REVISI RENCANA STRATEGIS

Revisi Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan Page 1

REVISI RENCANA STRATEGIS

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 - 2021


REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN

PETERNAKAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY KANAN 2020


DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

I PENDAHULUAN 7

1.1. Latar Belakang

7

1.2. Landasan Hukum

8

1.3. Maksud dan Tujuan

8

1.4. Sistematika Penulisan

11

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

13

2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

13

2.3. Kinerja Kegiatan SKPD

9

III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 37

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

37

3.2. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi 39

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 42

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 44


IV TUJUAN DAN SASARAN 47

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

47

1.2. Target Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Peternakan

47

1.3. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan

sasaran RPJMD

48

V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 49

2.1. Strategi dan Kebijakan 49

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

54

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 54

IV PENUTUP 56


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat- Nya sehingga dapat

diselesaikannya “Revisi Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021” sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Pembangunan

Pertanian Bidang Tanmana Pangan Hortikultura dan Peternakan pada tahun pelaksanaan tahun ke-3

yaitu tahun 2018 hingga sampai tahun 2021 nanti, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Way

Kanan Tahun 2016–2021.

Revisi Restra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan

kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2016-2021 dan diharapkan dapat menjadi

kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Way Kanan terutama untuk sektor Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Way Kanan.

Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya

dalam mensukseskan pembangunan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Horikultura dan Peternakan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Revisi Renstra ini

dapat terselesaikan, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

semua pihak yang terkait.

Akhir kata semoga dokumen ini bermanfaat bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan, demi kemajuan dan perkembangan pembangunan bidang Pertanian Tanaman

Pangan, Horikultura dan Peternakan di Kabupaten Way Kanan sampai tahun 2021, dalm rangka

mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

Ir. MAULANA M.,MAP

NIP 19641110 199403 1 010


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Petenakan Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 - 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk

periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas

dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), begitu juga Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan yang berisi penjabaran RPJMD bidang Pertanian, dimana telah dimuat berbagai kebijakan

pembangunan pertanian dalam kurun waktu lima tahun mulai dari visi sampai uraian kebijakan. Substansi

perencanaan strategik adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang

dicapai selama kurun waktu lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang

menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mengedepankan isu-isu strategis dan

merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 - 2021 ini dimaksudkan sebagai arah dan

pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Way Kanan , sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan dalam

penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Renstra SKPD dan


dokumen perencanaan yang lain bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan RPJMD

memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun yang memuat visi serta misi

kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan

Renstra SKPD agar dalam pembangunan Pertanian bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana

pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima

tahun. Renstra Kementerian pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah

kebijakan sesuai dengan nawacita yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan

untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis

nasional.

3. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan

Peternakan Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi

Lampung adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung. Renstra ini menjadi acuan

penyusunan Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way

Kanan agar selaras dengan arah Pembangunan Pertanian di Provinsi Lampung.

4. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

Rencana Kerja merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang memberi detail gambaran

kerja per tahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro;


2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4816);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan

Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7

tahun 2007, Tambahan lembaran daerah provinsi Lampung Nomor 315;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);


23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian.

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan ini adalah :

1. Menterjemahkan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan secara

nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan

fungsi.

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak

tumpang tindih, dan terintegrasi.

4. Membangun Sistem Penilaian Kinerja yang terukur, transfaran dan akuntabel

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang lebih

efektif dan efisien

6. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


Pada bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sistematika penulisan Dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan

fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan, telaahan visi, misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan

penentuan isu –isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD

dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Way Kanan untuk

periode Tahun 2016 - 2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang dipimpin

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan;

3. Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

4. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

penunjang di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ..... Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Peternakan Kabupaten Way Kanan memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:


a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :

1) Seksi Lahan dan Irigasi

2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

3) Seksi Pembiayaan dan Investasi

d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan

2) Seksi Produksi

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi

2) Seksi Kesehatan Hewan

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian

2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

3) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian, Hortikultura dan peternakan,


pengelolaan Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan penetapan program dan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pertanian, Hortikultura dan

peternakan;

3) Membagi tugas, memberi petunjuk, mengendalikan, mengembangkan, mengawasi dan menilai

seluruh kegiatan Bidang, Bagian, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional

di lingkungan dinas dalam pelaksanaan tugas;

4) Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas

maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;

5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya;

6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

7) Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kinerja.

