Rks Jasa Konstruksi 2013

RKS Lelang Konstruksi 2013 – 1

I. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG / JASA

A. UMUM 1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa Kegiatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu mengacu pada pada SE Menteri PU Nomor 10/ SE/ M/ 2012 perihal pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi serta kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk tahun anggaran 2013.

2. Pengertian Istilah

a. Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

b. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna APBD.

c. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran sebagai pengguna barang/ jasa (pemilik pekerjaan) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang /jasa.

e. Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ Jasa Lainnya.

f. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.

g. Pemilihan penyedia barang/ jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

h. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

i. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Konstruksi Bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.


j. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.

k. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan barang/ jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa.

l. Kontrak Pengadaan barang/ jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/ jasa.

m. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang memenuhi syarat dan yang bernilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

n. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

o. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

p. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh pengguna

barang/ jasa, panitia pengadaan, penyedia barang/ jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

q. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan bank umum/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa kepada PPK/ Panitia pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/ jasa.

r. Pascakualifikasi adalah penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/ jasa setelah pemasukan penawaran.

s. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah

untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/ Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.

3. Lingkup Pekerjaan

a. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Item Pekerjaan (terlampir).


b. Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut diatas adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Item Pekerjaan (terlampir), dengan ketentuan bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan adalah pada tanggal/ bulan dan tahun yang tertuang pada Surat perjanjian/ kontrak kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh PPK.

4. Sumber Dana

Pendanaan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas disediakan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

Organisasi / SKPD : Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Provinsi DKI Jakarta Program : Kegiatan : Kode rekening Jangka waktu pelaksanaan

: :

Tahun Anggaran : 2013 Nilai HPS : Rp.

4. Pemberi Tugas, Perencana, Direksi dan Panitia Pengadaan Barang/ jasa :

a. Pemberi Tugas adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengendali teknis dan administrasi semua kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

b. Perencanaan adalah Seksi perencana/ konsultan perencana yang ditunjuk melaksanakan perencanaan kegiatan tsb diatas.

c. Direksi/ Pengawas adalah Konsultan pengawas dan/ atau Seksi Unit Kerja dilingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

d. Panitia Pengadaan Barang/ jasa adalah Panitia Pengadaan Barang/ jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor : 03/ 2013 tanggal 02 Januari 2013.

5. Panitia menyediakan dan memberikan formulir penilaian kualifikasi kepada Badan

Usaha yang berminat mengikuti proses pengadaan barang/ jasa.

6. Persyaratan kualifikasi penyedia barang/ jasa adalah file (soft copy) yang harus disampaikan bersama dengan file penawaran dan merupakan hasil scanning dokumen asli (bukan foto copy), antara lain :

1) Memiliki Ijin Usaha sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang Pekerjaan yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku.

2) Memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat setempat yang masih berlaku.

3) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak yang dibuktikan dengan surat pernyataan.


4) Memiliki Akte pendirian perusahaan dan perubahannya bila ada perubahan dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman.

5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Direktur.

6) Memiliki daftar susunan pemilikan saham.

7) Memiliki daftar susunan pengurus.

8) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dalam surat pernyataan.

9) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh).

10) Telah melunasi kewajiban pajak bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/ pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir.

11) Selama 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang sesuai bidangnya dengan pekerjaan yang dipersaingkan baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik dari lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

12) Memiliki kinerja baik yang direkomendasikan oleh instansi/ unit pemberi pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dari instansi pemerintah maupun swasta serta tidak masuk dalam daftar hitam yang di umumkan melalui Portal Pengadaan Nasional sebagaimana tertera dalam website LKPP, www.inaproc.lkpp.go.id. Kinerja baik yang disampaikan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipersaingkan.

13) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang ditentukan dan dibuktikan dengan pengalaman kerja yang sesuai paket pekerjaan yang dipersaingkan.

14) Memiliki tenaga ahli/ terampil sesuai yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan ketentuan bahwa tenaga ahli/ terampil tersebut memiliki sertifikat keahlian (SKA)/ keterampilan (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga/ Asosiasi Sertifikasi (dengan ketentuan sebagaimana nomor 6.1. dari syarat kualifikasi ini). PNS/ CPNS serta Pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dipergunakan sebagai tenaga ahli/ terampil bagi paket pekerjaan yang dipersaingkan.

15) Pengurus perusahaan tidak diperkenankan menjadi tenaga ahli atau terampil pada perusahaan lainnya dalam persaingan paket pekerjaan yang sama (membuat surat pernyataan);

16) Pengurus perusahaan tidak merangkap menjadi pengurus perusahaan lain pada kegiatan yang sama (membuat surat pernyataan).

17) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan.

18) Termasuk dalam penyedia barang/ jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.

19) Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

20) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya.


