13
BEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL REPUBhlK INDONESIA t<EPUTUSAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTllS TAHUN 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, hnenimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemurintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana a Perimbangan, porlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umurn, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 2384); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bulni (Lembaran N gara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neya \ a RI Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar~ Negara (Len~baran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembardn R! Negara Nomor 4286); 4. IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner~ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI N~mor 4844); 6. Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara KI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tanun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perati~rarl Pemerintah Nomor 75 Tahun 200'1 (L.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);

RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

BEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL REPUBhlK INDONESIA

t<EPUTUSAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1

UNTllS TAHUN 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

hnenimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemurintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

a Perimbangan, porlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umurn, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 2384);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bulni (Lembaran N gara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neya \ a RI Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar~ Negara (Len~baran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembardn R! Negara Nomor 4286);

4. IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner~ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI N ~ m o r 4844);

6. Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara KI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tanun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perati~rarl Pemerintah Nomor 75 Tahun 200'1 (L.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 41 54);

Page 2: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

8. Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara HI Tahun 2005 Nomor 137, . Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

9. Keputusan Fresiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

10. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanygal 8 Juni 2006;

blemperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri teknis dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabup~ten, dan Kota Penghasil Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2008;

MEMUTUSKAN :

a Rllenetapkan : KEPUTUSAN MENTEKI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAG IAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTUK TAHUN 2009.

KESATU : Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Tahun 2009 untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

a. Sc?ktor Pertambangan Umum tahun 2009 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 206 (dua ratus en m) Kabupaten dan 15 (lima belas) Kota dengan rincian sebagai ana tercantum dalam Larnpiran I Keputusan Menteri ini.

a,

KEDUA

b. Sektor Pertambangan Minyak Bumi tahun 2009 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 54 rilima puluh empat) Kabupaten dan 5 (lirna) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

c. Sektor Pertambangan Gas Bumi tahun 2009 sejumlah 4 . (empat) Provinsi, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalarn I-ampiran Ill Keputusan Menteri ini.

: Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil adalah sebagai berikut : a. Sumber daya alam sektor Pertambangan Umum adalah :

1. Prakil-aan penerimaan dari luran TetapILandrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);

2. Prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.

b. Sumber daya alam sektor minyak bumi dan gas bumi : Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil niinyak bumi dan gas bumi adalah lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan PT Pertamina EP sendiri, kegiatan Kontrak Production Sharing danlatau kegiatan Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.

Page 3: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

KETIGA : Penetapan Daerah Penghasil sebagaimana diinaksud dalam - Diktum Kesatu t;erdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Sektor Pertambangan Umum :

1. daerah penghasil luran Tetap (Landrent) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dirnana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaarl negara;

2. daerah penghasil Royalty adalah ProvinsilKabupatenlKota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

b. Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :

Daerah penghasil adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

* KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Ok t o b e r 2008

ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ETARIS JENDERAL,

\

Ternbusan : 1. Mecteri Energi dan Sumber Daya r~lineral 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri 4. lnspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Uirektur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonoini Oaerah 8. Para Gubernur yang bersangkutan 9. Para BupatiNValikota yang bersanglkutan

Page 4: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2 4 9 8 ~/84/MEM/2008 TANGAL : i0 Oktober 2008

DAERAH PENGHASIL DAN . DASAK PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL

SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM TAHUN 2009

Sumatera Utara Kab. Taparuli Selatan Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Tengah Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kota Padang Sidempuan Kab Pakpak Bharat Kab Humbang Hasundutan Kab Nias

0

Sumatera Barat Kota Sawahlunro Kab. Sijunjung Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Solck Selatan Kab. Lirna Puluh Kota Kah. Dharmasraya Kab. Agarn

Riau Kab lndrag~rr Hulu

Kab Kuantan Sing~ng~ Kab Siak Kab, lndraglr~ Hllir Kab. Karnpar Kab. Bengkalis Kab. Pelalawen Kab. Rokan H ~ l u

No.

1 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

KK KP, KK KK KK KK KK KP KP KP

PropinsilKabjKota

Nanggroe Aceh Darusallam Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Bzrat Kab. Pidie Kab. Nagan Raya Kab Aceh Timur Kab Aceh Selatan Kab Aceh Sarat Oaya Kab Aceh S~ngk~l Kab Aceh Tam~ang Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Ko:a Subulussalarn

Jenis Pengusahaan

-.