A. Sekretariat Dinas

1. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas,

Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dinas;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

c. Penataan organisasi dan tata laksana;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan


a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol

serta ketatalaksanaan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan,

terdiri atas:

a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b) melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

c) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian

dan pensiun pegawai;

d) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

e) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

f) melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

g) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

h) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

i) melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian; dan

k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Perencanaan

1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Dinas.


Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;

b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dinas;

c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas;

d) melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan

dinas;


e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk

operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dinas;

g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

h) melakukan penyusunan laporan kinerja dinas;

i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan;

dan

j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Subbagian Keuangan

1) Tugas

Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.


Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset memiliki uraian tugas pekerjaan,

terdiri atas:

a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;

b) melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;

c) melakukan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,

pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

d) melakukan urusan gaji pegawai;

e) melakukan administrasi keuangan;

f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

g) melakukan penyusunan laporan keuangan;

h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi;

i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan

pemindah tanganan barang milik Negara;

l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan

perlengkapan kantor;

m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan

dan Aset; dan


n) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;

b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan

mesin pertanian;

e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Seksi Lahan dan Irigasi;

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

a. Seksi Lahan dan Irigasi;

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.


Dalam melakukan tugas, Seksi Lahan dan Irigasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;


b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan

irigasi pertanian;

c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan

pengendalian lahan pertanian;

e) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

f) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

g) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;

dan

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.


Dalam melakukan tugas, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian memiliki uraian tugas

pekerjaan, terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat

Dan Mesin Pertanian;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;

c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;melakukan pegawasan

peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat

dan mesin pertanian; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi

pertanian.



Dalam melakukan tugas, Seksi Pembiayaan dan Investasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri

atas berikut:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan

Investasi;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di

bidang pembiayaan pertanian;

c) melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;

d) melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

e) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan

Investasi; dan

f) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbing an teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil

di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan

dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan


i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

b. Seksi Produksi

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

a. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.


Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan

Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman


d) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman


e) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang

tanaman pangan dan hortikultura;

f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan

vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g) melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di


h) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang



i) melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)


j) melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

k) melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan

dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

l) melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

n) melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman


o) melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

p) melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

q) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang


r) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan

Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan

s) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.


Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura memiliki uraian tugas

pekerjaan terdiri atas:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman

Pangan dan hortikultura;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi


c) melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman



d) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

e) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

f) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman

Pangan dan hortikultura; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan

hortikultura.


Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman


c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang


d) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

e) melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB)

dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman


f) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

g) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di



i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil


j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura

k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hewan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan,

perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit

hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

f. pengawasan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan;

j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner;

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana Sarana Pertanian Membawahi :


a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi

b. Seksi Kesehatan Hewan

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi

1) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.


Dalam melakukan tugas, Seksi Benih/Bibit dan Produksi memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri

atas:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi

peternakan;

c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan

pakan ternak;

d) melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak

(HPT);

e) melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

f) melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;

g) melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian

dan kelestarian;

h) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

i) melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan

Produksi Peternakan; dan


b. Seksi Kesehatan Hewan

1) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan.


Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Hewan memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;

b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;

c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

d) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit

hewan;

e) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan

penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah

penyakit hewan menular;

h) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

i) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan

Hewan; dan


c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan.


Dalam melakukan tugas, memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat

veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

3. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak,

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

4. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

5. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi

pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;


6. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

7. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

8. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

9. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan

qurban;

10. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di

bidang peternakan;

11. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil

peternakan dan kesehatan hewan;

12. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik

(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di

bidang peternakan dan kesehatan hewan;

13. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

14. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

15. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

16. melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

17. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

18. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Penyuluhan Pertanian

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode

penyuluhan pertanian.

c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha.


d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.

e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat

bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pada Kelompok Bidang Penyuluhan Pertanian :

a. Seksi Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian

b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

a. Seksi Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian

a) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

b) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas

pekerjaan terdiri atas:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

3. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang

kelembagaan penyuluhan pertanian;

4. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas

kelembagaan petani;

5. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

6. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

7. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan bala i penyuluhan pertanian;

8. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi

9. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan



b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

1) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.


