpendaftarterusbertambah.Pada tahun 1999 sistem pemerintahan melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahanDaerah yang kemudian diikuti peraturan pembagian urusannya pada tahun2000, memutuskan kewenangan pengelolaan Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama diberikan kepada Kabupaten/ Kota, dan kemudian pada tahun 2005 biayaoperasionalsekolah(BOS)diserahkankesatuanpendidikan/sekolah.Beberapa tahun kemudian, kebijakan pengelolaan BOS ini diikuti dengan kebijakanpelaksanaan rehabilitasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru (USB) yang dikelolaoleh satuan pendidikan sendiri (swakelola). Terjadi pro dan kontra pada awalpelaksanaannyakarenadinilaikepalasekolahtidakmempunyaikemampuanteknistentangperbaikan/ pembangunan sekolah, namun waktu terus berjalan dan telah membuktikanbahwabanyakbangunansekolahyangdibangunsecaraswakelolaternyatamemilikikualitaslebih baik dari pada yang dibangun oleh pihak ketiga dengan sistem pelelangan. Denganmembangun secara swakelola, tingkat partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dalammembantu pembangunan/ rehabilitasi sekolah, sehingga sering terjadi bahwa anggaranyang tadinya misalkan dialokasikan untuk 2 ruang kelas, ternyata dapat menjadi 3 ruangkelas atau ditambah perbaikan tempat sanitasi. Namun memang tidak semua upaya

2,5663.21% 6,257

7.83%

9,42811.79%

34,84243.58%

26,84833.58%

TotalAnggaranRp.5.544.4M

Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBeratSD/SMP

SD: 79.941RuangKelas

KemajuanFisik

4501.48% 175

0.58%

7502.47%

9153.01%

28,10092.46%

100Persen

1-25Persen 26-50Persen

51-75Persen

76-99Persen

TotalAnggaranRp.2.190.5M

SMP: 30.287RuangKelas

KemajuanFisik100Persen

1-25Persen26-50Persen

51-75Persen

76-99Persen

…menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal dalam pembelajaran…

CapaianUtama2012:Merehabilitasi >110 ribu ruang kelas rusak berat SDdan SMPnegeri dan swasta

Terdapatsasaranbarusebanyak12.000ruangyangdirehabilitasimulaiOktober2012denganmenggunakan

anggaranoptimalisasidanefisiensi

Status:29 Januari2013


membangunsecaraswakelolainiberhasil,karenaadasebagiankecilyangjugamenghadapimasalah,antaralainkarenakomitmenyangkurang.Pendataan sekolah rusak di atas telah dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah untukmerehabilitasidanmembangunbarusekolahyangrusaktotalsecarabertahap.Programinidilakukansecaranasionalsecaramenyeluruhantara2012-2014secarabertahapdanmasihberlanjutsampaisekarangsecaraterbatas.Programrehabilitasinasionaldanpembangunanunitsekolahbaruinimemberipeluangagarpekerjaan rehabilitasi juga menerapkan prinsip-prinsip sekolah aman, terutama untukdaerah yang rawan bencana. Cara pengelolaan baik melalui lelang pihak ketiga atauswakeloladimungkinkanbagipenerapanSekolah/MadrasahAmanini.Untukitu,pedomanteknisyangsesuaidengansumberdanayangdisediakanperlumemuatcara-caradanteknikpenerapan sekolah aman bencana. Mengikuti cara sosialisasi yang dilakukan, teknispenerapan sekolah aman juga dapat dilakukanmelalui pemberian bimbingan teknis yangmerupakanbagiandarisosialisasiataupunpelatihanrutinyangdilakukansetiaptahunolehKemendikbud.Selainkondisirusakringan,sedangdanberat,jugaadasekolahyangrusaktotal,olehkarenaitu program pembangunan Unit Sekolah Baru jugamencakup sekolah-sekolah yang rusaktotal.PembangunanUnitSekolahBaruuntukmeningkatkanaksesbelajarSMPakandapatmeningkatkan jumlah lulusan SD yang dapat tertampung dalam sekolah lanjutan pertamasehingga program wajib belajar 9 tahun dapat tercapai. Saat ini sudah mulai diterapkanprogramwajibbelajar12tahundimanaseluruhlulusansekolahmenengahpertamadapattertampungsemuadalamsekolahlanjutanatas.Pelatihan terhadap konsultan perencana dan pengawas telah dilakukan, atau untukswakelola biasanya dapat menggunakan fasilitator untuk mendampingi pembangunan.Biasanya sekolah membentuk panitia pembangunan sekolah yang dipimpin oleh KepalaSekolah,didampingiguru,orangtuamurid(KomiteSekolah)dan/atauahliyangkompetenyang dipilih, yang bisa saja berasal dari daerah tersebut atau dari daerah sekitarnya.PembangunanSMPsudahmelakukanpendampingandenganmenggunakanfasilitator.Padatahun2015,DirektoratPembinaanSMPtelahmelakukanpelatihansekolahamanterhadapsekitar100.000orang(modulpelatihansudahtersedia).Pada tahun 2015 yang sama, Direktorat Pembinaan SD menargetkan untuk dapatmerehabilitasi9.811ruangkelasyangmasukdalamkategori rusaksedangdanrusakberatdengananggaransebesarRp751,2M.UntukbangunanSDbaru,padatahun2014DirektoratPembinaanSD telahmembangun15bangunanSDbarudengananggaranRp17,28Mdanpadatahun2015sebanyak17bangunanSDbarudengananggaranRp22,84M.Pelaksanakan percontohan/ uji coba terhadap sekolah aman secara struktural telahdilakukanterhadap180sekolahditigaprovinsi,yaituProvinsiSumateraBarat,ProvinsiJawaBarat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan didampingi oleh fasilitator yangmenjadikunci keberhasilan uji coba sekolah aman pada tahun 2012. Komitmen Kepala Sekolahmenjadi kunci utama pelaksanaan Sekolah Aman, di manamayoritas Kepala Sekolah danKomite Sekolah dari daerah percontohan tersebut senangmendapat ilmu barumengenaiSekolah Aman dan dapat menerapkannya dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah(pembangunanrehabilitasisekolahpercontohandibiayaidenganDAK2012).


Padakegiatanpemetaanrisikobencanasekolahakandilakukan‘overlay’(penumpukanataupelapisan) peta letak sekolah menurut koordinat letak sekolah dan peta daerah rawanbencana yang terbaru yang dikeluarkan oleh BNPB - di mana kegiatan ini sudah mulaidilakukanpertahun2015.Pemetaaniniakanmempertimbangkanjumlahpesertadidik,gurudan tenaga kependidikan lainnya di sekolah karena mereka dapat menjadi potensi risikobencana.Selain itu informasimengenaisekolahrusakdipetarisikobencanatersebutakandapat dipakai untuk menentukan prioritas sekolah mana saja yang perlu direhabilitasiterlebih dahulu, setelah melewati pengkajian dan verifikasi melalui sistem yang perludiciptakan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini merupakan bagian awal dari pekerjaandalamrangkamewujudkansekolahamandimasadepan.Menjaga keberlangsungan dan kualitas proses belajar mengajar selama terjadinyabencana–PendidikandiMasaDaruratPeningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sudahdilaksanakan sejak lamaolehKemendikbudmelaluiUnit LayananKhusus tingkat SD, SMP,SMA/ SMKuntukmerespon kondisi darurat denganmemberikan pelayanan pendidikan didaerah bencana. Yang sudah berjalan adalah pemindahan tempat belajar, bisa denganmendirikan tenda, atau memindahkan ke sekolah lain atau ke fasilitas umum lain,menyediakan bahan ajar, dan menyediakan perlengkapan proses belajar mengajar. Yangterpenting adalah untuk menjaga agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsungdengan tetapmemprioritaskan keselamatan peserta didik, guru dan tenaga kependidikanlain sehinggamereka tidak terpapar pada risiko dampak bencana lebih lanjut. Harapan dimasa mendatang adalah memastikan bahwa kualitas proses belajar mengajar di masadarurat dapat selalu ditingkatkan agar peserta didik tidak kehilangan haknya untukmendapatkanpendidikanyangberkualitas.Selainitu,pengembanganilmupengetahuandanteknologiuntukpendidikanjarakjauhbagidaerahyangterisolasijugasudahmulaidapatdilakukan.Di samping itu, seringkali dalam kondisi kedaruratan, dibutuhkan bantuan koseling(psikososial) untuk mengatasi guncangan mental peserta didik, guru maupun tenagakependidikan yang terdampak. Untuk isu ini, Kemendikbud sudah mulai menyediakanpendampingan berupa konseling untuk setiap jenjang pendidikan bekerja sama denganpihak-pihaklain,misalnyaPerguruanTinggi,NGO/LSM,dll.Saat ini, BNPB sedangmerencanakan “Sister City” untuk bencana, di mana untuk daerahyangterkenabencana,unitpelayananumumdapatbekerjasamadenganunitpelayanandikota lainyang telahmempunyaikomitmensebagaisister city, terutamauntukpendidikan.Sekolahdidaerahbencanaakandiperbolehkanmenggunakanfasilitassekolahyangterdapatdisistercityyangditunjuk,misalnyadenganmenggunakansekolahpadasorehari.Sebagaicontoh, kebijakan ini sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas PendidikanKabupatenMagelang6.

6walaupunbukandenganmenggunakankonsepsistercitymelainkankonsepkerjasamaantarsekolahyangberadadikecamatanyangberbeda.


2.2.PerkembanganSekolah/MadrasahAmandiIndonesiaBerbagai kejadian bencana yang sudah digambarkan pada Gambar 2.1, selain telahmenimbulkankorbanjiwa, jugatelahmenghancurkanbanyaksekolahdanmadrasah(sertafasilitasumumlainnyasepertirumahsakit).Gempa di Samudera Hindia dan tsunami yangmenimpa Aceh pada tanggal 26 Desember2004 (dan juga melanda Srilanka, India, Thailand, Maldives, dan Somalia), telah merusak2.240 sekolah7; kemudian gempa 2006 yang melanda Jawa Tengah dan Yogyakarta telahmerusak3.920sekolah8;gempa2009diJawaBarat(2September2009)telahmerusak981sekolah9; sementara gempa 2009 di Sumatera Barat (30 September 2009) telah merusak270.000 bangunan termasuk lebih dari 3.500 ruang kelas, 85 rumah sakit dan fasilitaskesehatan10.Dampak bencana ini akan menjadi lebih besar dan berpotensi untuk menimbulkan lebihbanyakkorban jiwa jikabencana initerjadipadasaat jamsekolah,sepertimisalnyagempayangmelandaSumateraBaratpadatahun2009yangmerengutbanyakjiwapesertadidik.Namun, gempa bumi bukan satu-satunya kejadian bencana yang dapat menghancurkanbangunan sekolah, karena ancaman bencana lain seperti tsunami, longsor, banjir, anginkencang (misalnya puting beliung), dan kebakaran juga merupakan bencana yang seringterjadidiIndonesia.BerdasarkanhasilpemetaanbencanayangdilakukanolehBadanNasionalPenanggulanganBencana (BNPB) dan Bank Dunia, ternyata 75 persen sekolah-sekolah di Indonesiateridentifikasikan berada di kawasan berisiko bencana. Menurut penelitian ini juga,frekuensi dari terjadinya gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir dan tanah longsorterusmeningkat, sertabanyakmemakankorbandanmerusakbangunan termasukgedungsekolah. Sekolah yang rentan terhadap bencana tidak sajameningkatkan risiko keamananterhadap peserta didik, para guru dan tenaga kependidikan lain, namun juga dapatmempengaruhikelancaranprosesbelajarmengajardisekolahtersebut.PadabulanApril2010diFilipinadilakukankampanye“SatuJutaSekolahdanRumahSakitAman”(OneMillionSafeSchoolsandHospitalCampaign)secaraglobalyangdiprakarsaiolehUNInternationalStrategyforDisasterReduction(UNISDR)yangbertujuanuntukmembuatagarsekolahdanrumahsakitamanterhadapbencana.Kampanyeglobaliniditujukanuntukmeningkatkan keselamatan dari 1 juta sekolah dan rumah sakit, di mana konstruksibangunanyangburuk,tidakadanyaataukurangnyapelatihankeselamatan,sertakurangnyaperalatan kedaruratan dapat meningkatkan jumlah kematian akibat gempa bumi danbencana lain. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik danmemobilisasi sumber dayauntuk berbagai tugas,mulai darimemperbaiki danmerenovasibangunan, hingga pindah ke lokasi yang lebih aman jika diperlukan; untuk membeliperangkat keselamatan seperti alat pemadam kebakaran dan peralatan pertolonganpertama pada kecelakaan (P3K). Inisiatif ini merupakan bagian dari Kampanye GlobalSekolahAman2006-2007(2006-2007GlobalCampaignonSafeSchools)danjugaKampanyeGlobalRumahSakitAman2008-2009(2007-2008GlobalCampaignonSafeHospitals).

7http://www.disasterwatch.net/TsunamiFacts_archive.html8Preliminary Damage and Loss Assessment, Yogyakarta and Central Java Natural Disaster, A jointreportBAPPENAS,theProvincialandLocalGovernmentsofD.I.Yogyakarta,theProvincialandLocalGovernmentsofCentralJava,andinternationalpartners,June20069EarthquakedevastatesIndonesia’sWestJavaprovince-WorldSocialistWebSite,5September200910http://www.unisdr.org/archive/14779


Padabulan Juli 2010, Indonesia –melalui KementerianPendidikandanKebudayaan (padawaktuitumasihbernamaKementerianPendidikanNasional)danKementerianKesehatan–bergabung dalam kampanye Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman dan memberikankomitmenuntukmeningkatkankeamanandari3.156sekolahdan105RumahSakitsebagaibagiandari keterlibatan Indonesia terhadapkampanyeSatu JutaSekolahdanRumahSakitAman.Parapejabat tinggidari tigakementerian–KementerianKoordinatorKesejahteraanRakyat,KementerianKesehatandanKementerianPendidikandanKebudayaan–yang jugadidampingi oleh Kepala BNPB,meluncurkan KampanyeNasional Sekolah danRumah SakitAman,dimanakampanye inidiorganisirbersamaantaraBNPBdanPlatformNasionalbagiPengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). Di acara ini, Wakil Menteri Pendidikan danKebudayaan berjanji untuk memastikan bahwa ribuan sekolah akan mentaati standarsekolahaman,danbeliaujugamendorongdinaspendidikanditingkatprovinsidanditingkatkabupaten/kotauntukberpartisipasidalamkampanyeini.InisiatifSekolah/MadrasahAmandiIndonesia1. Juli 2010: Indonesia bergabung dalam kampanye Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit

Aman danmeluncurkan Kampanye Nasional Sekolah dan Rumah Sakit Aman. Dalamacara ini,WakilMenteriPendidikandanKebudayaanberjanjiuntukmemastikanbahwaribuan sekolahakanmentaati standar sekolahaman,danbeliau jugamendorongdinaspendidikanditingkatprovinsidanditingkatkabupaten/kotauntukberpartisipasidalamkampanyeini.

