ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIkopertis12.or.id/wp-content/uploads/2012/10/2.-Peta... · 2012-10-03 · Evaluasi jabatan Penyusunan standar kompetensi jabatan Assessment kinerja individu

14/09/2012

1

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD

2012

Outline

1. Mengapa harus melakukan reformasi birokrasi?

2. Apa itu reformasi birokrasi?

3. Program-program reformasi birokrasi

4. Program reformasi birokrasi Kemdikbud yg telah dilakukan tahun 2009, 2010, 2011

5. Program reformasi birokrasi Kemdikbud tahun 2012 – 2014

6. Organisasi RBI Kemdikbud

7. Program Quick Wins Kemdikbud

8. Tunjangan Kinerja

14/09/2012

2

1. Mengapa harus melakukan

reformasi birokrasi?

Permasalahan Umum BirokrasiBidang Permasalahan

Peraturan perundang-undangan

di bidang aparatur negara

Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat

ini

Pola pikir (mind-set) dan budaya

kerja (culture-set) birokrasi

Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang

profesional

Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme

Distribusi PNS Belum merata dan proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar

instansi pemerintah

Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal Belum mampu berperan sebagai quality

assurance

KKN Masih tinggi pada semua sektor

Kualitas pelayanan publik Masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan

penilaian

Belum dibangun dengan baik

Mengapa Harus Reformasi Birokrasi:

Permasalahan Birokrasi

14/09/2012

3

2. Apa itu reformasi birokrasi?

Reformasi Birokrasi

Proses Reformasi Birokrasi:(1) Landasan hukum dan regulasi;

(2) Organisasi;

(3) Tatalaksana;

(4) Manajemen SDM aparatur;

(5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur;

(6) Integritas aparatur;

(7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja;

(8) Kualitas pelayanan publik;

(9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja,

(10) Pengelolaan pengetahuan reformasi

birokrasi.

Ko

nd

isi

Bir

ok

rasi

Ek

sist

ing

1.

Lay

an

an

Pri

ma

2.

Bir

ok

rasi

ya

ng

be

rsih

da

nB

eb

as

KK

N

3.

Ke

prc

ay

aa

nM

asy

ara

ka

t

Better, Faster,

Cheaper !!!!Sekarang

14/09/2012

4

Grand Design Reformasi Birokrasi

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk

untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah

umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan

manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem

pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan

kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

Menjadi kerangka dasar dalam menyusun

langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap)

reformasi birokrasi selama periode lima

tahunan secara nasional

Grand Design

dan Road Map

14/09/2012

5

Roadmap Reformasi Birokrasi

Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi

merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu

tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran

per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan

menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian

seterusnya.

3. Program-program reformasi

birokrasi

14/09/2012

6

8 PROGRAM RB GELOMBANG II (2011-2014)

2. PENATAAN TATA LAKSANA

3. PENATAAN PERATURAN 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8. PENGUATAN AKUNTABILITAS 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

1.PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

7. PENGUATAN PENGAWASAN

6. TRANSFORMASI BUDAYA/ 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN

5. PENATAAN SISTEM 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

4. PENINGKATAN KUALITAS 4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR

KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN

SESUAI GG

REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG

TINDIH DAN KONDUSIF

MENINGKATKAN KAPASISTAS DAN AKUNTABILITAS

KINERJA

TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI

DAN TEPAT UKURAN

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI K/L YG

BERSIH & BEBAS KKN

ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.

SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN

INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI

TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR

SEJAHTERA

TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR

BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN

SEJAHTERA

TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

HASIL YANG DIHARAPKAN

SASARAN RBN GELOMBANG II (2011-2014)