21) Memiliki perhitungan sisa Kemampuan Paket (SKP) yang sesuai dengan ketentuan;

B. ISI FILE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ JASA 1. Isi File

File Pemilihan Penyedia Barang/ jasa adalah File yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa yang digunakan sebagai dasar oleh peserta untuk mengajukan penawaran harga. File Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa terdiri dari :

a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya. b. Kerangka Acuan Kerja c. Bestek dan gambar rencana (bila ada) d. Jadwal Proses Pengadaan Barang/Jasa e. Penjelasan Pemilihan Penyedia Barang/ jasa f. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

2. Penjelasan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing)

a. Penjelasan pekerjaan diselenggarakan pada waktu, tanggal dan tempat sesuai informasi yang terdapat pada saat pengumuman pelelangan di website. Tahap ini dilakukan secara online oleh Panitia kepada penyedia, yang diikuti oleh unsur teknis yang bersangkutan

b. Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan umum dan persyaratan

administrasi akan dijelaskan oleh panitia pengadaan barang/ jasa sedangkan yang berkaitan dengan persyaratan teknis akan dijelaskan oleh unsur teknis pekerjaan yang bersangkutan.

c. Panitia penyedia Barang/ jasa dan unsur teknis pekerjaan yang bersangkutan

akan menyampaikan komponen material yang dipersyaratkan untuk menjadi model/ mock-up dalam tahap pembuktian klarifikasi dan kualifikasi nyata (bila ada). Model/ mock-up tersebut akan ditetapkan menjadi acuan material utama dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.

d. Pada waktu pemberian penjelasan, para peserta diharuskan sudah membaca

dan memahami isi file lelang. Bilamana terdapat keraguan atau terdapat hal-hal yang tidak jelas mengenai arti isi file lelang, maka peserta lelang dapat menanyakan kepada panitia pengadaan barang/ jasa atau kepada unsur teknis pekerjaan yang bersangkutan secara online.

e. Peserta lelang bertanggung jawab atas usaha memperoleh segala keterangan yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi alasan peserta lelang untuk tidak memperoleh keterangan yang sempurna, salah mengerti isi file pengadaan, dan tidak tahu adanya perubahan isi file pengadaan.

f. Pemberian penjelasan mengenai isi file pengadaan, pertanyaan dari peserta,

jawaban dari panitia pengadaan barang/ jasa, perubahan substansi file, otomatis telah tersaji secara online dan dapat di upload oleh masing-masing peserta pelelangan sebagai dokumen hasil aanwijzing, termasuk perubahan-perubahan item pekerjaan (bila ada).


3. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

a. Pengguna barang/ jasa wajib memiliki Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. HPS disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

d. Data dasar dan pertimbangan untuk perhitungan HPS adalah sebagai berikut : 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer’s estimate (EE). 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. 4) Harga kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan sejenis

setempat yang pernah dilaksanakan. 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan

Pusat Statistik (BPS), badan/ instansi lain dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.

6) Harga/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ agen tunggal atau lembaga independen.

7) Daftar harga standar/ tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/ jasa (maksimal 15 %).

f. HPS tidak memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/ jasa.

C. FILE PENAWARAN

1. Jumlah File Penawaran yang Disampaikan.

File Penawaran meliputi :

a. File Penawaran

File penawaran disampaikan dalam metoda 1 file elektronik dalam format pdf terdiri dari : 1) Asli Surat Penawaran Harga.

Surat Penawaran harga menggunakan Kop Perusahaan asli ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, bertanggal, masa berlaku penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, ditanda tangani oleh direktur atau yang dikuasakan diatas materai Rp. 6.000,00 dan stempel perusahaan. Kode pelelangan dan metode pengadaan pekerjaan yang dipersaingkan harus sesuai dengan LPSE.


2) Asli Perincian Harga Penawaran (Bill Of Quantity) Perincian Spesifikasi Teknis Pekerjaan menggunakan Kop Perusahaan asli ditulis mengikuti petunjuk file lelang diparaf pada setiap lembarnya dan lembar terakhir ditandatangani oleh direktur atau yang dikuasakan dan distempel. Hasil perkalian menggunakan cut off 2 digit dibelakang koma.

3) Asli Rekapitulasi Harga Penawaran Rekapitulasi penawaran menggunakan Kop Perusahaan asli, dan ditanda tangani oleh direktur atau yang dikuasakan diatas materai Rp 6.000,00 dan pada materai dibubuhkan tanggal.

4) Asli Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah yang ditanda tangani oleh direktur. Upah mengacu pada standar upah dalam buku STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROVINSI DKI JAKARTA, periode Januari – Juni 2013. Komponen upah tukang taman setara dengan upah tukang lainnya dan tidak boleh ditawar.

5) Asli Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sekurang-kurangnya 10% dari nilai anggaran yang ditujukan kepada Panita Pengadaan Barang/Jasa

6) Asli analisa perhitungan pekerjaan utama sebagaimana dipersyaratkan bagi penawaran di bawah 80%.

