Ringkasan Eksekutif Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2013 · Bumbuan dan Buah-Buahan. Hal ini berdampak pada inflasi kelompok Bahan Makanan yang masih berada di level tinggi dari

Ringkasan Eksekutif KER Provinsi Kepulauan Riau Tw.II-2013 1

Tabel. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Ringkasan Eksekutif Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2013

Asesmen Ekonomi

Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II-2013 mengalami pelemahan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II-2013, ekonomi Kepulauan Riau

hanya mampu tumbuh 5,2% (yoy), atau melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan

sebelumnya yang dapat mencapai 8,0% (yoy). Pertumbuhan ini juga lebih rendah dari

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,8% (yoy).

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga serta investasi yang melambat

menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi di periode laporan.

Tabel. Pertumbuhan Ekonomi Kepri Sisi Permintaan (yoy)

Pada sisi sektoral, seluruh sektor tumbuh melambat secara tahunan (yoy).

Perlambatan terutama pada Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh melambat sebesar

4,79% (yoy), serta Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran yang tumbuh melambat sebesar

6,95% (yoy).

LAPANGAN USAHA Tahunan 2012

Tahunan

2013

2011 I II III IV 2012 I II

1. PERTANIAN 3.95% 2.77% 2.46% 3.07% 3.21% 2.88% 3.54% 1.74% 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1.52% 4.63% 7.01% 7.52% 7.86% 6.77% 6.81% 3.64% 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 6.53% 7.10% 5.07% 7.44% 8.62% 7.06% 7.33% 4.79% 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 13.96% 11.05% 7.11% 5.56% 4.76% 7.05% 3.55% 2.66% 5. BANGUNAN 10.02% 11.01% 11.68% 10.56% 12.91% 11.55% 10.47% 6.00% 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7.01% 9.12% 10.97% 12.07% 12.58% 11.22% 10.35% 6.95% 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 9.93% 9.02% 9.15% 7.87% 7.66% 8.41% 7.04% 4.62% 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 6.74% 7.76% 8.55% 8.75% 9.51% 8.65% 7.44% 5.27%

9. JASA-JASA 7.50% 7.91% 8.76% 7.48% 8.24% 8.10% 6.47% 4.18%

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6.66% 7.61% 7.15% 8.55% 9.46% 8.21% 7.96% 5.17%

Sumber: Bank Indonesia

I II III IV I II

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,3% 6,6% 10,5% 14,9% 9,1% 12,5% 9,0%

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 5,3% 5,7% 5,4% 6,5% 5,7% 5,7% 3,0%

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,5% 5,6% 6,1% 5,8% 6,0% 7,5% 6,0%

Investasi 13,1% 11,6% 9,7% 10,1% 11,1% 10,3% 8,5%

Net Ekspor 0,7% -2,5% -0,5% -2,3% -1,2% 6,6% 3,9%

Ekspor Barang dan Jasa 7,5% 6,8% 3,9% 1,0% 4,8% 3,6% -1,1%

Dikurangi Impor Barang dan Jasa 10,8% 11,4% 6,0% 2,5% 7,6% 2,3% -3,3%

PDRB 7,6% 7,2% 8,6% 9,5% 8,2% 8,0% 5,2%

Sumber: BPS, diolah

20122012

2013Jenis Penggunaan


Asesmen Inflasi

Memasuki triwulan II-2013, inflasi di Provinsi Kepri mengalami peningkatan.

Inflasi Kepri pada triwulan laporan mencapai 4,07% (yoy), atau meningkat dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,40% (yoy). Meskipun demikian, laju

inflasi tersebut masih di bawah level inflasi nasional yang mencapai 5,90% (yoy) untuk periode

yang sama.

Secara triwulanan, tekanan inflasi Kepri sedikit menurun. Inflasi triwulanan Kepri

tercatat sebesar 1,2% (qtq), sedikit turun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 1,3% (qtq).

Dampak meningkatnya inflasi dari kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

dapat diminimalisasi dengan menurunnya tekanan inflasi dari kelompok Bahan Makanan yang

mencapai puncaknya di triwulan I-2013.