14/09/2012

7

PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

13

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKETUA: WAPRES

ANGGOTA: MENKO PEREKONOMIAN, MENKO POLHUKAM, MENKO KESRA,

MENNEG PAN-RB, MENKEU, MENDAGRI, KEPALA UKP-PPP, PROF. DR. RYAS

RASYID

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

KETUA: MENNEG PAN-RB

ANGGOTA: MENKEU, MENDAGRI,

MENNEG PPN/KEPALA BAPPENAS,

MENSESNEG, SESKAB

TIM QA

MARDIASMO

-KA BPKP

TIM

INDEPENDEN

ERRY RYANA H –

EX WAKA KPK

TIM RB - K/L TIM RB - PEMDA

UNIT PENGELOLA

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

ISMAIL MOHAMAD

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

4. Program reformasi birokrasi

Kemdikbud yg telah dilakukan

tahun 2009, 2010, 2011

14/09/2012

8

12 Program Area Perubahan RB Kemdiknas 2011P

rog

ram

Re

form

asi

Bir

ok

rasi

Ke

md

ikn

as

2. PENATAAN TATA LAKSANA

3. PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

8. PENGUATAN AKUNTABILITAS

KINERJA

1. PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

7. PENGUATAN PENGAWASAN

6. MANAJEMEN PERUBAHAN

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN

SDM APARATUR

4. PENINGKATAN KUALITAS

f. Layanan Kebahasaan

4. PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIKa. Layanan Satuan Pendidikan

b. Layanan Peserta Didik

c. Layanan PTK

d. Layanan Substansi Pendidikan

e. Layanan Kebudayaan

f. Layanan Kebahasaan

Ha

sil

ya

ng

Dih

ara

pk

an

Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai

dengan prinsip good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih

dan kondusif

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan

tepat ukuran (right size)

Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan

yang bersih & bebas KKN

Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta

terbangunnya birokrasi dengan integritas dan

kinerja tinggi

Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas,

profesional, modern dan sejahtera

Terwujudnya kemampuan lembaga dalam

memberikan pelayanan prima

Peningkatan

Kompetensi

Anjab, Beban

Kerja, dan

Evaluasi Jabatan

Harmonisasi

Produk Hukum

Penataan Tugas,

Fungsi, &

Organisasi

Pusat

Rekayasa Ulang

Proses

Organisasi

Simplifikasi &

Integrasi

Posedur

Pengembangan

Sistem e-Gov

Pengelolaan

Kinerja

Organisasi

Pengelolaan

Kinerja

Individu

Penerapan

SPIP

Pe

na

taa

n

Tata

lak

san

a

Penataan Tugas,

Fungsi, &

Organisasi UPT

Penguatan Unit

Kerja

Sistem

Informasi

Produk Hukum

Pengukuran

Kinerja &

Remunerasi

Pe

na

taa

n d

an

Pe

ng

ua

tan

Org

an

isa

si

Pe

na

taa

n P

era

tura

n

Pe

run

da

ng

-

un

da

ng

an

Pe

na

taa

n S

DM

Peningkatan

Peran APIP

Pe

ng

ua

tan

Pe

ng

aw

asa

n

Pe

ng

. A

ku

nta

bil

ita

s

Kin

erj

a

Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas

Layanan

Peserta

Didik

Layanan

PTK

Layanan

Satuan

Pendidi-

kan

Layanan

Substan-si

Pendidi-

kan

Re

form

asi

Pe

lak

san

aa

n

Sis

tem

Pe

nd

idik

an

Na

sio

na

l

Efisiensi

eksternalEfisiensi internal

Efisiensi Nasional

Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan

meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (5K)

Pe

nin

gk

ata

n K

ua

lita

s La

ya

na

n

Ma

na

jem

en

Pe

rub

ah

an

Rumusan

budaya

Kerja

Pemben-

tukan Tim

Manaje-

men

Perubahan

Penerapan

budaya

Kerja

Layanan

Kebudayaan

Layanan

Kebahasaan

14/09/2012

9

Kegiatan Reformasi Kemdiknas 2009Kegiatan Reformasi Kemdiknas 2009

Telah dilakukan secara bertahap :

– Pembelian Hak Cipta Buku Teks

– Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE)

– Penyediaan Fasilitas Internet dan Multimedia di

sekolah

– Penyediaan Bantuan Operasional sekolah

– Sertifikasi Guru dan Dosen

– Dll

No KEGIATANKEGIATAN PUSAT

HASIL

1. Redefinisi Visi-Misi-Strategi Visi-Misi-Strategi baru

2. Restrukturisasi Organisasi Struktur organisasi baru

3. Penataan Tugas dan Fungsi Uraian Tugas dan Fungsi

4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kerja POS

5. Penempatan SDM (Pusat)

6.Perancangan Pengelolaan SDM (PSDM)