7) File penawaran teknis Up-load dokumen asli penawaran teknis terdiri dari :

a. Spesifikasi Teknis Pekerjaan; b. Jadwal waktu pelaksanaan yang sesuai dengan waktu pelaksanaan paket kegiatan yang dipersyaratkan; c. Metode Pelaksanaan pekerjaan; d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah peralatan minimal untuk

melaksanakan pekerjaan; e. Personil/ tenaga inti minimal untuk melaksanakan pekerjaan; f. Dukungan bahan/ material utama yang dipersyaratkan dengan disertai

harga; g. Dan persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan.

Seluruh file penawaran teknis harus sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dalam file lelang.

8) File isian formulir kualifikasi dan;

9) File lain yang dipersyaratkan dalam file pengadaan.

b. File Kualifikasi

Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya.


Pakta Integritas dimasukkan dalam File Isian Kualifikasi dan menjadi bagian File Penawaran. Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pakta Integritas harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. Penandatanganan Pakta Integritas terlaksana secara otomatis pada saat tahap pendaftaran peserta pendaftaran menekan tombol “pendaftaran”. File kualifikasi yang dipersyaratkan diatas dikemas dalam formulir kualifikasi yang telah diisi secara lengkap, bermaterai, ditanda tangani oleh direktur Badan Usaha yang bersangkutan dan distempel perusahaan. File formulir isian dikirimkan kepada panitia bersamaan dengan pemasukan file penawaran, harus melampirkan persyaratan kualifikasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya antara lain dengan scanning dokumen :

1. Asli surat pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pekerjaan diatas kop surat perusahaan;

2. Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau sedang menjalani sanksi pidana, diatas kop surat perusahaan;

3. Asli surat pernyataan kebenaran file, diatas kop surat perusahaan;

4. Asli surat pernyataan tenaga ahli/ terampil, disertai asli ijazah dan asli Sertifikat keahlian (SKA)/ keterampilan (SKT) sebagaimana ketentuan, serta asli KTP;

5. Asli surat pernyataan bahwa pengurus perusahaan tidak menjadi tenaga ahli atau tenaga terampil pada perusahaan lain dalam persaingan paket pekerjaan yang sama.

6. Asli surat pernyataan bahwa pengurus perusahaan tidak merangkap menjadi pengurus perusahaan lain dalam persaingan paket pekerjaan yang sama.

7. Asli daftar peralatan yang disampaikan harus disertai dengan asli bukti kepemilikan atau bukti sewa/ kerjasama dan memenuhi kebutuhan peralatan minimal yang dipersyaratkan;

8. Asli surat kinerja baik dari instansi pemberi pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dari instansi pemerintah maupun swasta dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam yang diumukan melalui Portal Pengadaan Nasional sebagaimana tertera dalam website LKPP, www.inaproc.lkpp.go.id. Kinerja baik yang disampaikan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipersaingkan dan bukan surat keterangan memilki kinerja baik dari perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan.

9. Asli perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Rumus perhitungan SKP adalah sebagai berikut : Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Jasa Usaha Kecil KP = 5

SKP = KP – (jumlah paket yang sedang dilaksanakan) KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan


Terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang dan atau cadangan pemenang yang diperlukan, akan dilakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi nyata file kualifikasinya dengan menunjukan dokumen fisik asli serta menyampaikan foto copinya. Selanjutnya dilakukan pembuktian terhadap :

1. Tenaga ahli atau tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan dengan menghadirkannya di hadapan panitia.

2. Material utama sebagaimana dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dan telah dituangkan dalam penjelasan teknis (aanwijzing) untuk menjadi contoh/ mock-up yang akan ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.

2. Penulisan Harga Penawaran

Harga Penawaran dalam File Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf dan dua angka dibelakang koma dihilangkan.

D. PENYAMPAIAN FILE PENAWARAN

1. Penyampaian file penawaran dilakukan secara elektronik/ online

2. File Penawaran dikirimkan melalui http://lpse.jakarta.go.id dan ditulis “File Penawaran CV / PT. (Nama Perusahaan Saudara)”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Panitia pengadaan barang/ jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Jl. Aipda KS. Tubun No. 1 Jakarta Pusat.

3. Dokumen digital tersebut merupakan hasil scan dari file asli serta materi harus jelas dan lengkap, apabila hasil scan tersebut tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan materi tidak jelas/ lengkap maka dokumen digital dimaksud gugur.

4. Peserta mengirimkan File Penawaran dalam metode satu file kepada LPSE sesuai jadwal yang ditetapkan dalam file pengadaan, berupa file elektronik dalam format PDF

5. Peserta boleh mengganti, mengubah dan menambah file penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan File Penawaran.

6. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran pada tanggal ditetapkan.

E. PEMBUKAAN FILE PENAWARAN

1. File Penawaran dibuka secara elektronik/ online

2. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka proses pengadaan dinyatakan gagal & dan diulang secara online.


Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi

Pelaksanaan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta terhadap semua penawaran yang masuk dan seluruh proses evaluasi bersifat rahasia.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan pasal 79 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Seluruh evaluasi dilakukan mutlak berpedoman pada tata cara/ kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dilakukan secara elektronik melalui komputer. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang dan/ atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur yaitu evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan file penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam file pemilihan penyedia barang/ jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari evaluasi SPH (persyaratan administrasi penawaran, persyaratan teknis dan kewajaran harga), evaluasi kualifikasi (Penilaian administrasi, kemampuan keuangan, pengalaman, dan kemampuan teknis). Terhadap penyedia barang/ jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Pada tahap awal, panitia pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatika terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Koreksi aritmatika dilakukan sebagai berikut :

a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam file penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam file pemilihan penyedia barang/ jasa dan apabila terdapat perbedaan antara volume yang tercantum dalam DKH dengan file penyedia barang/ jasa dilakukan pembetulan;

b. Koreksi aritmatik pada DKH dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dan harga satuan beserta penjumlahannya;

c. Harga satuan dalam DKH tidak boleh dikoreksi;

d. Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian dan penjumlahan dilakukan pembetulan. Hasil koreksi aritmatik bersifat mengikat;

e. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.

f. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah tehadap urutan penawaran semula.

g. Perhitungan preferensi harga atas produksi dalam negeri.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam file pemilihan penyedia barang/ jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat yaitu :


a. Jenis Penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/ kinerja/ performance pekerjaan.

b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan file pemilihan penyedia barang/ jasa.

c. Adanya penawaran dari penyedia barang/ jasa dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan pemilihan penyedia, barang/ jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat/atau tidak adil diantara peserta lelang yang memenuhi syarat.

Terhadap jenis penawaran sebagaimana tersebut di atas, maka panitia berhak menggugurkan penawaran yang bersangkutan sebagai hasil evaluasi. Pada tahapan ini panitia wajib membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil pelelangan untuk dimasukkan kedalam sistem.

F. TAHAPAN EVALUASI 1. Evaluasi Penawaran

a. Evaluasi Administrasi

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran.

2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan di evaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam dokumen ini (tidak dikurangi dan tidak ditambah).

3. Evaluasi Administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

4. Hasil evaluasi administrasi tertuang dalam sistem LPSE. Terhadap penawaran yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan evaluasi teknis dan dinyatakan lulus administrasi, sedangkan penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak akan dilakukan evaluasi teknis dan dinyatakan gugur.

5. Penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila :

a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.

b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) antar peserta dan atau dengan panitia lelang yang dapat merugikan negara atau peserta lainnya;

c) Surat Penawaran

1) Ditandatangani oleh pemimpin/ direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala


cabang perusahaan yang diangkat oleh pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

2) Kode pelelangan dan metode pengadaan pekerjaan yang dipersaingkan pada surat penawaran harus sesuai dengan kode lelang pada sistem LPSE.

3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan harus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam file pemilihan penyedia barang/ jasa.

4) Masa berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam file pemilihan penyedia barang/ jasa.

5) Bermaterai dan bertanggal.

d) Perincian Penawaran (Bill of Quantity) harus sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang dipersyaratkan;

e) Rekapitulasi penawaran menggunakan Kop Perusahaan asli, dan ditanda tangani oleh direktur atau yang dikuasakan diatas materai Rp 6.000,00 dan pada materai dibubuhkan tanggal, serta distempel perusahaan;

f) Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah yang ditanda tangani oleh direktur. Harga satuan upah yang disampaikan tidak boleh ditawar (bila dipersyaratkan).

g) Peserta penyedia barang/ jasa dengan penawaran harga di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS wajib menyampaikan analisa kebutuhan tenaga dan peralatan dimaksud dengan mengacu kepada daftar kebutuhan personil dan peralatan minimum yang disayaratkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana teknis dan spesifikasi pekerjaan yang bersangkutan (bila ada). Analisa tersebut menjadi penilaian dalam klarifikasi kewajaran harga bagi calon penyedia barang/ jasa.

h) Dukungan keuangan yang disampaikan asli copy scan, dan sah sesuai dengan nilai minimal yang telah ditetapkan.

i) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Persyaratan administrasi yang telah diuraikan mutlak dipenuhi. Terhadap penawaran yang memenuhi syarat administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis sedangkan penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis (dinyatakan gugur).

b. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan lulus evaluasi administrasi.


Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis adalah :

1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang ini dan diyakini menggambarkan penguasaan dan kemampuan penyedia dalam penyelesaian pekerjaan. Memuat metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang serta tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia bukan saduran dari file rencana teknis dan spesifikasi pekerjaan (bestek) atau kerangka acuan kerja (TOR).

2. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam file pelelangan. Dibuat dalam bentuk Bar Chat memuat setiap rincian pekerjaan dan mampu menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Bagi pekerjaan kegiatan dan sejenisnya jadwal waktu pelaksanaan mampu menggambarkan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil analisa kebutuhan hari orang kerja.

3. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang telah disyaratkan.

4. Uraian jenis pekerjaan dan satuan volume pekerjaan dalam perincian penawaran penyedia barang/ jasa harus sesuai dengan perhitungan Panitia/ Perencana Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan file yang telah disampaikan dalam Spesifikasi Teknis.

5. Spesifikasi teknis memenuhi spesifikasi teknis jenis pekerjaan utama yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, ketepatan perhitungan volume oleh peserta sangat mempengaruhi terhadap penilaian teknis panitia.

6. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam file lelang (terutama kebutuhan minimal tenaga ahli atau tenaga terampil) serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

7. Penyampaian dukungan material bahan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan lengkap dengan harga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditanda tangani oleh pemberi dukungan.

8. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang;

9. File teknis lainnya yang ditetapkan dalam file lelang dinyatakan memenuhi syarat;

10. Tidak menambah dan mengurangi kalimat, huruf dan angka yang tercantum dalam file lelang dan perubahannya.

Keseluruhan persyaratan teknis yang diuraikan mutlak dipenuhi. Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam faktor-faktor yang dinilai angka 1 s.d 10.


Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan pihak calon penyedia barang/ jasa.

Hasil evaluasi teknis tertuang dalam sistem LPSE. Terhadap penawaran yang memenuhi syarat teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi harga, sedangkan penawaran yang tidak memenuhi syarat teknis dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi harga.

c. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan panitia langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis tersebut. Unsur-unsur yang diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran, apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

2. Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pengadaan dinyatakan gagal.

3. Harga satuan timpang yang nilainya lebih besar 110 % (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.

4. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

5. Harga satuan pada penawaran disesuaikan dengan jumlah harga bahan dan upah yang tercantum pada daftar harga satuan bahan dan upah serta surat dukungan bahan/ material yang dipersyaratkan. Apabila harga satuan pada penawaran peserta lebih rendah dari harga satuan bahan/ upah dan atau harga satuan pada dukungan bahan/ material maka dinyatakan gugur.

6. Penulisan harga yang ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.

7. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/ atau pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka peserta dinyatakan gugur dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

8. Evaluasi kewajaran harga penawaran dilakukan sebagai berikut :

klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan :


a. Peserta yang akan ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa dilakukan klarifikasi kewajaran harga berdasarkan analisa perhitungan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana teknis dan spesifikasi pekerjaan yang bersangkutan.

b. Apabila peserta calon penyedia barang/ jasa tersebut dapat mengklarifikasi harga penawaran dan ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan

c. apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang sah dan memenuhi syarat akan dilakukan penilaian kualifikasi.

Hasil evaluasi kewajaran harga tertuang dalam sistem LPSE.

2. Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi Kualifikasi berupa penilaian isian kelengkapan Data Administrasi, Pengalaman perusahaan, kemampuan teknis perusahaan dan lampiran-lampiran lain yang di syaratkan pada file kualifikasi perusahaan.

1. Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian pengisian pada formulir kualifikasi yang disampaikan kepada panitia. Apabila isian formulir kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan maka dinyatakan memenuhi syarat dan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka dinyatakan gugur.

2. Penilaian Pengalaman

Penilaian pengalaman dilakukan terhadap pengalaman yang sesuai dengan bidang dan sub bidang sama dengan pekerjaan yang dilelangkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (kecuali perusahaan baru). Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa.

3. Penilaian Kemampuan Teknis

a). Data personil inti/ personil minimal harus sesuai keahlian/ketrampilan dengan yang dipersyaratkan pada file pengadaan dilengkapi dengan sertifikat, pernyataan dan ijasah.

b). Data Peralatan minimal harus sesuai dengan yang dipersyaratkan pada file pengadaan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau kerja sama.

4. Lampiran-lampiran lain :

Apabila lampiran file kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan maka dinyatakan memenuhi syarat dan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka dinyatakan gugur.


Penawaran dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi :

a. Persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai yang disyaratkan.

b. Pengalaman Perusahaan telah sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang paket pekerjaan yang dilelangkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (Kecuali perusahaan baru), disertai dengan surat kinerja baik yang dikeluarkan dari pemberi pekerjaan.

c. Kemampuan teknis pekerjaan telah sesuai dengan yang disyaratkan.

d. Lampiran-lampiran telah disampaikan lengkap dan sesuai dengan yang disyaratkan .

Penawaran dinyatakan gugur evaluasi kualifikasi apabila poin a s/d d diatas tidak terpenuhi/ tidak disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Hasil evaluasi kualifikasi tertuang dalam sistem LPSE.

G. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

1. Terhadap penyedia barang/ jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau menunjukan asli file/ file yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang yang sah. Bila diperlukan dilakukan konfirmasi (cek lokasi) dengan pihak dan/ atau instansi terkait serta kehadiran tenaga inti atau ahli sebagaimana dipersyaratkan.