Tekanan inflasi terutama bersumber dari sisi penawaran. Peningkatan laju inflasi

terutama akibat gangguan pasokan bahan makanan, terutama pada sub kelompok Bumbu-

Bumbuan dan Buah-Buahan. Hal ini berdampak pada inflasi kelompok Bahan Makanan yang

masih berada di level tinggi dari 6,0% (yoy) di triwulan I menjadi 6,4% (yoy) di triwulan II. Di

sisi lain, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir bulan Juni

turut menambah tekanan inflasi. Laju inflasi pada kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa

Keuangan meningkat signifikan menjadi 4,1% (yoy) dari 1,1% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.Selanjutnya, kenaikan inflasi terjadi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau sebesar 0,9%.

Grafik Perkembangan Inflasi Kepri dan Nasional Grafik Perkembangan Inflasi Kepri

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2011 2012 2013

Nasional Kepulauan Riau Batam Tanjung Pinang

Inflasi, % yoy

Sumber: BPS, diolah

(2,0)

(1,0)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2011 2012 2013

Inflasi Bulanan (mtm) Inflasi Tahunan (yoy) Inflasi Triwulanan (qtq)

%

Sumber: BPS, diolah


Asesmen Perbankan dan Sistem Pembayaran Perbankan

Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan II-2013 masih positif, namun

mengalami perlambatan bila diukur secara tahunan. Hal ini sejalan dengan

melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri.

Total aset Bank Umum pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp37,85 triliun atau

mengalami peningkatan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 17,89% (yoy) menjadi

19,07% (yoy). Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan

pertumbuhan dari 19,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 20,84% (yoy) pada

triwulan laporan atau mencapai sebesar Rp32,29 triliun. Adapun total kredit pada triwulan

pelaporan mencapai nilai sebesar Rp24,66 triliun, atau tumbuh melambat dari 20,93% (yoy)

menjadi 17,57% (yoy).


Untuk BPR, total aset pada triwulan laporan mencapai sebesar Rp3,56 triliun, yang

tumbuh melambat dari 13,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,89% (yoy).

Sementara itu, DPK yang mencapai sebesar Rp2,78 triliun juga mengalami perlambatan dari

11,96% (yoy) menjadi 6,85% (yoy) serta kredit yang mencapai sebesar Rp2,79 triliun tumbuh

melambat dari 26,06% (yoy) menjadi 19,76% (yoy).

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013Aset (kiri) Simpanan (kiri)

Kredit (kiri) Pertumbuhan Aset (yoy, kanan)

%

Grafik Perkembangan Indikator Utama Bank Umum Provinsi Kepulauan Riau



Assesmen Sistem Pembayaran

Transaksi Tunai

Transaksi pembayaran tunai pada triwulan II-2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan

periode sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas

ekonomi berpengaruh pada peningkatan penggunaan uang kartal di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, volume dan nilai transaksi melalui instrumen uang giral mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Transaksi Non Tunai - Kliring

Jumlah warkat dan nominal transaksi non tunai secara kliring pada triwulan laporan

tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah warkat tercatat

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013Aset (kiri) Simpanan (kiri)

Kredit (kiri) Pertumbuhan Aset (yoy, kanan)

Rp miliar %

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Tw. I Tw. II Tw. III Tw. IV Tw. I Tw. II Tw. III Tw. IV Tw. I Tw. II Tw. III Tw. IV Tw. I Tw.II

2010 2011 2012 2013

Inflow (Rp milyar) Outflow (Rp milyar) Net

Grafik Perkembangan Indikator Utama BPR Provinsi Kepulauan Riau

Grafik Perkembangan Inflow-Outflow Uang Kartal di Kepulauan Riau


sebesar 125.791 lembar, menurun 3,68% dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai

130.597 lembar. Sementara itu jumlah nominal transaksi mengalami peningkatan, yaitu dari

Rp3,33 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp4,03 triliun

Transaksi Non Tunai - RTGS

Selama triwulan berjalan, nilai transaksi dan jumlah warkat non tunai melalui bank

Indonesia RTGS di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II-2013 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, total nilai transaksi tercatat sebesar

Rp22,56 triliun atau meningkat 20,14% dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq) dan 18,51%

dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy). Seiring dengan peningkatan nilai

transaksi, volume transaksi juga meningkat dari 26.665 lembar pada triwulan I-2013 menjadi

28.936 lembar pada triwulan laporan.

