Resume Standar Akuntansi Internasional 16 Aset

5/17/2018 Resume Standar Akuntansi Internasional 16 Aset - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/resume-standar-akuntansi-internasional-16-aset 1/25

Resume Standar Akuntansi Internasional 16 Aset Tetap

Posted by Michael Simbolon on Januari 15, 2011 · Tinggalkan sebuah Komentar

Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga

pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas yang

berupa aktiva tetap dan perubahan dalam investasi tersebut.

Pengakuan

Biaya dari suatu aset tetap harus diakui sebagai aset jika, dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut

akan mengalir ke entitas

2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Standar ini tidak menetapkan satuan ukuran untuk pengakuan, yaitu apa saja yang merupakan

jenis aktiva tetap. Dengan demikian, pengambilan keputusan dibutuhkan dalam menerapkan

kriteria pengakuan bagi entitas tertentu.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan semua biaya aktiva tetap pada saat

terjadinya. Biaya ini meliputi

1. biaya awal (untuk memperoleh atau membangun unit aktiva tetap), dan

2. biaya yang terjadi selanjutnya setelah perolehan (untuk menambah, mengganti bagian

aktiva tetap, dan pemeliharaannya.)

Pengukuran atas Pengakuan

Suatu aset tetap yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya

perolehan.

Elemen Biaya

Biaya dari suatu aset tetap terdiri dari:

1. biaya perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh

dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain

http://michaelsimbolon.wordpress.com/author/michaelsimbolon/



http://michaelsimbolon.wordpress.com/2011/01/15/resume-standar-akuntansi-internasional-16-aset-tetap/#respond







2. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi

dan kondisi yang diinginkan agar aset sesuai dengan keinginan dan maksud

manajemen.

1. estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi asset.

Contoh biaya yang secara langsung terkait adalah:

1. biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam IAS 19 Imbalan Kerja) yang

timbul langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap

2. biaya persiapan lokasi,

3. biaya pengiriman awal dan penanganan;

4. biaya instalasi dan perakitan;

5. biaya pengujian apakah aset tersebut berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil

penjualan setiap item yang diproduksi, dan

6. biaya/komisi profesional

Contoh biaya yang tidak termasuk biaya aset tetap adalah:

1. biaya pembukaan fasilitas baru,

2. biaya memperkenalkan produk baru atau jasa (termasuk biaya iklan dan kegiatan

promosi),

3. biaya untuk menjalankan usaha di lokasi baru atau dengan lingkup pelanggan baru

(termasuk biaya pelatihan staf), dan

4.

administrasi dan biaya umum lainnya

Pengukuran Biaya

Biaya perolehan aset tetap adalah harga setara kas pada Tanggal pengakuan. Satu atau

beberapa jenis aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran untuk aktiva non-moneter, atau

kombinasi aktiva non-moneter dan moneter.

Biaya seperti aset tetap tetap diukur sebesar nilai wajar, kecuali

1. transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau

2. nilai wajar aktiva yang diterima atau diberikan tidak terukur secara andal.

Model Biaya



Setelah pengakuan sebagai aset, suatu aset tetap harus dicatat sebesar biaya dikurangi

akumulasi penyusutan dan kerugian akumulasi penurunan.

Model Revaluasi

Setelah pengakuan sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara

andal harus dicatat sebesar jumlah yang dinilai kembali, yang nilai wajarnya pada tanggal

penilaian kembali tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan

nilai. Revaluasi harus dilakukan dengan secara teratur untuk memastikan bahwa jumlah

tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang akan ditentukan dengan menggunakan

nilai wajar pada tanggal neraca.

Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan dari bukti yang berbasis pasar dengan

penilaian yang biasanya dilakukan oleh penilai yang berkualifikasi profesional. Nilai wajar

asset tetap biasanya sebesar nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke

ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui di dalam

laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah

dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba

rugi. Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke dalam ekuitas padabagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus

revaluasi untuk aset tersebut.

Penyusutan

Setiap bagian dari suatu aset tetap dengan biaya yang signifikan dalam hubungannya dengan

total biaya barang harus disusutkan secara terpisah. Penyusutan yang dibebankan untuk setiap

periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali termasuk dalam nilai tercatat aktiva lain.

Penyusutan yang dibebankan untuk periode biasanya diakui dalam laporan laba rugi. Namun,

terkadang, manfaat ekonomi masa depan aset tetap diserap untuk memproduksi aset lainnya.

Demikian pula, penyusutan aktiva tetap dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan

pembangunan dapat dimasukkan dalam biaya aset tidak berwujud. Nilai sisa dan masa

manfaat aset harus direview setidaknya setiap akhir tahun keuangan.



Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aktiva tersebut melebihi jumlah yang tercatat sebagai

residu nilai aktiva selama tidak melebihi nilai tercatat. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak

meniadakan kebutuhan untuk depresiasi itu.

Tanah dan bangunan adalah aset dipisahkan dan dicatat secara terpisah, bahkan ketika

mereka diperoleh bersama-sama. Dengan beberapa pengecualian, seperti tambang dan situs

yang digunakan untuk TPA, tanah tersebut mempunyai masa manfaat terbatas dan karena itu

tidak disusutkan. Sedangkan bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas, karena itu

merupakan aset depresiasi. Peningkatan nilai tanah di mana bangunan berdiri tidak

mempengaruhi penentuan nilai aset bangunan.

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan manfaat ekonomi asset diharapkan

untuk dikonsumsi oleh entitas di masa depan.

Metode penyusutan yang diterapkan untuk aset harus direview minimum setiap keuangan

akhir tahun dan, jika ada telah terjadi perubahan signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi

manfaat ekonomi masa depan aset, metode harus berubah untuk mencerminkan polaberubah. Perubahan tersebut harus dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Berbagai metode depresiasi dapat digunakan untuk mengalokasikan nilai aset aktiva pada

secara sistematis selama masa manfaatnya. Metode ini termasuk

1. metode garis lurus,

2. metode saldo menurun, dan

3. metode unit produksi.

Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu kecuali ada perubahan pada

pola konsumsi manfaat ekonomi aset di masa depan.

Nilai tercatat suatu aset tetap harus dihapus jika:

pelepasan,

tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari yang menggunakan

pembuangan.



Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aktiva dan peralatan

harus dimasukkan dalam laba atau rugi ketika aset tersebut tidak lagi diakui. Keuntungan

tidak akan diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Pembuangan suatu aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara (misalnya dengan penjualan,

dengan memasukkan ke dalam sewa pembiayaan atau sumbangan). Dalam menentukan

tanggal pelepasan item.

