Upload
ngoanh
View
278
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
1 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
Salu Miomaof – Kuluan Maubes Tah hun Naka Mese – Tiun Oe Mata Mese
Segenap warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang saya
cintai dan saya banggakan ........................
Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk menghaturkan puji
dan syukur karena atas berkat dan peyelenggaraan ilahi-Nya maka pada
kesempatan berahmat ini Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat
menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD) Tahun Anggaran 2014 sebagai informasi dan wujud akuntabiltas
kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 69 dan pasal 72 Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang saya cintai ……
RLPPD merupakan salah satu kewajiban konstitusional seorang Kepala
Daerah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang telah dijalankan satu tahun anggraran kepada masyarakat,
selain kewajiban menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur dan LKPJ kepada DPRD.
2 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Ruang lingkup penyampaian RLPPD ini mencakup Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah beserta tingkat capaian sasaran RPJMD,
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan
Ringkasan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014, dapat
diuraikan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Kabupaten Timor Tengah Utara yang dibentuk dengan Undang –
Undang Nomor 69 Tahun 1958, tanggal 9 Agustus 1958 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) mula – mula disebut
Onderafdeeling Noord Miden Timor semasa Pemerintahan Hindia Belanda.
Onderafdeeling Noord Miden Timor yang meliputi 3 (tiga)
Landschapen/kerajaan/swapraja yaitu Swapraja Miomaffo, Insana dan
Biboki terbentuk berdasarkan BS/Gubernemen nomor 9 – 10 Tahun 1915
dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Noetoko (1915 – 1921)
kemudian dipindahkan ke Kefamenanu oleh Controleur Pedemars selaku
pemimpin onderafdeeling pada tahun 1922.
Pada masa itu, struktur pemerintahan Hindia Belanda diatur secara
berjenjang mulai dari pemerintahan Onderafdeeling, Swapraja, Kefetoran
hingga Ketemukungan besar dan kecil dengan mengakomodir peran kaum
pangreh praja atau pamong praja. Onderafdeeling Noord Miden Timor pada
waktu itu meliputi 3 swapraja, 18 kefetoran dan 178 ketemukungan.
Pemerintahan swapraja hingga temukung dijabat oleh golongan pribumi
sedangkan pucuk pimpinan onderafdeeling dijabat oleh petinggi militer
Belanda selaku penguasa tunggal.
Secara de facto, perubahan nomenklatur dan sistem pemerintahan
daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tersebut
baru terlaksana pada bulan Nopember 1958 bersamaan dengan pelantikan
Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara atas
nama D.C.Saudale (1958 – 1960). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor
Pem.66/1962 tanggal Februari 1962 jo. Surat Keputusan tanggal 5 Juni
1962 Nomor : Pem.66/1./33 maka dibentuklah 4 (empat) kecamatan
perdana dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu :
1. Kecamatan Miomaffo Timur dengan ibukota Kefamenanu yang
selanjutnya dipindahkan ke Nunpene hingga sekarang.
2. Kecamatan Miomaffo Barat dengan ibukota Noetoko yang kemudian
dipindahkan ke Eban.
3 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3. Kecamatan Biboki dengan ibukota Manufui
4. Kecamatan Insana dengan ibukota Oelolok.
Pada tahun 1963, terjadi pemekaran perdana terhadap wilayah
Kecamatan Biboki menjadi Kecamatan Biboki Selatan dengan ibukota
Manufui dan Kecamatan Biboki Utara dengan ibukota Manumean
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor 66/1/32 tanggal 20 Juli 1963 karena
pertimbangan kondisi geografis dan topografis yang sangat luas sekaligus
didominasi oleh medan perbukitan maupun pegunungan sehingga
menyulitkan jangkauan pelayanan pemerintahan. Ibukota kecamatan
Biboki Utara dalam perkembangan selanjutnya dipindahkan ke Lurasik
karena prospek pengembangan tata ruangnya lebih memungkinkan.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 66 Tahun 1969, tanggal
10 Desember 1969, dibentuk pula sebuah Koordinator schap
Pemerintahan Kota (KOPETA) di Kefamenanu dengan tiga desa pendukung
meliputi Desa Kefamenanu Utara, Kefamenanu Tengah dan Kefamenanu
Selatan. Kopeta Kefamenanu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi
Kecamatan Kota Kefamenanu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 tahun 1992.
Dalam perjalanan pemerintahan selanjutnya, dibentuk lagi 3 (tiga)
buah perwakilan kecamatan yaitu Perwakilan Kecamatan Miomaffo Timur
dengan ibukota Noemuti, Perwakilan Kecamatan Insana dengan ibukota
Wini dan Perwakilan Kecamatan Biboki Utara dengan ibukota Ponu pada
tahun 1971 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 1971. Ketiga Perwakilan
Kecamatan tersebut selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi
Kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2000 yang diundangkan melalui Lembaran
Daerah Nomor 11 Tahun 2000 selanjutnya pada tahun 2007 melalui
Sidang Paripurna DPRD ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pembentukan 15 Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten
Timor Tengah Utara.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Gambaran Umum Demografis
Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2014
sebanyak 234.645 jiwa (sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten TTU) dan pada 31 Desember 2014 sebanyak 273.412 jiwa
(sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU). Rata-
rata tingkat pertumbuhan selama kurun waktu Tahun 2013-2014 sebesar
6,05 %.
Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Kefamenanu
yakni 50.629 jiwa per km2 dan terendah di Kecamatan Noemuti Timur
sebanyak 4.206 jiwa per km2. Kecamatan yang juga cukup padat
penduduknya (di atas 100 jiwa per km2) adalah Kecamatan Kota
4 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Kefamenau, Kecamatan Insana dan Kecamatan Miomaffo Barat,
sedangkan Kecamatan yang lain kepadatan penduduknya berkisar 30 –
91 jiwa per km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara
pada Tahun 2014 yakni 78,47 jiwa per km2, hal mana secara demografis
tergolong kurang padat. Jumlah penduduk menurut kecamatan Tahun
2014 seperti pada tabel 1.1.
Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014
No Kecamatan Jumlah Kepala
Keluarga
Jumlah Penduduk
Luas
Wilayah Km2
Rata-rata penduduk
per Km2
1 Miomafo Barat 4.618 17.320 199.63 87
2 Miomafo Tengah 1.733 6.638 75.00 88,50
3 Musi 1.447 5.125 82.17 62
4 Mutis 1.773 7.098 90.50 78
5 Bikomi Nilulat 1.428 5.279 82.00 64
6 Bikomi Utara 1.941 7.228 70.70 102
7 Miomafo Timur 3.516 13.274 101.45 130
8 Bikomi Tengah 2.174 8.205 61.50 133
9 Bikomi Selatan 2.943 10.812 48.68 222 10 Naibenu 1.454 6.280 88.00 72
11 Noemuti 3.641 13.525 155.60 87
12 Noemuti Timur 1.077 4.206 55.77 75
13 Kota Kefamenanu 12.324 50.629 74.00 684
14 Insana 5.492 21.561 333.08 65 15 Insana Utara 2.478 10.041 53.84 186
16 Insana Barat 2.856 10.713 102.00 105
17 Insana Tengah 2.776 10.985 124.00 89
18 Insana Fafinesu 1.640 5.969 52.88 113
19 Biboki Selatan 2.564 9.956 164.17 61
20 Biboki Tanpah 1.456 5.501 99.15 55
21 Biboki Moenleu 1.902 8.238 85.78 96
22 Biboki Utara 2.705 11.594 138.70 83
23 Biboki Anleu 4.740 18.963 206.40 92
24 Biboki Feotleu 1.035 4.272 124.70 34
Jumlah 69.713 273.412 3484,20 78,47 Sumber: Data Olahan Bagian Tata Pemerintahan dan Disdukcapil TTU, 2014
2. Kondisi Ekonomi
Pembangunan dan peningkatan kemampuan ekonomi menjadi
hal yang tidak terpisahkan, keberhasilan pembangunan yang paling
umum diketahui dan diakui adalah kemajuan tingkat ekonomi yang
dicapai di daerah tersebut. Kabupaten Timor Tengh Utara dengan
berbagai potensi pembangunan dan program kegiatan, inisiatif dan
kerjasama antar pelaku pembangunan menghasilkan kondisi
perekonomian yang terus meningkat, yang mana dapat digambarkan
melalui indikator makro ekonomi berikut :
5 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 1.2.
Indikator Makro Ekonomi
Indikator Tahun
2012 2013
Jumlah Penduduk (jiwa) 234.645 240.686
LPP (%) berdasarkan sensus penduduk 2000-2010 1,72
AHH (tahun) 69,19 69,19
AKB 123 123
AMH (%) 88,16 88,82
RLS (tahun) 6,692 6,94
Daya Beli (Rp.000) 610,66 613,28
PDRB-Konstan (Rp Juta) 536.894,48 561,140,49
PDRB-Berlaku (Rp Juta) 1.163.270,02 1.277.858,47
PDRB Perkapita Berlaku (Rp) 4.681.940 5.102.200
LPE (%) 4,92 4,52
IPM 68,57 68,94
Angka Beban Tanggungan (ABT) 42,04 *
Inflasi 4,34 4,34
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) * *
- Paling Miskin * *
- Miskin * *
- Hampir Miskin * *
Jumlah Pengangguran (orang) * *
(%) pengganguran 1,62 2,87
PAD (Rp Milyar) 16.313.433.796,00 17.987.044,000,00
Sumber :BPS Kab. TTU 2014
Keterangan :*/ tidak tersedia data
II. RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI. VISI.
Visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan
dapat terwujud dalam kurun waktu tertentu. Visi pembangunan daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2011 – 2015 adalah “terwujudnya
masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil,
demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya
manusia laki-laki dan perempuan serta sumber daya alam secara
lestari”.
MISI.
Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda
utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.
Mengacu pada ide dan cita-cita untuk mewujudkan “masyarakat Kabupaten
Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui
pemberdayaan potensi sumber daya manusia laki-laki dan perempuan serta
sumber daya alam secara lestari” maka ditetapkan misi pembangunan
Kabupaten Timor Tengah Utara 2011 – 2015 sebagai berikut:
1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan
daerah dan berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan
6 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
berkelanjutan;
Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad memberdayakan
ekonomi rakyat yang berbasis potensi unggulan daerah dengan mengembangkan pertanian, mengoptimalkan pengelolaan SDA yang
berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan UKM, mengembangkan pariwisata serta menarik minat
penanaman modal dalam daerah yang tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pembangunan pendidikan, kesehatan, olah raga dan kepemudaan
Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui
pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan
derajat kesehatan masyarakat melaui optimalisasi pelayanan
kesehatan yang bermutu, dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat secara mudah dan murah, mengolahragakan masyarakat
dan memasyarakatkan olah raga serta mengembangkan bidang
kepemudaan sebagai bagian dari pembinaan mental dan budaya
sportivitas yang kondusif bagi pembangunan berbagai bidang.
3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan
infrastruktur daerah.
Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bahwa Pemerintah
Daerah akan melakukan pembangunan dan pemerataan infrastruktur
daerah guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk
mempermudah aktivitas ekonomi dan mudah untuk mendapatkan
pelayanan publik
4. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih.
Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk
mewujudkan good and clean governance dengan melakukan penataan
kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
menciptakan situasi yang tenteram dan tertib, mewujudkan
kesetaraan gender dalam pelbagai aspek, perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM) serta mendukung implementasi otonomi desa dengan
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan
meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota
Kefamenanu sebagai Ume Naek – Ume Mese, mengembangkan
kawasan pesisir Pantai Utara serta optimalisasi pembangunan
kawasan perbatasan
Melalui misi ini, Pemerintah Daerah mengagendakan prioritas khusus
untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai pusat
pelayanan pemerintahan dan jasa, mengembangkan kawasan pesisir
Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu
menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan
kawasan perbatasan sesuai dengan kewenangan daerah dan
7 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang dipaparkan pada bagian ini menggambarkan apa yang
ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari
pernyataan dan penjelasan misi yang telah diuraikan di atas. Artinya bahwa
tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk
mewujudkan visi dengan menjabarkan atau mengoperasionalkan misi
untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu
strategis dalam jangka menengah. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara periode 2011 – 2015 meliputi :
a. Mengembangkan komoditas pertanian unggulan yang produktif,
berdaya saing dan memberikan nilai tambah
b. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat
c. Mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis SDA dan berwawasan
lingkungan
d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah
e. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas, merata dan terakses
f. Mengembangkan akses dan kualitas kesehatan
g. Mengembangkan olah raga dan kepemudaan
h. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah
i. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
j. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
k. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
l. Penguatan implementasi otonomi desa
m. Meningkatkan kualitas managemen struktur dan pola pemanfaatan
ruang Kota Kefamenanu
n. Meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir Pantai Utara
o. Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan Negara
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas maka ditetapkan
sasaran-sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima)
tahun ke depan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah sebagai
titik pijak. Indikator sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk
periode 2011 – 2015 menggambarkan target capaian kinerja pada awal dan
akhir perencanaan (2011 dan 2015) secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional dan terarah. Kendati demikian, tidak semua indikator
sasaran bersifat kuantitatif namun ada pula yang bersifat kualitatif.