KP KP, KK KP, KK KP UP KP KP KP, KK KP KP KP KP

Perkiraan Penerimaan Royalti

(RP)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Landrent (RP)

1.1 32.91 1.900 704.761.200 114.408.400 103.757.000 49.650.000 10 000 000 24.800 000 73.607.600 22.929.600 18.582 000 18.499.000 11.328.600

578.500

- Jumtah

(RP)

1.132.9'11.900 704.761.200 114.408 403 103.757.000 49.650.000 10 GOO '300 24 80G OCO 23 607 600 22.929.600 18.592.000 18.499.000 11.328.600

578.500

Page 5: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

--- No.

-- Perkiraan Penerimaan

Jambi Kab. Bungo Kab. eatang Hari Kab. Sarolangun Kab Merangin Kab Tanjung Jabung Barar Kab Muaro Jarnbi Kab. Tebo

PropinsilKab.lKota Peng ~sahaan Royalti - (RP)

Kepulauan Riau '

Kab. Bintar1 Kota Tanjung Pinarig Kab. Kzrimun Kab. Lingga Kab. Natuna Pemprov Kepulauan Riau

Sumatera Seiatan Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komerirlg Ulu Kab. Ogan Koniering Uiu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kota Praburnulih

Kep. Bangka Belitung

Kab. Bangka lnduk Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab, Belitung Tirnur Kab. Belitung lnduk Kota Pangkal Pinang

Landrent (RP)

KP Y P KP, KK KP KP KP

Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Selurna Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur Kab. Kepahiang

Jumlah - (RP)

Lampung Kab. Tanggarnus Kab. l.ampung Selatan Kab. Lampung Barat Kab. Way Kana!\ Kab. Pesawaran .

184.757.000.000 78.255.000.000 59.220.000.000 27.848.440.000 3.923.560.000

0 15.510.000.000

KP, PKPLB KP, PKP2R KP, PKP2B KP KP

I KP, PKP2B KP, PKP?B KP, PKPLB KP, PKP2B KP, KK, PKP2B KP, PKP2B KP, PKP2B

1.573.015.110 366.771.000 54.504.660

428.136.45G 153.1 50.000

1.250.000 569.203.000

KP KP, KK KP KP, KK KF

' KP KP

186.330.015.1 10 78.621.771.000 59.274.504.660 28.276.576.450 4.076.710.000

1 250.000 16.079.203.000

KP, KK KP KK KP, PKP2B

Page 6: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

0

- - - - - - _ ?

JE nis No.

XI 1

2 3 4 5 6 7

XI1 1 2

Xlll 1 2 3 4

XIV

1

XV ? 2 3 4 5 6 7 8 9

XVI 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

Pengusahaan

KP KP KP KP KP K P KP

KP KP

KP KP KP KP

KP

KP KP KP KP KF KP KP KP KP

KP I

KP KP KP, KK, PKP2B KP KP KP KP KP KP KP

PropinsVKab.1Kota - --

Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Bandutlg Barat Kab Tasikmalaya Kab. Purwakarta

Banten Kab. I-ebak Kab. Pandeglang

Jawa Tengah Kab. Purworejo Kab. Cilacap Kab. Pekalongar. Kab. Wonogiri

Daerah Istirrbewd Yogyakarta

Kab. Kulonprogc

Jawa Timur Kab. Jon bang Kab Pasuruan Kab, Trenggalek Yab. Jember Kab. Banyuwarlgi Kab. Pacitan Kab, Madiun Kab. Ponorogo Kab. Lurnajang

Kalimantan Barat Kab. Ketapang Kab. Sanggau Kab. Kapuas hulir Kab. Sintang Kab. lvlolawi Kab. Landak Kab. I(ubu Raya Kab. Sambas Kab. Sekadau Kab. Bengkayang Kab. Pontianak

26.094.734.700 26.091 584.700

1.800.000 0 0 0 0

1.350.000

661,047.001 661.047.001

0

387.750.000 246.750.000 141 .OOO.OOO

0 0

0

0

707.850.000 472.500.000 136.500.000 34\600.000

0 68.250.000

0 0 0 0

133.300.000.000 126.562.500.000

6.400.000.000 337.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0

569.852.300 305.948.620 121.561.910 61.406.000 41.991.200 29,316.320 7.078.250 2.550.000