Penyingkapan

Laporan keuangan untuk setiap kelompok aktiva tetap harus mengungkapkan,:

1. pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto;

2. metode penyusutan yang digunakan;

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dan akumulasi penurunan

nilai) pada awal dan akhir periode; dan

5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan

- Penjualan

- akuisisi melalui penggabungan usaha

- kenaikan atau penurunan yang dihasilkan dari revaluasi dan dari kerugian penurunan

nilai yang diakui

- penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi

- penyusutan

- selisih kurs bersih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari mata uang

fungsional ke dalam suatu mata uang yang berbeda, termasuk penjabaran kegiatan usahaasing ke mata uang penyajian entitas pelaporan;

(Sumber : Standar Akuntansi Internasional)



Revaluasi Asset tetap menurut standar akuntansi

Salah satu perbedaan pokok antara PSAK No. 16 (2007) tersebut dibandingkan dengan

PSAK No. 16 (1994) adalah dalam hal pengukuran setelah pengakuan awal. Pada PSAK

No.16 (2007) disebutkan bahwa suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau

model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi suatu entitas dan menerapkan kebijakan tersebut

terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Apabila entitas menggunakan model

biaya maka setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan

dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Modelbiaya ini sama perlakuannya dengan standar akuntansi yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan pada model revaluasian, setelah diakui sebagai suatu aset, suatu aset tetap yang

nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai

wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan

keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara

material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Sedangkan dalam PSAK No.16 suatu entitas hanya diperkenankan menggunakan model

biaya dan tidak diperkenankan menggunakan model revaluasian. Karena itu tidak ada uraian

lebih lanjut mengenai revaluasi aset tetap. Namun demikian dalam PSAK 1994 terdapat

pengecualian yaitu suatu entitas diperkenankan melakuan revaluasi atas aktiva tetap

sepanjang revaluasi tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah. Dalam hal

ini peraturan pemerintah yang relevan adalah peraturan dibidang perpajakan. Kewajibantersebut diantaranya adalah pengenaan pajak penghasilan final atas kenaikan aktiva tetap

sebagai hasil revaluasi dan pencatatan atas hasil revaluasi yang dilakukan. Pengecualian ini

dilakukan untuk mengakomodasi mekanisme pencatatan apabila suatu entitas melakukan

revaluasi untuk tujuan perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK/.03/2002

mewajibkan bahwa atas kenaikan hasil revaluasi aset tetap dicatat dalam akun selisih lebih

penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Oleh karena itu salah satu pertimbangan penting

dalam melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 (1994) adalah bagaimanadampak perpajakannya.



Dengan mengadopsi model revaluasian sesuai PSAK 16 (2007) maka revaluasi aset tetap

dalam rangka penyajian laporan keuangan tidak lagi harus mengikuti ketentuan perpajakan.

Suatu entitas yang memilih model revaluasian mempunyai pilihan untuk melaporkan atau

tidak atas hasil revaluasi untuk tujuan perpajakan. Apabila entitas bermaksud tidak

melaporkan hasil revaluasian tersebut untuk tujuan perpajakan maka akan terjadi beda

temporer antara laporan keuangan dengan laporan fiskalnya sehingga pengaruh pajak

tangguhan atas revaluasi tersebut perlu dihitung.

Beberapa paragraf dalam PSAK 16 (2007) menjelaskan mengenai nilai wajar aset tetap pada

saat revaluasian. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang

dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan bukti pasar. Jika

tidak ada nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual-belikan,

kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, entitas dapat menggunakan pendekatan

penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Belum ada pedoman yang lebih

lanjut mengenai bagaimana suatu entitas atau profesi penilai dalam menentukan nilai wajar.

Bahkan dalam kasus penentuan nilai wajar pabrik dan peralatan PSAK cenderung

menyerahkan kepada profesi penilai. Sehingga dikhawatirkan akan mengurangi reliabilitas

laporan keuangan.

PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa frekuensi revaluasi tergantung kepada perubahan nilai

wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika terjadi perbedaan nilai wajar secara material

dari jumlah yang tercatat maka revaluasi selanjutnya perlu dilakukan. Beberapa aset tetap

yang mengalami perubahan nilai wajar signifikan dan fluktuatif perlu dilakukan revaluasi

setiap tahun. Sedangkan untuk perubahan nilai wajar yang tidak signifikan tidak perlu

dilakukan revaluasi setiap tahun. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi

setiap tiga atau lima tahun sekali.

Pengelompokan aset tetap merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh entitas

pada saat melakukan revaluasi aset tetap. PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa jika suatuaset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.



Definisi suatu kelompok aset tetap menurut PSAK 16 (2007) adalah pengelompokan aset

yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Contoh dari

kelompok aset yang terpisah adalah: tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara,

kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Oleh karena itu system informasi

akuntansi suatu entitas perlu didisain sedemikian rupa sehingga mampu membuat kelompok-

kelompok aset tetap sesuai dengan PSAK ini.

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan bertujuan

untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai

lainya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara

bergantian (rolling basis) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan

secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

Pada saat dilakukan revaluasi, apabila jumlah tercatat aset meningkat maka kenaikan tersebut

langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun apabila sebelumnya

pernah diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan laba rugi, maka terhadap

kenaikan aset tersebut harus diakui terlebih dahulu dalam laporan laba rugi sebesar nilai

penurunan yang diakui sebelumnya. Sisa nilai setelah sebagian diakui dalam laporan laba

rugi tersebut dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas. Pengaruh pajak

tangguhan perlu dihitung dan disesuaikan dengan bagian yang diakui dalam laporan laba rugi

tersebut.

Pada saat dilakukan revaluasi, apabila jumlah tercatat aset turun maka penurunan tersebut

diakui dalam laporan laba rugi. Namun apabila sebelumnya terhadap aset tersebut penah

dilakukan revaluasi dan dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas maka

terhadap penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebitkan ke ekuitas pada bagian

surplus revaluasi dengan catatan jumlah maksimal yang dapat didebet adalah sebesar saldo

surplus revaluasi. Sisa nilai penurunan dibebankan ke laporan laba rugi.

Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, terhadap kenaikan atau penurunan nilai aset akibat

hasil revaluasi harus diperhitungkan dan dicatat sesuai dengan pencatat kenaikan atau

penurunan revaluasi. Pajak tangguhan diperhitungkan dan dibebankan ke ekuitas atau laporan

laba rugi mengikuti mekanisme pengakuan hasil revaluasi.