Jika dilihat dari sebaran transaksi berdasarkan kabupaten/kota, sebagian besar

transaksi BI-RGTS Provinsi Kepulauan Riau terjadi di Kota Batam sebesar 89,64% dari total

transaksi, kemudian Kota Tanjungpinang sebesar 6,92% hal ini terkait dengan jumlah bank

dan aktivitas bisnis yang terkonsentrasi di kedua Kota tersebut, terutama di Kota Batam

Asesmen Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan

Riau pada triwulan II tahun 2013 diperkirakan masih rendah. Sebagai indikasinya, realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih di

bawah 50%. Realisasi pendapatan pemerintah provinsi ini tercatat sebesar Rp274,95 miliar

atau baru mencapai 33,87% dari anggaran tahunan sebesar Rp 2,46 triliun. Sebagian besar

sumber realisasi pendapatan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang telah mencapai

Rp 825 miliar atau 45,74% dari alokasi dana transfer sebesar Rp 1,80 triliun.

Tabel Perkembangan Transaksi Kliring


Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (diolah)

Sementara itu persentase realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahkan

lebih rendah daripada realisasi pendapatannya. Per triwulan II-2013 belanja Pemprov. Kepri

baru terealisir sebesar 26,39% atau sebesar Rp 674 miliar dari alokasi belanja daerah sebesar

Rp 2,55 triliun. Rendahnya penyerapan belanja ini disebabkan karena belum selesainya

pengadaan barang-barang operasional dan pengerjaan proyek-proyek yang menggunakan

belanja modal.

Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (diolah)

ANGGARAN

RP JUTA RP JUTA % RP JUTA %

PENDAPATAN 2.456.886 274.949 11,19 832.153 33,87

PENDAPATAN ASLI DAERAH 653.078 4.493 0,69 7.091 1,09

Pendapatan Pajak Daerah 597.242 - - - 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah 1.870 - - - 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 53.966 4.493 8,33 7.091 13,14

PENDAPATAN TRANSFER 1.803.724 270.456 14,99 825.041 45,74

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan1.635.850 230.229 14,07 745.498 45,57

Dana Bagi Hasil Pajak 220.775 538 0,24 27.248 12,34

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 722.335 - - 379.214 52,50

Dana Alokasi Umum 656.068 218.689 33,33 328.034 50,00

Dana Alokasi Khusus 36.673 11.002 30,00 11.002 30,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 167.874 40.227 23,96 79.543 47,38

Dana Penyesuaian 167.874 40.227 23,96 79.543 47,38

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 84 - - 21 25,00

Pendapatan Lainnya 84 - - 21 25,00

REALISASI TW.IPOS ANGGARAN

REALISASI TW.II

ANGGARAN

RP JUTA RP JUTA % RP JUTA %

BELANJA 2.554.465 184.257 7,21 674.050 26,39

BELANJA OPERASI 1.935.729 182.045 9,40 541.072 27,95

Belanja Pegawai 426.956 72.572 17,00 166.251 38,94

Belanja Barang 877.757 21.695 2,47 201.170 22,92

Belanja Hibah 323.429 87.738 27,13 166.561 51,50

Belanja Bantuan Sosial 120.549 40 0,03 5.125 4,25

Belanja Bantuan Keuangan 187.038 - - 1.966 1,05

BELANJA MODAL 382.699 1.717 0,45 30.149 7,88

Belanja Tanah 14.276 - - - 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin 72.281 - - 15.255 21,11