140.483.920 137.803.920

2.680.000

80.851.500 56.807.500 6.408.000

11.236.000 6.400.000

44.083.620

44.083.620

331.745.650 25.501.750 36.619.000 95.260.000 90.423.900

668.000 29.280.000 21 747.000 19.636.000 12.610.000

4.149.991.300 1.712.105.000

571.745.400 981.554.500 290.930.000 153.500.000 117.472.000 102.868.000 73.080.250 72.259.000 68,477,150 6.000.000

26,664,587,000 26.397 533.320

123.361.910 61.406.000 41.991.200 29.31 6.320 7.078.250 3.900 000

801.530.921 798.850.921

2,680.000

468.601.500 303 557.500 147.408.000 1 1.236.000 6.400.000

44,083.620

44.083.620

1.039.595.650 498.001.750 173.11 9.000 125.860.000 90.423.900 68.918.000 29.280.000 21.747.000 19.636.000 12.610.0CO

137.449.991.300 128.274.605.000

6.971.745.400 1 319.054 500

290.930.000 153.500.000 1 17.472 000 102.868.003 73.980 250 72.259.000 68 477 150 6.000.000

Page 7: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

Kalimantan Selatan I 1 1.497.81 1.043.0001

1

No.

XVll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I! 12

a

a

Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Baiangan Kab. Tanah Bumbu Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kota Banjarbaru Kab. Hulu Sungai Tengah

XVlll

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XIX

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

XX 1 2 3 4 5 6 7

KP, KK. PKP2B I KP, PKP2B KP, PKP2B KP, KK, PKP20 KP, KK, I'KP2B KP, KK, PKP2B KP, PKP2B KP, PKP2B KK, PKP2B PKP2B

'\

Kalimantan Timur 3.61 1.331.750.000

---- PropinsilKab.lKota .

Kalimantan Tengah Kab. Murcng Raya Kab. Barito Utara Kab. Kotawaringin Timur Kab. Barita Tirnur Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kota Palanglta Raya Kab. Katingan Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Seiuyan Kab Lamardau

Kab Kuta~ T~mur Kab. Kutai Kartanegara Kab Paser Kab Kutai Rarat I(ab, Berau Kab. Nunukan Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Malinau Kab. Bulungan Kota aontang

Jonis Pengusahaan

KP, KK, PKP2B KP, PKP28 KP KP, PKP2B KP, PKP2B KP, KK KP KP, KK I<P, KK KP, KK, PKP2B KP, KK KP

Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Domptl Kota Bima Kab. Lomhok Tengah Kab. Lombok Barat

- -- Ju~nlah (RP) ---

134.149.963.880 92.232.753.800 12.21 3.785.400 10.800.106.100 6.872.234.300 5.389.789.280 4.100.508.700

933.087.600 639.581.700 466.51 3.390 288.610.410 119.629.200 93.364 COO

Royalti (RP)

'1 26.390.700.000 88.505.700.000 10.800.000.000 10,665.000.000 6.400.000.000 4.800.000.000 4.050.000.000

900.000.000 270.000.000

0 0 0 0

KP, PKP23 KP, PKP2O KF, PKP2B KP, KK, Pt<P2B KP, PKP2R KP, PKP28 KP, PKP28 KP KP KP, PKP2B PKP2B

Perkiraan Penerimaan Landrent (RP)

7.759.263.880 3.727.053.800 1.41 3.785.400

135.106.100 472.234.300 589.789.280 50.508.700 33.087.600

369,581.700 466.51 3.390 288.610.410 119.629.200 93.364 000

KP, KK KP, KK KP, KK KP, KK KP

Page 8: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

0

@ '

No.

XXI 1 2 3 4

XXII 1 2 3 4 5 6

XXlll 1 2 3 4 5

XXlV 1 ? 3 4 5 6 7 8 9

XXV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XXVi

1

Propinsi/Kab.lKota - Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Timor Tenyah Selatan Kab Alor

Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab Minahasa Utara Kab Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kota Bitung Kcta Manado

Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Goiontalo Kab. Pohuwsto Kab. Goron!alo Utara Kab. Boalemo

Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab Morowali Kab Parrgi Moutong Kota Palu Kab. Donggals Kab, l'oli-Toli Kab. Buol Kab. Poso Kab. Tojo ha-Una

Sulawesi Selatan Kab. Luwu T~rnur Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Sidenreng Rappany Kab. Enrekarrg Kota Palopo Kab Pan~kajenc dan Kepulauan Kab. Takalar Kab Sinjai Kab. Jeneponto Kab. Wajo Kab. Barru Kab. Bone