Pada saat aset tetap direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dapat

diperlakukan dengan salah satu cara yaitu:



1. disajikan kembali secara proporsional sehingga dengan perubahan dalam jumlah

tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan

jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara

memberikan indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.

2. dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto Metode

ini sering digunakan untukbangunan setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar

jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan

tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan nilai aset seperti yang dijelaskan dalam

mekanisme pencatatan hasil revaluasi di ekuitas seperti yang dijelaskan dalam paragraf

sebelumnya.

Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke laba ditahan yang telah disajikan dalam ekuitas

dapat dilakukan pada saat aset tetap tersebut dihentikan penggunaannya atau pada saat

pelepasan. Namun, sebagian surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan

penggunaan aset oleh entitas. Pemidahan tersebut dilakukan sebesar selisih jumlah

penyusutan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dengan jumlah

penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Namun pemindahan surplus revaluasitersebut dilakukan langsung ke saldo laba, tidak melalui laporan laba rugi.

Periode transisi

PSAK 16 (2007) mengatur periode transisi pada saat tahun pertama penerapannya. Suatu

entitas yang sebelum penerapan PSAK 16 (2007) telah melakukan revaluasi aset tetap dan

kemudian memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset



tetap maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (deem cost).

PSAK ini juga mengatur bahwa nilai revaluasi yang diperkenankan sebagai deem cost adalah

nilai revaluasi pada saat PSAK ini diterbitkan atau nilai revaluasi sebelum tanggal 29 Mei

2007. Dengan kata lain bahwa revaluasi aset tetap setelah tanggal PSAK ini terbit sampai

dengan tanggal 1 Januari 2008 atau tanggal penerapan pertama kali pernyataan ini tidak boleh

diakui sebagai deem cost.

Demikian juga entitas yang mempunyai saldo selisih revaluasi aset tetap pada saat PSAK ini

belum diterapkan maka pada saat penerapan pertama kali PSAK ini harus mereklasifikasi

seluruh saldo selisih nilai revaluasi aset tetap tersebut ke saldo laba.

Dalam kaitannya dengan PSAK 30 (2007), aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan

tidak diatur secara jelas apakah disertakan dalam revaluasi aset tetap jika suatu kelompok aset

dilakukan revaluasi. Namun demikian jika mengacu kepada difinisi dari aset tetap sesuai

PSAK 16 (2007) bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam

proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau

untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Selain difinisi tersebut, PSAK 16 (2007) juga mendifinisikan kelompok aset tetap yang harus

direvaluasi seluruhnya secara bersamaan adalah merupakan kelompok aset yang memiliki

sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Karena itu aset tetap dari

leasing menurut penulis termasuk kategori Sebagai aset tetap.

PSAK 13 (2007) mengenai properti investasi mengatur revaluasi aset tetap dalam hal

dilakukannya pngukuran setelah perolehan awal aset tetap. Properti investasi yang dicatat

dengan menggunakan model revaluasian maka terhadap biaya penyusutannya tidak dihitung.

Kenaikan atau penurunan atas nilai properti investasi dibebankan ke laporan laba rugi.



PSAK No.16 (2007) disebutkan bahwa suatu entitas harus memilih model

biaya (cost model) atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi suatu entitas dan

menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Apabila entitas menggunakan model biaya maka setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap

dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai aset. Model biaya ini sama perlakuannya dengan standar akuntansi yang

sudah ada sebelumnya.

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan

bertujuan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan

dan nilai lainya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi

secara bergantian (rolling basis) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat

diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi

dimutakhirkan.

saat aset tetap direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dapat

diperlakukan dengan salah satu cara yaitu disajikan kembali secara proporsional sehingga

dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah

revaluasi sama dengan jumlah revaluasian dandieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dariaset dan jumlah tercatat neto Metode ini sering digunakan untukbangunan setelah dieliminasi

disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Referensi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal



REVALUASI ASET TETAP: SUATU TINJAUAN DARI ASPEK AKUNTANSI DAN ASPEK PERATURAN

PERPAJAKAN

Ditulis oleh Tarko Sunaryo

Tuesday, 26 August 2008

Pada tahun 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia

mengesahkan tiga Exposure Draft menjadi PSAK yaitu PSAK No 13 (revisi 2007) Properti Investasi,

PSAK No. 16 (revisi 2007) Aset Tetap dan PSAK No. 30 (revisi 2007) Sewa. Ketiga PSAK tersebut

berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1

Januari 2008. Ketiga PSAK tersebut terutama membahas mengenai standar perlakuan akuntansi

untuk aset tetap. Pengesahan ketiga PSAK tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses konvergensi

PSAK terhadap International Financial Reporting Standard (IFRS). Oleh karena itu materi PSAK baru

tersebut diambil seluruhnya dari IFRS dengan beberapa penyesuaian karena ada beberapa nomor

IFRS yang belum diadopsi di dalam PSAK.

Dengan berlaku secara efektif ketiga PSAK tersebut maka PSAK lama yaitu PSAK No. 13 (1994)

Akuntansi untuk Investasi, PSAK No. 16 (1994) Aktiva Tetap dan Aktiva lain-lain, PSAK No. 17 (1994)

Akuntansi Penyusutan dan PSAK No. 30 (1990) Akuntansi Sewa Guna Usaha menjadi tidak berlaku

untuk penyusunan laporan keuangan sebuah entitas. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2008 Menteri

Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 (PMK

79/2008) tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. PMK

79/2008 ini menggantikan peraturan sejenis yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor

486/KMK.03/2002.