2. Terhadap calon penyedia akan diminta menyediakan/ menyampaikan material utama sebagai model/ mock-up sebagaimana yang dipersyaratkan dan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan (bila ada).

3. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data (tidak sesuai dengan persyaratan), maka peserta digugurkan, badan usaha dan/ atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pada tahap akhir pembuktian kualifikasi dibuatkan Berita Acara pembuktian kualifikasi.

H. BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

1. Panitia pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, sampai dengan urutan pemenangnya berupa daftar peserta yang dimulai dari urutan terendah dan ditanda tangani oleh ketua dan anggota panitia pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.

2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penanda tanganan kontrak.

3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/ atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang

b. Metode evaluasi yang digunakan c. Unsur-unsur yang dievaluasi


d. Rumus yang dipergunakan e. Keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan

pelelangan f. Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak

lulus pada setiap tahapan evaluasi g. Penetapan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila

tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan akan dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/ jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

I. PENETAPAN PEMENANG LELANG

1. Panitia Pengadaan barang/ jasa membuat surat penetapan pemenang berdasarkan BAHP.

2. Penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan Panitia pengadaan barang/ jasa mengumumkan pemenang pengadaan barang/ jasa tsb melalui website.

J. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Panitia pengadaan barang/ jasa mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

K. SANGGAHAN PESERTA LELANG DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Peserta menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui sistem lpse Jakarta atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan Barang/ jasa dalam waktu (sesuai jadwal yang ditentukan dalam sistem LPSE), disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA yang tercantum dalam LDP.

2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dan yang telah ditetapkan dalam File Pengadaan;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau.


c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa yang berwenang lainnya.

3. Panitia Pengadaan Barang/ jasa wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat (sesuai jadwal yang ditentukan dalam sistem LPSE).

4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan Barang/ jasa menyatakan pelelangan gagal.

5. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan Barang/ jasa atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

L. SANGGAHAN BANDING

1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang/ jasa, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan Barang/ jasa dan Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta selaku PA wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar 10/0 (satu perseratus) dari Nilai total HPS dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

4. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta selaku PA.

5. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

6. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta selaku PA sebagaimana yang tercantum atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti

M. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA

1. Panitia Pengadaan Barang/ jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ jasa (SPPBJ).

2. PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/ atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/ atau masa sanggah banding berakhir; atau


3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya

masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; atau

b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau

c. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.

4. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

5. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

6. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.

7. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

8. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan.

a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pengadaan Barang/ jasa, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

9. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

N. PELELANGAN GAGAL

1. Panitia Pengadaan Barang/ jasa menyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. Jumlah peserta yang memasukan File Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak

sehat; d. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya dan File Pengadaan ternyata benar;


e. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi File Pengadaan ternyata benar; atau

2. KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 perubahan-perubahannya;

b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan Barang/ jasa dan/ atau PPK ternyata benar;

c. Dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. Sanggahan dari Penyedia Jasa Lainnya atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam File Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya ternyata benar;

e. File Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya;

f. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari File Pengadaan; atau

3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam

pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/ atau Panitia Pengadaan Barang/ jasa, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.

4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang/ jasa memberitahukan kepada seluruh peserta.

5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan

Barang/ jasa atau Panitia Pengadaan Barang/ jasa lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang File Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.

II. PENYUSUNAN KONTRAK A. KONTRAK 1. Isi Kontrak

Kontrak yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

a) Nama dan Kode Unit Bidang, Fungsi, Program, Kegiatan dan Kode Rekening. b) Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan

alamat.


c) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/ jasa yang diperjanjikan.

d) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian. e) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran. f) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci. g) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal

waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya. h) Jaminan pelaksanaan. i) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak

memenuhi kewajibannya. j) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. k) Pernyataan jaminan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. l) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam

pelaksanaan pekerjaan.

2. Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Harga Satuan; adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumen pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa.

3. Penandatanganan Kontrak.

Pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak, Direktur Badan Usaha yang bersangkutan harus hadir untuk menandatangani Kontrak bersama-sama dengan pengguna anggaran pada waktu yang akan ditentukan, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai yang disyaratkan.

4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Spesifikasi teknis Pekerjaan atau akan ditetapkan kemudian dalam Kontrak / SPK.

5. Buku Harian Lapangan (BHL)

Penyedia Barang /Jasa diwajibkan menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan membuat laporan untuk mencatat kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan dan bilamana perlu diperiksa oleh pengawas teknis.

