Upload
others
View
42
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal mempunyai
kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mencapai visi
dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang dapat dijadikan
lesson learnt untuk perencanaan strategis pengawasan lingkup Kementerian
Kesehatan dalam lima tahun kedepan.
Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah
meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi
birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang diuraikan dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatnya pegawasan
dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” yang pencapaiannya dinilai
dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan yaitu “Persentase Satuan Kerja yang memiliki temuan kerugian Negara ≤
1% sebesar 100% pada tahun 2019 dengan capaian pada tahun 2019 adalah 99.00%.
Pada tahun 2019 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 1 indikator
kinerja program dan 6 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target yang
sudah ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar 96,98% dari Pagu Anggaran tahun 2019
sebesar Rp118.172.589.000,-.
Cakupan kegiatan pengawasan seperti e-reviu laporan keuangan tidak mencapai total
seluruh satuan kerja dikarenakan menggunakan metode sampling, sedangkan reviu
RKA-K/L yang masih menggunakan system manual sudah menjangkau seluruh satuan
kerja. Kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP
yang telah dicapai belum menjangkau seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan
SDM.
Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab Inspektorat
Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat
mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh unit terkait, upaya yang telah
dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan, ini terbukti dengan beberapa
prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dimana Inspektorat
iii
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jenderal mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam pencapaiannya.
Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian kesehatan pada tahun 2019 yang
diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal beberapa diantaranya adalah: Monitoring dan
Evaluasi Program Prioritas dilakukan oleh Auditor di Inspektorat, Pembinaan SPIP
(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Negara (LHKPN), Pelaporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan, Pengelolaan
sponsorship yang melapor baik secara mandiri maupun melalui instansi dalam memberi
dan menerima sponsoship selama tahun 2019, Pembentukan zona integritas dan
pembinaan satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Menyelenggarakan Advokasi Tata Kelola
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Program JKN melalui Permenkes
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta
Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan, Hasil survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain
Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar Nasional/Internasional antara lain: Seminar
Nasional Internal Audit 2019 dengan Tema Energizing Internal Audit: Bridging to The
Future, The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning Program 2019 di
Anaheim California Selatan Amerika Serikat, serta International Workshop Best
Practices in Implementing Governance, Riks dan Control in Era Revolution Industry 4.0.
Workshop Investigative Interview Skill, Kegiatan Risk Management Fundamentals
Workshop. Sosialisasi Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap
Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Penguatan
Manajemen pengawasan antara lain Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2019
dalam rangka untuk mendukung Pembangunan Kesehatan menyongsing periode
PRJMN 2020 – 2024 menghasilkan rumusan Kebijakan Tata Kelola Pengawasan Intern
di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengambil tama “Sinergitas Penguatan
Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Kesehatan untuk Mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kesehatan yang
Berkualitas. Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian Opini Wajar Tanpa
Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Negara/Lembaga
iv
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
tahun 2013 – 2018. Pembangunan aplikasi SIPINAL WBK/WBBM, SIMON
PENGENAL, dan aplikasi SIPPISKO yang bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja
Inspektorat Jenderal lebih efektif, efisien dan ekonomis.
v
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................... 1
A. UMUM .............................................................................................................................. 1
B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL .................................................................. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................... 3
A. RENCANA AKSI PROGRAM ......................................................................................... 3
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .......................................................................... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 10
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 ......................... 10
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi .......................................... 12
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017 ............ 26
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah ... 27
4. Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target ........................... 27
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ....................................................... 32
6. Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi...................................................... 34
7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan .......................................................... 37
B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................... 39
C. PENGHARGAAN .................................................................................................. 46
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 50
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................................... 52
1
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Kementerian
Kesehatan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi
Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat
Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian
Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system)
terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan
sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah
suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan
kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good
governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29
September 2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan
tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Kesehatan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
2
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29
September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Inspektorat Jenderal
dan 5 (lima) Inspektorat yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat
IV, dan Inspektorat Investigasi. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:
3
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA AKSI PROGRAM
Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di tingkat Eselon
I pada Inspektorat Jenderal yang berisikan Rencana Pengawasan Tahunan dan
Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka pencapaian visi dan
misi Inspektorat Jenderal meliputi:
1. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan
pada peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatuhan;
3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil
Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta;
4. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan dan
akuntabel.
Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan,
maka dilaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:
No Program Sasaran Program
Indikator Kinerja Target 2015
Target 2016
Target 2017
Target 2018
Target 2019
1.
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan
dan terlaksananya Reformasi
Birokrasi
Persentase satuan kerja yang memiliki
temuan kerugian negara ≤1%
88% 91% 94% 97% 100%
4
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Aktifitas yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan
Sasaran Program “Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan
Terlaksananya Reformasi Birokrasi” yaitu:
1. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan
quality assurance.
a. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas
tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
(Consulting);
b. Mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan
(Catalysator);
c. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi
dan etektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan (Quality Assurance);
d. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan (Anti
Corruption Activities).
2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:
a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
b. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit.
c. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.
d. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.
3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:
a. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu.
b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.
c. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan.
d. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan
jasa.
e. Reviu penyusunan perencanaan anggaran.
f. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional (APF).
5
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
5. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
lain.
6. Partisipasi dalam Komite Telaah Sejawat
7. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui:
a. Pendidikan Budaya Anti Korupsi.
b. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator.
c. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).
d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian
Kesehatan.
e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG).
f. Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan.
g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
9. Kegiatan Penunjang.
a. Peningkatan SDM bidang pengawasan.
b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang
pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistim Informasi
Manajemen (SIM) Pengawasan.
c. Sosialisasi bidang pengawasan.
d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada satker Badan Layanan
Umum (BLU).
6
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019 merupakan kinerja tahun kelima
dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan anggaran
sebesar Rp108.750.943.000,-, namun terdapat revisi anggaran menjadi sebesar
Rp118.172.589.000,- disebabkan adanya penambahan belanja pegawai dan
pemberian dana insentif dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Satker Terbaik II Kategori
“Pagu DIPA Sedang” tahun anggaran 2019. Selain revisi anggaran terdapat pula revisi
output guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam Perjanjian Kinerja antara Plt.