Tulisan ini akan membahas mengenai revaluasi aset tetap terkait dengan adanya standar akuntansi

baru tersebut dan bagaimana hubungannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Revaluasi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi

Salah satu perbedaan pokok antara PSAK No. 16 (2007) tersebut dibandingkan dengan PSAK No. 16

(1994) adalah dalam hal pengukuran setelah pengakuan awal. Pada PSAK No.16 (2007) disebutkan

bahwa suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi sebagai kebijakan

akuntansi suatu entitas dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam

kelompok yang sama. Apabila entitas menggunakan model biaya maka setelah diakui sebagai aset,

suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan

akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model biaya ini sama perlakuannya dengan standar akuntansi

yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan pada model revaluasian, setelah diakui sebagai suatu aset, suatu aset tetap yang nilai

wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada

tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yangterjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular



untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan

dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Sedangkan dalam PSAK No.16 (1994) suatu entitas hanya diperkenankan menggunakan model biaya

dan tidak diperkenankan menggunakan model revaluasian. Karena itu tidak ada uraian lebih lanjut

mengenai revaluasi aset tetap. Namun demikian dalam PSAK 1994 terdapat pengecualian yaitu

suatu entitas diperkenankan melakuan revaluasi atas aktiva tetap sepanjang revaluasi tersebut

dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan pemerintah yang

relevan adalah peraturan dibidang perpajakan. Kewajiban tersebut diantaranya adalah pengenaan

pajak penghasilan final atas kenaikan aktiva tetap sebagai hasil revaluasi dan pencatatan atas hasil

revaluasi yang dilakukan. Pengecualian ini dilakukan untuk mengakomodasi mekanisme pencatatan

apabila suatu entitas melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan

No.486/KMK/.03/2002 mewajibkan bahwa atas kenaikan hasil revaluasi aset tetap dicatat dalam

akun selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Oleh karena itu salah satu

pertimbangan penting dalam melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 (1994) adalahbagaimana dampak perpajakannya.

Dengan mengadopsi model revaluasian sesuai PSAK 16 (2007) maka revaluasi aset tetap dalam

rangka penyajian laporan keuangan tidak lagi harus mengikuti ketentuan perpajakan. Suatu entitas

yang memilih model revaluasian mempunyai pilihan untuk melaporkan atau tidak atas hasil revaluasi

untuk tujuan perpajakan. Apabila entitas bermaksud tidak melaporkan hasil revaluasian tersebut

untuk tujuan perpajakan maka akan terjadi beda temporer antara laporan keuangan dengan laporan

fiskalnya sehingga pengaruh pajak tangguhan atas revaluasi tersebut perlu dihitung.

Beberapa paragraf dalam PSAK 16 (2007) menjelaskan mengenai nilai wajar aset tetap pada saat

revaluasian. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan

oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan bukti pasar. Jika tidak ada nilai wajar

karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual-belikan, kecuali sebagai bagian dari

bisnis yang berkelanjutan, entitas dapat menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya

pengganti yang telah disusutkan. Belum ada pedoman yang lebih lanjut mengenai bagaimana suatu

entitas atau profesi penilai dalam menentukan nilai wajar. Bahkan dalam kasus penentuan nilai

wajar pabrik dan peralatan PSAK cenderung menyerahkan kepada profesi penilai. Sehingga

dikhawatirkan akan mengurangi reliabilitas laporan keuangan.

PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa frekuensi revaluasi tergantung kepada perubahan nilai wajar

dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika terjadi perbedaan nilai wajar secara material dari jumlah

yang tercatat maka revaluasi selanjutnya perlu dilakukan. Beberapa aset tetap yang mengalami

perubahan nilai wajar signifikan dan fluktuatif perlu dilakukan revaluasi setiap tahun. Sedangkan

untuk perubahan nilai wajar yang tidak signifikan tidak perlu dilakukan revaluasi setiap tahun.

Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Pengelompokan aset tetap merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh entitas pada

saat melakukan revaluasi aset tetap. PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa jika suatu aset tetap

direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.

Definisi suatu kelompok aset tetap menurut PSAK 16 (2007) adalah pengelompokan aset yang



memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Contoh dari kelompok aset

yang terpisah adalah: tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan

bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Oleh karena itu system informasi akuntansi suatu

entitas perlu didisain sedemikian rupa sehingga mampu membuat kelompok-kelompok aset tetap

sesuai dengan PSAK ini.

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan bertujuan untuk

menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainya pada

saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian (rolling

basis) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam

waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

Pada saat dilakukan revaluasi, apabila jumlah tercatat aset meningkat maka kenaikan tersebut

langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun apabila sebelumnya pernah

diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan laba rugi, maka terhadap kenaikan asettersebut harus diakui terlebih dahulu dalam laporan laba rugi sebesar nilai penurunan yang diakui

sebelumnya. Sisa nilai setelah sebagian diakui dalam laporan laba rugi tersebut dicatat sebagai

kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas. Pengaruh pajak tangguhan perlu dihitung dan

disesuaikan dengan bagian yang diakui dalam laporan laba rugi tersebut.

Pada saat dilakukan revaluasi, apabila jumlah tercatat aset turun maka penurunan tersebut diakui

dalam laporan laba rugi. Namun apabila sebelumnya terhadap aset tersebut penah dilakukan

revaluasi dan dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas maka terhadap

penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebitkan ke ekuitas pada bagian surplus

revaluasi dengan catatan jumlah maksimal yang dapat didebet adalah sebesar saldo surplus

revaluasi. Sisa nilai penurunan dibebankan ke laporan laba rugi.

Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, terhadap kenaikan atau penurunan nilai aset akibat hasil

revaluasi harus diperhitungkan dan dicatat sesuai dengan pencatat kenaikan atau penurunan

revaluasi. Pajak tangguhan diperhitungkan dan dibebankan ke ekuitas atau laporan laba rugi

mengikuti mekanisme pengakuan hasil revaluasi.

Pada saat aset tetap direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dapat diperlakukan

dengan salah satu cara yaitu:1. disajikan kembali secara proporsional sehingga dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto

dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode

ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberikan indeks untuk menentukan

biaya pengganti yang telah disusutkan.

2. dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah dieliminasi

disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk

bangunan.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan

tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan nilai aset seperti yang dijelaskan dalam



mekanisme pencatatan hasil revaluasi di ekuitas seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke laba ditahan yang telah disajikan dalam ekuitas dapat

dilakukan pada saat aset tetap tersebut dihentikan penggunaannya atau pada saat pelepasan.

Namun, sebagian surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset oleh

entitas. Pemidahan tersebut dilakukan sebesar selisih jumlah penyusutan antara jumlah penyusutan

berdasarkan nilai revaluasian dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset

tersebut. Namun pemindahan surplus revaluasi tersebut dilakukan langsung ke saldo laba, tidak

melalui laporan laba rugi.

Periode transisi

PSAK 16 (2007) mengatur periode transisi pada saat tahun pertama penerapannya. Suatu entitas

yang sebelum penerapan PSAK 16 (2007) telah melakukan revaluasi aset tetap dan kemudian

memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap maka nilairevaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (deem cost). PSAK ini juga mengatur

bahwa nilai revaluasi yang diperkenankan sebagai deem cost adalah nilai revaluasi pada saat PSAK

ini diterbitkan atau nilai revaluasi sebelum tanggal 29 Mei 2007. Dengan kata lain bahwa revaluasi

aset tetap setelah tanggal PSAK ini terbit sampai dengan tanggal 1 Januari 2008 atau tanggal

penerapan pertama kali pernyataan ini tidak boleh diakui sebagai deem cost.