Dalam melakukan tugas, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan

terdiri atas:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan

Pertanian;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;

3. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;

4. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan

pertanian;

5. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh

pertanian;

6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;

7. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

1) Tugas


teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.


Dalam melakukan tugas, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas

pekerjaan, sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi

Penyuluhan Pertanian;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;

3. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan

pertanian;

4. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan

pertanian;


5. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

6. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi

penyuluhan pertanian;

7. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi

Penyuluhan Pertanian; dan


F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

1. Penyuluh Pertanian;

2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

3. Medik Veteriner;

4. Paramedik Veteriner;

5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

1. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:

a) melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;

b) melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;

c) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha;

d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:

a) melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;

b) melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

c) melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan iklim;

d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

a) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;

b) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner;

c) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;




4. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

a) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

b) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner

dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

c) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan

dibawah penyeliaan Medik Veteriner;



5. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

a) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;

b) melakukan pengujian mutu hasil pertanian;

c) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing


2.2 Sumberdaya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way

Kanan sebanyak 85 orang yang terdiri dari 72 orang PNS, 13 orang honorer/PTHLS.

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan pada tahun 2016

No Pegawai Jumlah %

1 Golongan IV 4 4,71

2 Golongan III 47 55,29

3 Golongan II 20 23,53

4 Golongan I 1 1,18

5 PTHLS 13 15,29


Jumlah 85 100

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak

42 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 16 orang dan SLTP sebanyak 1 orang seperti pada

Tabel 2..

Tabel 2. .Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No Pendidikan Jumlah %

1 S2 8 5,88

2 S1 42 61,76

3 D4 - -

4 D3 5 7,25

5 SLTA 16 23,53

6 SLTP 1 1,47

7 SD - -

Jumlah 72 100

Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang atau jurusan pendidikan yang ditamatkan pada tingkat

Diploma III sampai Strata II (S2) sebanyak 72 orang dengan rincian jurusan pertanian 24 orang,

peternakan 7 orang, dan lainnya 41 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan

dapat dilihat pada Tabel 3..

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2016


1 Pertanian 24 33,34

2 Peternakan 7 9,72

3 Lainnya 41 56,94


Jumlah 72

Berdasarkan jabatan struktural, terdapat 35 pegawai yang menduduki jabatan struktural, terdiri

atas 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 24 orang eselon IVa dan 11 orang eselon IVb. Untuk

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, telah diikuti beberap a pendidikan dan pelatihan (diklat)

berupa diklat kepemimpinan dan diklat lainnya bagi 21 orang. Pada Tabel 2.d. dapat dilihat jumlah

pegawai yang mengikuti diklat.

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat


1 Diklat PIM II - -

2 Diklat PIM III 1 4,76

3 Diklat PIM IV 20 95,24

4 Diklat lainnya - -

Jumlah 21 100

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 5.

2.3 Kinerja Kegiatan SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan adalah :

a. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

b. Usaha tani tanaman pangan.

c. Kegiatan usaha tani peternakan.

d. Kegiatan usaha tani tanaman hortikultura.

e. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.


f. Penyuluhan pertanian.

g. Penyediaan data dan informasi pertanian.

Sedangkan kelompok sasaran dari pelayanan tersebut adalah petani, kelompok tani dan peternak,

gabungan kelompok tani, penangkar benih, kelompok usaha bidang pertanian dan stakeholder bidang

pertanian.

Pada dasarnya kinerja pelayanan perangkat daerah dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan.

Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, maka target kinerja pelayanan yang ingin

dicapai adalah meningkatnya produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan

dan hortikultura.