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan RI yang
telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018 menyebutkan kesanggupan
pihak pertama dalam hal ini Inspektur Jenderal untuk mewujudkan target kinerja
yang seharusnya berdasarkan lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab Inspektur Jenderal. Selanjutnya, pihak kedua dalam hal
ini Menteri Kesehatan RI akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sedangkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 untuk unit eselon II di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal dengan
masing-masing Inspektur pada tahun 2019 sebagai berikut:
7
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
UNIT KERJA PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019REVISI
TARGET 2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I yang Direviu
Laporan Keuangannya216 216
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat I198 211
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit
Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat I58 64
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit
Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat I dan
Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan
58 60
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat I36 36
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan
Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD),
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I
28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Pengawasan
dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat I
20 70
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat I9 9
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas Kementerian
Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat I2 2
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat I4 6
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II yang Direviu
Laporan Keuangannya188 188
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat
II
198 198
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit
Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat II25 26
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang
Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat II24 24
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat II32 32
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji 16 18
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat II28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang Dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II
28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Pengawasan
dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat II
20 36
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II8 15
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas Kementerian
Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat II2 33
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat II4 4
Inspektorat I
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat I
Inspektorat II
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat II
8
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
UNIT KERJA PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019REVISI
TARGET 2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat III yang Direviu
Laporan Keuangannya272 272
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat
III
252 269
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit
Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat III83 85
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang
Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat III83 83
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat III44 44
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan
Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III32 34
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang Dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit
21 21
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/Pembinaan/
Konsultasi/Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat III
35 62
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat III9 9
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas Kementerian
Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat III3 3
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat III4 4
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat IV yang Direviu
Laporan Keuangannya262 262
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat
IV
270 331
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit
Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat IV57 61
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang
Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV57 109
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat IV32 32
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV32 39
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang Dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat
IV
32 39
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan
Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Pengawasan
dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV
30 37
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat IV8 8
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas Kementerian
Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat IV2 2
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat IV4 4
Inspektorat IV
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat IV
Inspektorat III
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat III
9
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
UNIT KERJA PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019REVISI
TARGET 2019
Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari Individu,
Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Klarifikasi
dan/atau Audit dengan Tujuan Tertentu
100% 100%
Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang
dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit
Inspektorat Investigasi
100% 100%
Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Berindikasi Kerugian Negara
20 29
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang
Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM40 82
Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang
Dilakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan SPIP20 20
Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)
yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi100% 100%
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan
Reformasi Birokrasi
8 8
Jumlah Satker yang Dilakukan
Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/Edukasi
Pengawasan
12 12
Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan34 40
Persentase Realisasi Anggaran 94 94
Inspektorat
Investigasi
Peningkatan Penanganan
Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
10
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2019
Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai
dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan
rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing
indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di
masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam
Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma
penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas
keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.
Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur
keberhasilan organisasi.
11
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan
Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/422/2017, Inspektorat Jenderal
melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu program
“Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan”.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat
Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator
Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat
Jenderal adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya
Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit utama.
2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian
negara.
3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian
Kesehatan.
Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh
yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah
yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja organisasi
cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama sebagai kriteria
keberhasilan kinerja suatu organisasi.
Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah
ditetapkan satu indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu: Peningkatan
pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran
meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi
birokrasi. Untuk penilaian indikatornya adalah “Persentase Satuan Kerja yang
Memiliki Temuan Kerugian Negara ≤ 1 %”.
Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja
kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut:
1. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat I.;
12
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat II;
3. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat III;
4. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat IV;
5. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat
Investigasi ;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan sebesar 99,00% dari 100% target yang ditetapkan pada tahun 2019
yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 1 (satu)
sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan seluruhnya telah memenuhi target
yang telah ditetapkan.
Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-
masing program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi :
Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2019 Inspektorat Jenderal dapat
melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan:
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun
2019 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Target 2019
Realisasi 2019
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 %
100% 99.00%
13
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Definisi operasional dari Indikator Kinerja Utama:
Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan
kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian
negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran
berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal
Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan
Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2019
adalah 99,00% dari target 100% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit
Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit
x 100%
Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 200 satker yang telah diaudit
baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (117 satker) maupun oleh BPK (79
satker) serta oleh BPKP (4 satker), terdapat 2 satker yang memiliki kerugian
negara diatas 1 %, sehingga persentase satker yang memiliki kerugian
negara ≤ 1% adalah sebagai berikut:
200 satker – 2 satker = 198 satker
198 satker KN ≤ 1% X 100% = 99,00%
200 satker yang diaudit
b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2019 tersebut di atas
didukung oleh beberapa kegiatan yang menghasilkan output sebagai berikut
:
1) Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja
Binaan Inspektorat I
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
14
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I
yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 216
dokumen/laporan dari 216 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerjanya terdapat
perubahan metode pelaksanaan reviu laporan keuangan dengan
menggunakan aplikasi e-reviu LK. Tehnik yang digunakan metode
sampling yang mewakili populasi, tahap awal reviu ini dilakukan
PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019 REALISASI 2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I
yang Direviu Laporan Keuangannya 216 216
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat I
211 211
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN
Lingkup Binaan Inspektorat I
64 64
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP
Lingkup Binaan Inspektorat I dan Reviu SAKIP
Kementerian Kesehatan
60 60
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup
Binaan Inspektorat I
36 36
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup
Binaan Inspektorat I
28 29
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Audit Inspektorat I
28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat I
70 71
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan
Inspektorat I
9 11
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan
Inspektorat I
2 3
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan
Inspektorat I
6 6
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup Satker
Binaan Inspektorat I
15
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
penilaian atas data-data dukung laporan keuangan yang disampaikan
melalui aplikasi e-puldatawas.
