33
Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejua PERATURAN KEJUARAAN NASI SLALOM IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014 1 uaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom IONAL A I 1. DEFINISI DAN KLASI BERMOTOR SLALOM 2. PERATURAN NASION SLALOM 3. PERATURAN KEJUAR 4. PERATURAN PERLOM 5. PERATURAN TEKNIK 6. TATA TERTIB MENGE Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom INDEX IFIKASI OLAHRAGA NAL OLAHRAGA BERMOTOR RAAN SLALOM MBAAN SLALOM K SLALOM EMUDI DILINTASAN SLALOM 2

Revisi Setelah Rakernas Peraturan Slalom 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

PERATURAN KEJUARAAN NASIOSLALOM

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2014

1

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

NASIONAL

IKATAN MOTOR INDONESIA

INDEX

1. DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA BERMOTOR SLALOM

2. PERATURAN NASIONAL SLALOM

3. PERATURAN KEJUARAAN4. PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM5. PERATURAN TEKNIK6. TATA TERTIB MENGEMUDI DILINTASAN SLALOM

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

INDEX

DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA

PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA BERMOTOR

KEJUARAAN SLALOM PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM PERATURAN TEKNIK SLALOM TATA TERTIB MENGEMUDI DILINTASAN SLALOM

2

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

1. DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA BERMOTOR SLALOM

1.1 DEFINISI Definisi dan singkatan di bawah ini adalah seperti yang tercantum di

dalam peraturan olahraga bermotor jenis Slalom. Definisi ini juga akan dipergunakan / berlaku pada Supplementary

Regulation, Briefing dan lain – lain :

IMI Ikatan Motor Indonesia

COC Clerk Of The Coutse Pimpinan Perlombaan ST Steward Of The Meeting Juri Perlombaan

SC Scrutineer Pemeriksa Teknis TKD Time Keeping Delegate Personel Pencatatan Waktu

TR Teknikal Regulation Peraturan Teknis SR Supplementary Regulation Peraturan Tambahan

1.2 KENDARAAN Semua kendaraan roda empat yang telah diproduksi untuk dikonsumsi

umum sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang saja . Untuk kelas Kejurnas Kendaraan niaga tidak diperbolehkan. Kendaraan

tersebut harus dilengkapi dengan STNK resmi yang dikeluarkan oleh POLRI sebagai identitas yang sah dari kendaraan tersebut. Kendaraan

hanya dapat dipandu oleh 1 orang saja dan dilengkapi oleh 1 mesin dan perlengkapan lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh

masing – masing produsen.

1.3 KELAS Adalah kelompok kendaraan, dibagi menurut jenis mesin yang mempunyai

kesamaan kapasitas silinder kubik (cc) atau dapat juga dibagi menurut

ketentuan khusus lainnya.

1.4 KATEGORI Adalah pengelompokan sejumlah peserta, dengan ketentuan yang

dikeluarkan oleh PP IMI, berdasarkan keahlian (skill), pengalaman (tahun), atau umur.

1.5 MANUFAKTUR

Badan hukum yang berada di dalam atau luar negeri, yang telah memiliki ijin untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu.

Badan hukum tersebut juga memiliki sertifikasi kelayakan jalan untuk masing – masing tipe kendaraan yang akan dipasarkan untuk umum.

1.6 MEREK Nominasi nama yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk dan

dengan segala arti, untuk dipakai oleh satu atau lebih model, tipe, dan versi

1.7 PENGPROV IMI

Adalah pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia

1.8 SLALOM

Adalah suatu kegiatan berkompetisi untuk memperoleh waktu tercepat dengan melalui sejumlah rintangan / route yang ditentukan panitia

pelaksanaan lomba (RC), di hitung dari mulai Start pada Garis Start sampai selesai dengan melewati Garis Finish.

Kegiatan kompetisi slalom ini akan bernaung di bawah sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI untuk dilaksanakan dengan seadil mungkin.

3

4

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2. PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA SLALOM

IKATAN MOTOR INDONESIAEdisi : 2014

5

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

SLALOM

IKATAN MOTOR INDONESIA

INDEX

2.1 STATUS KEJUARAAN

2.2 JUDUL KEJUARAAN

2.3 PERATURAN

2.4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN

2.5 YURIDIKASI

2.6 UMUM

2.7 KEJUARAAN

2.8 KLASIFIKASI PESERTA

2.9 OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA

2.10 KETENTUAN LINTASAN

2.11 KETENTUAN FASILITAS PENDUKUNG LINTASAN

2.12 JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS

2.13 PERSYARATAN PESERTA

2.14 PENDAFTAR / ENTRANT

2.15 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR & PESERTA

2.16 KOMUNIKASI DENGAN PESERTA

2.17 KELAS KELAS KEJUARAAN

2.18 POINT SYSTEM

2.19 PENENTUAN PEMENANG

2.20 ANGKA HUKUMAN

2.21 SANKSI DAN HUKUMAN

2.22 PIALA DAN HADIAH

2.23 PROTES DAN BANDING

2.24 ASURANSI

2.25 PENGGANTIAN JADWAL & PEMBATALAN

2.26 PENERBITAN SR

2.27 PENUTUP

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

INDEX

KEJUARAAN

JUDUL KEJUARAAN

INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN

KLASIFIKASI PESERTA

OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA

KETENTUAN LINTASAN LOMBA

KETENTUAN FASILITAS PENDUKUNG LINTASAN

JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS

PERSYARATAN PESERTA

/ ENTRANT

TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR & PESERTA

KOMUNIKASI DENGAN PESERTA

KELAS KELAS KEJUARAAN

PENENTUAN PEMENANG

HUKUMAN

PIALA DAN HADIAH

PROTES DAN BANDING

PENGGANTIAN JADWAL & PEMBATALAN

6

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2.1 STATUS KEJUARAAN

Peraturan ini mencakup Perlombaan dengan status Kejuaraan sebagai berikut :

1.1 Kejuaraan Internasional. 1.2 Kejuaraan Nasional.

1.3 Kejuaraan Regional. 1.4 Kejuaraan Daerah.

1.5 Kejuaraan Klub.

Sifat dan Kejuaraan diatas dapat terdiri dari : a. Terbuka

b. Tertutup

2.2 JUDUL KEJUARAAN Setiap Perlombaan wajib mencantumkan status kejuaraan yang diadakan

didalam judul perlombaan (Pasal3.1). Khusus untuk kejuaraan Nasional, penyelenggara wajib mencantumkan

Logo IMI dan Judul “ Kejuaraan Nasional Slalom “ atau “ Indonesia Slalom Championship “ apabila status kejuaraan tsb merupakan kejuaraan

terbuka atau terbatas

2.3 PERATURAN

Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam

bahasa Asing yang umum dipakai pada perlombaan Slalom. Peraturan

Tambahan akan dikeluarkan oleh panitia yang mempunyai kekuatan yang sama selama tidak bertentangan dengan buku peraturan ini dan

merupakan tambahan atas peraturan ini. Peraturan Ini dibuat berdasarkan dan sesuai peraturan yang berlaku dari peraturan Nasional yang

dikeluarkan oleh IMI. Jika terjadi perbedaan pengertian atas peraturan tambahan dengan peraturan nasional, maka yang berlaku adalah

peraturan nasional.

2.4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN Apabila terdapat perbedaan interpretasi mengenai salah satu pasal

maupun hal hal yang tidak tercantum pada peraturan tambahan perlombaan ini, maka pengawas perlombaan berwenang untuk

mengambil keputusan dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan peraturan nasional dari IMI ( Mutlak dan Menentukan ) dan tidak dapat

diganggu gugat kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada pasal Protes dan Naik Banding pada buku

peraturan ini.

2.5 YURIDIKSI Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sangsi sesuai dengan yang tertera

didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam

peraturan PP IMI. Peserta bertanggung jawab atas seluas luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul akibat perbuatan dirinya sendiri

ataupun anggota team dari peserta. Denda atau hukuman sebagaimana yang tertera pada peraturan tambahan adalah bukan sebagai pengganti

dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana

yang diberlakukan peraturan nasional IMI.

2.6 UMUM 2.6.1 Setiap awal tahun PP IMI menetapkan rangkaian perlombaan kejuaraan

nasional slalom yang terbuka bagi peserta yang berstatus sebagai

penduduk Indonesia maupun penduduk luar negeri yang telah resmi berdomisili di Indonesia.

Kegiatan pada point 3.1.4 diselenggarakan berdasarkan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI atau penyelenggara yang

berbentuk supplimentary regulation ( atas persetujuan PP IMI ). 2.6.2 Seluruh kejuaraan slalom yang diselenggarakan di Indonesia, wajib untuk

mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PP IMI, walaupun tidak berstatus Kejuaraan Nasional.

2.7 KEJUARAAN

2.7.1 Kejuaraan Nasional Penduduk Indonesia atau penduduk luar berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start ( KIS ) yang dikeluarkan oleh

Pengprov IMI.

2.7.2 Kejuaraan Non Kejurnas Penduduk Indonesia atau penduduk Luar berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start ( KIS ) yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI.

2.7.3 Kejuaraan Terbuka Seluruh negara yang menjadi anggota FIA

2.7.4 Kejuaraan Terbuka / Terbatas ( ZONE ) Negara Zona Asia China/ FASC, Hongkong/ HKAAA, India / FMSCI, Philipine / PMP,

Singapore / SMSC, Taiwan / CTAA, Malaysia / AAM, Thailand / RAA dan Indonesia / IMI.

2.8 KLASIFIKASI PESERTA

2.8.1 Kategori Peserta Peserta di kategorikan menjadi 3 (tiga) Golongan sesuai daftar resmi

ranking Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI tahun 2012 yaitu : 2.8.1.1 Seeded A

Adalah mereka yang masuk dalam susunan daftar Seeded A yang dikeluarkan PP. IMI. Apabila peserta seeded B dan

7

8

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

pemula dalam 1 seri menjadi juara umum 1, maka peserta

tersebut pada tahun berikutnya masuk dalam kategori seeded A. Peserta yang memperoleh peringkat 1-2 Nasional seeded B,

tahun berikutnya masuk dalam kategori seeded A

2.8.1.2 Seded B : Adalah mereka yang tidak masuk dalam daftar Seeded A,

tetapi masuk dalam daftar Seeded B yang di keluarkan oleh PP. IMI. Peserta Pemula yang berprestasi dan masuk dalam 3

besar pemula Nasional tahun sebelumnya, tahun berikutnya akan masuk dalam daftar Seeded B.

2.8.1.3 Pemula : Adalah mereka yang tidak masuk didalam susunan Seeded A

dan Seeded B dari daftar PP. IMI.

2.8.1.4 Daftar Peringkat Seeded A dan Seeded B. PP IMI mengeluarkan Daftar Peringkat Seeded, daftar tersebut akan direvisi setiap akhir tahun atau berdasarkan

pertimbangan yang disetujui oleh Komisi Slalom PP. IMI. Setiap peserta yang termasuk dalam kategori seeded B dan

pemula,apabila dalam tahun berjalan berhasil menjadi juara

umum 1 untuk kejuaraan umum maupun kejuaraan umum F, secara langsung akan masuk dalam kategori seeded A pada

tahun berikutnya.

2.9 OFFICIAL /PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA 2.9.1 Panitia Penyelenggara

2.9.1.1 Dilaksanakan oleh klub atau badan hukum yang telah disetujui oleh PP. IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk

menyelenggarakan Perlombaan Slalom. Pelaksanaan perlombaan slalom tersebut harus menurut peraturan yang

berlaku beserta peraturan-peraturan tambahannya. 2.9.1.2 Untuk setiap putaran, Panitia Penyelenggara menunjuk Panitia

Pelaksana/Racing Committee (RC) yang diberikan wewenang

oleh Panitia Penyelenggara dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelancaran perlombaan ini dan dari segi keamanan

secara umumnya serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perlombaan Nasional ini beserta peraturan-peraturan

tambahannya. 2.9.1.3 Pimpinan Perlombaan untuk Kejuaraan Nasional harus memiliki

lisensi Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI.

2.9.1.4 Pimpinan Perlombaan wajib menempatkan seorang kordinator yang bertugas untuk mengawasi para petugas pos, yang akan

menjadi pendukung atas kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh para petugas pos tersebut.

2.9.1.5 Untuk setiap Kejuaraan Nasional wajib disertakan 2 (dua)

Pengawas Perlombaan dari PP IMI, 1 (satu) Pengawas Perlombaan dari PengProv IMI tempat Kejurnas

diselenggarakan. Pengawas Perlombaan harus memiliki lisensi Slalom yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan

persetujuan dari PP. IMI. 2.9.1.6 Panitia penyelenggara wajib menyediakan paling sedikit 2

(dua) buah ambulance berperalatan lengkap beserta

paramedisnya yang bersiaga di tempat perlombaan ketika Kejurnas berlangsung.

2.9.1.7 Panitia penyelenggara wajib menyediakan alat-alat keselamatan minimal pagar pembatas serta alat pemadam

kebakaran. 2.9.1.8 Pengawas Perlombaan berhak menghentikan perlombaan atau

menggugurkan status Kejurnas bila hal diatas tidak terpenuhi.