Secara umum indikator kinerja Dinas Pertanian telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah

ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 5. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No Indikator

Kinerja

Target Renstra Perangkat Daerah Dalam

Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1 Padi 142.526 160.324 172.571 179.448 144.421 165.694 228.427 231.571 101,33 103,35 132,37 129,05

2 Jagung 60.975 37.916 370.200 390.100 62.988 39.439 96.685 139.719 103,3 104,02 26,12 35,82

3 Ubi Kayu 382.769 350.912 44.196 44.776 384.706 399.810 383.891 295.811 100,51 113,93 868,61 660,65

4

Daging Ternak

Besar 759.775 770.615 769.300 779.877 766.049 771.431 776.746 819.390 100,83 100,11 100,97 105,07

5

Daging Ternak

Unggas 420.236 483.517 485.192 504.450 424.106 485.193 494.719 504.388 100,92 100,35 101,96 99,99

6 Produksi Telur 526.971 515.729 581.971 596.450 530.358 518.868 529.173 592.418 100,64 100,61 90,93 99,32


Dari tabel di atas dapat terlihat, pada tahun 2014 produksi padi sebesar 144.421 ton GKG, tahun

2015 produksi padi mengalami peningkatan sebesar 21.273 ton (13%) menjadi 165.694 ton, dan pada

tahun 2016 produksi padi kembali mengalami peningkatan sebesar 62.733 ton (27,46%) menjadi 228.472

ton dan Produksi tanaman padi pada tahun 2017 meningkat sebesar 3.144 ton atau 1,36% dibandingkan

dengan tahun 2016, dari 228.427 ton menjadi 231.571 ton. Penyebab utama yang menyebabkan produksi

padi di Kabupaten way kanan semakin tahun semakin meningkat adalah meningkatnya luas tanam serta

meningkatnya luas panen di kabupaten way kanan.

Produksi hasil peternakan selama tahun 2014 – 2017 mengalami fuktuatif (naik turun), pada tahun

2014 produksi daging ternak besar sebesar 766.047 ton, pada tahun 2015 produksi daging ternak besar

meningkat sebesar 5.382 Kg (0,70%) menjadi 771.431 Kg, kemudian tahun 2016 produksi daging ternak

besar kembali mengalami peningkatan sebesar 5.315 Kg (0,68%) menjadi 776.746, pada tahun 2017

produksi daging ternak besar mengalami peningkatan sebesar 42.644 (5,20%) menjadi 819.390 Kg

semakin meningkatnya produksi daging ternak besar ini disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi

ternak besar.

Produksi daging ternak unggas pada tahun 2014 sebesar 424.106 Kg, kemudian pada tahun 2015

produksi daging ternak unggas meningkat sebesar 61.087 (12,59%) menjadi 485.193 Kg, tahun 2016

produksi daging ternak unggas meningkat sebesar 9.526 Kg (1,93%) menjadi 494.719 Kg, kemudian tahun

2017 produksi meningkat kembali sebesar 9.669 Kg (1,92%) menjadi 504,388 kg.

Produksi telur unggas selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami Fluktuatif setiap

tahunnya. Pada tahun 2014 produksi telur unggas sebesar 530.358 Kg, tahun 2015 sebesar 518.868 Kg

atau menurun Sebesar 11.490 (2,21%), tahun 2016 produksi telur meningkat sebanyak 10.305 Kg atau

sebesar 1,95% menjadi 529.173 Kg. Untuk 2017 produksi telur kembali meningkat dibandingkan dengan

tahun 2016 yaitu meningkat sebesar 1,92 % dari 529.173 menjadi 539.684 Kg. Penurunan produksi telur

unggas pada tahun 2017 disebabkan pada tahun itu terjadi serangan virus AI.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Agar pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan sesuai dengan

yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan gambaran

permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat

ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Peternakan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan

2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil peternakan

3. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa

berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu

organisasi untuk mendefinisikan arah organisasi akan dibawa d an membantu mendefinisikan pelayanan

yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021, visi

Kabupaten Way Kanan adalah

“WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021“.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi pertanian Kabupaten Way Kanan di masa

yang akan datang adalah pertanian yang maju dan berdaya saing. Pertanian Kabupaten Way Kanan yang

memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan yang profesional dan mandiri, komoditas yang

dikembangkan memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif terhadap pasar dan mampu menyediakan


bahan pangan pokok masyarakat yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas dengan harga yang

terjangkau

Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional yang diwujudkan seba gai penjabaran visi

yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan,

ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur;

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan

dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;

3. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan

peran perempuan, pemuda;

4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai

tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;

5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan

komparatif;

6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat

beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan Uraian Misi Kabupaten Way kanan tersebut diatas terlihat jelas bahwa Dinas