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan
Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 211 dokumen/laporan dari 211
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan
Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 64 dokumen/laporan dari 64
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan
Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun
2019 sebesar 60 dokumen/laporan dari 60 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan
Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 36 dokumen/laporan dari 36
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I s.d
TW IV 2019 sebesar 29 dokumen/laporan dari 28 dokumen/laporan
yang ditetapkan (103,57%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I pada
tahun 2019 sebesar 28 dokumen/laporan dari 28 dokumen/laporan
yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/
Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 71
16
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dokumen/laporan dari 70 dokumen/laporan yang ditetapkan
(101,43%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun
2019 sebesar 11 dokumen/laporan dari 9 dokumen/laporan yang
ditetapkan (122,22%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun
2019 sebesar 3 dokumen/laporan dari 2 dokumen/laporan yang
ditetapkan (150,00%);
Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat I pada
tahun 2019 sebesar 6 dokumen/laporan dari 6 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%).
2) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan
Inspektorat II
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2019
REALISASI
2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II
yang Direviu Laporan Keuangannya 188 188
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat II
198 198
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup
Binaan Inspektorat II
26 26
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup
Binaan Inspektorat II dan Reviu SAKIP Kementerian
Kesehatan
24 24
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup
Binaan Inspektorat II
32 32
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan
Kesehatan Haji18 18
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat II
17
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II
yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 188
dokumen/laporan dari 188 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerjanya terdapat
perubahan metode pelaksanaan reviu laporan keuangan dengan
menggunakan aplikasi e-reviu LK. Tehnik yang digunakan metode
sampling yang mewakili populasi, tahap awal reviu ini dilakukan
penilaian atas data-data dukung laporan keuangan yang disampaikan
melalui aplikasi e-puldatawas.
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan
Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 198 dokumen/laporan dari 198
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan
Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 26 dokumen/laporan dari 26
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan
Inspektorat II
28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Audit Inspektorat II
28 28
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat II
36 36
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II15 15
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan
Inspektorat II
33 33
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan
Inspektorat II
4 4
18
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Inspektorat II dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun
2019 sebesar 24 dokumen/laporan dari 24 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan
Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 32 dokumen/laporan dari 32
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan
Kesehatan Haji pada tahun 2019 sebesar 18 dokumen/laporan dari 18
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat II
pada tahun 2019 sebesar 28 dokumen/laporan dari 28
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II
pada tahun 2019 sebesar 28 dokumen/laporan dari 28
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/
Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 36
dokumen/laporan dari 36 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II pada tahun
2019 sebesar 15 dokumen/laporan dari 15 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat II pada
tahun 2019 sebesar 33 dokumen/laporan dari 33 dokumen/laporan
yang ditetapkan (100,00%);
19
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat II pada
tahun 2019 sebesar 4 dokumen/laporan dari 4 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%).
3) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan
Inspektorat III
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2019
REALISASI
2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat
III yang Direviu Laporan Keuangannya 272 272
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat III
269 269
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN
Lingkup Binaan Inspektorat III
85 85
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP
Lingkup Binaan Inspektorat III dan Reviu SAKIP
Kementerian Kesehatan
83 83
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran
dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker
Lingkup Binaan Inspektorat III
44 44
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup
Binaan Inspektorat III
34 34
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit Inspektorat III
21 21
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat III
62 62
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan
Inspektorat III
9 9
Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan
Inspektorat III
3 3
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan
Inspektorat III
4 3
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat III
20
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat
III yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 272
dokumen/laporan dari 272 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerjanya terdapat
perubahan metode pelaksanaan reviu laporan keuangan dengan
menggunakan aplikasi e-reviu LK. Tehnik yang digunakan metode
sampling yang mewakili populasi, tahap awal reviu ini dilakukan
penilaian atas data-data dukung laporan keuangan yang disampaikan
melalui aplikasi e-puldatawas.
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan
Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 269 dokumen/laporan dari 269
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan
Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 85 dokumen/laporan dari 85
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan
Inspektorat III dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun
2019 sebesar 83 dokumen/laporan dari 83 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan
Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 44 dokumen/laporan dari 44
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III
pada tahun 2019 sebesar 34 dokumen/laporan dari 34
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan
21
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat III
pada tahun 2019 sebesar 21 dokumen/laporan dari 21
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/
Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 62
dokumen/laporan dari 62 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat III pada tahun
2019 sebesar 9 dokumen/laporan dari 9 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat III pada
tahun 2019 sebesar 3 dokumen/laporan dari 3 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat III pada
tahun 2019 sebesar 3 dokumen/laporan dari 4 dokumen/laporan yang
ditetapkan (75,00%).
4) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan
Inspektorat IV
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2019
REALISASI
2019
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan
Inspektorat IV yang Direviu Laporan
Keuangannya
262 191
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu
RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat IV
331 331
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD) dan Unit Eselon I yang Direviu
RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat IV
61 61
Peningkatan Pengawasan
Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat IV
22
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat
IV yang Direviu Laporan Keuangannya s.d TW IV 2019 sebesar 262
dokumen/laporan dari 262 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerjanya terdapat
perubahan metode pelaksanaan reviu laporan keuangan dengan
menggunakan aplikasi e-reviu LK. Tehnik yang digunakan metode
sampling yang mewakili populasi, tahap awal reviu ini dilakukan
penilaian atas data-data dukung laporan keuangan yang disampaikan
melalui aplikasi e-puldatawas.
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan
Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 331 dokumen/laporan dari 331
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi
SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV dan Reviu
SAKIP Kementerian Kesehatan
109 109
Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi
Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat IV
32 32
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit
Lingkup Binaan Inspektorat IV
39 39
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD), Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan yang dilakukan Pemantauan
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit
Inspektorat IV
39 43
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang
Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordin
asi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV
37 40
Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan Lingkup
Binaan Inspektorat IV
8 8
Jumlah Laporan Pengawasan Program
Prioritas Kementerian Kesehatan pada Lingkup
Binaan Inspektorat IV
2 2
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
di Lingkup Binaan Inspektorat IV
4 4
23
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan
Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 61 dokumen/laporan dari 61
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan
Inspektorat IV dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan s.d TW IV
2019 sebesar 109 dokumen/laporan dari 109 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan
Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 32 dokumen/laporan dari 32
dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV
s.d TW IV 2019 sebesar 39 dokumen/laporan dari 39 dokumen/laporan
yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan
Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV s.d
TW IV 2019 sebesar 43 dokumen/laporan dari 39 dokumen/laporan
yang ditetapkan (110,26%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/
Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit
Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 40
dokumen/laporan dari 37 dokumen/laporan yang ditetapkan (108,11%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV
2019 sebesar 8 dokumen/laporan dari 8 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas
Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV
24
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2019 sebesar 2 dokumen/laporan dari 2 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d
TW IV 2019 sebesar 4 dokumen/laporan dari 4 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%).
5) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan
Kementerian Kesehatan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari
Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan
Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2019
sebesar 70 dokumen/laporan dari 64 dokumen/laporan yang
ditetapkan (109,38%);
Capaian Indikator Persentase Satker di Lingkungan Kementerian
Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Audit Inspektorat Investigasi pada tahun 2019 sebesar 44
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2019
REALISASI
2019
Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan
dari Individu, Satker, atau Masyarakat yang
Ditindaklanjuti dengan Klarifikasi dan/atau Audit
dengan Tujuan Tertentu
100% 100%
Persentase Satker di Lingkungan Kementerian
Kesehatan yang dilakukan Pemantauan
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit
Inspektorat Investigasi
100% 100%
Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordina
si Penanganan Pengaduan Masyarakat
Berindikasi Kerugian Negara
29 32
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju
WBK/WBBM
82 82
Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah
(KD) yang Dilakukan Pengawasan atas
Penyelenggaraan SPIP
20 20
Peningkatan Penanganan
Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
25
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dokumen/laporan dari 44 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Berindikasi Kerugian Negara pada tahun
2019 sebesar 32 dokumen/laporan dari 29 dokumen/laporan yang
ditetapkan (110,34%);
Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM pada
tahun 2019 sebesar 82 dokumen/laporan dari 82 dokumen/laporan
yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)
yang Dilakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan SPIP pada tahun
2019 sebesar 20 dokumen/laporan dari 20 dokumen/laporan yang
ditetapkan (100,00%).
6) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Kementerian Kesehatan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:
Kondisi yang dicapai:
Capaian Indikator Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi:
Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK:
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2019
REALISASI
2019
Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan
Kantor Daerah (KD) yang Menerapkan
Program Pencegahan Korupsi
100% 100%
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan
Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi
8 8
Jumlah Satker yang Dilakukan
Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/
Edukasi Pengawasan
12 12
Persentase Realisasi Anggaran 94% 96,98%
Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data
Pelaporan Tindak Lanjut Hasi Pengawasan40 40
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
26
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2015 : 43 satker;
2016 : 45 satker;
2017 : 43 satker:
2018 : 41 satker;
TW IV 2019 : 42 satker
Realisasi = Jumlah aksi PPK s/d TW IV 2019
Seluruh satker Kemenkes
= (43+45+43+41+42) X 100%
214
= 100,00%
Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan
Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 sebesar 8 dokumen/laporan
dari 8 dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Jumlah Satker yang Dilakukan Pembinaan/
Konsultasi/ Koordinasi/ Konsolidasi/ Edukasi Pengawasan pada
tahun 2019 sebesar 12 dokumen/laporan dari 12 dokumen/laporan
yang ditetapkan (100,00%);
Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2019
sebesar 96,98%. Cara hitung alokasi anggaran Inspektorat Jenderal
tahun 2019 sebesar Rp118.172.589.000,- penyerapan anggaran
sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp114.600.192.101,-
(96,98%);
Capaian Indokator Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data
Pelaporan Tindak Lanjut Hasi Pengawasan pada tahun 2019 sebesar
40 dokumen/laporan dari 40 dokumen/laporan yang ditetapkan
(100,00%).
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018
Realisasi IKU Inspektorat Jenderal
2019 2018
Target Realisasi Target Realisasi
100,00% 99,00% 97,00% 98,24%
27
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jika melihat dari tabel diatas, realisasi IKU Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan mengalami kenaikan capaian dari 98,24% pada tahun 2018 menjadi
99,00% pada tahun 2019.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah:
Apabila capaian kinerja Inspektorat Jenderal diperbandingkan dengan target
capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 – 2019
Capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 99,00% pada tahun 2019 belum
memenuhi dari target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni
sebesar 100%. Dan jika diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka
menengah Inspektorat Jenderal, maka target kinerja pada tahun 2018
sebenarnya telah tercapai pada tahun 2015. Namun pada tahun 2019 tantangan
Inspektorat Jenderal semakin besar karena seluruh satuan kerja dibawah
Kementerian Kesehatan tidak boleh ada temuan Kerugian Negara diatas 1%.
4. Analisa Penyebab Ketidaktercapaian Target:
Ketidaktercapaian target sasaran Program Inspektorat Jenderal tahun 2019
dikarenakan hasil audit BPK terdapat temuan kerugian keuangan negara di atas
1% pada 2 satuan kerja, dimana dalam temuannya terdapat kelebihan
28
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
pembayaran pekerjaan pengadaan jasa PCO pertemuan tingkat Menteri GHSA
tahun 2018, kelebihan harga satuan timpang pekerjaan renovasi, kelebihan
pembayaran prestasi pekerjaan renovasi, kekurangan penerimaan negara, dan
pembayaran Pay For Performance tidak sesuai ketentuan. Alternatif solusi yang
dilakukan antara lain : 1) unit utama pembina bersama dengan Inspektorat
Pembina dalam rangka penjaminan mutu (quality assurance) agar melakukan
pembinaan dan evaluasi secara intensif terhadap satuan kerja tersebut. 2)
satuan kerja agar menerapkan manajemen resiko dalam pelaksananan
kegiatannya. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya dalam
pencapaian sasaran kegiatan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja
di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya sebagai berikut:
a. Reviu Laporan Keuangan
Dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian
Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu atas
laporan keuangan. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan
keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
b. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran
Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah
telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui government spending
atau belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan
sosial, dan belanja lain-lain.
c. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Risiko
Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja
diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan
berdasarkan bukti (evidence based).
d. Pengamanan Aset Kementerian Kesehatan
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya
mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada satuan kerja penerima dana
Tugas Pembantuan (TP) yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).