Berbasis Kinerja

Sistem Pengelolaan SDM berbasis

kinerja

7. Perumusan Budaya Kerja Rumusan budaya kerja baru

8. Analisis Jabatan Hasil Analisis jabatan

9.Perancangan Sistem Manajemen Kinerja

Organisasi dan Individu

Rancangan sistem manajemen kinerja

organisasi dan individu

Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas

Tahun 2010

14/09/2012

10

No KEGIATANUnit

Utama

KEGIATAN UNIT UTAMA

HASIL

1Pengembangan Pusat Layanan Prima

Pendidikan Nasional PIH

Web Portal Kemdiknas

www.kemdiknas.go.id

2 Call Center Call Center 177

3 Sistem Pengelolaan BMN Roum Konsep sist. pengelolaan BMN

4 Sistem Informasi Produk Hukum Rohukor Prototype SI produk hukum

5 Mutasi DosenRopeg

http://118.98.232.18/Site/Welcome.aspx

6 Pembangunan CPNS online http://cpns.kemdiknas.go.id

7 Beasiswa Unggulan

PKLN

http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id

8 Izin PDLN http://pdln.kemdiknas.go.id/

9 Pengembangan Sirenggar Sirenggar

10 Pembuatan SPM

MPDM

SPM Dikdas

11Pemberian Izin Belajar (WNI, WNA,

Penyaluran Siswa) http://www.mandikdasmen.kemdiknas.go.

id/layanan/12 Penyetaraan Ijazah Sek.

Reformasi Sistem Layanan Pendidikan

Tahun 2010

No KEGIATANUnit

Utama

KEGIATAN UNIT UTAMA

HASIL

13 Perizinan PKBM dan Kursus

PNFI

http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikma

s/nilem-pkbm/

14 Penyelenggara Uji Kompetensi Kursus http://www.infokursus.net/nipuk/

15 Info Lembaga Kursus http://www.infokursus.net/datakursus/

16 Penyetaraan Ijazah PTDikti

http://ijazahln.dikti.go.id/v4/

17 GARUDA http://garuda.dikti.go.id

18 Inpassing Guru Non PNS PMPTK http://inpassing.sertifikasiguru.org

19 Informasi SK Tunj. Prof http://sk.sertifikasiguru.org/

20 Rencana Induk Pengembangan Itjen

Itjen

21Kajian Sistem Informasi Manajemen

PengawasanKonsep SIM Pengawasan

22

Proses Audit:

• Penyusunan Kode Etik Auditor Itjen;

• Pengembangan Standar Audit APIP;

• Pengembangan Tenaga Fungsional

Auditor

Dokumen Kode Etik Auditor, Standar Audit

APIP

14/09/2012

11

No KEGIATANUnit

Utama

KEGIATAN UNIT UTAMA

HASIL

23• Revisi Permendiknas No. 16 Th. 2009 &

Penyusunan Juknis Satuan Pengendalian Intern

Itjen

Dok. yang ditetapkan melalui SK

Inspektur Jenderal

24

Penyusunan dan Pengkajian POS:

• Pelayanan Masyarakat dan Keberatan Auditan;

• Pengembangan dan Pengendalian Hasil Tindak

Lanjut Pemeriksaan;

• Pekerjaan;

• Audit Berbasis Resiko

POS : Pelayanan Masyarakat;

Pengembangan & Pengendalian

Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan,

Pekerjaan;

Audit Berbasis Resiko

25

Revisi PP no. 17 tahun 2010 dengan PP no. 66 tahun 2010 terkait ketentuan bagi PTN untuk

mengalokasikan 60% penerimaan mahasiswa baru harus berasal dari seleksi nasional dan 20% -nya

adalah bagi siswa miskin

26 Pembangunan Pangkalan Data Perguruan Tinggi

5. Program reformasi birokrasi Kemdikbud

tahun 2012 – 2014

5. Program reformasi birokrasi

Kemdikbud tahun 2012 – 2014

14/09/2012

12

No. Program Kegiatan

1. Penataan dan Penguatan

Organisasi

Penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama dan

Pusat

Penataan tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana

Teknis (UPT)

Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata

lakasana, kepegawaian, diklat, dan layanan informasi

2. Penataan Tatalaksana Rekayasa Proses, Simplifikasi, dan Integrasi Prosedur dan

pemanfaatan TIK

Pembangunan atau Pengembangan e-Government

1. Perbaikan Portal Layanan Prima

2. Pembangunan BMN

3. Manajemen Dokumen

4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan

5. Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sistem Akuntansi dan Keuangan

14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014


3. Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem rekrutmen pegawai

Analisis jabatan

Evaluasi jabatan

Penyusunan standar kompetensi jabatan

Assessment kinerja individu berdasarkan kompetensi

Penerapan sistem penilaian kinerja individu.

