Review I Untuk Mata Kuliah Diplomasi Modern

Nama : Muhammad Iqbal NPM : 1006773755 Sumber : Bahan Mata Kuliah Diplomasi Modern oleh I Gede Wisura Diplomasi Dengan Kekerasan dan Penggunaannya dalam Hubungan antar Negara Diplomasi dan negosiasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara dalam rangka mencapai dan meraih kepentingan nasional yang dimilikinya serta menyelesaikan konflik yang ada. Akan tetapi ada kalanya diplomasi dengan pembicaraan semata tidak cukup untuk mencapai resolusi konflik dan kepentingan nasional tersebut, oleh karena itu perlu sebuah bentuk diplomasi lain yaitu diplomasi dengan kekerasan atau coercive diplomacy. Review ini akan melihat diplomasi, negosiasi, dan coercive diplomacy berdasarkan bahan ajar mata kuliah Diplomasi Modern oleh I Gede Wisura dan dilanjutkan dengan melihat pandangan mengenai coercive diplomacy menurut Bruce Jentleson dalam artikelnya yang berjudul Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World dan pandangan mengenai negosiasi menurut Christer Jonsson dan Martin Hall dalam bukunya Essence of Diplomacy, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan membandingkan kesemua bahan tulisan tersebut. Summary Bahan I Gede Wisura Negosiasi dan perundingan merupakan salah satu aspek dalam diplomasi yang memiliki pengertian sebagai usaha untuk menyelidiki dan mendamaikan posisi-posisi yang berkonflik dalam rangka mencapai hasil yang diterima. Dalam melakukan negosiasi atau perundingan perlu diperhatikan akan keberadaan dua elemen, yaitu kepentingan bersama dan masalah pokok yang menimbulkan konflik. Dalam diplomasi juga dikenal konsep persuasi dan tawar-menawar. Persuasi dapat diartikan sebagai usaha salah satu pihak untuk meyakinkan pihak lawan untuk mencapai kesepakatan. Ada dua macam strategi yang biasanya digunakan dalam tawar-menawar, yaitu akomodatif dan optimal. Strategi akomodatif menuntut perundingan yang masuk akal, sedangkan optimal dalam perundingannya menuntut hasil maksimal. Salah satu strategi dalam diplomasi yang dilakukan antar negara adalah deterrence atau penangkalan. Penangkalan merupakan usaha yang dilakukan satu pihak untuk membujuk agar pihak lainnya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingannya dengan cara meyakinkan lawan bahwa biaya yang ditanggung dengan mengambil tindakan itu akan lebih besar dengan asumsi lawan adalah pihak yang rasional

Page | 1

Penangkalan menurut ketiga kasus diatas memiliki beberapa komponen penting yang tidak bisa diabaikan. Pertama adalah penangkalan bukan sekedar peryataan akan komitmen yang didukung dengan ancaman, kedua bahwa sesungguhnya penangkalan merupakan konsep yang sangat tergantung pada konsep, ketiga bahwa sulit untuk membuat suatu strategi yang bisa menangkal segala pilihan yang ada pada power yang tidak puas, keempat bahwa penangkalan biasanya gagal dalam tahapan daripada gagal sekaligus, dan terakhir adalah penangkalan merupakan strategi yang sering digunakan untuk mengulur waktu. Dalam ilmu Hubungan Internasional juga dikenal akan adanya konsep perang, dimana penghentian perang menjadi salah satu komponennya. Pada perang total perang akan berhenti saat salah satu pihak menderita kekalahan telak, sedangkan pada perang terbatas yang lebih fleksibel penghentian perang dapat dikompromikan oleh pemerintah dan rakyatnya. Penghentian perang pun sebenarnya memiliki banyak dimensi yang saling terkait satu sama lain, seperti kondisi gencatan senjata, penetapan wilayah dan batas, serta rencana pertukaran tawanan dan penarikan kekuatan. Negosiasi juga dapat membuat suatu perang dapat berhenti, namun biasanya tidak secara keseluruhan atau hanya meneyelesaikan sebagian masalah saja. Salah satu strategi dalam berdiplomasi adalah dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mengarah pada tujuan yang bersifat ekonomis. Strategi ini disebut dengan Diplomasi kekerasan atau coercive diplomacy. Dalam melaksanakan diplomasi paksaan dibutuhkan tiga kondisi pendahulu, yaitu pertama perasaan akan pentingnya memenuhi keinginan pemaksa, kedua bahwa pemaksa memang memiliki kapabilitas akan penggunaan kekerasan, dan ketiga bahwa ketakutan akan munculnya kekerasan dari pihak pemaksa apabila tuntutan tidak dipenuhi. Coercive Diplomacy menurut Bruce Jentleson Coercive Diplomacy merupakan suatu bentuk diplomasi yang di dalamnya turut dipergunakan sedikit paksaan. Paksaan tersebut dapat berupa sanksi-sanksi ekonomi ataupun penggunaan kekuatan militer. Perbedaan mendasar dari coercive diplomacy dengan classical diplomacy adalah bahwa paksaan dan kekerasan hanyalah suatu tambahan kecil dan penekanan masih tetap pada dialog dan tujuan-tujuan damai. Coercive diplomacy bisa dikatakan sebagai usaha agar lawan mau menurunkan agresi, bukan dengan menggunakan jalan perang secara langsung namun dengan memperlihatkan kemampuan penggunaan kekuatan dan keyakinan bahwa kekuatan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam rangka agar coercive diplomacy dapat berjalan dengan baik dan berhasil maka diperlukan strategi-strategi yang dibuat baik oleh pihak pemaksa dan juga pihak yang dipaksa. Dari