Pernyataan sasaran pembangunan tersebut beserta capaian kinerja dalam
rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selaku Bupati dan
Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2014, dengan lokus
pertanggungjawaban pada target kinerja daerah, maka berikut ini disajikan
data dan hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan sasaran RPJMD (24 sasaran) sebagai berikut:
8 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
1. Meningkatnya produksi pertanian unggulan daerah
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya produksi jagung 69.034 73.111 105,9 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya produksi kacang tanah 2.343 6.110,40 260,8 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya produksi bawang putih lokal 40,70 68,246 167,7 Sangat Berhasil
4 Meningkatnya populasi ternak sapi 92,29 115.084 124 Sangat Berhasil
5 Meningkatnya Produksi Ikan Tangkapan 536,2 627,38 118,03 Sangat Berhasil
6 Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya 244,92 173,7 71,11 Berhasil
7 Meningkatnya Produksi Garam 1021,4 260,45 25,78 Tidak Berhasil Capaian Sasaran = ((5 x 90,5) + (1 x 75,5) + (1 x 27)) : 7
= (452,5 + 75,5 + 27) : 7
= 555 : 7
= 79,28
= Berhasil
2. Meningkatnya ketahanan pangan
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan pangan utama
32,890 28,882 87,81 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (1 x 90,5) : 1
= 90,5 : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
3. Mengoptimalkan potensi lahan kering dan lahan tidur
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya luas areal tanam per KK tani
1 1,47 147 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = ( 1 x 90,5 ) : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
4. Revitalisasi dan Refungsionalisasi Koperasi dan UKM dalam
Memeberdayakan Perekonomian Rakyat
9 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Koperasi berkualitas 84 48 57,14 Cukup Berhasil
2 UKM terbina 170 146 85,88 Sangat Berhasil Capaian Sasaran = ( ( 1 x 90,5) + ( 1 x 62,5) ) : 2
= (90,5 + 62,5) : 2
= 76,50
= Berhasil
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha untuk
pengembangan ekonomi produktif
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah desa penerima dana / bantuan penguatan modal usaha Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI)
120 161 134,17 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (( 1 x 90,5) : 1
= 90,5 : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
6. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya produksi asam 564,278 1.946,5 344,95 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya produksi madu 118,72 113 95,18 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya produksi kemiri 93,788 8 8,53 Tidak Berhasil
4 Meningkatnya produksi kayu 182,118 451,70 248,01 Sangat Berhasil
5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
3502,31 3120 89,08 Sangat Berhasil
6 Menurunnya kerusakan kawasan hutan
719,42 118,21 183,57 Sangat Berhasil
7 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
402 218 54,22 Cukup Berhasil
8 Meningkatnya produksi hasil tambang mineral logam dan non logam
28.680 131.246 457,62 Sangat Berhasil
9 Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup
90 246 273,33 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (( 7 x 90,5) + (2 x 27)) : 9
= ( 633,5 + 54 ) : 9
= 76,3
10 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
= Berhasil
7. Meningkatnya Pengelolaan Potensi Pariwisata
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah Kunjungan wisatawan 14.128 40.256 284,94 Sangat Berhasil Capaian Sasaran = ( 1 x 90,5) : 1
= 90,5 : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
8. Meningkatnya Investasi Dalam Daerah
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya jumlah investor 25 29 116 Sangat Berhasil Capaian Sasaran = (90,5 x 1) : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
9. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kelulusan siswa SD 99,4 99,87 100,47 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya kelulusan siswa SMP 98,16 99,87 101,74 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya kelulusan siswa SMA / SMK 97,2 99,85 102,73 Sangat Berhasil
4 Meningkatnya APM PAUD 43,98 34,97 79,51 Berhasil
5 Meningkatnya APM SD 96,93 98,39 101,51 Sangat Berhasil
6 Meningkatnya APM SMP 93,84 93,11 99,22 Sangat Berhasil
7 Meningkatnya APM SMA / SMK 73,06 40,24 55,08 Cukup Berhasil
Capaian Sasaran = ((5 x 90,5) + (1 x 75,5) + (1 x 62,5)) : 7
= (452,5 + 75,5 + 62,5) : 7
= 590,5 : 7
= 84,36
= Sangat Berhasil
10. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Menurunnya AKI / 100.000 kelahiran hidup 297 136,64 153,99 Sangat Berhasil
2 Menurunnya AKB / 1.000 kelahiran hidup 17 3,32 180,47 Sangat Berhasil
3 Menurunnya gizi buruk pada balita 0,32 0,44 62,50 Cukup Berhasil
11 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Capaian sasaran = ((2 x 90,5) + ( 1 x 62,5)) : 3
= ( 181 + 62,5 ) : 3
= 81,17
= Sangat Berhasil
11. Meningkatnya kegiatan kepemudaan di bidang olah raga
Capaian Sasaran = (1 x 90,5) : 1
= 90,5 : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
12. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 76,702 71,56 93,30 Sangat berhasil
2 Tingkat pengangguran terbuka 1,334 1,17 112,29 Sangat berhasil
3 Prosentase penduduk yang bekerja 87,646 97 111,49 Sangat berhasil
Capaian Sasaran = (3 x 90,5) : 3
= 271,5 : 3
= 90,5
= Sangat Berhasil
13. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
serta memacu peran serta perempuan dalam pembangunan.
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Menurunnya kasus KDRT 152 64 237,5 -
Capaian Sasaran = (1 x 90,5) : 1
= 90,5 : 1
= 90,5
= Sangat Berhasil
14. Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan
jaringan irigasi
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Panjang jalan dalam kondisi baik 655 655,33 100,05 Sangat berhasil
2 Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 144 135,00 93,75 Sangat berhasil
3 Panjang saluran irigasi 20.161 25.563,00 126,79 Sangat berhasil
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Kegiatan kepemudaan 57 56 101,78 Sangat Berhasil
12 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
4 Pengamanan Kali / Tebing 3.673 3.607 98,20 Sangat berhasil
Capaian Sasaran = (4 x 90,5) : 4
= 362 : 4
= 90,5
= Sangat Berhasil
15. Meningkatnya utilitas lingkungan dan rumah layak huni
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Ratio daya tampung TPS terhadap Rumah Tangga
1,006
0,78 77,53 Berhasil
2 Jumlah rumah tidak layak huni 32.718 30.126 107,9 Sangat berhasil
Capaian Sasaran = ((1 x 90,5) + ( 1 x 75,5 ) : 2
= (90,5 + 75,5) : 2
= 166 : 2
= 83
= Sangat Berhasil
16. Terwujudnya layanan publik yang cepat dan tepat
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Prosentase hasil survey IKM pada SKPD pelayanan publik dengan kategori baik
75 100 133,33 Sangat Berhasil
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial / program pemberdayaan
82 72,16 88 Sangat Berhasil
3 Korban bencana yang memperoleh bantuan sosial
79 100 126,58 Sangat Berhasil
4 Kepemilikan KTP 56 56,40 101 Sangat Berhasil
5 Ratio Pasangan Berakta Nikah 0,23 0,23 100 Sangat Berhasil
6 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 25 25 100 Sangat berhasil
7
Adanya surat kabar nasional / lokal Ada Ada 100 Sangat Berhasil
8 Adanya website milik pemerintah daerah Ada Ada 100 Sangat Berhasil
9 Terlaksananya pameran / expo 1 1 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (9 x 90,5) : 9
= 90,5
= Sangat Berhasil
17. Mewujudkan Tertib Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
13 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada 100 Sangat Berhasil
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada Ada 100 Sangat Berhasil
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD Yg telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada Ada 100 Sangat Berhasil
4 Persentase SKPD yang memiliki Renstra 100 100 100 Sangat Berhasil
5 Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda
Ada Ada 100 Sangat Berhasil
6 Realisasi Pendapatan Daerah 100 94,46 94,46 Sangat Berhasil
7 Realisasi Belanja Daerah 100 82,15 82,15 Sangat Berhasil
8 Opini pengelolaan keuangan Daerah Tahun Sebelumnya
WDP WDP 100 Sangat Berhasil
Capaian sasaran = (( 8 x 90,5) : 8
= 90,5
= Sangat Berhasil
18. Meningkatkan kualitas aparatur
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1
86 269 312,79 Sangat Berhasil
2 Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2
13 16 123,07 Sangat Berhasil
3 Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S3
1 - - Tidak Berhasil
4 Jumlah aparatur yang menerima tunjangan kesejahteraan
4.002 2335 58,3 Cukup Berhasil
Capaian Sasaran = (( 2 x 90,5) + (1 x 75,5) + (1 x 62,5) : 4
= ( 181 + 75,5 + 62,5) : 4
= 319 : 4
= 79,75
= Berhasil
19. Meningkatnya fungsi pengawasan untuk menekan tingkat
penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Jumlah obyek pemeriksaan rutin
235 235 100 Sangat Berhasil
2 Jumlah pemerikasaan kasus pengaduan
10 22 220 Sangat Berhasil
14 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Capaian sasaran = ((2 x 90,5) : 2
= 90,5 %
= Sangat Berhasil
20. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
100 71,26 71,26 Berhasil
2 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat
10 8,96 89,6 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (( 1 x 90,5) + ( 1 x 75,5) : 2
= (90,5 + 75,5) : 2
= 83
= Sangat Berhasil
21. Memeperkuat Kapasitas Fiskal dan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Memperoleh prestasi dalam pelaksanaan lomba desa tingkat Provinsi
Ada Ada 100 Sangat Berhasil
2 Prosentase peyerapan Alokasi Dana Desa
100% 96 % 96 % Sangat Berhasil
3 Terlaksanannya koordinasi antar pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten dalam peningkatan kapasitas fiskal dan kapasitas aparatur desa
Terlaksana Terlaksana 100 %
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = (3x90,5) : 3
= 90,5
= Sangat Berhasil
22. Mendorong penataan Kota Kefamenanu sebagai pusat pelayanan
pemerintahan dan jasa
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Panjang jalan lingkungan Kota Kefamenanu dalam kondisi baik
12,9 13,1 101,5 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya status RSUD Tipe C Tipe C 100 Sangat Berhasil
3 Cakupan patroli petugas SATPOL PP dalam sebulan
30 30 100 Sangat Berhasil
Capaian sasaran = (( 3 x 90,5 ) + ( 1 x 27 )) : 4
15 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
= ( 271,5 + 27 ) : 4
= 74,62
= Berhasil
23. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Pesisir Pantai Utara
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya lomba pancing 1
1 100 Sangat Berhasil
2 Terselenggaranya Pacuan Kuda
1 1 100 Sangat Berhasil
3 Jumlah kuda pacu setiap even 140 240 171,42 Sangat Berhasil
Capaian sasaran = (3 x 90,5) : 3
= 90,5
= Sangat Berhasil
24. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Perbatasan
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 2 3 4 5 6
1 Panjang jalan di wilayah perbatasan negara dalam kondisi baik
189,28 169,78 89,69 Sangat Berhasil
2 Terbangunnya jembatan baru di kawasan perbatasan
5 4 80 Berhasil
Capaian Sasaran = ((1 x 90,5) + ( 1 x 75,5)) : 2
= 90,5 + 75,5
= 83
= Sangat Berhasil
III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014 secara
keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 94,47 % dari target yang telah
ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan
jenis penerimaan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2014 selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai
berikut :
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2014
NO URAIAN Anggaran Setalah
Perubahan (Rp)
Realisasi
(Rp)
Tingkat
Capaian
(%)
16 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
NO URAIAN Anggaran Setalah
Perubahan (Rp)
Realisasi
(Rp)
Tingkat
Capaian
(%)
1. PENDAPATAN DAERAH 723.161.143.398,71 683.195.655.468,22 94,47
1.1. Pendapatan Asli Daerah 39.328.958.956,71 26.563.314.549,22 67,54
1.1.1. Pajak Daerah 7.970.629.599,55 4.898.567.995,00 61,45
1.1.2. Retribusi Daerah 5.807.931.963,16 3.940.746.983,00 67,85
1.1.3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
3.787.464.380,00 3.787.464.380,00 100
1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 21.762.933.014,00 13.936.535.191,22 64,3
1.2. Dana Perimbangan 606.887.287.814,00 592.017.131.798,00 97,54
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 9.689.064.814,00 18.340.232.120,00 189,28
1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 506.713.353.000,00 502.469.844.678,00 99,16
1.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 90.484.870.000,00 71.207.055.000,00 78,69
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 76.944.896.628,00 64.615.209.121,00 83,97
1.3.1. Hibah - - -
1.3.2. Dana Darurat - - -
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 13.902.452.206,00 12.865.227.699,00 92,53
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 61.786.644.422,00 50.632.181.422,00 81,94
1.3.4.1 Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan
Provesi Guru PNSD
60.780.213.000,00 49.625.780.000,00 81,64
1.3.4.2 Dana jaminan kesehatan, Jampersal,
JKN/Kapitasi, BPJS
1.006.431.422,00 1.006.401.422,00 99,99
1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi 1.255.800.000,00 1.117.800.000,- 89,00
JUMLAH PENDAPATAN 723.161.143.398,71 683.195.655.468,22 94,47
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2014 (Hasil audit Pendahuluan BPK)
B. Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Tahun Anggaran 2014, Belanja Daerah dianggarkan sebesar
Rp. 785.324.637.942,26 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
640.329.986.884,00 atau 81,54 %. Belanja daerah tersebut
dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp. 463.455.682.831,00 dan
belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 321.868.955.111,26 Rincian
selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah
dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
NO. URAIAN ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
REALISASI *) (Rp)
TINGKAT CAPAIAN
(%)
BELANJA DAERAH 785.324.637.942,26 640.329.986.884,00 81,54
17 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
1. Belanja Tidak Langsung 463.455.682.831,00 418.355.432.930,00 90,27
a. Belanja Pegawai 406.180.589.658,00 359.347.406.448,00 88,47
b. Belanja subsidi - - -
c. Belanja Hibah 1.025.000.000,00 - -
d. Belanja Bantuan Sosial 1.017.250.000,00 481.314.000,00 47,32
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa 54.582.843.173,00 54.582.843.156,00
99,99
f. Belanja Tidak Terduga 650.000.000,00 - -
2. Belanja Langsung 321.868.955.111,26 221.974.553.954,00 68,97
a. Belanja Pegawai 28.174.723.996,00 25.428.060.340,00 90,26
b. Belanja Barang & Jasa 120.277.927.788,86 88.736.735.600,00 73,78
c. Belanja Modal 173.416.303.326,40 107.809.758.014,00 62,17
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2014 (Hasil audit Pendahulun BPK)
IV. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan
pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan
pemerintahan konkuren merupakan wujud dari desentralisasi terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait
Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak
konstitusional masyarakat. Berikut ini akan disajikan ringkasan anggaran dan
tingkat capaian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :
A. Ringkasan Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib &
Pilihan)
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 setelah
perubahan sebesar Rp.785.324.637.942,26. Adapun ringkasan belanja dan
realisasi menurut urusan Pemerintahan Daerah serta Perangkat Daerah
Pelaksana Tahun Anggaran 2014 sebagaimana pada Tabel 4.1.