Demikian juga entitas yang mempunyai saldo selisih revaluasi aset tetap pada saat PSAK ini belum

diterapkan maka pada saat penerapan pertama kali PSAK ini harus mereklasifikasi seluruh saldo

selisih nilai revaluasi aset tetap tersebut ke saldo laba.

Dalam kaitannya dengan PSAK 30 (2007), aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan tidak diatur

secara jelas apakah disertakan dalam revaluasi aset tetap jika suatu kelompok aset dilakukan

revaluasi. Namun demikian jika mengacu kepada difinisi dari aset tetap sesuai PSAK 16 (2007) bahwa

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau

penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selain difinisi tersebut, PSAK 16 (2007)

juga mendifinisikan kelompok aset tetap yang harus direvaluasi seluruhnya secara bersamaan adalah

merupakan kelompok aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normalentitas. Karena itu aset tetap dari leasing menurut penulis termasuk kategori sebagai aset tetap.

PSAK 13 (2007) mengenai properti investasi mengatur revaluasi aset tetap dalam hal dilakukannya

pngukuran setelah perolehan awal aset tetap. Properti investasi yang dicatat dengan menggunakan

model revaluasian maka terhadap biaya penyusutannya tidak dihitung. Kenaikan atau penurunan

atas nilai properti investasi dibebankan ke laporan laba rugi.

Revaluasi Menurut Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan yang terkait dengan dengan revaluasi aset tetap adalah Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk



Tujuan Perpajakan yang berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Mei 2008. PMK 79 ini menggantikan

KMK 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002. Perbedaan pokok antara peraturan baru dengan

peraturan lama dijelaskan dalam paragraf berikut ini.

1. Cakupan aktiva yang dapat dilakukan penilaian kembali.

Dua alternatif diatur dalam PMK 79 ketiak perusahaan melakukan penilaian aktiva tetap yaitu: (a)

dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak

guna bangunan, atau (b) terhadap seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak

atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Sedangkan dalam KMK 486, penilaian kembali aktiva tetap dapat meliputi seluruh atau sebagian

aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian

kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Dengan demikian PMK 79 hanya memberikan alternatif penilaian dengan atau tanpa tanah.Sedangkan dalam KMK 486 perusahaan bebas untuk memilih aktiva tetap mana yang akan dilakukan

penilaian kembali.

2. Jangka waktu penilaian

PMK 79 mengatur bahwa penilaian kembali aktiva tetap hanya dapat dilakukan kembali setelah

melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir

yang dilakukan berdasarkan PMK ini. Oleh karena itu jika pada tanggal 31 Desember 2008

perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan maka revaluasi tersebut

dapat dilakukan kembali setelah tanggal 31 Desember 2013.

Sedangkan dalam KMK 486 diatur bahwa penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan paling

banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.

3. Dasar pengenaan pajak penghasilan final

Terhadap kenaikan hasil dari penilaian kembali aktiva tetap dikenakan pajak penghasilan final 10%.

Dalam PMK 79 diatur bahwa pengenaan PPh final 10% dihitung dari selisih lebih penilaian kembali

aktiva tetap diatas nilai buku fiscal semula. Sedangkan dalam KMK 486 diatur bahwa pengenaan Ph

final 10% dilakukan setelah dikurangi dengan kompensasi sisa kerugian fiscal dari tahun-tahun

sebelumnya yang masih dapat dipergunakan.

Dengan demikian, jika perusahaan masih mempunyai sisa kerugian fiscal dari tahun sebelumnya

maka tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai pengurang hasil revaluasi aset tetap.

4. Pembayaran PPh final secara angsuran

Terhadap PPh final yang terhutang, PMK 79 hanya memberikan waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan dalam hal terjadi perusahaan yang mengalami kesulitan kondisi keuangan sehingga tidak

memungkinkan untuk melunasi sekaligus. Sedangkan dalam KMK 486 diatur bahwa besarnya

angsuran atas PPh final tersebut dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan maksimal 2 (dua)

tahun untuk nilai PPh lebih dari Rp 2 triliun sampai dengan Rp 4 triliun, diatas Rp 4 triliun sampai

dengan Rp 6 triliun selama 3 (tiga) tahun, untuk nilai diatas Rp 6 triliun sampai dengan Rp 8 triliun

selama 4 (empat) tahun dan diatas Rp 8 triliun maksimal selama 5 (lima) tahun.



5. Pengenaan tambahan pajak penghasilan final atas pengalihan aktiva tetap yang direvaluasi

PMK 79 mengatur bahwa apabila sebelum selesainya masa manfaat yang baru sebagai hasil

revaluasian, perusahaan mengalihkan aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang

telah mendapatkan persetujuan penilaian kembali maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas

nilai sisa buku fiscal semula dikenakan tambahan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar tarif

tertinggi PPh dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%.

Demikian juga apabila perusahaan mengalihkan aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat),

bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka

waktu 10(sepuluh) tahun maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiscal

semula, dikenakan tambahan PPh final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh badan dalam negeri

yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%.

Sedangkan dalam KMK 486 disebutkan bahwa dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan aktivatetap yang telah mendapatkan persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat

baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan PPh final sebesar 20% dari selisih lebih

penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiscal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian

fiscal tahun-tahun sebelumnya.

Selain perbedaan-perbedaan tersebut, baik PMK 79 maupun KMK 486 mengharuskan perusahaan

untuk mencatat selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku

komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilannya pada neraca komersial pada

perkiraan modal dengan nama â€œSelisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap perusahaan

tanggalâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.â€

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan

semakin diperketat dan cenderung menjadi kurang menarik. Penilaian kembali aktiva tanah menjadi

tidak menarik karena tidak dapat dikurangkan lagi dengan sisa rugi fiscal dan tidak ada manfaat tax

saving dari penyusutan. Sehingga perusahaan akan cenderung tidak melakukan penilaian aktiva

tanah sampai dengan terjadi realisasi pelepasan tanah.