2.9.2 Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan (RC) 2.9.2.1 Steward

2.9.2.2 CoC 2.9.2.3 Secretary of the Meeting

2.9.2.4 Time Keeper 2.9.2.5 Flag Marshall

2.9.2.6 Road Marshall 2.9.2.7 Safety Marshall

2.9.2.8 Chief Mecanical officer

2.9.2.9 Paddock Marshall

2.9.3 Panitia Penyelenggaraan Kejuaraan ( OC ) Dilaksanakan oleh badan hukum atau club yang diakui dan telah

memenuhi persyaratan IMI, baik sebagai promotor atau bekerjasama dengan Pengprov, diberi kuasa serta wewenang untuk

menyelenggarakan perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahan lainnya.

2.9.4 Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan ( RC ) Panitia pelaksana perlombaan adalah yang diberi wewenang dari panitia penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan dan

melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan peraturan tambahannya. Pimpinan Lomba/ C.O.C harus

disetujui oleh PP IMI.

2.9.5 Official Official pada perlombaan Slalom terdiri dari :

� Steward

� Clerk Of Course

9

10

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

� Secretary of the Meeting

� Time Keeper � Scrutiner

� Track / Road Marshall � Chief Medical Officer

� Flag Marshall � Finish Line Judges

� Starter Officer

2.9.5.1 Steward

Petugas Steward terdiri dari 3 orang yang masing masing ditunjuk oleh :

Chief Steward PP IMI Steward 1 PP IMI

Steward 2 Pengprov IMI Tugas Utama Steward Slalom :

1. Steward mempunyai otoritas tertinggi dalam menjalankan peraturan oloahraga berikut ketentuannya yang

dikeluarkan oleh PP IMI maupun penyelenggara melalui supplementary Regulation (SR).

2. Steward harus menyelesaikan protes yang terjadi selama perlombaan dan memberi kesempatan untuk melakukan

banding. 3. Steward akan menentukan hukuman yang tepat untuk

setiap penyelenggaraan atas peraturan yang berlaku.

4. Pada waktu tertentu, dalam situasi khusus, Steward dapat merubah ketentuan di dalam Supplimentary Regulation

(SR). 5. Pada ketentuan heat, apabila dirasakan perlu, Steward

dapat merubah komposisi atau jumlah heat yang harus dijalankan.

6. Pada saat terjadi seri, dengan tidak ada pemenang tunggal, Steward dapat memberikan Start Ulang.

7. Steward dapat memberi persetujuan untuk penggantian pembalap sebelum Perlombaan dimulai.

8. Steward dapat menerima atau menolak setiap masukan/perubahan yang diajukan oleh OC dan RC.

9. Steward dapat menjatuhkan sangsi/hukuman atau penalty 10. Steward dapat mengumumkan pengeluaran pembalap dari

Perlombaan. 11. Steward dapat merubah kategori pembalap dan klasifikasi

kejuaraan. 12. Steward dapat menolak keikutsertaan seorang pembalap

atau kendaraan yang mana dirasakan berbahaya ataupun

yang dilaporkan oleh C.O.C sebagai sesuatu yang akan

menimbulkan bahaya.

13. Steward dapat menolak seseorang untuk mengikuti Perlombaan atau suatu durasi dari beberapa event atau

atas laporan C.O.C atau juga atas laporan penyelenggara akan adanya entrant atau pembalap yang tidak layak

mengikuti Perlombaan, dimana mereka terbukti bersalah, berkelakuan tidak sopan, atau melakukan suatu penipuan

perbuatan yang tidak adil

14. Steward juga dapat mengeluarkan entrant atau pembalap dari perlombaan dengan paksa dalam penilaiannya, jika

entrant atau pembalap tersebut menolak mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh petugas yang

bertanggung jawab. 15. Steward dapat menunda perlombaan pada saat terjadinya

Force Majeur ataupun pada saat alasan keselamatan yang serius.

16. Steward dapat merubah posisi garis start dan finish atau pada hal lain, apabila diminta C.O.C atau penyelenggara

Steward atas kepentingan entrant dan keselamatan umum.

17. Pada saat terjadinya absen dari satu atau beberapa Steward, Chief Steward yang ada dapat menunjuk

Steward pengganti dan steward pengganti tersebut wajib memiliki lisensi yang masih berlaku.

18. Steward dapat melakukan tindakan untuk

memberhentikan lomba. 19. Dalam hal sebuah pelanggaran tertentu, masalah dapat

diserahkan kepada Steward untuk mengambil tindakan/sangsinya.

2.9.5.2 Clerk Of the Course

Tugas Utama C.O.C C.O.C mempunyai hak penuh atas ketentuan dibawah ini

1. Mengkontrol jalanya perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan

membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

2. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan lomba / pembalap yang melanggar peraturan

yang berlaku. 3. Memberhentikan jalannya latihan / perlombaan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan

membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan

11

12

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

pemberian Start ulang yang sesuai dengan prosedur yang

berlaku. 4. Memastikan prosedur start yang sesuai dengan peraturan

yang berlaku. 5. Menyiapkan bahan briefing dan memimpin briefing

dengan peserta dan entrant 6. C.O.C bertanggung jawab untuk melakukan rapat sesuai

dengan program resmi dari penyelenggara.

7. C.O.C secara khusus : a. Memastikan semua petugas telah berada di pos

masing – masing sebelum perlombaan dimulai dan melapor yang absen kepada Steward.

b. Memastikan semua petugas telah dibriefing dan memperoleh informasi yang tepat dan lengkap untuk

melaksanakan tugas masing – masing. c. Mengkontrol semua peserta, entrant atau

kendaraannya untuk menghindari pembalap / entrant / kendaraan yang masih dalam masa hukuman untuk

tidak mengikuti lomba tersebut. d. Memastikan setiap peserta telah memenuhi

persyaratan untuk lomba dan semua identifikasi telah benar.

e. Memastikan setiap peserta mengikuti kelas dan katagori yang tepat.

f. Memastikan peserta telah berada dalam posisi start

yang benar dan mengontrol starter officer. g. Melaporkan kepada Steward apabila ada permohonan

penggantian jadwal, pelaku yang tidak sopan, pelaku yang melanggar peraturan atau adanya protes yang

diajukan oleh peserta / entrant. h. Mengumpulkan laporan dari petugas pencatat waktu,

petugas scrutineer, petugas track / road marshall, dan bersamaan dengan laporan petugas lainnya

untuk dipergunakan oleh Steward dalam penentuan hasil akhir dari perlombaan.

i. Mempersiapkan atau meminta secretary of meeting untuk membuat laporan penutupan yang berkaitan

dengan perlombaan yang dimana C.O.C bertanggung jawab kepada Steward, untuk kemudian

dipertimbangkan persetujuannya. j. Tugas dan tanggung jawab petugas / official lain

akan ditentukan oleh C.O.C, apabila tidak ditentukan secara khusus, maka akan mengikuti peraturan yang

berlaku

2.10 KETENTUAN LINTASAN LOMBA

2.10.1 Jalan lintasan harus mempunyai lebar minimum 4 meter untuk satu arah.

2.10.2 Lebar minimum 8 meter untuk berputar arah. 2.10.3 Lebar minimum 9 meter untuk zig zag.

2.10.4 Lebar minimum 12 meter untuk melakukan pemutaran mengelilingi cone.

2.10.5 Permukaan lintasan harus beraspal. ( Berdasarkan hasil

inspeksi yang dilakukan oleh IMI )

2.11 KETENTUAN FASILITAS PENDUKUNG PERLOMBAAN 2.11.1 Paddock minimum dengan ukuran 4 X 4 meter per kendaraan.

2.11.2 BRC dengan minimum tinggi 1.2 meter diluar batas lintasan dan mengelilingi seluruh Areal lintasan sehingga tertutup untuk

semua kecuali pembalap dan Official. 2.11.3 Jalur waiting zone sepanjang 6 meter dan lebar minimum 4

meter dan dibatasi pagar BRC. 2.11.4 Areal Parc Ferme Tertutup dan Steril untuk kapasitas 5

mobil apabila diperlukan pembongkaran kendaraan. 2.11.5 Areal Parc Ferme ini hanya dapat dimasuki oleh oficial yang

bertugas (Scrutineer). Sanksi memasuki daerah Ini Rp.500.000,- atau diskualifikasi.

2.11.6 Ruang Steward Meeting harus Tertutup dan Steril.

2.11.7 Peserta atau mekanik dapat memasuki Areal Parc Ferme Apabila diminta oleh petugas Scrutineer.

2.11.8 Area Steril untuk timing system. 2.11.9 Garis Start / Finish yang jelas.

2.11.10 Lampu penerangan yang memadai untuk menjalankan lomba pada malam hari.

2.11.11 Pengeras suara untuk informasi atau panggilan dengan speaker yang dapat terjangkau suaranya ke seluruh areal

Perlombaan dan paddock. 2.11.12 Dua buah armada ambulance lengkap dengan dokter dan 2

team medis dengan tandu. 2.11.13 Pemadam kebakaran minimum 3,5 kg dengan petugas Safety

sepanjang lintasan bagian luar dengan jarak satu sama lain lebih kurang 20 meter (Minimum 3(tiga) buah).

2.11.14 Petugas pemadam / safety dan flag marshall harus menggunakan rompi khusus (yang dapat memberikan

pantulan cahaya pada malam hari). 2.11.15 Papan pengumuman (official notice board) minimum

ukuran 1,5 X 3 meter.

13

14

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2.12 JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS Jumlah minimum untuk dapat diterima sebagai event kejurnas adalah 3

putaran dan 2 putaran wajib dijalankan sampai selesai, kurang dari 2 putaran, maka kejurnas untuk tahun tersebut dinyatakan batal.

2.13 PERSYARATAN PESERTA 2.13.1 Peserta kejurnas harus memiliki KIS kategori slalom yang

dikeluarkan oleh Pengprov IMI sesuai domisili peserta yang

masih berlaku, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut.

2.13.2 Peserta mengisi dan menandatangani Indentity Form diatas materai.

2.13.3 Peserta tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan segala bentuk narkoba pada saat perlombaan, sanksi pencabutan

KIS dan pemecatan.

2.14 PENDAFTAR / ENTRANT 2.14.1 Kartu pendaftar / entrant yang dikeluarkan PP IMI wajib untuk dimiliki

oleh setiap team.

2.14.2 Untuk tahun 2014, team yang tidak memiliki entrant, tidak dapat mengikuti semua kegiatan perlombaan yang mengatasnamakan team,

dan kolom tempat informasi nama team pada hasil lomba akan ditulis “ Privateer “

2.14.3 Hanya mereka yang memiliki entrant dapat mencantumkan nama team pada setiap pengumuman hasil lomba yang dikeluarkan oleh Time

Keeper.

2.15 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA 2.15.1 Pendaftar / Entrant yang bertanggung jawab harus memastikan semua

peserta yang mengatasnamakan pendaftar tersebut, memperhatikan semua peraturan dan ketentuan dari buku ini berikut SR dan peraturan

lain yang berkaitan dengan peraturan ini. 2.15.2 Apabila entrant berhalangan untuk hadir, entrant dapat

membuat surat dan menunjuk penggantinya yang memiliki

Entrant dan terdaftar di IMI, kepada C.O.C, dan Steward yang bertugas.

2.15.3 Entrant bertanggung jawab atas semua peserta dan kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

2.15.4 Entrant harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan peserta, mekanik, crew, keluarga, tamu dan lain – lain,

harus setiap saat menggunakan ID Card & Access Pass yang berlaku selama perlombaan.

2.15.5 Entrant yang bertugas wajib mendaftar dan wajib mengikuti breafing yang diadakan panitia.

2.15.6 Entrant harus memakai ID Card pada saat kegiatan perlombaan berlangsung, sangsi adalah penghapusan nama team pada seri tersebut.

2.15.7 Entrant bertanggung jawab penuh atas tata cara maupun sopan santun selama perlombaan berlangsung, sangsi pelanggaran

adalah pencabutan entrant team dan diskualifikasi terhadap

teamnya pada saat event tersebut. 2.15.8 Entrant telah dianggap mengerti dan harus mentaati peraturan

Slalom Nasional.

2.16 KOMUNIKASI DENGAN PESERTA 2.16.1 Komunikasi yang resmi untuk pemberitahuan hal – hal tertentu

atau hasil lomba kepada seluruh peserta, harus ditempel pada papan pengumuman resmi (Official Notice Board) dan atau

pemberian fotocopy yang diikuti dengan permintan tanda tangan penerimanya.

2.16.2 Peserta yang akan meminta sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu, kepada OC / RC, harus menyampaikan dengan cara tertulis dengan

mencantumkan tanggal dan jam penyerahan surat tersebut.