19 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 4.1
TOTAL DAN REALISAI BELANJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN BESERTA SKPD PELAKSANA URUSAN (Hasil Audit Pendahuluan BPK)
NO URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA
REALISASI BELANJA
PERSENTASI (%)
PERANGKAT DAERAH / BIDANG
PELAKSANA
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN
JASA
BELANJA MODAL
1 Pendidikan & Pemuda Olahraga 210.559.524.846,00 6.788.290.000,00 6.574.678.998,00 27.226.153.051,00 251.148.646.895,00 227.960.810.249,00 90,77 ditambah urusanpemuda&
olahraga sesuai PP 38 Tahun 2007
- Dinas PPO 210.559.524.846,00 6.788.290.000,00 6.574.678.998,00 27.226.153.051,00 251.148.646.895,00 227.960.810.249,00 90,77
2 Kesehatan 41.125.785.410,00 4.000.035.000,00 28.186.021.510,41 14.054.058.503,00 87.365.900.423,41 65.581.172.802,00 75,06 Dinkes & RSUD
- Dinas Kesehatan 31.852.016.212,00 1.551.135.000,00 13.633.478.507,64 11.307.297.779,00 58.343.927.498,64 44.879.454.158,00 76,92
- RSUD 9.273.769.198,00 2.448.900.000,00 14.552.543.002,77 2.746.760.724,00 29.021.972.924,77 20.701.718.644,00 71,33
3 Lingkungan Hidup 1.844.264.137,00 84.700.000,00 802.919.920,48 1.594.589.874,00 4.326.473.931,48 3.600.410.075,00 83,22 BLHD
- BLHD 1.844.264.137,00 84.700.000,00 802.919.920,48 1.594.589.874,00 4.326.473.931,48 3.600.410.075,00 83,22
4 Pekerjaan Umum 7.332.406.169,00 196.700.000,00 1.316.084.444,00 47.481.495.360,00 56.326.685.973,00 40.807.936.657,00 72,45 Dinas PU
- Dinas PU 7.332.406.169,00 196.700.000,00 1.316.084.444,00 47.481.495.360,00 56.326.685.973,00 40.807.936.657,00 72,45
5 Perumahan & Tata Ruang 2.810.077.946,00 385.750.000,00 505.858.690,00 11.522.214.666,30 15.223.901.302,30 7.739.974.076,00 50,84 ditambah urusan tata
ruang sesuai PP 38 Tahun 2007
- Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 2.810.077.946,00 385.750.000,00 505.858.690,00 11.522.214.666,30 15.223.901.302,30 7.739.974.076,00 50,84
Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
6 Perencanaan Pembangunan 1.955.970.410,00 310.800.000,00 2.656.649.208,53 519.890.000,00 5.443.309.618,53 4.659.834.756,00 85,61 Bappeda
- Bappeda 1.955.970.410,00 310.800.000,00 2.656.649.208,53 519.890.000,00 5.443.309.618,53 4.659.834.756,00 85,61
7 Penanaman Modal 1.398.986.707,00 58.950.000,00 735.451.128,63 - 2.193.387.835,63 2.046.301.017,00 93,29 BKPMD
- BKPMD 1.398.986.707,00 58.950.000,00 735.451.128,63 - 2.193.387.835,63 2.046.301.017,00 93,29
20 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
8 Kependudukan & Catatan Sipil 2.258.296.913,00 754.100.000,00 965.311.478,78 243.879.000,00 4.221.587.391,78 3.797.123.484,00 89,95 Dinas Kependudukan
& Capil
- Dispendukcapil 2.258.296.913,00 754.100.000,00 965.311.478,78 243.879.000,00 4.221.587.391,78 3.797.123.484,00 89,95
9 Ketenagakerjaan & Transmigrasi (urusan Pilihan)
1.796.017.428,00 198.100.000,00 824.110.249,63 143.500.000,00 2.961.727.677,63 2.696.581.574,00 91,05 ditambah urusan
transmigrasi sesuai PP 38 Tahun 2007
- Dinas Nakertrans 1.796.017.428,00 198.100.000,00 824.110.249,63 143.500.000,00 2.961.727.677,63 2.696.581.574,00 91,05
10 Ketahanan Pangan 7.883.402.587,00 515.911.000,00 2.100.755.458,25 2.036.415.500,00 12.536.484.545,25 10.249.311.391,00 81,76
dipisah dari urusan pertanian menjadi
urusan tersendirisesuai PP 38
Tahun 2007
- BKP3 7.883.402.587,00 515.911.000,00 2.100.755.456,25 2.036.415.500,00 12.536.484.543,25 10.249.311.391,00 81,76 BKP3
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah
4.001.813.757,00 63.000.000,00 520.456.602,17 2.195.756.680,00 6.781.027.039,17 6.332.176.489,00 93,38 ditambah urusan KB
& KS sesuai PP 38 Tahun 2007
- BP2KB 4.001.813.757,00 63.000.000,00 520.456.602,17 2.195.756.680,00 6.781.027.039,17 6.332.176.489,00 93,38 BP2KB
12 Perhubungan 4.004.106.228,00 280.070.000,00 1.289.916.125,58 800.608.000,00 6.374.700.353,58 5.606.330.782,00 87,95 Dishubkominfo
- Dishubkominfo 4.004.106.228,00 280.070.000,00 1.289.916.125,58 800.608.000,00 6.374.700.353,58 5.606.330.782,00 87,95
13 Komunikasi & Informatika 856.464.556,00 69.350.000,00 490.248.022,15 80.400.000,00 1.496.462.578,15 1.383.948.345,00 92,48 Kantor PDE
- Kantor PDE 856.464.556,00 69.350.000,00 490.248.022,15 80.400.000,00 1.496.462.578,15 1.383.948.345,00 92,48
14 Pertanahan - - - - - - - -
15 Kesbang & Politik Dalam Negeri 2.555.553.313,00 156.600.000,00 785.765.383,92 30.000.000,00 3.527.918.696,92 3.240.635.260,00 91,86 Badan Kesbangpol
- Badan Kesbangpol 2.555.553.313,00 156.600.000,00 785.765.383,92 30.000.000,00 3.527.918.696,92 3.240.635.260,00 91,86
21 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
16 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
146.912.788.765,00 9.849.642.996,00 45.235.917.609,63 41.569.999.015,59 243.568.348.386,22 189.557.981.197,00 77,83
Setda, Setwan, Inspektorat, BKD,
BPPD, BPBD, Dispenda, KP2TSP,
Satpol PP, Kecamatan/Kelurahan
- Sekretariat Daerah 125.655.079.980,00 3.285.830.000,00 15.093.058.281,86 8.827.814.031,00 152.861.782.292,86 127.970.887.808,00 83,72
* Bagian Umum - 1.495.100.000,00 5.810.329.097,96 7.920.458.067,00 15.225.887.164,96 12.195.817.952,00 80,10
* Bagian Keuangan 125.655.079.980,00 897.900.000,00 4.016.177.557,86 342.958.300,00 130.912.115.837,86 109.785.153.680,00 83,86
* Bagian Pembangunan - 125.750.000,00 673.384.655,29 160.916.800,00 960.051.455,29 806.176.905,00 83,97
* Bagian Sosial - 119.400.000,00 661.189.571,98 14.300.000,00 794.889.571,98 751.520.050,00 94,54
* Bagian Ekonomi - 102.150.000,00 474.273.160,00 14.250.000,00 590.673.160,00 558.452.100,00 94,55
* Bagian Humas & Protokol - 66.350.000,00 1.182.414.194,57 113.791.000,00 1.362.555.194,57 1.230.309.994,00 90,29
* Bagian Hukum - 190.300.000,00 608.083.250,00 25.159.884,00 823.543.134,00 597.828.200,00 72,59
* Bagian Tata Pemerintahan - 146.550.000,00 1.196.261.507,20 20.252.980,00 1.363.064.487,20 1.324.331.840,00 97,16
* Bagian Organisasi - 142.330.000,00 470.945.287,00 215.727.000,00 829.002.287,00 721.297.087,00 87,01
- Kantor Satpol PP 2.274.523.684,00 579.150.000,00 1.291.033.340,09 - 4.144.707.024,09 3.532.102.702,00 85,22
- DPRD 4.439.268.500,00 - - - 4.439.268.500,00 4.299.331.475,00 96,85
- Kepala Daerah & WKDH 174.015.647,00 - - - 174.015.647,00 160.177.647,00 92,05
- Sekretariat DPRD 1.968.768.519,00 677.800.000,00 11.292.041.563,50 1.619.692.750,00 15.558.302.832,50 13.573.621.759,00 87,24
- Dispenda 3.492.592.374,00 2.632.707.996,00 3.318.577.271,05 1.402.705.821,00 10.846.583.462,05 8.498.729.949,00 78,35
- Inspektorat 2.854.452.539,00 38.100.000,00 1.797.323.100,38 310.800.000,00 5.000.675.639,38 4.155.029.115,00 83,09
- Kecamatan - 1.336.105.000,00 4.530.943.584,94 621.556.155,59 6.488.604.740,53 5.861.895.169,00 90,34
- Kelurahan - 626.400.000,00 1.632.080.262,61 99.523.450,00 2.358.003.712,61 2.027.261.755,00 85,97
- KP2TSP 870.745.339,00 224.000.000,00 449.421.263,13 26.320.000,00 1.570.486.602,13 1.388.123.836,00 88,39
- BPBD 1.828.447.528,00 33.400.000,00 1.104.463.452,19 2.675.907.000,00 5.642.217.980,19 5.079.138.260,00 90,02
22 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
NO URUSAN PILIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA PERSENTASI (%)
SKPD PELAKSANA
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
1 Kelautan & perikanan 2.345.610.502,00 302.700.000,00 970.458.191,02 3.718.255.705,00 7.337.024.398,02 6.783.511.767,00 92,46 Dinas Kelautan &
Perikanan
- Dinas Perikanan & Kelautan 2.345.610.502,00 302.700.000,00 970.458.191,02 3.718.255.705,00 7.337.024.398,02 6.783.511.767,00 92,46
2 Pertanian 7.996.983.239,00 611.225.000,00 11.634.161.855,42 5.518.119.583,51 25.760.489.677,93 23.477.323.752,00 91,14 Dinas Pertanian
dan Dinas Peternakan
- BPPD 1.275.323.813,00 64.800.000,00 863.529.448,33 25.317.130.808,00 27.520.784.069,33 8.889.666.822,00 32,30
- BKD 2.079.570.842,00 351.350.000,00 3.863.446.041,55 668.549.000,00 6.962.915.883,55 4.122.014.900,00 59,20
17 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 2.025.563.943,00 1.292.800.000,00 5.526.762.783,51 225.000.000,00 9.070.126.726,51 7.731.699.207,00 85,24 BPMPD
- BPMPD 2.025.563.943,00 1.292.800.000,00 5.526.762.783,51 225.000.000,00 9.070.126.726,51 7.731.699.207,00 85,24
18 Sosial 1.982.064.793,00 766.425.000,00 1.708.543.356,88 728.845.000,00 5.185.878.149,88 5.081.164.254,00 97,98 Diinas Kesejahteraan
Sosial
- Dinas Kesejahteraan Sosial 1.982.064.793,00 766.425.000,00 1.708.543.356,88 728.845.000,00 5.185.878.149,88 5.081.164.254,00 97,98
19 Statistik - - - - - - -
20 Kearsipan 792.077.608,00 91.550.000,00 611.118.750,00 34.260.000,00 1.529.006.358,00 1.162.046.282,00 76,00 Kantor Kearsipan
- Kantor Kearsipan 792.077.608,00 91.550.000,00 611.118.750,00 34.260.000,00 1.529.006.358,00 1.162.046.282,00 76,00
21 Perpustakaan 857.972.842,00 154.500.000,00 292.600.400,40 145.137.548,00 1.450.210.790,40 1.289.871.813,00 88,94 Kantor Perpustakaan
- Kantor Perpustakaan 857.972.842,00 154.500.000,00 292.600.400,40 145.137.548,00 1.450.210.790,40 1.289.871.813,00 88,94
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB 444.719.178.421,00 26.324.343.996,00 103.236.264.813,95 151.111.832.197,89 720.731.784.672,84 590.525.309.710,00 81,93
23 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
- Dinas Pertanian 3.530.485.467,00 183.700.000,00 10.432.888.206,00 4.127.563.333,51 18.274.637.006,51 16.777.600.104,00 91,81
- Dinas Peternakan 4.466.497.772,00 427.525.000,00 1.201.273.649,42 1.390.556.250,00 7.485.852.671,42 6.699.723.648,00 89,50
3 Kehutanan 4.194.423.160,00 447.100.000,00 1.730.505.605,10 1.999.632.300,00 8.371.661.065,10 7.806.998.381,00 93,26 Dinas Kehutanan
- Dinas Kehutanan 4.194.423.160,00 447.100.000,00 1.730.505.605,10 1.999.632.300,00 8.371.661.065,10 7.806.998.381,00 93,26
4 Energi dan SDM 1.807.605.615,00 157.600.000,00 787.938.435,64 9.229.712.640,00 11.982.856.690,64 2.427.356.322,00 20,26 Dinas
Pertambangan & Energi
- Dinas Pertambangan & Energi 1.807.605.615,00 157.600.000,00 787.938.435,64 9.229.712.640,00 11.982.856.690,64 2.427.356.322,00 20,26
5 Pariwisata & Kebudayaan (urusan wajib) 1.921.985.783,00 371.525.000,00 2.002.623.682,38 145.385.000,00 4.441.519.465,38 3.810.556.445,00 85,79
ditambah urusan kebudayaan sesuai PP 38 Tahun 2007
- Dinas Pariwisata 1.921.985.783,00 371.525.000,00 2.002.623.682,38 145.385.000,00 4.441.519.465,38 3.810.556.445,00 85,79 Dinas Budpar
6 Perdagangan, Industri, Koperasi & UKM (urusan wajib)
2.235.936.174,00 267.800.000,00 1.945.620.519,35 2.249.945.279,00 6.699.301.972,35 5.498.930.507,00 82,08 Dinas Perindagkop
- Dinas Perindagkop 2.235.936.174,00 267.800.000,00 1.945.620.519,35 2.249.945.279,00 6.699.301.972,35 5.498.930.507,00 82,08
TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN 22.767.436.166,00 2.389.550.000,00 20.394.181.092,91 24.540.616.517,51 64.592.853.269,42 49.804.677.174,00 77,11
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB DAN PLIHAN 467.486.614.587,00 28.713.893.996,00 123.630.445.906,86 175.652.448.715,40 785.324.637.942,26 640.329.986.884,00 81,54
24 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
B. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda & Olahraga
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.2
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pendidikan,
Urusan Pemuda & Olahraga
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 1 1 100
2 Program Pendidikan Formal TK / SD 8 5 62,5
3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 8 7 87,5
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 2 50
5 Program Pendidikan Menengah 22 16 72,72
6 Program Pendidikan Non Formal 4 3 75
7 Program Peningkatan Mutu Dan Tenaga
Kependidikan
15 10 66,66
8 Program Penguatan Kapasitas Pendidikan 1 - 0
9 Program Pendidikan Dasar TK/SD 1 1 100
10 Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga 4 2 50
11 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3 1 33,33
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Dasar sebagaimana uraian
dibawah ini :
No Jenis Pelayanan Dasar dan Sub
Kegiatan
Indikator Level
Target SPM (Nasional)
Capaian SPM
Tahun 2013 (%)
Kriteria )*
% Tahun
I PelayananPendidikan Dasar oleh
Kab/Kota
1
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
SD 100 2014 89,40 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 86,95
Belum Tercapai
2
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
SD 100 2014 91,08 Belum Tercapai
SD 100 2014 75,19
Belum Tercapai
SMP 100 2014 97,46
Belum Tercapai
SMP 100 2014 68,35
Belum Tercapai
25 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
SMP 100 2014 49,36
Belum Tercapai
SMP 100 2014 49,36
Belum Tercapai
4
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
SD 100 2014 36,43 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 45,56
Belum Tercapai
SMP 100 2014 30,37
Belum Tercapai
5
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
SD 100 2014 100 Belum
Tercapai
SD 100 2014 56,58 Belum
Tercapai
6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
SMP 100 2014 78,48
Belum Tercapai
7
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
SD 100 2014 85,65 Belum
Tercapai
SD 100 2014 51,16 Belum
Tercapai
8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
SMP 100 2014 78,48
Belum Tercapai
SMP 100 2014 41,77
Belum Tercapai
9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn
SMP 100 2014 58,22
Belum Tercapai
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
SD 100 2014 58,52
Belum Tercapai
11
Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
SMP 100 2014 51,89 Belum
Tercapai
26 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
12
Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik
SD 100 2014 78,12 Belum
Tercapai
13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
100 2014 100 Sama
14
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
SD 100 2014 79,45
Belum Tercapai
SMP 100 2014 87,34
Belum Tercapai
II PelayananPendidi
kan Dasar oleh Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
SD 100 2014 44,65 Belum
Tercapai
Satuan
Pendidikan 15
SD 100 2014 39,92 Belum
Tercapai
16
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
SMP 100 2014 34,77 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 22,78
Belum Tercapai
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
17 SD 100 2014 68,99
Belum Tercapai
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
SD 100 2014 35,27 Belum
Tercapai
18
SMP 100 2014 12,65
Belum Tercapai
19
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
SD/SMP 100 2014 70,66 Belum
Tercapai
SD 100 2014 62,40
Belum Tercapai
SMP 100 2014 41,77
Belum Tercapai
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan
100 2014 93,04 Belum
Tercapai
27 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
Kelas I - II : 18 jam per minggu
20 Kelas III : 24 jam per
minggu
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu
SD 100 2014 67,82 Belum
Tercapai
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
SMP 100 2014 48,10 Belum
Tercapai
21
Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku
SD 100 2014 67,44 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 49,36
Belum Tercapai
Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
SEKOLAH 100 2014 66,21 Belum
Tercapai
22
SD 100 2014 68,99 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 62,02 Belum
Tercapai
23
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
SEKOLAH 100 2014 99,16 Belum
Tercapai
SD 100 2014 92,63
Belum Tercapai
SMP 100 2014 96,20
Belum Tercapai
24
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
SD 100 2014 75,58 Belum
Tercapai
SMP 100 2014 62,02
Belum Tercapai
25
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
SEKOLAH 100 2014 100 Sama
SD 100 2014 100 Sama
SMP 100 2014 100 Sama
Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester
SEKOLAH 100
2014 85,41
Belum Tercapai
26
SD 100
2014 94,18
Belum Tercapai
SMP 100 2014
100
Belum Tercapai
28 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
27
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-
SEKOLAH 100 2014 93,47 Belum
Tercapai
prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
SEKOLAH 100 2014 95,25
Belum Tercapai
SEKOLAH 100 2014 88,13
Belum Tercapai
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan pendidikan
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.3
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan,
Urusan Pemuda & Olahraga Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
I. Pendidikan Dasar
1 Angka partisipasi sekolah 970 983,9 101,43
2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
111 63,14 56,88
3 Rasio guru terhadap murid 686 424,5 61,88