Sedangkan aktiva tetap lainnya, manfaat yang ada adalah berupa tax saving berupa peningkatan

besaran total biaya penyusutan seiring dengan adanya kenaikan nilai aktiva tetap. Namun demikiankenaikan tersebut juga diiringi dengan bertambahnya umur manfaat secara fiscal aktiva tetap

tersebut. Sehingga besar kemungkinan pada saat dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap akan

terjadi penurunan biaya penyusutan setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan apabila tidak

dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. Selain itu dengan adanya kewajiban untuk melakukan

penilaian kembali terhadap seluruh aktiva tetap (kecuali tanah) dan jarak antara dua penilaian

kembali harus selama 5 tahun, maka perusahaan tidak bisa membuat kombinasi aktiva tetap

sehingga menghasilkan pilihan yang optimal pada saat dilakukan penilaian kembali. Oleh karena itu

penilaian kembali aktiva tetap akan menarik bagi perusahaan yang sedang mengalami penurunan

omset atau mempunyai aktiva tetap yang sebagian besar sudah mendekati habis umur fiskalnya

namun aktiva tersebut masih mampu berproduksi secara baik dan jangka panjang mempunyai

prospek bisnis yang lebih baik. Dalam hal ini perlu dilakukan perencanaan yang tepat kapan



dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Model Biaya dan Model Revaluasi Untuk Properti Investasi Tidak Dapat Melakukan Penilaian Kembali

Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan?

Uraian berikut ini merupakan penjelasan mengenai keterkaitan antara peraturan perpajakan dengan

standar akuntansi.

Mengacu kepada penjelasan mengenai standar akuntansi dan peraturan perpajakan tersebut diatas,

dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai revaluasi aset tetap antara

standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah periode

kapan dapat dilakukan revaluasi, cakupan aset yang dapat dilakukan revaluasi dan bagaimana

mencatat perubahan nilai atas hasil revaluasi.

PSAK 16 (2007) tidak membatasi kapan dilakukannya revaluasi aset tetap. Revaluasi dapat dilakukan

setiap periode tertentu untuk kelompok aset tertentu. PSAK ini juga mengijinkan revaluasi dilakukansecara bergantian antara kelompok aset tetap yang berbeda. Sedangkan dalam PMK 79 tahun 2008

penilaian kembali aktiva tetap hanya dapat dilakukan setelah melewati jangka waktu lima tahun

sejak penilaian terakhir menurut PMK tersebut. Demikian pula ketika dilakukan penilaian aktiva

tetap harus dilakukan untuk seluruh aktiva tetap dengan atau tanpa tanah, dan tidak dapat lagi

dilakukan secara parsial. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui finance lease (PSAK No.30 2007),

ketika dalam kelompok aset tersebut dilakukan revaluasi menurut PSAK 16 2007 maka seluruh aset

tetap dalam kelompok tersebut seluruhnya termasuk aset tetap yang diperoleh melalui finance lease

tersebut juga direvaluasi. Hal ini berbeda dengan peraturan perpajakan dimana revaluasi hanya

untuk aktiva tetap selain aktiva tetap leasing, karena aktiva tetap leasing perlakuan perpajakan

diatur berbeda. Dalam hal pencatatan, PSAK 16 (2007) mengharuskan perusahaan untuk memilih

model biaya atau model revaluasian sebagai kebijakan akuntansinya. Sedangkan dalam PMK 79

diatur mengenai kenaikan atas hasil penilaian kembali aktiva tetap sebagai bagian dari ekuitas.

Dalam perspektif standar akuntansi maka model pencatatan dalam PMK 79 tahun 2008 adalah

model revaluasian. Sedangkan untuk model biaya PMK 79 tahun 2008 tidak mengaturnya.

Oleh karena itu dengan terbitnya PSAK 16 (2007) maka terdapat dua tujuan yang berbeda dalam hal

revaluasi aset tetap, yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan atau untuk tujuan perpajakan. Hal ini

berbeda dengan PSAK 16 (1994) dimana tidak ada perbedaan tujuan antara standar akuntansi

dengan peraturan perpajakan karena PSAK 16 (1994) yang sebenarnya melarang revaluasi, namunmemberikan ruang bagi revaluasi aset tetap yang dilakukan menurut ketentuan perpajakan. Karena

itu setiap kali melakukan revaluasi untuk tujuan laporan keuangan maka harus sesuai dengan

ketentuan perpajakan. Demikian juga sebaliknya, revaluasi untuk tujuan perpajakan juga akan

tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

Bagi perusahaan yang memilih model revaluasian untuk kebijakan akuntansi setelah perolehan awal

maka dalam laporan keuangan aset tetap akan disajikan sebesar nilai wajar. Namun demikian dalam

mekanisme perpajakan revaluasi atas aset tetap tersebut tidak harus mengajukan permohonan

persetujuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk tujuan perpajakan.

Apalagi terdapat ketentuan dalam PMK 79 bahwa revaluasi untuk perpajakan hanya dapat dilakukan

setelah lewat lima tahun, maka setiap revaluasi aset tetap yang dilakukan dalam periode tertentu



yang disajikan dalam laporan keuangan tidak bisa diajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Selain

itu perbedaan dalam hal aset mana saja yang direvaluasi antara standar akuntansi dengan ketentuan

pajak juga menimbulkan kebutuhan akan revaluasi yang berbeda. Oleh karena itu mekanisme

koreksi fiscal dan pengakuan pajak tangguhan atas beda temporer yang muncul akan menjembatani

perbedaan tersebut.

Demikian pula mengenai revaluasi atas properti investasi maka akan terdapat perbedaan antara

standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.. Dalam PMK 79 tahun 2008, tidak mengatur secara

spesifik mengenai properti investasi. Selain PMK tersebut, penulis belum menemukan peraturan lain

yang mengatur mengenai revaluasi aktiva tetap (properti investasi) untuk tujuan perpajakan.

Sehingga PMK 79 tahun 2008 menjadi satu-satunya peraturan mengenai revaluasi aset. Karena itu

apabila properti investasi akan dilakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan maka peraturan yang

relevan adalah PMK 79 tahun 2008 ini. Namun demikian terdapat permasalahan sehingga besar

kemungkinan revaluasi properti investasi untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan. Hal ini

terjadi karena adanya perbedaan pencatatan hasil kenaikan penilaian kembali aktiva tetap. MenurutPMK 79 tahun 2008 hasil penilaian kembali akan dicatat dalam neraca sebagai selisih lebih penilaian

kembali aktiva tetap dan mengharuskan dilakukan penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Hal ini

berbeda dengan PSAK 13 (2007), revaluasi atas properti investasi merupakan pilihan model sebagai

kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan secara konsisten. Dalam hal terjadi revaluasi maka

atas hasil revaluasi tersebut dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi

sehingga perlu dilakukan secara tahunan. Selain itu dengan model revaluasi, maka terhadap properti

investasi tersebut tidak dilakukan penyusutan. Perbedaan disusutkan atau tidaknya properti

investasi dapat direkonsiliasi sebagi koreksi fiscal, namun demikian perbedaan dalam mekanisme

mencatat kenaikan revaluasi merupakan perbedaan yang belum ada solusinya.