2.17 KELAS – KELAS KEJUARAAN 2.17.1 Kendaraan yang dipertandingkan dalam perlombaan ini dikelompokan

dan terbagi dalam beberapa kelas yaitu :

a. Kelas A1 Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau

diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir

umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas, dengan kapasitas mesin 1401 cc s.d. 2000 cc (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge)

b. Kelas A2

Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen

Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas,

yang ternasuk jenis city car, dengan kapasitas mesin 1251 cc s/d 1400 cc. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge)

c. Kelas A3 Sedan gerak roda depan yang dipasarkan dan atau

diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir

15

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas,

yang termasuk jenis City Car, dengan kapasitas mesin maksimum 1250 cc. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge)

d. Kelas A Salon

Sedan gerak roda depan berbagasi yang dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk /

Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non

importir umum). Produksi dan atau dipasarkan tahun 2000 ke atas. (Natural Aspirated/ non turbo dan super charge).

e. Kelas B

Sedan gerak roda belakang standar pabrik. f. Kelas C

Kendaraan yang termasuk dalam jenis sedan gerak roda depan standar pabrik produksi di bawah tahun 2000, dengan kapasitas

mesin maksimum 2000 cc. g. Kelas D

Kendaraan yang termasuk dalam jenis kendaraan Pick – Up. h. Kelas FFA

Kendaraan yang termasuk dalam jenis sedan berpenggerak dua roda (Non 4WD), tahun produksi minimal tahun 2000

dengan sistem pasokan udara force induction. i. Kelas F (Kelas Bebas)

Kelas yang dapat diikuti oleh kendaraan yang termasuk di dalam

kelas A1, A2, A3, A Salon, B, C, D, serta dapat diikuti oleh peserta dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan kendaraan lain yang

tidak termasuk di dalam kelas A1, A2, A3, A Salon, B, C, D dan FFA tahun produksi minimal tahun 2000.

Pada seri kejurnas tahun 2014, kelas yang masuk dalam perhitungan

kejuaraan Nasional adalah tergabung di dalam kelas A dan kejurnas kelas F (modifikasi), oleh karena itu kelas B, C, D, dan FFA tergolong

dalam Supporting Class. 2.17.2 Untuk kelas A, B, C, dan D adalah mobil standar produksi dalam negri

atau dipasarkan secara luas / masal di dalam negeri. Untuk modifikasi terhadap mobil – mobil tersebut di atas, tercantum

dalam peraturan tambahan yang dikeluarkan bersama – sama dengan peraturan ini

2.18 POINT SYSTEM 2.18.1 Sistem point untuk menentukan peringkat kejuaran nasional perlombaan

slalom ditentukan berdasarkan total nilai yang diperoleh peserta dari

setiap seri kejurnas yang diikuti.

2.18.2 Adapun pemberian angka untuk setiap seri kejurnas adalah sebagai

berikut : Pemenang Nilai Pemenang Nilai Pemenang Nilai

1 25 6 10 11 5 2 20 7 9 12 4

3 16 8 8 13 3 4 13 9 7 14 2

5 11 10 6 15 1

2.18.3 Bila ternyata dalam penjumlahan ini nilai / angka bagi perhitungan posisi kejuaraan I s/d XV ini terdapat total nilai yang sama, maka urutan

juaranya ditentukan berdasarkan : 2.18.3.1 Posisi tertinggi yang pernah dicapai dalam kejuaraan umum

selama rangkaian seri putaran kejuaran nasional ini, bila masih sama ditentukan :

2.18.3.2 Jumlah posisi yang tertinggi yang pernah dicapai dalam kejuaraan umum seluruh putaran, bila masih sama ditentukan :

2.18.3.3 Yang lebih dulu mendapatkan posisi tertinggi dalam kejuaraan umum pada putaran pertama, bila masih sama diperhitungkan

dari putaran ke dua dan selanjutnya.

2.19 PENENTUAN PEMENANG 2.19.1 Penentuan pemenang dalam Kejuaraan Nasional, diambil berdasarkan

peserta yang mempunyai total waktu tempuh terendah termasuk

handicapnya (jika ada). 2.19.2 Apabila terjadi waktu yang sama, maka penentuan pemenang diberikan

kepada Peserta dari Golongan Pemula, kemudian Golongan Seeded B lalu Seeded A.

2.19.3 Berikutnya diberikan kepada peserta dengan waktu tempuh lebih cepat untuk heat 1, bila masih sama diperhitungkan heat 2 dan seterusnya.

2.19.4 Berikutnya diberikan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan pertama / lebih awal.

2.19.5 Jika keadaan ini belum dapat diatasi maka Pengawas Perlombaan akan mengambil keputusan yang terakhir dan mengikat.

2.20 ANGKA HUKUMAN

2.20.1 Menjatuhkan cone, setiap cone (ditambah dalam waktu tempuh)

5 detik. 2.20.2 Salah arah atau tidak melewati, setiap cone (ditambah dalam

waktu tempuh) 5 detik. 2.20.3 Tidak memutari cone, setiap cone (ditambah dalam waktu

tempuh) 5 detik. 2.20.4 Mencuri start (ditambah dalam waktu tempuh) 5 detik.

17

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2.20.5 Terlambat start setiap 10 peserta (ditambah dalam waktu

tempuh) 1 detik - maximum - 5 detik.

2.20.6 Peserta atau Team Manager yang mewakilinya wajib terdaftar dan wajib hadir serta mengisi daftar hadir pada acara Briefing.

Sanksi Kehilangan hak protes. 2.20.7 DNS (Do Not Start) / Tidak dapat melakukan start mendapatkan

waktu tempuh peserta terlama (berikut penalti jika ada) pada kelasnya.

2.20.8 DNF (Do Not Finish) / Tidak mencapai garis finish, mendapatkan

waktu tempuh peserta terlama (termasuk penalti jika ada) pada kelasnya ditambah 2 (dua) detik.

2.21 SANKSI DAN HUKUMAN 2.21.1 Peserta atau Team Manager (entrant) yang mewakilinya wajib

terdaftar dan wajib hadir serta mengisi daftar hadir pada acara Briefing. Sanksi Kehilangan hak protes.

2.21.2 Pelanggaran peraturan kejuaraan nasional slalom dapat dikenakan sanksi:

- Peringatan atau teguran

- Pengurangan point kejuaraan - Penghapusan point kejuaraan

- Tidak dapat mengikuti seri selanjutnya - Diskualifikasi

- Mengusulkan / merekomendasikan pencabutan KIS

2.21.3 Panitia Penyelengara dapat saja menambah sanksi-sanksi lainnya

dengan Hukuman tambahan dan akan ditetapkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, yang terlebih dahulu

harus mendapat persetujuan PP IMI.

2.22 PIALA DAN HADIAH 2.22.1 Hadiah bagi setiap penyelenggaraan perlombaan slalom harus tertulis

didalam Suplementary Regulation (SR) adalah sebagai berikut :

a. Kejuaraan Umum : Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 6X biaya

pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang Juara Umum IV = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum V = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum VI s/d X = Piala

b. Kejuaraan Umum F Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 6X biaya

Pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum IV = Piala + Hadiah Uang Juara Umum V = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum VI s/d X = Piala

c. Kejuaraan kelas (kelas A1, A2, A3, A salon, B, C, D dan FFA) Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya

pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

d. Kejuaraan Seeded B Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya

pendaftaran)

Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

e. Kejuaraan Pemula

Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang (Min. 4X biaya pendaftaran)

Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum IV = Piala + Hadiah Uang Juara Umum V = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum VI s/d X = Piala

f. Kejuaraan Wanita Juara Umum I = Piala + Hadiah Uang(Min. 3X biaya

pendaftaran) Juara Umum II = Piala + Hadiah Uang

Juara Umum III = Piala + Hadiah Uang

g. Kejuaraan Team

Juara I = Piala + Hadiah Uang (Min. 3X biaya pendaftaran) Juara II = Piala + Hadiah Uang

Juara III = Piala + Hadiah Uang

19

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2.22.2 Untuk setiap kelasnya / setiap kejuaraan apabila : a. Kurang dari 5 peserta maka juara I,II, dan III hanya mendapatkan

piala saja.

b. Hanya terdiri dari 5 (lima) peserta, juara I mendapat hadiah piala

dan uang, juara II dan III mendapat piala saja. c. Hanya terdiri paling banyak 6 peserta, juara I & II mendapat hadiah

piala dan uang, juara III piala saja. d. Lebih dari 6 peserta, hadiah piala dan uang diberikan lengkap.

2.22.3 Bila satu peserta mendapat lebih dari satu hadiah dari satu kelas (misal : juara umum dan juara kelas) maka uang hadiah akan diberikan untuk

jumlah tertinggi saja. 2.22.4 Para pemenang diwajibkan (tidak dapat diwakilkan) untuk hadir pada

saat pembagian hadiah, sanksi kehilangan uang hadiah. 2.22.5 Pembagian hadiah akan dilakukan oleh panitia Penyelenggara maximal 2

jam setelah peserta terakhir menyelesaikan perlombaannya (terkecuali keadaan force majeur yang ditentukan oleh pengawas perlombaan)

2.23 PROTES DAN BANDING 2.23.1 Protes jalannya lomba harus diajukan tertulis sesuai dengan

ketentuan yang tertera paling lambat 30 menit setelah

selesainya 1 (satu) heat/ macam ketangkasan.

2.23.2 Protes kesalahan dalam pengumpulan dan perhitungan waktu tempuh harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 menit

setelah hasil sementara diberitahukan. 2.23.3 Protes mengenai kategori paling lambat 30 menit sebelum start

perlombaan, setelah panita resmi mengeluarkan daftar peserta. 2.23.4 Protes harus secara tertulis, juga wajib disertai uang jaminan

sebesar Rp. 1.000.000 dan diajukan kepada Pimpinan Perlombaan. Jaminan ini tidak akan dikembalikan bila protes

tersebut ditolak dan akan dikembalikan bila protesnya diterima. 2.23.5 Bila protes menuntut pembongkaran dan pemasangan kembali

beberapa bagian dari kendaraan, pihak yang memprotes wajib menyerahkah uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta

Rupiah), (contoh pembongkaran mesin atau bagian lainnya) serta bersedia menanggung biaya pembongkaran dan

pemasangan kembali dengan membuat pernyataan tertulis apabila protes tidak dapat diterima. Apabila protes diterima,

maka uang protes dan uang jaminan akan dikembalikan, adapun biaya Pembongkaran dan Pemasangan kembali menjadi

beban pihak yang di protes. Dan terhadap Pihak yang terbukti

melakukan pelanggaran tersebut ini akan di Diskualifikasi (Untuk seluruh peserta yang menggunakan kendaraan

tersebut), dan semua poin kejurnasnya pada musim lomba yang berjalan yang telah dikumpulkan sampai saat terjadinya

pelanggaran otomatis DIHAPUS, dan Dilarang untuk mengiikuti

pada 1 seri kedepannya pada tahun berjalan. 2.23.6 Peserta dapat mengajukan naik banding 48 Jam maksimal, atas

keputusan hasil protes sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Peraturan Nasional PP. IMI dengan

menyerahkan uang jaminan Rp. 5.000.000,- 2.23.7 Satu protes yang diajukan hanya untuk satu masalah yang berlaku.

Protes secara kolektif tidak berlaklu.

2.23.8 Karena satu kendaraan dapat diguanakan sampai dengan 4 orang peserta, protes yang menuntut pembongkaran mesin atau bagian lain

kendaraan dapat mengakibatkan hukuman kolektif kepada peserta yang menggunakan kendaraan tersebut.

2.24 ASURANSI 2.24.1 Penyelenggara perlombaan harus mengadakan asuransi untuk menutupi

kepentingan pembalap, anggota panitia dan penonton dengan asuransi pihak ketiga.

Peraturan perlombaan harus mencantumkan kondisi dan cakupan dari

asuransi dan sesuai dengan hal – hal sebagaimana tercantum di bawah ini.

2.24.2 Penyelenggara wajib mencantumkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada

umumya dan dikirim kepada PP IMI. 2.24.3 Panitia wajib memperlihatkan bukti penutupan asuransi pada kejuaraan

tersebut kepada pengawas perlombaan sebelum lomba dimulai. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi tersebut pada

panitia sesuai dengan kebutuhan. 2.24.4 Asuransi atas pihak ke tiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai

tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh pembalap pada perlombaan ini. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap

sebagai pihak ketiga. 2.24.5 Penyelenggara harus mewajibkan seluruh peserta untuk membayar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran asuransi yang mencakup keselamatan peserta. Program asuransi ini merupakan

program yang ditetapkan oleh PP IMI. (Program Keselamatan Bersama Pembalap).

2.25 PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN Untuk pengajuan perubahan jadwal kalender, maka

penyelenggara akan dikenakan sanksi / denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap penggantian

dan sanksi / denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) untuk setiap pembatalan event.

21

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2.26 PENERBITAN SR

SR atau Supplimentary Regulation harus diterbitkan paling lamaminggu dari jadwal seri kejuaraan yang akan diselenggarakan.

Perubahan SR setelah sebelumnya diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam

yang berlaku. Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan SR yang telah dikeluarkan sebelumnya.

2.27 PENUTUP Peraturan nasional olahraga slalom ini dalam penerapannya tidak

dapat dipisahkan dengan peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor, ketentuan umum perlombaan slalom dan peraturan

teknis slalom.

Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya PP IMI yang berhak untuk mengambil keputusan.

Segala hal yang tidak tercantum di dalam peraturan ini atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, atau ketentuan

ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan ini, berarti tidak

diperbolehkan.