4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 0,67 32,11 92,53
II. Pendidikan Menengah Pertama
5 Angka partisipasi sekolah 973,70 931,13 95,62
6 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
74,85 56,06 74,89
7 Rasio guru terhadap murid 1000 417,7 41,77
8 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1,32 88,45 67,00
III. Pendidikan Menengah Atas
9 Angka partisipasi sekolah 613 402,44 65,65
10 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
19,31 24,82 128,5
11 Rasio guru terhadap murid 54,79 660,6 205
12 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 5,30 173 264
IV. Indikator Umum (SD,SMP, SMA)
13 Ruangan kelas SD/MI kondisi bangunan baik 76,83
62,59 81,46
14 Ruangan kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik 61,70
50,61
82,02
15 Ruangan kelas SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 68,55
76,31
111
16 Angka melek huruf 89,34
17 Presentase angka kelulusan SD/MI 99,4 99,87 100,47
18 Presentase angka kelulusan SMP/MTs 98,16 99,87 101,74
19 Presentase angka kelulusan SMA/MK 97,2 99,85 102,93
20 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI 96,93 98,39 101,50
21 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs 93,84 93,11 99,22
22 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA 73,06 `40,24 55,07
23 Meningkatnya Kelompok PAUD 43,98 34,97 79,51
24 Jumlah organisasi pemuda 123 121 98,37
25 Jumlah organisasi olah raga 16 15 93,75
26 Jumlah kegiatan kepemudaan 60 55 91,66
29 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
27 Jumlah kegiatan olah raga 128 120 93,75
28 Jumlah klub olah raga 55 319 580
29 Penghargaan/prestasi pemuda pada kegiatan kepemudaan dan olah raga tingkat propinsi dan nasional
22 22 100
2. Urusan Kesehatan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.4
Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 3 3 100
2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 6 5 83
3 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan
Masyarakat
4 4 100
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 4 80
5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4 4 100
6 Program Pencegahan, Penanggulangan Dan
Pemberantasan Penyakit
14 13 92
7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6 2 33
8 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana & Prasaran Puskesmas Dan Jaringannya
2 2 100
9 Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan
Kesehatan
8 7 87
10 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 6 6 100
11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Dan Anak
7 7 100
12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan
Penegakan Hukum
4 1 25
13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 1 100
14 Program Peningkatan Kualitas Penunjang
Diagnosa
1 1 100
15 Program Jaminan Kesehatan Nasional dan
Jaminan Kesehatan Daerah
1 1 100
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 2 100
17 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RSP/RS. MATA
12 9 75
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Kesehatan sebagaimana uraian dibawah
ini :
30 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
1) Pelayanan Dasar Kesehatan : 67,38 % dari 93,61 % target nasional
a) Cakupan kunjungan Ibu Hamil : 65,3 % dari target nasional 95 %
b) Cakupan Komplikasi kebidanan yang di tangani : 78,7%
dari target nasional : 80 %
c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan : 78,7 % dari target nasional : 95 %
d) Cakupan pelayanan nifas : 74,9 % dari target nasional : 95 %
e) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani : 55,3 % dari target nasional : 80 %
f) Cakupan Kunjungan Bayi : 81 % dari target nasional : 90 %
g) Cakupan Desa / Kelurahan Uiversal Child Immunization (UCI) : 41,5 % dari target nasional 100 %
h) Cakupan pelayanan balita : 62,0 % dari target nasional 90
%
i) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin : 60,9 % dari target nasional 100 %
j) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan : 100 % dari target nasional 100 %
k) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat : 87,05 % dari target nasional 100 %
l) Cakupan peserta KB aktif : 36,4 % dari target nasional : 70 %
m) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun : 11,7 dari target nasional : ≥ 2 per 100.000
penduduk < 15 tahun
Penemuan penderita Pneumonia Balita : 4,2 % dari
target nasional 100 %
Penemuan Pasien Baru TB BTA positif : 24,3 % dari
target nasional 100 %
Penderita DBD yang ditangani : 100 % dari target
nasional 100 %
Penemuan penderita diare : 73,3 % dari target nasional 100 %
31 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
n) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin : 71,06 % dari target nasional 100 %
2) Pelayanan Kesehatan Rujukan : 30,34 % dari target nasional 100%
a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin : 10,67 % dari target nasional 100 %
b) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten : 50 % dari target nasional 100 %
3) Penyelidikan Epidemilogi dan Penanggulangan KLB : 0% dari 100% target nasional
a) Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam : 0 % dari
target nasional 100 %
4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : 82,35%
dari 100% target nasional
a) Cakupan desa siaga aktif : 82,35 % dari target nasional
100 %
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil hasil capaian penyelenggaran urusan
kesehatan berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai
berikut:
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 1 Persentase balita gizi buruk 0,32 0,55 58,18
2 Rasio posyandu per satuan balita 18,75 19,03 147,37 3 Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu,
Polindes per Satuan Penduduk 0,88 0,94 106,81
4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,25 0,18 72,00 5 Rasio Tenaga medis per Satuan
Penduduk 2,86 2,9 101,39
6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
74,9 78,7 105,07
7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
67,14 78,7 117,21
8 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
55,0 41,5 75,45
9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100 100 100
10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA
40 24,3 60,75
32 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3. Lingkungan Hidup
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.6
Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan Realisasi %
1 Program Pengembangan Kinerja Pengolaan Sampah
1 0 0
2 Program Pemantauan dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Hidup
5 3 25
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam (SDA)
3 3 100
4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
4 3 75
5 Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
3 3 100
6 Program Pengembangan Informasi Lingkungan
Hidup (SIL)
2 2 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Secara nasional sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor
20 tahun 2008 juga telah ditetapkan target waktu pencapaian SPM
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 5 tahun
terhitung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pencapaian SPM
Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana uraian dibawah ini :
1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air : 75 % dari 100 %
target nasional
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
dan pencemaran air: 75 % dari target nasional 100 %.
2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak
bergerak : 100 % dari 100 % target nasional
11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
80 71,06 88,82
12 Cakupan Kunjungan Bayi 74,0 81 109,46 13 Cakupan puskesmas 108,3 108,3 100 14 Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup 297 136,4 217,74
15
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
17 23,8 71,42
33 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pengendaliaan pencemaran udara : 100 % dari
target nasional.
3) Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
untuk Produksi Biomasa : 3,11 % dari 100 % target nasional
- prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa
yang diinformasikan: 3,11 % dari 100 % target nasional.
4) Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat
Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup : 75 % dari 100 % target nasional
- Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti : 44,44 % dari 100 % target
nasional.
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil hasil capaian penyelenggaran urusan
lingkungan hidup berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK)
sebagai berikut:
Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.8
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
Realisasi %
1 Program Pembangunan Jalan dan 2 2 100
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)
14 14 100
2 Cakupan pengawasan pelaksanaan Amdal (%)
94.8 94,8 100
3 Cakupan penanganan Sampah (%) 45.2 45,2 100
4 Kebersihan (%Pasar tradisional tergolong baik)
41,6 41,6 100
5 Penegakan hukum lingkungan 2 1 50
34 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Jembatan
2 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
1 - -
3 Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
2 2 100
4 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
2 2 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana uraian
dibawah ini :
1) Penyediaan Air Baku untuk Kebutuhan Masyarakat: 31,30% dari
target nasional 85%
a) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari: 24,17 % dari target nasional 100 % di
tahun 2019
b) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya :
38,43% dari target nasional 70 % di tahun 2019
2) Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat :
68,66% dari target nasional 80%
a) Tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang:
37,33% dari target nasional 60% di tahun 2019
b) Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat
produksi di wilayah kabupaten/kota: 100% dari target
nasional 100% di tahun 2019
3) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi: 0% dari target
nasional 60% di tahun 2019
a) Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi
tingkat kabupaten/kota pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi (SIPJAKI): 0% dari target nasional 60% di tahun
2019
4) Ijin Usaha Jasa Konstruksi: 100% dari target nasional 100% di
tahun 2019 (dilaksanakan oleh KP2TSP)
a) Tersedianya layanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah persyaratan lengkap: 100% dari target nasional
100% di tahun 2019
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan pekerjaan
umum berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
35 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 4.9
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014
5. Urusan Perumahan & Urusan Penataan Ruang
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.10
Rincian Program dan Realisasi Urusan Perumahan
dan Urusan Penataan Ruang
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Penataan Ruang dan Taman Kota 1 1 100
2 Program Penataan Taman Kota dan RTH 2 2 100
3 Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Perkotaan
3 3 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang
sebagaimana uraian dibawah ini :
1) Penataan Ruang: 53,33% dari target nasional 85%
a) Informasi Penataan Ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui
peta analog dan peta digital : 66,67 % dari target 100 %
b) Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan
RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat
melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program
pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
:100 % dari target 100 %
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Jalan Negara + Jalan Provinsi + Kabupaten)
0,49 0,49 100
2 Rasio jaringan irigasi 8,43 8,43 100
3 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)-IKK
37,33 37,33 100
4 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (KM)- Target RPJMD
655 655,33 100,05
5
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km / jam)
77,22 77,22 100
6 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)
34,95 34,95 100
36 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
c) Ijin Pemanfaatan Ruang
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana
rincinya : 0 % dari terget 100 %
d) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan
ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja : 0 % dari target 100
%
e) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan : 100 % dari target 25 %.
2) Rumah Layak Huni dan Terjangkau : 26,37% dari 100% target
nasional
a) Cakupan ketersediaan rumah layak huni : 52,73 % dari
target nasional sebesar 52,73 %.
b) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau : 0 %
dari target 100 %.
3) Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : 15,52% dari 100%
target Nasional.
a) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) : 15,52 dari
target Nasional sebesar 100 %.
4) Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan
Persampahan)
a) Air Limbah Pemukiman : 0,05% dari target nasional 32,5%
Tersesedianya sistem air limbah yang memadai : 0 % dari
target 60 %
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /
kota : 0,1 % dari target sebesar 5 %.
b) Pengelolaan Sampah : 11,96% dari target Nasional 45%
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan : 0
% dari target Nasional sebesar : 20 %
Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan :
23,92 % dari target Nasional sebesar 70 %
c) Drainase : 11,96% dari target nasional 50%
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun :
11,96 % dari target Nasional sebesar 50 %
37 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
5) Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan : 0% dari target
Nasional 10%
a) Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan : 0 % dari target nasional 10 %
6) Penataan Bangunan dan Lingkungan : 50% dari target Nasional
100%
a) Ijin Mendirikan Bangunan
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di
Kabupaten / Kota : 0 % dari target nasional 100 %
b) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Tersedianya pedoman harga standar bangunan negara di
Kabupaten / Kota : 100 % dari target nasional 100 %
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas adapun
hasil capaian penyelenggaran urusan penataan ruang dan urusan
perumahan berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai
berikut:
Tabel 4.11
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang
dan Urusan Perumahan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
5,0 5,0 100
2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
2,6 2,6 100
3 Rumah tangga pengguna air bersih
76,85 76,84 100
4 Rumah tangga ber-Sanitasi 78,81 78,81 100
5 Rumah layak huni 58,76 58,76 100
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.12
Rincian Program dan Realisasi
Urusan Perencanaan Pembangunan
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 program Kerjasama Pembangunan 3 3 100
2 program Perencanaan Pembangunan 16 16 100
3 program perencanaan Pembangunan Ekonomi 9 8 88,8
4 Program Perencanaan Sosial Budaya 1 1 100
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1 1 100
38 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Perencanaan Pembangunan tidak memiliki SPM, namun
demikian dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan
Perencanaan Pembangunan berdasarkan indikator kinerja Kunci
(IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.13
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Perda
Ada Ada 100
2 Tersedianya Dokumen RPJMD Ada Ada 100
3 Tersedianya Dokumen DDA dan
PDRB
Ada Ada 100
4 Tersedianya Dokumen RKPD Yang
Telah Ditetapkan Dengan Perkada
Ada Ada 100
5 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
20 20 100
7. Urusan Penanaman Modal
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.14
Rincian Program dan Realisasi Bidang Penanaman Modal
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan realisasi %
1 Program Peningkatan Promosi dan kerja
sama Investasi 6 6 100%
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 1 1 100%
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Penanaman Modal sebagaimana uraian
dibawah ini :
1) Kebijakan Penanaman Modal
a)
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang
unggulan : 100% dari target nasional : 100%
2) Kerja sama Penanaman Modal
1) antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(UMKMK) tingkat Propinsi dengan pengusaha Nasional /
Asing
2) antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha
tingkat Propinsi / Nasional : 100% dari target Nasional
100%.