Page | 2

sudut pandang pihak pemaksa ada tiga macam kriteria dalam pembuatan strategi agar coercive diplomacy dapat berhasil, kriteria tersebut adalah proporsionalitas, timbal-balik, dan kredibilitas pemaksa. Proporsionalitas maksudnya adalah hubungan natara ruang lingkup dan keadaan dari objektif yang dituju dengan alat yang dipergunakan dalam rangka pencapaian objektif tersebut. Timbal-balik adalah pemahaman akan adanya hubungan setara yang didapatkan antara pemaksa dan yang dipaksa. Apabila pihak yang dipaksa tidak melihat adanya timbal-balik yang sesuai maka ia akan bertanya-tanya apakah biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai konsesinya sesuai dengan hal yang akan ia terima. Terakhir adalah kredibilitas pemaksa, yang maksudnya adalah bagaimana pihak yang dipaksa sadar bahwa apabila ia menolak untuk bekerjasama maka akan ada konsekuensi serius yang mungkin ia terima. Selain ketiga kriteria yang telah disebutkan sebelumnya agar coercive diplomacy berhasil juga diperlukan dorongan dari lingkungan domestik dan internasional. Sedangkan dari sudut pandang pihak yang dipaksa maka lebih dilihat bagaimana keadaan power yang dimiliki pihak tersebut apabila mereka mau bekerjasama dengan pihak yang memaksa. Negosiasi Menurut Christer Jonsson dan Martin Hall Negosiasi dan diplomasi merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Banyak penulis yang bahkan menggunakan kata negosiasi untuk menggantikan kata diplomasi. Oleh karena itu butuh penjelasan mengenai aspek-aspek dalam negosiasi dalam rangka memahami akan negosiasi dan diplomasi. Dasar dari negosiasi adalah situasi tawar menawar, dimana adanya keadaan kerjasama yang kebetulan terjadi dan elemen-elemen konflik yang menyebabkan harus adanya tawar-menawar. Kepentingan bersama yang dicari dalam negosiasi tidaklah serta-merta ada dalam suatu konflik, oleh karena itu sudah menjadi tugas diplomatlah untuk berusaha mencari kepentingan bersama yang pada akhirnya dapat dinegosiasikan. Sepanjang sejarah negosiasi diplomatik yang sering terjadi adalah diplomasi bilateral, namun dalam beberapa terdapat pihak ketiga yang menjadi mediator. Sedangkan negosiasi multilateral muncul sebagai fenomena baru belakangan ini. Diplomat-diplomat yang bertugas dalam forum-forum multilateral dan bilateral dalam usaha mencapai kepentingan bersama adalah agen dari otoritas negaranya yang lebih tinggi. Oleh sebab itu negosiasi internasional dapat disebut sebagai proses yang memiliki dua sisi, dimana selain ada proses eksternal juga ada proses internal di dalamnya. Maksud dari pernyataan ini adalah strategistrategi diplomatik dibatasi bukan hanya oleh pemikiran apakah kesepakatan akan diterima oleh pihak-pihak yang lain, namun juga pakah otoritas dalam negeri akan menerima dan meratifikasi kesepakatan tersebut.

