Resume_Perkara No 33

7/28/2019 Resume_Perkara No 33

1/4

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 33/PUU-XI/2013

Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

I. PEMOHON

1. Moh. Junaidi, sebagai Pemohon I;

2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, sebagai Pemohon II;

3. Aida Milasari, sebagai Pemohon III;

4.Yogo Danianto, sebagai Pemohon IV.

KUASA HUKUM

Febi Yonesta, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret

2013

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) terhadap UUD 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilantata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang

terhadap UUD 1945.


2/4

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para

Pemohon.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Para Pemohon adalah perseorang warga negara Indonesia yang

merupakan mahasiswa suatu perguruan tinggi negeri (Pemohon I dan

Pemohon II), orang tua murid (Pemohon III) dan aktivis (Pemohon IV). Para

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo.

Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah para Pemohon

berpotensi akan mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya

pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIILKeseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi

B. NORMA UUD 1945

Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu :

Alinea keempat

.Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,


3/4

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifatdiskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

VI. Alasan-alasan Pemohon Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan

UUD 1945:

1. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukumpendidikan yang terdapat dalam UU Dikti sama dengan otonomi

pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan

MK;

2. UU Dikti hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang

tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan;

3. UU Dikti secara jelas menampakkan pula upaya untuk mensejajarkan

kepentingan akademik dan non akademiknya, aturan ini terdapat pada

Pasal 64 Undang-Undang a quo, ketentuan pada Pasal 64 tersebut

secara logika merupakan kerangka dimana ketentuan Pasal 8 ayat (3)

dapat dilaksanakan, dan hal ini tentunya tidak tepat mengingat tujuanutama pendidikan tinggi terletak pada upaya akademiknya dan

ketentuan non-akademik merupakan kerangka pendukungnya;

4. Kepentingan akademik dan non akademik diposisikan pada posisi yang

sejajar dapat terlihat pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang a quo

berdasarkan logika Undang-Undang ini menjadi subjek evaluasi, maka

evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN menjadikan salah satu

parameter yang menentukan kebebasan akademik suatu PTN;

5. Sistem pemenuhan hak atas pendidikan melalui pemberian pinjaman

lunak yang diatur dalam UU Dikti ini berpotensi menghambat akses dan

hak rakyat Indonesia atas pendidikan tinggi;

6. UU Dikti juga melihat bahwa otonomi pengelolaan pendidikan

merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan, kebebasan

akademik, dan seterusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi,

sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, bahwa


4/4

UUD 1945 tidak mengharuskan otonomi pengelolaan pendidikan

sebagai cara mencapai tujuan negara dalam mewujudkan pendidikan

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

7. Pasal 65 atat (3) UU Dikti bertentangan dengan Konstitusi yang

menyatakan bahwa pemisahan kekayaan badan hukum sebagai proses

yang tidak saja membutuhkan banyak energi, biaya ekonomi, serta

biaya sosial yang tinggi karena penyelenggara pendidikan harus

melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, pelepasan kekayaan

negara dari aspek hukum bukanlah ketentuan yang sederhana dan

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu juga merupakan

wujud dari liberalisasi pendidikan, kompleksitas ini akan mengganggu

proses pendidikan yang dapat menyebabkan hak atas pendidikan

tercerabut;

8. UU Dikti tidak memberikan perlindungan hukum bagi universitas untuk

tidak dipailitkan. Padahal dalam UU No 37 Tahun 2004 tentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat

perlindungan hukum bagi beberapa debitor, dan badan hukum PTN

tidak termasuk di dalamnya. Hal ini dapat membuat sebuah kampus

yang berstatus badan hukum PTN dapat dipailitkan sewaktu-waktu;

9. Prinsip akuntabilitas yang diatur dalam UU Dikti tersebut berujung pada

toleransi terhadap pelanggaran dan sikap koruptif penyelenggara

pendidikan, hal tersebut dikarenakan hanya disebutkan jenis sanksinya

saja, tetapi tidak memuat struktur dan kewenangan untuk menjatuhkan

sanksi bila terjadi pelanggaran.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-

Undang para Pemohon ;

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke-empat Pembukaan UUD

1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal

28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (5) UUD 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono)

Documents

Resume_Perkara No 33