39 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3) Promosi Penanaman Modal
1) terselenggaranya promosi peluang PM Propinsi : 100% dari
target Nasional 100%.
2) terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten/Kota :
100% dari target Nasional 100%.
4) Pelayanan Penanaman Modal
1) terseleggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
bidang PM melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di bidang PM :
2) Pendaftaran PMDN, Ijin Prinsip PMDN, Ijin Usaha PMDN,
perpanjangan Rencana penggunaan tenaga kerja asing :
0% dari target Naional 100%
2) Pendaftaran PMDN, Ijin Prinsip PMDN, Ijin Usaha PMDN,
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, perpanjangan ijin
mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari
1 tahun : 0% dari target Naional 100%
5) Pengendalian Pelaksanaan PM
1) terselenggaranya bimbingan pelaksanaan PM kepada
masyarakat dunia usaha di wilayah Propinsi
2) terselenggaranya bimbingan pelksanaan PM kepada
masyarakat dunia usaha di wilayah Kabupaten/Kota :
100% dari target Nasional 100%.
6) Pengelolaan data dan Sistim Informasi PM
1) terimplementasikannya Sistim Pelayanan Informasi dan
Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) : 0% dari
target Naional 100%
7) Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan PM
1) terselenggaranya sosialisasi Kebijakan PM kepada
masyarakat dunia usaha : 100% dari target Nasional
100%.
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan penanaman
modal berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.15
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5
1 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) 25 29 116
40 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.16
Rincian Program dan Realisasi Urusan
Kependudukan & Pencatatan Sipil
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan realisasi %
1. Program penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 3 3 100
2. Program Penyelengaraan Pencatatan Sipil 3 3 100
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan 3 3 100
4. Program Pengembangan dan Perencanaan Penduduk 1 1 100
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki SPM,
namun demikian dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran
urusan kependudukan dan catatan sipil berdasarkan indikator
kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.17
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
0,55 0,55 100
2 Rasio bayi berakte kelahiran 0,026 0,026 100
3 Rasio pasangan berakte nikah 0,23 0,23 100
4 Kepemilikan KTP 56,40 56,40 100
5 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
25 25 100
6 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Ada Ada 100
9. Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian (Urusan
Pilihan)
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.18
Rincian Program dan Realisasi
Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Peningkatan Kualitas Dan
Produktivitas Kerja
1 1 100
2 Program Pengembangan Dan Perluasan 3 3 100
41 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Kesempatan Kerja
3 Program Pembinaan, Perlindungan, Dan
Pengawasan Ketenagakerjaan
2 2 100
4 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 2 2 100
5 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Ketenagakerjaan sebagaimana uraian
dibawah ini :
1) Pelayanan Pelatihan Kerja : 100% dari target nasional 65%
a) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi : 100% dari target nasional : 75%
b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan
berbasis Masyarakat : 100% dari target nasional : 60%
c) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan
Kewirausahaan : 100% dari target nasional : 60%
2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja : 5,75% dari target
nasional 70%
a) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan :
5,75% dari target nasional : 70%
3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :
100% dari target nasional 50%
a) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB) : 100% dari target nasional : 50%
4) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek : 36,08% dari target
nasional 50%
a) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program
Jamsostek : 36,08% dari target nasional : 50%
5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan : 0% dari target
nasional 45%
a) Besaran Pemeriksaan Perusahaan : 0% dari target
nasional : 45%
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan
Ketenagakerjaan dan urusan ketransmigrasian berdasarkan
indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
42 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 4.19
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Angka sengketa pengusaha pekerjaan pertahun
6 3 200,00
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 76,702 71,56 93,30
3 Pencari Kerja Yang di Tempatkan 16,54 16,54 100,00
4 Tingkat pengangguran terbuka 1,334 1,17 114,02
5 Rasio penduduk yang bekerja 87,646 97,129 110,82
6 Rasio Ketergantungan 76,01 76,01 100
10. Urusan Ketahanan Pangan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.20
Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan realisasi %
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 13 12 92,31
2 Program Pengembangan Penyuluhan 18 12 66,67
3 Program Pengembangan Agribisnis 2 2 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Ketahanan Pangan sebagaimana uraian
dibawah ini : 1) Ketersediaan dan cadangan Pangan : 71,94 % dari 75 % target
nasional
a) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita : 80 % dari
target nasional 90 %
b) Penguatan Cadangan Pangan: 50 % dari target nasional :
60 %
2) Distribusi dan Akses Pangan : 75 % dari target nasional 90%
a) Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
di daerah : 85 % dari target nasional 90 %
b) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan : 75 % dari target
nasional 90 %
3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : 65,7 % dari 85 %
target nasional
a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) : 73,9 % dari target nasional 85 %
b) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan : 70 % dari target nasional 80 %
43 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
4) Penaganan Kerawanan Pangan : 50 % dari 60 % target nasional
a) Penanganan Daerah Rawan Pangan : 55 % dari target nasional 60 %
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan ketahanan
pangan berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.21
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2014
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan
Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahterah
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.22
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana & keluarga Sejahterah
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Peningkatan Kwalitas Hidup &
Perlindungan Perempuan
2 2 100
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 1 100
3 Program Penguatan Kelembagaan & Penguatan
KB
2 2 100
4 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 1 100
5 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
2 2 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak sebagaimana uraian dibawah ini :
1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak : 0 % dari 100% target
nasional Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu : 0% dari target nasional : 100%
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1. Regulasi Ketahanan Pangan Ada Ada 100
2. Ketersediaan Pangan utama (ton) 28,448 22,042 77,48
3. Ketersediaan Pangan Utama (%) 100 % 77,48 % 77,48
44 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
b) Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Korban Kekerasan : 0% dari target nasional : 100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS : 0% dari target nasional : 100%
c) Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan : 0% dari target nasional 75%.
Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 0% dari target nasional : 75%
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu : 0% dari target nasional : 75%
d) Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan : 0% dari target nasional : 65%.
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak : 0% dari target nasional : 80%
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum : 0% dari target
nasional : 50%
e) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan : 0% dari target nasional 75%
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan : 0% dari target nasional : 50%
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan : 0% dari target nasional : 100%
2) Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera (KEI KB & KS) : 38,43% dari target nasional
: 100%
a) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia
20 tahun 3,5 % : 2.5 % dari target nasional : 100%
b) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB
aktif 65% : 49.5 % dari target nasional : 100%
c) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% :30.4 % dari target nasional 100%
45 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
d) Cakupan bina kelurga baliat (BKB) ber – KB 70% : 6.8% dari target nasional : 100%
e) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
(87%) : 56.8 % dari target nasional 100% f) Penyediaan Informasi Data Mikro : 100% dari target
nasional : 100%
g) Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setia
Desa/Kelurahan : 5.7 % dari target nasional : 100%
h) Ratio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PKKBD) 1
(satu) petugas di setia Desa/Kelurahan : 1% dari target nasional : 100%
3) Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi : 0% dari target nasional : 100%
a) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun : 0%
dari target nasional : 100%
4) Penyediaan Informasi Data Mikro
a) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di
setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun : 100% dari target nasional : 100%
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas adapun
hasil capaian penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahterah berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai
berikut:
Tabel 4.23
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana & Keluarga sejahtera
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
6 % 6% 100
2 Rasio KDRT - - -
3 Rasio akseptor KB 0,49 0,49 100
4 Prevalensi/cakupan peserta KB aktif 49,48 49,48 100
5 Rasio petugas KB terhadap desa dan kelurahan
49,48 49,48 100
6 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahterah I
86,99 86,99 100
46 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
12. Urusan Perhubungan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.24
Rincian Program dan Realisasi Urusan Perhubungan
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
3 2 66,67
2 Program Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana
Dan Sarana Perhubungan
1 1 100
3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4 3 75
4 Program Penigkatan Dan Pengawasan Dan
Pengendalian Lalu Lintas
2 2 100
5 Program Peningkatan Kelalaian Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan perhubungan sebagaimana uraian dibawah
ini :
1) Angkutan Jalan
a) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan : 110,79 % dari target
nasional 67,50%
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota : 141.58 % dari target nasional : 75 %
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
Kabupaten/Kota : 80 % dari target nasional : 60 % b) Jaringan Prasaranan Angkutan Jalan : 80,55 % dari target
nasional 70%
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek : 77,78 % dari target nasional sebesar : 100 %
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek : 83,33 % dari target nasional sebesar : 40 %
c) Fasilitas Perlengkapan Jalan : 32,93 % dari target nasional
60% Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka,
dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota : 32,93 % dari target nasional sebesar : 60 %
47 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
d) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor : 100% dari target nasional 60 %
Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib
uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji : 100 % dari target nasional sebesar : 60 %
e) Sumber Daya Manusia : 42,63 % dari target nasional
72,50% Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki
terminal : 53,85 % dari target nasional sebesar 50 %
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan
bermotor : 50 % dari target nasional sebesar : 100 % Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada
Kabupaten/Kota : 66,67 % dari target nasional sebesar : 40 %
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum : 0 % dari target
nasional sebesar : 100 % f) Keselamatan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota : 100 %
dari target nasional sebesar : 100 %
2) Angkutan Sungai Dan Danau
Tidak dilaksanakan berhubung
tidak sesuai dengan karakteristik daerah
3) Angkutan Penyebrangan
4) Angkutan Laut
Capaian kinerja lainnya : Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan perhubungan berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.23
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
30.571 27.462 89,83
2 Angkutan Umum 0,03 0,03 100
3 Jumlah uji KIR angkutan umum 1,514 1,203 79,46
48 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
13. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.24
Rincian Program dan Realisasi Urusan Komunikasi dan Informatika
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
(kantor PDE)
2 2 100
2 Program Pengembangan Komunikasi dan
Informasi(Kantor PDE)
2 2 100
4 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
(Dinas PIK)
5 5 100
5 Program Pengembangan Komunikasi dan
Informasi (Dinas PIK)
2 2 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana
uraian dibawah ini :
Jenis Pelayanan Dasar :
a) Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional : 42,21% dari
target nasional 100%
Media massa seperti majalah, radio dan televisi : 100 % dari target nasional 100 %
Media baru seperti website (media online) : 83,33 % dari target nasional 100 %
Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat : 0 % dari target nasional 100 %
Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/
diskusi dan lokakarya : 8,33 % dari target nasional 100 %
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho : 19,44 % dari target nasional sebesar 100 %
b) Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) : 83,33% dari target nasional 50%
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan: 83,33 dari
target nasional sebesar 50%
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga
dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan komunikasi
dan informatika berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK)
sebagai berikut:
49 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 4.25
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Jumlah jaringan komunikasi 2 3 150
2 Jumlah surat kabar nasional / lokal 11 11 100
3 Jumlah penyiaran radio/tv lokal 4 4 100
4 Website milik pemerintah daerah Ada Ada 100%
14. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam)
urusan wajib yang diberikan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka otonomi daerah. Namun demikian pada
pelaksanaanya hampir seluruh kewenangan dalam urusan pertanahan
masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan
Nasional sebagaima telah disepakati dan diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Namun demikian ada beberapa program urusan pertanahan
yang dilaksanakan oleh Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Bagian
Tata Pemerintahan bekerjasama dengan Kantor BPN kabupaten Timor
Tengah Utara adalah sebagai berikut :
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.26
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pertahanan
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Pembinaaan Kamtibmas dan Penataan
Keagrariaan
4 4 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan pertanahan tidak memiliki SPM, namun demikian dapat
dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan pertanahan
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.27
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Luas lahan bersertifikat 26,11% 26,11% 100
2 Penyelesaian kasus tanah negara 90 % 90 % 100
50 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.28
Rincian Program dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa &
Politik Dalam Negeri
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
Realisasi %
1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
2 2 100
2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4 4 100
3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4 4 100
4 Program Pendidikan Politik Masyarakat 3 3 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tidak memiliki
SPM, namun demikian dapat dilaporkan hasil capaian
penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.29
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Kegiatan pembinaaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
5 5 100
2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 5 9 180
16. Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.30
Rincian Program dan Realisasi urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
1 1 100
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7 7 100
3 Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan
8 7 87
4 Program Operasional Kegiatan Humas 5 5 100
51 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
5 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
6 6 100
6 Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
4 2 50
7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bupati
1 1 100
8 Peningkatan Kelembagaan, Analisis Jabatan Dan
Evaluasi Kelembagaan
2 2 100
9 Peningkatan Sistem Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instasi Pemerintah
2 2 100
10 Peningkatan penataan kerja dan ketatalaksanaan 3 3 100
11 Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah 2 2 100
12 Perencanaan,Evaluasi Dan Pelaporan Program
Pembangunan Daerah
5 5 100
13 Propoganda, Penerangan/Promosi Dan Pameran
Pembangunan
2 2 100
14 Peningkatan Kesadaran Dan Kepedulian
Masyarakat
3 2 66
15 Pembinaan Kesejahteraan Sosial 1 1 100
16 Pemberdayaan Pemerintah, Otonomi Daerah,
Politik Dan Hukum
5 5 100
17 Pembinaan Kamtibnas, Penataan Keagrariaan 4 4 100
18 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1 1 100
19 Pengelolaan Barang Dan Akuntansi Aset Daerah 2 2 100
20 Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 7 7 100
21 Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 1 1 100
22 Kedaruratan Dan Logistik 2 2 100
23 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 1 1 100
24 Pengelolaan Kawasan Perbatasan 3 3 100
25 Pembangunan Infrastruktur Perbatasan 2 2 100
26 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
8 7 87
27 Diklat Pengembangan Tenaga Fungsional P2UPD
Depdagri
3 3 100
28 Program Peningkatan Intensifikasi Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5 4 80
29 Pengembangan Data Dan Informasi Perizinan 2 2 100
30 Peningkatan Jaringan Informasi Perizinan 1 1 100
31 Program Peningkatan Informasi Perpajakan 1 1 100
52 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
32 Program Peningkatan Pengembangan Dan
Pengelolaan Keuangan
13 11 84
33 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 4 80
34 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
11 7 63
35 Perencanaan,Pengadaan Dan Pengembangan
Karier PNS
1 1 100
36 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 7 7 100
37 Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Umum &
Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda Dan
Perkada
6 5 83
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian sebagaimana uraian dibawah ini :
1) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
a) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat :
90,98% % dari 100% target nasional Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah di Kabupaten/Kota : 100% dari target nasional : 100%
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat : 1x patrol dalam sehari hanya untuk
kecamatan kota dari target nasional : 3x patrol dalam sehari
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota : 96,94% dari target nasional : 1 org setiap RT atau sebutan lainnya
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas adapun
hasil capaian penyelenggaran Urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian berdasarkan indikator
kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.31
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Rp)
5,16 4,52 87,59
53 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
5,16 4,52 87,59
3 Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk
7,09 7,09 100
4 Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan
1 1 100
5 Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah
ada Ada 100
6 Cakupan patroli petugas satpol PP 3 3 100
7 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
86 % 86 % 100
8 Indeks kepuasan layanan masyarakat
ada Ada 100
9 Sistem Informasi Manajemen Pemda ada Ada 100
17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.32
Rincian Program dan Realisasi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan realisasi %
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan 7 7 100
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3 3 100
3. Program Pemantapan Dan Kelembagaan Partisipasi
Dan Ketahanan Masyarakat 2 2 100
4. Program Peningkatan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 8 8 100
5. Program Peningkatan Peranan Perempuan Di
Pedesaan 3 3 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa tidak memiliki SPM,
namun demikian dapat dilaporkan hasil capaian penyelenggaran
Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan
indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.33
Indikator Kinerja Daerah Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan
urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 1 PKK Aktif 100 % 100 % 100
2 Posyandu Aktif 100 % 100 % 100
54 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
18. Urusan Sosial
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.34
Rincian Program dan Realisasi Urusan Sosial
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat
dan PMKS lainnya
5 5 100
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
5 5 100
3 Program Penyelenggaraan Hari – Hari
Besar Nasional
1 1 100
4 Program Pembinaan Anak Terlantar 1 1 100
5 Program Pembinaan para Penyandang
Cacat dan Trauma
1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian SPM Urusan Sosial sebagaimana uraian dibawah ini :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
a) Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan : 85,50% dari target
nasional 67,50%
Tersedianya Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM )
Perdesaan yang memiliki akses untuk diperdayakan : 91,05 % dari target nasional : 75 %
Tersedianya Modaal Usaha untuk pemberdayaan RTSM perdesaan yang memiliki akses untuk diberdayakan
secara ekonomi. b) Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan
Tersedianya Rumah Tangga Sangat Miskin Perkotaan yang memiliki akses untuk diberdayakan sebanayak 25
Kelompok. Tersedianya 250 Kepala Keluarga dari kelom pok RTSM
Perkotaan yang mendapatkan modal usaha untuk
pemberdayaaan ekonomi. c) Pengelolaan Program Keserasian Sosial Berbasis
Masyarakat dan Desa Berketahanan Sosial Tersedianya fasilitas Sosial sebagai media untuk
menyelesaikan konflik – konlik sosial yang terjadi di desa
: 4 Desa Keserasian Sosial dan 1 Desa Berketahanan Sosial.
d) Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Tersedianya Lembaga Konsultasi Keluarga sebagai media
untuk menyekesaikan konflik – konflik sosial (KDRT, Kekerasan Seksual anak di bawah umur dan
permasalahan sosial lainnya ) : 13 Kasus dari 10 Kasus
55 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
yang di tergetkan e) Program Keluarga Harapan
Tersedianya KSM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan percepatan akses pendidikan dan
kesehatan. Tersedianya 3.862 KSM yang mendapat bantuan
keuangan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a) Bimbingan dan Pemberdayaan ODK Potensial Tersedianya
Modal Usaha bagi ODK Potensial sebanyak : 25 Orang b) Bimbingan Teknis dan bantuan Modal Usaha bagi Bekas
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak : 88
orang dari 38 orang yang ditargetkan c) Penanganan Masalah – masalah strategis tanggap darurat
Tersedianya logistik untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial bagi 175 Desa / Keluarahah dalam wilayah Kabupaten TTU
d) Bantuan Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia Tersedianya modal Usaha untuk pemberdayaan Kelompok Lanjut Usia
dan bantuan jaminan hidup nbagi Lansia sebanyak : 125 orang
e) Bantuan BBR bagi Korban BencanaTersedianya Bahan
Bangunan Rumah bagi Korban Bencana sebanyak : 24 Kepala Keluarga.
3) Program Pembinaan Anak Terlantar
a) Bimbingan Keterampilan Sosial Anak Terlantar Luar panti
Tersedianya modal usaha / pemberdayaan anak terlantar luar panti : 30 Anak
Capaian kinerja lainnya :
Selain pelaporan SPM sebagaimana telah diuraikan diatas juga dapat
dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan sosial berdasarkan
indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.35
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
No Indikator Kinerja
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 1 Jumlah Karang Taruna 177 175 98,87
2 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompoh dan Panti Rehabilitasi
27 21 77,78
3 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
72,16 72,16 100
4 PMKS yang memperolah bantuan sasial
72,16 72,16 100
56 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
19. Urusan Statistik
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Sama halnya denga urusan Pertanahan, urusan statistik juga
merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang
diberikan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka otonomi daerah. Namun demikian pada pelaksanaanya
hampir seluruh kewenangan dalam urusan statistik masih
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik
sebagaima telah disepakati dan diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Namun demikian ada beberapa program urusan statistik yang
dilaksanakan oleh Kabupaten Timor Tengah Utara melalui melalui
Bidang Statistik dan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) bekerjasama dengan Kantor BPS kabupaten
Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :
Tabel 4.36
Rincian Program dan Realisasi Urusan Statistik
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 program Pengembangan Data dan Informasi 4 3 75
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Statistik tidak memiliki SPM, namun demikian dapat
dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan statistik
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.37
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Buku kabupaten dalam angka Ada Ada 100
2 Buku PDRB kabupaten Ada Ada 100
20. Urusan Kearsipan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.38
Rincian Program dan Realisasi Urusan Kearsipan
No. Nama Program Jumlah Kegiatan
realisasi %
1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
4 3 75
2 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
2 2 100
3 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan
2 1 50
57 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kearsipan tidak memiliki SPM, namun demikian dapat
dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan kearsipan
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.39
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5
1 Penerapan Pengelolaan arsip secara baku
43 43 100
2 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
5 5 100
21. Urusan Perpustakaan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.40
Rincian Program dan Realisasi Urusan Perpustakaan
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Pengembangan Budaya Baca Dan
Pembinaan Perpustakaan
4 4 100
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Perpustakaan tidak memiliki SPM, namun demikian dapat
dilaporkan hasil capaian penyelenggaran urusan perpustakaan
berdasarkan indikator kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
Tabel 4.41
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Jumlah Perpustakaan 2 1 50
2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
17.098 17.098 100
3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
25,6 25,6 100
58 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Urusan Kelautan & Perikanan
Tabel 4.42 Rincian Program dan Realisasi Urusan Kelautan & Perikanan
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan Realisasi %
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur / Nelayan / Pembudidaya
7 5 71,43
2 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
1 1 100
3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 2 100
4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5 5 100
5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
2 2 100
6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfataan Produksi Perikanan
5 5 100
7 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Tawar
2 2 100
8 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 2 2 100
9 Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat 1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.43 Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Produksi Perikanan Tangkap
531,53 627,38 118,03
2 Produksi Perikanan Budidaya
244,92 173,70 70,92
3 Prosentase Produksi Perikanan Tangkap
99,45 118,03 118,68
4 Prosentase Produksi Perikanan Budidaya
99,37 70,92 71,37
5 Konsumsi Ikan 4,56 4,68 102,63
6 Cakupan Binaan Kelompok Nelayan 62 27 43,55
7 Produksi Garam Rakyat 1021.4 260,45 25,50
2. Urusan Pertanian
a. Program dan Kegiatan Prioritas Tabel 4.44
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pertanian No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 2 100
2 Peningkatan Ketahanan Pangan 3 3 100
59 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Petani/Perkebunan
4
4 100
4 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
3 3 100
5 Program Pengendalian Serangan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT)
1 1 100
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
2 2 100
7 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7 7 100
8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan 3 3 100
9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
3 3 100
10 Program Peningkatan Sdm Dan Kelembagaan
Peternak
1 1 100
11 Program Gerakan Cinta Petani 1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.45
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/hektar)
117,56 142,34 121,9%
2 Produksi padi sawah (ton/hektar) 5,50 4,21 76,5%
3 Produksi padi ladang (ton/hektar) 1,84 2,41 130,9%
4 Produksi jagung (ton/hektar) 3,60 2,74 76,1%
5 Produksi kacang tanah (ton/hektar) 1,34 1,05 78,3%
Produksi bawang putih siung tunggal(ton/ha) 2,875 3,924 136,5%
6 Meningkatnya Produksi Ternak Sapi 92.290 115.084 124,69%
3. Urusan Kehutanan
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.46
Rincian Program dan Realisasi Urusan Kehutanan
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
3 3 100
2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 2 100
3 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
2 2 100
4
Program Pengembangan Penyuluhan 1 1 100
5 Program Inventarisasi dan Penatagunaan
Hutan
2 2 100
60 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
b. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.47
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
0,36 0,36 100
2 Kerusakan Kawasan Hutan 0,36 0,36 100
4. Urusan Energi & Sumber Daya Mineral
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.48
Rincian Program dan Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan realisa
si %
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
3 3 100
2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Energi Listrik
3 2 66
3 Program Pengembangan Potensi Sumber Daya
Mineral Pertambangan dan Energi
5 5 100
4 Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertambangan
1 1 100
b. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.49
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PDRB
1,50 % 1,49 % 99,33
5. Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan (urusan wajib)
a. Program dan Kegiatan Prioritas Pariwisata
Tabel 4.50
Rincian Program dan Realisasi Urusan Pariwisata & Urusan
Kebudayaan
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 Program Peningkatan Promosi Kepariwisataan
7 6 85,71%
2 Program Pembangunan Destinasi Pariwisata 2 2 100%
61 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
3 Program Pengembangn Kemitraan
Kepariwisataan
7 6 85,71%
4 Program Pembinaan dan Pengembangan
Kebudayaan
6 5 83,3%
5 program pengembangan Nilai Budaya 1 1 100%
6 program pengelolaan Kekayaan Budaya 1 1 100%
7 Program Keragaman Budaya 7 7 100%
b. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.51
Indikator Kinerja Daerah Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pariwisata & Urusan Kebudayaan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Kunjungan Wisata 14.128 40.256 284,93
2 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
8 % 8 % 100
3 Jumlah Grup Kesenian
94 91 96,80
4 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
21 8 38,09
5 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
1 1 100
6 Benda dan Situs Cagar Budaya yang dilestarikan
95 96 101
Selain Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap capaian
kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata & urusan kebudayaan
dalam RPJMD terdapat capaian SPM Bidang Kesenian dalam
urusan Kebudayaan sebagaimana tertera dalam tabel berikut.
Tabel 4.52
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian
Dalam Urusan Kebudayaan
NO INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN YANG
DILAKSANAKAN
CAPAIAN
(%)
1 Cakupan
kajian seni
1. Seminar
2. Sarasehan
3. Diskusi
4. Bengkel Seni
5. Penyerapan Narasumber
6. Study Kepstakaan
7. Penggalian
8. Eksperimentasi
9. Rekonstruksi
10. Revitalisasi
11. Konservasi
1. Seminar dialok Budaya NTT
2. Sarasehan
3. Diskusi Pertemuan Raja-Raja
4. Penggalian Profil
5. Konservasi
6. Study Banding
7. Inventarisasi
8. Dokumentasi
53,33
62 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
12. Study Banding
13. Inventarisasi
14. Dokumentasi
15. Pengemasan Bahan Kajian
2 Cakupan
Fasilitas seni
1. Penyuluhan substansi
maupun teknik
2. Pemberian Bantuan
3. Bimbingan Organisasi
4. Kaderisasi
5. Promosi
6. Penerbitan dan
Pendokumentasian
7. Kritik Seni
1. Pemberian bantuan
2. Bimbingan Organisasi
3. Promosi
42,85
3 Cakupan
Gelar Seni
1. Pergelaran
2. Pameran
3. Festival
4. Lomba
5. Pameran
6. Festival
7. Lomba
75
4 Cakupan Misi
Kesenian
Pertukaran Budaya, diplomasi
dan promosi kesenian di
daerahnya dan keluar daerah
Promosi Kesenian di dalam dan
di luar daerah
100
5 Sumber Daya
Manusia
Kesenian
1. Sarjana Seni
2. Pakar Seni
3. Pamong Budaya
4. Seniman / Budayawan
5. Kritikus
6. Insan Media Massa
7. Pengusaha
8. Penyandang Dana
1. Pamong Budaya
2. Seniman / Budayawan
3. Insan media massa
4. Pengusaha
50
6 Cakupan
Tempat
1. Tempat untk menggelar
Seni Pertunjukan dan untuk
Pameran
2. Tempat memasarkan Karya
Seni untuk mengembangkan
Industri Budaya
1. Tempat untk menggelar Seni
Pertunjukan dan untuk
Pameran
2. Tempat memasarkan Karya
Seni untuk mengembangkan
Industri Budaya
100
7 Cakupan
Organisasi
1. Organisasi struktural yang
menangni Kesenian
2. Lembaga/Dewan Kesenian
3. Khusus Pemerintahan Prov.
Membentuk Taman Budaya
sebagai UPT yang
menangani Kesenian
1. Organisasi struktural yang
menangni Kesenian
33,33
6. Urusan Perdagangan, Urusan Industri, Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (urusan wajib)
a. Program dan Kegiatan Prioritas
Tabel 4.53
Rincian Program dan Realisasi Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Industri
Dan Urusan Perdagangan
63 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No. Nama Program Jumlah
Kegiatan
realisasi %
1 program penciptaan iklim usaha kecil menengah
yang kondusif
2 2 100
2 program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan Kompetitif UKM
3 3 100
3 program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan Kompetitif UKM
1 1 100
4 Program Pengembangan Koperasi Dan Unggulan
Komperatif Koperasi
3 3 100
5 program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
4 4 100
6 Program Pengembangan Industri Kecil Dan
Menengah
4 4 100
7 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2 1 50
8 Program Penataan Struktur Industri 2 2 100
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
4 4 100
10 Program Perlindungan Konsumen Dan
Pengamanan Perdagangan
2 2 100
11 Program Peningkatan Dan Pengembangan Export 1 1 100
b. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Utara
Tabel 4.54
Indikator Kinerja Daerah Terhadap
capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Industri dan Urusan Perdagangan
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 1 Persentase koperasi aktif 57,32 57,32 100
2 Usaha mikro dan kecil 63,22 63,22 100
3 Kontribusi sektor industri terhadap
PDRB
1,44 1,44 100
4 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor industri
1,65 1,65 100
5 Cakupan bina kelompok
pengrajin
0,40 0,42 105
6 Cakupan binaan kelompok
perdagangan
51 72,32 141,8
7 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
8,89 % 8,89 % 100
64 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
V. TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Dasar Hukum
Tabel 6.1
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249040 Kementerian Kelautan dan Perikanan : Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
DIPA-032.07.4.249040/ Tanggal 5 Desember 2014
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dijalankan oleh
Dinas Perikanan & Kelautan pada tahun 2014, yang terserap sampai
31 Desember 2014 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:
Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/
Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah Anggaran
Realisasi Anggaran
% Sisa Anggaran
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
PulauKecil
975.230.000 953.435.500 97.77 21.794.500
2 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan
Usaha Masyarakat Pesisir dan
Pulau-PulauKecil kab/kota Mandiri
975.230.000 953.435.500 97.77 21.794.500
3 Belanja Barang 575.230.000 553.435.500 96.21 21.794.500
4 Belanja Bantuan Sosial 400.000.000 400.000.000 100.00 0
2. Urusan Ketahanan Pangan
a. Dasar Hukum
Tabel 6.3 DIPA Tugas Pembantuan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249040 Kementerian Kelautan dan Perikanan :
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DIPA-032.07.4.249040/
Tanggal 5 Desember 2014
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
oleh BKP3 Kabupaten TTU pada tahun 2014, yang terserap sampai
31 Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.4
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/
Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran
% Sisa
Anggaran
1 Pengembangan ketersediaan
dan penanganan rawan pangan pendampingan
kawasan mandiri pangan perbatasan, bansos kawasan
556.000.000 - - -
65 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
mandiri pangan
perbatasan/jumlah desa mandiri pangan yang
diberdayakan
2 Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).