6. Penanggung Jawab Lapangan

a. Penyedia Barang / Jasa harus menunjuk personil / staf tetap dilapangan yang menguasai pekerjaan pekerjaan sebagai penanggung jawab lapangan;

b. Penunjukkan penanggung jawab lapangan tersebut disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Apabila terjadi penggantian penanggung jawab lapangan, penyedia barang/ jasa harus melaporkan secara tertulis dan memproses kembali seperti tersebut diatas;


d. Tenaga ahli perusahaan agar selalu mengadakan konsultasi dengan direksi / pengawas teknis dan pengguna barang/ jasa (PPK);

e. Penanggung jawab lapangan harus memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh direksi / pengawas teknis;

f. Segala perubahan-perubahan yang terjadi dilapangan diajukan oleh penyedia barang / jasa atas persetujuan direksi harian / pengawas teknis kepada pengguna barang / jasa (PPK) dan dituangkan dalam berita acara perubahan (Addendum), serta ditanda tangani oleh direksi harian, penyedia barang / jasa dan diketahui pengguna barang / jasa (PPK).

7. Berita Acara Prestasi Pekerjaan

a. Persentase kemajuan pekerjaan dinyatakan dalam Prestasi Pekerjaan dari masing-masing pekerjaan, sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan.

b. Berita Acara Prestasi Pekerjaan dibuat oleh penyedia barang / jasa dan ditanda tangani oleh penyedia barang / jasa, pengawas teknis serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. Apabila telah diyakini kebenarannya, Berita Acara Prestasi Pekerjaan tersebut harus sudah ditanda tangani pengawas teknis dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dari penyedia barang / jasa;

d. Berita Acara Prestasi Pekerjaan harus melampirkan foto visuil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam bestek.

B. PENGAWASAN 1. Pengawas teknis sehari-hari adalah direksi harian dalam hal ini adalah Kepala

Seksi pada satuan kerja yang berada dibawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan dan atau Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman wilayah setempat dimana pekerjaan berlangsung;

2. Didalam pengawasan, Pengawas Teknis dibantu oleh staf pelaksana teknis yang memonitor langsung dilapangan untuk disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengguna barang/ jasa;

3. Penyelenggaraan pengawasan oleh Pengguna Barang / Jasa (PPK) dilakukan berdasarkan laporan mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh Pengawas Teknis. Jika diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama.

C. SERAH TERIMA DAN TATA CARA PEMBAYARAN 1. Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dapat segera diserahterimakan

dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Serah terima pekerjaan dilaksanakan setelah diyakini bahwa pekerjaan telah selesai 100 % sesuai waktu yang tercantum dalam file kontrak.

2. Pembayaran hasil pekerjaan kepada penyedia barang/ jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan progress pekerjaan yang disepakati.


D. SANKSI, TEGURAN, PERINGATAN, PEMBATALAN KONTRAK DAN DENDA

1. Sanksi a. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

1. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan barang/ jasa yang berwenang dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam file pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanan pengadaan sehingga mengurangi/ menghambat / memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;

3. Membuat dan atau menyampaikan file dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam file pengadaan;

4. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan.

5. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab

6. Mengalihkan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain; b) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (1.a.1.), dikenakan

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/ jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.

c) Tindak lanjut perbuatan pada butir (1.a.2.), akan dilaporkan oleh Pengguna

Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang ditunjuk kepada :

1. Gubernur Propinsi DKI Jakarta; 2. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha kepada penyedia barang/

jasa yang bersangkutan; 3. Asosiasi Perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/ jasa

2. Teguran Apabila Penyedia Barang / Jasa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan isi surat perjanjian / konrak serta tidak mematuhi perintah / petunjuk pelaksanaan yang disampaikan oleh pengawas teknis maka akan dikenakan teguran peringatan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Teguran pertama.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah teguran diterima penyedia barang/ jasa harus sudah melaksanakan isi teguran tersebut.


b. Teguran kedua.

Setelah batas waktu yang ditentukan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan isi teguran pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja dikeluarkan teguran ke 2 (dua)

3. Peringatan a. Peringatan diberikan setelah batas waktu yang ditentukan penyedia barang/ jasa

masih belum melaksanakan isi teguran kedua, selanjutnya selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah diterima isi surat peringatan harus dilaksanakan.

b. Apabila adanya teguran dan peringatan dan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan isi dari peringatan tersebut, dapat mengakibatkan batalnya / dicabut kontrak.

c. Kecuali sanksi tersebut diatas, penyedia barang/ jasa yang bersangkutan tidak berhak menerima sisa prestasi yang belum dibayarkan serta jaminan pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah.

4. Denda Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan / ditentukan dalam surat perjanjian / kontrak yang disebabkan kesalahan atau kelalaian rekanan yang bersangkutan dikenakan denda.

Besar denda dimaksud ditetapkan sebesar 1/1.000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari harga kontrak.

Perhitungan denda tersebut dituangkan dalam berita acara denda yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan harus melampirkan pada berkas angsuran tagihan.

Atas perhitungan denda tersebut Pengguna Anggaran memberitahukan denda kepada Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan berita acara denda dan tembusan disampaikan kepada Bawasda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berita acara ditanda tangani.

E. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Penyedia barang/ jasa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan dari Bank Umum Pemerintah / Swasta.

2. Besar jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebelum menanda tangani kontrak.

3. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan berupa Jaminan Bank tunai bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah dari HPS (kurang dari 80%), ditetapkan sebesar 5% dari nilai total HPS.

4. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan dikembalikan.

5. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Serah Terima Pekerjaan).


6. Jaminan pelaksanaan tidak dikembalikan dan dapat dicairkan segera serta menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila rekanan yang bersangkutan mengundurkan diri setelah menanda tangani surat perintah kerja / kontrak.

F. PERSYARATAN TEKNIS

Jenis dan uraian pekerjaan serta persyaratan teknis khususnya gambar-gambar rencana (disain) dan bestek adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Jasa Lainnya. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RKS Jasa Lainnya ini.

Jakarta, 19 Agustus 2013

Mengetahui Kepala Dinas Pertamanan

Dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Panitia Pengadaan Barang/ jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Provinsi DKI Jakarta Ketua

Ttd,

Ir. R. WIDYO DWIYONO BUDI D, M.Si NIP 195707081993031003

Ttd,

PUTUT WIDYA MARTATA, SP NIP 196301101989031007

DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN

JASA KONSTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kegiatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kode Rekening : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidang / Sub Bidang : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kualifikasi : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokasi / Wilayah : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun Anggaran : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG/JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertindak untuk dan atas nama : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telp : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan/pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta untuk : Program : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kegiatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kode Rekening : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidang / Sub Bidang : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kualifikasi : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokasi / Wilayah : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun Anggaran : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket kegiatan tersebut diatas sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, ………………………………… PT / CV / …………..

Matrai 6000

Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan / pekerjaan : Program : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kegiatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kode Rekening : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidang / Sub Bidang : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kualifikasi : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokasi / Wilayah : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun Anggaran : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan

segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pengguna Barang/Jasa : Sekretaris / Ka. Bidang . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Panitia Pengadaan : Ketua : Putut Widya Martata, SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Sekretaris : Ir. Christian Tamora Hutagalung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Anggota : 1. Djauhar Arifien, MSi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Winarto, SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dudung, MSi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ivan Murcahyo, S.Kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

6. 7.

Djarot Prayitno, A.Md Budi Hidayat, ST Eko Cahyono, ST

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Penyedia Barang / Jasa : . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Program : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kegiatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kode Rekening : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidang / Sub Bidang : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kualifikasi : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokasi / Wilayah : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun Anggaran : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertindak untuk dan atas nama : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telp : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : 1. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 2. Saya / perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi

pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi 1. Nama (PT/CV) : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Status (PT/CV) : Pusat / Cabang 3. Alamat : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Telp : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Faximile : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. IJIN USAHA ( IUJK / SIUP / SIUI / TDP ) 1. Nomor : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tanggal : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Masa Berlaku Ijin Usaha : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Instansi Pemberi Ijin Usaha : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akte : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Tanggal : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Nama Notaris : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Perubahan Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akte : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Tanggal : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Nama Notaris : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. PENGURUS 1. Komisaris (Untuk PT) No. Nama No. KTP Jabatan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No. Nama No. KTP Jabatan

E. DATA KEUANGAN 1. Susunan Kepemilikan Saham ( untuk PT ) / Susunan Persero ( untuk CV/Firma ) No. Nama Alamat Prosentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun 2012 :

a. Nomor b. Tanggal

: :

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Laporan Bulanan PPH / PPN tiga bulan terakhir

a. Bulan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1). Nomor 2). Tanggal

: :

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Bulan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1). Nomor 2). Tanggal

: :

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Bulan : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1). Nomor 2). Tanggal

: :

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. DATA PERSONIL Tenaga ahli / terampil / teknis yang diperlukan :

No Nama Tgl/bln/thn lahir Pendidikan

Jabatan dalam Proyek

Pengalaman Kerja

(Tahun) Profesi/keahlian Sertifikat/Ijazah

G. DATA PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN

No. Jenis Peralatan / Perlengkapan Jumlah

Kapasitas atau output pada

saat ini

Merk dan tipe

Kondisi Baik/Rusak

Lokasi Sekarang

Bukti Kepemilikan

H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang / sub bidang yang sesuai)

No. Nama Paket

Pekerjaan

Bidang / Sub

Bidang Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas / Pengguna Jasa Kontrak*) Tanggal Selesai

Menurut

Nama Alamat/ Telepon

No / Tanggal Nilai Kontrak BA Serah

Terima

I. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No. Nama Paket

Pekerjaan

Bidang / Sub

Bidang Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas / Pengguna Jasa Kontrak*) Progres Terakhir

Nama Alamat/ Telepon

No / Tanggal Nilai Kontrak Prestasi

Kerja (%)

J. SISA KEMAMPUAN MENANGANI PROYEK (SKP)

Nilai SKP : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

K. DUKUNGAN KEUANGAN

No Dukungan : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Nilai Dukungan : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……………………., ………………………2013 PT/CV/Firma/Koperasi

Direktur

Materai

Rp. 6.000,-

Documents

Rks Jasa Konstruksi 2013