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

SR atau Supplimentary Regulation harus diterbitkan paling lama 2 yang akan diselenggarakan.

setelah sebelumnya diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam

yang berlaku. Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan SR yang telah dikeluarkan sebelumnya.

nal olahraga slalom ini dalam penerapannya tidak

dapat dipisahkan dengan peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor, ketentuan umum perlombaan slalom dan peraturan

Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya PP IMI yang

Segala hal yang tidak tercantum di dalam peraturan ini atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, atau ketentuan –

ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan ini, berarti tidak

3. PERATURAN KEJUARAAN SLALOM

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

PERATURAN KEJUARAAN SLALOM

23

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014

PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL IMI TAHUN 2014

3.1 KEJUARAAN 3.1.1 Kejuaraan yang diperhitungkan untuk merebutkan gelar Juara Nasional

Slalom PP.IMI adalah sebagai berikut :

1. Kejuaraan Nasional A

2. Kejuaraan Nasional F (Modifikasi)

3. Kejuaraan Nasional Seeded B

4. Kejuaraan Nasional Pemula.

5. Kejuaraan Nasional Team A dan F.

Catatan: Hanya peringkat 1, 2, 3, pada setiap kejuaraan nasional

3.1.2 Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Slalom Nasional A, Seeded B, Pemula dan team harus mempergunakan

kendaraan yang termasuk dalam katagori kelas A1, A2,

A3 dan A salon yang diatur dalam peraturan Perlombaan ini.

3.1.3 Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional F (modifikasi) adalah peserta yang ikut di dalam kejuaraan

kelas F, dimana kelas F ini dapat diikuti oleh semua jenis

kelas kendaraan A1, A2, A3, A Salon, dan kelas F (Penggerak Roda Depan)

3.1.4 Peserta asing diizinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Slalom, akan tetapi tidak diperhitungkan dalam point Kejuaraan Nasional,

mereka hanya memperebutkan Kejuaraan Umum dan kelas saja,

dan dikelompokkan ke dalam Seeded A.

3.1.5 Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti lebih dari setengah dari jumlah

rangkaian serie Kejuaraan Nasional. (wajib mengikuti seri akhir)

3.1.6 Setiap kendaraan hanya dapat dipakai oleh maksimum 4 orang peserta.

3.1.7 Peserta seeded A dan seeded B hanya diperbolehkan

mengikuti maksimum 3 kelas dan peserta pemula hanya diperbolehkan mengikuti maksimum 4 kelas dalam setiap

seri kejuaraan Nasional. Selanjutnya bagi seluruh peserta, kendaraan pertama yang digunakan pada saat

start ( ditentukan sendiri oleh peserta pada waktu

mendaftar yang harus masuk pada masuk dalam katagori kelas A1, A2, A3 dan A Salon) adalah yang diperhitungkan

untuk memperebutkan Kejuaraan Nasional Kejuaraan Umum, Seeded B, Pemula,Kejuaraan Wanita (jika

ada)serta kejuaraan Team. Mobil selanjutnya yang dipergunakan untuk lomba, hanya memperebutkan

kejuaraan kelas saja. Adapun untuk perhitungan

Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah jumlah point yang diikuti oleh peserta dengan mengikuti Kelas F.

3.1.8 Peserta Pemula yang mengikuti sampai dengan 4 kelas, yang diantaranya terdapat kelas F. Maka kelas F tersebut

harus turun sebagai mobil terakhir.(sanksi pemecatan)

3.1.9 Kejuaraan Team Club diperebutkan oleh team yang terdiri dari 3 orang peserta. Hanya satu personil yang dapat diganti,

sedangkan dua orang personil wajib menjadi personil tetap di dalam team tersebut dalam 1 tahun seri Nasional, peserta hanya

dapat dari kelas A1, A2, A3, dan A Salon. Adapun penentuan team pemenang berdasarkan jumlah waktu tempuh terendah dari

ketiga anggota team.

25

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

4. PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

IKATAN MOTOR INDONESIAEdisi :

4.1 PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM4.1.1 Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi

dengan nama lengkap, data

peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendafta

bukti transfer pendaftaran kepada rekening penyelenggara. Dan melampirkan 2 (dua) lembar pas photo terbaru

dan KIS yang masih berlakuApabila peserta masih dibawah umur dan tidak memiliki SIM, wajib

melampirkan surat keterangan persetujuan orang tua untuk mengikuti Event kejuaraan nasional.

4.1.2 Setiap peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas

diisinya (sanksi pemecatan).4.1.3 Peserta dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti lebih dari satu kelas

dalam perlombaan Slalom, sesuai dengan peraturan perlombaan.4.1.4 Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian

sebelum pelaksanaan Perlombaan, peserta tersebut mengundiri,maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong

25%. 4.1.5 Biaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas

kejurnas ditetapkan Rp.

Biaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas supporting race ditetapkan sebesar Rp.

Lima Puluh Ribu Rupiah).

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014

PERATURAN PERLOMBAAN SLALOM Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi

dengan nama lengkap, data-data yang benar serta ditanda tangani oleh

peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendaftaran atau menyerahkan

bukti transfer pendaftaran kepada rekening penyelenggara. an melampirkan 2 (dua) lembar pas photo terbaru, berikut fotokopi SIM

dan KIS yang masih berlaku. Apabila peserta masih dibawah umur dan tidak memiliki SIM, wajib

surat keterangan persetujuan orang tua untuk mengikuti Event kejuaraan nasional.

Setiap peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi formulir yang Telah

diisinya (sanksi pemecatan). Peserta dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti lebih dari satu kelas

dalam perlombaan Slalom, sesuai dengan peraturan perlombaan. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian

sebelum pelaksanaan Perlombaan, peserta tersebut mengundurkan diri,maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong

iaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas

ditetapkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah).

Biaya pendaftaran normal tanpa denda untuk setiap kelas ditetapkan sebesar Rp.350.000,-(Tiga Ratus

Ribu Rupiah).

27

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

4.1.6 Biaya pendaftaran sudah temasuk biaya premi asuransi yang menjamin

kepentingan peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban pihak ketiga yang berlaku pada saat perlombaan berlangsung.

4.1.7 Asuransi yang di keluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun,tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh peserta.

4.1.8 Panitia Penyelengara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan.

4.1.9 Setiap kendaran wajib untuk mengikuti scrutineering ini. Oleh karena itu

kendaraan yang tidak mengikuti scrutineering tidak diperbolehkan untuk mengikuti kejuaraan slalom ini.

4.1.10 Panitia Pelaksana akan memeriksa kelengkapan adminitrasi dari masing-masing peserta (formulir pendaftaran,tanda bukti pembayaran dsb), dan

akan memeriksa kendaraan yang dipakai berlomba oleh peserta. 4.1.11 Peserta Wajib menyerahkan KIS asli dan masih berlaku kepada

panitia penyelenggara (OC) pada saat pendaftaran ulang dan akan dikembalikan setelah lomba berakhir.

4.1.12 Bila saat scrutineering ternyata kendaraan tidak sesuai dengan kelas yang didaftarkan,maka atas usul dari Petugas Pemeriksa dan disetujui

oleh Pemimpin Perlombaan beserta Pengawas Perlombaan, kendaraan tersebut dapat di pindahkan ke kelas yang sesuai.

4.1.13 Pada saat peserta telah lulus dari scruteneering maka panitia pelaksana akan memberikan tanda lulus scruteneering dan kartu identitas untuk

setiap peserta.Kartu ini wajib ditempelkan pada kendaraan berikut photo dari peserta di tempat yang ditentukan oleh panitia, petugas scrutiner

berhak memeriksa kendaraan pada saat perlombaan berjalan.

4.1.14 Setelah menyelesaikan seluruh administrasi baik pendaftaran maupun scrutinering kendaraan, peserta dapat melakukan test lintasan pada

lokasi yang akan disediakan oleh panitia penyelengara maksimal 2 menit per nomor start.

4.1.15 Peserta yang mengikuti heat 3 (tiga) dan atau final, wajib mengikuti peraturan parc ferme selama heat final berlangsung yang ditentukan

oleh panitia. 4.1.16 Pada saat akhir Heat ke 3 (tiga) dan atau final, panitia akan melakukan

Rescrutineering kepada kendaraan yang berhasil menjadi Juara 1, sampai 3 kejuaraan Nasional.

4.1.17 Panitia memiliki hak penuh dalam menentukan jenis dan atau benda yang akan diperiksa ulang oleh petugas Pemeriksa / scrutineer.

4.1.18 Pemeriksaan ulang / rescrutineering tidak terbatas hanya kepada kendaraan yang berhasil menjadi juara.

4.1.19 Pemeriksaan ulang / rescrutineering kendaraan dapat dilakukan di area parc ferme / area steril yang ditentukan oleh panitia.

4.1.20 Hanya petugas scrutineering dan wakil dari tim yang diminta oleh panitia yang dapat berada di dalam area parc ferme / area steril tersebut.

4.1.21 Perlombaan ini terbuka bagi mereka yang telah memiliki SIM untuk

kendaraan roda (empat) yang masih berlaku serta memiliki Kartu Ijin

Start (KIS) International atau Regional yang dikeluarkan oleh Pengprov

IMI atau PP.IMI yang sesuai dengan Perlombaan ini.

4.2 PELAKSANAAN PERLOMBAAN SLALOM NASIONAL. 4.2.1 Perlombaan Slalom Nasional dilaksanakan di lintasan aspal dengan

panjang dan Lebarnya disesuaikan dengan keadaan sirkuit yang tersedia dan atas persetujuan Pengawas Lomba dengan mengutamakan aspek

keamanan dan keselamatan.

4.2.2 Setiap peserta diharuskan memakai HELMET dan SAFETY BELT pada waktu perlombaan. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah

pemecatan kepada peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran tersebut terjadi.

4.2.3 Setiap perlombaan kejurnas ini akan terdiri dari 3 Heat, Dimana Heat ke 3 merupakan Heat Final untuk memperebutkan point Kejuaraan Nasional

dan Kejuaraan Nasional F (modifikasi). Peserta yang berhak tampil di Final untuk poin Kejuaraan Nasional adalah 30 peserta terbaik yang

mengikuti Kejuaraan Nasional berdasarkan akumulasi waktu tempuh Heat ke 1 Heat ke dan 2.sedangkan untuk memperbutkan Poin

Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah 20 peserta terbaik yang mengikuti kelas F berdasarkan akumulasi waktu tempuh Heat ke 1 dan

ke 2. Penentuan pemenang pada Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) adalah waktu tempuh pada Heat ke 3 (Final)

tersebut, tanpa memperhitungkan waktu tempuh Heat ke 1 & 2 sedangkan soal yang diperlombakan pada Heat ke 3 (FINAL) adalah soal

pada Heat ke 1 untuk final Kejuaraan Nasional dan soal Heat ke 2 untuk

final Kejuaraan Nasional F (Modifikasi) Apabila jumlah peserta yang terdaftar lebih dari 140 starter, maka akan

diadakan babak penyisikan pada heat ke 1, dimana yang berhak untuk mengikuti Heat ke 2 adalah :

1. 90 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang tergabung dikelas A1, A2, A3 dan A Salon, yang mana kelas tersebut

adalah kelas yang diperhitungkan untuk merebutkan Kejuaraan Nasional.

2. 30 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperbutkan Kejuaraan Nasional Kelas F.

3. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas B.

4. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas C.

5. 5 peserta yang memiliki wktu tempuh waktu terbaik ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas D.

6. 5 peserta yang memiliki waktu tempuh terbaik Heat ke 1 yang memperebutkan Kejuaraan Kelas FFA.

Apabila kuota yang diberikan kepada peserta yang berlomba pada kelas

B, C, D, E tidak dipenuhi disebabkan jumlah peserta yang berlomba pada

29

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

kelas tersebut tidak mencapai 5 peserta setiap kelasnya, maka kelebihan

kuota tersebut akan diberikan kepada peserta yang berada dibawah 90 besar, yang tergabung dikelas A1, A2, A3 dan A Salon, yang

memperebutkan Kejuaraan Nasional. Dengan demikian jumlah peserta yang akan berlomba pada Heat ke 2

berjumlah 140 starter. 4.2.4 Sedangkan penentuan pemenang untuk Kejuaraan Kelas, Seeded B,

Pemula, Wanita dan Kejuaraan Team berdasarkan akumulasi waktu

tempuh heat ke 1 dan heat ke 2. Apabila akibat pembatasan peserta yang berlomba pada Heat ke 2,

sebagaimana pada ayat 3 tersebut diatas terjadi kekurangan peserta pada perebutan juara 2, juara 3 pada kelas wanita, maka untuk

menentukan juara 2, juara 3 pada kelas wanita adalah waktu tempuh terbaik yang diperoleh peserta wanita tersebut pada heat ke 1

4.2.5 Soal-soal perlombaan beserta daftar peserta, diberikan kepada peserta pada hari H, paling lambat 2 jam sebelum start Heat 1

dimulai. 4.2.6 Bentuk soal dalam acara slalom (ketangkasan) ini dapat berupa

zig-zag, memutari cone, mundur atau dapat pula gabungan dari keseluruhan. Bentuk tersebut diatas disesuaikan dengan luas

lokasi yang ada, dan tetap berpedoman pada segi keamanan/ kesehatan baik bagi peserta maupun penonton.