20.000.000. - - -
3 Pendampingan P2KP percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan kawasan
Rumah Pangan Lestari (12
Desa).
148.500.000. - - -
4 Dukungan Manajemen dan administrasi.
61.000.000. - - -
3. Urusan Pertanian
a. Dasar Hukum
Tabel 6.5
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249040 Kementerian Kelautan dan Perikanan :
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
DIPA-032.07.4.249040/
Tanggal 5 Desember 2014
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
Dinas Pertanian pada tahun 2014, yang terserap sampai 31
Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.6
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/
Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran
% Sisa Anggaran
1 SL (Sekolah Lapangan – PTT (Pengelolaan Tanaman
Terpadu) Komoditi serealia/
Pengelolaan produksi tanaman serelia
3.758.100.000 3.507.875.000 93.34
2 Pengelolaan sistem
penyediaan benih tanaman pangan
40.000.000.- 40.000,000,- 100 0
3 Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada ditjen
tanaman pangan
70.000.000,- 67.725.000 96.75
4. Urusan Ketransmigrasian
a. Dasar Hukum
66 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Tabel 6.7
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2014
No Kode
Satker
Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249321 Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi : Ditjen P2MKT
SP DIPA-
026.07.4.249321/2014
Tanggal 5 Desember
2013
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
Dinas Nakertrans pada tahun 2014, yang terserap sampai 31
Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.8
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Ketransmigrasian
Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/
Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah Anggaran
Realisasi Anggaran
% Sisa Anggaran
1 Pengembangan Kelembagaan KTM.
100.000.000. 100.000.000 100 0
2 Pengembangan Kewirausahaan di KTM.
100.000.000. 99.990.000 99.99 10.000
3 Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di
Kawasan Transmigrasi
6.300.000 0 0 0
4 Pembentukan Badan Pengelola KTM.
100.000.000. 0 0 0
5 Pelayanan mental
spritual/Bina Mental
Spritual.
2.500.000. 0 0 0
6 Operasional Pengelolaan
permukiman Transmigrasi.
3.800.000. 2.300.000 60.53 1.500.000
7 Perencanaan Teknis Pengembangan
Masyarakat Kws.
Transmigrasi
110.459.000 0 0 0
8 Operasional Kelompok
Kerja KTM Kawasan Ponu.
71.075.000. 71.075.000 100 0
9 Dukungan Manajemen dan administrasi.
302.304.000. 294.582.000 97.44 7.722.000
5. Urusan Kesehatan
a. Dasar Hukum
Tabel 6.9
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Kesehatan Tahun 2014
67 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249323 Kementerian Kesehatan : Ditjen Bina
Kesehatan Masyarakat
SP DIPA-
024.03.4.249323/2014 Tanggal 5 Desember
2013
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
Dinas Kesehatan pada tahun 2014, yang terserap sampai 31
Desember 2014 sebagaimana terlihat pada berikut :
Tabel 6.10
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Kesehatan Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah Anggaran
Realisasi Anggaran
% Sisa Anggaran
1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak/Bantuan Operasional Kesehatan
7.702.200.000 7.669.370.700 99,57 32.829.300
6. Urusan Pekerjaan Umum
a. Dasar Hukum Tabel 6.11
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 503852 Kementerian Pekerjaan Umum : Ditjen Cipta Karya
SP DIPA-033.051.503852/2014
Tanggal 27 Oktober 2014
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014, yang terserap sampai 31
Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.12
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Kesehatan
Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/
Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran
% Sisa Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
Pembangunan sarana air
minum di Kel.Supun Pembangunan Sarana air
minum di Kel.Oenak Pembangunan sarana air
minum di Desa Naob
Pembangunan Sarana air minum di Desa Nonotbatan
Pembangunan sarana air minum di Kel.Tublopo
Pembangunan sarana air minum di Desa Nansean
Pembangunan sarana air
minum di Desa Botof Pembangunan sarana air
minum di Desa Humusu Oekolo
236.000.000
230.000.000
220.000.000
224.000.000
220.000.000
220.000.000
200.000.000
210.000.000
13.040.000
26.920.000
7.220.000
2.923.000
14.068.000
12.375.000
11.250.000
11.645.000
05.52
11.70
03.28
01.30
06.39
05.62
05.62
05.54
222.960.000
203.080.000
212.780.000
221.077.000
205.932.000
207.625.000
188.750.000
198.355.000
68 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Dasar Hukum
Tabel 6.13
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 249325 Kementerian Dalam Negeri: Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SP DIPA-
010.05.5.249325/2014 Tanggal 05 Desember 2013
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
BPMPD pada tahun 2014, yang terserap sampai 31 Desember 2014
sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.14
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat & Desa Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/
Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran
% Sisa Anggaran
1.
2.
Peningkatan kemandirian Masyarakat Pedesaan
(PNPM)
Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat
34.644.140.000
9.355.626.000
34.632.136.000
9.351.727.000
99.97
99.96
12.204.000
3.899.000
8. Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
a. Dasar Hukum
Tabel 6.15
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 240356 Kementerian Dalam Negeri / Ditjen
Pemerintahan Umum
SP DIPA-
010.04.4.240356/2014 Tanggal 5 Desember 2013
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
BPPD Kabupaten TTU pada tahun 2014, yang terserap sampai 31
Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 6.16
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/
Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran
% Sisa
Anggaran
1 Program Penguatan
Penyelenggaraan
2,000,000,000
1,827,377,000
91.36
172,623,000
69 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Pemerintahan Umum
2 Pengembangan dan Penataan
Wilayah Administrasi dan Perbatasan
2,000,000,000
1,827,377,000
91.36
172,623,000
3 Bangunan Gedung :
Pembangunan Gedung Kantor Camat Kec. Miomaffo
Barat, Kantor Desa Sono Kec. Bikomi Tengah dan Aula Desa
Tubu Kec. Bikomi Nilulat
(Belanja Modal)
1,697,802,000
1,535,218,000
90.42
162,584,000
Perencanaan (Belanja Modal)
74,522,000
74,500,000
99.97
22,000
Pengawasan (Belanja Modal) 51,791,000
51,791,000
100
-
Pengelolaan Proyek (Belanja
Modal)
84,022,000
74,022,000
88.09
10,000,000
Penunjang Administrasi
Satker Sekretariat Daerah (Belanja Barang)
91,863,000
91,846,000
99.98
17,000
9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Dasar Hukum
Tabel 6.49
DIPA Tugas Pembantuan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun 2014
No Kode Satker Kementerian/Eselon I K/L Nomor DIPA
1 240359 Kementerian Dalam Negeri : Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan sipil
Sp.DIPA –
010.04.4.24.240359/2014 tanggal 26 November
2014
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014, yang
terserap sampai 31 Desember 2014 sebagaimana terlihat pada
Tabel 6.52
Tabel 6.52
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun 2014
No Program/Kegiatan/Output/
Suboutput/Komponen/
Subkomponen/Akun/Detail
Jumlah Anggaran Realisasi
Anggaran
% Sisa
Anggaran
1.
Program penataan
administrasi kependudukan/Pengemba
ngan sistem administrasi
kependudukan (SAK) terpadu
1.037.969.000 406.683.040 39.00 631.285.960
70 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
dengan daerah lain pada Tahun 2014 masih dalam tahap penjajakan
dengan beberapa daerah yaitu :
1. Daerah yang Diajak Kerjasama
a) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b) Kabupaten Belu;
2. Nama kegiatan yang dijajaki
a) Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan,
dalam hal penanganan perbatasan daerah dan pengembagan
potensi unggulan daerah.
b) Kerja sama dengan Kabupaten Belu dalam hal pengembangan
potensi unggulan daerah.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra yang Diajak Kerjasama
Mitra yang diajak kerjasama yakni :
a) Australian Parthenersihip for Mother Neothal Healt (APMNH);
Kerjasama Penanganan upaya penurunan angka kematian ibu
(AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Timor Tengah
Utara. Adapun komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara terhadap program dengan
Nomor:Bap.01.2/05/TTU/2010.
b) Australian Indonesian Partnership for Decentralitation (AIPD);
Kerjasama Pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur.
c) PT. PLN (Persero) unit layanan Atambua;
Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan
dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kabupaten
Timor Tengah Utara dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 7 Tahun
2012 dan Nomor 031/070/UL.ATA/2012, tanggal 3 Mei 2012
d) PT. Timor Expres Intermedia;
Kerjasama Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
dengan Kesepakatan Kerjasama Nomor 6 Tahun 2014 dan
Nomor.019/PE-KIR/IV/2014 tanggal 26 Maret 2014
e) Yayasan Bife Kuan (YABIKU);
Kerjasama Pendampingan Petani Peserta Program RASKIN Dengan
Pola Padat Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran 2014 dengan MoU Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor
14/AFA/KF/V/2014
f) Yayasan Feot Ana;
Kerjasama Pendampingan Petani Peserta Program RASKIN Dengan
Pola Padat Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran 2014 dengan MoU Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor
025/YTM//V/2014
g) Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM);
71 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Pendampingan Petani Peserta Program RASKIN Dengan Pola Padat
Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran
2014 dengan MoU Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor
32/YMTM/V/2014
h) Yayasan Bina Swadaya;
Pendampingan Petani Peserta Program RASKIN Dengan Pola Padat
Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran
2014 dengan MoU Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor
06/YBK/NTT.TTU/V/2014
i) Yayasan Timor Membangun;
Pendampingan Petani Peserta Program RASKIN Dengan Pola Padat
Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran
2014 dengan MoU Nomor 13 Tahun 2014.
j) PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kefamenanu.
Kerjasama Penempatan Rekening Pemerintah Kabupaten TTU
dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama Nomor: 2 Tahun 2014 dan
Nomor: KPA / 05 / 922.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
Dalam rangka menjalankan urusan otonomi dan desentralisasi,
pemerintah daerah dapat berkoordinasi ataupun bekerjasama dengan
kementerian/lembaga/instansi vertikal yang berada di daerah. Obyek kerja
sama daerah yang dapat ditawarkan kepada kementerian/instansi vertikal
di daerah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu
atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah
ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom yang mana Prakarsa
kerjasama tersebut harus berasal dari pemerintah daerah. Sementara
Obyek kerjasama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan
dengan Kementerian/lembaga, kecuali dalam situasi dimana pemerintah
daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar
pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh
Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi
memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka
penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi
atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan
menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.
Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,
terdapat 1 (satu) perjanjian kerjasama yang disepakati antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Timor Tengah dengan kementerian/lembaga yaitu :
1) Kementerian/Lembaga yang diajak Kerjasama
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2) Dasar Hukum
Kesepakatan kerjasama Nomor 5 Tahun 2014 dan MoU-01/P1024/2014
tanggal 26 Maret 2016.
3) Nama Kegiatan
72 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata kelola Perusahaan yang
Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6) Sumber dan Jumlah Anggaran
Tidak ada anggaran yang digunakan dalam melakukan
koordinasi/kerjasama dengan BPKP Provinsi NTT.
7) Hasil dan Manfaat Koordinasi/Kerjasama
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT
dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan khususnya pengelolaan
keuangan dan aset daerah berbasis akrual.
8) Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Selanjutnya ada beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka
koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi vertikal di daerah
adalah sebagai berikut :
a. Rapat Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan materi penanganan
masalah – masalah sosial dan Kamtibmas, Pembahasan Nomenklatur Muspida yang baru sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembasan isu – isu aktual diantaranya
kelangkaan BBM di Kota Kefamenanu dan isu Gerakan ISIS. Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Timor Tengah Utara dengan peserta
Ketua DPRD, Kapolres TTU, Dandim 1618 TTU dan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu. SKPD yang memfasilitasi pelaksanaan rapat adalah Bagiasn Tata Pemerintahan dan Bagian
Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Utara. Anggaran bersumber dari DPA SKPD Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp.25.001.400,- dan DPA SKPD Bagian Umum Sebesar Rp. 240.000.000.-
b. Pelibatan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan instansi vertikal lainnya dalam berbagai kegiatan daerah seperti kegiatan
dalam rangka memperingati HUT Kota Kefamenanu Tahun 2014 serta kegiatan – kegiatan daerah lainnya.
c. Koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Timor
Tengah Utara dalam pembinaan agama. Instansi yang memfasilitasi kegiatan koordinasi tersebut adalah Bagian Sosial
Setda Kabupaten Timor Tengah Utara d. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor
Tengah Utara untuk penyusunan data dan informasi
pembangunan daerah. SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun anggaran yang digunakan bersumber dari DPA SKPD Bappeda
sebesar Rp. 150.000.000,- e Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Timor Tengah Utara dalam penanganan urusan dan masalah pertanahan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara,
penanganan masalah – masalah tanah dan masalah batas wilayah. SKPD yang terlibat adalah Bagian Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000.-
73 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah
Sebagaimana telah digambarkan pada Bab I laporan ini bahwa secara
administratif selain berbatasan dengan Kabupaten Bellu dan Timor
Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara juga berbatasan
langsung dengan Negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).
Dengan demikian pada penyajian sengketa batas wilayah akan
diuraikan menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut :
a) Sengketa Batas Wilayah Negara
Di perbatasan darat antara Kabupaten TTU dan Distric Ambeno, terdapat
beberapa titik yang masih bermasalah. Titik-titik tersebut terdiri atas 1
(satu) segmen unresolved, 4 (empat) segmen unsurveyed dan 1 (satu)
segmen kecil yang masih bermasalah. Adapun uraian masalahnya sebagai
berikut :
Segmen unresolved yakni lokasi Bijaele Sunan – Oben di Desa
Manusasi. Permasalahannya adalah terdapat zona atau area yang
disengketakan karena kontra persepsi masing-masing pihak mengenai
batas. Pihak masyarakat Passabe – Ambeno menginginkan agar batas
negara mengikuti batas lama yang ditetapkan berdasarkan Traktat
1904. Sementara warga masyarakat Desa Manusasi menolak
penentuan batas berdasarkan traktat dimaksud, sebab masih terdapat
tanah ulayat masyarakat setempat di seberang garis batas. Zona
sengketa tersebut sepanjang 2,6 km dengan luas 142,7 ha, dan di
dalamnya terdapat lahan garapan (kebun) masyarakat Desa Manusasi
sebanyak 489 bidang. Persoalan ini belum terselesaikan hingga kini
karena belum ada titik temu antara kedua pihak yang berbeda acuan
penentuan batas.