Tanaman pangan Hortikultura dan peternakan Mengemban Nisi Ke-4 Misi Kabupaten Way Kanan, maka

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupten Way Kanan menetapkan misi yaitu :

1. Mengembangkan komoditas pertanian unggulan (baik Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan) yang berdaya saing dan berkelanjutan

2. Mewujudkan masyarakat pertanian yang maju dan berdaya saing dengan pemberdayaan

ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi pertanian dan peternakan secara optimal

3. Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang profesional, unggul dan berdaya saing

melalui penguasaan teknologi pertanian dan peningkatan kualitas SDM


Strategi:

1. Pengembangan komoditas pertanian unggulan.

2. Pengembangan komoditas ternak unggulan

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM petani.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas komoditas unggulan dan utama

2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian

3. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak unggulan

4. Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan

5. Penguatan Kelembagaan Petani

6. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

Untuk mencapai visi misi Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Kabupaten Way Kanan dihadapkan pada faktor-faktor penghambat, seperti tingginya alih

fungsi lahan pertanian, masih rendahnya penerapan teknologi pertanian oleh petani, lemahnya

kelembagaan tani, kurangnya modal untuk berusahatani. Sedangkan faktor-faktor sebagai pendorong

tercapainya visi misi kepala daerah adalah potensi lahan pertanian yang cukup luas, kondisi iklim dan

geografis yang mendukung, adanya sentra - sentra komoditi unggulan yang mulai berkembang,

beragamnya hasil produk pertanian dan peternakan yang siap dikembangkan, terdapat beberapa komoditi

unggulan yang memiliki potensi ekspor, seperti manggis, tanaman hias, papaya.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mengacu

kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Lampung

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke

depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan


reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5)

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di

bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan

Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas

andalan ekspor dan komoditas prospektif,

b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan

c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang

telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu

hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong

pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,

b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas

pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,

d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,

e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi

pasar dan akses pasar

f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik).


Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri,

yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari

produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa

sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan

nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama

terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.Untuk tetap meningkatkan dan

memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-

2019 adalah:

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.

Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat

dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan

konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan

keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi

daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan

untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan

pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan

cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola

Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).

d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan

alih fungsi lahan.

e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana

irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa

yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan

ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi

harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang

meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan

Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:


a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi

komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.

c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam

dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan

melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan

(P3KP) sebagai berikut :

a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

d. Penguatan kelembagaan petani

e. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

f. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

g. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

2. Peningkatan dukungan perkarantinaan

3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

4. Pelayanan informasi publik

5. Pengelolaan regulasi

6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

7. Pengelolaan perencanaan

8. Penataan dan penguatan organisasi

9. Pengelolaan sistem pengawasan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Way Kanan tahun 2011-2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan

Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan

aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan” Untuk mewujudkan tujuan


penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, a. peningkatan

aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten; b.

peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan

perikanan; c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup; d. pembukaan peluang

investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; e. pengurangan kesenjangan

pembangunan dan ekonomi antar kawasan; dan f. pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

a. kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian tanaman pangan lahan basah dengan

arahan pengembangan berada pada Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan

Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negeri Agung, dan

Kecamatan Rebang Tangkas dengan luas kurang lebih23.132 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh

dua) hektar; dan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan pengembangan berada

pada Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu,

Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar

dengan luas kurang lebih 112.545 (seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) hektar.

Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud diatas

sebagian dietapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.479 (delapan ribu empat

ratus tujuh puluh sembilan) hektar.

b. kawasan pertanian hortikultura; dengan luas kurang lebih 26.026 (dua puluh enam ribu dua puluh

enam) hektar berada pada Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan

Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Negeri Besar.

c. kawasan perkebunan; meliputi a) Perkebunan Rakyat dengan luas kurang lebih 58.892 (lima puluh

delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar berupa perkebunan kopi, lada, kakao, dan

kelapa dalam, berada pada Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Gunung Labuhan,

Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Rebang Tangkas; dan

d. Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta untuk komoditas tanaman tebu, karet, dan

kelapa sawit berada di Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Bumi Agung.

kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:

1) Pengembangan sentra peternakan ternak besar berada pada Kecamatan Negara Batin,

Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay

Bahuga; 2) Pengembangan sentra peternakan ternak kecil berada pada Kecamatan Blambangan

Umpu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Baradatu, dan

Kecamatan Gunung Labuhan; dan c) Pengembangan sentra peternakan unggas berada pada


Kecamatan Negara batin, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Gunung

Labuhan, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Bumi Agung.