Sulawesi Barat

Uab. Mamuju

-

Jtlnls Pengusahaan

KP KP KP KP

KP, KK KP, KK KK

Royal ti (RP)

341.250.000 341.250.000

0 0 0

2.012.822.000 2.01 2.822.000

0 0

Perkiraan Penerimaan Landrent

(RP)

56.1 60.500 42.403.000 4.932.500 4.700.000 4 125.000

1.794.074.360 1.644.905 000 111.160.225 14.527.700

KK KK KK

KP, KK KP, KK

Jumlah - (RP)

397.41 0.500 383.653.000 4.932.500 4 700.000 4 125.0GO

3.806.896.360 3.657 727 000 111.160 225

'I 4 527 700 12.746.400 10.434.235 300.800

379.1 14.970 254.622.800 49.399.870 37.548.300 32.644.000 4.900.000

1.459.226.070 200.306.500 869.983.900 149.265.600 75.633.610 67.483.700 57.851.980 27.612.400 7.128.180 3.960.000

2.433.987.240 1.644.130.480 351.257.400 195.294.200 125.067.000 46.032.640 3.699.200 25.162.000 1 1.466.220 10.14fi.000 8.970.000 8.751.400 2.473.800 1.536.900

31.900.000

31.900.000

0 0 0

0 0 0

'1 2 746.400 1 C.434.235 300.800

379.114.970 254,622.800 49.399 870 37.548.300 32.644.000 4.900.000

4.513.002.716 3.254.083.146 869.983.900 149.265.600 75.633.810 67 483.700 57.851.983 27.612.400 7.128.180 3.960.000

11 4.663.302.240 113.873.445.480

351.257.400 195.294.200 125.067 000 46.032.640 3.699.200 25.192.000 11.466.220 10 146.000 C 070.000 8.751 400 2.473.800 1.536.900

31.900.000

31.900.000

-

KP, KK KP KP

KP KP, KK KP, KK KK KP, KK KP, KK KP, KK KP KP

KP, KK KP, KK UP, KK KP, KK KP, KK KP KP KP KP KP KK KP KP

KP

0 0 0

3.053.776,646 3.053.776.646

0 0 0 0 0 0 0 0

112.229.31 5.000 1 1 2.229.315.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Page 9: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

I

XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I P a p u a

I

Kab. Mimika Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Saimi Kab. Keerom Kab Tolikara Kab. Jayawijaya Kab. Puncak Jaya Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Jayapura Kab. Kepulauan Yapen

b No.

XXVll 1 2 3 4 5 6 7 8

XXVlll 1 2 3

XXlX 1 2 3 4 5 6

- Propinsi/Kab./Kota .

Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Kab. Bombana Kab Buton Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Kolaka U tara Kab Buton Utara Kab. Konawe Utara

Maluku Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Barat

Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Tengah Kab Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Barat

'

A R l S JENDERAL,

K A R N O

KP, KK KP, KK KP, KK KP, KK KF , KK KK KP, KK KK KK KP, KK KP KP

Kab. Kaimana Kab. Raja Ampat

-- J u m l a h I

Jenls Pengusahaan

KP, KK KP, KK KP KP, KK KP, KI( KP, KK KP KP

I

KK KP, KK

Royalti (RP)

34.1 25.954.037 21.147.403.276 7.634.441.620 5.344.109.140

0 0 0 0 0

7.634.142.380 G

7.634.142.380

8.659,018.483.000

Perkiraan Penerimaan Landrent

(RP)

3.331.375.949 597.701 600 1 19.573.000 305.499.980

1.746.214.124 250.564.085 245.344.900 51.292.260 15,186.000

KP KP KF

KP KP, KK KP, KK KP KP

Jumlah (RP)

37.457.329.986 21.745.104.876 7.754.014.620 5.649.609.120 1.746.214.124

250.564.085 245.344.900 51.292.260 15,186.000

12.41 2.250 4.750.000 4.373.250 3.289.000

2.653.786.100 1.070.342.700

931.809.400 478.917.050 135.780.950 32.000.000 4.936.000

0 0 0 0

213.384.308.236 'I 79.860.082.731 22.072.563.000 8.397.885.805 3.053.776.700

0

447.109.200 109.414.200 337.695.000

84.432.993.995

12.412.250 4.750.000 4.373.250 3.289.000

246.038.094,336 180,930.425.431 23.004.372.4.00 8.876.802.855 3.189.557.650

32.000.000 1.936.000

8.081.251.580 109.414.200

7.971.837.380

8.743.419.576,995

KP 0

Page 10: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMQR : 'Z4.98 ~/84/MEM/2008 TANGGAL : 30 Oktober 2008

DAERAH PENSHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL NllNYAK BUM1

UNTUK TAHUN 2009 .