29
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
e. Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa
Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan
untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender,
meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum,
menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, dan
menghindari terjadinya praktik korupsi.
f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja,
Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian
PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan. Selain itu,
dilaksanakan pula reviu LAKIP.
g. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran
Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-
masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
h. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan
kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau
percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu
sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan
dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka
memberikan masukan kepada satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut
hasil audit yang dilakukan secara berkala.
i. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) lain
30
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu
Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
j. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat,
Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan
masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
HK.02.02/MENKES/239/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Tim
Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam pelaksanaannya
dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor
PER/05/M.PAN/14/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
k. Koordinasi Integrasi Program
Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas 2016-2019 seperti
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pos
Pembinaan Terpadu (PTM di Posbindu), Program Pencegahan dan
Pengendalian Tuberkulosis, Program Jaminan Kesehatan Nasional,
Program Nusantara Sehat, Penurunan Stunting dan Joint Audit DAK.
l. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,
diantaranya:
1) Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi.
2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi
terlaksana secara efektif.
3) Responsibilitas (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip
organisasi yang sehat.
4) Independensi (Independency), yaitu organisasi dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak
31
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip organisasi.
5) Prediktabilitas (Predictability), yaitu implementasi yang konsisten dari
kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi.
6) Dinamis (Dynamism), yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata
kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal.
m. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya
melalui :
1) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendampingan penilaian
risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
3) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui
pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di
satuan kerja.
4) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk
Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
5) Mengoptimalkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
n. Program Penguatan Sistem Pengawasan
Meningkatkan implementasi penangaan pengaduan masyarakat di semua
unit organisasi.
o. Meningkatkan Implementasi Whistleblowing System (WBS) di seluruh
satuan kerja Kementerian Kesehatan.
p. Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan.
q. Mendorong Pelaksanaan SPIP pada satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
r. Mendorong satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk
mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).
32
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
s. Pembentukan SKI (Satuan Kepatuhan Internal) berdasarkan Permenkes
tata kelola pengawasan.
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2019
adalah sebesar 99,00% dari target 100%. Alokasi dan target anggaran untuk
mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp118.172.589.000,-
(anggaran tersebut setelah ada penambahan belanja pegawai dan pemberian
dana insentif dari Kementerian Keuangan). Dengan terget fisik sebanyak 3.018
dokumen/laporan. Namun pada bulan Desember 2019 terdapat perubahan
target fisik dari 3.018 menjadi 3.413 laporan dalam satu tahun.
Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebesar
Rp116.045.940.117,- (98,20%), namun terdapat pengembalian belanja sebesar
Rp1.445.748.016,- sehingga realisasi Netto sebesar Rp114.600.192.101,-
(96,98%). Adapun pengembalian belanja disebabkan oleh:
a. Pelaksanaan kegiatan audit, dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan
TLHP dan Monev DAK (IR 2)
b. Adanya kebijakan dan Menkes yang terbit yang Semester I 2019 terkait
dengan perjalanan dinas LN terutama ke Arab Saudi dimana uang lumpsum
yang dibayarkan hanya 30% (IR 2)
c. Adanya kegiatan pengawasan yang tidak terjadwal di PKPT yang dibiayai
dari anggaran di luar Itjen (IR 3)
d. Reviu LK tingkat satker pelaksanaanya di dalam gedung (IR I - IV)
33
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
e. Efisiensi belanja operasional pemeliharaan dan mesin (Sekretariat)
f. Efisiensi belanja modal melalui e-Catalog (Sekretariat)
g. Adanya pengurangan waktu pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat
Investigasi yang tidak sesuai dengan lamanya waktu rencana penugasan
h. Efisiensi belanja transportasi & hotel perjalanan dinas yang telah di LS
(Realisasi belanja dibawah SBM)
i. Adanya pengembalian belanja dari kegiatan Paket Meeting (adanya
sebagian peserta yang dialokasikan anggaran menggunakan sumber dana
Itjen, realisasinya menggunakan sumber dana satker masing-masing) (IR I)
j. Adanya penugasan lain dalam periode waktu penugasan yang sama dengan
kegiatan pengawasan terutama untuk Dalnis dan Ketua Tim (seluruh IR).
sedangkan realisasi fisik sebanyak 3.433 laporan (100,59%).
Jika melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019 sebesar 99,00%
dan penyerapan anggaran sebesar 96,98% dengan realisasi fisik sebesar
100,59% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan
Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan
pembinaan dan pengawasan kepada auditor dalam satu penugasan mengingat
terbatasnya SDM auditor di Inspektorat Jenderal yang hanya berjumlah 193
orang yang terdiri dari Auditor Utama 1 orang, Auditor Madya 24 orang, Auditor
Muda 36 orang, Auditor Pertama 106 orang, Auditor Terampil 2 orang, Auditor
34
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kepegawaian Madya 1 orang, Auditor Kepegawaian Muda 6 orang dan Auditor
(Analis Bidang Pengawasan) JFU 17 orang.
6. Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi:
Selama tahun 2019 terdapat beberapa Kegiatan Inisiatif Pencegahan Korupsi
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal antara lain:
a. Diterbitkannya produk hukum baru yaitu Permenkes No 24 Tahun 2019
tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan dan Permenkes No 25 Tahun 2019 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;
b. Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019 kerja sama antara Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Keuangan
Pemerintah (BPKP). Diseminasi ini bertujuan untuk: (a) mendapatkan
informasi terkait kebijakan DAK fisik bidang kesehatan dan program strategis
yang didukung oleh dana tersebut; (b) memberikan persamaan persepsi
auditor dalam melaksanakan audit; dan (c) memberikan informasi terkait
dengan prosedur audit dan kertas kerja audit yang akan digunakan dalam
pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan hasil audit dan kompilasi
35
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
laporan audit tingkat nasional. Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan
audit DAK yaitu: a) Penguatan SPIP pengelolaan DAK Fisik dan peningkatan
kapabilitas APIP daerah; b) Melaksanakan Manajemen risiko pada
pengelolaan DAK Fisik dan Risk Based Audit Planning pada pengawasan
kegiatan DAK Fisik; serta c) Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar
APIP dalam melakukan pengawasan DAK Fisik sejak perencanaan sampai
dengan pelaporan;
c. Advokasi Tata Kelola Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud)
Program JKN melalui Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi
Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan diharapkan dapat mengatasi segala bentuk penyimpangan yang
ada dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, agar pelaksanaan
program JKN dapat berjalan dengan baik. Sebagai wujud komitmen antara
pusat dan daerah dalam memberantas fraud dalam pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional maka Kemenkes telah membentuk Tim pencegahan
dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan yang tertuang dalam Kepmenkes No.