Belanja Bangunan dan Gedung 79.963 - - 4.956 6,20

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 215.365 - - 9.938 4,61

Belanja Aset Tetap Lainnya 815 - - - 0,00

BELANJA TAK TERDUGA 1.000 495 49,50 575 57,50

Belanja Tak Terduga 1.000 495 49,50 575 57,50

TRANSFER 235.037 - - 102.253 43,51

Transfer Bagi Hasil ke Kab / Kota / Desa 235.037 - - 102.253 43,51

Bagi Hasil Pajak 235.037 - - 102.253 43,51

SURPLUS DEFISIT (97.579) 90.692 158.103

REALISASI TW.IPOS ANGGARAN

REALISASI TW.II


Masih rendahnya penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini

menyebabkan dana idle pemerintah daerah meningkat. Sesuai dengan siklus tahunan belanja

daerah yang akan lebih banyak terserap pada triwulan III dan IV-2013, diperkirakan realisasi

pemerintah daerah kabupaten juga berpola sama. Dampaknya dapat dilihat pada jumlah

simpanan pemerintah daerah di perbankan di wilayah Kepulauan Riau yang meningkat

dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan simpanan ini juga didorong oleh pembayaran Dana

Bagi Hasil yang dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan pola sebagai berikut.

Pada akhir triwulan II tahun 2013, dana simpanan pemerintah daerah yang meliputi

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat

sebesar Rp 3,02 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun lalu, dana

simpanan ini naik 35,71%.

Sumber : Laporan Bank Umum (LBU)

Grafik Pergerakan Jenis Simpanan Pemda di Perbankan Kepri

Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan II tahun 2013 yang melambat

menjadi 5,17% (yoy) dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,3%

(yoy) tercermin pada angka penyerapan tenaga kerja triwulan I dan triwulan II 2013. Data BPS

menunjukkan pada bulan Februari 2013 jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan

Riau meningkat menjadi 6,39% dibandingkan posisi Agustus 2012 yang tercatat sebesar

5,37%.

Tabel Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau


Sumber : BPS Kepulauan Riau (diolah)

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia juga

menunjukkan tren yang sama. Pada triwulan I tahun 2013 mayoritas responden menyatakan

jumlah karyawan turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara pada

triwulan II tahun 2013, lebih banyak responden yang menyatakan kenaikan dalam hal jumlah

karyawan. Jika dibandingkan dengan pergerakan PDRB menggunakan harga berlaku, hasil

survei SKDU ini bergerak cukup searah.

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia

Pergerakan Penggunaan Tenaga Kerja

Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Tendensi Konsumen

Berdasarkan Survei Tendensi Konsumen (STK), optimisme masyarakat konsumen di

Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2013 mengalami kenaikan dibanding triwulan

sebelumnya. Kenaikan optimisme ini tercermin pada Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang

naik dari 107,16 menjadi 109,44. Kenaikan ITK ini didorong oleh naiknya pendapatan rumah

tangga dan tingkat konsumsi beberapa komoditas tahan lama. Salah satu faktor yang

menahan laju naiknya ITK adalah turunnya indeks pengaruh inflasi terhadap konsumsi.

-100

-50

0

50

-40

-20

0

20

I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013

Pergerakan Tenaga Kerja PDRB qtq Berlaku (RHS)


Tren Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Kepualau Riau

Nilai Tukar Petani

Sementara itu dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), kesejahteraan masyarakat Provinsi

Kepulauan Riau terutama petani cukup baik ditunjukkan dengan masih surplusnya NTP.

Meskipun berada dalam posisi surplus, angka NTP pada triwulan II sebesar 103,97 menurun

bila dibandingkan dengan NTP triwulan I tahun 2013 yang tercatat sebesar 104,49.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (diolah)

Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,32% (yoy), dengan Inflasi

Kota Batam sebesar 5,61% (yoy) dan inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 9,42% (yoy). Jika

dilihat lebih dalam, angka inflasi Kelompok Bahan Makanan di Kota Batam tercatat sebesar

3,38% (yoy), sementara inflasi kelompok tersebut di Kota Tanjungpinang tercatat sebesar

5,97% (yoy). Kenaikan angka inflasi bahan makanan ini diperkirakan akan menambah jumlah

penduduk miskin di wilayah sekitar Kota Tanjungpinang. Dengan menggunakan asumsi hasil

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Tw. I Tw. II Tw. IIITw. IV Tw. I Tw. II Tw. IIITw. IV Tw. I Tw. II

2011 2012 2013

Pendapatan Rumah TanggaPengaruh inflasi thd tingkat konsumsiITKInflasi Kepri (rhs)

Sumber: BPS Kepulauan Riau data diolah


penelitian ADB, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan laporan sebesar 5,17%

diperkirakan akan menaikkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 3,62%.