Gambar 5.1.
Segmen Bijaelsunan-Oben
Segmen unsurveyed sebanyak 4 (empat) lokasi yakni Subina (Desa
Inbate dan Nainaban), Pistana (Desa Sunkaen), Tubu Banat (Desa
Tubu dan Nilulat) dan Nefo Nunpo (Desa Haumeni Ana)
0 250 500 m
74 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Persoalan keempat segmen unsurveyed hampir sama dengan uraian
persoalan sebagai berikut :
- lokasi Subina (Desa Inbate dan Nainaban), sebanyak 72 orang
mempermasalahkan tanah mereka seluas 393 ha, termasuk
sebagian tanah ulayat. Akan tetapi kedua negara (Indonesia dan
Timor Leste) pada pertemuan Technical Sub Committee on Border
Demarcation and Regulation (TSC-BDR) ke 21 di Bandung tanggal 3
– 4 Juli 2008 dan pertemuan TSC-BDR ke 22 di Dili tanggal 27 –
29 Mei 2009, telah menyepakati garis batas negara dengan
memasukkan segmen Subina sebagai bagian dari wilayah Ambeno
– RDTL karena kesepakatan kedua negara untuk menentukan
garis batas berdasarkan Traktat 1904. Segmen-segmen lainnya
pun demikian, ditetapkan sebagai bagian dari negara Timor Leste.
Lokasi sengketa dari Subina sampai Tubu Banat cukup luas,
lebarnya kira-kira 300 hingga 500-an meter sedangkan
panjangnya mencapai 9 (sembilan) kilometer. Meski telah
disepakati bahwa zona sengketa merupakan zona bebas dari
aktivitas warga kedua negara, namun dalam perkembangannya,
pada tahun 2008 pemerintah Distric Ambeno membangun kantor
Unidade Policia da Fronteiras (UPF) di zona tersebut. Ironisnya,
kantor polisi Timor Leste tersebut dibangun tepat di depan Pos
Satgas Pamtas Haumeni Ana namun tentara kita tidak melakukan
tindakan apa-apa terhadap pelanggaran kesepakatan dimaksud.
Jarak antara kantor polisi Timor Leste dengan Pos Satgas Pamtas
RI di Haumeni Ana kira-kira sejauh 150 meter.
- Zona sengketa Pistana (Desa Sunkaen), terdapat lahan garapan
milik 104 warga masyarakat serta tanah ulayat. Untuk segmen
Nefo Nunpo, sebanyak 144 orang masyarakat mempersoalkan
tanah miliknya seluas 290 ha. Di dalam lokasi Tubu Banat
terdapat tanah milik masyarakat sebanyak 60 orang dengan luas
lahan mencapai 183 ha. Keempat segmen ini pun telah disepakati
oleh tim survey kedua negara untuk dimasukkan sebagai bagian
dari wilayah Timor Leste.
segmen bermasalah lainnya selain persoalan unresolved dan
unsurveyed segment, adalah segmen Bah Ob (Nelu) di desa Sunsea.
Persoalan ini baru muncul sejak Timor Leste lepas dari NKRI dan
berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Warga desa setempat
menuturkan bahwa mula-mula kedua belah pihak menerima tapal
batas sesuai traktat 1904, namun dalam perjalannya, garis batas
digeser oleh masyarakat Distric Ambeno sejauh 230 – 400 meter
dengan panjang mencapai 1,5 km. Di dalam zona tersebut tardapat
kebun dan makam lelulur warga Nelu. Pada tahun 2003, telah
dilakukan survey delineasi namun masyarakat Nelu menolak untuk
didemarkasi karena di dalam zona sengketa terdapat hak milik dan
hak ulayat masyarakat kampung Nelu. Hasil survey demarkasi yang
dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2009 oleh Tim Survey Demarkasi
Indonesia (Sri Handoyo) dan Timor Leste (Rodrigo de Mendonza) pun
ditolak oleh warga setempat. Menurut laporan Tim Survey dan pihak
75 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI, wilayah
Bah Ob adalah milik Timor Leste bila penentuan batas ini didasarkan
pada traktat 1904. Masalah perbatasan pada segmen ini bukan
masalah teknis melainkan masalah non teknis (sosial budaya). Karena
itu, segmen ini masih tergolong sebagai unresolved segment karena
telah dilakukan survey delineasi dan delimitasi namun ketika masuk
pada tahap demarkasi, masyarakat setempat menolak penegasan
batas sesuai kesepakatan Tim dari kedua negara.
b) Sengketa Batas Wilayah Kabupaten
Beberapa titik perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara
dan Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti lokasi Biliu Ana dan
Maurisu, Desa Fatunesuan dengan Desa Fatumnutu, Desa Suanae
dengan Desa Fatumnutu serta antara Kabupaten Timor Tengah
Utara dan Kabupaten Belu seperti lokasi T’eba, T’eba Timur,
Hauteas, Boronubaen, Lokomea, Naku, Birunatun, Sifaniha dan
Motadik sering terjadi tindakan penyerobotan tanah untuk lahan
garapan dan pemukiman. Permasalahan tersebut kemudian
mengakibatkan ketidakjelasan status warga di sekitar titik – titik
bermasalah yang berpengaruh terhadap kewajibannya sebagai
warga negara seperti pelunasan PBB, pendistribusian berbagai
bantuan pemerintah dan lain sebagainya.
c) Sengketa Batas Wilayah Kecamatan
- Masalah batas antar kecamatan yang belum tuntas
penyelesaiannya adalah masalah batas antara Desa Oenbit-
Kecamatan Insana dan Desa T’eba-Kecamatan Biboki Tan Pah.
- Masalah batas wilayah antar kecamatan lainnya yang berpotensi
konflik diantaranya adalah masalah batas wilayah administratif
antara Kelurahan Kefamenanu Utara-Kecamatan Kota
Kefamenanu dengan Kelurahan Oesena Kecamatan Miomaffo
Timur yang melintasi batas adat eks kefetoran Bikomi dan eks
kefetoran Tunbaba.
d) Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan
Masalah batas antara Desa yang belum tuntas penyelesaiannya
adalah masalah batas antara Desa Popnam dan Desa Noebaun
Kecamatan Noemuti.
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
a) Sengketa Batas Wilayah Negara
Segmen unresolved yakni lokasi Bijaele Sunan – Oben di Desa
Manusasi merupakan segmen yang tidak dapat diselesaikan hingga
hari ini. Sementara untuk Segmen unsurveyed sebanyak 4 (empat)
lokasi yakni Subina (Desa Inbate dan Nainaban), Pistana (Desa
Sunkaen), Tubu Banat (Desa Tubu dan Nilulat) dan Nefo Nunpo
(Desa Haumeni Ana) sementara dalam tahap penyelesaian dan
untuk segmen bermasalah lainnya selain persoalan unresolved dan
unsurveyed segment, adalah segmen Bah Ob (Nelu) di desa Sunsea
juga masih belum selesai dan perlu tindak lanjut oleh Pemerintah
76 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Provinsi dan Pusat.
b) Sengketa Batas Wilayah Kabupaten
Terhadap beberapa permasalahan batas wilayah kabupaten
sebagaimana telah diuraikan pada point 1 huruf b, Pemerintah
Daerah telah berkoordinasi dengan Kabupaten Belu untuk meredam
konflik yang terjadi namun belum tuntas sesuai harapan.
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengharapkan agar
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan perhatian
serius dan tindak lanjut terhadap penyelesaian masalah-masalah
batas antara kabupaten sebagaimana diutarakan diatas.
c) Sengketa Batas Wilayah Kecamatan
Terhadap konflik perbatasan Desa Oenbit-Kecamatan Insana dan
Desa T’eba-Kecamatan Biboki Tan Pah, Pemerintah Daerah pernah
melakukan upaya penyelesaiannya dengan berbagai cara,
diantaranya melalui pendekatan kultural dengan mempertemukan
tokoh – tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh
pemuda dari kedua belah pihak namun belum mendapatkan titik
temunya.
Sementara masalah batas wilayah administratif antara Kelurahan
Kefamenanu Utara-Kecamatan Kota Kefamenanu dengan Kelurahan
Oesena Kecamatan Miomaffo Timur, Pemerintah Kabupaten Timor
Tengah Utara tetap berupaya agar tidak terjadi konflik dengan cara
memberikan pemahaman bahwa wilayah adat tidak mengenal batas
dan dapat melampaui batas wilayah adamnistrasi pemerintahan.
d) Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan
Masalah batas antara Desa Popnam dan Desa Noebaun Kecamatan
Noemuti pernah ditangani penyelesaiannya, namun masyarakat
hanya bersepakat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif
namun penyelesaian sampai pada penetapan tapal batas belum
terlaksana.
3. Kelembagaan Khusus Yang Dibentuk Untuk Perbatasan
Kelembagaan khusus yang dibentuk untuk menangani Perbatasan
adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada
Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Bencana rawan pangan yang terjadi sebagai akibat dari gagal panen
karena kekurangan curah hujan, serangan hama, cuaca yang
ekstrim dan merupakan salah satu fenomena alam yang tidak
terduga. Bencana tersebut dialami oleh 285 KK yang terjadi di Desa
Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat, 214 KK Desa Oenenu Kecamatan
77 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Bikomi Nilula dan 48 KK Kelurahan Nifuboke, 53 KK Kelurahan
Kiola Kecamatan Noemuti.
b) Bencana Angin Puting Beliung, telah memporakporandakan
pemukiman penduduk dan merusak 25 rumah warga. Rumah
warga yang rusak akibat bencana tersebut terjadi menyebar di
beberapa Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
c) Bencana Tanah Longsor di tahun 2014 sebanyak 9 kejadian dengan
merusak ruas jalan, jembatan, tembok penahan, irigasi , lahan
pertanian milik warga, gedung sekolah 1 unit rusak berat dan 1 unit
rumah rusak berat.
d) Bencana Banjir merusak 190 unit rumah, 1 unit fasilitas umum,
558 are lahan pertanian milik 29 KK. Bencana banjir juga menelan
korban jiwa sebanyak 2 orang.
d) Kebakaran, setidaknya telah menghanguskan 64 unit rumah yang
tersebar di 24 Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Status Bencana
Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara baik
bencana rawan pangan, angin puting beliung, tanah longsor, dan
kebakaran digolongkan bencana biasa.
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Antisipaasi bencana di Kabupaten TTU dilakukan dengan pengalokasian
anggaran dalam APBD, penyediaan beras, bahan bangunan, padi, bibit
palawija dan jagung serta traktor lahan kering.
5. Kelembagaan Khusus Yang Dibentuk Untuk Menangani Bencana
Kelembagaan khusus yang dibentuk untuk menangani bencana adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
Longsor, banjir, kekeringan, rawan pangan dan kebakaran berpotensi
setiap tahun terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus
Kawasan Khusus yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus dan Dasar Hukum Penetapannya
Pengembangan ( pembangunan ) program KTM Ponu menjadi tanggung
jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten serta Dunia Usaha ( Swasta ). Adapun status kepemilikan
KTM Ponu berada dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Utara
Kecamatan Biboki Anleu. Program KTM ponu telah diresmikan oleh
Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 12 Oktober 2009.
3. Permasalahan yang Dihadapi
Pengembangan KTM Ponu mengalami pasang surut sejak diprogramkan
tahun 2009, namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya
78 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk
melanjutkan pengembangannya sesuai master plan. Selanjutnya
sebagai salah satu upaya memperlancar pengembangannya pemerintah
Daerah membentuk UPTD KTM Ponu pada tahun 2013
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) KTM Ponu.
G. Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi
Permasalahan atau gangguan Kemanan dan Ketertiban Masyasrakat
(Kamtibmas) yang menonjol di Kabupaten Timor Tengah Utara pada
Tahun 2014 antara lain :
a) Penyelundupan sembilan bahan pokok dan BBM melalui ”jalan
tikus” masih sering terjadi diwilayah perbatasan TTU-RI dengan
District Oecusi-RDTL;
b) Kelangkaan BBM di Kota Kefamenanu;
C) Penggunaan badan jalan dan trotoar untuk berjualan;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
SKPD yang menyelengarakan ketenteraman dan ketertiban umum
adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Timor
Tengah Utara.
3. Penanggulangan dan Kendalannya
a) Peningkatan kerjasama dengan pihak keamanan/Instansi terkait
dalam rangka pemiliharaan dan peningkatan ketentraman dan
ketertiban umum khususnya aparatur TNI dan POLRI di
perbatasan untuk melakukan operasi penertiban dan pencegahan
b) Memantau pihak SPBU yang memberikan BBM kepada penjual
BBM eceran yang tidak memiliki surat ijin resmi, menertibkan
para penjual BBM eceran serta melakukan sosialisasi dan rapat
pembahasan pengendalian distribusi BBM di Kabupaten TTU.
c) Melakukan penertiban PKL dan Penjual BBM eceran yang
menggunakan badan jalan serta trotoar di dalam wilayah
Kecamatan Kota Kefamenanu.
VII. PENUTUP
Seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang saya cintai ……
Berbagai hal mengenai kemajuan dan kegagalan dalam
mengimplementasikan program pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara Tahun 2014 telah digambarkan. Kami sungguh menyadari bahwa amanat
rakyat yang diemban laksana sebuah kapal yang dikemudikan menuju pulau
impian. Terpaan ombak, badai dan gelombang laut yang mengancam tak dapat
dihindari, namun berkat kebersamaan dan kerjasama semua pihak akhirnya
kita dapat melewatinya meskipun di sana sini masih terdapat kekurangan.
Tingkat capaian yang cukup memuaskan telah kami paparkan sebagai kinerja
pemerintah daerah, namun kekurangan, kelemahan dan kegagalan pada
79 Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
beberapa aspek pembangunan pun tak dapat dipungkiri. Oleh karenanya
berbagai masukan, kritikan dan saran dari seluruh masyarakat kabupaten Timor
Tengah Utara akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tercinta ini ke depan.
Mengakhiri RLPPD ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang
setulusnya kepada seluruh masyarakat, anggota DPRD, Organisasi Perangkat
Daerah dan segenap elemen pemangku kepentingan atas kerjasama dan
dukungannya dalam proses pembangunan dan pemerintahan sepanjang tahun
2014. Kemitraan yang telah terjalin tersebut perlu secara terus menerus kita
tingkatkan untuk mewujudkan Timor Tengah Utara yang lebih maju dan lebih
sejahterah.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLLPD) Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan sebagai informasi kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Semoga kasih dan karunia-
Nya senantiasa menuntun pikiran dan setiap gerak langkah kita dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Kefamenanu, 31 Maret 2015