HK.01.07/MENKES/718/2019;
d. Pembinaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP,
sehingga sudah ada 26 satuan kerja yang mencapai level rintisan (level 1),
66 satuan kerja mencapai level berkembang (level 2), 11 satuan kerja yang
sudah mencapai level terdefinisi (level 3), dan 1 satuan kerja yang sudah
mencapai level terkelola (level 4);
e. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.03.01/MENKES/066/I/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan
Permenkes No. 35 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi
Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada
seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 dari jumlah wajib lapor Penyelenggara Negara
36
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
sebanyak 3.385 orang, yang telah menyampaikan LHKPN adalah sebanyak
3.385 orang (100%);
f. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan. Pada tahun
2019 terdapat 153 laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian
Kesehatan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Dari 153 barang
gratifikasi yang telah dilaporkan tersebut telah mendapatkan status dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu: 10 menjadi Milik Negara, 1
dikelola Instansi, 1 dimanfaatkan oleh pelaporan, 38 diserahkan ke pihak
yang membutuhkan, 26 dikelola untuk kepentingan Instansi, 1 tidak
diketahui, dan 76 masih dalam proses;
g. Pengelolaan sponsorship yang melapor baik secara mandiri maupun melalui
instansi dalam memberi dan menerima sponsorship selama tahun 2019,
terdapat 598 penerima Institusi, 12 penerima praktik perorangan, dan 18.957
perusahaan pemberi;
h. Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Selama tahun 2019 terdapat usulan satker untuk dinilai sebagai
satker WBK/WBBM dari masing-masing unit utama sebanyak 75 satker dan
telah dilakukan Assesment sehingga sebanyak 19 satker memperoleh
predikat WBK dari Menteri Kesehatan. Kegiatan pendampingan yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama tahun 2019 berhasil membawa
satuan kerja Kementerian Kesehatan, yakni RS Orthopedi Prof. Dr.
Soeharso Surakarta dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)
Surakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari Kemenpan dan RB
sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
i. Hasil survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang diberikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Oktober 2019, Kementerian
Kesehatan menduduki posisi pertama yang memiliki indeks integritas
Kementerian/Lembaga tertinggi dengan nilai rata-rata 74,75. SPI ditujukan
untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan indicator keberhasilan
pencegahan korupsi, yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian
Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun
waktu 2 bulan yaitu pada bulan Oktober. Survei Penilaian integritas tersebut
37
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dinilai dengan skala 0-100, semakin tinggi angka indeksnya maka
menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksnya
rendah maka menunjukan tingkat interitas yang lebih buruk atau lebih rawan
terjadi korupsi;
j. Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang bertujuan mempersiapkan
terbentuknya SKI yang bertugas memastikan terlaksananya tata kelola
organisasi yang akuntabel, pengendalian intern, dan manajemen risiko pada
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
k. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) lain
Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu
Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan:
Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dilakukan upaya antara lain:
a. Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain:
Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar Nasional/Internasional
antara lain: Seminar Nasional Internal Audit 2019 dengan Tema
Energizing Internal Audit: Bridging to The Future tanggal 23-26 April
2019, The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning
Program 2019 di Anaheim California Selatan Amerika Serikat tanggal 6-
14 Juli 2019, dan International Workshop Best Practices in Implementing
Governance, Riks dan Control in Era Revolution Industry 4.0;
Workshop Investigative Interview Skill tanggal 13-16 Agustus 2019;
Kegiatan Risk Management Fundamentals Workshop tanggal 18-20
November 2019;
Inspektorat Jenderal Kemenkes bekerjasama dengan United States
Agency for International Development (USAID) CEGAH untuk
peningkatan kapasitas APIP antara lain: Coaching Clinic, Pelatihan Audit
Kinerja, dan Executive Workshop;
38
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
b. Sosialisasi Anti Korupsi antara lain:
Sosialisasi Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi
Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan.
c. Koordinasi Lintas Sektor antara lain:
Pertemuan Pembahasan Hasil Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern
Tahun 2019 di Bogor pada bulan November 2019, pertemuan tersebut
dihadiri oleh perwakilan APIP dari Kementerian Keuangan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM,
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta,
dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
d. Penguatan Manajemen Pengawasan antara lain:
Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2019 dalam rangka untuk
menghasilkan rumusan perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal
yang terintegrasi, pada tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2019 bertempat
di Yogyakarta, Kegiatan kali ini mengambil tema “Penguatan Tata Kelola
Pengawasan Intern dalam mendukung Pembangunan Kesehatan
menyongsong periode RPJMN 2020 – 2024”. Kegiatan Rakerwas tahun
2018 dihadiri oleh seluruh jajaran eselon II, eselon III, eselon IV,
perwakilan auditor, dan fungsional lain di lingkungan Inspektorat
Jenderal;
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019 dilaksanakan
dengan mengambil tema “Sinergitas Penguatan Pengawasan Intern
terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
untuk Mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kesehatan yang
Berkualitas.” Diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 5 Juli 2019 di Sentul
Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasi program
pengawasan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
39
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI. Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara Rekonsiliasi
Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat
Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kegiatan ini berlangsung mulai
tanggal 18 s.d 21 Juni 2019 yang diselenggarakan di Tangerang Provinsi
Banten. Kegiatan dihadiri oleh para satuan kerja baik Kantor Pusat,
Kantor Daerah maupun Dekonsentrasi;
Dalam rangka keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal secara
berkala mempublikasikan hasil kinerjanya melalui berbagai saluran
informasi baik melalui website maupun media sosial. Informasi yang
diakses seperti Laporan Kinerja, Laporan Triwulanan, pengumumann
LHKPN, Jumlah Pengaduan, dan lainnya.