Demikian pula bagi perusahaan yang memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk

pengukuran setelah tanggal perolehan aset tetap dan properti investasi akan menghadapi kendala

apabila bermaksud melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan.

Perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan PMK 79 tahun 2008 karena

neraca dalam laporan keuangan tidak akan pernah tercatat selisih kenaikan atas penilaian kembali

aktiva tetap sebagai komponen dalam ekuitas. Karena itu besar kemungkinan jika melakukan

revaluasi akan ditolak permohonannya oleh Dirjen Pajak. Alternatif dengan mengubah kebijakan

pengukuran dengan model revaluasian bukan merupakan langkah yang tepat.

Meskipun PSAK ini memperbolehkan untuk mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya kemodel revaluasian namun hal ini bukan merupakan alternatif yang bijak. Karena pilihan kebijakan

akuntansi adalah pilihan profesional yang sesuai dengan kondisi bisnis suatu entitas untuk

mengukur, mencatat dan melaporkan kondisi keuangannya. Beberapa perusahaan seperti industri

manufaktur lebih cocok memilih model biaya karena terkait dengan penilaian persediaan.

Pasal 9 PMK 79 Tahun 2008 Perlu Direvisi?

Revisi pasal 9 PMK 79 tahun 2008 merupakan salah satu penyelesaian yang bijaksana agar

perusahaan yang memilih model biaya atau yang mencatat properti investasi dengan menggunakan

model revaluasian dapat melakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan.

Pasal 9 PMK 79 tahun 2008 mengatur mengenai bagaimana sebuah perusahaan mencatat dalam



neraca komersial selisih lebih kenaikan atas penilaian kembali aktiva tetap. Pengaturan mekanisme

pencatatan tersebut yang menghambat perusahaan manufaktur yang menggunakan model biaya

untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Demikian pula dengan

perusahaan perhotelan misalnya, yang menggunakan model revaluasian untuk mencatat properti

investasinya akan mengalami kendala dalam hal yang sama. Bagaimana mencatat suatu transaksi

dalam laporan keuangan akan lebih tepat bila diserahkan sepenuhnya dengan mengikuti standar

akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah domainnya akuntansi. Standar akuntansi telah disusun

melalui proses yang cermat, mempertimbangkan berbagai macam aspek dan frame work yang jelas

serta melibatkan semua stakeholdernya.

Model revaluasian dan model biaya dalam standar akuntansi keuangan (PSAK 16 2007 dan PSAK 13

2007) telah menyediakan standar yang jelas mengenai bagaimana mengukur, mencatat dan

melaporkan revaluasi aset tetap. Termasuk model biaya, meskipun dalam neraca tidak mencatat

mengenai harga aset tetap setelah revaluasian, namun dalam model tersebut terdapat mekanisme

bagaimana melaporkan nilai wajar suatu aset tetap. Karena itu, jika seandainya Pasal 9 PMK 79tahun 2008 dihapuskan pun maka masih ada standar akuntansi yang pasti akan menjadi rujukan

pada saat menyusun laporan keuangan. Jikalaupun direvisi, maka salah satu alternatif yang bijaksana

adalah bagaimana membukukan selisih hasil revaluasi aset tetap dicatat dan dilaporkan harus sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hal ini berbeda ketika suatu entitas masih mengacu kepada PSAK 16 (1994) karena dalam PSAK

tersebut tidak memperkenankan model revaluasian kecuali mengikuti peraturan pemerintah yang

berlaku. Jika tidak diharuskan sesuai dengan Pasal 9 KMK 486/KMK.03/2002 maka atas hasil

revaluasi tidak akan dilaporkan dalam laporan keuangan.



Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perspektif Akuntansi dan Perpajakan

Minggu, 28 Juni 2009 09.00 WIB

Oleh: Iin Caratri

(Vibizmanagement – Tax) Pada bulan Desember 2003, IASB (International Accounting

Standards Board) mengeluarkan IAS (International Accounting Standards) tentang “Property, plant and Equipment” yang memberikan 2 alternatif untuk membukukan aktiva

tetap, yaitu dengan menggunakan model harga perolehan dan revaluasi. Model harga

perolehan mengharuskan aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan tidak

membenarkan adanya revaluasi, sedangkan model revaluasi mengharuskan pembukuan

terhadap penurunan dan kenaikan nilai aktiva tetap atau revaluasi secara rutin. Kenaikan nilaiaktiva tetap dibukukan sebagai “surplus revaluasi” sebagai bagian dari ekuitas. Jika aktiva

tetap mengalami penurunan, selisih penurunan akan diakui sebagai “rugi akibat penurunan

nilai aktiva tetap”.

PSAK kemudian melakukan adopsi atas IAS 16 dengan mengeluarkan PSAK 16R, “Aset

Tetap” yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Sama seperti IAS 16, PSAK 16R

mengijinkan entitas-entitas bisnis menggunakan model revaluasi dan model harga perolehan

dalam menilai aktiva tetap.Penggunaan salah satu dari kedua model ini harus dilakukan

secara konsisten. Jika model revaluasi digunakan, maka minimal setiap tahun harus dilakukan

penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan nilai wajar.

Revaluasi Aktiva Tetap Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai

aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapatmenyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. Nilai wajar yang digunakan dalam

menerapkan model revaluasi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

• Tentukan nilai pasar aktiva yang bersangkutan

• Jika tidak mendapat nilai pasar aktiva yang bersangkutan, tentukan nilai pasar aktiva sejenis • Jika tidak terdapat nilai pasar aktiva sejenis, lakukan penilaian dengan menggunakan

teknik-teknik penilaian yang diterima secara umum, atau dengan menggunakan jasa penilai

independen.

Perspektif Perpajakan Sedangkan dalam perspektif perpajakan, UU No. 36 th 2008 pasal 3 ayat 1 menjelaskan

bahwa selisih lebih karena penilaian kembali merupakan obyek pajak penghasilan. Selain ituUU ini juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam

menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi

ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Kemudian dikeluarkan juga Peraturan menteri Keuangan - PMK RI No. 79/PMK. 03/2008

tanggal 23 Mei 2008, tentang “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan

Perpajakan” , yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Mei 2008.