4.2.7 Untuk menghafal route pada hari perlombaan, peserta tidak diperkenankan untuk mencoba route tersebut dengan memakai

kendaraan bermotor/bermesin ataupun baterai.

4.2.8 Peserta tidak dibenarkan mengikuti lebih dari 1 (satu) kali dalam kelas yang sama, walaupun dengan kendaraan lain. Hukuman atas

pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran terjadi.

4.2.9 Satu nomor start hanya untuk satu peserta saja. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap peserta dengan

nomor start pada kelas dimana pelanggaran terjadi, serta pemecatan pada pengemudi lainnya (apabila terdaftar sebagai peserta) pada kelas

dimana pelanggaran terjadi. 4.2.10 Pergantian/ perubahan kendaraan/ kelas hanya dilakukan sampai pada

saat scrutineering. Penggantian kendaraan yang terpaksa dilakukan peserta, misal ; karena kendaraan mogok, dapat dilakukan paling lambat

1 jam sebelum start Heat 1 atas seijin Pimpinan Perlombaan dengan membayar denda yang besarnya ditentukan panitia dan kendaraan yang

akan dipakai untuk berlomba harus menjalani scrutinering terlebih dahulu.

Penggantian kendaraan untuk menjalani heat berikutnya sesudah seseorang peserta start menjalani heat 1 tidak dapat dilakukan dengan

alasan apapun. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa

pemecatan terhadap peserta pada kelas dimana pelanggaran terjadi.

4.2.11 Jalur Waiting zone hingga garis start adalah daerah parc ferme (sanksi

memasuki daerah ini diskualifikasi). Peserta yang telah memasuki area ini wajib menggunakan helm dan safety belt dan siap melakukan start,

tidak diperkenankan melakukan perbaikan apapun pada kendaraannya dan mendapatkan bantuan dari pihak luar.

Peserta yang mengalami problem pada area ini dan tidak dapat melakukan start dinyatakan DNS dan akan mendapatkan waktu terlama

dari peserta pada kelas yang sama.

4.2.12 Seluruh peserta dan kendaraan harus start secara berurutan berdasarkan starting list yang dikeluarkan oleh panitia, apabila nomor didepan peserta

tersebut kosong, maka nomor selanjutnya menyusul kemudian. Sanksi keterlambatan/ tersusul 10 (sepuluh) kendaraan, per heat 1 detik yang

akan ditambah pada waktu tempuhnya. Hukuman maximum 5 (lima) detik (50 kendaraan).

Khusus pada heat 3 (FINAL) peserta wajib memasuki area waiting zone untuk melakukan start maksimum 3 menit setelah peserta didepannya

finish kecuali peserta dengan urutan start pertama. (sanksi DNS). 4.2.13 Khusus untuk heat 3 (FINAL) urutan start wajib berdasarkan starting list

yang dikeluarkan oleh panitia, jika peserta tidak melakukan start maka dianggap DNS.

4.2.14 Pada Kejurnas tahun 2014 ini, pada seri pertama urutan no start 1 s/d 15 adalah berdasarkan rangking nasional kejuaraan umum kelas A tahun

2012, selanjutnya pada seri kedua dan seterusnya, urutan no start 1 s/d 15 berdasarkan urutan rangking kejurnas kelas A (point sementara) dari

seri yang telah dilalui.

4.2.15 Start dilakukan dengan posisi kendaraan berhenti dan mesin dalam kendaraan hidup (standing start), dan finish dengan cara flying finish

atau finish stop. 4.2.16 Ketika menjalani route/soal perlombaan, hanya peserta pengemudi yang

berada di dalam kendaraan (tidak diijinkan menggunakan petunjuk jalan/navigator). Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa

pemecatan terhadap pada kelas dimana pelanggaran terjadi. 4.2.17 Beberapa ketentuan cone :

a. Cone warna merah terletak disebelah kanan peserta. b. Cone warna hijau terletak disebelah kiri peserta. c. Tinggi cone minimum 45 cm. d. Tinggi cone persoalan mundur minimum 100 cm.

4.2.18 Beberapa ketentuan untuk membuat persoalan : a. Untuk soal zig zag jarak antara cone berjarak 10 meter. b. Untuk soal berbentuk angka 8 jarak antara cone berjarak 12

meter.

c. Untuk soal mundur lebar antar cone berjarak 5 meter d. Jarak start ke cone pertama berjarak 20 meter. e. Jarak dari cone terakhir ke finish maximum berjarak 15

meter.

31

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

f. Untuk persoalan yang yang memutari cone maksimal hanya 1 (satu) kali putaran setiap heat.

g. Untuk persoalan mundur maksimal hanya 1 (satu) kali setiap heat.

h. Setiap heat dapat terdapat soal Zig Zag, Putaran Besar, Putaran Sedang, Putaran Kecil soal Angka 8

4.2.19 Pecatatan waktu tempuh peserta ketika menjalani lomba dilak

dengan menggunakan alat pencatat waktu dengan sensor computer

utama, backup sensor komputer, serta dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas yang menggunakan pencatatan waktu (stop watch) digital.

Bilamana terjadi ganguan terhadap alat sensor computersaat peserta sedang berlomba, maka waktu tempuh diambil dari

backup sensor komputer, bilamana backup sensor komputer juga mengalami gangguan, maka menggunakan waktu dari

waktu tercepat pada petugas yang menggunakan pencatat wawatch) digital.

4.2.20 Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil waktu tempuh peserta (waktu sementara) pada papan pengumuman resmi setelah peserta

mencapai garis finish setiap heatnya. 4.2.21 Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan, bilamana

perlu, dapat memerintahkan peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start atau pencatatan waktu terhadap peserta

pada kelas dimana pelanggaran terjadi. 4.2.22 Apabila peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok

atau hal lainnya, maka mendapatkan waktu terlama dari peserta

(termasuk penalti jika ada) pada kelasnya ditambah 2 detik4.2.23 Bilamana pada saat perlombaan terjadi force majuere, pimpinan lomba

atas persetujuan steward memutuskan memberhentikan lombamenentukan pemenang dalam perlombaan tersebut ditentukan

berdasarkan heat yang telah dijalankan secara penuh pada kejuaraan tersebut.

4.2.24 Pengawas perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/ memberhentikan perlombaan sehubungan dengan Force Mejuer dan

keadaan-keadaan lain yang dapat mengancam keamanan/ ketentraman perlombaan.

4.2.25 Hasil waktu tempuh resmi dan penalti jika ada akan dicatat dalam kartu kontrol yang bersifat mengikat dan ditandatangani oleh petugas RC dan

peserta / entrant.

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Untuk persoalan yang yang memutari cone maksimal hanya 1

maksimal hanya 1 (satu) kali setiap

Setiap heat dapat terdapat soal Zig Zag, Putaran Besar,

soal Angka 8 dan mundur. Pecatatan waktu tempuh peserta ketika menjalani lomba dilakukan

dengan menggunakan alat pencatat waktu dengan sensor computer

serta dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas yang menggunakan pencatatan waktu (stop watch) digital.

Bilamana terjadi ganguan terhadap alat sensor computer utama pada saat peserta sedang berlomba, maka waktu tempuh diambil dari waktu

backup sensor komputer, bilamana backup sensor komputer juga mengalami gangguan, maka menggunakan waktu dari rata-rata 2 (dua)

waktu tercepat pada petugas yang menggunakan pencatat waktu (stop

Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil waktu tempuh peserta (waktu sementara) pada papan pengumuman resmi setelah peserta

Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan, bilamana dirasa

perlu, dapat memerintahkan peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start atau pencatatan waktu terhadap peserta

Apabila peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok

mendapatkan waktu terlama dari peserta

pada kelasnya ditambah 2 detik. Bilamana pada saat perlombaan terjadi force majuere, pimpinan lomba

atas persetujuan steward memutuskan memberhentikan lomba. Untuk kan pemenang dalam perlombaan tersebut ditentukan

berdasarkan heat yang telah dijalankan secara penuh pada kejuaraan

Pengawas perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/ memberhentikan perlombaan sehubungan dengan Force Mejuer dan

keadaan lain yang dapat mengancam keamanan/ ketentraman

Hasil waktu tempuh resmi dan penalti jika ada akan dicatat dalam kartu kontrol yang bersifat mengikat dan ditandatangani oleh petugas RC dan

5. PERATURAN TEKNIK

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

PERATURAN TEKNIK SLALOM

33

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014

5. PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KATEGORI UMUM, SEEDED B, PEMULA DAN TEAM

5.1 Peraturan Teknik ini berlaku untuk KEJURNAS SLALOM KATEGORI UMUM, SEEDED B, PEMULA, WANITA, dan TEAM (Kelas A1, A2, A3 dan

A Salon ). 5.2 Hanya Modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini,

segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan. 5.3 Bagi peserta dengan kendaraan yang terbukti melanggar peraturan

Teknik ini (seluruh peserta yang menggunakan kendaraan tersebut) akan diberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI, dan untuk semua point yang

sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis

dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 1 seri kedepannya pada tahun berjalan.

5.4 Kendaraan yang digunakan, dipasarkan dan atau diproduksi secara

masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di Indonesia (Non importir umum). Produksi tahun 2000 ke atas.

5.5 Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar

peraturan ini. 5.6 Wajib untuk Penggunaan Timbangan Kendaraan (terlampir)

5.7 Engine / Mesin

5.7.1 Cylinder Block / Blok Mesin 5.7.1.1 Kapasitas mesin (CC) harus sesuai dengan spesifikasi

kendaraan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Oversize

Piston diperbolehkan sesuai dengan manual repair yang

diterbitkan oleh manufaktur kendaraan tersebut. 5.7.1.2 Penggunaan mesin bekas ( Limbah ) dari luar negeri

diperbolehkan, tetapi komponen di dalam mesin ( misalnya crank shaft, piston dsb ) yang dipergunakan harusnya sesuai

dengan spesifikasi mesin mobil tersebut yang dipasarkan di Indonesia

5.7.1.3 Blok mesin boleh di-slip.

5.7.1.4 Cylinder / sleeve / Liner bebas 5.7.1.5 Diperbolehkan merubah lubang baut bantalan / cover timing

chain. 5.7.1.6 Pengurangan ketebalan blok diperbolehkan.

5.7.2 Cylinder Head / Kepala Silinder 5.7.2.1 Compresion Ratio bebas, Cylinder Head / Kepala Silinder boleh

di-slip

5.7.2.2 Packing / Gasket cylinder Head bebas. 5.7.2.3 Modifikasi Cover Timing diperbolehkan.

5.7.2.4 Pengurangan ketebalan head diperbolehkan. 5.7.2.5 Diperbolehkan melakukan porting dan polish pada sisi intake

maupun exhaust yang bertujan untuk menaikkan performa

5.8 Cooling system / Sistem pendingin Mesin 5.8.1 Thermostat dan tutup radiator bebas 5.8.2 Dilarang menggunakan radiator coolant.

5.9 Engine / Mesin 5.9.1 Baut-baut mesin bebas 5.9.2 Engine Mounting bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai

dengan aslinya. 5.9.3 Panel-panel dalam ruang mesin yang berfungsi hanya dekorasi dan

tidak memiliki fungsi keselamatan sama sekali, boleh dilepas 5.9.4 Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / bukan buatan ATPM-

nya diperbolehkan tetapi jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi harus sesuai aslinya,kecuali dinyatakan lain dalam pasal

bersangkutan

5.10 Exhaust System / Sistem Gas Buang

5.10.1 Exhaust Manifold / Manipol Api bebas 5.10.2 Exhaust Pipes / Pipa Knalpot

5.10.2.1 Sistem / pipa knalpot yang berada sesudah manifold bebas. 5.10.2.2 Tile pipe / ujung knalpot belakang harus berada

dibawah bumper belakang.

35

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

5.11 Intake & Fuel system / Pemasukan Bahan Bakar dan

Udara 5.11.1 Filter Udara bebas, tetapi rumah filter asli harus terpasang. 5.11.2 Sebagian atau seluruh sistem corong atau selang untuk udara luar

yang masuk ke dalam rumah filter asli boleh dilepas, tetapi tidak boleh diganti atau dimodifikasi.

5.12 Fuel / Bahan Bakar 5.12.1 Wajib memakai / menggunakan bahan bakar yang terdapat pada

SPBU di Indonesia, dengan oktan maksimum untuk kelas A1 RON

92,5 dan kelas A2, A3, A salon oktan maksimum RON 95,5. 5.12.2 Pengujian bahan bakar untuk menentukan nilai oktan akan dilakukan

langsung sepanjang dan atau setelah lomba. 5.12.3 Apabila diperlukan, pengujian bahan bakar untuk menentukan unsur

lain selain nilai oktan akan dilakukan dengan membawa sample bahan bakar tersebut dan dilakukan di laboratorium atau tempat

pengujian yang akan ditentukan panitia. Dan bila ditemukan hasil yang menyimpang, maka panitia berhak merubah hasil lomba yang

telah diumumkan sebelumnya.