Partisipasi Inspektorat Jenderal dalam Seminar Nasional Internal Audit,
The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning Program
2019 Anaheim di California Selatan Amerika Serikat, dan International
Workshop Best Practices In Implementing Governance, Risk And
Control In Era Revolution Industry 4.0.
B. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan RI tahun 2019 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: DIPA-024.02.1.415366/2019 Tanggal 5 Desember 2018
dengan alokasi sebesar Rp118.172.589.000,-.
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2018 dan 2019
No Program Sasaran Anggaran
Tahun 2019 Tahun 2018
1
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan RI
Meningkaatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi
118.172.589.000 119.983.200.000
J U M L A H 118.172.589.000 119.983.200.000
40
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program Inspektorat Jenderal
tahun 2019, turun sebesar Rp1.810.611.000,- atau sebesar 1.51% dibandingkan
dengan pagu anggaran tahun 2018.
Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019
Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019
untuk mewujudkan sasaran Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp118.172.589.000,- terdiri dari Belanja
Pegawai Rp40.396.454.000,- dan Non Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja
Barang sebesar Rp76.095.271.000,- dan Belanja Modal sebesar
Rp1.680.864.000,-. Dari alokasi yang dianggarkan tersebut, sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 telah direalisasikan sebesar Rp114.600.192.101,-
(96,98%), terdiri dari Belanja Pegawai Rp40.354.456.991,- dan Non Belanja
Pegawai yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp72.594.098.010,- dan
Belanja Modal sebesar Rp1.651.637.100,-. sedangkan anggaran yang tidak
terserap sebesar Rp3.572.396.899 (3,12%).
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah
Rp40.354.456.991,- dan Rp39.307.968.984,- Realisasi belanja pegawai tahun
2019 mengalami kenaikan sebesar 2,66% dari tahun 2018. Hal ini disebabkan
antara lain oleh:
1. Adanya Perubahan Tarif Gaji Pokok untuk PNS, TNI , Polri PP No. 15,16,17
thn 2019;
2. Adanya Kenaikan Pangkat Golongan sebanyak 27 Orang;
2018
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
Belanja
Belanja Pegawai 40.396.454.000 40.354.456.991 39.307.968.984 2,66
Bealanja Barang 76.095.271.000 72.594.098.010 74.863.609.801 (3,03)
Belanja Modal 1.680.864.000 1.651.637.100 1.525.181.432 8,29
Belanja Bantuan Sosial - - - -
Jumlah Belanja 118.172.589.000 114.600.192.101 115.696.760.217 -0,95
2019
% (Kenaikan
/ Penurunan)
URAIAN
41
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Adanya Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 83 orang;
4. Adanya Perubahan Jabatan Fungsional Umum menjadi fungsional Khusus
sebanyak 8 orang.
Untuk Realisasi Belanja Barang tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah
sebesar Rp72.594.098.010,- dan Rp74.863.609.801,- Realisasi Belanja Barang
tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (3,03%) dari Realisasi Belanja Barang
Tahun 2018. Hal ini antara lain disebabkan adanya kegiatan yang pelaksaannya
bersamaan dalam satu waktu (audit, TLHP, Monev DAK), adanya kebijakan dan
Menteri Kesehatan terkait dengan belanja perjalan dinas luar negeri terutama ke
Arab Saudi yang dibayarkan hanya 30%, adanya efisiensi belanja operasional
pemeliharaan dan mesin.
Belanja Modal tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar
Rp1.651.637.100,- dan Rp1.525.181.432,-. Realisasi Belanja Modal pada tahun
2019 mengalami kenaikan sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2018 disebabkan
oleh kebutuhan pembelian aset di tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun
2018.
Tabel Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019
Jika melihat pada tabel diatas maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 adalah sebesar 96,98%.
NO JENIS BELANJAPAGU ANGGARAN
TA 2019
REALISASI
(Netto)%
1 Belanja Pegawai 40.396.454.000 40.354.456.991 99,90
2 Belanja Barang 76.095.271.000 72.594.098.010 95,40
3 Belanja Modal 1.680.864.000 1.651.637.100 98,26
118.172.589.000 114.600.192.101 96,98 Jumlah Belanja
42
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019
Pada grafik di atas terlihat realisasi anggaran pada tahun 2019 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Perubahan alokasi
dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 dapat terlihat pada
grafik berikut :
Grafik Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal
Tahun 2015 – 2019
Realisasi anggaran per sasaran kegiatan di setiap unit Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:
43
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
1. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I:
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp10.583.821.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp10.116.528.304,- (95,58%).
2019
%
2018
%
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp10.583.821.000,- Rp10.116.528.304,- 95,58 Rp10.534.141.000,- Rp10.482.782.412,- 99,51
Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat I dari
Rp10.534.141.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp10.583.821.000,- pada tahun
2019.
2. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II:
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp12.784.307.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp11.898.186.515,- (93,07%).
2019
%
2018
% Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp12.784.307.000,- 11.898.186.515,- 93,05 Rp12.918.764.000,- Rp12.725.623.298,- 98,50
Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat II dari
Rp12.918.764.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp12.784.307.000,- pada tahun
2019.
3. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III:
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp10.821.667.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp10.123.118.088,- (93,54%).
2019
%
2018
% Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp10.821.667.000,- Rp10.123.118.088,- 93,54 Rp11.786.388.000,- Rp11.345.437.565,- 96,26
Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat III dari
Rp11.786.388.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp10.821.667.000,- pada tahun
2019.
44
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV:
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp9.749.903.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp9.502.419.763,- (97,46%).
2019
%
2018
% Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp9.749.903.000,- Rp9.502.419.763,- 97,46 Rp10.637.349.000,- Rp10.340.837.188,- 97,21
Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat IV dari
Rp10.637.349.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp9.749.903.000,- pada tahun
2019.
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp7.381.113.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp7.086.383.563,- (96,01%).