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan issue-issue pembangunan di Kabupaten Way

Kanan, yaitu:

1. Ketidaksinkronan sistem transportasi wilayah kabupaten dengan rencana pengembangan

transportasi dalam RTRW Kabupaten.

2. Peluang pengembangan jaringan perkretaapian di Kabupaten Way Kanan untuk mendukung mobilitas

darat.

3. Peluang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Subroto sebagai bandara komersial untuk

mengakomodasi kebutuhan mobilitas yang cepat, nyaman, dan ekonomis.

4. Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana pengelolaan persampahan di

Kabupaten Way Kanan.

5. Potensi masalah lingkungan dengan adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan

perkebunan dan sawah.

6. Permasalahan kerawanan bencana longsor dan banjir.

7. Peluang pengembangan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan

karena adanya potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

8. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Way Kanan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati Way Kanan, visi

misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, hasil telaah terhadap rencana Strategis

Kementerian Pertanian, Rencana Strategsis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Lampung maka diperoleh gambaran isu strategis sebagi berikut :

1. Rendahnya Tingkat Pendapatan Petani

Peningkatan pendapatan petani khususnya yang berusahatani tanaman pangan dan hortikultura.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendapatan petani antara lain :

a. Kepemilikan lahan yang sempit, sehingga peningkatan produktivitas yang terjadi sebagai

akibat peningkatan mutu intensifikasi, tidak memberikan penambahan output secara

signifikan.


b. Panen yang terjadi dalam kurun waktu hampir bersamaan, sehingga terjadi over supply

dipasaran yang menyebabkan harga produk turun. Hal ini bertolak belakang dengan harga

kebutuhan saprodi yang saat musim tanam cend erung mengalami peningkatan harga.

c. Belum diterapkan teknologi panen secara benar, sehingga tingkat kehilangan hasil saat

panen masih cukup besar.

d. Teknologi pengolahan lahan dan perlakuan pasca panen belum diterapkan secara lebih optimal.

2. Belum optimalnya tingkat kualitas sumber daya manusia pertanian dan kurangnya dukungan

kelembagaan yang disebabkan oleh :

a. Pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani masih rendah yang berdampak pada rendahnya

tingkat penerapan teknologi.

b. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pada setiap sub sistem agribisnis sehingga jumlah

dan mutu layanan terhadap petani masih rendah.

3. Pendayagunaan potensi lahan belum optimal Penyebab utama belum optimalnya pendayagunaan

lahan, antara lain :

a. Terbatasnya jumlah dan waktu tersedianya air yang berkaitan erat dengan musim hujan dan

kondisi sumber air yang ada.

b. Pengelolaan air ditingkat petani belum optimal.

c. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian.

d. Alih fungsi komoditas

4. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usah a tani di bidang tanaman pangan

dan hortikultura masih rendah.

5. Rendahnya tingkat penerapan teknologi spesifik lokasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain :

a. Tingkat pemodalan petani masih rendah, sehingga untuk penyediaan saprodi sesuai paket

teknologi anjuran tidak dapat dipenuhi petani secara mandiri.

b. Supply saprodi terutama beih dan pupuk khususnya waktu musim tanam, ketersediaannya

belum mencukupi sesuai kebutuhan.

c. Informasi teknologi belum seluruhnya dapat diterima oleh petani.

6. Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura mempunyai potensi untuk pengembangan

agrowisata dan agroindusri.


7. Pembangunan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dalam menciptakan rantai pasar dan

kualitas produk pertanian.

8. Mengupayakan peningkatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan

yang akan ditetapkan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way

Kanan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang mempengaruhinya. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan Pemerintah Kabupaten

Way kanan tersebut maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam mewujudkan Misi

Kabupaten Way Kanan telah menetapkan tujuan yakni :

“Mengembangkan Komoditas Pertanian unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi pertanian secara optimal”

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian

dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus

dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dengan mewujudkan sasaran

sebagai berikut:

1) Meningkatnya produksi tanaman pangan.