2. Desember 2010: Seminar Nasional Sekolah Aman, yang diselenggarakan oleh Plan

InternationalIndonesiabekerjasamadenganKemendiknas,BNPBdanUNESCO.3. 2010-2011: Kemendikbud melakukan Pemetaan Sekolah berbasis GIS (geographic

information system) dan pemantauan yang dilakukan dengan mengintegrasikan datasekolahdanSistem InformasidanManajemenPendidikan (EMIS)untukmengumpulkandatamengenaisekolah,yangkemudiandikategorikanmenjadirusakberat/hancur,rusaksedang (rusaknamunmasihbisadiperbaiki),danrusakringan (dapatdiperbaikidenganmudah).

4. 2011:BNPBmenyusunpetarisikobencana,yangdidukungolehBankDuniaberdasarkan

permintaandariKemendikbud,untukmengidentifikasisekolah-sekolahyangberlokasididaerah rawanbencanadimana kemudian sekolah-sekolah ini akanmendapat prioritasuntukdirehabilitasidan/ataudirekonstruksi.Pengkajianinimengindikasikanbahwa75%sekolah di Indonesia ternyata berlokasi di daerah rawan bencana (terutama gempabumi).

5. 18 Februari 2011: BNPB dengan didukung oleh Kemendikbud, Kementerian PU (Cipta

Karya),BPPT–KementerianNegaraRisetdanTeknologi,BAPPENAS,PlanasPRB,Kerlip,Plan Indonesia, UNESCO Jakarta, dan PPMB ITB menerbitkan “Panduan TeknisRehabilitasiSekolahAmandenganDanaAlokasiKhusus(DAK)PendidikanTahun2011”.

6. 25Agustus2011:SekretariatNasionalSekolahAmandibentuk.SekretariatNasionalini

langsungberadadibawahWakilMenteriKemendikbuddandikelolaolehPerkumpulanKerlip(sebuahLSMIndonesia),dandidanaiolehBankDunia.


Padatahun2013,SekretariatNasionalSekolahAmaninidiserahterimakankepadaBNPBdan antara tahun 2013-2014 BNPB membuat draft Blue Print Sekretariat NasionalSekolahAman.

7. September 2011: Berdasarkan hasil pemetaan, Kemendikbud meluncurkan Gerakan

Nasional Rehabilitasi Sekolah dan kegiatan ini ditargetkan untuk bisa terselesaikan diakhir tahun 2012. Untuk program ini, Kemendikbud telah mengalokasikan Rp 17,4Triliun11melalui DAK dan APBN yang dikelola oleh Kemendikbud. Kementerian Agamajuga melakukukan kegiatan yang sama bagi rehabilitasi madrasah, dan Kemenagmengalokasikan Rp 3 Triliun untuk kebutuhan ini. Program Rehabilitasi Sekolah inimerupakan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentangPercepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yangdikoordinasikan melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan(UKP4).SejakGerakanNasionalRehabilitasiSekolahinidiluncurkan,PemerintahIndonesiatelahmengalokasikanDAK sekitar 7,4 Triliunper tahunnyadi luarAPBN, yang secara khususdialokasikan bagi rehabilitasi dan konstruksi sekolah. DAK ini ditransfer langsung kepemerintahdaerah.

8. Mei 2012: BNPB mengeluarkan Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Dari

Bencana (Perka 4/2012) dan pedoman ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaandidampingiBNPBpadaperingatanHariPendidikanNasionalpadatanggal2Mei2012.

9. Mei2012:KemendikbuddanBNPBmelaksanakanpercontohan/ujicobaterhadaplebih

dari 200 sekolah aman (2012 – 2013), dengandukungandari BankDunia (GFDRRdanBEC-TF),Plan Indonesia,danmitra-mitra lainnyadi6provinsi:Provinsi SumateraBarat,Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,ProvinsiNTBdanProvinsiNTT.Proyekpercontohan inidilaksanakandi sekolah-sekolahyangsebelumnyatelahmenerimaDAKPendidikanditahun2012.Selainitu,KementerianAgamajugamengimplementasikansekolah/madrasahamandi17provinsi12.

10. Oktober2012:Indonesiamenjadituanrumahacara5thAsianMinisterialConferencefor

Disaster Risk Reduction (AMCDRR) yangdilaksanakandi Yogyakarta, dimana terdapattigakegiatanbertemakanSekolahAman,yaitu:• Sesipre-konferensi“SharingExperiencesofSafeSchoolsandHospitals”;• Sesi Khusus “Global Program for Safe Schools and Hospitals” – di mana Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan bersama pejabat tinggi UNISDR langsung mengawaldialogini;

• Sesitambahan(sideevent)“Children’sParticipationonSafeSchool”.Untuk kedua sesi pertamadi atas, Kemendikbudberperan sebagai tuan rumahdengandukungandariGFDRR/BankDunia,sementarasesiketigadidukungolehPlanIndonesia.Deklarasi Yogyakarta sebagai hasil dari acara 5th AMCDRR dan disetujui oleh KepalaNegara,Menteri,danKepalaDelegasidarinegara-negaraAsiadanPasifik,menghimbauparapemangkukepentinganPRBuntuk:

11 Pada tahun 2011, pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp 1,597 triliun untukmerehabilitasi21.500ruangkelas/belajar rusakberat.Tahun2012 ini, telahdisiapkandanasebesarRp 15,822 triliun untuk merehabilitasi 173.344 ruang kelas/belajar rusak berat. Diambil darihttp://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-rehabilitasi-sekolah12DirektoriPenerapanSekolahAmandariBencanasampai2013,BNPB,2013


(i) berpartisipasi penuhdalamkonsultasimenujupascaAgendaPembangunan2015danpascaKerangkaPRB2015;

(ii) mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasiperubahaniklim(API)ditingkatlokalkedalamrencanapembangunannasional;

(iii) melakukankajianrisikofinansialterhadapbencanadanpendanaanterhadaprisiko(asuransi)ditingkatlokal;

(iv) memperkuattatakelolarisikodankemitraanditingkatlokal;(v) membangunketangguhanmasyarakat/komunitaslokal;(vi) mengidentifikasikanlangkah-langkahakuntabilitasbagipelaksanaankerangkaPRB

pasca2015yanglebihefektif,komitmenpolitisuntukmelaksanakannyadisemuatingkatan,kesadaran,pendidikandanaksespublicterhadapinformasi;

(vii) membangun danmenjaga kapasitas sertamandat hukum pemerintah pusat danpemerintah daerah, dan sector swasta untuk mengintegrasikan PRB ke dalamperencanaan penggunaan lahan dan ke dalam pembangunan infrastruktur yangtahanterhadapbencana;dan

(viii) mengimplementasikan isu-isu lintas sektoral, sepertimisalnya kerentanan sosial-ekonomidanketerpaparannya,jender,disabilitassertakeragamanbudaya.

11. 2012-2013: Australia Education Partnership with Indonesia (AEPI) membantu

Kemendikbud dalam membuat model konstruksi sekolah berbasis masyarakat danmembangun764sekolahamanbarudi28provinsi.

12. 2013: BNPB menerbitkan Direktori Sekolah Aman dalam kaitannya dengan

diterbitkannyaPedomanPenerapanSekolah/MadrasahAmanBencana.13. Oktober2013:TerdapatduaacaraterkaitSekolahAmanyangdilakukanpadaPeringatan

Bulan PRB di Provinsi NTB: 1) Kunjungan untukmelihat implementasi sekolah aman diSDN 1 Telagawaru, Kabupaten Lombok dimana proyek ini didanai olehGFDRR/WorldBank;2)SeminarSekolahAman,yangdiorganisirolehSavetheChildren.

14. 2013-2014: BNPB melakukan beberapa pertemuan/ workshop untuk menyusun dan

kemudian untuk memfinalkan Blue Print Sekretariat Sekolah Aman. Namun hinggaOktober2014,BluePrintinibelumdifinalkan.

15. Juni 2014: Kemendikbud membentuk Sekretariat Penanggulangan Bencana bidang

Pendidikan(SekretariatPBKemendikbud)dengantujuan:1)meningkatkanupaya-upayapenanggulangan bencana bidang pendidikan (tahap kesiapsiagaan, tahap tanggapdarurat (atau respons), dan tahap pemulihan) untuk periode 2014-2015; 2) untukmenyusun kebijakan, strategi, dan rencana aksi 2015-2019 terkait programpenanggulangan bencana bidang pendidikan; dan 3) untuk meningkatkan koordinasiinstitusi terkait penanggulangan bencana bidang pendidikan, baik koordinasi internal(antaraUnitUtamaKemendikbud)maupun koordinasi eksternal (denganKementerian/Lembagalainnya,NGO/LSM,BadanPBB,lembagadonor,dll.).MelaluiwadahSekretariatPenanggulangan Bencana Kemendikbud ini, implementasi sekolah amanmenjadi lebihkuat.

16. 22-26Juni2014:Kemendikbudmengikutikegiatan6thAMCDRRdiBangkok.Padaacara

ini,Kemendikbudmemaparkanpelajaranyangdiambil(lessonslearned)daripelaksanaanPilar1SekolahAmanyaituFasilitasSekolahAman.


17. Oktober 2014: Saat pelaksanaan kegiatan Peringatan Bulan PRB di Bengkulu, BNPBsecara resmi menyerahkan Sekretariat Nasional Sekolah Aman kembali kepadaKemendikbud.

18. 30-31 Oktober 2014: Kemendikbud mengikuti First Meeting of Safe School Country

Leaders, yang diadakan di Istanbul, Turki, dimana pada kesempatan ini KemendikbudmemaparkanpencapaiandankemajuandariimplementasisekolahamandiIndonesia.

19. 4-7 November 2014: Kemendikbud mengikuti Regional Consultative Meeting on

Education and Resilience in East Asia and the Pacific: Programmes and Policies thatPromote Social Cohesion and Comprehensive School Safety yang diadakan di QuezonCity,Filipina,dimanapadakesempataniniKemendikbudmemaparkankebijakanpraktikyangbaik(goodpractice)terkaitketahanan/ketangguhan(resilience)terhadapbencanaalamdanperubahaniklim.

20. Januari-Juni2015:PenyusunanmodulstandarSekolahAmanyangKomprehensifyang

merefleksikanketigapilarSekolahAmanyangKomprehensif:1)FasilitasSekolahAman,2) Manajemen Bencana di Sekolah, dan 3) Pendidikan Pencegahan dan PenguranganRisiko.Terdapatbeberapatahapandalammenyusunmodul-modulstandarini:(1) Desk study review atau penelaahan terhadap kebijakan serta materi lain terkait

Sekolah Aman yang sudah tersedia, baik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud,Kemenag, BNPB, NGO/ LSM ataupun Badan PBB, dan lembaga donor. Hasil yangdiharapkan dari kegiatan desk study review ini adalah tersusunnya sebuah katalogkebijakandanperangkatbagiketigapilarSekolahAmanyangKomprehensif.

(2) Penyusunan modul standar Sekolah Aman berdasarkan hasil desk study review.Kebijakan, materi dan perangkat yang sudah dikumpulkan tersebut kemudiandikompilasi berdasarkan ketiga pilar Sekolah Aman yang Komprehensif, yangdiharapkan dapat mendukung rencana Kemendikbud untuk membekali fasilitator(Sekolah Aman yang Komprehensif) dengan pengetahuan terkait sumber daya yangtersedia, di mana mereka kemudian akan memfasilitasi pelatihan bagi guru.Kemendikbud berencana untuk mencetak modul standar tadi danmendistribusikannyakepadafasilitatorSekolahAmanyangKomprehensif.

(3) Pemaparan modul standar Sekolah Aman yang Komprehensif kepada Unit UtamaKemendikbuddanjugaparapemangkukepentinganbidangpendidikan.

Saat sedangpenyusunanmodul standarSekolahAman ini,Plan IndonesiamenawarkanKemendikbud untuk membantu menyusunkan panduan fasilitator Sekolah Aman yangKomprehensif, di mana hal ini akan dilakukan melalui Program ASEAN Safe SchoolInitiative (ASSI) – untuk Indonesia, Program ASSI dilaksanakan bersama oleh PlanIndonesia,SavetheChildrendanWorldVision.Sampaisaatini,panduanfasilitatormasihdalamtahappenyempurnakanuntukkemudianrencananyaakandiujicobakan.

21. 23-24 Februari 2015: Kemendikbud mengikuti technical meeting on the Istanbul

RoadmapfortheWorldwideInitiativeforSafeSchools(WISS)yangdiadakandiJenewa,Swiss, di mana pada kegiatan ini Kemendikbud memaparkan capaian implementasiSekolahAmanyangKomprehensifdiIndonesia.

22. 14-18 Maret 2015: Kemendikbud mengikuti 3rd UN Conference on Disaster Risk

Reduction (WCDRR) yang diselenggarakan di Sendai, Jepang. Di konferensi ini,Pemerintah Indonesiaberkomitmenbagi: 1) implementasiWorldwide InitiativeonSafeSchools (WISS), terutamamelalui penyusunan rencana aksi bagi sekolah aman; dan 2)


untuk memastikan tercapainya alokasi 20% APBN tahunan bagi pendidikan (dan bagisekolahaman).

23. 19-20 Maret 2015: Kemendikbud mengikuti Technical Workshop on Safer School

Facilities yang diadakan di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh GFDRR13/World Bank dan merupakan bagian dari Global Program for Safe School (GPSS) yangdiluncurkan oleh GFDRR. Kegiatan ini dihadiri oleh negara-negara yang direncanakanakanterlibatdalamGPSS,termasukIndonesiayangdiwakiliKemendikbud.

24. 19-22 Mei 2015: Kemendikbud mengikutiWorld Education Forum 2015 di Incheon,

KoreaSelatan,dimanaKemendikbudmemaparkankemajuanpelaksanaanSekolahAmandiIndonesia.