5.12.4 Setiap peserta Wajib menyerahkan bahan bakar dari kendaraannya minimum 250 ml apabila diminta panitia

5.13 Engine Control Unit (ECU) / Sistem Computer Mesin 5.13.1 Pemakaian piggyback yang telah dihomologasi oleh IMI

diperbolehkan selama piggyback dipasang diluar ECU box.

5.14 Ignition / Pengapian 5.14.1 Merk dan type Busi bebas.

5.14.2 Kabel busi bebas, tetapi sistemnya harus sesuai aslinya.

5.15 Transmission / Transmisi

5.15.1 Clutch / Kopling 5.15.1.1 Disc Clutch dan Cover Clutch boleh diganti dan atau boleh

dirubah, baik diameter dan pcd, namun jumlah dan sistemnya harus sama dengan aslinya.

5.15.2 Flywheel / Roda Gila 5.15.2.1 Flywheel standar boleh diringankan.

5.15.3 Mounting / Dudukan 5.15.3.1 Mounting gearbox bahannya bebas, asal jumlah dan

tempatnya sesuai dengan aslinya.

5.16 Drive Shaft / As Roda

5.16.1 As Roda bebas

5.17 Suspension / Suspensi 5.17.1 Spring / Pegas / Per

5.17.1.1 Pegas Suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas tetapi sistemnya harus sesuai dengan aslinya.

5.17.1.2 Sistem pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan.

5.17.2 Shock Absorber / Peredam Kejut

5.17.2.1 Untuk kelas A1, A2, A3, dan A Salon hanya diperbolehkan dengan type One Way adjustable, non reservoar / canister.

5.18 Bushing Suspensi 5.18.1 Bushing suspensi bahannya bebas asalkan tidak dari bahan metal

seperti pillow ball (bearing)

5.19 Strut Bar / Brace Strut Tower Bar / Under brace (strut Bar bawah) boleh dipasang di

depan dan belakang.

5.20 Link Stabilizer 5.20.1 Link Stabilizer bentuk, bahan dan dimensinya bebas.

5.21 Wheel Alignment / Keselarasan Roda 5.21.1 Modifikasi lubang baut pada shockabsorber, untuk mendapatkan

sudut camber dan/atau caster yang diinginkan boleh dilakukan. 5.21.2 Untuk system suspensi beam axle, perubahan camber, caster

dan toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh.

5.21.3 Tidak diperbolehkan merubah posisi beam axle pada chasis . 5.21.4 Modifikasi baut knuckle pada shockabsorber diperbolehkan.

5.21.5 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

5.22 Braking System / Sistem Rem

5.22.1 Rem depan dan rem belakang, kaliper, rotor disk atau tromol bebas

namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. 5.22.2 Kanvas Rem

5.22.2.1 Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas 5.22.3 Piringan Rem

5.22.3.1 Piringan disc brake boleh dilubangi dan atau sloted. 5.22.4 Pipa / Selang

37

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Selang rem boleh diganti dengan selang braided.

5.22.5 ABS (Anti Lock Braking System) 5.22.5.1 Sistem ABS boleh tidak difungsikan atau diganti seluruh

perangkatnya dengan yang non-ABS, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya.

Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

5.22.5.2 Brake Distribution Valve (BDV atau katup pengatur tekanan

rem) adalah bebas. 5.22.5.3 Type kendaraan non-ABS boleh memasang ABS unit dari

type kendaraan yang sama yang menggunakan ABS. 5.22.6 Hand brake atau rem tangan

5.22.6.1 Rem belakang bebas, sistim dan mekanismenya BEBAS. 5.22.6.2 Diperbolehkan di modifikasi menjadi hydraulic hand brake

atau rem tangan dengan sistem minyak, modifikasi posisi tuas berada diantara dua kursi depan.

5.22.6.3 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

5.23 Interior / Ruang Kabin 5.23.1 Jok pengemudi boleh diganti tetapi harus dilakukan dengan

menjunjung tinggi asas keselamatan.

5.23.2 Setir boleh diganti dan atau ditambahkan spacer.

5.23.3 Instrumen tambahan aftermarket yang boleh digunakan hanyalah pengukur RPM, kapasitas bensin (fuel level gauge), suhu air

coolant (water temperatur gauge) dan tekanan oli (oil preassure gauge).

5.23.4 Fasilitas datalogging diperbolehkan.

5.24 Exterior / Tampak Luar 5.24.1 Body Kendaraan / Body Luar / Lampu / Kaca

5.24.1.1 Boleh menambah/memasang Spoiler dan atau Side skirt. 5.24.1.2 Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang

menghadap ke depan saat kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya.

5.25 TYRE / RODA / BAN / VELG 5.25.1 Wajib menggunakan ban produksi Indonesia, dan dipasarkan di

Indonesia. 5.25.2 Ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke

empat roda yang digunakan, type dan merk bebas. 5.25.3 Khusus kelas A1 lebar ban yang digunakan dan tertera pada ban

maksimum 195 mm dengan diameter ban maksimum 15 inch, untuk kelas A2, A3, dan A salon bebas.

5.25.4 Ban tidak boleh di modifikasi dalam bentuk apapun (termasuk

buffing) 5.25.5 Ban tidak boleh keluar dari spatboard / fender.

5.25.6 Khusus untuk kelas A1 Lebar velg maksimum 7 inchi dan berat minimum velg (tanpa ban) 5 kg per buah berdasarkan alat ukur

dari panitia. Ukuran diameter velg 15 inchi, dan harus sama di empat roda

5.25.7 Offset Velg bebas.

5.25.8 Ban akan ditandai (marking) oleh panitia.

5.25.9 Jumlah maximal ban 8 pcs. 5.25.10 Akan dilakukan pengecekan setiap sebelum dan sesudah lomba.

5.26 UMUM 5.26.1 Chasis kendaraan boleh di-reinforce. 5.26.2 Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / Bukan buatan ATPM /

APM diperbolehkan untuk seluruh komponen kendaraan selama jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi sesuai aslinya, kecuali dinyatakan

lain dalam pasal bersangkutan. 5.26.3 Apabila ditemukan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan

peraturan ini, maka panitia berhak merubah hasil lomba yang telah diumumkan sebelumnya.

6. PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN LOMBA KELAS F (KELAS BEBAS) 6.1 Peraturan teknik ini berlaku untuk KEJURNAS SLALOM Kelas F (Kelas

Bebas).

6.2 Hanya modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan.

6.3 Tahun produksi dan atau dipasarkan di Indonesia minimal tahun 2000.

6.4 Bagi peserta dengan kendaraan yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini (seluruh peserta yang menggunakan kendaraan tersebut) akan

diberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya

kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 1 seri kedepannya.

6.5 Kendaraan yang digunakan, dipasarkan dan atau diproduksi secara masal oleh Agen Pemegang merk / Agen Tunggal Pemegang Merk resmi di

Indonesia (Non importir umum). Produksi tahun 2000 ke atas.

39

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

6.6 Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan

berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan ini.

6.7 MESIN

6.7.1 Swap Engine diperbolehkan 6.7.2 Force induction diperbolehkan

6.7.3 Cylinder Block/Blok Mesin.

6.7.3.1 Kapasitas mesin (cc) maksimum 2000 cc, perubahan cc yang diakibatkan oleh force induction dikalikan 1,6

kali. 6.7.3.2 Komponen dalam blok mesin seperti crank shaft, piston, dan

con-rod diperbolehkan diganti atau melakukan modifikasi yang sifat dan tujuannya adalah untuk meringankan bobot

komponen dalam mesin untuk menambah tenaga mesin tersebut.

6.7.3.3 Bahan dan bentuk metal duduk dan metal jalan bebas. 6.7.3.4 Piston dan Ring Piston bebas.

6.7.3.5 Penambahan baffle di dalam oil karter diperbolehkan. 6.7.3.6 Blok Mesin boleh di-slip.

6.7.3.7 Cylinder / sleeve / Liner bebas. 6.7.3.8 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.7.4 Cylinder Head/Kepala Silinder 6.7.4.1 Cylinder Head / Kepala Silinder berikut perangkat

yang ada didalamnya bebas. 6.7.4.2 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi

asas keselamatan.

6.8 Cooling System/Sistim Pendingin Mesin. 6.8.1 Cooling System boleh dimodifikasi

6.8.2 Dilarang menggunakan Radiator Coolant. 6.8.3 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.9 Mesin Umum 6.9.1 Baut-baut mesin bebas.

6.9.2 Perangkat AC dan power steering boleh dilepas seluruhnya.

6.10 Exhaust System/Sistem Gas Buang 6.10.1 Exhaust Sytem bebas.

6.10.2 Tile pipe / ujung knalpot belakang harus berada dibawah

bumper belakang.

6.11 Intake & Fuel system / Pemasukan Bahan Bakar dan Udara. 6.11.1 Rangkaian filter udara bebas diganti, dimodifikasi atau Diganti. 6.11.2 Fuel Pressure Regulator dan fuel pump bebas.

6.11.3 Bahan bakar bebas, segala perangkat yang gunanya hanya untuk

meningkatkan kualitas bahan bakar dan dipasang hanya pada jalur bahan bakar sebelum fuel rail bebas dipakai. Bahan bakar boleh

dicampur additive yang dapat meningkatkan kualitas bahan bakar. 6.11.4 Tangki bensin harus asli atau boleh diganti hanya dengan safety

tank FT3 1999, FT3.5, atau FT5. 6.11.5 Jalur supply bahan bakar harus berada diluar kabin.

6.12 Engine Control Unit (ECU) / Sistem Computer Mesin.

6.12.1 Engine Control Unit (ECU) bebas.

6.13 Ignition/Pengapian. 6.13.1 Ignition system bebas.

6.14 Transmission/transmisi. 6.14.1 Transmisi Bebas

6.14.2 Clutch / Kopling boleh diganti dan dimodifikasi 6.14.3 Disc Clutch dan Cover Clutch boleh diganti dan Jumlah tidak harus

sama dengan aslinya.

6.14.4 Flywheel / Roda Gila boleh diganti dan dimodifikasi. 6.14.5 Limited Slyp Differential (LSD) boleh digunakan.

6.14.6 Final gear dan gear ratio bebas. 6.14.7 As roda boleh diganti dan dimodifikasi.

6.14.8 Mounting gearbox bahannya bebas, jumlah dan Tempatnya tidak harus sesuai dengan aslinya, tetapi jumlah tidak boleh kurang dari

aslinya. 6.14.9 Mekanisme short shifter boleh digunakan, kedudukan dan

letak short shifter boleh dirubah letaknya. 6.14.10 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.15 Suspension/Suspensi. 6.15.1 Spring / Pegas / Per bebas.

6.15.1.1 Pegas Suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas

tetapi sistemnya tidak harus sesuai dengan aslinya. 6.15.1.2 Sistem pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan.

6.16 Shock Absorber/Peredam Kejut

6.16.1 Shock Absorber / Peredam Kejut bebas, titik pemasangannya boleh berubah.

41

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

6.16.2 Shock Absorber boleh mempunyai tangki terpisah.

6.16.3 Penyetelan peredaman Shock Absorber bebas. 6.16.4 Sistem Suspensi tidak harus sama dengan aslinya.

6.17 Bushing dan Top Support 6.17.1 Top Support bebas.

6.17.2 Bushing suspensi bebas.

6.18 Strut Bar / Brace Strut Tower Bar / Under Brace (strut Bar Bawah) boleh dipasang di depan dan belakang.

6.18.1 Antiroll Bar (batang stabilizer), link stabilizer bebas dimodifikasi. 6.18.2 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.19 Wheel Alignment. 6.19.1 Modifikasi lubang baut pada shockabsorber, untuk mendapatkan

sudut camber dan/atau caster yang diinginkan boleh dilakukan. 6.19.2 Untuk sistem suspensi beam axle, perubahan camber, caster dan

toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh.

6.19.3 Modifikasi baut knuckle pada shockabsorber diperbolehkan. 6.19.4 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.20 Braking System / Sistem rem 6.20.1 Rem depan dan rem belakang, kaliper, rotor disk atau tromol bebas

namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya. 6.20.2 Kanvas Rem

6.20.2.1 Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas 6.20.3 Piringan Rem

6.20.3.1 Piringan disc brake boleh dilubangi dan atau sloted. 6.20.4 Pipa / Selang

Selang rem boleh diganti dengan selang braided.

6.20.5 ABS (Anti Lock Braking System) 6.20.5.1 Sistem ABS boleh tidak difungsikan atau diganti seluruh

perangkatnya dengan yang non-ABS, kaliper, rotor disk atau tromol bebas namun tidak boleh lebih kecil dari aslinya.

Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

6.20.5.2 Brake Distribution Valve (BDV atau katup pengatur tekanan

rem) adalah bebas. 6.20.5.3 Type kendaraan non-ABS boleh memasang ABS unit dari type

kendaraan yang sama yang menggunakan ABS. 6.20.6 Hand brake atau rem tangan

6.20.6.1 Rem belakang bebas, sistim dan mekanismenya BEBAS. 6.20.6.2 Diperbolehkan di modifikasi menjadi hydraulic hand brake

atau rem tangan dengan sistem minyak, modifikasi posisi

tuas berada diantara dua kursi depan. 6.20.6.3 Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas

keselamatan.