2) Meningkatnya produksi hasil peternakan.

4.2 Target Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Peternakan

Dalam melasankan tugasnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan

selama 5 tahun kedepan mempunyai target sebagai berikut :


Tabel 6. Targrt Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No Sasaran

Strategi Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan

Produksi

Tanaman

Pangan

Produksi Padi (Ton)

172.571

179.448

186.325

193.202

200.079

206.957

Produksi Ubi Kayu

(Ton)

370.200

390.100

422.200

450.120

470.100

490.100

Produksi Jagung (Ton)

44.196

44.776

45.356

45.936

46.516

47.100

2 Meningkatnkan

Produksi

Peternakan

Produksi Daging

Ternak Besar (Kg)

774.584

779.877

785.178

790.437

829.958

871.456

Produksi daging

unggas (Kg)

494.719

504.450

505.816

531.109

557.664

585.548

Produksi telur (Kg)

589.142

596.313

603.484

610.655

617.826

625.000

4.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Way Kanan Periode 2016 – 2021

serta tujuan dan sasaran RPJMD, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 – 2021 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima)

tahun ke depan.


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan

Periode 2016 – 2021 yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten WaY Kanan, serta pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Pertanian di Kabupaten Way

Kanan, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Way Kanan, strategi

pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan yang akan

dikembangkan selama 5 (lima) Tahun ke depan (periode Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian mendukung upaya peningkatan

produksi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) serta hortikultura. Diukur dengan

peningkatan IP lahan pertanian, dilakukan melalui:

1) Perluasan areal pertanian

2) Perbaikan sarana/prasarana irigasi tingkat usahatani

3) Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air (air permukaan, sumur/ pompa/embung).

4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas (pra panen,

panen dan pasca panen)

2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan dilakukan melalui:

1. Pelatihan dan peningkatan kinerja petugas lapangan

2. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan petani

3. Fasilitasi ketersediaan dan pemanfaatan alsintan melalui UPJA

4. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air

5. Pengembangan perbenihan dan peningkatan penggunaan benih unggul bermutu

6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan peternakan

7. Fasilitasi peningkatan penggunaan alsintan panen guna menekan angka atau tingkat

kehilangan hasil (panen dan pasca panen)

8. Peningkatan aplikasi pemupukan terutama penggunaan pupuk organik guna mengurangi

ketergantungan terhadap pemakain pupuk anorganik

9. Falisitasi pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB)


10. Pemeliharaan kesehatan dan penyakit menular pada ternak

11. Penyediaan dan pendistribusian vaksin untuk pengobatan massal

12. Melaksanakan program pelayanan terpadu pada peternakan

3. Peningkatan nilai komoditas pertanian unggulan (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)

yang memiliki daya saing tinggi, dilakukan melalui:

1) Pemantapan perwilayahan komoditas unggulan baik tanaman pangan, hortikultura maupun

peternakan

2) Pengembangan kelembagaan usaha dan penataan rantai pasok supply chain management

produk pertanian tanaman pangan, hortikultura hortikultura.

3) Fasilitasi akses skim pelayanan pembiayaan industri hasil pertanian

4) Pembinaan/penumbuhan usaha agribisnis di perdesaan

B. Kebijakan

Arah kebijakan Bupati Way Kanan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dalam misi keempat yang

berkaitan langsung dengan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, sebagai berikut :

1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan utama

3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak unggulan

4. Meningkatkan hasi pemasaran produk peternakan

5. Penguatan kelembagaan petani

6. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

1. Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman pangan melalui pemanfaatan sumber daya secara

optimal.

Kebijakan :

- Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu

- Meningkatkan penerapan pengelolaan tanaman terpadu

- Meningkatkan intensitas pertanaman (IP)

- Meningkatkan pengamanan dan pengawalan tanaman dari serangan OPT dan DPI

- Meningkatkan sarana pasca panen tanaman pangan

- Meningkatkan mutu hasil pengolahan tanaman pangan

- Meningkatkan pemasaran hasil tanaman pangan


2. Peningkatan angka kelahiran ternak dengan peningkatan mutu genetik, pemberian pakan yang

berkualitas, dan penyediaan sarana prasarana peternakan.