25. Mei-September2015:PenyusunanRoadmapSekolahAman.Awalnya,padabulanMei

dilakukankegiatanuntukmemfinalkandraftBluePrintSekretariatSekolahAman,namundalam kesempatan ini peserta kegiatan menyadari bahwa diperlukan penyusunankebijakan dan perencanaan sekolah aman yang lebih luas sehingga akhirnya kegiatandiubahmenjadipenyusunandraft0dariRoadmap SekolahAmandimanadidalamnyaterdapat kelembagaan sekolah aman yang membahas mengenai Sekretariat SekolahAman.SetelahdokumenRoadmapSekolahAman inidifinalkanmakatahapselanjutnyaadalahmelakukan serah terima Sekretariat Nasional Sekolah Aman secara formal kepadaDirektoratPendidikanKhususdanLayananKhusus,DirektoratJenderalPendidikanDasardanMenengah.

26. 29-30 September 2015:Konferensi Nasional Sekolah Aman 2015 di Jakarta - dengan

tema “Mewujudkan Komitmen Sekolah Aman Bencana dalam Pelaksanaan SendaiFrameworkforDisasterRiskReduction”,yangdiikutiolehKemendikbud,BNPB,Kemenag,KemPPA,Kemdagri,KemPUPR,DPRD,PemerintahProvinsi,KotadanKabupaten,OrmasKeagamaan, Konsorsium Pendidikan Bencana, Peserta Didik, Guru dan TenagaKependidikan, Perusahaan, Media Massa, Perguruan Tinggi, dan Kwartir NasionalPramuka.Pesertasecarabersamamendeklarasikanuntuk:a. Memastikanseluruhpengampukebijakan,penyelenggara lembagapendidikan,guru,

pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik memahami pengurangan risikobencana;

b. Memperkuatmanajemenrisikobencanapadalembagapendidikan;c. Mendorong peningkatan investasi dalam Pengurangan Risiko Bencana untuk

KetangguhanpadaLembagaPendidikan;d. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana di sekolah/ madrasah/ lembaga pendidikan

untuk respon yang efektif, dan mengelola proses pemulihan, rehabilitasi danrekonstruksipascabencanadenganprinsip“membangunkembalidenganlebihbaik”;

e. Mendorong peran serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KementerianAgama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian DalamNegeri,KementerianSosial,KementerianKesehatan,KementerianLingkunganHidupdan Kehutanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB), Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Ristek dan Dikti,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, DPRD,

13GFDRR–GlobalFacilityforDisasterReductionandRecovery


Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan,MediaMassa danLembagaUsahadalam:1) BidangPerencanaandanPenganggaran:- Menyusun Perencanaan dan Anggaran dalam Penerapan Sekolah/ Madrasah

Aman dari bencana dalam jangka panjang, menengah, maupun rencanatahunan.

- Merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan anggaran, program,panduan, strategidanmekanismepelaksanaanpenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencana.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait standar pelayanan minimumpendidikanpadamasadarurat.

- Mengembangkan SNI Sekolah/ Madrasah Aman dari bencana terintegrasidenganGerakanSekolahRamahAnak,Inklusif,danBermutu.

2) BidangSosialisasi,Advokasi,danKerjasama:- Memperkuat koordinasi dan sosialisasi Sekretariat Sekolah/ Madrasah Aman

dari bencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota terkaitpenerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari bencana yang terintegrasi denganGerakanSekolahRamahAnak,Inklusif,danBermutu.

- Melakukankoordinasi,sosialisasi,advokasi,dankerjasamadenganforumanak,asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat di tingkat nasional,provinsi,kabupaten/kota,dandesa.

- Mengupayakan peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan,retrofitting, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah/ madrasah sesuai denganindikator/SNISekolah/MadrasahAmandaribencana.

3) PusatDatadanInformasi,MonevdanPelaporan:- Menyampaikan data dan informasi tentang Sekolah/ Madrasah Aman dari

bencana yang terintegrasi denganGerakanSekolahRamahAnak, Inklusif, danBermutu;

- MenganalisisdataterkaitpenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencana;- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam

penerapan dan perkembangan Sekolah/ Madrasah Aman dari bencana yangterintegrasi dengan Gerakan Sekolah Ramah Anak, Inklusif, dan Bermutu,termasukpadamasadarurat;

- MenyusunLaporanPenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencana;- Menyusun Sistem Informasi yang dapat memenuhi indikator SNI, akreditasi,

dansertifikasiSekolah/MadrasahAmandaribencana.

27. 16-18Oktober 2015: PeringatanBulanPRBdi Solo –dari tigaworking session yangterdapat di acara ini, terdapat satu working session (Working Session #2) yangmembahastentangSekolah/MadrasahAmandaribencana(SafeSchools).Dalamsesitersebut dikemukakan tantangan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencanayaitu di antaranya: 1) Kondisi geografis yang telah menimbulkan banyak bencana;2) Realisasi komitmen Pemerintah Indonesia, sebagai safe school leader yang telahdisampaikan dalam UNWCDRR 2015; 3) Belum maksimalnya pemerintah dalammengimplementasikan pelaksanaan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20%untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak, serta belum adanyasuatu standar mengenai sekolah aman, sehingga dibutuhkan standar nasionalIndonesia [SNI] sehingga setiap pelaku bisa merujuk kepada standar tersebut.Di sisi lain, tantangan dalam mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risikobencanakedalamsistempendidikanseperti:1)Beratnyabebankurikulumsiswa;2)Kurangnyapemahamangurumengenaibencana;3)Kurangnyakapasitasdankeahlian


guru dalam integrasi PRB kedalam kurikulum; 4) Minimnya panduan, silabus danmateri ajar yang terdistribusi dan dapat diakses oleh guru; 5) Terbatasnyasumberdaya(tenaga,biayadansarana);6)Kondisibangunanfisiksekolah,saranadanprasaranapadaumumnyamemprihatinkan, tidakberorientasipadaanalisismasalahdampak lingkungan [AMDAL] dan konstruksi aman; serta 7) Belum tersedianyainstitusi dan peraturan daerah (perda) mengenai pengelolaan bencana di tingkatkabupaten.Rekomendasitindaklanjutdalampertemuaniniantaralain:1) Penyebarluasan paradigma baru penanggulangan bencana secara umum dan

secarakhusustentangkonsepdanpraktiksekolah/madrasahaman;2) Komitmen pemrograman, penganggaran, implementasi/ pelaksanaan, serta

monitoring/pemantauandanevaluasiyangterstruktur,terukur,danberdayaguna;3) Perlunya strategi untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam upaya

integrasipenguranganrisikobencanakedalamsistempendidikan;4) PenyelesaianpenyusunanRoadmapSekolahAmanNasional2015-20205) Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Sekolah Aman dengan

indikatoryangjelasdandapatditerapkan,termasuksimbol-simbolbencana;6) Menyempurnakan pusat data dan menyusun sistem informasi dengan

mengintegrasikandataterkaitsekolahaman;7) Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pendidikan yang dapat

memenuhiindikatorSNI,sertifikasidanakreditasiSekolahAmanBencana;8) Pelibatan Pramuka sebagai agen pendidikan pengurangan risiko bencana yang

secaraaktifmelakukanpenilaianmandiriterhadapsekolah-sekolahyangterletakdikawasanancamanbencana.

28. Oktober -Desember2015:BNPBmemfasilitasiPenerapanSekolah/MadrasahAman

Bencanadi10sekolahpada10kabupaten/kota.Kegiataninibertujuanantaralain:1) membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko

bencanadisekolah,sertamembangunketahanandalammenghadapibencanaoleh warga sekolah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi denganpemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikanperlindungankepadapesertadidik,gurudanmasyarakatsekolahdariancamandandampakbencana

2) Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan kemasyarakatluasmelaluijalurpendidikansekolah

3) MengembangkanprogramSekolah/MadrasahAmandaribencana.AdapunlokasipenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencanameliputi:

1. KabupatenAcehUtara2. KabupatenPasamanBarat3. KotaBengkulu4. KabupatenBandung5. KabupatenBadung6. KabupatenMinahasaSelatan7. KotaBima8. KotaTernate9. KotaAmbon10. KotaGorontalo

AktivitaskuncipenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencanameliputi:1) SosialisasidanPelatihanuntukAparaturdanLegialatif2) PelatihanKepalaSekolah,guru,KomiteSekolahdanpelatihanpemerintahdesa


3) Pelatihanuntuksiswa4) WorkshopPenyusunanKajianRisikoBencana5) WorkshopPenyusunanRencanaAksidanTimSiagaBencana6) Workshop Penyusunan SOP kedaruratan sekolah, peta jalur evakuasi, rambu

evakuasi,titikkumpul7) Menyusunmediapublikasisekolah8) Prapelaksanaandanpelaksanaangelardansimulasi9) WorkshopRencanaTindakLanjut

29. Oktober-November2015:BNPBmemfasilitasipenerapanSister-Schoolpadadaerah

rawanbencanadiKabupatenSleman.SisterSchooladalahkomitmenbersamaantara2 (dua) sekolah dalam upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dankedaruratan di sekolah, serta merupakan pengembangan/ modifikasi dari aktivitassekolah siaga bencana dan Sekolah/ Madrasah Aman dari bencana. Aktivitas kunciimplementrasiSisterSchoolmeliputi:1) Pembentukantimsiagabencana2) Melakukankajianancaman,kerentanan,kapasitasdanrisiko3) Membuatrencanakontinjensi4) Sosialisasidanpelatihan5) Membuatpetadanpapanjalurevakuasi6) Membuatmediakomunikasi,edukasidaninformasitentangPRB7) Melakukansimulasibencana8) MemasukanPRBdalamkegiatanekstrakulikuler9) Penandatangan nota kesepahaman anatara sekolah terdampak dan sekolah

penyanggaImplementasi Sister School adalah keinginan untuk memberikan suasana belajarmengajar yangnyamandan layakbagi siswadidik yang sekolahnya terkenadampakdaribencana,sehinggaprosesbelajarmengajardapat tetapberjalandenganefektif,yakni dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasi sekolah yang tidakterdampak bencana atau sekolah penyangga. Lokasi antar sekolah diupayakan agartidak jauh dari tempat pengungsian. Dalam Sister School terdapat beberapa butirkesepakatan antar pihak untuk kerjasama dalam penyelengaraan kegiatan belajarmengajar, kesepakatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sertakesepakatan proses evakuasi siswa. Diharapkan melalui penerapan konsep SisterSchool di daerah rawan bencana dapat mengurangi risiko bencana yang timbulkhususnya dalam bidang pendidikan, sehingga para siswa tetap dapatmemperolehhaknyauntukmengenyampendidikansecarabaikdanlayakwalaupunsedangdalamkondisibencana.10pasangsekolahdiKabupatenSleman,yaitu10sekolahterdampakdan10sekolahpenyangga, telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan yangmerupakanpaseduluran(persaudaraan)sekolahdalampenanggulanganbencana.

30. November 2015:AdaptasiMetodologiVisual Inventory forSurveyingandUpgrading

Safety(VISUS),yangdiujicobakandi60sekolahdiIndonesia,kerjasamaKemendikbud,UNESCO,dan ITBuntukdigunakansebagai instrumenpilar1bagipenilaianstruktur,saranadanprasaranasekolahaman.


KeterlibatanpesertadidikdalamkegiatanSekolah/MadrasahAmanSecara khusus keterlibatan peserta didik dalam kegiatan Sekolah/Madrasah Aman antaralain:• Peserta didik tingkat SMK terlibat dalam penilaian (atau pengkajian) struktur gedung

sekolah,dankemudiandilakukanpelatihanbagipesertadidikdanguruSMKBangunanagar dapat menerapkan prinsip-prinsip Sekolah/ Madrasah Aman melalui retrofittingatau perkuatan. Pelatihan juga diberikan bagi peserta didik tingkat SMK yang bukanberasal dari daerah percontohan sebagai bentuk dari diseminasi pengetahuan sekolahaman.

• Perencanaan Sekolah/ Madrasah Aman di masa depan dalam bentuk perancangan,pembuatanmodeldanmaket,terutamauntukaspekstruktural.

• KeterlibatanperwakilandariOrganisasiSekolah(OSIS)dalamKBKS(KomiteBencanadanKeselamatanSekolah).

• Peserta didik juga dilatih untuk mengenali berbagai bencana melalui pelajaran yangsudah terintegrasi isu-isu pengurangan risiko bencana, melalui buku-buku dan materibahanajar,brosur,kompetisimenggambar,kegiatancerdascermatdanmelaluilagu-lagu

• Peserta didik diperkenalkan dengan simbol-simbol evakuasi, jalur evakuasi serta titikkumpul.

• Peserta didik terlibat aktif dalam simulasi evakuasi, termasuk mengintegrasikan perananakpadakegiatanPalangMerahRemajadanPramuka.

• BeberapapesertadidiktingkatSMKdanguruSMKBangunanmendapatkanpelatihandansertifikasidariUNESCOterkaitdenganpenggunaanmetodologiVISUSpenilaianstruktur,saranadanprasaranasekolahaman.

2.3.TantangandanKapasitasSumberDayaPelaksanaanSekolah/MadrasahAmanSecaraumumtantanganpelaksanaanSekolah/MadrasahAmanadalah:• Mengelola jumlah yang sangat besar karena 45% dari total penduduk Indonesia (240

jutajiwa)berusiaantara0–24tahun,danIndonesiamemiliki61jutapesertadidik,3,9jutagurudan340.000bangunansekolah.

• Dalam meningkatkan skala program (scaling up) – desentralisasi pendidikanmemberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk mengelola danmengontrolkebijakandanstrategipendidikandidaerahnya.

• 75% sekolah berlokasi di daerah yang rawan bencana – danmayoritas sekolah dasardibangun pada tahun 1980-an di mana aspek pengurangan risiko bencana belumdiperhatikan sehingga upaya rehabilitasi dan pembangunan sekolah baru perludiprioritaskandenganmemperhatikanprinsip-prinsipsekolahaman.

• Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota.

• Kurangnya upaya pemantauan (monitoring) dan evaluasi, sebagai contoh kepatuhanterhadapkebijakansekolahaman.(Catatan:kebijakansudahadaditingkatnasional).

• Terdapatlebihdari25.620sekolahpercontohanyangsudahmelaksanakanupaya-upayasekolah aman, sebagian besar adalah dalam hal non-struktural. Namunmeningkatkanskala program masih menjadi tantangan yang besar. Evaluasi terhadap sekolahpercontohan harus dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkansertifikasi.

• Memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait dalammengarusutamakaninisiatifSekolah/MadrasahAmandalammasatransisipemerintahanbaru.


• Menindaklanjuti komitmen Pemerintah sebagaimana telah disampaikan di acaraUNWCDRRdiSendaipadabulanMaret2015.Dimanaupayamelaksanakankomitmeninimerupakan tantanganbersamadalammewujudkan sekolah amanberikut target-targetyangingindicapai.

• Memasukkan program Sekolah/ Madrasah Aman ke dalam Rencana StrategisKemendikbuddanKementerian/Lembagaterkait lainnya,sepertiKementerianAgama,BNPB,KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat,sertaKementerianDalamNegeri sehingga menjadi referensi dalam perencanaan turunan yang lebih rinci danterutama agar pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan, serta agarRencanaStrategisinidapatmelengkapikegiatan-kegiatanyangakandilakukandidaerah.

• Mengevaluasi peraturan terkait dengan Sekolah/MadrasahAman (PerkaBNPBNo.4Tahun 2012), serta pedoman teknis lainnya yang terkait dengan bangunan sekolah/bangunantahanbencana(KemenPUPERA)danpedomanteknisuntukrehabilitasisekolahdanpembangunanunitsekolahbaruagarselarasdengansumberpembiayaannya,sertamenyempurnakannya bilamana diperlukan agar sesuai dengan perkembangan yangterjadi.

• Melembagakan Sekretariat Nasional Sekolah/ Madrasah Aman secara formal untukmengkoordinasikan kementerian yang terkait (Kemendikbud, BNPB, Kemenag,Kemendagri, Bappenas) dan seluruh kegiatan pemangku kepentingan terkait Sekolah/MadrasahAman,sertamenentukanmekanismekerjaantarpemangkukepentinganpusatdandaerah.

• Mensinergikan program Sekolah/ Madrasah Aman dengan program rehabilitasisekolah/ ruang kelas dan program pembangunan unit sekolah baru yang sumberpembiayaannya berasal dari APBN, DAK, Dana LPDP dan APBD, agar pekerjaanrehabilitasi sekolahdanpembangunanunit sekolahbarudipastikan sudahmenerapkanprinsip-prinsip Sekolah/ Madrasah Aman dan memberikan prioritas untuk sekolah-sekolahyangterletakdidaerahrawanbencana.

• Meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah/ MadrasahAmanyangterintegrasidalamsistempemantauan/monitoringdiKemendikbudberikutpenyempurnaannya sesuai dengan kebutuhan, sertamekanismepemberian pengakuanterhadapsekolahyangsudahmelaksanakanSekolah/MadrasahAman.

• Peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini termasuk jugaketerlibatan dunia industri dan peran anak dalam upaya penanggulangan bencanamaupunPenguranganRisikoBencanadisektorPendidikan.

TantanganterkaitkapasitasdansumberdayadalampelaksanaanSekolah/MadrasahAman:• PemahamanSekolah/MadrasahAmanantarunit kerjadi Kemendikbudmasihdapat

ditingkatkan (sebagai contoh: seringkali undangan dihadiri oleh orang yang berbedasehingga kesinambungan tentang pelaksanaan Sekolah/ Madrasah Aman tidak terjadiataubelumdipahamisecaramendalam).

• Koordinasi program Sekolah/ Madrasah Aman dalam rangka pengurangan risikobencana di sekolah dengan Kementerian/ Lembaga lainnya, yaitu Kemenag,Kemendagri,BNPB,BappenasdanKemenkeumasihkurangterjadidanperludiperkuat.

• FasilitasiSekolah/MadrasahAmanbagidaerahperludisinergikankedalamsosialisasipedoman teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, dalam bentuk kunjunganfasilitasi,pemberianpelatihanyangterstruktur,pelaksanaanpercontohan/ujicoba,dll.

• Melanjutkan acara tahunan Sekolah/ Madrasah Aman (misalnya Jambore SekolahAman, lomba-lomba pengurangan risiko bencana seperti melukis, poster) di tingkatnasional.


• Melanjutkan pembentukan dan pengembangan “Sister-School” pada lokasi sekolah-sekolahyangrawanbencana.

• Melanjutkan dukungan kepada provinsi dan kabupaten/ kota untukmengembangkanrencanakontinjensidaerahyangsudahmemasukkansektorpendidikandidalamnya.

• Melanjutkan upaya kolaborasi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan sektor duniausaha dan kelompok-kelompok penggalang dana. Rehabilitasi dan/ atau pembangunangedungsekolahbaruyangdidukungolehsektorduniausahajugaharusmemperhatikanprinsip-prinsipSekolah/MadrasahAmanberdasarkanpedomanyangada.

• Membuat arah kebijakan yang jelas mengenai dana rehabilitasi ruang kelas yangbersumber dari APBN, DAK, Dana LPDP dan APBD karena keterbatasan dana, sehinggaperludiputuskanapakahsebaiknya rehabilitasiditujukanbagiperbaikan sekolah secarakeseluruhanataukahperbaikanperruangkelassecarabertahap.


BABIIITUJUANDANSASARANSEKOLAHAMAN

Rumusan tentang tujuan dan sasaran Sekolah/ Madrasah Aman adalah untuk menggambarkanukuran-ukuranterlaksananyaroadmapSekolah/MadrasahAmanini.3.1. TujuanStrategisSekolah/MadrasahAmanTujuanstrategisSekolah/MadrasahAmantahun2015-2019adalahsebagaiberikut:NO TUJUANSTRATEGIST1 Pelindunganpesertadidik,guru,dantenagakependidikandaririsikokematiandancederadi

sekolah.T2 Peningkatankualitassaranadanprasaranasektorpendidikanyangamanterhadapbencana.T3 Kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana (fase tanggap darurat

hinggafasepemulihan).T4 Penguatanketangguhankomunitassekolahdalammenghadapibencanamelaluipendidikan.Penjelasandarimasing-masingtujuanstrategisyangakandicapaidalamperiode2015-2019adalahsebagaiberikut:1. Tujuan Strategis 1: Pelindungan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dari risiko

kematiandancederadisekolah.Dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana dan mengambil pelajarandalammenanggulangibencana,PemerintahdenganpersetujuanDPRtelahmenerbitkanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disusundengan menggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secaraterencana,terpadudanterkoordinasidenganmelibatkanparapemangkukepentingan.Undang-undang ini telah memberi mandat pada pemerintah untuk memberikan perlindungan padamasyarakat dari ancaman bencana, sebagaiwujud dari pengejawantahan PembukaanUndang-UndangDasarTahun1945.PenguranganrisikobencanamerupakanbagianpentingdalamUndang-UndangNomor24Tahun2007, sebagai upaya proaktif dalam mengelola bencana. Pada bulan Desember Tahun 2003,MajelisUmumPerserikanBangsa-Bangsatelahmengadopsiresolusi57/254untukmenempatkanDekadePendidikanbagiPembangunanBerkelanjutanmulaiTahun2005-2014,dibawahkordinasiUNESCO. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana (alam) telah diidentifikasi sebagaimasalah inti.Undang-UndangNomor20Tahun2003 tentangSistemPendidikanNasionalpasal32 ayat 2, juga telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologipendidikan layanan khusus, yakni pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atauterbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencanasosial,dantidakmampudarisegiekonomi.

2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sektor pendidikan yang amanterhadapbencana.Gedungsekolahdanmadrasahadalah salah satu fasilitasumumyang rentan terhadapdampakdaribencanaalamdankonfliksosial.Berbagaiperistiwatelahmenyebabkanbanyaksekolahdanmadrasah yang rusak atau hancur. Dampak tersebut menjadi lebih parah dan berpotensimemakan banyak korban jika bencana terjadi pada jam sekolah, seperti ketika gempa bumi diPadangpadatahun2009yangmenelankorbanbanyakpesertadidik.


Berdasarkanhasil pemetaanbencanayangdilakukanolehBNPBdanBankDunia,75%sekolah-sekolahdi Indonesiateridentifikasikanberadadikawasanberisikobencana.Menurutpenelitianinijuga,frekuensidaribencana-bencanagempabumi,tsunami,gunungberapi,banjirdantanahlongsor terusmeningkat, sertamemakankorbanyangbanyakdanmerusakkangedung-gedungtermasukgedungsekolah.Sekitar 40 jutapesertadidik di Indonesia rentan terhadapbencana gempabumi. Sekolah yangrentanbencanatidaksajameningkatkanrisikokeamananterhadappesertadidikdanparaguru,namun juga dapat mempengaruhi kelancaraan proses belajar mengajar di sekolah/ madrasahtersebut.Untuk itu, peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah/ madrasah yang aman terhadapbencanamenjadihalyangharusdiprioritaskan.

3. Tujuan Strategis 3: Kesinambunganpenyelenggaraanpendidikandalam situasi bencana (fase

tanggapdarurathinggafasepemulihan).Ketikapesertadidik beradadi luar sekolahuntuk jangkawaktu yang lama,maka tingkatputussekolahmeningkatdanmemberikandampaknegatifseumurhidup.Danhal ini jugadiikutiolehangkapengangguran.Diperlukanrencanakhususuntukmemastikanagarpenyediaanpendidikanbagi peserta didik dapat dilakukan secepatmungkin setelah bencana terjadi. Hal ini terutamaberlakubagisekolah-sekolahyangmenghadapibahayaberulangsepertibanjirtahunanataupunbencana asap. Kalendar yang fleksibel, lokasi sekolah alternatif, ruang belajar sementara,pengirimanpakettugaspekerjaanrumah,penyampaianbahanpelajaranmelaluimediaradiodantelevisi hanyalah beberapa alternatif kreatif untuk memastikan bahwa pendidikan terusberlanjut. Di tahap pasca-bencana, peserta didik juga perlu berpartisipasi dalam upayapemulihan, dan perlu memiliki waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan psikososial untukmembantuprosespenyesuaiandiriterhadapkehilanganyangterjadisecaramendadakdidalamhidupmereka

4. Tujuan Strategis 4: Penguatan ketangguhan komunitas sekolah dalam menghadapi bencanamelaluipendidikan.Penanggulangan bencana bukan lagi ranah negara belaka melainkan telah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan juga individu. Dalam hal ini,komunitas sekolah – baik peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitarsekolah–memilikitanggungjawabuntukmenyebarkanpengetahuandanketerampilan,sehinggaharapan bahwa komunitas sekolah menjadi panutan dalam melakukan pencegahan bencanamenjadi tinggi. Keberhasilan mitigasi bencana merupakan salah satu ujian utama terhadapkeberhasilanpendidikanyangdiberikandarigenerasikegenerasi.Ketangguhansebuahkomunitas–baikkomunitassekolahmaupunkomunitasyang lebih luas–merupakan sebuah proses yang tidak akan berhenti, melainkan akan terus berkembang danberevolusiuntukmemenuhikebutuhanyangberubah-ubah.Keterlibatan dalamupaya penanggulangan risiko bencanadi lingkungan rumah, sekolah dandimasyarakat merupakan cara terbaik untuk mempelajarinya. Pengurangan risiko bencanamerupakanisulintas-disiplindanmerupakancontohyangsempurnadarikekuatanpembelajarantematikuntuksegalatingkatanusiadankemampuan.Temamanajemenbencanasekolahdapatdiperkenalkan di kegiatan upacara sekolah. Guru dapat mengintegrasikan tema-temakebencanaan ke dalam mata pelajaran. Peserta didik dapat terlibat melalui kegiatanekstrakurikuler, melalui forum perwakilan murid (misalnya OSIS), dll. Pengalaman belajar danpengalaman untuk terlibat ini dapat menjadi sebuah contoh di lingkungan rumah dan di


lingkunganmasyarakat setempat, dandiharapkandapatmenjangkau anggotamasyarakat yangpalingrentan,yangpadaakhirnyadapatberkontribusikepadabudayaamandansadarbencanayangdapatditeruskankepadagenerasidimasayangakandatang.

3.2. SasaranStrategisRoadmapSekolah/MadrasahAmanUntuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan roadmap Sekolah/ Madrasah Aman, diperlukansejumlahsasaranstrategisyangmenggambarkankondisiyangdicapaipadatahun2019.Ditetapkanindikatoruntukmengukurapakahsasaranstrategisdapatmengkonfirmasitujuanyangakandicapaidimasa depan (2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaianmasing-masing tujuan adalahsebagaiberikut.1. Terwujudnyatujuanstrategis1(T1):Pelindunganpesertadidik,guru,dantenagakependidikan

dari risiko kematian dan cedera di sekolah, ditandai dengan tercapainya sasaran strategisdenganarahkebijakansebagaiberikut:NO SasaranStrategis ArahKebijakanSS1 Peserta didik, guru, dan tenaga

kependidikan memiliki pengetahuan danmampu mempraktikkan keterampilanterkaitkesiapsiagaanbencana

Pengembanganpotensipesertadidik,guru,dan tenaga kependidikan yang tangguhdalammenghadapibencana.Pengintegrasian pengurangan risikobencanadalamkurikulumdan/atauprosespembelajaran yang aksesibel dan inklusifbagisemuawargakomunitassekolah.

SS1 merupakan sasaran pencapaian tujuan satu (T1) dengan fokus pada peningkatanpengetahuan hingga menjadi budaya sadar bencana. Pencapaian SS1 ini didukung oleh arahkebijakan pengembangan potensi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang tangguhdalammenghadapi bencana serta arah kebijakan pengintegrasian pengurangan risiko bencanadalamkurikulumdan/ atauprosespembelajaran yang aksesibel dan inklusif bagi semuawargakomunitassekolah.Arah kebijakan untuk mengimplementasikan sekolah aman terkait dengan sasaran strategis 1(SS1)adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. Melakukanpemetaanrisikobencanadilingkungansekolah.2. Melakukanidentifikasikebutuhanperangkatkeselamatandi lingkungansekolahberdasarkan

jenisrisikobencanayangterdapatdilingkungansekolah.3. Memanfatkanpengetahuan, inovasidanpendidikanuntukmembangunbudayakeselamatan

danketahananterhadapbencana.4. Mengembangkanmodel integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam kurikulum dan/

atauprosespembelajaranyangaksesibeldaninklusifbagisemuawargakomunitassekolah.5. MeningkatkankapasitasgurudantenagakependidikanterkaitintegrasiPRBdalamkurikulum

dan/atauprosespembelajaran.6. Mempraktikkan integrasipengetahuandanketerampilanPRBdalamprosespembelajarandi

sekolah.7. Mengidentifikasi warga komunitas sekolah yang memiliki hambatan untuk mengakses

pengetahuandanmempraktikkanketerampilanterkaitkesiapsiagaanbencana.