6.21 Interior 6.21.1 Interior bebas, tetapi dashboard dan bagian lain yang dapat

terjangkau oleh pengemudi tidak boleh ada yang tajam. Bagian-

bagian ini boleh dipotong rata atau ditutup pelat aluminium. 6.21.2 Diperbolehkan dan disarankan memasang rollcage atau roll bar

6.21.3 Safety belt harus menggunakan dengan standar kursi yang digunakan (contoh: bucket seat minimum 4 point).

6.21.4 Pemadam api minimum 2,5 KG 6.21.5 Jok kiri depan dan jok belakang boleh dilepas.

6.21.6 Jok pengemudi boleh diganti tetapi harus sesuai dengan asas keselamatan

6.21.7 Setir boleh diganti dan ditambahkan spacer

6.21.8 Semua regulator kaca boleh dilepas, tetapi jika dilepas, kaca pintu tersebut harus dalam keadaan tertutup.

6.21.9 Semua perangkat kenyamanan seperti panel AC dan Audio boleh dilepas.

6.21.10 Karpet, plafon, sistem power window boleh dilepas atau diganti 6.21.11 Peredam kendaraan baik yang di dalam kabin maupun diluar boleh

dihilangkan. 6.21.12 Instrumen tambahan aftermarket boleh digunakan.

6.21.13 Fasilitas data logging diperbolehkan. 6.21.14 Sistem telemetry diperbolehkan.

6.22 Exterior

6.22.1 Body kendaraan / Body Luar. 6.22.1.1 Pintu belakang kiri dan kanan serta bagasi boleh diganti

dengan bahan yang lebih ringan. (Fiberglass dan

Alumunium) 6.22.1.2 Kaca Pintu belakang kanan dan kiri serta bagasi boleh

diganti dengan bahan yang lebih ringan (Acrilic dan Poly Carbonate)

43

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

6.22.1.3 Bumper depan dan belakang boleh diubah bentuk dan

bahannya.

6.22.1.4 Boleh menambah/memasang Spoiler dan atau Side skirt.

6.22.2 Boleh melepas Spoiler dan atau Side skirt. 6.22.3 Bahan dari spoiler dan atau side skirt bebas

6.22.4 Kaca spion luar (samping) kiri dan kanan harus ada dan sesuai fungsinya

6.22.5 Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang

menghadap ke depan kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya.

6.23 Lampu-lampu 6.23.1 Lampu depan

6.23.1.1 lampu depan diijinkan dilepas, namun demikian lubang

tempat lampu wajib tertutup rapat dan solid dengan panel biasa atau corong udara

6.23.1.2 wajib memasang lampu pengganti pada posisi tersebut, kecuali kendaran tersebut dilengkapi lampu kabut yang

dapat berfungsi sebagaimana mestinya 6.23.1.3 lampu depan dan atau lampu kabut WAJIB dinyalakan

saat hujan atau berkabut.

6.24 Lampu belakang

6.24.1 Lampu rem harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya sepanjang lomba.

6.24.2 Lampu belakang atau lampu rem TIDAK diijinkan dilepas.

6.25 Roda atau Ban

6.25.1 Wajib menggunakan Ban Produksi Lokal tetapi ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke empat

roda yang digunakan. 6.25.2 Ukuran velg bebas, tetapi harus sama di empat roda

6.25.3 Offset velg bebas.

6.25.4 Berat velg bebas. 6.25.5 Ban tersebut boleh di modifikasi dalam bentuk apapun

(termasuk buffing) 6.25.6 Ban tidak boleh keluar dari spatboard / fender.

6.25.7 Penambahan spacer roda diperbolehkan. 6.25.8 Ban akan ditandai (marking) oleh panitia.

6.25.9 Akan dilakukan pengecekan setiap sebelum dan sesudah

lomba.

6.25.10 Jumlah max ban 8 pcs

6.26 UMUM 6.26.1 Chassis kendaraan boleh di-reinforce

6.26.2 Wiper jendela belakang beserta motornya, jika ada boleh dilepas

PERATURAN TAMBAHAN UNTUK KENDARAAN

1. Semua kendaraan yang ikut berlomba harus memenuhi persyaratan

lalu – lintas dan keamanannya, yang akan diperiksa pada saat scrutineering ataupun selama perlombaan.

2. Setiap kendaraan yang digunakan untuk berlomba harus dilengkapi

safety belt sesuai dengan jenis kursi yang digunakan.(contoh: bucket seat minimum 4 point).

3. Setiap kendaraan wajib untuk memasang alat pemadam api (minimal 2 kg untuk kelas umu A dan 2,5 kg untuk kelas umum F) dan

berfungsi dengan baik serta harus terpasang dengan kuat di dalam

kendaraan tersebut dan mudah dijangkau dan dibuka oleh pengemudi.

4. Wajib menggunakan ban produksi Indonesia, dan dipasarkan di Indonesia. Ukuran dimensi dari Ban yang digunakan harus sama pada ke empat roda,

type dan merk bebas, Offset Velg bebas

5. Bagian atas ban yang terpasang tidak boleh melebihi dari

lebarnya spartboard yang terpasang. 6. Kendaraan harus yang diproduksi atau yang di import oleh ATPM /

APM dan dipasarkan secara massal didalam negeri, terkecuali untuk

kelas FFA. 7. Bentuk dan bagian kendaraan tidak boleh dirubah jika dapat

membahayakan peserta itu sendiri maupun pihak ketiga. 8. Semua komponen kendaraan yang berkaitan dengan keamanan harus

berjalan dengan normal.

9. Chassis harus sesuai dengan standar perakitan dari type kendaraan tersebut.

10. Body harus sesuai standar perakitan dari type dan jenis kendaraan tersebut, termasuk semua tempat duduk dari kendaraan harus

terpasang terkecuali untuk kelas F.

45

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

11. Penggantian karburator (misal dengan 2 atau 4 barrel

intake manifoldnya diijinkan, akan tetapi silinder head harus tetap

standar sesuai dengan type mesin mobil tersebut, sistem pembakaran karburator diperkenankan diganti menjadi sitem injeksi.

12. Untuk kendaraan berpenggerak roda depan yang berlomba pada kelas A1, A2, A3 dan A Salon, tidak diperkenankan menggunakan LSD

(Limited Slip Differensial) dan sejenisnya, kecuali untuk kelasdan D.

13. Untuk kendaraan berpenggerak roda belakan

diperbolehkan menggunakan LSD (Limited Slip Differential) atau as roda boleh dilas menjadi satu.

14. Suspensi seperti per maupun shock absorber boleh diganti, hanya kedudukan tidak boleh dirubah.

15. Handbrake boleh dimodifikasi, boleh merubah dengan

handbrake hidraulik. 16. Bilamana terdapat peraturan yang belum tercantum atau terdapat

pada peraturan tambahan, maka permasalahan-dikembalikan dengan berpedoman kepada pe

nasional slalom PP IMI. 17. Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik

berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan

ini.

6. TATA TERTIB MENGEMUDI DI LINTASAN SLALOM

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

2 atau 4 barrel dsb) berikut

intake manifoldnya diijinkan, akan tetapi silinder head harus tetap

standar sesuai dengan type mesin mobil tersebut, sistem pembakaran item injeksi.

Untuk kendaraan berpenggerak roda depan yang berlomba pada kelas A1, A2, A3 dan A Salon, tidak diperkenankan menggunakan LSD

(Limited Slip Differensial) dan sejenisnya, kecuali untuk kelas B, C

Untuk kendaraan berpenggerak roda belakang dan kelas C

diperbolehkan menggunakan LSD (Limited Slip Differential) atau as

Suspensi seperti per maupun shock absorber boleh diganti, hanya

Handbrake boleh dimodifikasi, boleh merubah dengan system

Bilamana terdapat peraturan yang belum tercantum atau terdapat

-permasalahan akan eraturan kejuaraan

selama perlombaan

berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan

TATA TERTIB MENGEMUDI DI LINTASAN SLALOM

IKATAN MOTOR INDONESIAEdisi :

TATA TERTIB MENGEMUDI DI LINTASAN SLALOM

1. Peserta dan tim bertanggung jawab penuh untuk menjaga sportifitas

dan etika atas seluruh kru dan pendukungnya, pelanggaran atas

pasal ini dapat dikenakan sanksi kepada peserta dan tim. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan sampai dengan pencabutan

KIS. 2. Peserta yang mengikuti Perlombaan Slalom Dilarang keras

Mengkonsumsi Minuman Keras dan Dilarang Keras mengkonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah

pemecatan kepada peserta tersebu

3. Peserta yang mengalami sakit ( masih dalam perawatan dokter ),Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat

pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut.

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

IKATAN MOTOR INDONESIA Edisi : 2014

TATA TERTIB MENGEMUDI DI LINTASAN SLALOM

Peserta dan tim bertanggung jawab penuh untuk menjaga sportifitas

dan etika atas seluruh kru dan pendukungnya, pelanggaran atas

pasal ini dapat dikenakan sanksi kepada peserta dan tim. Sanksi dari peringatan sampai dengan pencabutan

Peserta yang mengikuti Perlombaan Slalom Dilarang keras

Mengkonsumsi Minuman Keras dan Dilarang Keras mengkonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah

pemecatan kepada peserta tersebut.

Peserta yang mengalami sakit ( masih dalam perawatan dokter ),Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat

pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada peserta tersebut.

47

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

4. Dengan turut sertanya Peserta dalam acara ini maka secara sadar

tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang tertera dalam

peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahan maupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Panitia.

5. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang peraturan perlombaan ini serta peraturan tambahannya

6. Peserta sebagai olahragawan harus bersifat sportif sebelum / sesudah maupun selama perlombaan berlangsung dan panitia

berhak untuk memecat setiap peserta bagi peserta yang bertindak

kurang sportif 7. Peserta bertanggung jawab atas musibah yang dialaminya selama

berlomba termasuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan selama berlomba terhadap pihak ketiga diluar batasan asuransi yang

diberikan/disediakan dengan perlombaan ini

8. Peserta dan tim yang mengikuti kejuaraan slalom berdasarkan peraturan slalom Ikatan Motor Indonesia tidak dapat melakukan

tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap panitia mengenai akibat dari dan berhubungan dengan perlombaan.

REGULASI 2015 Kendaran Kelas A, pada bagian MESIN & ELECKTRICAL semuanya STANDART, bawaan pabrik.

DAFTAR UNGGULAN – A (Seeded - A) TAHUN 2014

Daftar ini disusun berdasarkan Daftar Unggulan A ( Seeded A )

ditambah Seeded B / Pemula yang menduduki Peringkat Nasional pada

Kejuaraan Nasional dalam tahun 2012 / pernah Juara umum I dalam seri

Nasional ataupun Asia. Peringkat 1 & 2 Seeded B tahun sebelumnya.

No Nama Asal

1 Ananda Putranto ( TIO ) DKI

2 Ananta OHP DKI

3 Ananto Setiawan SURABAYA

4 Andri SA ( ABUL ) DKI

5 Andrianza Yunial BOGOR

6 Anggana OHP DKI

7 Anjasara Wahyu DKI

8 Arya Yunial BOGOR

9 Adwitya Amandio DKI

10 Alinka Hardianti DKI

11 Binar ZT SURABAYA

12 Demas Agil DKI

13 Dika CH SURABAYA

14 Didi Hardianto DKI

15 Gerry Rosanto SURABAYA

16 Hadaris Samulia ( ALIT ) DKI

17 Hadi Wibawa DKI

18 Herdiko Setya Putra DKI

19 Herry Agung SEMARANG

20 Herry Kohar BALIKPAPAN

21 HM Rihan Variza BINUANG

22 H.M Nicolas SEMARANG

23 James Sanger PALEMBANG

24 M Hermawan DKI

25 Miko Mahaputra DKI

26 Raditya PA DKI

27 Ricky Herdiana SEMARANG

28 Rizky TJ SURABAYA

29 Putu Indra SURABAYA

30 Suryo Putranto SURABAYA

31 Toni Utomo SURABAYA

32 Valentino R BOGOR

33 Zainul Arifin BINUANG

KETERANGAN :

49

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peserta yang termasuk dalam Daftar Unggulan – A ( Seeded A ) tersebut

diatas dapat diturunkan ke kategori Daftar Unggulan – B ( Seeded B )

dari komisis Slalom PP IMI apabila 3 tahun berturut turut tidak

mengikuti kejuaraan.

Pimpinan Lomba dengan persetujuan Dewan Pengawas Lomba pada

lomba terkait, atau atas usulan komisi Slalom PP IMI.

DAFTAR UNGGULAN – B (SEEDED – B) TAHUN 2014

Daftar ini disusun atas dasar yang telah berprestasi tetapi tidak masuk

dalam daftar unggulan A ( Seeded A ).