PMK ini menjelaskan bahwa penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan apabila

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan ijin. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah

aktiva tetap yang digunakan untuk operasi perusahaan yaitu aktiva tetap yang digunakan

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Revaluasi yang dimaksud hanya dapat dilakukan dalam sekali lima tahun dengan mengacu

kepada nilai pasar atau nilai wajar aktiva tersebut.



Yang perlu diingat dalam melakukan revaluasi berdasarkan PMK RI No. 79 ini adalah bahwa

aturan tersebut ditujukan untuk revaluasi aktiva tetap yang mengakibatkan bertambahnya

nilai aktiva tetap, bukan penurunan aktiva tetap. Setiap penambahan aktiva tetap yang berasal

dari revaluasi akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Selain itu

revaluasi aktiva tetap berdasarkan UU dan PMK ini ditujukan untuk pelaporan perpajakan,bukan pelaporan keuangan untuk tujuan komersial.

Iin Caratri/ET/vbm (dari berbagai sumber)



Revaluation Model

Filed under: Akuntansi — Tags: depreciated replacement cost, model revaluasi, Penyusutan,

revaluasi, revaluasi naik, revaluasi turun, revaluation, revaluation model, transfer revaluasi surplus

— michaelorstedsatahi @ 4:50 pm

Salah satu perbedaan pokok antara PSAK No. 16 (2007) dengan PSAK No. 16 (1994) adalah

dalam hal pengukuran setelah pengakuan awal. Pada PSAK No.16 (2007) disebutkan bahwa

suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi sebagai kebijakan

akuntansi suatu entitas dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam

kelompok yang sama. Apabila entitas menggunakan model biaya maka setelah diakui sebagai

aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan

dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model biaya ini sama perlakuannya dengan standar

akuntansi yang sudah ada sebelumnya.

Revaluation model

Metode revaluasi yaitu metode pengukuran suatu aset tetap sesuai nilai wajarnya secara andal

pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk

memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan

dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar pada umumnya dilakukan oleh penilai

yang memiliki kualifikasi profesional. Untuk melakukan penilaian terhadap tanah danbangunan biasanya penilai menggunakan bukti pasar. sedangkan untuk penilaian aset tetap

lain seperti pabrik dan peralatan penilai akan menentukan sendiri nilai pasar wajarnya. Dalam

hal tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang serupa.

Penentuan nilai pasar wajar dapat dilakukan dengan pendekatan penghasilan atau biaya

pengganti yang telah disusutkan (depreciated replacement cost approach). Frekuensi

pelaksanaan revaluasi sendiri tergantung pada perubahan nilai wajar suatu aset. Jika nilai

wajar yang tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka revaluasi lanjutan

perlu dilaksanakan. Untuk aset tetap yang mempunyai perubahan nilai wajar secara fluktuatif

dan sifatnya signifikan, revaluasi dapat dilaksanakan tiap tahun. Sedangkan untuk beberapa

aset lain yang tidak mengalami perubahan secara fluktuatif dan signifikan, revaluasi tidak

perlu dilaksanakan setiap tahun. Untuk aset seperti itu revaluasi dapat dilakukan setiap tiga

tahun atau lima tahun.

Pengelompokan aset tetap merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh entitas

pada saat melakukan revaluasi aset tetap. PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa jika suatu

aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.

Definisi suatu kelompok aset tetap menurut PSAK 16 (2007) adalah pengelompokan aset

yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Contoh dari

kelompok aset yang terpisah adalah: tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara,kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Oleh karena itu system informasi

http://michaelorstedsatahi.wordpress.com/2011/05/08/revaluation-model/


http://en.wordpress.com/tag/akuntansi/



http://en.wordpress.com/tag/depreciated-replacement-cost/



http://en.wordpress.com/tag/model-revaluasi/



http://en.wordpress.com/tag/penyusutan/



http://en.wordpress.com/tag/revaluasi/


http://en.wordpress.com/tag/revaluasi-naik/



http://en.wordpress.com/tag/revaluasi-turun/



http://en.wordpress.com/tag/revaluation/



http://en.wordpress.com/tag/revaluation-model/



http://en.wordpress.com/tag/transfer-revaluasi-surplus/
















akuntansi suatu entitas perlu didisain sedemikian rupa sehingga mampu membuat kelompok-

kelompok aset tetap sesuai dengan PSAK ini.

Revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilaksanakan

secara bersamaan. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari perlakuan revaluasi secara

selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda.Namun revaluasi dalam kelompok aset dapat dilakukan secara bergantian (rolling) sepanjang

keseluruhan revaluasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi

dimutakhirkan.

Revaluasi naik ; Revaluasi turun

Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada

kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun

berikutnya. Apabila revaluasi dilakukan untuk yang kedua kali dan seterusnya, terdapat

perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah:

• Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit keekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui di dalam

laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah

dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi.

• Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan

laba rugi. Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke dalam ekuitas

pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus

revaluasi untuk aset tersebut.

Penyusutan

Untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggalrevaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto

dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian.

Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indek untuk

menentukan biaya pengganti yang disusutkan (depreciated replacement cost).

2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah

eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering

digunakan untuk bangunan

Penyusutan dalam aset tetap merupakan alokasi secara sistematis atas biaya pada saat awal

perolehan dan biaya setelah perolehan yang dapat dikapitalisasi. Penyusutan dilakukan

selama masa manfaat dari aset tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalahsejumlah tercatatnya (baik model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai

residu aset tersebut. Jumlah tercatat tersebut disusutkan dengan pilihan berbagai metode

penyusutan. Metode penyusutan sendiri harus mencerminkan ekspektasi pada konsumsi

manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Beban penyusutan akan diakui dalam

laporan laba rugi periode tersebut kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah

tercatat aset lainnya.

Transfer revaluasi surplus

Sebagaimana dijelaskan sedikit diatas, Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke laba

ditahan yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dilakukan pada saat aset tetap tersebut

dihentikan penggunaannya atau pada saat pelepasan. Namun, sebagian surplus revaluasidipindahkan ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Pemidahan tersebut



dilakukan sebesar selisih jumlah penyusutan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai

revaluasian dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Namun

pemindahan surplus revaluasi tersebut dilakukan langsung ke saldo laba, tidak melalui

laporan laba rugi.

Documents

Resume Standar Akuntansi Internasional 16 Aset