2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sektorpendidikanyangamanterhadapbencana,ditandaidengantercapainyasasaranstrategisdenganarahkebijakansebagaiberikut:

NO SasaranStrategis ArahKebijakanSS2 Pemenuhan sarana dan prasarana di

sekolah sesuai kriteria sekolah amanbencana

Penerapanstandardanpengawasansaranadan prasarana sekolah aman dalampembangunan, rehabilitasi maupunrekonstruksisekolah.

SS2 merupakan sasaran pencapaian tujuan dua (T2) dengan fokus untuk meningkatkankeselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan saat masih berada di lingkungansekolah. Pencapaian SS2 ini didukung oleh arah kebijakan penerapan standar dan pengawasansarana dan prasarana sekolah aman dalam pembangunan, rehabilitasi maupun rekonstruksisekolah.Arah kebijakan untuk mengimplementasikan sekolah aman terkait dengan sasaran strategis 2(SS2)adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. Melakukanpenguatanregulasiterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadan

prasaranayangamanterhadapbencana.2. Membangun,merehabilitasidanmerekonstruksisaranadanprasaranapendidikanyangaman

terhadap bencana serta melakukan perawatan secara menerus terhadap sarana danprasarana.

3. Menerapkan sistem penilaian dan pengakuan terhadap pemenuhan sarana dan prasaranasesuaistandarbangunansekolah/madrasahaman.

4. Melakukanpemantauandanevaluasisaranadanprasaranasekolah/madrasah.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalamsituasi bencana (fase tanggap darurat hingga fase pemulihan), ditandai dengan tercapainyasasaranstrategisdenganarahkebijakansebagaiberikut:

NO SasaranStrategis ArahKebijakanSS3 Penyelenggaraan pendidikan yang

mendukung proses pembelajaran danpemulihanpesertadidik,gurudantenagakependidikandalamsituasibencana.

Penguatan kapasitas kelembagaan terkaitpenyelenggaraan pendidikan dalam situasibencana.Peningkatan koordinasi dan sinergiPemerintah Pusat, Dinas PendidikanProvinsi,Kabupaten/Kota sertapemangkukepentingankebencanaanuntukmenjaminkesinambungan penyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.

SS3merupakan sasaranpencapaian tujuan tiga (T3) dengan fokusmenjaga agar prosesbelajarmengajar tidakmengalamihambatandanagarhakanakuntukmendapatkanpendidikandapatterlaksana.PencapaianSS3 inididukungoleharahkebijakanpenguatankapasitaskelembagaanterkait penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana, serta peningkatan koordinasi dansinergi Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota serta pemangkukepentingankebencanaanuntukmenjaminkesinambunganpenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.


Arah kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan terkait penyelenggaraan pendidikan dalamsituasibencana,adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. MenyusunSOP/ProsedurTetap(Protap)penyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana

ditingkatdinaspendidikanprovinsi,kabupaten/kotadansatuanpendidikan.2. Melakukanpenganggaransektorpendidikanberperspektifkebencanaan.3. MenyusunmodelRencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)dalamsituasibencana.ArahkebijakanpeningkatankoordinasidansinergiPemerintahPusat,DinasPendidikanProvinsi,Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan kebencanaan untuk menjamin kesinambunganpenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana,adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. Melakukan penguatanmekanisme koordinasi Sekretariat Sekolah/Madrasah Aman dengan

lembagaterkaitkebencanaandipusatdandaerah.2. Melakukan penguatan tatakelola, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan

penanggulanganbencanadisektorpendidikan.3. MelaksanakanPenilaianMandiriSekolah/MadrasahAman.

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4): Penguatan ketangguhan komunitas sekolah dalammenghadapibencanamelaluipendidikan,ditandaidengantercapainyasasaranstrategisdenganarahkebijakansebagaiberikut:

NO SasaranStrategis ArahKebijakanSS4 Pendidik dan tenaga kependidikan, serta

peserta didik yang mampu mengelolarisikodanberadaptasidalammenghadapiancamanbencana.

Pengarusutamaan informasi danpengetahuan pengurangan risiko bencanadalampenyelenggaraanpendidikan.Pengupayaan penurunan tingkat risikobencanaditingkatsatuanpendidikan.

SS4merupakansasaranpencapaiantujuanempat(T4)denganfokusmenjagaagarprosesbelajarmengajar tidakmengalamihambatandanagarhakanakuntukmendapatkanpendidikandapatterlaksana. Pencapaian SS4 ini didukung oleh arah kebijakan pengarusutamaan informasi danpengetahuan pengurangan risiko bencana dalam penyelenggaraan pendidikan, sertapengupayaanpenurunantingkatrisikobencanaditingkatsatuanpendidikan.Arahkebijakanpengarusutamaaninformasidanpengetahuanpenguranganrisikobencanadalampenyelenggaraanpendidikan,adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendiseminasikan kemampuan

penanggulanganbencanakepadakomunitassekolah.2. Melakukanpenguatanregulasidanpengawasanintegrasipenguranganrisikobencanadalam

penyelenggaraanpendidikan.3. MenggiatkansimulasiProtappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.Arah kebijakan pengupayaan penurunan tingkat risiko bencana di tingkat satuan pendidikan,adalahdenganstrategisebagaiberikut:1. Mendorongdanmenumbuhkanbudayasadarbencanaditingkatkomunitassekolah.2. Menyediakan danmemperluas akses informasi kebencanaan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuanwargakomunitassekolah.3. Melakukanpenataandanpemeliharaansaranadanprasaranasekolahamanbencana.


BABIVKERANGKAREGULASI

Dalamrangkamembangunbangsayangtangguhterhadapbencanadanmengambilpelajarandalammenanggulangi bencana, Pemerintah dengan persetujuanDPR telahmenerbitkanUndang-UndangNomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disusun denganmenggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana,terpadudanterkordinasidenganmelibatkanparapemangkukepentingan.Undang-undanginitelahmemberimandatpadapemerintahuntukmemberikanperlindunganpadamasyarakatdariancamanbencana,sebagaiwujuddaripengejawantahanPembukaanUndang-UndangDasartahun1945.Pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun2007,sebagaiupayaproaktifdalammengelolabencana.PadabulanDesember2003,MajelisUmumPerserikan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi resolusi 57/254 untuk menempatkan DekadePendidikanbagiPembangunanBerkelanjutanyangdimulaipadatahun2005hingga2014,dibawahkordinasiUNESCO.Pendidikanuntukpenguranganrisikobencana(alam)telahdiidentifikasisebagaimasalah inti. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 32 ayat 2, juga telah diakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologipendidikanlayanankhusus,yaknipendidikanbagipesertadidikdidaerahterpencilatauterbelakang,masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidakmampudarisegiekonomi.Untukmenghadapipeningkatanancamanbencanadalamkaitannyadenganperlindunganterhadapkomunitas warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah, Kementerian Pendidikan danKebudayaan telahmenerbitkanSuratEdaranMendiknasNomor70a/MPN/SE/2010yangditujukankepada Gubernur, Walikota/ Bupati di seluruh Indonesia yang berisi permohonan untukmemperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pelaksanaan strategipengarusutamaanpenguranganrisikobencanadisekolah.Sekolah/MadrasahAmandaribencanaadalahsekolah/madrasahyangmenerapkanstandarsaranadan prasarana serta budaya yangmampumelindungiwarga sekolah dan lingkungan di sekitarnyadaribahayabencana.PenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencanaterutamadidasarkanpadapertimbangansebagaiberikut:(1)Mengurangigangguanterhadapkegiatanpendidikan,sehinggamemberikanjaminankesehatan,

keselamatan,kelayakan termasukbagianakberkebutuhankhusus, kenyamanandankeamanandisekolahdanmadrasahsetiapsaat;

(2)Tempat belajar yang lebih aman memungkinkan identifikasi dan dukungan terhadap bantuankemanusiaanlainnyauntukanakdalamsituasidaruratsampaipemulihanpascabencana;

(3)Dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial yang sangat pentingdalammemerangikemiskinan,butahurufdangangguankesehatan;

(4)Dapatmenjadipusatkegiatanmasyarakatdalammengkoordinasitanggapdanpemulihansetelahterjadibencana;

(5)Dapatmenjadirumahdaruratuntukmelindungibukansajapopulasisekolah/madrasahtapijugakomunitasdimanasekolahituberada.


Padaperiode2015—2019,SekretariatSekolah/MadrasahAmanakanmemilikitargetuntukmerevisidan menyusun regulasi baru. Berikut adalah beberapa regulasi/ petunjuk teknis yang sudahteridentifikasiuntukdirevisiataudisusun.

NO ArahKerangkaRegulasidan/atauKebutuhanRegulasi

UrgensiPembentukkanBerdasarkanEvaluasiRegulasiEksisting,Kajian,danPenelitian

1 Mendorongpenyempurnaan/revisiUUNo.24Tahun2007tentangPenanggulanganBencana

IsuSekolah/MadrasahAmanbelummasukdidalamUU

2 PerkaBNPBNo.4tahun2012 Hanyamencakupbencanagempadantsunami,sehinggaperlumemasukkanjenisbencanayanglain.

3 MenyusunPermendikbudSekolah/MadrasahAmanberikutinstrumennya

BelumadanyapayunghukumsertapedomanbagipenyelenggaraanSekolah/MadrasahAman.

4 SuratKeputusanMenteriPendidikandanKebudayaanterkaitSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman

BelumadanyaSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman.

5 SuratEdaranMenteriPendidikandanKebudayaankepadaKepalaDaerahterkaitpembentukanSekretariatSekolah/MadrasahAmantingkatPropinsi/Kabupaten/Kota

DiharapkanagarDinasPendidikantingkatprovinsimaupuntingkatkabupaten/kotadapatmemilikiSekretariatSekolah/MadrasahAman.

6 PenyusunanJuknisBOSdanDAKyangmendukungSekolah/MadrasahAman

JuknisBOSdanDAKiniakanmenjadiacuanbagipenyelenggaraankegiatanSekolah/MadrasahAman.

7 PermendikbudtentangpengalokasiananggaranSekolah/MadrasahAman

DiharapkanPermendikbudinibisamenjadiacuanbagipengalokasiananggaranterkaitimplementasikegiatanSekolah/MadrasahAman.


BABVPENATAANKELEMBAGAANSEKOLAH/MADRASAHAMAN

5.1. KerangkaKelembagaanSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanKerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi,ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengantujuanantaralain:1) meningkatkankoordinasipelaksanaanbidang-bidangpembangunansebagaimanaterdapatdalam

RPJMNsesuaidenganfungsidanvisi/misiKemendikbud;2) membangun struktur kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi

fungsidanmeningkatkanefektivitasdanefisiensiSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmandalammelaksanakanprogram-programnya;dan

3) memperjelasketatalaksanaandanmeningkatkanprofesionalismesumberdayamanusia.

Struktur Sekretariat Nasional Sekolah/ Madrasah Aman Tahun 2015—2019 ditunjukkan padagambar5.1.sepertipadagambardibawahini.

Catatan:Kabagrengar :KepalaBagianRencanaProgramdanAnggaran.Puskurbuk :PusatKurikulumdanperbukuan

DEWANPENASIHAT

BNPB

Mendikbud(Pengarah)

SesJen(Penanggung Jawab)

Dirjen Dikdasmen(Ketua)

Dir.Pembinaan SD(Penanggung Jawab Pilar I)

Sesditjen Dikdasmen(Penanggung Jawab Pilar II)

Dir.Pembinaan PKLK(Penanggung Jawab Pilar III)

BAPPENAS Kemenag KemPUPERA

UNITUTAMA(Ditjen PAUDdan Dikmas,Ditjen Dikdasmen,Ditjen GTK,Ditjen Kebudayaan,Puskurbuk)

Kemendagri

KabagrengarDikdasmen(Sekretaris)

Kemenkeu Kemenko PMK


5.2. KerangkaKerjaSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman

1. KonsepdanPrinsipKonsep pembentukan Sekretariat Nasional Sekolah/Madrasah Aman dilandaskan pada prinsip-prinsip pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana. Secara khusus, SekretariatNasional Sekolah/Madrasah Aman lebih mempertimbangkan pada tiga prinsip utama, sebagaiberikut:a. Berbasis Hak. Penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana harus didasari sebagai

pemenuhanhakpendidikananak;b. InterdisiplindanMenyeluruh.Penerapansekolah/madrasahamandaribencanaterintegrasi

dalam standar pelayanan minimum pendidikan dan dilaksanakan secara terpadu untukmencapaistandarnasionalpendidikan;

c. Komunikasi Antar-Budaya (Intercultural Approach). Pendekatan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana harusmengutamakan komunikasi antar-pribadi yangmemilikilatar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosioekonomi) sesuai dengan jati diribangsadannilai–nilailuhurkemanusiaan.

2. BentukdanSifatLembaga

Sekretariat Nasional ini bersifat ad-hoc, kerja tim, dinamis, fleksibel, serta sebagai pemegangmandat fasilitasi operasionalisasi kebijakan penerapan sekolah/ madrasah aman bencana.SekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanterdiridarilintassektoral(Kementerian/Lembaga/Instansi) denganmelibatkan secara langsungmaupun tidak langsungdan secara fungsionaldarijabatan yang melekat dalam rangka menyukseskan program dan target penerapan sekolah/madrasahamandaribencana.

3. StrategiSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman

Dalammeningkatkanpenerapansekolah/madrasahamanbencana,melalui:a. Terciptanyakoordinasi, kerjasamadankolaborasi antarpemangkukepentingan (pemerintah,

masyarakatdansektorswasta); b. Tersedianyaaksesinformasiyangberkualitas;c. Tersedianyadanterintegrasinyadata,informasisekolah/madrasahamanbencana;d. Terwujudnyapenguatandanpemberdayaanmasyarakatsekolah/madrasahdalampenerapan

sekolah/madrasahamanbencanayangberkelanjutan.

4. KomponenSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanUntuk mendukung penerapan sekolah/ madrasah aman bencana, Sekretariat Nasionalmelaksanakanperandanfungsinya,denganmenetapkan3komponenkegiatan,meliputi:a. Perencanaan,pemantauan/monitoringdanevaluasi,sertakerjasama;b. PusatDatadanInformasi;c. Percepatanpenerapansekolah/madrasahamanbencana

5. TugasdanFungsi

a. DewanPenasehat1) Memberikanpetunjuk,arahandanmasukankepadasekretariatsecaraberkala;2) Melakukanpertemuansecaraberkala;3) Melakukanmonitoringdanevaluasipelaksanaansekolah/madrasahamandiIndonesia.

b. PenanggungJawab

Mengkoordinasikementerian, lembaga,dan instansiterkaitsertamengkoordinasipertemuanberkalabulanan,kegiatanmonitoringdanevaluasiantarinstansi.


c. Ketua

Mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan perlaksanaan penerapansekolah/ madrasah aman di kementerian/ lembaga terkait serta memastikan terlaksananyaprosesmonitoring,evaluasi,danpelaporan.

d. Sekretaris

Memimpinkegiatan-kegiatanhariandiSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanmeliputipendokumentasian dan pelaporan proses koordinasi, perencanaan, penerapan,monitoring,evaluasi, dan pelaporan penerapan sekolah/madrasah aman dimasing-masing kementerian/lembaga/daerah/institusi.

e. SekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman

Dalammelaksanakan tugasnya, Sekretariat Nasional Sekolah/Madrasah Amanmenjalankanfungsi-fungsi,sebagaiberikut:1) Sebagai wadah/ organisasi yang dapat menggerakkan dan mendorong percepatan

pencapaiansasarandantargetpenerapansekolah/madrasahamandaribencana;2) Secara khusus, sekretariat berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi untuk

perencanaan,penerapan,danmonitoring sertaevaluasi terhadappengembangansekolahberdasarkanprinsip-prinsipsekolah/madrasahaman.

SekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanmempunyaitugas,sebagaiberikut:1) Menyusun rencana penerapan sekolah/ madrasah aman baik rencana jangka panjang,

rencana jangka menengah setiap lima tahun, dan rencana jangka pendek yang disusunsetiaptahun;

2) Merumuskan program, strategi dan tata-cara pelaksanaan dan pengembangan programdankegiatanpenerapansekolah/madrasahaman;

3) Melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruhkomponen masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangkamemperkuatdanmemperluasjaringankerjaprogrampenerapansekolah/madrasahamandaribencana;

4) Melakukan pemetaan potensi sekolah/ madrasah di daerah rawan bencana danpermasalahan dari setiap kabupaten/ kota dalam strategi penerapan sekolah/ madrasahamanbencana;

5) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan sumberdaya manusia khususnya terkait dengan kerangka kerja penerapan sekolah/ madrasahamandaribencana;

6) Melakukan penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dankepedulian pihak sekolah terhadap pentingnya penerapan sekolah/ madrasah amanbencana;

7) Memberikan bantuan teknis terhadap multi-pihakterkait dalam bentuk sosialisasi,pelatihan,penyusunanpetunjukdanbantuanlainnya;

8) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab darimasing-masinginstansiterkait;

9) Menyusunlaporankemajuanpelaksanaanpenerapansekolah/madrasahamanbencana.

f. Bidang1(Pilar1–FasilitasSekolahAman)mempunyaitugas:1) Memilih lokasi sekolah/ madrasah yang aman dan mengimplementasikan desain dan

konstruksiyangamanterhadapbencanauntukmemastikanagarsetiapsekolahbaruadalahsekolah/madrasahyangaman;

2) Mengimplementasikan skema prioritas untuk memperbaiki (retrofit) dan mengganti(termasukmerelokasi)sekolah-sekolahyangtidakaman;


3) Meminimalisirsemuasumberrisikonon-strukturaldaninfrastrukturalpadabangunandanfasilitas, termasuk desain dan tata ruang serta perabot yang aman untuk keselamatanbersama dan evakuasi. Akses bagi penyandang kebutuhan khusus harus dijadikanpertimbangan;

4) Jika sekolah/ madrasah direncanakan sebagai tempat pengungsian sementara, sekolah/madrasahharusdirancangsesuaikebutuhanini;

5) Memastikanbahwaakses anak ke sekolah/madrasahbebasdari risiko fisik (adanya jalurpejalankaki,penyeberanganjalandansungai);

6) Fasilitas air dan sanitasi diadaptasi untuk menghadapi risiko potensial (kakus tadah airhujandankakusberderet/rain-fedandlinedlatrines);

7) Mengimplementasikan intervensi-intervensi cerdas-iklim seperti memanen air hujan,menggunakanpanelsurya,energiyangterbarukan,membuattamansekolah;

8) Rencanauntukpembiayaandanpengawasanbagiperawatanfasilitas.

g. Bidang2(Pilar2–ManajemenBencanadiSekolah)mempunyaitugas:1) Menyediakankebijakan,acuanpada tingkatprovinsi, tingkatkabupaten/kotadan tingkat

sekolah/madrasah lokaluntukpengkajiandanperencanaandi lokasi,penguranganrisiko,dan persiapan tanggap darurat sebagai bagian dari manajemen dan perbaikan rutinsekolah/madrasah;

2) Mengembangkan, memperkenalkan, melembagakan, memonitor dan mengevaluasipembentukan atau pemberdayaan komite manajemen risiko bencana berbasis sekolah/madrasahyangmelibatkanstaf,siswa,orangtuadanpemangkukepentingandikomunitas;

3) Mengadaptasi prosedur standar sesuai kebutuhan, untuk ancaman yang datang denganmaupun tanpa peringatan, termasuk: berlutut-berlindung-bertahan sambil berpegangan,evakuasi(dari)bangunan,evakuasiketempataman,berlindungditempat(shelter-in-placeandlockdown),danreunifikasikeluargayangaman;

4) Berlatihdanmemperbaikipersiapantanggapdaruratdengansimulasirutintingkatsekolah/madrasahyangterhubungdengankomunitas;

5) Menyusun rencana kontinjensi tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kotauntukmendukungkeberlangsunganpendidikan,termasukrencanadankriteriauntukmembatasipenggunaansekolah/madrasahsebagaitempatpengungsiansementara;

6) Memadukankebutuhananak-anakusiapra-sekolahdananak.

h. Bidang3(PendidikanPeguranganRisikoBencana)mempunyaitugas:1) Mengembangkanpesan-pesankunciyangdibuatberdasarkankonsensusuntukmengurangi

kerentanan rumah tangga dan komunitas, dan untuk mempersiapkan dan merespondampakbahayasebagaidasardaripendidikanformaldannon-formal;

2) Mengembangkancakupandanlangkah-langkahuntukpengajarantentangbahaya,bencanadanpemecahanmasalahuntukpenguranganrisiko;

3) Menanamkan pengurangan risiko melalui kurikulum dan menyediakan acuan untukmengintegrasikanPRBkematapelajarantertentu;

4) Menyediakanpelatihanmengajarbagiparagurudancalongurutentangmaterikurikulumpenguranganrisiko;

5) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan para guru untuk mencapaiintegrasiyangefektifakantopik-topikinikedalamkurikulumformaldannon-formalsertapendekatanekstrakurikulerdengankomunitaslokal.

6. KedudukandanStrukturOrganisasiUntuk mendukung kerjasama antar lembaga, Sekretariat Nasional Sekolah/ Madrasah Amandiperlukan keterlibatan kementerian yang terdiri dari Kementerian Koordinator BidangPembangunanManusiadanKebudayaan,KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian


KeuangandanBadanNasionalPenanggulanganBencanauntukduduksebagaiTimPenasihat,TimPelaksana,danTimHarian.

5.3. MekanismeKoordinasiKoordinasi secara nasional secara umum dilakukan melalui berbagai forum, di antaranya: ForumRembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah PerencanaanPembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dankebudayaan lintas kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaanpendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupatan/KotasertapihaklainsepertidaribadanPerserikatanBangsa-Bangsa(UNICEF,UN-OCHA,UNESCO), Lembaga Non Pemerintah (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V/ ASB, KPB, MPBI,PlanIndonesia,PlatformNasionalPB,SavetheChildren,WorldVision,dll.).Koordinasi khusus untuk Sekretariat Nasional Sekolah/ Madrasah Aman dilakukan secara berkalayang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihakyangdianggapperlu.Koordinasijugabisadilakukansecaraberjenjang.JadwalkordinasiumumdankhususakanditentukankemudianolehtimSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman,denganbagankoordinasisepertidibawahini:

UnitUtamaKemendikbud

SekretariatNasionalSekolah/

MadrasahAman

Kementerian/Lembagaterkait,Kluster

Pendidikan (LSM,lembaga PBB,sektor

swasta)

PemerintahDaerah(Provinsi,Kab

danKota)

Sesjen

DirjenDikdasmen

MenteriDikbud


BABVIKERANGKAPENDANAANSEKOLAH/MADRASAHAMAN

6.1. APBNdanAPBDSalahsatusumberpendanaanyangdapatdigunakandalamimplementasiSekolah/MadrasahAmandi lingkungan Kemendikbud berasal dari anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. AnggaranPendidikandalamAPBNdipisahkanmenjadi 2 bagianbesar, yaknimelalui belanja transfer daerahdan melalui belanja kementerian dan lembaga. Selama tahun 2010-2015 proporsi anggaranpendidikan yang disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga serta transfer daerahperbandingannya adalah 40% dan 60%. Artinya sebagian besar anggaran pendidikan langsungditransfer kedaerahdanmenjadibagiandariAPBDProvinsi danKabupaten/Kota. Sementara itu,belanjapemerintahpusatmelaluiKemendikbudmerupakanalokasiAPBNyangdialokasikandalamDIPAKementerianPendidikandanKebudayaandandilaksanakanolehmasing-masingUnitUtamadilingkunganKemendikbud.

a. TransferDaerah

Anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Transfer Daerah sesuai dengan Undang-UndangAnggaranPendapatandanBelanjaNegaraterbagilagimenjadibeberapajenisanggaranyaitu:1. DanaBagiHasil(DBH)Pendidikan2. DanaAlokasiKhusus(DAK)Pendidikan3. DanaAlokasiUmum(DAU)Pendidikan

a. NonGajib. Gaji

4. DanaOtonomiKhususPendidikan5. DanaInsentifDaerah6. DanaPercepatanPembangunanInfrastrukturPendidikan(DPPIP)7. BantuanOperasionalSekolah(BOS)

Daribeberapaopsianggaranyangmerupakananggarantransferdaerah,terdapatanggaranyangsudahspesifikpenggunannyasepertiDAUPendidikanyangdidalamnyatermasukgajigurudantenagakependidikan.SementarabeberapaanggaransepertiBantuanOperasionalSekolah(BOS)dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penggunannya akan mengikuti petunjuk teknis dariKemendikbuddanmasihdapatdisesuaikansesuaidengankebutuhan.Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikankepadadaerahtertentudengantujuanuntukmembantumendanaikegiatankhususyangmerupakanurusandaerahdan sesuaidenganprioritasnasional (Pasal 1UUNo33Tahun2004). DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yangmerupakanurusandaerah(Pasal20UUNo33Tahun2004).BesaranAlokasiDAKmemperhatikankriteriaDAKyangmeliputi:a. KriteriaumumyangmempertimbangkankemampuankeuangandaerahdalamAPBD.b. Kriteria khusus yang memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik

Daerah.c. Kriteriateknisyangditetapkanolehkementeriannegara/departementeknis.d. Peruntukan DAK bagian Pendidikan adalah untuk peningkatan mutu dan fisik (sarana dan

prasarana)PendidikanDasardanMenengah.


Mulai tahun anggaran tahun 2016,DanaAlokasi Khusus akanmemilikimekanismebaru dalamproses pengusulannya. Jika sebelumnya daerah tidak mengusulkan kebutuhannya dan alokasianggarandiputuskanberdasarkandatateknisyangdisampaikanolehKementerianTeknis,makadi tahun anggaran 2016 daerah (kabupaten/ kota) diminta mengusulkan kebutuhannyakhususnya untuk bidang pendidikan. Usulan tersebut berbasiskan pada menu DAK yang adadalampetunjukteknisDAKyangdikeluarkanolehkementerianteknis.DAK digunakan untuk pembangunan sarana prasarana, antara lain bagi rehabilitasi sekolah,pembangunan sekolah, pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan, kesemuanyadenganmengintegrasikankaidahsekolahaman.Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalahpenyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagaipelaksanaprogramwajibbelajar.Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya taklangsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uanglembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaaninvestasidanpersonaliayangdiperbolehkan.Jika dikaitkan dengan implementasi Sekolah Aman, maka dana BOS dapat diposisikan sebagaipendukung bagi kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan Sekolah/ Madrasah Aman,namundengansyaratpetunjukteknisyangadasaatiniharusdisesuaikan.Selain DAK dan BOS yangmerupakan anggaran transfer daerah,masih terbuka peluang untukmengoptimalkanpemanfaatanAPBDProvinsi,Kabupaten/KotadalammendukungpelaksanaanimplementasiSekolah/MadrasahAman.DengandiberlakukannyaUndang-UndangNo.23Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah maka nantinya akan terjadi pemindahan kewenanganpengelolaan Pendidikan Menengah kepada Pemerintah Provinsi dari sebelumnya berada dibawah kewenangan Kabupaten/ Kota. Dengan pelimpahan kewenangan ini, provinsi dapatmengalokasikan sendiri APBD-nya untuk pembiayaan Pendidikan Menengah. Sementara itu,bebanKabupaten/KotayangsebelumnyaharusmenanggungpengelolaanPendidikanMenengahdapatterkurangidandifokuskanuntukpembiayaanPendidikanDasar.Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong provinsi dan kabupaten/ kota untuk dapatmemberikandukungananggaranpadaimplementasiSekolah/MadrasahAman.

b. BelanjaKementeriandanLembagaMerupakan anggaran belanja yang dialokasikan melalui kementerian negara/ lembaga untukmembiayai urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada tingkat Kemendikbud, anggaran inidialokasikan pada setiap program yang ada, dan untuk tahun 2015 Kemendikbud memiliki 8programyaitu:

1. DukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaKementerianPendidikandanKebudayaan

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan danKebudayaan

3. PendidikanDasardanMenengah4. PendidikanAnakUsiaDinidanPendidikanMasyarakat5. PenelitiandanPengembanganKementerianPendidikandanKebudayaan6. PengembangandanPembinaanBahasadanSastra7. PelestarianBudaya8. GurudanTenagaKependidikan


Dalam kurun waktu 2011-2014 anggaran Kemendikbud yang dialokasikan untuk mendukungkegiatan pengurangan risiko bencana dimana sekolah/madrasah aman termasuk di dalamnyarata-rata adalah sebesar Rp 142,2 miliar. Namun jika dilihat kecenderungan per tahun, makapersentase anggaran terkait kebencanaan ini semakin lama semakin menurun. Hal ini tidakterlepas dari regulasi yangmempersepsikan bahwa urusan kebencanaan adalah wilayah BNPBsehinggaKemendikbudmenghadapikendala jikaakanmengalokasikananggaran terkaitdengankebencanaan.Alokasi anggaran yang berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan Sekolah/ MadrasahAman adalah anggaran yang berada pada Direktorat Jenderal yang mengampu persekolahanseperti pada Ditjen Dikdasmen untuk Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP,DirektoratPembinaanSMAdanDirektoratPembinaanSMK.Sementaraitu,untukpelatihandanpengembangan guru terkait dengan implementasi Sekolah/MadrasahAman, potensi anggaranpada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diarahkan untuk mendukungpelaksanannya.