Akan tetapi telah berprestasi dan ditentukan dalam daftar seeded B dari

PP.IMI & masuk dalam 3 besar pemula tahun sebelumnya,

NO NAMA KOTA ASAL

1 ADE S BAHAR JAKARTA

2 ADI GAUTAMA MALANG

3 AGUS BUDIMAN JAKARTA

4 AGUS SUDIANA JAKARTA

5 AGUS DJOHANSYAH JAKARTA

6 ALDI GONDOKUSUMO JAKARTA

7 ANDI SAFEI SEMARANG

8 ANDI YACHMON MEDAN

9 ANDI TOTO MICHDAR MAKASSAR

10 ANDI BARATA JAKARTA

11 ANONDO EKO JAKARTA

12 ANTHONY SARWONO BANDUNG

13 ARI YOGA SURYA BANDUNG

14 ANDRIAN BANSER JAKARTA

15 AUDY CRISTANTO SURABAYA

16 ARIF G O SEMARANG

17 ASWIN BAHAR JAKARTA

18 AYESA ROROH (CIKO) JAKARTA

19 ARIF INDIARTO JAKARTA

20 ASHARI PRABAKTI SURABAYA

21 ARIO DANU BOGOR

22 BAMBANG HARTONO JAKARTA

23 BAMBANG RADITYO (DEMAS) JAKARTA

24 BAMBANG SUHERI MALANG

25 BEN JAKARTA

26 BENEDICTUS JAKARTA

27 BERYL EDWIN S SURABAYA

28 BERNARD YUWONO BALIKPAPAN

29 BUDI HARYONO (ECENG) JAKARTA

30 BESAR IRAWAN SEMARANG

31 BRIAN MUSE SURABAYA

32 BOUDEWJIN SURABAYA

33 DADAN HAMDANI JAKARTA

34 DARMAWAN SETIANTO SURABAYA

35 DEBBY MICHIHIRA SURABAYA

36 DENY PRIAMBODO JAKARTA

37 DIAN BONDOKUSUMO JAKARTA

38 DICKI MI JAKARTA

39 DICKI MUHAMAD ISHAK BANDUNG

40 DIDI ARIFIN JAKARTA

41 EDY WIJAYA S MEDAN

42 EDDIE SADIKIN JAKARTA

43 EGON NASUTION MEDAN

44 EKO REKSODIURO JAKARTA

51

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

45 ENDANG SUPRIATNA JAKARTA

46 ERWIN B JAKARTA

47 ERWIN LEWI BANDUNG

48 ERWIN GIRSANG MEDAN

49 FOURY WOWORUNTU JAKARTA

50 FRANK IVAN BANDUNG

51 FREDRICK T MOELADI JAKARTA

52 FREDY ROSTIAWAN BANDUNG

53 GANDY JAKARTA

54 GDE ANDI JAKARTA

55 HARRIS GONDOKUSUMO JAKARTA

56 HADE MBOI JAKARTA

57 HEDI AHMAD SUGANDI BANDUNG

58 HENDRIK BADU JAKARTA

59 HENGKY S SEMARANG

60 HERAWAN RUSMANHADI SURABAYA

61 HERRY UNGGUL SEMARANG

62 HERRY WIBOWO MALANG

63

64

HONGKY REGINA

H. RIZKY PRAYOGA

JAKARTA

BINUANG

65 I KOMANG FERRY SURABAYA

66 ICHWAN IRZAMI SURABAYA

67 IRIANTO JOKO MULYONO SEMARANG

68 IPUNG PADMA SURABAYA

69 KEYNARD LESLIE JAKARTA

70 KUKRIT SW SEMARANG

71 MAMAY GUNAWAN BANDUNG

72 MARIO CLAUDIO JAKARTA

73 M. ANDARINSYAH SURABAYA

74 M. BARA PUTRA BINUANG

75 NURIE SALMUN JAKARTA

76 NORMAN SYAM ( OMEN ) JAKARTA

77 PIRI SUJARWO JAKARTA

78 R SETIABUDI JAKARTA

79 ROBBY SANGER SEMARANG

80 SETIAWIRATAMA (TOMMY) JAKARTA

81 SIDARTO S A JAKARTA

82 SONI SUSMANA JAKARTA

83 SONY RIHARTO JAKARTA

84 STEVY BILIANTO JAKARTA

85 SYAHYANI LAMPUNG

86 TH NOEGROHO JAKARTA

87 TEGUH KL BOGOR

88 TOMMY NASUTION MEDAN

89 YAYAK SETIADI MALANG

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

90 YAMA

SARWONO

JAKARTA 91 YUDI

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

KETERANGAN :

Peserta – peserta yang termasuk dalam Daftar Unggulan – B ( Seeded

B ) tersebut diatas tidak dapat diturunkan ke kategori Pemula.

Daftar ini dapat ditambah atas usulan Pimpinan Lomba dengan

persetujuan Pengawas Lomba pada lomba terkait, atau atas usulan

Komisi Slalom PP IMI pada lomba terkait.

BULLETIN No:…./BULLETIN/SLALOM-Seri I-pengda/II/2014

1

2

3

4

5

Ditetapkan di: Tanggal: .…/..…/….. Jam: …. : .... Pimpinan Lomba Menyetujui Pengawas Perlombaan :

C.o.C Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 Pimpinan Lomba

No. Lisensi: Ketua

No.Lisensi: Anggota No.Lisensi:

Anggota No.Lisensi:

Dibuat dan ditanda taqngani rangkap 2 (1 diumumkan, 1 sebagai arsip)

55

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

FORMULIR PROTES

� potong disini

KEPUTUSAN PROTES1 No:…./Kep.Protes/SoM-SLALOM-Seri I-pengda/II/2014

Keputusan Pengawas Perlombaan atas protes Peserta:

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan mempertimbangkan protes tersebut, Pengawas Perlombaan dengan ini memutuskan sbb:

KEPUTUSAN : DITOLAK / DITERIMA 2

Ditetapkan di: Tanggal: ..../…./….. Jam: ….. : …..

Pengawas Perlombaan : Mengetahui,

Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 C.o.C

Ketua No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Pimpinan Lomba No. Lisensi:

1 peserta yang mengajukan protes berhak melihat dan membaca keputusan ini, dibuat rangkap 3: Pengawas, C.o.C, Peserta yang protes

2 Coret yang tidak diputuskan

Kepada : Pimpinan Perlombaan Diambil Jam : .... : ….

Diserahkan Jam : .... : ….

Finish resmi Jam : .... : ….

(diisi oleh petugas)

Dengan ini saya

No. Start : Nama : Mengajukan protes untuk Heat : ________ Perihal : _____________

Bila kurang dapat dilanjutkan pada lembar terpisah

Tanggal : …./.../…. Uang Protes diterima: (diisi pada saat pengambilan formulir)

Hormat saya, Sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Nama :

(Tanda Tangan)

Jabatan :

(Tanda Tangan & Nama) Tanggal/Jam : …./.../…. . . : . .

Keputusan Pengawas sesuai: No:…./Kep.Protes/SoM-SLALOM-Seri I-pengda/II/2014

DITOLAK / DITERIMA (*Coret yang tidak diputuskan)

Tanda Terima Protes dan Uang Protes (Mohon kembalikan bukti ini untuk mengambil uang protes bila Protes diterima)

Uang diterima Rp. 5.000.000,- .000,-

(lima juta rupiah)

Nama

Jabatan

Tanggal/Jam ……./….../……. . . .…. : ……. (Tanda Tangan saat menerima Protes)

No. Start :

Mengenai Heat:

Dengan Alasan/Dasar Petimbangan: 1

2

3

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN3 No:…./Kep.SoM/Et…..-Tr.....- SLALOM-Seri I-pengda/III/2014

Berdasarkan Hasil Pengawasan, Protes-Protes dan atas kekuatan

Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor Indonesia No

.../IMI/SK-OR/A/…/2014, tentang IJIN PENYELENGGARAAN

SERI KE .. (NPKN-90../13) “KEJURNAS SLALOM TAHUN 2014” serta

Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor berikut peraturan-

peraturan SLALOM lainnya, Setelah mendengar segala penjelasan-

penjelasan dan mempertimbangkannya, Pengawas Perlombaan

dengan ini:

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di: Tanggal: ..../…./….. Jam: ….. : …..

Pengawas Perlombaan : Mengetahui,

Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 C.o.C

Ketua No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Pimpinan Lomba No. Lisensi:

3 semua keputusan setiap trayek wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta dibuat rangkap 3:diumumkan, Pengawas, C. O.C

KEPUTUSAN PEMECATAN4

No:…./Kep.SoM/PEMECATAN/Et.-SLAOM-Seri I-pengda/II/2014

Berdasarkan

Peserta No. Start telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Atas kekuatan Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor

Indonesia No No .../IMI/SK-OR/A/…/2014, tentang IJIN

PENYELENGGARAAN SERI KE .. (NPKN-90../13) “KEJURNAS SLALOM

TAHUN 2014”, serta Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan

Bermotor berikut peraturan -peraturan Slalom lainnya, Setelah

memeriksan dengan seksama, mendengar segala penjelasan-

penjelasan dan mempertimbangkannya, Pengawas Perlombaan

dengan ini memutuskan memberikan sangsi:

P E M E C A T A N No. Start : _______

Sesuai dengan Ps..……………………………Peraturan Perlombaan Slalom 2014 .

Ditetapkan di: Tanggal: ..../…./….. Jam: ….. : ….. Pengawas Perlombaan : Mengetahui,

Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 C.o.C

Ketua No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Pimpinan Lomba No. Lisensi:

4 semua keputusan Pemecatan wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta dibuat rangkap 3:diumumkan, Pengawas, C. O.C

1

2

3

4

5

1

2

58

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

RISALAH RAPAT ke …. PENGAWAS PERLOMBAAN

1. Diadakan di : 2. Hari/Tanggal : 3. Waktu : 4. Peserta Rapat :

Pengawas Perlombaan 1 Nama Steward 1 Ketua No Lisensi :

2 Nama Steward 2

Anggota No Lisensi :

3 Nama Steward 3 Anggota No Lisensi :

Panitia Pelaksana (RC) 1 Nama C.o.C Ketua No Lisensi :

2 Nama Sekretaris No Lisensi :

3 Nama Scrutinering No Lisensi :

45

Nama CRO No Lisensi :

Panitia Penyelenggara (OC) 1 Nama O.C. Ketua 2 Nama Sekretaris

Pengamat Perlombaan ( tentative ) 1 Nama

5. Pimpinan Rapat:

Rapat dibuka pada jam... : ..... dan pimpinan rapat memperkenalkan para peserta rapat terlebih dahulu:

6. Hasil Rapat

1

2

3

Ditetapkan di: Tanggal: ..../…./….. Jam: ….. : ….. Pengawas Perlombaan : Mengetahui,

Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 C.o.C

Ketua No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Anggota No. Lisensi:

Pimpinan Lomba No. Lisensi:

KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN5 No:…./Kep.SoM/SLALOM-Seri I-pengda/III/2014

Dasar : Surat Keputusan Ketua Umum P.P Ikatan Motor Indonesia NoSK PP IMI, tentang IJIN PENYELENGGARAAN SERI KE I (NPKN-901/13) “KEJURNAS SLAOM TAHUN 2014”

Mengingat : 1. Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2014 2. Peraturan-Peraturan Slalom 2014 3. Peraturan Pelengkap Lomba KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI …. 2014

4. Buletin dan pengumuman yang dikeluarkan Panitia

Menimbang : 1. Bahwa KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI I 2014 telah dapat dilaksanakan dengan lengkap

2. Bahwa Panitia Pelaksana (Rally Committee) telah melaksanakan seluruh Tugas dan Kewajibannya

Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat dan Keputusan Pengawas Perlombaan 2. Saran-saran dan masukan yang diberikan Nara Sumber

MEMUTUSKAN

1 Menetepakan dan Mensahkan hasil kejuaraan KEJUARAAN NASIONAL SLALOM

SERI.... 2014, NPKN 90.../13 yang telah dilaksanakan pada tanggal

2014 di

2 Urutan Kejuaraan telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan hasil prestasi

masing-masing peserta (terlampir)

3 Piala dan hadiah Sesuai/Tidak Sesuai (*coret tidak perlu) dengan Peraturan

pelengkap lomba KEJUARAAN NASIONAL SLALOM SERI I 2014

4 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan

Ditetapkan di: Tanggal:

..../…./….. Jam:

….. : ….. Pengawas Perlombaan : Mengetahui,

Nama Steward 1 Nama Steward 2 Nama Steward 3 C.o.C Ketua

No. Lisensi: Anggota

No. Lisensi: Anggota

No. Lisensi: Pimpinan Lomba

No. Lisensi:

5 Keputusan hasil lomba wajib menggunakan form ini dan diumumkan kepada seluruh peserta Dibuat Rangkap 3: Pengawas, OC, C.o.C

Nama Steward 1 Ketua Pengawas

60

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

Peraturan Kejuaraan Nasional Slalom

KARTU ENTRANT DAN KIS NASIONAL

Sesuai dengan pasal 2.13 dan 2.14 buku peraturan slalom 2014, seluruh peserta wajib memiliki KIS regional, serta seluruh team wajib memiliki kartu entrant yang dikeluaran oleh PP IMI.

62

63