Kebijakan :

- Meningkatkan populasi ternak

- Mengoptimalkan pelaksanaan inseminasi buatan (IB)

- Penyediaan bibit ternak

- Pengembangan kawasan peternakan

- Peningkatan luas dan jumlah / jenis penanaman hijauan makanan ternak dan pakan ternak

- Meningkatkan monitoring ketersediaan pakan pabrikan

- Meningktakan pemanfaatan limbah tanaman untuk bahan pakan ternak

- Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil asal ternak

3. Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman hortikultura.

- Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat

- Mengembangkan kawasan sentra produksi hortikultura

- Menerapkan GAP/ SOP tanaman hortikultura

- Meningkatkan pengamanan dan pengawalan tanaman dari gangguan OPT dan DPI

- Mengembangkan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura

4. Peningkatan luas tambah tanam khususnya padi melalui pengelolaan lahan dan air, serta

pengembangan mekanisasi pertanian

Kebijakan :

- Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan lahan dan air

- Meningkatkan ketersediaan dan mesin pertanian

- Meningkatkan ketersediaan pupuk

- Meningkatkan akses petani terhadap permodalan / pembiayaan pertanian

5. Menurunkan angka kematian ternak melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit. Kebijakan :

- Menjaga status kesehatan hewan dan kesrawan melalui pelayanan secara periodik

- Melakukan pemetaan penyakit hewan dan detiksi dini terhadap muncul dan menyebarnya penyakit

hewan

- Meningkatkan fungsi dan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan


6. Penjaminan ketersedian pangan asal hewan yang ASUH.

- Menjamin keamanan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)

- Meningkatkan pengawasan dan dan perbaikan manajemen Rumah Potong Hewan (RPH) dan

Tempat Pemotongan Unggas (TPU)

7. Pemantapan sistem penyuluhan.

- Meningkatkan klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

- Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh penyuluh pertanian

- Meningkatkan kemampuan kelas kelompok tani

9. Peningkatan manajemen pembangunan pertanian yang berkualitas, efektif dan efisien. Kebijakan :

- Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan pertanian


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021, Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Peternakan menyusun program dan kegiatan sebagai berikut : (table 7.Terlampir)


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana strategis (Renstra) Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Way Kanan di bidang pertanian yang memuat tujuan dan sasaran yang mengacu pada pada visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017

- 2022.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten

Way Kanan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 –

2021 adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan

produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk

unggulan daerah

Tujuan : Mengembangkan Komoditas Pertanian unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan

dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi pertanian secara

optimal

Sasaran : Meningkatnya Produksi Hasil-hasil Pertanian, Peternakan

Indikator kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan dapat dilihat Pada Tabel

seperti pada Tabel 8.


Tabel 8. Indikator Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No Tujuan SKPD

Indikator Tujuan

Formulasi Target Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Penjelasan/Formulasi

Kondisi Awal

Target Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Pengembangan Produk Unggulan pertanian dan Peternakan

Laju Pertumbuhan Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan

Rata - rata produksi pertanian unggulan daerah

4,6 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan

Produksi Padi (Ton)

Jumlah Luas Panen Dikali Produktivitas

165.694 172.571 179.448 186.325 193.202 200.079 206.957

Produksi Ubi Kayu (Ton)

335.254 370.200 390.100 422.200 450.120 470.100 490.100

Produksi Jagung (Ton)

43.616 44.196 44.776 45.356 45.936 46.516 47.100

Meningkatkan Produksi Peternakan

Produksi Daging Ternak Besar (Kg)

Karkas dikali 80 %

769.300 774.584 779.877 785.178 790.437 829.958 871.456

Produksi daging unggas (Kg)

Karkas dikali 60 % 458.192 494.719 504.450 505.816 531.109 557.664 585.548

Produksi telur (Kg)

Populasi Betina dikali Produktivitas

581.971 589.142 596.313 603.484 610.655 617.826 625.000


BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021

merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura Dan Peternakan, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan

kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021 dan menjadi pedoman

dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan yang menjadi dokumen

perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan

Peternakan Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan ini sangat memerlukan

partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan

Peternakan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah

disusun. Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders

sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.


Tabel 7. Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 2016 – 2021.

Documents

REVISI RENCANA STRATEGIS