6.2. Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM (Non-Government Organization/ NGO), Lembaga-lembagaPBB(UNAgencies)danSwasta

Pengimplementasian sekolah/ madrasah aman sebagai bentuk dukungan pembangunan nasionaldapatdilakukandenganbantuandaripihakeksternal.Pihakyangdimungkinkanuntukbekerjasamadalam pendanaan dari luar dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-GovernmentOrganization/NGO),Lembaga-lembagaPBB(UNAgencies)danpihakswasta.A. LSM(NGO)danLembaga-lembagaPBB(UNAgencies)

Terdapat2jenispendanaandariluaryaitupinjamanluarnegeridanhibah.a. PinjamanLuarNegeri adalah setiappembiayaanmelaluihutangyangdiperolehPemerintah

dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidakberbentuksuratberharganegara,yangharusdibayarkembalidenganpersyaratantertentu.

b. HibahPemerintah,yangselanjutnyadisebutHibah,adalahsetiappenerimaannegaradalambentukdevisa, devisa yangdirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yangdiperolehdariPemberiHibahyangtidakperludibayarkembali,yangberasaldaridalamnegeriatauluarnegeri.UU No 10 tahun 2011 pasal 51 mengenai Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri danPenerimaanHibahyangberbunyi“Hibah sebagaimanadimaksuddalamPasal49digunakanuntuk:

a. mendukungprogrampembangunannasional;dan/ataub. mendukungpenanggulanganbencanaalamdanbantuankemanusiaan.”.

Berdasarkan tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, LSM (NGO),LembagaPBB(UNAgency),danpihakswastatidakdapat langsungmemberikanhibah langsungkepada kabupaten/ kota. Sehingga LSM (NGO), dan Lembaga-lembaga PBB (UN Agencies)diwajibkanmelakukankemitraandenganKementerian/Lembaga.PeluanginiyangditangkapolehKementerianPendidikandanKebudayaanuntukmembukakemitraandenganLSMdanLembaga-lembaga PBB untuk melakukan pengimplementasian sekolah/ madrasah aman.Pengimplementasiansekolah/madrasahamandiberbagaidaerahdiIndonesiadikendalikanolehpemerintahpusat.


Pinjaman Luar Negeri dan Hibah adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.Guna menjamin terwujudnya penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel, makapenerimaanhibahtersebutperluditatausahakandenganbaik,sertaperludilakukanmonitoringdanevaluasipenyalurandanahibahdanpinjamanluarnegeri.

B. PihakSwasta

Selain bekerja sama dengan LSM dan Lembaga-lembaga PBB dalam pendanaan implementasisekolah/madrasahaman,pemerintahdapatbekerjasamadenganpihakswastadalamkegiatantanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR). Pemerintah denganswasta dapat memfokuskan pengimplementasian sekolah/ madrasah aman di lokasi sekitarperusahaan,sehinggakegiatanCSRpihakswastamenjadilebihtepatsasaran.


BABVIIRENCANAAKSIDANINDIKATORSEKOLAH/MADRASAHAMAN

DalammenjalankanroadmapSekolah/MadrasahAman ini,disusunbeberaparencanaaksiberikutindikator yang terkait dengan strategi yang akan diambil. Rincian Rencana Aksi dan IndikatorSekolah/MadrasahAmandapatdilihatpadalampiran1.ArahkebijakandariSasaranStrategis1–Pesertadidik,guru,dan tenagakependidikanmemilikipengetahuan danmampumempraktikkan keterampilan terkait kesiapsiagaan bencana, yaitu 1)Pengembangan potensi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang tangguh dalammenghadapibencana, serta2)Pengintegrasianpengurangan risikobencanadalamkurikulumdan/atauprosespembelajaranyangaksesibeldaninklusifbagisemuawargakomunitassekolah,memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPenyusunanformulir/checklistuntukmelakukanpemetaanrisikoberikutpedomanpenggunaannya.

Tersedianyaperangkatpemetaanrisikobencanauntuksekolah.Output:• Formulir/checklistpemetaanrisiko• Dokumenpedomanpenggunaanformulir/

checklistpemetaanrisikoPenyusunanformulir/checklistuntukmelakukanidentifikasikebutuhanperangkatkeselamatanberikutgambardanfoto.

Tersedianyaperangkatidentifikasikebutuhanperangkatkeselamatanberikutgambardanfoto.Output:• Formulir/checklistuntukidentifikasikebutuhan

perangkatkeselamatan• Dokumenpedomanpenggunaanformulir/

checklistberikutgambardanfotoSimulasipenanggulanganbencanabagiwargasekolah.

Pelatihanpenanggulanganbencanadilingkungansekolahsecaraberkalaminimaltiap3bulan.Output:• Tersedianyalaporankegiatanpelatihan.

Dilakukanmitigasiterhadaprisikobencanadilingkungansekolahyangsudahteridentifikasi.

Teridentifikasinyarisikobencanadilingkungansekolahdenganmenggunakanformulir/checklistpemetaanrisiko.Output:• Tersedianyalaporanpenyelesaianpekerjaan

mitigasi.Penyusunanmodulimplementasibagiparaguruberikutmateripembelajaranyangmudahdiaplikasikandisekolah

TersedianyabahandukungkurikulumyangterkaitdenganmateriPRBdipendidikan.Output:• Contohbahanajar,modulbahanajaryangsudah

terintegrasidenganmateriPRB.


RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPenyusunanbukupelajaranpesertadidikyangsudahterintegrasidenganmateriPRB.

TersedianyabahandukungkurikulumyangterkaitdenganmateriPRBdipendidikan.Output:• Buku-bukupelajaranyangsudahterintegrasi

denganmateriPRB.PenyusunanmodulpelatihanbagigurudantenagakependidikanmengenaipenyusunanbahanajaryangmengintegrasikanPRBkedalammatapelajaran.

TersedianyapelatihanbagigurudantenagakependidikanmengenaipenyusunanbahanajardenganmengintegrasikanPRBkedalammatapelajaran.Output:• Modulpelatihanberikutmateripaparansiap

pakaibagipelatihPelatihanbagigurudantenagakependidikanmengenaipenyusunanbahanajaryangmengintegrasikanPRBkedalammatapelajaran.

TersedianyapelatihanbagigurudantenagakependidikanmengenaipenyusunanbahanajardenganmengintegrasikanPRBkedalammatapelajaran.Output:• Laporanpelatihangurudantenagakependidikan.• Databasegurudantenagakependidikanyang

sudahmendapatpelatihan.• Pelatihanmastertrainerpenyusunanbahanajar

denganmengintegrasikanPRBkedalammatapelajaran(maks.@30pesertaperpelatihan,pertahunmin.10pelatihanpertahun)yangberjenjang.

ProsesbelajarmengajardenganmenggunakanmateriyangsudahterintegrasiantaraPRBdenganmatapelajaran.

PengetahuandanketerampilanPRBsudahterintegrasikedalamprosesbelajarmengajar.Output:• LaporanSatgaspenanggulanganbencana

mengenaipemberianmatapelajaranyangsudahmemasukkanpengetahuandanketerampilanPRB.

Penyusunanformulir/checklistuntukmelakukanidentifikasiwargakomunitassekolahyangmemilikihambatanuntukmengaksespengetahuandanmempraktikkanketerampilanterkaitkesiapsiagaanbencana.

Tersedianyaperangkatuntukmengidentifikasiwargakomunitassekolahyangmemilikihambatanuntukmengaksespengetahuandanmempraktikkanketerampilanterkaitkesiapsiagaanbencana.Output:• Formulir/checklistidentifikasiwargakomunitas

sekolah• Dokumenpedomanpenggunaanformulir/

checklist


Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 2 – Pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah sesuaikriteria sekolah/madrasahamanbencana, yaitupenerapan standardanpengawasan saranadanprasarana sekolah aman dalampembangunan, rehabilitasimaupun rekonstruksi sekolah,memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPenyusunanpetarisikosekolahuntukpemeringkatanprioritas.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapbencanayangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• Petarisikosekolah

Perlaksanaansurveitipologibangunansekolah.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapbencanayangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• Hasilsurveytipologibangunansekolah

berdasarkanobservasisecaravisualdankajiankonstruksi

Pembuatanperangkatuntukmenyusunbaselinedanverifikasi.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapbencanayangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• Tersediaperangkatpenyusunanbaselinedan

verifikasinyauntukmelengkapiDAPODIK.Penyusunanhasilpenelaahan/pemetaanisu-isuterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapregulasiyangsudahada.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitpembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapbencanayangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• Hasilpenelaahan/pemetaanisu-isuterkait

pembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranayangamanterhadapregulasiyangsudahada.

Pengintegrasianprinsip-prinsipsekolah/madrasahamankedalampetunjukteknispembangunansaranadanprasaranasekolah(termasukuntukrekonstruksi).

Tersedianyapetunjukteknispembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranasekolah/madrasahamanyangberkesinambungan.Output:• Petunjukteknispembangunandanrehabilitasi

saranadanprasaranasekolah/madrasahaman


RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPelaksanaanpembangunan,rehabdanrekonstruksisesuaipetunjukteknis.

Tersedianyapetunjukteknispembangunan,rehabilitasidanrekonstruksisaranadanprasaranasekolah/madrasahamanyangberkesinambungan.Output:• Jumlahsekolahyangdibangun,direhabilitasi,

maupundirekonstruksisesuaistandarsekolah/madrasahaman.

Penyusunansistempenilaiandanpengakuanterhadappemenuhansaranadanprasaranasesuaistandarbangunansekolah/madrasahaman.

Tersedianyaperangkatpemeriksaansaranadanprasaranauntukmemastikanterpenuhinyastandarbangunansekolah/madrasahamanyangterintegrasidenganperangkatyangsudahada;danTersedianyaperangkatpengakuan(sertifikasi)terhadappelaksanaanpemenuhansaranadanprasaranasesuaistandarbangunansekolah/madrasahamandenganmengacupadakomponenstruktural,non-struktural,fungsional,dankondisiwilayahdanancaman.Output:• Formulir/checklistuntukmelakukan

pemeriksaansaranadanprasaranaberikutpedomanstandarnya(termasukgambardanfoto).

• SketsaObservasiVisualdalampemeriksaankondisibangunansekolah(sampling).

• Sertifikatpengakuanterhadappenenuhanstandarsekolah/madrasahaman.

• Jumlahsekolahyangsudahtersertifikasisebagaisekolah/madrasahaman.

Penyusunanmetodologi,sistemdanmekanismepemantauandanevaluasistruktur,saranadanprasaranasekolahyangterintegrasidengansistemyangsudahada.

Tersedianyametodologi,sistemdanmekanismepemantauandanevaluasisaranadanprasaranasekolahyangterintegrasidenganperangkatyangsudahada.Output:• Instrumenpemantauandanevaluasisaranadan

prasaranasekolahyangdapatdiaksesolehpublikdandapatdiperbaharui.

• Jumlahsekolahamanyangterpantaudanterevaluasi.


Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 3 – Penyelenggaraan pendidikan yangmendukung prosespembelajarandanpemulihanpesertadidik,gurudantenagakependidikandalamsituasibencana,yaitupenguatankepasitaskelembagaanterkaitpenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana(arahkebijakan1),memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPembuatanpetunjukteknispenyusunanSOP/ProsedurTetappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.

TersedianyapetunjukteknispenyusunanSOP/ProsedurTetappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.Output:• PetunjukteknispenyusunanSOP/ProsedurTetap

penyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.

• JumlahDinasPendidikanProvinsi/Kabupaten/KotayangsudahmemilikiSOP/Protappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana.

Penyusunanpedomanperencanaandanpenganggaranyangmemasukkankomponenkebencanaandalampertimbanganpenyusunananggaran.

Tersedianyaanggarankegiatansektorpendidikanyangberperspektifkebencanaan.Output:• Pedomanperencanaandanpenganggaranyang

memasukkankomponenkebencanaandalampertimbanganpenyusunananggaran.

• Anggarankegiatanberperspektifkebencanaan.PenyusunanmodelRencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)dalamsituasibencana.

TersedianyamodelRPPdalamsituasibencana.Output:• ModelRPPdalamsituasibencana.

Adapun arah kebijakan kedua dari Sasaran Strategis 3, yaitu peningkatan koordinasi dan sinergiPemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingankebencanaanuntukmenjaminkesinambunganpenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencana,memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPenyusunanSuratKeputusanMenteriPendidikanterkaitSekretariatNasional/MadrasahSekolahAman.

Tersedianyasesipembahasanterkaitsekolah/madrasahamandanSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmandalamrembuknasionalpendidikan.Output:• SKMendikbudterkaitSekretariatSekolahAman.


RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPenyelenggaraansesipembahasanSekolah/MadrasahAmandalamrembuknasionalpendidikanterkaitkemajuannya.

Tersedianyasesipembahasanterkaitsekolah/madrasahamandanSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmandalamrembuknasionalpendidikan.Output:• LaporantahunanSekretariatNasionalSekolah/

MadrasahAman.Penyusunansistempemantauandanevaluasiterkaittatakelola,transparansi,akuntabilitaspenanggulanganbencanadisektorpendidikan.

Tersedianyaperangkatpemantauandanevaluasiterkaittatakelola,transparansi,akuntabilitaspenanggulanganbencanadisektorpendidikan.Output:• Perangkatpemantauandanevaluasiterkait

tatakelola,transparansi,akuntabilisasipenanggulanganbencanadisektorpendidikan.

• LaporantahunanSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAman.

Penyusunanmekanismepenilaianmandirisekolah/madrasahamanbencana.