Sementara kenaikan harga bahan makanan di Kota Tanjungpinang mencapai 5,97%.

Untuk mencegah bertambahanya jumlah penduduk miskin pemerintah di wilayah

kepulauan Riau perlu mempercepat program pemberantasan kemiskinan termasuk

pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), mendorong penyaluran Kredit

Usaha Rakyat (KUR), dan meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Asesmen Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pada triwulan III-2013, laju pertumbuhan perekonomian Kepri diperkirakan sebesar

berada pada kisaran 7,94±1% (yoy), meningkat signifikan bila dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 5,17% (yoy). Dengan kondisi tersebut, Provinsi Kepulauan

Riau diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 7,50±1%, lebih rendah dari laju

pertumbuhan tahun 2012 yang tercatat sebesar 8,21% dengan asumsi masih belum pulihnya

perekonomian global.

Inflasi pada triwulan III-2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan inflasi yang signifikan pada Bulan Juli 2013,

didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada Bulan Puasa dan menjelang Lebaran,

masih berlanjutnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi serta momentum liburan panjang

sekolah dan tahun ajaran baru.

Dengan memperhatikan asumsi-asumsi tersebut, laju inflasi Kepulauan Riau pada

triwulan III-2013 diperkirakan berada dalam kisaran 6,58 7,10% (yoy), mengalami

peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan periode triwulan III-2012 yang tercatat

sebesar 2,40% (yoy).


Asesmen Prospek Perekonomian Dan Inflasi Regional

Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II-2013 diperkirakan

mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya (triwulan

I-2013). Masih belum membaiknya perekonomian global yang dipengaruhi krisis Eropa dan

ditambah pula dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di China diduga akan menjadi faktor

pemicu yang menyebabkan perlambatan kinerja ekspor di Kepulauan Riau.

Meskipun demikian, daya tarik Kepulauan Riau sebagai salah satu tujuan pergerakan

arus modal global serta strategi BP Batam dalam melakukan promosi investasi diperkirakan

tetap akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau,

terutama sekali bila dilihat dari rencana dan realisasi pembukaan industri baru di Batam oleh

investment grade

terkoreksi dan menurun peringkatnya pada awal Mei 2013 ini, namun kedekatan lokasi

Kepulauan Riau dengan Singapura sebagai kawasan perdagangan internasional masih tetap

menjadi daya tarik investor asing berinvestasi di Kepulauan Riau.

Perkiraan inflasi pada dua kota di Kepulauan Riau yang menjadi sampel pengukuran

inflasi Nasional oleh BPS, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang terdapat kecenderungan

yang relatif sama khususnya di Kota Batam yang memiliki bobot yang lebih besar terhadap

inflasi Kepri (82%). Laju inflasi kota Batam pada triwulan II-2013 diperkirakan meningkat jika

dibandingkan laju peningkatan tahun sebelumnya, dimana proyeksi tahunan berada pada

kisaran 3,70-3,90% (yoy). Sedangkan, Kota Tanjungpinang pada triwulan II-2013 diperkirakan

mengalami perlambatan dengan proyeksi inflasi dalam kisaran 3,50-3,70 (yoy). Koreksi atas

laju inflasi di Kota Tanjungpinang diperkirakan karena membaiknya pasokan bahan makanan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau

Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau ; Keterangan: (P)Proyeksi Bank Indonesia Batamdalam kisaran ±1%


khususnya sub kelompok ikan segar dan sub kelompok sayur-sayuran karena faktor cuaca

yang kondusif.

Prakiraan Kecepatan Angin, Tinggi Signifikan dan Frekuensi Tejadinya Gelombang Laut

di Perairan Selat Malaka dan Laut Natuna Bulan Januari – Februari 2013

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika

Documents

Ringkasan Eksekutif Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2013 · Bumbuan dan Buah-Buahan. Hal ini berdampak pada inflasi kelompok Bahan Makanan yang masih berada di level tinggi dari