Page | 3

Analisis Diplomasi dan negosiasi merupakan aspek-aspek penting yang diperlukan dalam mencapai suatu kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara berbagai macam aktor di hubungan internasional. Komponen penting dalam terjadinya suatu negosiasi dan tawar menawar menurut tulisan pertama adalah adanya kepentingan bersama dan masalah-masalah yang dibicarakan.1 Hal senada juga diungkapkan oleh Martin Hall dan Christer Jonsson yang mengatakan bahwa dasar dari negosiasi adalah keadaan kerjasama dan elemen-elemen konflik.2 Penulis menyetujui pendapat penulis tersebut dengan melihat bahwa negosiasi memang terjadi dengan didahului oleh adanya suatu konflik yang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak-phak yang berkonflik dan adanya usaha untuk menyatukan dan membuat suatu harmonisasi kepentingan antara pihak yang berkonflik tersebut. Hal yang menjadi penekanan penulis disini adalah tentang coercive diplomacy. Tulisan pertama menyatakan bahwa coercive diplomacy merupakan usaha mencapai kesepakatan dengan menggunakan sedikit kekerasan,3 Bruce Jentleson pun mengungkapkan hal yang sama dengan mengatakan bahwa coercive diplomacy menggunakan sedikit paksaan dan kekerasan. Dari sini penulis dapat dikatakan bahwa coercive diplomacy merupakan bentuk diplomasi yang lebih keras daripada diplomasi konvensional yang semata hanya menggunakan komponen dialog dan pembicaraan baik yang bersifat formal maupun informal. Penulis berpendapat bahwa penggunaan coercive diplomacy merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh suatu pihak dalam berdiplomasi sebelum akhirnya memilih langkah yang jauh lebih keras dalam penyelesaian masalah, yaitu perang. Konsep coercive diplomacy memiliki beberapa faktor pendorong yang mendukung terjadinya kesepakatan. Penulis pertama mengungkapkan akan tiga buah faktor pendorong, sedangkan Bruce Jentleson secara lebih luas mengelaborasi faktor tersebut dan mengatakan bahwa faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor dari negara pemaksa dan dari negara yang dipaksa.4 Meskipun secara umum dapat dilihat bahwa sesungguhnya faktor-faktor yang dikemukakan oleh kedua penulis kurang lebih memiliki substansi yang sama. Mengenai faktor pendukung ini penulis ingin lebih menekankan pada adanya faktor yang penulis sebut sebagai1 2

Bahan Ajar Mata Kuliah Diplomasi Indonesia Oleh I Gede Wisura, hlm. 1. Martin Hall dan Christer Jonsson, Essence Of Diplomacy, (New York: Palgrave McMillan, 2005), hlm. 82. 3 Bahan Ajar Mata Kuliah Diplomasi Indonesia Oleh I Gede Wisura, hlm. 44. 4 Bruce Jentleson, Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World, The Stanley Foundation Policy Analysis Brief, Desember 2006, hlm. 2-4.

Page | 4

kapabilitas. Mengingat bahwa coercive diplomacy menggunakan sedikit kekerasan dan pemaksaan, maka dapat dikatakan bahwa kapabilitas ini merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh negara pemaksa dalam rangka keberhasilan coercive diplomacy, dimana negara yang dipaksa harus meyakini adanya kapabilitas yang dimiliki oleh negara dan bahwasanya kapabilitas tersebut mampu dan dapat dipergunakan oleh negara pemaksa. Satu hal lain yang menjadi masalah yang juga ingin penulis tekankan adalah bagaimana sesungguhnya perbedaan dan persamaan akan konsep coercive diplomacy dan deterrence, mengingat kedua konsep tersebut menggunakan ancaman kekerasan sebagai jalan agar tercapainya kesepakatan. Penulis artikel pertama tidak secara jelas mengungkapkan akan garis perbedaan antara coercive diplomacy dan deterrence, begitu pula penulis lain yang tulisannya penulis jadikan sumber acuan. Oleh karena itu penulis untuk sementara melihat bahwa deterrence merupakan salah satu alat atau tools dalam coercive diplomacy yang digunakan oleh negara pemaksa pada negara yang dipaksa. Kesimpulan Konflik merupakan hal yang sifatnya tidak dapat dielakkan dalam hubungan internasional, oleh karena itu negara-negara yang berkonflik membutuhkan suatu instrumen dalam menciptakan suatu kepentingan bersama yang dapat diambil oelh masing-masing oihak. Negosiasi dan diplomasi akhirnya menjadi jalan bagi terciptanya kepentingan bersama tersebut, akan tetapi ada saat diaman dialog dan pembicaraan semata tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, oleh karena itu diambil jalan dengan penggunaan sedikit kekerasan dalam diplomasi yang akhirnya menjadi konsep coercive diplomacy. Berbagai hal menjadi faktor pendorong agar coercive diplomacy berjalan dan tercipta suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, dimana faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Konsep coercive diploacy dan deterrence merupakan dua buah konsep yang dekat dan saling berkaitan, akan tetapi tidak ada suatu konsensus pasti mengenai pembedaan antara kedua konsep tersebut. Penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat berujung pada terjadinya perang, oleh karena itu coercive diplomacy diharapkan dapat menjadi jalan terakhir bagi terciptanya suatu perdamaian antara negara-negara di sistem dunia internasional.

Page | 5