Tersedianyaperangkatpenilaianmandirisekolah/madrasahamanbencana.Output:• Hasilpenyesuaianperangkatpenilaianmandiri

sekolah/madrasahamanbencana(SMAB)Penyelenggaraanpenilaianmandirisekolah/madrasahamanbencanasecaraberjenjangdanterbatas.

Terlaksananyapenilaianmandirisekolah/madrasahamanbencana.Output:• Verifikasisekolahaman• Pengesahansekolahaman

PenyusunanroadmappenyelenggaraanpenilaianmandiriSekolah/MadrasahAmansecaraberjenjangdanterbatas.

TersusunnyadokumenroadmappenyelenggaraanpenilaianmandiriSekolah/MadrasahAman.Output:• Dokumenroadmappenyelenggaraanpenilaian

mandiriSekolah/MadrasahAmansecaraberjenjang


ArahkebijakandariSasaranStrategis4–Pendidikdan tenagakependidikan, sertapesertadidikyang mampu mengelola risiko dan beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana, yaitupengarusutamaaninformasidanpengetahuanpenguranganrisikobencanadalampenyelenggaraanpendidikan(arahkebijakan1),memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputPelaksanaanpelatihanbagikomunitassekolahmengenaiisu-isupenanggulanganbencana.

Tersedianyapelatihanbagikomunitassekolahmengenaiisu-isupenanggulanganbencana.Output:• Laporanpelatihan.• Jumlahsekolahyangsudahmelaksanakan

kegiatanterkaitpenanggulanganbencana.Penelaahan/pemetaanisu-isuterkaitPRBbidangpendidikanterhadapregulasiyangsudahada.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitPRBbidangpendidikan.yangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• Hasilpenelaahan/pemetaanisu-isuterkaitPRB

bidangpendidikanterhadapregulasiyangsudahada.

PenyusunanregulasimengenaiPRBbidangpendidikanyangbelumtercakupdalamregulasiyangsudahadaberikutsistemdanmekanismepengawasannya.

Teridentifikasinyaisu-isuterkaitPRBbidangpendidikan.yangbelumdicakupdalamregulasiyangsudahada.Output:• RegulasimengenaiPRBbidangpendidikan

berikutsistemdanmekanismepengawasannya.TerfasilitasinyasimulasiProtappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencanaditingkatprovinsidantingkatkabupaten/kota

TerlaksananyasimulasiProtappenyelenggaraanpendidikandalamsituasibencanasecarareguler.Output:• TersedianyalaporankegiatansimulasiProtap.


AdapunarahkebijakankeduadariSasaranStrategis4,yaitupengupayaanpenurunantingkatrisikobencanaditingkatsatuanpendidikan,memilikirencanaaksidanindikatorsebagaiberikut:

RencanaAksi IndikatorTerukurdanOutputSuratEdaranKepalaDinasPendidikanterhadapseluruhsekolahdiwilayahnyaterkaitdenganpembentukanSatgaspenanggulanganbencanadisetiapkomunitassekolah(berikuttanggungjawabyangmelekatkepadaSatgas)

TerbentuknyaSatgaspenanggulanganbencanaditingkatkomunitassekolah(dapatdimasukkankedalamOSIS,kedalamkegiatanekstrakurikuler,KomiteBencanadanKeselamatanSekolah,dsb.).Output:• SuratEdaranKepalaDinasPendidikan• AdanyaSatgaspenanggulanganbencanadi

tingkatkomunitassekolah.Tersedianyamediainformasiterkaitkebencanaandisetiapkomunitassekolah.Output:• Mediainformasikomunitassekolah

(perpustakaan,majalahdinding,dll.)Tersedianyaperangkatpemeriksaansaranadanprasaranasekolahamanbencana.Output:• Formulir/checklistpemeriksaansaranadan

prasaranasekolahamanbencana.


BABVIIISISTEMPEMANTAUANDANEVALUASI

8.1. MekanismePemantauandanEvaluasi

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencanamerupakan bagian bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapatdipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberiumpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan programpembangunan, perlu dilakukan upayapemantauandanevaluasiterhadappelaksanaanpenerapanSekolah/MadrasahAman.Pemantauanadalahkegiatanpengumpulaninformasiyangdilakukansecaraperiodikuntukmemastikansuatukegiatansudahdilaksanakansesuaidenganrencana.Pemantauanadalahprosesyangterusmenerusdilakukandisepanjangsiklusprogram,dimulaidariperencanaan,pelaksanaan, dan penerapan berkelanjutan. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untukmemperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Pemantauandilakukanuntuk:• MemastikankemajuanpelaksanaankegiatanpenerapanSekolah/MadrasahAman• MemastikanprosesfasilitasikegiatanpenerapanSekolah/MadrasahAmandidaerahEvaluasi adalah melihat aspek-aspek penerapan sekolah/ madrasah aman sesuai denganindikator terkait pilar 1, pilar 2danpilar 3dari konsepSekolahAmanyangKomprehensif,denganmaksud untuk dapatmengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendalayang dijumpai dalampelaksanaan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan penerapanSekolah/MadrasahAmandimasayangakandatang.Pemantauan dan Evaluasidilakukan oleh multipihak baik pemerintah dengan lintasKementerian,LSM/NGO,Lembaga-lembagaPBB(UNAgencies)danpartisipasimasyarakat.Pemantauan ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten/ kota. Metodepemantauan oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan melalui kunjungan lapangan.Mekanismepengelolaandatadaninformasidilakukansecaraterpadudanterbuka.Keluarandata dan informasi yang dihasilkan akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan,evaluasi,danpelaporankegiatanpenerapansekolah/madrasahaman.Pemantauaniniakanmelihatperubahanyangterjadididaerahterkaitperubahan-perubahanpadaindikatorpadapilar 1 (Fasilitas Sekolah Aman), pilar 2 (Manajemen Bencana di Sekolah), dan pilar 3(PendidikanPencegahandanPenguranganRisikoBencana). Sumberdatadaripemantauanini berasal dari hasil pencatatan informasi tentang kemajuan dan kendala yang dihadapidalampelaksanaanprogramsertasistimpelaporansecaraberkaladansistematis.MetodePemantauandanEvaluasididaerah,merupakandatapemantauanyangdiperolehdari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Kabupaten/ Kota dan ProvinsiterhadapcapaianpelaksanaanpenerapanSekolah/MadrasahAman.Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh semua pelaku yang terlibat dalam program dandilakukansecaraberjenjangsesuaidenganperandanfungsinya.


1. PemantauandanEvaluasiolehPemerintahPusatSekretariat Nasional berhak dan bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadapprosesdanpelaksanaanpenerapansekolah/madrasahaman.Dalampelaksanaanpemantauan,SekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmandibantu/didukung oleh Tim Teknis. Pemantauan Sekretariat Nasional dilakukanmelalui laporanSekretariatSekolah/MadrasahAmantingkatProvinsidanSekretariatSekolah/MadrasahAman tingkat Kabupaten/ Kota dan juga melalui kunjungan lapangan. Hal-hal yangtermasuklingkuppemantauanpelaksanaanolehSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmanadalah:a) Memantau pelaksanakan Rencana Aksi Sekolah/ Madrasah Aman dengan

menggunakanInstrumenPemantauandanEvaluasiRencanaAksi.b) Melakukan analisis perkembangan dan pencapaian penerapanSekolah/

MadrasahAmanberdasarkanlaporanSekretariatProvinsidanSekretariatKabupaten/Kota.

2. PemantauandanEvaluasiolehPemerintahProvinsi

Pemerintah Provinsi melalui SekretariatSekolah/ MadrasahAman Provinsi berhak danbertanggung jawabmelakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapanSekolah/MadrasahAmandikabupaten/kota.

Dalampelaksanaanpemantauan,SekretariatProvinsidapatdibantu/didukungolehSKPDProvinsimasing-masing.Pemantauandilakukanpadatahap:a) Tahap proses seleksi Kabupaten/ Kota, di mana pemantauan ini dilakukan dalam

bentukdaftarkabupaten/kotayangberadadaerahrawan.b) Tahap pelaksanaan pemantauan, dimana pada tahap ini dilakukanmelalui laporan

Sekretariat Kabupaten/ Kota tentang pelaksanaan penerapan Sekolah/ MadrasahAman diwilayahkerjanya.Hal-hal yang termasuk lingkuppemantauanpelaksanaanolehPemerintahProvinsiadalah:• Memantaukesesuaiandatadaninformasisekolahterkaitdengankebencanaan.• Memantau progres dan pencapaian penerapan indikator Sekolah/ Madrasah

Aman.• MemantaupenerapanSekolah/MadrasahAmanterkaitdengantanggungjawabdi

tingkatprovinsi.Hasilpemantauandilaporkan setiap tigabulankepadaSekretariatNasional Sekolah/MadrasahAman.

3. PemantauanolehPemerintahKabupaten/Kota

Sekretariat Sekolah/ Madrasah Aman Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalampemantauanperencanaan,pelaksanaan,danpelaporanpelaksanaanpenerapanSekolah/Madrasah Aman. Dalam pemantauan, Sekretariat Sekolah/ Madrasah Aman dapatdibantu/ didukung oleh SKPD Kabupaten/ Kota. Hal-hal yang termasuk lingkuppemantauanolehkabupaten/kotaadalah:• Memantaukesesuaiandatadaninformasisekolahterkaitdengankebencanaan.• Memantau progres dan pencapaian penerapan indikator Sekolah/ Madrasah Aman

sesuaipilar1,pilar2,danpilar3SekolahAmanyangKomprehensif.• MemantaupenerapanroadmapSekolah/MadrasahAmannasional.Hasil pemantauan dilaporkan setiap tiga bulan kepada Sekretariat Sekolah/ MadrasahAmanProvinsi.


AlurPemantauandanPelaporan

ü Setiap sekolah melakukan penilaian mandiri terhadap penerapanSekolah/MadrasahAmansesuaidenganformatpenilaianyangtelahditentukan.

ü Hasil penilaian mandiri tesebut diserahkan keSekretariatSekolah/MadrasahAman tingkat kabupaten/ kota untuk selanjutnya dilakukankompilasi, verifikasi dan pengecekan sebelum disampaikan ke tingkatprovinsidantingkatpusat.

ü SekretariatSekolah/ MadrasahAmantingkat provinsi melakukanpemantauanterhadappelaksanaanpenerapanSekolah/MadrasahAmandikabupaten/kotayangberadadiwilayahprovinsisertamelakukanverifikasiterhadap laporan yangdiberikanoleh SekretariatSekolah/MadrasahAmantingkatkabupaten/kota.

ü SekretariatSekolah/MadrasahAmantingkatpusatmelakukanpemantauanterhadap pelaksanaan penerapan Sekolah/ MadrasahAman yang ada diIndonesia dengan mengambil beberapa sample sekolah di beberapaKabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan melihat sejauh manapenerapan Sekolah/ Madrasah Aman serta untuk memberikan advokasidalampenerapanSekolah/MadrasahAman.

8.2. MekanismePelaporanPelaporanpenerapanSekolah/MadrasahAmanmerupakanprosespenyampaiandatadan/atau informasimengenai perkembangan atau kemajuan setiap pelaksanaan, kendala ataupermasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaranSekolah/MadrasahAman.SemuapelakupelaksanaankegiatanpenerapanSekolah/MadrasahAman,mulaidaritingkatkabupaten/kotasampaidengantingkatpusatbertanggungjawabuntukmenyusun laporanatas pelaksanaan penerapanSekolah/ MadrasahAmansesuai tingkatannya. Hal ini untukmembantudalamevaluasikinerjapelakuprogramSekolah/MadrasahAman.


1. PelaporanTingkatPusatPelaporan bertujuan sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan penerapan Sekolah/Madrasah Aman baik secara formal struktural maupun sebagai pertanggungjawabankepadapublik. PelaporanpenerapanSekolah/MadrasahAmandaribencanadi tingkatpusatdikoordinasikanolehSekretariatNasionalSekolah/MadrasahAmansesuaidenganperannya sebagai koordinatorutamaTimPemantauandanEvaluasi Sekolah/MadrasahAman.LaporanPemantauanpenerapanSekolah/MadrasahAmanyaitudokumenanalisishasilpemantauan pelaksanaan Sekolah/ Madrasah Aman yang diperoleh dari InstrumenPemantauandanEvaluasiRencanaAksiSekolah/MadrasahAman(Lampiran2).Laporan Pencapaian Penerapan Indikator Sekolah/ Madrasah Aman yaitu dokumenanalisis penerapan Indikator Sekolah/Madrasah Aman yangmerupakan kompilasi darilaporan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota berdasarkan InstrumenPemantauandanEvaluasiPenerapanSekolah/MadrasahAmanberdasarkanPilar1,Pilar2,danPilar3SekolahAmanyangKomprehensif(Lampiran2).SelanjutnyaSekretariatNasional Sekolah/MadrasahAmanmerangkumseluruh laporanpenerapan Sekolah/ Madrasah Aman berdasarkan data tersebut di atas danmelaporkannyakepadaMenteriPendidikandanKebudayaan.

2. PelaporanTingkatProvinsiDi daerah, pelaporan penerapan sekolah/madrasah amanmengikuti sistem pelaporanyangada sesuaidenganketentuanyangberlakubaikdalambentuk laporan cetakdan/atau elektronik. Laporan berupa dokumen yang memuat data dan informasi sekolahterkaitdengankebencanaandancapaianpenerapanindikatorSekolah/MadrasahAmanberdasarkan laporan Sekretarian Sekolah/ Madrasah tingkat kabupaten/ kota danberkoordinasi dengan SKPD. Selanjutnya Sekretariat Sekolah/ Madrasah Aman tingkatprovinsimelaporkan kepada Seknas Sekolah/Madrasah Aman, Gubernur, KementerianDalamNegeri,SKPD,danpihakterkaitlainnya.

3. PelaporanTingkatKabupaten/KotaLaporan berupa dokumen yang memuat data dan informasi sekolah terkait dengankebencanaandancapaianpenerapanindikatorSekolah/MadrasahAmanyangdiperolehdari Laporan Mandiri Sekolah dan/ atau kunjungan lapangan dengan menggunakanInstrumen Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sekolah/Madrasah Aman berdasarkanPilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3 (Lampiran 2). Laporan disampaikan kepada SekretariatSekolah/MadrasahAmanProvinsi,Bupati/Walikota,SKPD,danpihakterkaitlainnya.

Documents

ROADMAP SEKOLAH/ MADRASAH AMAN - spab.kemdikbud.go.idspab.kemdikbud.go.id/smab-content/uploads/materi/Road Map/RoadMap... · Dampak tersebut akan lebih parah jika bencana terjadi