2019
%
2018
%
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp7.381.113.000,- Rp7.086.383.563,- 96,01 Rp7.750.009.000,- Rp7.182.311.319,- 92,67
Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat
Investigasi dari Rp7.750.009.000,- pada tahun 2018 menjadi
Rp7.381.113.000,- pada tahun 2019.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut
sebesar Rp66.851.778.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember tahun 2019 sebesar Rp65.873.555.868,- (98,54%).
2018
%
2018
%
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Rp66.851.778.000,- Rp65.873.555.868,- 98,54 Rp66.356.549.000,- Rp63.619.768.435,- 95,88
45
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Sekretariat
Inspektorat Jenderal dari Rp66.356.549.000,- pada tahun 2018 menjadi
Rp66.851.778.000,- pada tahun 2019.
46
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
C. PENGHARGAAN
Berbagai penghargaan telah diraih Kementerian Kesehatan sepanjang tahun 2019.
Dengan adanya penghargaan yang diraih, diharapkan dapat terus memacu semua
lini Kementerian kesehatan untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah
penghargaan yang diterima/diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan:
1. Inspektorat Jenderal Meraih Penghargaan sebagai Satker Terbaik Ke-2 Kategori
Pagu DIPA Sedang dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA 2019
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagai
Satuan Kerja Terbaik II dengan Kategori Pagu DIPA Sedang, oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Setiap Satker yang
memperoleh penghargaan akan menjadi mitra prioritas, sebagai dasar
menyampaikan SPM, LPJ Bendahara dan layanan CSO tanpa antrian yang
berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.
47
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Kementerian Kesehatan menempati posisi pertama yang memiliki indeks
integritas Kementerian/Lembaga tertinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
Tahun 2018, di Kantor KPK. Survei tersebut sebagai upaya pencegahan tindak
pidana korupsi terhadap 6 (enam) Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah
Provinsi. Kementerian Kesehatan menempati posisi pertama yang memiliki
indeks integritas Kementerian/Lembaga tertinggi dengan nilai rata-rata 74,75.
Hasil survei ditampilkan dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka indeksnya
maka menunjukan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeknya
rendah maka menunjukan tingkat interitas yang lebih buruk atau lebih rawan
terjadi korupsi.
48
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Inforwas Raih Peringkat Harapan I Kategori Terbitan Majalah Berkala pada
Malam Penghargaan Publikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan
RI Tahun 2019
INFORWAS Bulletin yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal berhasil
mendapatkan Peringkat Harapan I Kategori Terbitan Berkala Kategori Majalah
dan Buletin, yang diikuti oleh 68 terbitan berkala di lingkungan Kementerian
Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala
Perpustakaan Nasional Syarif Bando dan diterima oleh Sekretaris Inspektorat
Jenderal, Heru Arnowo.
4. Inspektorat Jenderal Meraih Penghargaan sebagai Pengelola Kearsipan Terbaik
Ke-3 Tingkat Unit Utama dan Salah Satu Pegawai Itjen Kemenkes Menerima
Penghargaan Arsiparis Berprestasi Tingkat Keterampilan
Pada tahun ini HKN mengambil tema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”. Pada
hari kedua acara, Inspektorat Jenderal mendapatkan penghargaan sebagai Unit
49
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pengelola Kearsipan terbaik ke-3 antar unit utama di lingkungan Kemenkes, dan
salah satu pegawai Itjen Tumirah mendapatkan penghargaan sebagai arsiparis
terbaik ke-3 tingkat terampil.
50
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal merupakan bentuk perwujudan
pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan
sasaran program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Penjabaran visi dan misi Inspektorat Jenderal dalam Penetapan Kinerja Inspektorat
Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam indikator kinerja utama
dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 6 (enam) indikator.
Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat
Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan
yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja
kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai 96,98%.
Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019
menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan
100,59%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan beberapa terobosan yang sudah
dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang
meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on
going process dan reviu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk
mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh
Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI.
51
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal selama periode Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, diharapkan dapat menjadi
tonggak dan barometer dalam pelaksanaan program pengawasanan lima tahun
kedepan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga hasil pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan
selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya yang telah
ditetapkan. Pada periode 2015-2018 realisasi capaian indikator kinerja utama telah
mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2019 belum mencapai target
yang ditetapkan (99,00%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dikarenakan
terdapat temuan kerugian keuangan negara di atas 1% pada 2 satuan kerja. Dalam
upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk
mendukung capaian renstra tahun 2020-2024 Kementerian Kesehatan maka akan
dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
Mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan untuk mencapai Internal Audit Capability Model (IACM) level 4;
Peningkatan maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menuju
level 4;
Meningkatkan peran APIP dalam area perubahan penguatan pengawasan dalam
pelaksanaan reformasi berokrasi Kementerian Kesehatan sebagai mitra strategis
bagi satker bagi satker (Strategic Bussines Partner);
Melaksanakan pencegahan fraud JKN melalui Tim Bersama dalam satgas
penanganan fraud JKN;
Melaksanakan monev dan joint audit Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama
Kementerian Dalam Negeri;
Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan melalui audit kinerja.
52
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2019
53
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
54
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
55
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
56
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
57
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
58
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
59
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
60
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
61
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
62
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
63
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
64
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
65
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
66
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
67
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
68
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
69
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
70
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019
Kunjungan supervise Inspektur Jenderal pada pertemuan penyusunan dan reviu
Laporan Keuangan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes
Pelantikan Inspektur Jenderal drg. Murti Utami, MPH
71
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Jenderal
Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019
72
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Panel II
Kegiatan Evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan Tahun 2019
73
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Rapat Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK RI Tahun 2019
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018
74
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019
Publik Hearing revisi Pedoman Telaah Sejawat yang diikuti oleh anggota AAIPI
75
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) mengadakan Diseminasi Petunjuk
Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019
Penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal terjadinya Fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan
76
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Evaluasi Program Pengawasan Tahun 2019 di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Manajerial Agent of Change (AoC) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
77
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pertemuan Evaluasi Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis
Risiko Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
78
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI)
Pertemuan Evaluasi Program Pengawasan, Penyusunan Pelaporan Kinerja
Tahun 2019 dan Kaleidoskop Kinerja Tahun 2015-2019 Inspektorat Jenderal