Pembangunan/ Pengembangan database pegawai

Sistem Pengelolaan Mutasi Pegawai

Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Berbasis

Kinerja

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai

berbasis kompetensi


14/09/2012

13


4. Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga

Penyediaan peta peraturan perundang-undangan yang

tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan

Kementerian/ Lembaga masing-masing serta lainnya

Pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan

perundang-undangan

5. Penguatan Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kemdiknas

Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality

Assurance dan Consulting

6. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

Menyusun instrumen kebijakan dan perencanaan

pembangunan pendidikan nasional

Pengembangan sistem/instrumen penunjang penguatan

tata kelola

Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi



7. Peningkatan Layanan Peserta Didik Sistem perizinan bagi siswa WNA, WNI,

penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri

yang berbasis TIK

Sistem penjaminan beasiswa/ bantuan dana

pendidikan yang berbasis TIK

Sistem pemetaan siswa dan penduduk usia

sekolah serta penjaminan kepastian sekolah


14/09/2012

14


8. Peningkatan Layanan

Satuan Pendidikan

Layanan perizinan satuan pendidikan berbasis TIK (sekolah,

program studi, perguruan tinggi, kursus, PKBM, PAUD)

Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja melalui

perizinan

Layanan pengakreditasian satuan pendidikan berbasis TIK

(sekolah, perguruan tinggi, PAUDNI)

Layanan penyaluran hibah dan pemantauannya berbasis

TIK

Sistem terpadu yang mengintegrasikan Sistem perizinan,

akreditasi, dan penyaluran hibah berbasis teknologi

informasi

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional

dan Internasional Pendidikan

Sistem pemetaan kondisi sekolah, daya tampung dan

cakupan layanan

Sistem Pemantauan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat



9. Peningkatan Layanan PTK Pemenuhan kebutuhan PTK

Layanan pengelolaan mutasi berbasis TIK

(dosen, guru, tenaga kependidikan, tenaga

administrasi)

Layanan pensertifikasian berbasis TIK (guru dan

dosen)

Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme

berkelanjutan bagi PTK

Penghargaan dan Perlindungan

Kesejahteraan PTK

Sistem Informasi Manajemen PTK


14/09/2012

15


10. Peningkatan Layanan Substansi

Pendidikan

Pendidikan karakter dan kewirausahaan

Pengembangan sistem pengelolaan materi,

metode, dan manajemen lembaga

persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah

belajar)

Pengembangan modul materi pembelajaran

berbasis TIK

11. Manajemen Perubahan Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Penyusunan strategi manajemen perubahan

dan strategi komunikasi

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen

Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi

Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata

Nilai Kemdiknas

Penguatan Hasil Perubahan



12. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Monitoring

Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)

Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester

kedua 2014)


14/09/2012

16


13 Layanan Kebudayaan 1. Registrasi Cagar Budaya

2. Pencatatan Warisan Budaya Nasional

(Warisan Budaya Tak Benda)

3. Peningkatan Fungsi Museum

4. Peningkatan Fungsi Taman Budaya

5. Penyensoran Film

6. Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia

di Luar Negeri)

7. Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang

Pendidikan

8. Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan

Komunitas Adat



14 Layanan Kebahasaan 1. Mengembangkan dan melindungi bahasa

dan sastra Indonesia

2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan

sastra Indonesia

3. Meningkatkan sikap positif masyarakat

terhadap bahasa dan sastra

4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi

kebahasaan dan kesastraan

5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan

kesastraan

6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia

sebagai bahasa internasional

7. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan

kesastraan

8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan

kelembagaan


14/09/2012

17

6. Organisasi RBI di Kemdikbud

Struktur

Organisasi RBI

Kemdiknas 2011

Merujuk pada

Keputusan

Mendiknas

No. 161/P/2011

Tanggal 12

September 2011

14. Sekretariat RBI:

Kabiro Umum

TIM PENGARAH

Ketua: Mendiknas

Wakil Ketua: Wamen Diknas

Sekretaris: Sesjen

Anggota: Staf Ahli, Irjen, Dirjen, Ka. Badan

TIM PELAKSANA

Ketua: Sesjen

Wakil Ketua I: Kepala UKMP3

Wakil Ketua II: Sesditjen Dikti

Sekretaris I: Kapus Pembinaan dan Pemasyarakatan Bhs

Sekretaris II: Ses Ditjen PAUDNI

2. Koord. Manajemen Perubahan:

Kapus Informasi dan Humas

1. Koord. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian:

Kabiro PKLN

4. Koord. Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur:

Kabiro Kepegawaian

7. Koord. Penataan Tata

Laksana:

Kapustekkom

9. Koord. Penguatan

Akuntabilitas Kinerja:

Kabiro Keuangan

8. Koord. Penguatan

Pengawasan:

Ses. Itjen

10, 11, 12, 13.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

11. Koord. Peningkatan

Layanan Satuan Pend.:

Ses. Ditjen Dikmen

10. Koord. Penngkatan

Layanan Peserta Didik: Ses.

Ditjen Dikdas

13. Kord. Peningkatan Layanan

PTK:

Ses. BPSDM dan PMP

12. Koord. Peningkatan

Layanan Substansi Pend: Ses.

Balitbang

5. Koord. Penataan dan

Penguatan Org.:

Inspektur I

6. Koord. Penataan Per.

Perundang-undangan:Kabiro Hukum & Organisasi

3. Koord. Quality Assurance:

Kapus PMP pada BPSDMP dan PMP

LAYANAN KEBUDAYAAN LAYANAN KEBAHASAAN

14/09/2012

18

Ketua: M.Q. Wisnu Aji, SE, M.Ed

Sekretaris: Ir. Agus Pranoto, M.Pd.

Wakil Ses : Victor Kahimpong, M.Si

Nara Sumber

Dr. Risman Musa, MA

Dendi P. Ishak, MSIE Fakhrudin,

M.Si., P.Si.

Dr. H. Achmad S. Ruky

Bidang Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian

Drs. Budi Purwaka; Drs. Luluk B

Bidang Manajemen Perubahan

Hanjar Basuki, S.Kom, MM

Bidang Manajemen Perubahan

Drs. Hawignyo, MM;

Hanjar Basuki, S.Kom, MM

Bidang Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed;

Yuniarti Kusnoningsih, SH

Bidang Penataan dan

Penguatan Organisasi

Dra. Salhefni;

Dra. Ida Wijayati, M.Si.

Bidang Penataan Per.

Perundang-undangan

Putut Pujogiri, SH;

Syamsul Hadi, SH, MH.

Bidang Penataan Tata

LaksanaDrs. Warjono;

Sofwan Effendi, SIP., M.Ed;

Drs. Suharto Lasmono, M.Pd.

Bidang Penguatan Pengawasan

Drs. Maralus Panggabean, SE,

M.Sc;

Agam Bayu Suryanto, SE, MBA

Tim Survey

Internal

Tim Survey

InternalUnit Utama Konsultan Eksternal

Bidang Quality Assurance

Polaris Siregar, S.Pd., MH.

Bidang Quality Assurance

Ir. Ferry Yulmarino, M.Ed

Polaris Siregar, S.Pd., MH.

Bidang Sekretariat RBI

M. Nasir, SH.,MM

Bambang Saptowo, SE., M.Si

Bidang Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

Drs. Ali Murwani

Drs. David Sirait

Bidang Peningkatan

Layanan Peserta Didik

Wulandoro Santoso;

Doni Sunarto, S.Kom

Bidang Peningkatan

Layanan Satuan Pend.

Drs. Haryono;

Wasito

Bidang Peningkatan

Layanan Subs Pend.