I KARUPATENIKOTA I (RIBU BAREL) ( F w I u y A H

8 - 4 MIL LAUT I h l A n 303.519.94

11.

Ill.

IV

V.

1 Aceh Timur 2. Acet~ Utara 3, Aceh Tamiang

4. Langkat 5, Binjai 6. Deli Serdang

7 Ben~kalis 8. lndragiri Hulu 9. Kampar 10. Rokan Hulu 11. Roltan Hilir 12. Siak 13. Palalawan

14. Natuna

15. Batang Har~ 16. Muaro Jambi '\,

17. Kota Jambi 18. Tanjung Jabung Timur 19. Tanjung Jabung Barat 20. Sarolangun 21. Tebo

Surnatera Cltara

Riau

KEP. Riau

Jamb1

2.791.41 442.64.

1.620.60 728.18

401 -50 365.00 34.31 2.19

152,826.60 80.667.43

697.07 16.024.26

416.83 24.881.86 29.645.22

493.92

20.596.95 20.596.95

10.145.18 253.68

1.110.33 616.12

1.390.60 5.55 1.70

967.25 255.50

atera Selatan

22. Lahat 23. Muara En~m ^' "3ta Prabumulih

rs i Banyuasin 26. Banyuasin 27. Musi Rawas 28. Ogan Ilir.

29.914.31 545.38

7.425.04 1.983.41

14.083.63 1.146.76 2.759.45

485.82 1.484.82

2.684.60

2.61 1.43

8.995.39 1.790.92

983.04 66.43

252.58 5.902.42

J

K

VII.

VIII.

IX.

II

Lampung

DKI Jakarta

Jawa-Barat

29. Ogar: Komering Ulu

30. Larnpung Timur

31. DKI Jakarta

32. lndramayu 33. Karawang 34. Majalengka 35. Subang 36. Bekasi

Page 11: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

. NO.

X.

XI.

48. Kota Tarakan 49. Kota Samarinda SO. Kutai Kertanegara

56. Seram Bagian Timur

4 . Kalimantan-Timur

PEMERINTAH PUSAT

WILAYAH

~awa-tengah

Jawa-T~mur

KABUPATENIKOTA

37. Blora

38. Bojonegoro 39. Bangkalan 40. Sumenep 41. Tuban d 2 . Sid~arjo 43. Gresik

(RIBU BAHEL)

302.22 302.22

26.043.85 17.675.02

240.90 3.322.06 1.338 82

10.95 3.456.1 1

Page 12: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008 TANGGAL : 30 O k t o b e r 2008

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGlAN DAERAH PENGHASIL GAS BUM1

UNTUK TAHUN 2009

(RIBU MMBTU) I NO.

A. I.

It.

Ill.

IV

V.

VI.

V11.

\/Ill.

IX.

X.

WILAYAH

0 - 4 MIL LAUT NAD

Suniatera Utara

Riau

KEP. Riau

Jambi

Sumatera Selatan

DKI Jakarta

Jawa-Earat

Jawa-Timur

Jawa-Tengah

KABUPATENIKOTA

1. Ace1 Timur 2. AceFl Utara

3. Langkat 4. Binjai 5. Deli Serdar~g

6. Kota Pekanbaru 7. Palalawan

8. Natuna

9. Batang Hari 10. Tanjung Jabung Timur 1 1 .Tanjung Jabung Barat

12. Lahat 13. Muara Enim 14. Kota Praburnulih 15. Musi Banyuasin 16. Musi rawas .\ 17. Ogan Komering Ulu

18. DKI Jakaria

13. lndramayu 20. Karawang 21. Majdengka 22. Subang 23. Bekasi

24. Sumenep 25. Sidoarjo 26. Gresik 27. Bangkalan 28. Bojonegoro

29. Kota Semarang

Page 13: RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

30. Kota Tarakan 31. Kota Samarinda 32. Kutai Kertanegara 33. Panajam Paser Utara

37. Teluk Bintirni

1 . Jawa-Barat

4 . Jawa Timur

PEMERINTAH PUSAT

0 RIS JENDERAL