Erry Utomo, Ph.D

Melinda

Bidang Peningkatan Layanan

PTK

Tagor Alamsyah

Suwitno

Pengarah:

Prof. Ainun Na’im, Ph.D

Prof. Ir. Abdullah Alkaff, Ph.D

Patdono Suwignjo, Ir., M.Eng.Sc., Ph.D

Hindun Basri Purba, S.H., M.Si

Struktur

Organisasi Tim

Kerja RBI

Kemdiknas 2011

LAYANAN

KEBUDA

YAAN

LAYANAN

KEBAHASAA

N

7. Program Quick Wins

Kemdikbud

14/09/2012

19

Apa itu QuickWins

Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif

yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan

sulit.

� Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di

dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

� Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi,

dan karakteristik Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

� Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan

oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal

Kementerian/Lembaga;

� Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara

cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal

Kementerian/ Lembaga (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan)

4

37

Layanan e-edukasi:

• Layanan e-administrasi penyetaraan ijazah berbasis TIK (sekolah dan

perguruan tinggi);

• Layanan e-learning Pengembangan sistem pengelolaan materi, metode,

dan manajemen lembaga persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah

belajar);

Sistem pengelolaan sertifikasi dan kualifikasi guru

Rehabilitasi ruang kelas dalam mendukung wajib belajar 9 tahun

Sistem pengelolaan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (tepat

waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan)

Quick Wins Kemdiknas

Peningkatan sistem pengelolaan Ujian Nasional

14/09/2012

20

6. Peningkatan sistem pengelolaan Ujian Nasional

Penanggung jawab: Koordinator Layanan Substansi Pendidikan

(Ses Balitbang)

5. Sistem pengelolaan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (tepat waktu, tepat

sasaran, tepat penggunaan)Penanggung jawab: Koordinator Layanan Peserta Didik

(Sesditjen Dikdas)

4. Sistem Pengelolaan Sertifikasi dan Kualifikasi GuruPenanggung jawab: Koordinator Layanan PTK

(Ses BPSDMP & PMP)

3. Layanan e-learning: Pengembangan sistem pengelolaan materi, metode, dan

manajemen lembaga persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah belajar)Penanggung jawab: Koordinator Layanan Substansi Pendidikan

(Ses Balitbang, dibantu Pustekkom)

2. Layanan e-administrasi: Layanan penyetaraan ijazah berbasis TIK (sekolah dan PT)Penanggung jawab: Koordinator Layanan Peserta Didik

(Sesditjen Dikdas)

1. Rehabilitasi ruang kelas dalam mendukung wajib belajar 9 tahun

Penanggung jawab: Koordinator Layanan Satuan Pendidikan

(Sesditjen Dikmen, dibantu Dikdas)

8. Tunjangan Kinerja

14/09/2012

21

Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung

oleh adanya MOTIVASI. Pemberian Tunjangan

Kinerja adalah salah satu cara untuk

menumbuhkan motivasi dalam rangka

mendukung inplementasi RBI

Tunjangan kinerja diberikan atas dasar kinerja

yang telah dicapai oleh seseorang individu

pegawai

Prinsip Tunjangan Kinerja

• Equal pay for equal work;

• K/L yang mengusulkan tunjangan kinerja agar

mengoptimalkan pagu belanja;

• Tunjangan kinerja yang ditetapkan untuk K/L/Pemda

ditentukan dengan dasar benchmark tunjangan kinerja

pada Departemen Keuangan;

• Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi

birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus

disetujui oleh DPR (komisi terkait) dan pengajuannya ke

DPR melalui Menteri Keuangan. Bila suatu

Kementerian/Lembaga memerlukan tambahan pagu

untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, perlu

mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran) dan

pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan;

14/09/2012

22

Prinsip Tunjangan Kinerja

Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi

K/L oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri

Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja. Selanjutnya

besaran tunjangan kinerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Untuk penetapan tunjangan kinerja di pemerintah daerah, dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan

reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim Reformasi Birokrasi

Nasional.

TIGA KUNCI “SUKSES” PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L

1. KOMITMEN PIMPINAN

PUNCAK K/L

2. PELAKSANAAN

MENGIKUTI

SEMUA

KETENTUAN

3. KETERLIBATAN SECARA AKTIF

SEMUA ANGGOTA TIM PELAKSANA

14/09/2012

23

Model PMPRBModel PMPRB

EFQM

Documents

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIkopertis12.or.id/wp-content/uploads/2012/10/2.-Peta... · 2012-10-03 · Evaluasi jabatan Penyusunan standar kompetensi jabatan Assessment kinerja individu